ALL CATEGORY
Merdeka dari Radikalisme Masih Menjadi Tugas Bersama
Jakarta, FNN - Pendakwah milenial Habib Husein Ja\'far Alhadar mengatakan, setelah 77 tahun merdeka dari keterjajahan fisik, upaya memerdekakan Indonesia dari intoleransi dan radikalisme masih menjadi tugas atau pekerjaan rumah bersama yang perlu diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia.\"Kemerdekaan melawan intoleransi dan radikalisme itu masih menjadi pekerjaan rumah kita,\" kata Habib Husein, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut, menurut dia, masih menjadi tugas bersama yang perlu dituntaskan oleh seluruh pihak karena sampai saat ini media digital Tanah Air belum merdeka dari intoleransi dan radikalisme.Lebih lanjut, Habib Husein menyampaikan kondisi tersebut ditunjukkan oleh hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Jakarta pada tahun 2021 yang menyebutkan, dari keseluruhan konten yang ada di media digital, jumlah konten bermuatan tidak moderat mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat dibandingkan konten moderat yang hanya berjumlah sekitar 20 persen.\"Konten yang tidak moderat itu menguasai lebih dari 60 persen perbincangan di media digital. Nah oleh karena itu, ini menjadi kerja bersama kita semua, bukan hanya antar-bidang, melainkan juga antar-gender,\" ucap dia.Selanjutnya, sebagaimana tema peringatan HUT Ke-77 RI \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\", Habib Husein memaknai 77 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bagi bangsa ini untuk pulih lebih cepat dari segala dorongan nafsu dan egoisme serta bangkit lebih kuat dari segala isu sektarian atau diskriminatif yang bersifat politik identitas pemecah belah kebinekaan.Lalu, dia menilai tantangan kebangsaan yang harus dihadapi oleh seluruh pihak saat ini adalah menerjemahkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, narasi-narasi baru dibutuhkan agar generasi muda mampu menghayati nilai Pancasila sesuai dengan perspektif dan cara mereka.\"Jadi, tidak lagi soal menghafal Pancasila. Tidak lagi soal itu, tapi soal bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan ragam fenomena yang baru,\" ujar Habib Husein.Adapun upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila itu, lanjut dia, dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mendorong percepatan edukasi dan moderasi melalui propaganda persatuan, sebagaimana kemerdekaan bangsa dicapai melalui persatuan.\"Edukasi dan moderasi untuk menuju persatuan di tengah perbedaan itu menjadi kekuatan utama kita dari dulu. Tanpa keduanya, kita tidak akan pernah bisa merdeka dari segala tantangan yang ada, baik itu korupsi, kemiskinan, maupun lain sebagainya,\" jelasnya.Oleh karena itu, Habib Husein memandang ada dua hal yang harus menjadi agenda pemerintah agar ke depannya tidak ada lagi anak bangsa yang terjangkit virus intoleransi dan radikalisme sehingga Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat diwujudkan.Pertama, pemerintah perlu mendorong seluruh masyarakat untuk senantiasa mewaspadai narasi-narasi intoleransi dan radikalisme yang ada di sekitar mereka karena narasi-narasi tersebut akan terus bertumbuh dengan beragama corak propaganda, seperti narasi bermuatan cara berpikir yang sesat.Kedua, lanjut dia, pemerintah juga perlu membangun narasi-narasi yang bersifat segar tentang toleransi dan inklusivitas dalam beragama dan berbangsa.\"Dengan demikian, pada akhirnya, kesadaran tentang pentingnya toleransi, inklusivitas, serta moderasi anak bangsa terus bertumbuh, terus terperbarui, dan yang paling terpenting adalah terhubung atau relate dengan mereka karena relate itu kata kunci bagi anak muda,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
HUT Ke-77 RI Momentum Renungkan Kembali Tri Sakti
