ALL CATEGORY
Dana Pemilu Dicicil, Pemerintah Tak Punya Duit atau Merencanakan Pembatalan Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan sudah menyusun skala prioritas terkait penggunaan anggaran, lantaran sisa dana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 belum cair seluruhnya alias masih dicicil. Diketahui anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk tahun ini baru cair sebesar Rp2,4 triliun dari kebutuhan keseluruhan Rp8,6 triliun. Pengamat politik Rocky Gerung menduga pemerintah tidak punya uang atau ada upaya melakukan penggagalan Pemilu. “Nggak ada yang percaya bahwa sistem Pemilu kita akan bersih,\" kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (02/07/2022) di Jakarta. Berikut kutipan lengkapnya: Simpatisan partai politik terlalu optimistis bahwa Pemilu akan berjalan dengan baik karena kemaren sudah ada yang mendaftar. Padahal, saya baca ternyata duit yang buat KPU dicicil sampai sekarang kurang 4,3 triliun. Sebelumnya bulan Juni masih kurang 5,6 triliun dan waktu itu teman-teman KPU nadanya sampai putus asa karena katanya mereka sudah menempuh segala macam cara, tapi dana belum turun juga. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini ada dua hal, satu buat organisasi pemilu, satu lagi soal niat berpolitik. Kan itu bedanya. Tentu KPU tidak peduli, mau jalan mau nggak jalan koalisi, yang penting dia sudah dapet dana karena ini soal menggaji orang. KPU kan orang gajian ini. Itu masalahnya. Tetapi, kita tetap lihat aktivitas di bawah itu, kasak kusuk politik masih tetap jalan. Nggak mungkin dong pemerintah nggak kasih uang, berarti pemerintah memang dianggap merencanakan pembatalan pemilu. Tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras kalau terjadi kesepakatan politik ya nggak perlu pemilu. Karena itu, dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya kan balik lagi duitnya. Jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu. Dan itu memperlihatkan bahwa memang nggak ada yang pasti politik kita menjelang pemilu 2024. Siapapun yang masih punya elektabilitas atau kalau disurvei dia masih di bawah 40 persen itu artinya mereka sama semua. Yang dapet angka 30 sama yang dapet 4 persen itu sama. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dikunci di situ sebetulnya. Kan dalam tradisi presidensialisme, seorang presiden itu dia akan melenggang ke pemilu kalau sudah 40 persen. Ini Pak Prabowo, Ganjar, dan segala macem sudah bertahun-tahun tetap masih di bawah 40 persen. Jadi itu sebenernya magic numbers-nya. Artinya akan dipaksa koalisi. Itu koalisi yang dipaksa-paksa akan berantakan di tengah jalan pasti. Dulu kita belajar dari Pak SBY. Pak SBY di periode kedua dia nggak perlu lagi wakil presiden untuk tambal suara. Karena dia bilang ya saya sudah cukup. Ini saya pasti dapat suara lebih dari 50 persen. Itu pentingnya kita harus lewati angka 40 dan itu tidak ada. SBY melenggang kangkung di periode kedua. Karena itu orang anggap wakil presidennya nggak ada orang kenal, yaitu Budiono. Tapi bagi SBY anggap bahwa ya sudah nggak penting lagi wakil presiden karena dia sudah lewati magic numbersnya, tanpa kampanye pun jadi periode kedua. Yang sekarang ini susah. Mereka yang sudah bersiap-siap, Pak Prabowo bahkan, dianggap di depan iya. Tetapi sebelum mencapai 40 persen itu artinya batal demi magic numbers tadi. Demikian juga Erick Thohir yang Cuma 4 persen sama nasibnya dengan yang sudah 40 persen. Kan itu intinya. Kalau soal dana Pemilu yang dicicil ini sebenernya menunjukkan bahwa pemerintah nggak punya duit atau pemerintah nggak punya duit lalu dimanfaatkan sebagai strategi ya kalau perlu pemilu nggak jadi dengan alasan nggak punya duit? Itu juga bagian dari mengontrol Pemilu sehingga itu akan ada operasi-operasi di bawah meja. “KPU, Anda harus begini ya. Ini harus didahulukan ya. Kalau nggak kami nggak turunin uang.” Kan KPU dalam posisi yang tinggal menerima perintah. Dia kan panitia. Jadi kalau perhelatannya ditentukan oleh parpol dan parpol menganggap bahwa oke kita bagi-bagi dulu di antara kita, KPU belakangan. Kan tetap soal ini yang kita deteksi dari awal, kok banyak betul anggarannya. KPU juga sengaja membengkakkan anggaran walaupun akhirnya dikorting juga. Tapi orang menganggap bahwa ngapain bikin pemilu sebesar itu anggarannya. Jadi tetap kita lihat upaya untuk memanfaatkan moment Pemilu ini untuk dapat uang juga berlaku, baik KPU maupun partai-partai karena akan ada bagi-bagi rejeki. Kira-kira begitu. Itu yang dicurigai oleh publik. Kenapa dicicil? Berarti nanti cashback dijanjikan dulu dong baru digelontorkan anggaran. Jadi intinya nggak ada yang percaya bahwa sistem pemilu kita akan bersih. Kalau betul-betul pemerintah mengatakan bahwa oke, kita akan masuk pemilu yang bersih, maka dari awal sudah gelontorkan