ALL CATEGORY
Rekap Data Pengeluaran Negara Selama 77 Tahun Merdeka, Faisal Basri: Kebanyakan Beban yang Tidak Ada Urusannya dengan Rakyat
Jakarta, FNN – Usia kemerdekaan NKRI sudah menginjak 77 tahun, namun nampaknya negara belum bisa memberikan kabar baik terkait kesejahteraan masyarakat. Bagaiamana tidak, tingkat pengaliran dana yang seharusnya diberikan untuk kepentingan masyarakat belum juga dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditunjukan oleh salah satu narasumber lewat rekap data belanja pemerintah pusat yang selama 2 periode terakhir. Ekonom Faisal Basri menjelaskan, berdasarkan rekap data belanja pemerintah pusat tahun 2014-2023, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam 2 periode hanya mencapai 35,1%. Sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%. Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja yang paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga dengan total mecapai 230,8%. “Nah kalau kita gabung semua, belanja pemerintah pusat ini paling banyak naiknya paling tajam itu untuk bayar bunga,” ujarnya dalam diskusi publik berjudul “Merdeka, Kok APBN 3000 T?” pada Jum’at, 19 Agustus 2022. Faisal Basri juga menambahkan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan dibanggakan karena kenaikan aliran dana dilakukan untuk pembayaran beban bunga, bukan untuk rakyat. “Jadi kalau pemerintah mengatakan, wah ini sejarah untuk pertama kalinya pengeluaran menembus 3000 triliun. Ndak bisa dibanggakan itu, naiknya bukan untuk rakyat, tapi naiknya karena beban bunganya naik tajam dari tahun 2014,” ujarnya. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tahun 2014 ini menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini seakan tidak berpihak kepada rakyat dalam hal pengaliran dana karena banyaknya beban yang sudah terlanjur ditanggung. “Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban, karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB-nya,” ujarnya. Terkait pengalokasian dana yang tidak optimal tersebut, Faisal Basri sangat mengharapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan peran legislatifnya sebagai pengawas pemerintah, agar dana yang dialokasikan bisa optimal dan tepat sasaran. “Jadi menurut saya, DPR seharusnya menjalankan fungsi, salah satu fungsi utamanya, yakni anggaran ini ya. Satu sen pun uang keluar dari pemerintah harus disetujui oleh anggota dewan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota dewan. Nah, jadi tidak bisa suka-suka,” ujarnya. Acara ini disiarkan langsung pada kanal Youtube PKS TV, Rasil TV Jaktim dan Radio Rasil AM 720 pada Jum’at, 19 Agustus 2022 mulai pukul 20.00-22.00. (hab)
Menteri Sandi Tantang Embargo USA
Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan LEWAT Instagram dan video Menteri Sandiaga Uno menuturkan sikapnya tentang kemungkinan Indonesia kena embargo USA jika impor minyak Rusia. Itu tidak kenapa-napa, menurut Sandi: 1. India import minyak Rusia. 2. Harga dibanting jadi lebih murah 30% dari harga pasar dunia. Kalau akibatnya kita diembargo USA? Kita tidak kenapa-napa juga, paling-paling kita tak santap jajanan Mc Donald. Pernyataan Sandi banyak dikutip media sosial, dan tentu sampai ke sasaran yang ditujunya. Karena terkesan menantang-nantang, seharusnya ini tak perlu dilakukan Sandi. Sandi harus beri penjelasan bagaimana kualitas minyak Rusia. Kalau itu lebih murah 30% dari pasar dunia. Kalau bisa beli murah kenapa harga jual ke rakyat mau dinaikan. Kapal angkut Indonesia beberapa bulan lalu gagal angkut minyak ke negara lain dari Rusia. Sandi apa sudah pikirkan faktor keamanan? Publik berhak tahu posisi pemerintah kini terhadap USA, apalagi bermusuhan? Sandi nantang-nantang diembargo USA, apakah itu sikap resmi pemerintah? Saya berada di Iraq ketika negara ini diembargo. Kita sedang hidup susah, jangan dong menantang-nantang. Katanya mau jadi juru damai. Masih ingat \'kan? Saya yakin Sandi, yang saya kenal pribadi, lain kali dapat bersikap lebih matang dan bicara lebih arif lagi. Dan sebagai mahasiswa yang pernah studi di USA, mestinya Sandi tahu bahwa tidak sesederhana itu menilai Amerika. Wal akhir saya ingin berbagi pengalaman, hidup dalam embargo itu sulit dilalui. Ini saya alami sendiri di Iraq. Janganlah berbicara seasyik diri sendiri karena yang pikul risiko rakyat dan terutama generasi mendatang. (Rsaidi)
