ALL CATEGORY
Ust Bachtiar Nasir: Rayakan Kemerdekaan Tak Sepatutnya Hanya Seremonial
Purwakarta, FNN -- Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tak sepatutnya hanya seremonial semata. Harus ada langkah konkrit untuk mengisi kemerdekaan. Hal itu merupakan amanah yang dieembankan pahlawan kepada anak-anak bangsa. Demikian dikatakan Pimpinan AQL Islamic Center, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), dalam program khataman Qur’an dalam rangka peringatan HUT RI ke 77 di AQL Islamic School, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (17/8). Program hataman Qur’an tersebut diikuti seluruh jamaah AQL beserta unit-unit AQL.Program khataman sudah dimulai sejak Selasa, 16 Agustus 2022. Setiap unit menghatamkan 30 juz sebelum berangkat ke lokasi acara pengibaran bendera Merah Putih. Saat mengisi Kuliah Semangat Pagi, Bachtiar Nasir menilai, khataman Qur’an merupakan salah satu cara meraih keberkahan untuk bangsa Indonesia. \"Program itu sekaligus cara anak-anak bangsa menghormati jasa-jasa para pahlawan,\" ujar UBN. Jasa Ulama Kemerdekaan Indonesia, jelas UBN, tidak bisa lepas dari jasa-jasa para ulama dan santri. Selain jadi guru ngaji, para ulama merangkap jadi pemimpin perlawanan terhadap kolonialisme, terutama Belanda yang menjajah Nusantara 300 tahun lebih. Sejarah mencatat Kyai Ageng Muhammad Besar pendiri Pondok Pesantren Tegalsari yang melahirkan banyak ulama sekaligus geriliyawan. Di tangan ulama besar ini lahir tokoh-tokoh kenamaan seperti Pangeran Diponegoro hingga HOS Tjokroaminoto. Diponegoro memiliki darah biru, namun turun memimpin kaum santri melawan penjajah. Dia ditemani rekan penasihat Kyai Langgeng. Jiwa raga Kyai Langgeng setia menemani Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sampai ke Magelang. Sang kyai menetap di kota itu sampai meninggal pada 1829. Perjuangan abad ke-19 memang lebih banyak diwarnai aktivitas militer dalam melawan Belanda. Memasuki abad ke-20, para ulama mulai membuat gerakan terstruktur dengan mendirikan organisasi. Sejarah mencatat HOS Tjokroaminoto yang merupakan guru Ir Soekarno, mendirikan Sarekat Islam, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kaum pesantren mendirikan Nahdlatul Ulama dipimpin KH Hasyim Asy’ari, hingga A Hassan mendirikan Persis. “Mari sama-sama kita menikmati kemerdekaan hari ini dengan cara sama-sama mengheningkan cipta, mengirimkan doa, berterimakasih dengan cara sesungguhnya. Semoga Allah berkahi negeri ini, dan berkahi bangsa ini,” kata UBN dalam rangkaian upacara kemerdekaan HUT RI di AQL Islamic School, Purwakarta, Rabu (17/8). Menurut UBN, anak-anak bangsa saat ini bisa bernafas lega tak lepas dari perjuangan para pahlawan. Para pahlawan yang tak pernah mengenal lelah. Mereka rela mengorbankan harta bahkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. “Rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, kita anak-anak bangsa ini, merasakan sekali lagi, sangat merasakan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan lewat para pejuang bangsa ini dengan mengorbankan hartanya, keluarganya, darahnya, bahkan nyawanya, bahkan nyawa anak dan keluarganya,” tutur UBN. (TG)
Terpilih Jadi Wakil Ketua, Tamsil Linrung Siapkan Terobosan di MPR
Jakarta, FNN - Tamsil Linrung siap membawa terobosan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal itu diutarakan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Sidang Paripurna, di gedung Parlemen, Senayan , Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Tamsil mengatakan, senator DPD RI harus didorong dan diberi ruang dalam mengemban tugas sebagai Anggota MPR. Senator DPD bisa berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan karena basis keterpilihan berdasarkan daerah. Hal itu akan bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, lanjut Tamsil, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana representaif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Peran-peran itu yang nantinya dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih melanjutkan tugas-tugas konstitusional. “Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD bisa menjadi pilot project atau proyek percontohan bagaimana spektrum nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut. Tidak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD bisa berperan dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen yang lain. Khususnya para tokoh-tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, Tamsil optimis hal itu bisa dicapai dalam dua tahun masa tugasnya ke depan. Selain mengoptimalkan peran Senator selaku anggota MPR, Tamsil juga menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Selama memimpin DPD di MPR sebagai Ketua Kelompok, salah satu konsen kami adalah memastikan lahirnya PPHN yang tadinya diinginkan melalui amandemen. Namun karena pertimbangan situasi politik tidak memungkinkan hal itu, maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. Subtansi yang kita inginkan dari PPHN ini agar pembangunan punya arah dan tujuan yang jelas. Selaras dengan tujuan nasional kita,” tutur Tamsil. Tamsil mengutarakan, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh DPD dalam merumuskan PPHN. Apalagi Tamsil ditunjuk sebagai unsur pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN. “Tugas unsur-unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan aspirasi rakyat yang telah kita introdusir, tetap menjadi napas PPHN. Kontribusi DPD di dalam menyiapkan dan merumuskan PPHN merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran kelembagaan DPD. Kita bangga akan hal itu,” ujarnya. Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. (JD/FNN).