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengatakan bahwa HUT Ke-77 RI harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali cita-cita pendiri bangsa menuju bangsa berdaulat, salah satunya Prinsip Tri Sakti yang digagas Soekarno.Ketiga pemikiran Bung Karno dalam Tri Sakti itu adalah berdaulat dalam bidang politik, berdaulat dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.\"Bung Karno sebagai pendiri bangsa ini telah mencanangkan dalam pikiran besarnya, yaitu Tri Sakti,\" kata Riyanta dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Ketiganya, kata Riyanta, merupakan visi yang semestinya dilaksanakan secara konsisten agar Indonesia benar-benar menjadi negara besar di tengah keterbatasan potensi yang dimiliki negara lain.Riyanta menilai modal sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dibandingkan negara-negara lain di dunia sehingga dapat menjadi modal untuk kebangkitan Indonesia.Selain itu, kata Riyanta, prinsip gotong royong mutlak diperlukan dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sebagaimana prinsip hidup orang Jawa, yaitu \"Holobis Kuntul Baris\" atau burung bangau yang sedang berbaris.\"Kesejahteraan global selalu didengungkan oleh Bung Karno. Hal itu kini telah menjadi tren global dalam membangun kawasan-kawasan ekonomi,\" ujarnya.Riyanta menilai Kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.\"Kepada putra-putri bangsa segera ambil peluang dalam rangka membangun ekonomi nasional. Ciptakan kekuatan ekonomi lokal di seluruh wilayah. Di kabupaten, di kota, semua anak muda harus bergerak,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Relasi Kuasa Menyulitkan Reformasi Kepolisian
Jakarta, FNN – Terkuaknya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J mengantarkan fokus persoalan pada internal kepolisian dengan terbongkarnya aktivitas perjudian di kalangan polisi. Sejak beredarnya grafik \"Kekaisaran Sambo\", media mulai menyelidiki dan mempertanyakan asal harta kekayaan oknum polisi. Dalam perbincangannya melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief menyoroti internal institusi kepolisian sejak terungkapnya kasus perjudian yang dipimpin oleh Ferdy Sambo. \"Semua soal ini berawal dari institusi kepolisian yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, oleh partai-partai politik, oleh tokoh-tokoh politik,\" ucapnya dalam video berjudul \"Pasukan \"Kaisar\" Sambo Bersiap Serang Balik. Kapolri Harus Waspada!\" yang dirilis pada Jumat, 19 Agustus 2022. Beredarnya informasi mengenai kasus perjudian di kepolisian perlu diselidiki lebih lanjut. Rocky menjelaskan isu harus diurai secara perlahan sebelum institusi dibenahi secara keseluruhan. \"Publik harus konsolidasi dulu isunya. Konsolidasi ini yang memungkinkan kita benahi kepolisian sebagai institusi,\" sambung Rocky. Kemudian, Rocky mengaitkan pada posisi Jendral Listyo Sigit Prabowo, yang terjepit oleh dua arus, yaitu arus publik dan arus politik dari atas. Di saat publik menginginkan percepatan dalam membongkar kasus, sementara itu Kapolri juga mendapat tekanan politik untuk menuntaskan kasus sehingga dianggap mampu dan tidak dilakukan pergantian kapolri. Hersubeno menyatakan setelah Ferdy Sambo dinyatakan sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir J, publik kini tertarik dengan isu pangkat dan pasukan Sambo dari luar daerah. Rocky menanggapi bahwa untuk mengungkap kasus bergantung pada relasi kuasa di antara institusi terkait. \"Kita tahu bahwa relasi kuasa antara politisi dan kepolisian (antara partai dan kepolisian) itu tidak berubah. Jadi, selama relasi kuasa di luar kepolisian masih sama, maka sulit untuk melakukan reformasi dari dalam,\" ungkap Rocky Gerung. Menanggapi persoalan ini lebih jauh, Rocky menjelaskan selama independensi belum diperoleh, maka objektivitas publik juga akan mendua. Reformasi dilakukan, namun masih berlangsung pola kekuasaan di belakang kepolisian. Meskipun dorongan publik bermaksud baik yang berharap institusi kepolisian selamat dalam menghadapi berbagai masalah ke depan, seperti politik global, pemilu, dsb. Seperti yang diberitakan, beredarnya isu perjudian dan atau Konsorsium 303 yang diduga dipimpin oleh Ferdy Sambo viral di media sosial. Setelah terungkapnya skenario dan pelaku pembunuhan Brigadir J, publik kini terfokus dengan isu dalam internal kepolisian yang perlu pembenahan. (oct)
Negara Hukum untuk Kedaulatan Rakyat, Bukan Kekuasaan Belaka!