Jangan “Cover Up” Kasus Pembunuhan Letkol Mubin
Kiranya jangan ada cover up dalam kasus ini. Sudah terlalu banyak mafia yang merambah ke segala arah. Ada mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia kepolisian, mafia pengadilan, ataupun mafia politik di ruang parlemen. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBUNUHAN sadis Letkol Purn Muhammad Mubin, mantan Dandim yang bekerja sebagai sopir, oleh Henry Hernando sudah menjadi perhatian publik. Kemarin ratusan Purnawirawan TNI menggeruduk Polsek Lembang, Bandung Barat, dan mempertanyakan serius kasus ini. Kapolres Cimahi yang hadir dalam acara tersebut turut menjelaskan, meski oleh perwakilan peserta dialog penjelasan tersebut dinilai setengah hati dan belum terbuka. Unjuk rasa keprihatinan para purnawirawan bersama Ormas dan elemen masyarakat ke Sektor Kepolisian dan juga melihat TKP adalah wujud dari sikap Purnawirawan TNI untuk mendesak pihak-pihak yang berwenang agar mengusut peristiwa ini dengan sebenar-benarnya. Jangan ada cover up atau menutup-nutupi. Di tingkat pemeriksaan Polda terkuak fakta bahwa tersangka maupun saksi melakukan kebohongan. Menurut tersangka dan saksi, korban telah meludahi sehingga terjadi pertengkaran. Padahal faktanya, hal itu sama sekali tidak terjadi. Henry langsung menyerang dan nenusukkan pisau berulang-ulang ke leher, dada, dan perut korban. Serangan itu menyebabkan tewasnya korban. Di tingkat Polsek Lembang dan Polres Cimahi tersangka hanya dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Akan tetapi di tingkat Polda justru tersangka diduga melakukan pembunuhan dengan terencana sehingga dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 338 KUHP. Hal ini tentu menjadi menarik. Di samping itu permasalahan tidak cukup dengan bermain pada pasal-pasal yang dituduhkan, akan tetapi publik ingin mengetahui motif dari terjadinya pembunuhan yang direncanakan tersebut. Sekedar kesal karena kendaraan yang diparkir di depan toko gudangnya atau sebab lain? Pembunuhan sadis seorang sopir mobil pick up yang ternyata seorang Letkol Purnawirawan TNI dan mantan Dandim oleh pengusaha keturunan ini harus diusut secara terbuka dan transparan. Ada rasa keadilan masyarakat yang terusik. Tahukah Henry Hernando bahwa yang ia rencanakan untuk dibunuh itu adalah seorang Purnawirawan perwira TNI? Bila ia mengetahui, maka ini adalah serangan pada institusi. Keberanian atau kenekadan yang dilakukan tentu berdasar. Apakah karena merasa ada becking atau kekuatan relasi yang diharapkan dapat meringankan sanksi hukum atas perbuatannya? Bila ia tidak mengetahui dan menganggap sang sopir hanya rakyat jelata, maka inipun adalah pelecehan berdasar strata sosial. Ini arogansi khas pengusaha keturunan yang sering merendahkan warga pribumi. Bahwa kita tidak boleh menyinggung persoalan etnis mungkin benar, akan tetapi faktor etnis sering menjadi fakta atas perilaku diskriminatif. Apalagi jika sang etnis itu menganggap uang dapat menyelesaikan segalanya. Kesenjangan sosial adalah persoalan bangsa yang utama. Kemewahan dan arogansi menjadi ciri strata tertentu, sementara strata lain hidup dalam keadaan serba sulit dan mengais-ngais. Kecemburuan sosial dapat menjadi dendam yang terpendam dan dapat berkulminasi menjadi potensi konflik yang mengejutkan. Kasus pembunuhan Letkol TNI Purn Muhammad Mubin adalah gunung es persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan kita di era kemerdekaan. Dan tentu saja di rezim ini. Karenanya kasus Lembang ini bukanlah masalah kecil tetapi besar atau sangat besar. Ada persoalan fundamental di sana. Kiranya jangan ada cover up dalam kasus ini. Sudah terlalu banyak mafia yang merambah ke segala arah. Ada mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia kepolisian, mafia pengadilan, ataupun mafia politik di ruang parlemen. Ayo buka dan buktikan bahwa kekerasan tidak bisa ditoleransi apalagi atas dasar arogansi. Waspadai perambahan dari Sambo ke Hernando. Sama-sama berangkat dari kebohongan. Bandung, 22 Agustus 2022. (*)
Ikan Busuk Dari Kepalanya?