uang selesai, lalu pemerintah tinggal berpangku tangan, tinggal tunggu KPU bekerja. Tapi Pak Presiden Jokowi tetap dia sorang politisi dengan naluri yang kuat bahwa dia ingin agar supaya KPU itu memihak pada dia. Dia ingin agar supaya orang yang disurvei sebagai jagoan Jokowi diperhatikan oleh KPU. Kan itu logika kekuasaan yang standart aja. Kan standar artinya dalam demokrasi yang dangkal begitu cara berpikirnya. Kalau kita punya etika politi yang kuat, dari awal presiden bilang bahwa sudah, saya sudah selesai, silakan KPU lakukan. Saya tidak ada urusan lagi dengan terima-terima relawan di mana-mana, bahkan ada persiapan untuk deklarasi tiga periode dari Manado segala macam. Jadi, tetap ide tiga periode berjalan, sementara ide konstitusional itu tetap juga di KPU. Tapi dianggap oke, yang lebih penting adalah memastikan tiga periode ini dimungkinkan. Karena itu, persiapan-persiapan di MPR juga harus dicurigai. Karena sekadar memastikan ada garis atau pedoman pembangunan itu juga berbahaya. Di dalam dua tiga sidang itu bisa berubah arah politiknya. Jadi tetap saja publik harus mewaspadai soal-soal yang beginian ya. Karena kalau soal partai-partai politik sebenarnya merek sudah sama-sama tau. Tetapi kan kita tau terakhir posisinya kalau soal tiga periode ini partai-partai besar, bahkan partai pengusung Pak Jokowi, dalam hal ini PDIP, juga menolak. Apakah Anda melihat bahwa pada akhirnya nanti ketika melihat katakanlah Puan Maharani, dalam hal ini elektabilitasnya tidak naik-naik juga, pada akhirnya Ibu Megawati juga akan melakukan kompromi-kompromi politik. Yang ujungnya pasti begitu. Lain kalau kita anggap bahwa PDIP itu tegak lurus dengan konstitusi. Tetap pertimbangan pragmatisme atau bahkan oportunisme itu lebih penting daripada sesuatu yang sifatnya ideologis murni itu. Bayangkan misalnya Ibu Mega di ujung akhirnya Ibu Puan nggak bisa lalu seluruh persiapan politik itu tiba pada Ganjar, lalu presiden Jokowi langsung kasih kesan bahwa oke tiga periode akan berjalan atau dia lengser tapi Ganjar akan meneruskan program IKN segala macam. Pasti Megawati merasa bahwa oh ini juga rejeki baru. Bahkan, dengan segala macam tutup muka lempar isu, PDIP juga pasti akan ikut itu. Karena tetap PDIP sampai sekarang anggap bahwa Ganjar itu boleh, tapi jangan terlalu jadi tahan rumah, jangan ke mana-mana dulu. Kan ini soal memindahkan Ganjar dari relawan ke PDIP. Kan itu soalnya. Nah, relawan dan Jokowi nggak ingin Ganjar itu diasuh oleh PDIP, sebab kalau dia diasuh oleh PDIP bukan lagi kader politiknya Jokowi. Itu intinya di situ. Jadi satu waktu sangat mungkin akhirnya Ganjar juga menyerah. Oke saya mending PDIP. Itu artinya Jokowi akan menghajar Ganjar karena itu dianggap berkhianat. Kan dengan mudah kita lihat bahwa politik Indonesia ditentukan oleh kubu Jokowi dan kubu Ibu Mega. Dia yang berseberangan di situ. Nah, Ganjar harus memilih. Demikian juga oligarki. Harus satu suara. Jadi tetap ketegangan ini membuat kita gembira karena angat mungkin kekacauan politik akan terjadi dan kekacauan itu justru yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena rakyat sudah anggap bahwa kekacauan justru yang akan menyelesaikan masalah. Kalau bersih-bersih saja itu pasti nego-nego dan di ujungnya rezim yang baru di 2024 akan sama dengan watak rezim hari ini. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. (ida, sof)
Mesin Bor MRT Sambungkan Stasiun Monas dan Thamrin
Jakarta, FNN - Mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) 2 berhasil menyambungkan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin dengan jarak 385,5 meter pada proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A .Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Silvia Halim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan mesin bor terowongan (TBM) tersebut telah menembus dinding sisi utara Stasiun Thamrin pada Jumat (29/7).TBM 2 digunakan untuk membangun terowongan arah selatan (southbound) dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin.\"Terobosan ini merupakan salah satu \'milestone\' (tonggak pencapaian) dari pekerjaan konstruksi fase 2A MRT Jakarta, khususnya CP 201 yang mencakup pembangunan Stasiun Thamrin dan Monas,\" kata Silvia.Silvia menjelaskan pekerjaan ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sejak 11 April hingga 29 Juli 2022.Pada tahap selanjutnya, TBM 2 ini akan melakukan putar balik di titik \"shaft\" (batang) utara Stasiun Thamrin untuk melanjutkan konstruksi terowongan arah utara (northbound) kembali ke arah Stasiun Monas.Sejauh ini, pekerjaan CP 201 telah mencapai 41,84 persen dengan sejumlah pekerjaan seperti penggalian dan pengecoran pelat dasar (base slab) Stasiun Monas, pengecoran kolom dan struktur dinding gardu induk (receiving substation/RSS) Monas dan perbaikan kualitas tanah (jet grout) di Stasiun Thamrin, hingga pemasangan hiasan lampu lalu lintas (traffic decking) di sisi selatan Stasiun Thamrin.