Jakarta, FNN – Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan, “Mengapa DPR hanya diam saja ketika ada meledak kasus Brigadir Joshua ini?” ucap Harsubeno Arief mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal YouTube Hersubeno Point yang berjudul “Fahri Hamzah: Komisi III DPR, Sudah Jadi Komisi Tega”. Dalam video tersebut Hersubeno mengangkat kembali topik yang dia dengar dari Gelora TV, Rabu (17/8/2022) dengan topik “77 Tahun Kemerdekaan: Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia” dengan pembicara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, serta pengamat hukum dan tata negara Refly Harun. Fahri Hamzah mengutarakan keresahan yang dirasakan oleh dirinya dan juga temannya, “Karena sistem seperti sekarang ini memang mempersulit wakil rakyat untuk tetap menjadi wakil rakyat ini ada problem juga pada sistem kita”. “Tantangan paling besar bagi negara kita ini adalah tentang negara hukum ini. Hal itulah yang menjelaskan kenapa pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia yang terutama pasca amandemen dalam bentuk dan kedaulatan itu mencantumkan konsepsi-konsepsi dasar,” tambahnya. Fahri Hamzah menambahkan, dalam pasal pertama UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, serta kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Baru kemudian pasal atau ayat ketiganya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dari hal tersebut Fahri Hamzah menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus jelas penegakannya. “Indonesia sebagai negara hukum harus menganggap bahwa setelah persoalan bentuk negara dan persoalan kedaulatan rakyat, maka negara hukum adalah perintah yang paling penting yang menjadi dasar kita untuk membaca negara dari hari ke hari. Jangan sampai perhatian kita itu beralih kepada soal jalan debatan dan lain-lain,” tegasnya. Benny K. Harman menangapi dan berpendapat bahwa Indonesia ini belum merdeka secara hukum. Karena ada dua alasan. “Pertama, hukum yang kita bikin dari awal sampai sekarang ini kan material, hukum pertama yang kita bikin ini rakyat tidak dilibatkan,” ujarnya. Hal itu disebabkan hanya yang memiliki kekuasaan yang membentuk hukum, sedangkan rakyat hanya menjalani hukum tersebut. “Yang kedua, hukum yang mereka buat itu bukan berasal dari jiwa rakyat. Tapi hukum itu banyak diimpor dari luar. Sumber materialnya dari luar, sumber material dari luar ini dirumuskan sedemikian rupa menjadi aturan hukum dan itulah yang dilaksakan oleh rakyat kita,” tambah Benny Harman. Benny Harman juga berpendapat tentang pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak adil karena substansi hukumnya sendiri sudah tidak adil. Padahal makna kemerdekaan tadi adalah kedaulatan dalam bidang politik dan kemandirian dalam bidang ekonomi. Polemik inilah yang membuat negara kita sekarang ini tampak rapuh karena tidak berbasiskan pada hukum sebagai fondasi awalnya, akan tetapi berbasiskan kekuasaan. Benny juga menggambarkan situasi ini dengan adanya kasus internal di Polri. Dari kasus tersebut dapat dilihat bagaimana proses penegakan hukum yang dilandasi kekuasaan. “Ini kan perkembangan ini salah satu model contoh bagaimana sebetulnya aktor-aktor penegak hukum ini bekerja secara menonton, secara formalistik, teknik birokratik gitu ya, yang membuat publik juga kalau lembaga resmi saja menyampaikan informasi bohong begitu, siapa lagi yang kita percaya,” tandas Benny Harman. Usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia harusnya menjadi tonggak evaluasi perjalanan kita dalam bernegara. Banyaknya permasalahan dalam penegakan hukum membuat masyarakat bertanya kembali tentang landasan negara kita yang katanya \'negara hukum\'. (Fikri)
Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad
Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022), memutuskan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang tersebut adalah tindak lanjut penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD RI untuk menarik Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. “Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, diputuskan bahwa mosi tidak percaya akan diteruskan ke Badan Kehormatan dan Kelompok DPD RI,” tutur LaNyalla yang memimpin sidang, didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. LaNyalla melanjutkan, dalam perkembangannya, mosi tidak percaya yang awalnya ditandatangani 91 anggota DPD RI bertambah menjadi 97 anggota yang membubuhkan tanda tangan. Dalam Sidang Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 telah ditetapkan terkait penarikan dukungan itu keputusannya diserahkan kepada pimpinan DPD RI. “Maka pimpinan DPD RI pada sidang kali ini menyepakati penarikan tersebut. Untuk itu dalam sidang kali ini kita perlu melakukan pemilihan Wakil Ketua MPR utusan DPD RI untuk mengisi kekosongan posisi tersebut,” tutur LaNyalla. Selanjutnya masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Saat ditawarkan untuk dilakukan musyawarah kepada keempat calon ternyata hal itu tidak tercapai. Pimpinan sidang memutuskan pemilihan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak anggota 96 anggota DPD RI. “Akhirnya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Sedangkan kandidat lainnya Bustami Zainudin memperoleh 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara dan Abdullah Puteh 14 suara. Sementara terdapat 2 suara tidak sah dan 1 abstain. Sebelumnya Fadel Muhammad dalam sidang tersebut menolak atas mosi tidak percaya tersebut. Fadel merasa dirinya tidak berbuat hal-hal yang melanggar. “Untuk itu saya akan melakukan upaya hukum atas keputusan tersebut. Upaya hukum secara internal dengan melapor ke BK. Upaya dari luar, saya akan membuat somasi terhadap Ketua, pimpinan dan para anggota DPD RI yang menandatangani. Saya menganggap langkah itu tidak sesuai tata tertib dan tidak ada dalam aturan di DPD, untuk itu saya akan menuntut somasi sebesar 100 miliar (rupiah) yang ditanggung oleh DPD RI,” papar dia. Langkah selanjutnya, Fadel dan tim hukum juga akan melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. “Ketiga karena sudah ditetapkan dan diketok palu dalam Sidang Paripurna oleh Ketua DPD RI, maka kami akan ajukan hal ini ke PTUN. Yang terakhir kami akan mengajukan perdata dengan penetapan ganti rugi,” tuturnya. (mth/*)
Letkol Purnawirawan Ditusuk “Aseng” Hingga Tewas
Bandung Barat, FNN – Tragis sekali nasib Letkol Inf Purn H. Muhammad Mubin (63 tahun). Akmil angkatan 1982, yang terakhir menjabat Dandim 0907/Tarakan, Kalimantan Utara, yang pensiun dini itu ditusuk HH (42 tahun) di depan tokonya di Jalan Adiwarta, RT 01 RW 12, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kabar itu beredar di grup-grup WhatsApp sejak Selasa (16/8/2022). Berita ini berasal dari seseorang atas nama Letjen Purn Yayat Sudrajat. Saat ditemukan tewas di dalam mobil pikup itu – ternyata Mubin setelah sempat bekerja di PT Pertamina dan pensiun – bekerja sebagai sopir di perusahaan mebel. Pagi itu, seperti biasanya, Letkol Mubin mengantar anak bosnya sekolah di TK di Jalan Adiwarta. Sekitar pukul 08.15 Mubin sampai di seberang sekolah TK itu. Ia memarkir mobil pikup itu di depan toko milik HH tadi. Mubin berhenti untuk menyeberangkan anak bosnya tadi. Rupanya HH yang warga keturunan China itu tak berkenan ada mobil yang parkir di depan tokonya, meski hanya sebentar untuk menyeberangkan anak bosnya itu. Sehingga, “Aseng marah-marah karena parkir di depan tokonya dan menusuk Letkol Mubin yang berada di dalam mobil,” tulis kabar itu. Kemudian Letkol Mubin menjalankan mobil untuk minta pertolongan, karena darah banyak yang keluar akhirnya dia meninggal dunia. Konon, ada upaya-upaya Polsek Lembang untuk merekayasa kejadian dengan meminta damai pada keluarga almarhum Letkol Mubin dengan alasan bahwa pelaku orang kuat dan kenal dekat dengan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. “Laporan yang dibuat sangat menyudutkan almarhum (laporan sepihak dari saksi-saksi karyawan Aseng). Salah satu saksi yang kebetulan menyelamatkan anak bos dari Letkol Mubin membantah kesaksian-kesaksian karyawan Aseng tersebut,” tulis Letjen Purn Yayat Sudrajat. Letjen Purn Yayat mengharapkan dukungan kita semua agar Polisi transparan dalam pengusutan kasus tersebut. “Alhamdulillah pelaku sudah diamankan