Negara bisa maju jika penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, aman sejahtera, dan makmur untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan amanat konstitusi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ORANG bilang, ikan busuk mulai dari kepalanya, demikiankah? Kritisisme menghendaki segala sesuatu itu diterima atau ditolak mesti dengan bukti. Bahkan, sesuatu yang telah terbukti dan teruji berkali-kali pun boleh jadi tetap menimbulkan sangsi. Kiat sederhana untuk mengenali seekor ikan apakah ia ini tangkapan baru atau lama ialah dengan mengamati matanya. Bila matanya bening, berarti ia ikan segar, tetapi bila matanya keruh, berarti ikan itu basi, maka jangan dikonsumsi. Mata manusia adalah jendela hati. Mata menyimpan seribu satu rahasia. Apa yang terpancar dari mata adalah ekspresi suasana hati. Orang yang tidak bersalah berani menatap mata siapa saja tanpa harus syakwasangka. Kata kepala dalam Bahasa Arab ialah ra’s, dan yang mengepalai disebut ra’is. Prof. M. Amien Rais lah yang mempopulerkan adegium: ikan busuk mulai dari kepalanya. Amien Rais disebut sebagai Bapak Reformasi Indonesia 1998 bersama Gus Dur, Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Beliau-beliaulah yang memimpin Gerakan Mahasiswa bersama tokoh-tokoh bangsa mempersilakan Pak Harto lengser dari kursi kepresidenan. Berdasarkan pengalaman masa jabatan presiden RI pertama dan kedua yang tidak terbatas, salah satu tuntutan reformasi adalah Amandemen UUD 1945 yang sesungguhnya berfokus pada pembatasan masa jabatan presiden itu secara eksplisit, yakni presiden yang habis masa jabatannya bisa dipilih kembali satu kali lagi, menjadi dua periode saja. Sungguhpun demikian, dengan alasan tertentu ada pihak-pihak yang menyerukan amandemen UUD NRI 1945 kembali, terbatas pada masa jabatan presiden tersebut, agar Jokowi bisa menjadi Presiden RI tiga periode. Dan, perubahan UUD 1945 fundamental lainnya ialah tentang pemilihan presiden, yang semula itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat diubah menjadi semua rakyat berhak memilih presiden, di mana setiap kepala mempunyai satu suara. Unsur perubahan yang kedua tersebut dipandang telah melenceng dari sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/perwakilan. Perubahan ini juga telah membuahkan aturan yang tertuang dalam UU Pemilu 2017 pasal 222 tentang Presidential Thershold 20%. Perubahan UUD 1945 fundamental ketiga adalah kedudukan Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, tetapi bisa dikatakan sejajar dengan MPR. Evaluasi mendasar atas ketiga perubahan tersebut membuahkan tuntutan untuk Kembali ke UUD 1945 asli dengan beberapa catatan tertentu. Dalam rangka Tahun Baru 1444 H dan HUT RI ke-77, Forum Kebangsaan Yogyakarta menyelenggarakan Halaqah Kebangsaan Yogyakarta merajut persatuan umat Islam dalam bingkai kebangsaan Indonesia, “Reaktualisasi Resolusi Jihad dalam Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Tegaknya NKRI”. Kegiatan ini diselenggarakan di kompleks Masjid Jami` Karangkajen, 21 Agustus 2022. Hadir sebagai pembicara KH M. Ghozy Wahab (tokoh dan cucu Pendiri NU), HM. Syukri Fadholi, SH, Mkn (Ketua Forum Umat Islam Yogyakarta), Brigjend. Purn. H. Santoso (Ketua Gerakan Bela Negara DIY), KH Mas’ud Masduki (Rois Syuriah PWNU DIY), dan Prof. Dr. Muhammad Chirzin M.Ag. (Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta). Narasi yang mengemuka antara lain bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Isu-isu kebangsaan mendasar krusial jangka pendek, antara lain, korupsi terjadi di segala lini (menurut Mahfud MD), krisis kepercayaan Polisi (kasus Polisi menembak Polisi), Penegakan keadilan secara tebang pilih, dan Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 yang kebablasan. Selama 77 Tahun kita merdeka, apakah Rakyat Indonesia sudah berdaulat di bumi Indonesia? Fakta dan realita bahwa Negara dikuasai oleh oligarki politik-ekonomi, harga kebutuhan-kebutuhan pokok membumbung tidak terkendali, pembangunan IKN Nusantara menambah beban rakyat. Persatuan umat dan kebangsaan makin luntur, karena faktor eksternal, antara lain ghazwul fikri, serbuan buzzer, adu-domba, dan tuduhan politik identitas Islam. Sedangkan faktor internal utamanya hubbuddunya wa karahiyatul maut (cinta dunia dan takut mati). Tujuan berdirinya republik ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai filosofis Pancasila. Kondisi riil bangsa Indonesia sekarang termasuk dalam kategori negara setengah gagal, karena Negara salah urus (menurut A. Syafii Ma’arif), perselingkuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (menurut Rocky Gerung), maraknya jargon Pancasila dan NKRI itu di mulut dan retorika politik, NKRI harga