Merah Putih Gagah Berkibar di "Sarang Teroris" Rocky: Simbol Persatuan Justru Muncul dari Tempat yang Tersingkirkan
Jakarta, FNN - Tepat pada hari Rabu 17 Agustus 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menapaki usia ke-77 tahun sejak pertama kali memproklamirkan kemerdekaannya. Pada hari tersebut masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan berbondong-bondong mengadakan kegiatan bernuansa kenegaraan, demi memperingati peristiwa paling bersejarah dalam Negara Indonesia itu. Momen bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia disambut dengan suka cita. Banyak kejadian yang menyertai peringatan hari lahir bangsa ini. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan upacara bendera, kegiatan ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk menanam dan memperkuat jiwa Nasionalisme tiap individu terhadap Negara Indonesia. Namun di tengah peringatan HUT Indonesia ke-77 ini, adapun peristiwa yang memancing sorotan publik. Peristiwa itu datang dari Pondok Pesantren Al-Mukmin yang terletak di daerah Ngruki, Sukoharjo, Jawa tengah, dimana tempat yang telah di cap sebagai \"sarang teroris\" itu ikut merayakan lahirnya NKRI dengan mengadakan upacara bendera secara besar-besaran. Harsubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official menjelaskan bahwa saking besarnya upacara tersebut, hingga mengundang beberapa pejabat dan aparat negara. \"Bahkan yang menarik selain tentu Pak Muhajir selaku Menko PMK ya itu datang militer, Danrem datang, kemudian Dandim Sukoharjo datang, Kapolres datang pokonya semuanyalah,\" ujar Harsubeno Arief selaku wartawan senior FNN kepada pengamat politik, Rocky Gerung dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Kamis, 18 Agustus 2022. Mendengar fenomena tersebut, Rocky Gerung menanggapi bahwa hal tersebut memiliki konotasi baik bagi Negara Indonesia, karena tempat yang dicap sebagai \"sarang teroris\" akhirnya mendapat simbol baru sebagai tempat dimana masa depan bangsa diperjuangkan. \"Orang justru gembira, tempat yang biasa disebut sebagai sarang teroris akhirnya memperoleh simbol baru sebagai tempat masa depan diperjuangkan.\" ujarnya Bung Rocky menambahkan bahwa adanya kontras dari peristiwa ini, dimana adanya peristiwa \"gagal naiknya\" bendera merah putih di daerah salah satu daerah di Solo yang mana merupakan daerah tetangga dimana Pondok Pesantren Al-Mukmin didirikan. Mantan dosen S3 filsafat Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa, dari kedua peristiwa ini jelas nampak kebahagiaan perayaan kemerdekaan kali ini justru datang dari tempat yang awalnya dicap tidak baik oleh masyarakat. \"Ini jadi semacam alternatif yang diterima orang bahwa, kebersamaan dan kenikmatan hidup itu justru sedang berlangsung di tempat yang dulu tersingkir dari perbincangkan politik, \" ujarnya. Pondok Pesantren Al-Mukmin menerima cap sebagai \"sarang teroris\" karena keterkaitannya dengan mantan narapidana kasus terorisme Lapas Khusus Kelas II A Gunungsindur pada tahun 2011, Abu Bakar Ba\'asyir yang mana merupakan pendiri dari Pondok Pesantren tersebut. (hab)
Jangan Ragu Copot Fadil Imran
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Irjen Pol Fadil Imran jelas harus bertanggung jawab dalam kasus Ferdy Sambo karena di samping beberapa perwira Metro Jaya terlibat juga memberi simpati di luar kewajaran yang ditampilkan secara emosional. Mudah diduga Kapolda mengetahui kasus sebenarnya. Sambo tidak mungkin mengadu pada Fadil Imran dengan cerita karangan. Pelukan berbicara banyak. Jika Irjen Ferdy Sambo Kadiv Propam dicopot bahkan kemudian berstatus tersangka demikian juga dengan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dicopot pula, maka Irjen Fadil Imran seharusnya segera dicopot bahkan mungkin segera ditetapkan status tersangka pula karena diduga turut bertanggung jawab dalam \"obstruction of justice\" khususnya perekayasaan cerita dan alat bukti. Dalam kasus Km 50 cerita bohong