dan saat ini lagi dilakukan pemeriksaan terkait motif dan sebagainya,” kata Kapolsek Lembang AKP Hadi Mulyana saat ditemui, Selasa (16/8/2022). Letkol Mubin ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya, ia meninggal dunia di bangku kemudi mobil pikap saat hendak menuju rumah sakit. Menurut kesaksian rekan korban, Restu (24), pagi itu Mubin mengalami luka parah bekas tusukan di bagian leher, dua bagian dada, dan di bagian perut usai cekcok dengan pelaku soal parkir. Dalam kondisi bersimbah darah, Mubin masih berusaha untuk meminta pertolongan medis dengan mencoba mengendarai mobil pikapnya menuju rumah sakit terdekat. “Saat itu korban juga sempat menanyakan Puskesmas ke warga sambil mengendarai mobilnya, tak lama dari itu meninggal dunia di dalam mobil,” kata Restu saat ditemui di Mapolsek Lembang, Selasa (16/8/2022). Baru saja berjalan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, purnawirawan TNI AD ini telah kehabisan darah dan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Setelah korban meninggal dunia di dalam mobilnya, mobil warna hitam yang korban kendarai langsung menabrak mobil lain yang berada di depannya. “Meninggalnya di dalam mobil, saya tahunya dari anak kecil, anaknya bos saya yang sedang jalan di sekitar Jalan Adiwarta,” ujar Restu. Kanit Reskrim Polsek Lembang, Iptu Sidabuke membenarkan bahwa korban memang sempat mengendarai mobilnya, namun korban langsung meninggal dunia saat perjalanan. “Korban meninggal dunia saat di perjalanan, setelah itu langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit,” ungkap Sidabuke. Di waktu yang sama, polisi mendapat laporan terkait keributan di lokasi kejadian. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumahnya sekitar satu jam setelah kejadian. Polisi masih mendalami apa motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa seorang sopir pikap yang bekerja di toko mebel sekitar lokasi kejadian. Keterangan sementara, aksi penusukan itu bermula dari pelaku yang kesal karena korban parkir sembarangan di gerbang rumah toko. Pelaku kemudian menegur korban dan pecahlah keributan hingga berujung penusukkan. Korban menerima lima tusukan di tubuhnya. Ia ditusuk pelaku menggunakan pisau dapur yang di bawanya dari rumah. “Korban menerima lima tusukan, dua di bagian leher, dua di bagian dada, dan satu tusukan di perutnya,” ujar Sidabuke kepada wartawan di Lembang. Korban tidak langsung tewas di lokasi kejadian. Mubin sempat mengendarai mobilnya untuk mencari pertolongan. Nahas hanya mampu melaju 50 meter ia akhirnya tewas karena kehabisan darah. “Kemungkinan (kehabisan darah), jadi dia sempat maju dulu menanyakan puskesmas di mana. Tapi, akhirnya meninggal dunia setelah maju sedikit,” ujar Sidabuke, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (16/08/2022, 16:33). Sidabuke mengatakan, motif yang melatarbelakangi aksi brutal HH terhadap Mubin karena rasa kesal korban sering menghalangi jalan masuk rumahnya. “Jadi dugaannya pelaku kesal terhadap korban. Korban ini sering parkir di depan rumah toko (ruko) milik pelaku. Nah jadi terhalang aksesnya. Sudah berulangkali diingatkan tapi korban ini enggak nurut,” ujar Sidabuke. Menurutnya, kekesalan pelaku memuncak tatkala korban kembali parkir di depan pagar ruko miliknya. Pegawainya kemudian menegur korban namun terjadi keributan. Pelaku saat itu sedang masak nasi goreng di rumahnya, kebetulan dia sedang pegang pisau. Nah dia keluar rumah karena mendengar keributan, korban dan pelaku cekcok juga. “Karena korban juga melawan akhirnya terjadi penusukan itu,” ujar Sidabuke. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai terjadi penusukan? Apalagi Mubin yang berasal dari Desa Randu Watang, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ini tidak bersenjata pula. Bisa jadi, HH kesal dan menyimpan dendam kepada korban. “Mubin itu tetangga saya, Mas. Anak Haji Ismail yang diambil anak angkat Haji Muhaimin, Randu Watang. Semoga Panglima TNI juga memberi atensi khusus kepada pensiunan seperti Mubin ini,” ujar seorang warga Jombang kepada FNN. (mth)
Alasan Menyesatkan di Balik Upaya Menaikkan Harga BBM: Wajib Batal!