mati, tapi apa saja impor. Persoalan kebangsaan yang akut dewasa ini antara lain lemahnya wibawa pemerintah, KKN merajalela, minimnya keteladanan, hukum tidak adil, aparat represif, komunikasi pemerintah-rakyat tidak nyambung, utang Luar Negeri massif, dan sumber dana terbatas. Solusi kebangsaan jangka pendek agar rakyat tetap berdaulat, ini sebagai subyek bukan obyek: Hapuskan pajak yang memberatkan rakyat, turunkan harga, hapuskan PT 20%, lakukan restrukturisasi ulang pemerintahan, lawan bandar oligarki, garong negara, dll. Negara bisa maju jika penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, aman sejahtera, dan makmur untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan amanat konstitusi. Jika negara dibangun dari kebohongan, menipu, dan rekayasa, akibatnya korupsi, dan manipulasi. Kesewenangan ini jauh panggang dari api untuk memajukan negara, sebagaimana dikatakan Yenny Wahid yang bersumber dari Semarak.co. Pemimpin sejatinya adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin mengajak rakyatnya dalam ketakwaan kepada Allah dan bersikap adil, maka ia bermanfaat buat rakyat, tetapi jika ia memerintahkan yang selain itu, maka ia musibah bagi rakyat. (Nabi Muhammad saw). True leader will be seen when there is a crisis. Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda perbuat itu akan menghasilkan apa, tetapi kalau Anda tidak melakukan apa pun, pasti tidak akan menghasilkan apa pun. (Mahatma Gandhi). Orang-orang terbaik memiliki kapasitas untuk berkorban, perasaan tentang keindahan, keberanian untuk mengambil risiko, dan disiplin untuk mengatakan yang sebenarnya. Ironisnya, kebajikan mereka membuat mereka rentan; mereka sering terluka, dan terkadang merasa hancur. (Ernest Hemingway). “Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga”. (Pidato Jenderal Soedirman saat diangkat sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945). “Jagalah persatuan di dalam tentara, sehingga tentara kita dapat menjadi utuh, satu, dan merupakan benteng yang kokoh kuat dalam menghadapi siapa pun”. (Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada para Komandan Kesatuan tanggal 1 Mei 1949). (*)
Menuju Reformasi Total Institusi Polri, Wacana atau Dilema? (Bagian 2)
Oleh Raden Baskoro HT - Forum Diaspora Indonesia, Asia-Pasific MESKI terlambat, tentu kita patut beri apresiasi kepada Kapolri Jendral Sigid Sulistiyo Prabowo. Ketika menahan dan mentersangkakan Irjen Pol Ferdy Sambo serta 63 orang polisi lainnya yang dianggap terlibat. Tidak hanya itu, kemarin Kapolri juga sudah mentersangkakan lagi Puteri Candrawati sekalian memberikan instruksi keras kepada jajarannya untuk kembali menjaga marwah institusi dan akan menindak tegas siapapun yang terbukti bermain-main dengan hukum. Namun apakah itu sudah cukup? Jawabannya tentu belum dong. Sebagai langkah awal, hal ini kita sambut baik bahwa masih ada “itikad baik” dari Kapolri untuk memperbaiki korpsnya. Tetapi bagaimana uletnya, berputar-putar dari satu keterangan kepada penjelasan lain yang berubah-ubah, cukup membuat masyarakat apatis. Terlihat sekali bagaimana upaya agar skandal jahat ini mau sebisanya di kendalikan dan mau melindungi pelaku utama. Padahal, sesuai kata Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam sebuah rilis media, “Ini sebenarnya masalah receh secara ilmu kriminal. Tak perlu tim khusus, cukup bintara saja akan mudah mengusut siapa pelaku dan apa modus operandi kejahatan yang di lakukan. Dengan catatatan Polisi mau terbuka dan transparan”. Permasalahan utama dari skandal kejahatan besar Sambo Cs ini, adalah ketika terkuak dan mulai terbongkarnya modus dan skenario pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini, tentu publik menpunyai asumsi pikiran yang kritis dan beragam. Seperti contoh, kalaulah dalam skandal Sambo Cs ini ada pembunuhan sadis, rekayasa opini dan berita bohong, rekayasa kasus, upaya sogokan kepada LPSK, manupulasi autopsi pada jenazah Joshua, tuduhan fitnah terbalik pada korban seolah jadi pelaku, ditambah keterlibatan banyak pihak bagaimana menghilangkan alat bukti CCTV, intimidasi pada keluarga korban. Bayangkan akumulasi dari peristiwa hukum ini semua adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka para aparat negara yang berada di garda terdepan penegakan hukum? Sangat wajar dan logis akhirnya, masyarakat mengaitkan dan berasumsi, kalaulah dalam kasus skandal pembunuhan Joshua ini ada rekayasa, penipuan, penganiayaan, kebohongan publik, sogokan, penghilangan barang bukti serta perselingkuhan, tak ada jaminan kejahatan ini juga terjadi pada kasus-kasus yang lain? Wajar akhirnya publik mengaitkan dengan tragedi KM50? Kematian 816 petugas KPPS? Hilangnya Harun