atau rekayasa juga dikemukan oleh Kapolda Irjen Fadil Imran yang tampil pada 7 Desember 2020 bersama Brigjen Hendra Kurniawan, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurahman dan Kabid Humas Polda Metro Kombes Yusri Yunus. Ada cerita tembak menembak, alat bukti 2 pistol, samurai dan celurit yang semuanya diragukan. Fakta di persidangan versi PN Jakarta Timur yang terjadi adalah para korban ditembak dalam posisi \"tahanan\". Irjen Fadil Imran harus bertanggungjawab mengingat lima personal Pamen Polda Metro Jaya terlibat dan ditahan. Mereka adalah AKBP Jerry Siagian, AKBP Handik Zusen, AKBP Raindra Ramadhan Syah, AKBP Pujiyarto, dan Kompol Abdul Rahim. Jerry Siagian ditahan di Mako Brimob sedang empat lainnya di Biro Provost Polda Metro. Mungkinkah keempatnya berjalan sendiri atau atas sepengetahuan dan arahan Kapolda Metro Irjen Fadil Imran ? Para Pamen di depan Itsus pemeriksa mengakui perbuatannya dan hal itu dilakukan atas dasar perintah atasan. Irjen Fadil Imran sendiri telah melaporkan kejadian Duren Tiga itu kepada Kapolri dengan narasi tembak menembak dan lainnya. Yang kemudian terbukti narasi itu merupakan rekayasa. Kapolri yang merasa \"tertipu\" dengan laporan Kapolda tentu harus segera mencopot Irjen Fadil Imran. Presiden Jokowi meminta berulang-ulang peristiwa ini harus dibuka dengan seterang-terangnya dan apa adanya. Nah bagi mereka yang membuat tidak terang atau mengada-ada tentu harus mendapat sanksi tegas. Mulai dari pencopotan jabatan, lalu penahanan dan ujungnya proses hukum yang berjalan dalam status sebagai tersangka. Di media tersiar grafik skema jaringan perjudian yang melibatkan kepolisian di bawah koordinasi Irjen Ferdy Sambo. Skema berjudul \"Kaisar Sambo dan Konsorsium 303\" ternyata menggambarkan hubungan antara AKBP Jerry Siagian dengan atasannya Irjen Fadil Imran dan hubungan Irjen Fadil Imran dengan Irjen Ferdy Sambo. Maknanya bahwa hubungan antara Fadil Imran dengan Ferdy Sambo ternyata bukan saja bersifat emosional tetapi juga fungsional. Ruang gelap di lingkungan Fadil Imran harus dibuat terang agar terlihat siapa-siapa para pemain yang merusak institusi ini. Di Kepolisian masih banyak orang baik, tetapi di rusak oleh oknum-oknum berperilaku buruk. Selamatkan orang baik dengan menindak orang buruk. Copot Fadil Imran, Pak Kapolri. Pembenahan yang diawali dengan langkah penertiban sudah sangat benar. Publik mendukung untuk tetap menjaga Polisi baik (good cops) dari konspirasi dan polusi para Polisi buruk (bad cops). Bandung, 19 Agustus 2022
Dr Rizal Ramli: Kehidupan Mayoritas Rakyat Masih Sangat Susah
Jakarta, FNN - Hingga saat ini kehidupan mayoritas rakyat Indonesia masih sangat susah. Itu terlihat dari Gini Index yg turun dari 0,381 menjadi 0,384. Rakyat juga dibebani dgn kenaikan harga listrik, BBM, biaya sekolah. Inflasi umum hanya 5%, tetapi inflasi makanan sudah 10%. Uang juga sulit karena tersedot Surat Utang Negara (SUN) untuk membayar utang. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi dan aktivis kebangsaan Dr Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2022. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi antara lain menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 4,9 persen. Angka tersebut, kata Presiden, jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berkisar sekitar 7 persen. Serta jauh di bawah negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Jokowi juga mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Menurutnya neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Pada semester 1 2022, surplus berkisar Rp 364 triliun. \"Apa benar klaim keberhasilan yang disampaikan Presiden Jokowi ?,\" tanya Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli menyebutkan, dalam setahun terakhir, harga komoditi dan energi naik tinggi karena lonjakan permintaan pasca-covid (‘pent-up demand’) dan perang Rusiq-Ukrania. \"Indonesia beruntung dapat keuntungan dadakan (‘windfall