Realisasi subsidi energi tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM dan LPG 3kg sebesar Rp54,31 triliun dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp21,27 triliun. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) AKHIR-akhir ini, beberapa pejabat negara gencar memberi pernyataan senada dan seirama, orkestrasi. Yang intinya mengatakan bahwa subsidi BBM saat ini sudah memberatkan keuangan negara, memberatkan APBN. Mereka kompak mengatakan, subsidi BBM mencapai Rp502 triliun. Pernyataan yang seperti propaganda tersebut intinya menyiratkan kenaikan harga BBM sulit dihindari. Yang dimaksud BBM tentu saja pertalite, atau mungkin juga LPG 3 kg? Menkeu Sri Mulyani mengatakan, tidak semua kenaikan harga bisa ditahan pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kepada publik, pemerintah sedang menghitung ulang subsidi BBM, agar APBN tidak jebol. Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bahkan lebih tegas lagi, minta masyarakat siap-siap harga BBM naik. Salah satu alasan yang selalu dikemukakan kepada publik adalah nilai subsidi BBM di dalam APBN 2022 sudah sangat besar, mencapai Rp502 triliun, dikhawatirkan APBN jebol. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau alasan untuk menaikkan harga BBM tersebut tidak benar? Bagaimana kalau subsidi BBM di dalam APBN tidak sebesar yang dipropagandakan? Bagaimana kalau subsidi BBM untuk tahun 2022 tidak sebesar Rp502 triliun? Sebagai konsekuensi logis, kalau sebuah kebijakan diambil berdasarkan alasan yang terbukti tidak benar, maka seharusnya wajib batal. Artinya, kalau nilai subsidi BBM sebesar Rp502 triliun seperti yang digembar-gemborkan (alias dipropagandakan) terbukti tidak benar, maka semua upaya menaikkan harga BBM otomatis harus dihentikan? Faktanya, menurut UU APBN Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, anggaran subsidi untuk Tahun Anggaran 2022 hanya Rp206,96 triliun, di mana subsidi energi (terdiri dari BBM, LPG 3kg dan listrik) hanya Rp134,03 triliun. Artinya, pernyataan bahwa subsidi BBM sebesar Rp502 triliun untuk TA 2022 adalah tidak benar, atau menyesatkan informasi publik. Bahkan, menurut realisasi APBN sampai dengan Juni 2022, yang dipublikasi dalam “APBN Kita” oleh Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi hanya Rp75,59 triliun. Realisasi subsidi energi tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM dan LPG 3kg sebesar Rp54,31 triliun dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp21,27 triliun. Kalau DPR masih berdaulat, masih berfungsi sesuai amanat konstitusi, maka seharusnya DPR memanggil semua menteri yang menyuarakan informasi soal subsidi BBM sebesar Rp502 triliun, yang ternyata tidak benar, bertentangan dengan fakta UU APBN maupun realisasi APBN hingga 2022, maka mereka itu wajib dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawabannya atas informasi yang tidak sesuai fakta. Kalau terbukti bahwa semua informasi tersebut ternyata menyesatkan, hanya semata untuk menaikkan harga BBM, yang mana dapat membuat masyarakat banyak bertambah susah dan menderita, DPR wajib mempertimbangkannya untuk mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo memberhentikan para pejabat menteri tersebut. Semoga DPR masih berdaulat, masih merdeka, dan dapat menjaga agar masyarakat terbebas dari segala informasi yang tidak benar. (*)
Benarkah Ditemukan Bunker 900 Miliar di Istana Sambo?