Masiku? Kriminalisasi terhadap para ulama dan aktifis, serta ribuan kasus lainnya yang masih jadi “out standing” di Komnas HAM. Tidak saja hanya sampai di situ. Keberadaan Satgassus Merah-Putih ini tentu juga menjadi pertanyaan kritis masyarakat. Sampai begawan ekonomi Dr Rizal Ramli dalam sebuah video wawancaranya yang beredar mengatakan, Satgassus Merah-Putih ini mirip unit SAVAK di Iran, atau para pengamat lainnya juga ada yang mengatakan mirip “SS” pada era NAZI Jerman, Pasukan Cakrabirawa pada era Soekarno, atau Tim Mawar pada saat Prabowo menjabat Danjen Koppasus. Dalam hal keberadaan unit khusus dan perlakuan tugasnya. Satgassus Merah-Putih ini, dimana Irjen Pol Ferdy Sambo selaku kepalanya, terkenal sangat full power. Bisa crossing kasus ke lintas satuan mana saja. Atas nama “atensi” satuan ini mendapatkan previlage dan kekuasaan khusus, melebihi pangkat dan jabatannya dalam struktural resmi Polri. Meskipun sudah dibubarkan secara administrasi, publik masih menganggap keberadaan dan power Satgassus ini masih kuat. Hal ini dapat di lihat dari perlakuan Polri itu sendiri dalam menangani skandal ini, di tambah statemen Menkopolhukam yang mengatakan Sambo dengan Satgassusnya sangat kuat dan punya pengaruh besar sehingga tidak mudah untuk memproses hukum skandal ini. Kalau kita lihat dari berita dan informasi yang beredar luas di sosial media, terkait sepak terjang Satgassus ini sampai ada istilah dalam infografis “Kaisar Sambo”. Memang sangat full power dan luar biasa. Karena semua bisninis hitam mulai dari judi online, Narkoba, kejahatan cyber IT, ilegal mining, dunia malam, hingga setoran proyek besar, semuanya di koordinir Satgassus. Jadi wajar, Satgassus mempunyai sumber daya dan kiprah yang over up. Dan kalau kita identifikasikan, ada dua ciri tugas Satgassus ini yaitu ; Bagaimana menjadi pelindung utama kekuasaan dalam menghabisi tuntas para musuh politik istana yang bersebrangan, serta mencari sumber logistik keuangan untuk dana abadi operasional kekuasaan. Jadi, kembali sangat wajar keberadaan Satgassus ini buat iri, sakit hati, dan kegelisahan para senior di tubuh institusi Polri itu sendiri. Timbuk kecemburuan dan kemarahan. Hingga datanah “Tsunami Skandal Pembunuhan Joshua” saat ini, yang meluluh lantak kan keperkasaan Satagassus buat sementara ini. Publik sangat diuntungkan dengan adanya friksi internal dan perang bintang dalam tubuh Polri itu sendiri. Sehingga, ada juga kepentingan internal untuk membuka skandal besar dan jahat ini kepada publik. Apapun motifnya, yang jelas publik mendapatkan asupan informasi yang cukup akurat dan berhasil memukul pertahanan benteng media Satgassus yang sebelumnya luar biasa solid dan terkonsolidasi. Untuk itulah, belajar dari skandal jahat Sambo Cs ini dan keberadaan Satgassus ini, tak ada alasan lagi untuk pemerintah hari ini atas nama rakyat dan nilai keadilan untuk segera melakukan Refornasi Total terhadap institusi Polri. Polri adalah aset bangsa dan kebanggaan masyarakat. Polri kuat dan bersih adalah dambaan kita semua. Tapi Polri yang kuat tapi di pergunakan sebagai alat kekuasaan, ini boleh di katakan pengkhianatan terhadap negara. Masyarakat saya yakin cinta terhadap Polri. Tapi saat ini, Polri seakan di bajak oleh penguasa dan jadi alat politik penguasa. Faktanya, keberadaan Satgassus ini yang paling menikmati adalah Istana dan oligarki kekuasaan. Karena berhasil mengeleminir dan menghabisi setiap ancaman dari kelompok oposisi pemerintahan. Walaupun dengan menghalalkan segala cara. Dan sangat tidak mungkin, keberadaan Satgassus ini tidak ada restu dari Presiden. Sangat tidak mungkin kalau Satgassus ini tidak mendapatkan supporting dan back up politik dari kelompok oligarki. Justru yang paling sering jadi korban adalah masyarakat bawah dan kelompok oposisi yang mereka sulap menjadi “musuh negara”. Menggunakan instrumen hukum dan kekuasaan. Tak terhitung para ulama, aktifis, tokoh serta tanah ulayat adat, jadi korban dari “abuse of power” Polri saat ini. Untuk itulah, kita semua berharap, terbukanya skandal besar Sambo Cs ini bisa menjadi pintu reformasi Polri untuk kembali menjadi polisi yang baik sesuai amanah konstitusi dan dicintai rakyat. Revisi UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah saatnya disegarkan dan dinaturalisasi sesuai semangat Tri Brata. Negara tidak boleh kalah oleh skenario para oligarki dan tangan jahil pengkhianat bangsa. Negara dan rakyat tak boleh kalah oleh konspirasi kekuasaan yang “memperalat” institusi Polri menjadi alat dan tameng kekuasaan. Polri mesti diselamatkan, cukup saat ini Polri jadi korban adu domba kekuasaan rezim terhadap rakyat yang ingin melakukan perubahan lebih baik. InsyaAllah. Australia, 18 Agustus 2022.