profit’). Keuntungan itu akibat faktor external (externally-driven growth). Bukan hasil dari strategi yang unggul, peningkatan nilai tambah atau efisiensi ekonomis,\" ungkap Rizal. Ekonomi Indonesia yg memiliki banyak komoditi dan sumber daya alam hanya tumbuh 5,5 % pada Kuantan kedua tahun 2022. Tetapi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam, lanjut Rizal, ekonomi mereka bahkan bisa tumbuh lebih tinggi. Misalnya pertumbuhan ekonomi Vietnam 7,7% dan Filipina 7,4% pada kuartal kedua tahun ini. \"Ini menunjukkan bahwa ekonomi mereka memiliki nilai tambah dan efisiensi yang lebih tinggi, \" jelas Rizal Ramli yang pernah menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Jokowi. Menguntungkan Oligarki Menurut Rizal Ramli, keuntungan dadakan akibat faktor-faktor ekternal itu sangat menguntungkan oligarki komoditi dan tambang. Selain itu, faktor eksternal yang menguntungkan Indonesia bersifat sementara. Dalam setahun kedepan, akan balik arah karena pengetatan likuiditas OECD akan mengurangi permintaan global dan perang Rusia-Ukraina akan masuk tahap ‘containment’ (gitu-gitu aja). Begitu terjadi pembalikan arah, surplus perdagangan, current account dan budget RI akan kembali merosot. \"Apakah sudah ada langkah-langkah antisipasi ?,\" ujar Rizal Ramli. Dalam tiga tahun terakhir, memang betul tidak ada impor beras medium. Namun kegiatan impor beras premium tetap berlangsung. Selama tahun 2022, jumlah impor beras premium 407.000 ton. \"Kenapa beras medium tidak impor, karena masih banyak tumpukan beras impor umur lebih dari 2 tahun di Gudang Bulog. Itu akibat impor ugal-ugalan yang dilakukan Mendag saat dijabat Enggartiasto Lukisan. Pada tahun 2018, impor beras medium mencapai 2,25 juta ton, \" ungkap Rizal Ramli. (TG)
Betawi Circle of Time
Oleh Ridwan Saidi Budayawan ORANG Betawi menghitung pergantian hari tiap asar. Pengaruh Islam yang masuk sejak abad VII M mengubah hitungan hari dari 5 sepekan menjadi 7. 1. Senen 2. Selasa 3. Rebo 4. Kemis 5. Jumahat 6. Saptu 7. Minggu Setahun 12 bulan. Ini juga pengaruh Islam dengan ciri lokal dalam penyebutan nama-nama bulan: 1. Sura 2. Sapar 3 Maulud 4. Sili Maulud 5. Jumadil Awal 6. Jumadil Ahir 7. Rejeb 8. Ruwah 9. Puasa 10. Sawal 11. Apit 12 Haji Hitungan waktu dalam sehari bukan jam tapi pergerakan matahari dan suasana malam: 1. Pagi buta 03.00 - 04.00 2. Boker 04.00 - 06.00 3. Pagi 06.00 - 08.00 3. Ciplak 08.00 - 12.00 4. Tengari bengkak 12.00 - 13.00 5. Siang 13.00 - 15.00 6. Siangan dikit 15.00 - 16.00 7. Sore 16.00 - 18.00 8. Menggerip 18.00 - 19.00 9. Malem 19.00 - 24.00 10. Tenge malem buta 24.00 - 03.00 Tahun yang dipakai Hijriah. Tahun wafat Mu\'alim Teko 983 M (British Library dan Ensiclopaedia Persia) dikonversi dari Hijri. Prof Mr Sukamto tetapkan HUT Jakarta 22 Juni 1527 mengkonversi dari mana? Kalangan awam merujuk tahun tidak numerical tapi narative: 1. Tahun ini 2. Tahun kemaren 3. Tahun kemarennya lagi 4. Tahun besok 5. Tahun besokannya lagi 6. Kalau masih lama: Masih tangeh. 7. Kalau masih lama sekali: Masih kemela kemelu. Meski kini waktu sudah digital, masih banyak orang Betawi menggunakan sebutan waktu hari dan bulan seperti telah diuraikan di atss. (RSaidi)
Tamsil Linrung Terpilih Menjadi Wakil Ketua MPR RI Menggantikan Fadel Muhammad
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Fadel Muhammad. Pergantian tersebut dilakukan lewat pemungutan suara atau vooting yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Dalam pemungutan suara itu, Tamsil Linrung berhasil mengalahkan tiga calon lainnya, yaitu Abdullah Puteh, Bustami Zainudin dan Yorrys Raweyai. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI, Tamsil sudah menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI. Tamsil Linrung adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 mewakili Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Tamsil adalah anggota DPR RI tiga periode sejak 2004 hingga 2019 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tamsil Linrung adalah seorang politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan pada 17 September 1961. Selain menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI, dia juga menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Guru Honorer. Perhatiannya terhadap guru honorer sangat tinggi, mengingat ia juga menjadi seorang pengelola sejumlah sekolah berbasis pendidikan agama Islam. Misalnya, Sekolah Insan Cendikia Madani (ICM), Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.(Anw).