\"Kami masih optimistis bahwa target penyelesaian CP 201 pada Maret 2025 akan tercapai,\" kata Silvia.Dalam konstruksi CP 201, digunakan dua mesin bor, yaitu TBM 1 dan TBM 2. TBM 1 akan membuat terowongan arah utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Thamrin.Sementara itu, TBM 2 membangun terowongan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Thamrin. Setelah itu, kedua TBM ini akan bersama-sama membangun terowongan arah utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Harmoni. (mth/Antara)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. “Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,” ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. “Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,” kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. “Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla. (Ida/LC)
Soal Kontroversi RUU KUHP, Presiden Perintahkan Diskusi Lebih Masif
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menggelar diskusi secara lebih masif dan terbuka terkait isu-isu kontroversial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan hal itu saat memimpin rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU KUHP di Istana Kepresidenan Jakarta.\"Sehingga, kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru meminta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,\" kata Mahfud seperti dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.Mahfud mengatakan perintah itu dikeluarkan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait yang turut membahas RUU KUHP. Hal itu bertujuan untuk memastikan masyarakat paham dengan masalah-masalah yang masih diperdebatkan dalam pembahasan RUU KUHP.\"Mengapa? Karena hukum itu adalah cermin kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum,\" katanya.Dia menambahkan RUU KUHP sudah hampir final dan memasuki tahap-tahap akhir pembahasan.\"Mengapa dikatakan hampir final? Karena RUU KUHP ini mencakup lebih dari 700 pasal, yang kalau diurai ke dalam materi-materi rinci bisa ribuan masalah; tetapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas,\" jelasnya.Empat belas isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan.Selanjutnya ialah advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinaan, dan kohabitasi dan pemerkosaan.Guna memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ke-14 isu tersebut, Mahfud menyatakan Pemerintah akan melakukan diskusi yang lebih terbuka dan lebih proaktif melalui dua jalur.\"Pertama akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu,\" katanya.Mahfud menyampaikan diskusi-diskusi terbuka itu nantinya akan difasilitasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sedangkan materinya disiapkan dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait 14 isu tersebut.\"Intinya, itu seluruh yang akan kami lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ke-tatapemerintah-an kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,\" ujarnya.RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI.Komisi III, pada 7 Juli 2022, menggelar rapat kerja bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP. (Ida/ANTARA)
Rachmat Yasin Bebas Bersyarat
Bandung, FNN - Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, setelah menjalani hukuman karena korupsi kedua yang dia lakukan.Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Elly Yuzar mengatakan Rachmat Yasin keluar penjara dengan status bebas bersyarat. Kebebasan Rachmat Yasin itu diberikan setelah kakak dari terdakwa kasus korupsi Ade Yasin itu menjalani hukuman atas kasus korupsinya yang kedua.\"Meskipun dia bebas bersyarat, dia tetap wajib lapor ke Bapas (Balai Permasyarakatan) Bogor,\" kata Elly di Bandung, Jawa Barat, Selasa.Rachmat mendekam di Lapas Sukamiskin sejak 2021 akibat kasus keduanya. Rachmat pun diketahui mendapatkan sejumlah remisi selama menjalani masa penjara.Bupati Bogor pada periode 2008-2014 itu terjerat kasus korupsi sebanyak dua kali. Pertama, Rachmat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tahun 2014.Saat itu, Rachmat divonis terbukti menerima suap sebesar Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Dari kasus pertamanya itu, Rachmat divonis hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta.Setelah menjalani masa tahanan atas kasus tersebut, Rachmat kemudian bebas dari penjara pada Mei 2019. Namun, pada Juni 2019, Rachmat kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keduanya yakni soal gratifikasi.Dalam kasus kedua itu, Rachmat menerima gratifikasi dari SKPD Kabupaten Bogor dengan total sekitar Rp8,9 miliar untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Kabupaten Bogor tahun 2013 dan Pemilu 2014, serta dia menerima gratifikasi lainnya.Akibat kasus itu, Rachmat Yasin divonis selama dua tahun delapan bulan, dengan dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp200 juta. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Memetakan Penyebab Peningkatan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memetakan secara terperinci mengenai penyebab meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.\"Meminta pemerintah melakukan pemetaan secara terperinci terhadap penyebab meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Setelah itu, lanjut dia, pemerintah perlu mencari solusi terbaik dari satu per satu penyebab itu karena kenaikan jumlah kasus COVID-19 membutuhkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan setiap penyebab yang ditemukan.Hal tersebut disampaikan Bamsoet sebagai respons terhadap jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 6,07 persen atau telah melewati sebesar 1,07 persen dari ambang batas yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.Di samping memetakan penyebab dan mencari solusi, dia juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam memperketat penerapan protokol kesehatan. Lalu, Kemenkes juga perlu memperkuat upaya pelacakan, tes COVID-19, dan memasifkan vaksinasi.\"Kemenkes juga diminta mengupayakan agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat kembali turun dan berada di bawah ambang batas yang telah di tetapkan WHO, yakni maksimal sebesar 5 persen,\" tambah dia.Berikutnya, Bamsoet menyampaikan bahwa MPR juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar berupaya menekan jumlah kasus harian COVID-19 di tiap wilayah karena menurut data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19, kasus positif harian tercatat meningkat lebih dari tiga kali lipat selama kurun waktu 27 hari terakhir.Selanjutnya berkenaan dengan penanganan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, Bamsoet meminta Kemenkes agar menjaga dan memastikan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit tetap terkendali. Kemenkes, tambah dia, perlu pula mengawasi agar fasilitas kesehatan tetap tersedia untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19.Yang terakhir, Bamsoet pun meminta Kemenkes untuk memaksimalkan mekanisme penanganan COVID-19 via telemedisin bagi masyarakat yang menerima hasil pemeriksaan positif COVID-19 dan memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk terkait pengiriman obat bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri. (Ida/ANTARA)
Tiga Partai yang Tergabung Dalam Koalisi Indonesia Bersatu Daftar ke KPU
Jakarta, FNN - Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN, Golkar, dan PKB, dijadwalkan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU RI di Jakarta, Rabu (3/8).Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa, mengatakan pendaftaran ketiga partai politik KIB tersebut akan dilakukan secara bersamaan.\"Insya Allah PAN akan mendaftar ke KPU bersama Golkar dan PPP. Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai simbol persatuan. Ini yang harus terus kami jaga, di awal, di tengah, dan di akhir, terus kami upayakan bersama dan solid,\" kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa.Momen pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 itu, menurutnya, menjadi langkah bersama agar bangsa Indonesia menjadi guyub, rukun, dan bersatu sesuai dengan tujuan dan cita-cita besar.Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan PAN sudah memenuhi syarat administrasi pendaftaran pemilu. PAN juga telah melampaui persyaratan verifikasi pendaftaran parpol sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.\"PAN telah melampaui persyaratan verifikasi, sesuai pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dokumen administrasi kepengurusan PAN telah 100 persen di tingkat provinsi, 100 persen di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini karena kerja keras kolektif pengurus PAN dan upaya membangun manajemen organisasi modern,\" jelasnya.PAN kini sedang merekrut bakal calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Dia mengajak kaum milenial untuk turut mendaftarkan diri sebagai caleg dari PAN.\"PAN saat ini juga sedang merekrut bakal calon legislatif untuk tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota,\" tambahnya.PAN juga mengajak masyarakat dan kaum muda untuk mendaftarkan diri sebagai caleg dan menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik mereka dalam membangun demokrasi.\"Dan menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik mereka dalam membangun demokrasi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Dolar Jatuh di Tengah Data Ekonomi, Investor Kaji Prospek Bunga Fed