Menyusul Okto Maniani Dan Titus Bonay, Satu Lagi Mantan Pemain Timnas Gabung Partai Gelora
Jakarta, FNN - Satu lagi pesepak bola asal Papua bergabung ke Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Dia adalah Mariando Djonak Uropmabin, eks pemain Timnas Indonesia U-17 yang saat ini tengah merumput di Persiba Balikpapan. Mariando menyusul dua eks pemain Timnas Senior Indonesia Titus Bonai dan Okto Maniani asal Papua yang telah bergabung lebih dulu ke partai besutan Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik dan Achmad Rilyadi ini. Menurut Mariando, selain berkarir di sepak bola, ia juga ingin berkarir di bidang politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Mariando mengaku terinspirasi almarhum orang tuanya yang berkarir di politik, sebelum meninggal dunia. Orang tua Mariondo adalah mantan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Papua. \"Salah satu alasan saya bergabung dengan Partai Gelora, adalah inspirasi dari almarhum orang tua saya, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pegunungan Bintang,\" kata Mariando, Minggu (21/8/2022). Alasan lain Marindo ke Partai Gelora, lanjutnya, saat dirinya melihat foto-foto Tibo dan Okto menghiasi berbagai media nasional dan lokal saat laga final Piala AFF U-23 antara Indonesia Vs Thalaind tahun lalu. \"Saya juga sempat simak perbincangan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dengan Kaka Okto dan Kaka Tibo. Perhatian ketum (Anis Matta, red) sangat luar biasa terutama gizi bagi regenerasi atlit dalam mengatasi stunting,\" ujarnya. Ketua DPW Partai Gelora Papua Muhammin Yamin Noch mengatakan, Partai Gelora bukan hanya sekedar wadah berhimpun para politisi saja, tapi juga menjadi rumah belajar membangun peradaban. \"Kami di Partai Gelora komit membangun ikatan lahir batin bagi anak negeri, baik itu olahragawan, seniman dan lain-lain. Papua ini dikenal gudangna anak-anak milenal, kami gercep mengajak anak muda yang kaya akan ide creative dan mampu berkolaborasi ini bergabung ke Partai Gelora,\" kata Yamin. Partai Gelora, lanjut Yamin, memberikan mandat kepada Mariando untuk menakhodai DPD Partai Gelora Kabupten Pegunungan Bintang, menurut Yamin Noch, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gelora Papua. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, bergabungnya Mariando, sebelumnya ada Okto dan Tibo ke Partai Gelora menandakan bahwa Partai Gelora mendapatkan sambutan luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua. \"Penerimaan yang luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua kepada Partai Gelora adalah pertanda bahwa partai ini memang mencerminkan warna ke-Indonesiaan yang kuat,\" tegas Fahri. Visi ke-Indonesiaan Partai Gelora dengan Arah Baru Indonesia Menuju Lima Besar Dunia, lanjutnya, tidak hanya \'ditangkap\' oleh orang-orang besar di Indonesia Barat saja, tetapi juga di Indonesia bagian Timur. \"Orang-orang besar dari barat dan timur dari seluruh Indonesia sudah menyambutnya dengan baik sejak pawai kebangsaan dan Gerakan Arah Baru yang kita rancang pada tahun-tahun sebelumnya,\" katanya. Fahri berharap bergabungnya tokoh dan masyarakat Papua akan menjadikan penanda pilihan politik masyarakat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam menyalurkan aspirasi dan memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Ketua Bidang Rekrutmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengungkapkan, sejak Partai Gelora mendaftar secara resmi ke KPU beberapa waktu lalu dan dinyatakan lengkap, banyak tokoh tingkat nasional dan daerah yang bergabung ke Partai Gelora. \"Kami kaget dan bersyukur makin banyak lagi tokoh berpengaruh di daerah, seperti di Papua juga ingin bersama-sama Partai Gelora memperjuangkan Arah Baru Indonesia,\" kata Endy. Ketua Bidang Gaya Hidup dan Olahraga DPN Partai Gelora Kumalasari \'Mala\' Kartini menambahkan,banyak atlet dan insan olahraga tanah air yang bergabung ke Partai Gelora. \"Biasanya kita kalau bicara olahraga, fokusnya melulu pada prestasi. Menang piala apa, dapat medali berapa. Padahal, sebelum sampai ke prestasi, olahraga harus kita jadikan bagian dari gaya hidup, sehingga masyarakat juga tambah sehat dan bugar. Inilah yang menjadi daya tarik para