Masyarakat Mulai Skeptis Terhadap Kepolisian. Hersubeno: Polisi Jangan Buru-buru Menyalahkan Publik
Jakarta, FNN - Kasus jenderal polisi menembak ajudan yang terjadi pada 8 Juli 2022 memberikan dampak yang besar terhadap kepercayaan publik yang kian menurun terhadap lembaga kepolisian. Peristiwa yang menewaskan Brigadir J itu semakin memperlihatkan bahwa perlunya perombakan atau bersih-bersih dalam tubuh Polri. Hal itu bermula dari ketidakprofesionalan Polri dalam menangani kasus kematian Brigadir J yang membuat masyarakat bingung untuk percaya atau tidak karena fakta yang tidak masuk akal. Hingga masyarakat mendesak untuk dilakukannya upaya pembersihan Polri. Dalam upaya bersih-bersih itu pun, telah diketahui bahwa tidak sedikit polisi yang melakukan tindak pidana. Menyusul kasus pembunuhan Brigadir J yang belum tuntas, muncul kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kepolisian. Mulai dari Kasat narkoba Polres Karawang, AKP Edi Nurdin Massa ditangkap oleh anggota jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri pada Kamis (11/8/2022), lalu penangkapan Briptu D di Palu oleh direktorat Propam terkait suap senilai Rp4,4 M dalam penerimaan calon siswa sekolah Bintara, dan kembali kasus penembakan polisi di Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2022 lalu. Mengenai kasus tembak polisi yang terjadi di salah satu kantor bank BUMN di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/8/2022). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan memberikan penjelasan bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari Brigadir AS saat membersihkan dan hendak memasukkan senjatanya ke sarung pistol (holster). Dan pemicu senjata tidak sengaja tertarik hingga meletus dan melukai Bripda EP. Namun, meski telah diberikan keterangan resmi tersebut, masyarakat masih meragukan kebenarannya. Dan menanggapi sikap dari publik itu, Hersubeno Arief, seorang wartawan senior FNN dalam kanal YouTube Hersubeno Point mengatakan agar polisi tidak buru-buru menyalahkan publik karena bersikap skeptis hingga tidak memercayai polisi. \"Apa boleh buat, kasus skandal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo itu membuat kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian saat ini mencapai titik nadir,\" ungkap Hersubeno dalam video berjudul Marak! Polisi Tangkap Polisi. Ada Suap, Ada Narkoba. Fenomena Apa Ini? Hersubeno juga menambahkan hal yang melatarbelakanginya, \"Jadi apapun yang dikatakan oleh polisi tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena dalam Ferdy Sambo itu dari semula dikatakan sebagai tembak-menembak, ternyata kemudian terbongkar bahwa itu hanya skenario palsu.\" Kasus yang melibatkan banyak polisi memberikan dampak yang besar terhadap turunnya kepercayaan publik terhadap polisi, yaitu terseretnya 63 polisi, mulai dari yang berpangkat perwira menengah hingga jenderal. \"Peristiwa seperti ini, sejauh catatan kita itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Bersih-bersih karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang petinggi, seorang bintang dua terhadap ajudannya sendiri, orang paling dekat di luar selain keluarganya,\" tukas Hersubeno. Meski demikian, Kapolri memberikan instruksi untuk sapu bersih Divisi Propam, hingga sapu bersih judi online berkode 303 yang telah dilakukan penangkapan pelaku oleh Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Timur. Dan kasus