Jakarta, FNN – Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan penemuan fakta baru terkait ‘istana’ yang diduga milik Irjen Ferdy Sambo.Terakhir kabar tanpa dasar yang jelas tiba-tiba menjadi perbincangan publik, bahwa telah ditemukan bunker berisi uang tunai Rp 900 miliar di Jl. Bangka 11A No 7, Jakarta Selatan. Hal tersebut diungkap dalam perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha di kanal YouTube Off The Record FNN berjudul \'MISTERI BUNKER ISI DUIT DAN KEKAYAAN FERDY SAMBO. BIKIN MELONGO!\' Jumat, (19/8/22). Dalam perbincangan ini, Hersubeno mengaitkan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai kabar adanya \'Kekaisaran Sambo\' dan juga beberapa hari ini beredar grafis terkait kekuasaan Sambo. Bunker berisi uang tunai tersebut dikaitkan dengan bisnis haram yang diduga digeluti Ferdy Sambo. Namun, Hersubeno mengatakan hal tersebut sebagai berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya, ia tak ingin memberikan stempel hoaks. “Sifatnya rumor tetapi banyak orang percaya. Saya tidak mau memberikan stempel itu hoaks, tapi sejauh ini banyak rumor tetapi terbukti,” kata Hersu. Lebih lanjut, Agi menjelaskan bahwa persoalaan terkait bunker Rp 900 miliar ini menjadi pembicaraan hangat di media sosial twitter, Instagram, dan lainnya. Publik kemudian berspekulasi melihat rumah di Jl. Bangka 11A No 7 tersebut yang luar biasa mewahnya. Apabila dibandingkan dengan Anggota Polri lain yang memiliki pangkat sama, apakah sanggup mempunyai rumah semewah itu? Publik kini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengikuti jejak aliran uang Ferdy Sambo. (Lia)
Anies Baswedan Presiden
Keadaan rakyat yang sudah mulai paham bahwa oligarki harus dilawan oleh rakyat, maka oligarki mungkin akan bermain sangat hati-hati dengan tetap mengandalkan tawaran lobinya melalui kekuatan finansialnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIDAK perlu dengan cara yang terlalu rumit, sampai saat ini peta pergerakan partai politik yang akan mengusung Capres mendatang sudah bisa ditebak, bahkan sudah bisa dibaca dengan mudah. Formasi yang sering disebut koalisi sepertinya masih bergerak, tetapi ruang geraknya sudah mulai terbatas. Sejalan dengan reaksi masyarakat yang juga sudah bisa dibaca arah pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ) hampir tidak mungkin akan menentukan Capres dari masing anggota koalisinya. Kalau itu terjadi pasti akan pecah. Sejak awal koalisi ini sudah menandai diri sebagai “koalisi kosong”. Presiden Joko Widodo yang diisukan mengendalikan KIB itu omong kosong. Jokowi hanya ingin Presiden mendatang bisa melindungi dirinya. Diplomasi yang dimainkan tanpa pijakan dan arah yang jelas. Selain itu, masih adanya keinginan perpanjangan masa jabatannya (atas desakan Oligarki) pasti akan kandas di jalan. KIB dengan proses politik saling menghargai dan tidak boleh mencoreng muka partai di luar koalisinya, apapun strategi yang akan dilakukan akhirnya akan menyatu dengan kekuatan partai lainnya. Terdekat, itu akan menyatu dengan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Logika bargaining politiknya sederhana, tidak perlu ada yang jadi Capres dari partainya tetapi bagi-bagi formasi kabinet (apabila bisa memenangkan Capres pada Pilpres 2024), akan mengikat diantara mereka. Sekalipun belum memformalkan menyebutkan diri sebagai koalisi tetapi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS adalah gabungan kekuatan partai yang sejak awal sudah solid. Hanya masing-masing Ketua Umumnya bersepakat untuk tidak buru-buru menyebutkan dirinya koalisi. Adalah cara mudah untuk melihat gerak partai di luar dirinya tetapi komitmen akan mencalonkan Anies Baswedan tidak tergoyahkan. Kekuatan tersebut sangat dirasakan oleh partai lainnya dan dengan santun ia mendekatkan dirinya untuk saling menjaga kehormatan masing-masing partai partai. Sinyal KIB akan bersatu dengan Demokrat, PKS dan Nasdem itu sangat besar peluangnya akan terjadi. Formasi ini akan menarik Anies Baswedan sebagai Capres yang akan diusung. Akan lebih dahsyat kalau pada detik-detik terakhir apabila PDIP diberikan kehormatan pemimpin kekuatan partai untuk Puan Maharani dapat tempat terhormat sebagai Cawapresnya Anies Baswedan, maka akan ada pasangan Anies dan Puan akan muncul ke permukaan. Apabila PDIP ingin menempatkan Puan tetap sebagai Capres, maka ini sangat beresiko PDIP akan maju tanpa berpartner dengan partai lainnya. Sehingga, akan muncul dua Capres, sudah bisa ditebak. Peluang menarik partai lain masih sangat mungkin untuk pasangan sebagai Cawapres Puan. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sejak lama dalam kesulitan maka mencoba berkoalisi dengan PKB. Pengamat politik banyak membaca PKB partai paling sulit diajak untuk berkoalisi karena konsistensi politiknya sangat sulit dipegang. Dapat dipastikan akan muncul tiga Capres. PS sangat merasakan formasi pasangan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar itu sangat beresiko. Maka muncul alternatif akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. PKB harus ditenangkan dengan cara partainya bisa dibeli sesuai harga kesepakatan. Kalau memang Pemilu tetap akan terjadi pada tahun 2024 maka akan ada alternatif Capres: Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto. Atau hanya akan muncul: Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto. Oligarki pasti sudah membaca ini. Sinyal puja-puji PS kepada Jokowi selama ini tak lebih hanya ingin menenangkan Oligargi, untuk bisa bergabung dengan dirinya. Kalau akhirnya Anies Baswedan harus berpasangan dengan Puan Maharani, Oligarki akan lebih leluasa melakukan “kordinasi” dengan Puan Maharani. Keadaan rakyat yang sudah mulai paham bahwa oligarki harus dilawan oleh rakyat, maka oligarki mungkin akan bermain sangat hati-hati dengan tetap mengandalkan tawaran lobinya melalui kekuatan finansialnya. Dan, oligarki sendiri sudah mencium akan terjadinya perubahan politik Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Hanya dengan adanya keajaiban apabila PS bisa berpasangan dengan Puan peluang menang masih ada. Lepas berpasangan dengan Puan dipastikan akan kalah dan terpental pada Pilpres 2024. Tokoh Nasional lainnya yang terpaksa tak bisa maju Capres karena terkendala Presidential Threshold (PT) 20 %, perjuangan yang terlihat dan terbukti tulus demi rakyat dan negara, tetap akan menempati posisi penting dalam Kabinet mendatang. Jokowi seawal mungkin harus bermain politik jangan asal cuap-cuap. Salah pilihan adalah ancaman buat durinya. Apabila Tuhan menghendaki Oligarki akan tersungkur pada Pilpres 2024. (*)
Sambo Diisukan Mengidap Psikopat
Jakarta, FNN – Isu liar seputar pembunuhan berencana yang dilakukan Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat makin beragam. Satu per satu kekejaman Irjen Ferdy Sambo mulai terbongkar. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief menyebutnya ini sebagai “Skandal Sambo”. “Sekarang ini lembaga kepolisian di mata publik identik dengan Sambo, dan itu identik dengan semua hal-hal yang buruk,” kata Hersubeno dalam perbincangan bersama Agi Betha di kanal YouTube Off The Record FNN, Kamis (18/8/22). Sebelumnya, Ferdy Sambo mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis 4 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ferdy Sambo menyampaikan perminta maafnya kepada institusi Polri atas apa yang terjadi di rumah dinasnya di Duren Tiga yang menewaskan Brigadir Yoshua. Ferdy Sambo juga menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh Brigadir Yoshua terhadap istrinya Putri Candrawathi dan keluarganya. “Saya selaku ciptaan tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri, demikian juga saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Brigadi Yoshua. Semoga keluarga diberi kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh saudara Yoshua kepada istri dan keluarga saya,” ungkap Sambo. Menurut Hersubeno, pada saat itu Sambo terlihat santai-santai aja, tidak terlihat ada penyesalan dalam dirinya terhadap pembunuhan keji yang dia lakukan. “Saya sebut Sambo ini sebagai aktor watak,” ujar Hersu. Hersubeno khawatir dengan melihat ciri-ciri Sambo tersebut dapat diahlikan sebagai psikopat dan tidak akan mendapatkan hukuman. “Apakah ini akan menjadi argument bebas dari hukuman?” tanya Hersu. Dari awal kejadian Ferdy sambo terus berusaha mengecoh orang-orang sekelilingnya, dia menangis-menangis di depan Kapolri serta merekayasa semuanya dengan memanggil Kompolnas dan LPSK. “Namun rekayasa Sambo ini selain dapat dikatakan sebagai pengecut juga pemain sandiwara yang ulung,” tutur Agi Betha. Lebih lanjut, Agi mengatakan bahwa Sambo menganggap dirinya itu paling pandai, dia juga menganggap orang-orang disekitarnya mempercayai dia dengan tangisan-tangisannya. “Sambo ini begitu merendahkan orang disekelilingnya seolah-olah semuanya percayai dia, padahal sejak awal orang sudah curiga. Itulah yang tidak dilihat oleh Sambo, orang yang terlalu sombong emang seperti itu,” pungkas Agi. (Lia)
POPULER