atlet dan insan olahraga bergabung,\" kata Mala. Sebelum Marindo, Okto dan Tibo bergabung ke Partai Gelora, sejumlah insan olah raga lainnya juga bergabung ke Partai Gelora. Bahkan Okto juga menjadi delegasi dalam acara pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Agustus 2022. Sejumlah insan olahraga yang sudah bergabung dengan partai berlambang ombak biru cerah ini di antaranya Taufik Jursal Effendi (CEO Persija Barat FC), Rendra Kurniawan (mantan pemain Persija Pusat U-18 yang kini menjadi pelatih dan pemilik sekolah sepakbola Laskar Bekasi). Lalu, Dadan Suhendar (mantan kiper PSB Bogor), Nadia Hafiza (atlet dayung Kalimantan Selatan), Donny Wirawan Achadiat (pelatih dayung Kalsel), serta wartawan dan komentator sepakbola Sigit Nugroho. “Kemajuan olahraga suatu negara membutuhkan tiga pilar, yakni kurikulum, prestasi dan infrastruktur. Partai Gelora ingin Indonesia menjadi lima besar dunia, termasuk di bidang olahraga,\" pungkas Mala Kartini. (sws)
Aksi Unjuk Rasa Poros Revolusi Mahasiswa Bandung Meletus, Jokowi Dianggap Gagal
Jakarta, FNN - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka refleksi 77 Tahun kemerdekaan Indonesia di depan Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika, Minggu (21/8/22). Aksi tersebut diikuti sekitar 75 mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung dan berbagai elemen pemuda seperti Literasi Pemuda Bandung, Aliansi Masyarakat Bandung Selatan. Mahasiswa dan pemuda membagikan lembar narasi mengapa rezim presiden Jokowi gagal mensejahterakan rakyat Indonesia kepada masyarakat yang melintas. Selain itu di lokasi acara mahasiswa mengecat spanduk tentang kegagalan Jokowi, serta melakukan lomba makan krupuk untuk masyarakat sekitarnya. Koordinasi Massa Aksi PRMB, Ilyasa Ali Husni, menyampaikan bahwa ada tiga tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Ketiga tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut diantaranya yakni 77 TAHUN REPUBLIK INDONESIA: KESEJAHTERAAN,KEADILAN dan KEBAHAGIAAN KITA DIRENGGUT REZIM GAGAL. Adapun inti orasi yang disampaikan, antara lain a. Ilyas menyampaikan orasi \"Patuh dan jalankan segala amanah konstitusi juga atasi segala permasalahan ekonomi\". b. Ortega berorasi \"Turunkan harga bahan pokok dan Bbm sera atasi kelangkaan sektor pangan dan energi\". c. Arul menyampaikan \"Mendesak pernerintah untuk meninjau kembali UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan hentikan pembahasan RKUHP ,dan Undang-Undang bermasalah lainnya\". (Lia)
Bisa Berefek Domino, LaNyalla Minta Kenaikan Harga Pertalite Dipertimbangkan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespons Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Menurut LaNyalla, kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. “Efek domino dari kenaikan harga BBM ini yang harus dilihat. Karena pasti berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Siapa yang mendapatkan dampak paling berat, pasti masyarakat kecil,\" ujar dia, Ahad (21/8/2022). Menurut LaNyalla, kenaikan harga-harga itu dikhawatirkan membuat masyarakat frustrasi. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. “Kita ini baru mulai bergeliat lagi setelah dilanda pandemi hampir dua tahun. Masyarakat kita ini masih berjuang memperbaiki perekonomian keluarga. Bahkan sebagian dari korban PHK masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan pengganti, dan masih banyak juga yang belum memiliki penghasilan,” tutur LaNyalla. Di sisi lain ia juga menanggapi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan aplikasi dari Pertamina sebagai langkah distribusi. “Terkait penyaluran BBM perlu kesiapan yang tepat mengingat banyak yang terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Seperti masih banyak pemilik kendaraan belum atas nama dirinya sendiri, tetapi tidak semua pemilik kendaraan mahir menggunakan aplikasi pada HP smartphone dan tidak semua setiap hari mereka online, bisa jadi kuotanya habis dan juga tidak semua tempat SPBU terdapat jaringan internet yang stabil,” papar dia. Karena itu pemerintah perlu menyiapkan skema lain, yakni cara paling simpel dan dapat diakses oleh penerima manfaat BBM subsidi. (mth)
Hendrajit: Politik Identitas Itu Bukan Fanatisme Agama!