judi online itu pun memunculkan spekulasi dari publik di media sosial bahwa Ferdy Sambo yang menjadi pelindung para bandar judi online. Hingga, spekulasi tentang para petinggi di lingkungan Kepolisian mendapatkan setoran dari judi online. Masih belum ada kejelasan tentang keterkaitan antara kasus judi online ini dengan Ferdy Sambo. Namun demikian, Hersubeno berharap ada keterangan pasti dari kepolisian. \"Tapi saran saya, apapun persepsi publik, saran saya kepada Kepolisian ini tetap harus ada penjelasan yang diberikan. Lebih baik ada penjelasan yang jujur, dibandingkan dengan membiarkan isu itu berkembang liar,\" ujarnya. Dari upaya kepolisian yang telah dilakukan, mulai dari penangkapan bandar judi, polisi yang mengedarkan narkoba, sampai kasus suap polisi tersebut telah memberikan bukti adanya upaya baik dalam memperbaiki institusi Polri. \"Polisi bisa memberi bukti walaupun kepala Divisinya bejat, Kepala Divisi Propam itu bejat. Tapi, anak buahnya, mentalitasnya tetap terjaga. Tidak semua polisi buruk di tengah citra polisi yang hancur-hancuran gara-gara Ferdy Sambo,\" tutur Hersubeno. (rac)
LaNyalla Dilantik Sebagai Ketum PB Muaythai Periode 2022-2026
Jakarata, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia periode 2022-2026. LaNyalla dan jajaran pengurus dilantik oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Kamis (18/8/2022). Pelantikan pengurus PB Muaythai Indonesia dilakukan Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Wisma Kemenpora, Jakarta. Usai dilantik, LaNyalla mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan dukungan pada cabang olahraga Muaythai Indonesia, sehingga kepengurusan di tingkat pusat telah resmi terbentuk dan dilantik. \"Saya juga sampaikan terima kasih kepada KONI Pusat atas perhatian dan keseriusan dalam melakukan pembinaan cabang olahraga Muaythai Indonesia, sehingga hari ini telah terbentuk PB Muaythai Indonesia masa bakti 2022-2026,\" kata LaNyalla. Selanjutnya, LaNyalla bersama Ketua Harian dan Sekjen PB Muaythai Indonesia akan bergerak cepat melakukan konsolidasi organisasi, dengan tujuan utama agar para atlet siap menghadapi event-event di dalam, maupun di luar negeri. \"PB Muaythai Indonesia juga akan segera melakukan konsolidasi untuk memperkuat organisasi dalam membumikan kembali olahraga yang akar sejarahnya, sudah dikenal di era kerajaan Nusantara ini,\" tegas dia. Dalam kepengurusannya, LaNyalla juga akan mendorong kemandirian Muaythai Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung dapat dipenuhi bangsa ini sendiri dengan mengoptimalkan kemampuan produksi dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Ketum PB Muaythai Indonesia juga memberikan surat dukungan kepada Letjen TNI (Purn) sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat periode 2023-2027 Sedangkan Ketua KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman berpesan agar PB Muaythai Indonesia segera bangkit dengan menata organisasi menjadi lebih baik. Juga mendorong atlet-atletnya menjadi juara di setiap kejuaraan yang diikuti baik skala nasional maupun internasional. \"Semoga hubungan PB Muaythai Indonesia dengan KONI Pusat berjalan semakin baik. Demikian juga hubungan PB MI dengan pengurus provinsi. Sehingga kolaborasi yang baik itu mampu meningkatkan prestasi secara signifikan,\" katanya. Marciano mengapresiasi langkah LaNyalla yang meskipun kegiatannya sibuk sebagai Ketua DPD RI namun bersedia mengorbankan waktu dan mendedikasikan diri memperjuangkan Muaythai Indonesia. \"Tentu itu harus kita hargai bersama. Diwujudkan dengan dukungan semua pengurus. Jangan setengah hati masuk sebagai pengurus, namun sepenuh hati mengantarkan atlet untuk meraih cita-citanya,\" ucap LaNyalla. \"Selanjutnya bukan kegaduhan-kegaduhan organisasi yang ingin kita dengar dari Muaythai Indonesia, tetapi justru prestasi yang harus dikumandangkan,\" imbuh dia. Sementara itu dalam susunan kepengurusan PB Muaythai Indonesia periode 2022-2026 ini terdapat nama magician Master Limbad yang didapuk sebagai salah satu Dewan Pembina. Ketua Harian dipegang anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, sedangkan Sekjen PB MI dimandatkan kepada Roni Alfanto yang sebelumnya adalah Ketum Pengprov Muaythai Indonesia Banten. (mth)