New York, FNN - Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dan jatuh ke terendah sejak pertengahan Juni terhadap yen, karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis dan kemungkinan bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga seagresif yang diperkirakan sebelumnya.Indeks dolar AS bergejolak setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS melambat kurang dari yang diharapkan pada Juli. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,43 persen menjadi 105,4500.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0257 dolar AS dari 1,0224 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2255 dolar AS dari 1,2176 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7022 dolar AS dari 0,6996 dolar AS.Dolar AS dibeli 131,83 yen Jepang, lebih rendah dari 133,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9506 franc Swiss dari 0,9519 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2847 dolar Kanada dari 1,2808 dolar Kanada.Pergerakan di atas terjadi setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS terus menurun pada Juli karena lebih banyak pabrik yang menghentikan produksi dalam menghadapi pesanan yang menyusut dan meningkatnya persediaan.Institute for Supply Management mengatakan pada Senin (1/8) bahwa indeks aktivitas manufaktur turun menjadi 52,8, level terendah sejak Juni 2020, dari 53 sebulan sebelumnya. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor ini.Tetapi laporan utama bagi investor minggu ini adalah laporan pekerjaan bulanan AS pada Jumat (5/8). \"Ini awal bulan baru, dan fokus sebenarnya adalah pada kemungkinan bahwa Fed memperlambat kenaikan suku bunganya,\" kata Marc Chandler, kepala strategi pasar di Bannockburn Global Forex di New York, seperti dikutip oleh Reuters.\"Fokus besar adalah pada data pekerjaan pada akhir pekan, dan itu mungkin mengkonfirmasi bahwa perbaikan di pasar tenaga kerja moderat,\" katanya. \"Ini angka yang lemah, tetapi hanya mengingat masa lalu kami baru-baru ini.\" (mth/Antara)
Penasihat Hukum Edy Mulyadi Tolak Saksi Ahli dari Jaksa
Jakarta, FNN – Sidang perkara ‘jin buang anak’ dengan terdakwa Edy Mulyadi terus bergilir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/8/22). Pagi tadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli. Namun, saksi tersebut sempat ditolak penasihat hukum terdakwa. Kenapa? Seorang pegawai Mabes Polri Muhammad Asep Saputra dihadirkan oleh JPU untuk menjadi ahli digital forensik kasus ‘jin buang anak’. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan tahapan pengambilan data digital milik Edy sebagaimana diperintahkan oleh surat dari penyidik. Namun, kehadiran saksi ahli tersebut ditolak tim penasihat hukum Edy Mulyadi dikarenakan ragu akan objektivitas saksi yang berasal dari internal Polri. “Kami keberatan Yang Mulia. Saksi merupakan perwakilan dari dalam Polri bagaimanapun mereka satu internal, tentu kami meragukan keterangan saksi nanti,” kata Penasihat Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir di ruangan sidang, Selasa (2/8/22). Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar merespons penasihat hukum Edy Mulyadi. Menurutnya, tidak apa-apa kalau tim penasihat hukum keberatan dengan saksi, pihaknya akan catat, namun saksi akan tetap melanjutkan kesaksiannya terlebih dahulu dalam sidang ini, biarkan majelis yang menilai. “Majelis bagaimanapun jangankan untuk meragukan keterangan ahli, tidak memakai keterang ahli pun bisa, itu sesuai KUHAP,” ujar hakim Adeng. Setelah selesai persidangan, terdakwa Edy juga menanggapi terkait saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. “Saya sangat keberatan dihadirkan saksi ahli digital forensik bentukan Mabes Polri, karena selama enam bulan saya di dalam penjara, saya mengenal bagaimana polisi dari tingkat bawah sampai atas, saya juga tau bagaimana fungsi dari atasan ke bawahan, di polisi itu bawahan selalu tunduk kepada perintah atasan,” pungkas Edy. Dalam kasus ini, Edy dipersangkakan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang mengatur terkait Penyebaran Berita Bohong. Kemudian, Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur terkait penghinaan dan ujaran kebencian, Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana kebencian atau Permusuhan Individu dan atau Antargolongan (SARA). Jika terbukti bersalah secara sah and meyakinkan, Edy Mulyadi diancam hukuman penjara 10 tahun. (Lia)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. \"Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,\" ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. \"Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,\" kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. \"Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla.(mth/*)
POPULER