Jakarta, FNN - Undang undang ITE terkait politik identitas tidak boleh menjadi pedang bermata dua, yang ditumpangi skema hukum Hatzai artikelen era penjajahan Belanda dulu, untuk memberangus suara-suara yang tidak sejalan dengan penguasa. Hal itu disampaikan oleh Hendrajit, Alumni Universitas Nasional, Jakarta, dalam Talk Show Launching Caritahu.com, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2022, siang. Talk Show itu mengambil tema “Mampukah UU ITE Memangkas Politik Identitas pada Pilpres 2024?” Acara yang dipandu oleh Chika Jessica itu dihadiri oleh Tamu Spesial Hotman Paris Hutapea, Keynote Speaker Ganjar Pranowo, dengan Nara Sumber Hendrajit dan Eko Kuntadhi. “Harap disadari, arus besar bangsa Indonesia adalah nasioanalis religius dan religius nasionalis. Menyatu dan bersenyawanya keduanya, itulah jatidiri bangsa Indonesia,” ujar Hendrajit. Menurut Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) itu, maka itu, semua elemen bangsa harus bijak menggunakan UU ITE terkait politik identitas. “Mana yang memang bertujuan mempolitisasi SARA dan mana yang memang sekadar merefleksikan identitas alaminya baik keagamaan maupun karakteristik kedaerahannya,” tegasnya. Hendrajit mengatakan, di sinilah pentingnya semua elemen bangsa itu sadar, geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional. Geopolitik adalah bersatunya aneka ragam suku bangsa dan agama yang bersenyawa dengan karakteristik dan aspirasi geografis masing masing daerahnya. Jadi, jangan sampai karena salah pikir dan salah tindak dalam memilah mana identitas yang dipolitisasi dan mana yang murni memperjuangkan aspirasi geografis yang mana agama dan kedaerahannya memang natur dan kulturnya sebagai bangsa, malah memantik konflik yang tidak perlu antara nasionalis religius dan religius nasionalis yang merupakan jatidiri bangsa. Sehingga menguntungkan kepentingan-keptingan asing untuk menguasai geopolitik Indonesia. “Di sinilah geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional harus dapat dihidupkan kembali, agar kita kenal diri, tahu diri, dan tahu harga diri sebagai bangsa,” ungkap Hendrajit. Terkait dengan itu, lanjutnya, aspirasi geografis beberapa daerah untuk menerapkan hukum syariah, selama hal itu cerminan dan pancaran dari bersenyawanya agama dan kearifan lokal daerahnya seperti Aceh dan Sumatra Barat. “Itu bukan fanatisme agama, melainkan refleksi dari natur dan kultur daerahnya,” kata Hendrajit. Di sinillah ungkapan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 masih tetap relevan hingga kini. Bung Karno mengakatan bahwa Indonesia bukan dipersatukan oleh kesamaan agama, bahasa atau suku, melainkan oleh geopolitik. “Bersatunya masyarakat dari beragam agama, daerah atau ras antar bangsa, yang bersenyawa dengan aspirasi dan karakteristik geografis daerahnya masing-masing,” tutur Hendrajit. (mth)
Din Syamsuddin Sebut Kerusakan Bangsa Terjadi Secara Kultural dan Struktural
Sleman, FNN – Kehidupan bangsa yang ditandai dengan aneka masalah sekarang ini memerlukan penanganan yang serius, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan itu ada yang bersifat kultural dan ada yang bersifat struktural. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2014 Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, pada Pengajian Ahad Pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok, Sleman, Ahad, 21 Agustus 2022. Pengajian di Aula SD Muhammadiyah Condong Catur itu dihadiri sekitar 1000 jamaah yang memadati lantai atas dan bawah Aula. Menurut Din Syamsudin, kerusakan kultural ditandai melemah, bahkan memudarnya nilai etika dan moral di kalangan sebagian warga bangsa, yakni merebaknya buta aksara moral (moral illiteracy) yang menjangkiti kaum terpelajar. “Mereka berpendidikan dan berpangkat tinggi tapi ternyata mereka gagal membaca nilai-nilai moral,” tegasnya. Buta aksara moral ini sangat berbahaya jika menjangkiti para pemangku amanat, mereka akan melanggar sumpah jabatannya, dan mengabaikan amanat, bahkan berkhianat terhadap amanat rakyat. “Mereka mengejar jabatan tapi kemudian memanfaatkan jabatan guna menumpuk kekayaan,” ungkap Din Syamsudin. Gejala demikian akan semakin berbahaya jika menimpa aparat penegak hukum. Mereka akan tega melanggar hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bahkan tega menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang demi mengamankan diri dari pelanggaran hukum, ataupun demi kepentingan politik tertentu. “Pada sisi lain, Indonesia juga mengalami kerusakan struktural berupa penyimpangan sistematis dari Konstitusi Negara dan Falsafah Bangsa,” lanjut Din Syamsudin. Menurutnya, penyimpangan ini terjadi dalam kehidupan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi yang ada, “tapi menjadikan keduanya sebagai tameng dan alat pemukul lawan politik dengan tuduhan anti Pancasila.” Dua gatra kerusakan nasional tersebut, kultural dan struktural, saling berkelindan dan telah menciptakan lingkaran setan dalam kehidupan bangsa dan negara. Kerusakan ini jika dibiarkan maka tidak mustahil akan meruntuhkan sendi-sendi negara bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. “Maka wis wayahe untuk dilakukan penyelamatan dan perbaikan radikal, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan bangsa dan negara ke akar radix atau akarnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara pada 18 Agustus 1945,” tegasnya. Dalam kaitan itu Muhammadiyah, sebagai salah satu komponen bangsa yang berjasa dan berperan besar dalam penegakan negara harus merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kerusakan dan pengrusakan. “Muhammadiyah yang telah berjasa dan berperan besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dituntut untuk terus tetap berperan mengawal bangsa dan negara dengan meningkatkan amar makruf nahyi munkar,” ujar Din Syamsudin. (mth/MD)
POPULER