Gatot Nurmantyo : “Pemerintah Mengkooptasi Negara”
Jakarta, FNN – Ulang tahun kedua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), diisi dengan diskusi publik berjudul,\"Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?\" di kantor sekretariat KAMI, Jl. Kusumaatmadja No. 76, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam diskusi ini antara lain Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), M. Said Didu (Praktisi dan Pengamat BUMN), Dr. Ma\'mun Murod Al Barbasy (Rektor UMJ), Dr. TB Massa Djafar (Dosen Pascasarjana FISIP UNAS), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia) dengan moderator Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Semua pembicara meyakini bahwa negara bakal hancur jika tidak ada perubahan secara mendasar. Dosen Pasca Sarjana UNAS, Dr. TB Massa Djafar mengatakan bahwa instrumen yang selalu beriiringan untuk membangun kekuasaan dan merespons kekuatan kritis terdiri dari 3 variabel yakni : struktur kekuasaan, struktur ekonomi, dan struktur hukum. Kesadaran politik negara saat ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di negara lain. Di republik ini yang berkuasa adalah orang-orang yang memiliki modal. Mengutip Bung Hatta, politik dan ekonomi saling melengkapi. Kedaulatan ekonomi dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Saat ini kesadaran transformasi belum terkendali. Setuju ada perubahan, namun belum terkonsiderasi. Anthony Budiawan, selaku Pengamat Ekonomi, berpendapat sistem bernegara sampai hari ini dilihat dari kekuasaan pemerintah sudah tidak ada lagi. Kita belum merdeka, kita belum sejahtera, dan kita belum kuat. Sistem Tirani membuat hukum demi kepentingan kelompoknya sendiri, misalnya ada undang-undang yg dibuat untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan rakyat. Kepentingan di Orde Baru masih memikirkan kepentingan rakyat, namun sejak era reformasi, sumber daya manusia (SDA) dikuasai oleh segelintir pengusaha. \"Sejak 2004 - 2015, ekonomi semakin brutal dan transparan. Kebijakan fiskal sudah tidak berpihak pada rakyat.\" Saat ini, rakyat miskin tidak ada kekuatan untuk melawan. Selama ekonomi politik kita masih seperti ini, tanpa ada perlawanan dari rakyat dan perubahan total, maka Indonesia tidak akan terselamatkan. Menurut Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, Dr. Mulyadi, Indonesia dengan sistem pemerintahan yang seperti sekarang bukan hasil dari reformasi. \"Gerakan reformasi saat ini bukan reformasi, tapi diisi dengan deformasi”. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dilihat dari infrastruktur politik, media massa, dan kelompok berkepentingan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Saat ini, hukum dibuat untuk melindungi kekuasaan atau pejabat politik. Kewibawaan penguasa negara sudah tidak terlihat lagi di mata rakyat. Para penyuara aspirasi dipenjarakan, begitu juga rakyat dipersulit, namun orang asing dipermudah. Republik ini sedang diurus oleh oligarki kembar 3: oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Namun, yang paling bahaya adalah oligarki sosial, karena terdapat sekelompok orang mengendalikan massa untuk mendapatkan jabatan dan kehidupan yang layak. Ciri negara mau hancur adalah tidak stabil, tidak adaptif, dan tidak integratif. Negara sedang mereproduksi ketakutan dengan melakukan keterbelahan. Manipulasi politik, agitasi dan propaganda cara rezim ini menjaga legitimasi. Mobilisasi, suap politik, perusakan reputasi, ekstra yudisial killing, membunuh atas nama hukum padahal tidak boleh membunuh. Kemudian, Praktisi dan Pengamat BUMN, M. Said Didu menyatakan bangsa ini semakin tergerus sandi-sandi kehidupannya. Semua lembaga negara saat ini dikuasai oleh partai politik. Pada zaman Pak Soeharto tidak pernah meletakkan partai politik di BPK maupun lembaga hukum lainnya. Selain itu, BUMN saat ini juga dijadikan tempat parkir para politis yang gagal caleg. Mereka kemudian diangkat menjadi komisaris BUMN. Maka dari dari itu, rezim sekarang adalah rezim kebohongan. Said juga menyoroti kasus Brigadir Yoshua, ia berharap dengan terungkapnya kasus Brigadir Yoshua dapat membersihkan sistem negara. “Siapa tau tetesan darah beliau membersihkan negeri ini,” katanya. Kalau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negara ini terus berjalan dan kita diam-diam saja, maka umur negara ini tidak akan sampai 100 tahun. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan ada persoalan serius dalam tata hukum negara kita. Menurutnya, ruang lingkup hukum di Indonesia yang beberapa tahun belakangan mengalami banyak persoalan perlu segera diperbaiki. RH menyebutkan tahun 2024 nanti konstitusi Indonesia akan berusia 25 tahun, sejak perubahan pertama tanggal 19 Oktober 1999. Saat ini kesalahan ada di konstitusi, undang-undang, atau implementasi undang-undang. Konstitusi menyumbang kesalahan itu, misalnya konstitusi tidak memilih rekruitment terbaik. Kemudian, kesalahan undang-undang, UU tidak menyebutkan pola rekruitmen dan perubahan konstitusi selalu ada kerusuhan. Maka dari itu, secara dingin kita harus melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan kita, basic fundamental kenegaraan kita yaitu konstitusi. Indonesia sudah menasbihkan diri sebagai negara demokrasi konstitusional. Menurut Dr. Ma\'mun Murod, Rektor UMJ, muhasabah pertama, kita harus sadar bahwa negara sudah dibajak dengan harga yg sangat murah. \"Indonesia merdeka berkah dari politik identitas.\" Ma\'mun menyoroti dua persoalan penting. Pertama, sejarah politik Indonesia merupakan politik identitas. Politik identitas lebih jahat daripada politik uang. Kedua, perbedaan pada rumusan Pancasila tanggal 18 dan 22 Agustus 45. Rumusan Pancasila tidak lepas dari kelompok agama, berdasarkan isi. Sistem yang ada saat ini dipastikan tidak akan mampu mempertahankan Indonesia. Negara sudah dibajak dengan harga yang sangat murah. Demikian pendapat Dr. Ma\'mun Murod Al Barbasy, Rektor UMJ. Ma\'mun juga menegaskan politik identitas sudah ada sejak dulu. Jadi, masalah saat Ahok gagal jadi gubernur. Yong Java, Yong Ambon, dll itu politik identitas. Saat mendengar pengantar ada kalimat yang berbunyi, politik identitas lebih berbahaya dari politik yang. Diskusi ini dihadiri oleh Bachtiar Chamsah (mantan Mensos), Adi Massardi (mantan jubir Presiden Gus Dur), MS Kaban (Mantan Menhut), Prof Laode Kamaluddin, Radar Trsibakoro, Anton Permana, Alkatiri, Syafril Sofyan, Muslim Arbi, Dony, Hatta Taliwang, Rasyid, dan puluhan deklarator dan jejaring KAMI serta media massa. Diskusi publik yang berlangsung hampir 4 jam tersebut diselenggarakan secara hybrid yang dapat diakses di kanal Youtube FNN TV dan hadir langsung ke lokasi dengan peserta terbatas. Acara juga diramaikan dengan Monolog Bung Karno berjudul \"Besok atau Tidak Sama Sekali\" oleh Kang Wawan dari Bandung dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng memperingati 2 tahun KAMI bersama anak-anak yatim. Sebagai penutup dengan melihat hasil diskusi yang membahas sistem bernegara hari ini dilihat dari enam perspektif. Gatot Nurmantyo menyimpulkan bahwa hari ini pemerintah telah mengkooptasi negara. Bukan saja tidak lagi bisa dibedakan antara pemerintah dan negara, melainkan juga pemerintah mengkooptasi negara demi memuluskan agenda dan kepentingan sekelompok orang yang menguasai pemerintahan. Lebih lanjut, Gatot berharap forum-forum diskusi seperti ini terus dilaksanakan hingga daerah-daerah terpencil dengan tujuan untuk memajukan generasi muda. Terakhir, Gatot membacakan puisi karya almarhum Radhar Panca Dahana berjudul \"Warisan Akhirmu, Sukarno\". (sws/lia/oct)
POPULER
