ALL CATEGORY
Rapuhnya Moralitas Kekuasaan
Renungan Kemedekaan oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle RAKYAT Indonesia beberapa hari belakangan ini gelisah, karena Indonesia ini berjalan entah kemana. Tak jelas tujuan dan limbung, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Katanya sudah merdeka 77 tahun, tapi makna kemerdekaan itu terasa semakin jauh. Tak jelas dan limbung karena negara dan pengelolanya berjalan tanpa moralitas kekuasaan yang jelas, sementara rakyat mengais-ngais secercah harapan untuk hidup saat beban ekonomi menaik. Lihatlah beberapa hal berikut ini, pertama, kita melihat istana di hari perayaan kemerdekaan menteri-menteri berjoget ria, lagu cinta, yang dibawakan anak belum dewasa. Biasanya peringatan kemerdekaan dilakukan dengan lagu-lagu kebangsaan, yang membuat seluruh orang hikmat dan merinding. Misalnya, lagu Padamu Negeri, ciptaan Kusbini. Atau setidaknya lagu Merah Darahku, ciptaan Gombloh. Dengan lagu kebangsaan, secara sosiologis, manusia terhubung dengan perjuangan yang belum selesai. Kemerdekaan yang belum selesai. Jika dengan lagu cinta cintaan, \"Ojo dibandingke\", apalagi mengeksploitasi anak kecil sebagai penyanyi, tentu tidak terhubung dengan \"public domain\" atau \"public interest\". Persoalan kedua tentang moralitas kekuasaan, tentu saja soal pembunuhan Brigadir J. Supremasi Hukum adalah kata kunci \"Justice\". Sebuah negara didirikan untuk mendistribusikan keadilan bagi rakyat. Tanpa meletakkan hukum sebagai tulang punggung, tentu semuanya akan kacau balau. Bagaimana mengatur hukum bagi kepentingan semua orang? Negera membangun institusi penegakan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah kepolisian. Kita sudah melihat dalam bulan kemerdekaan ini, beberapa jenderal polisi, terlibat kasus melakukan pembunuhanan dan saling bantu dalam kasus pembunuhan tersebut, yakni Ferdi Sambo dkk. Jika kita nonton film \"City of Lies\", Jhonny Deep, di HBO, polisi di Los Angeles, Amerika, juga terjadi hal yang sama, yakni polisi berkelakuan mafia. Tapi, yang kita alami dalam 77 tahun merdeka ini adalah ternyata jenderal jenderal ini merupakan bagian dari kekuasaan negara, bukan soal pribadi. Mengapa demikian? Karena dalam rezim Jokowi, polisi bekerja bukan saja untuk urusan penegakan hukum, melainkan juga menghancurkan lawan-lawan politik dari rezim yang berkuasa. Jokowi selama ini menyandarkan penyingkiran oposisi pada polisi. Sambo adalah intinya polisi saat kemarin itu, ketua propam dan ketua institusi ekstra kuat, Satgasus. Jadi wajah Sambo, sekali lagi, adalah refleksi wajah kepolisian. Mahfud MD mengungkapkan tanpa adanya polisi bintang 3 yang bermoral, kemungkinan Sambo bebas. Tentu saja karena Kapolrinya juga ingin bertransformasi ke arah yang benar. Persoalan ketiga adalah ekonomi rakyat kecil. Jokowi, via LBP, sudah menyatakan akan menaikkan harga BBM, minggu depan. Selama ini pemerintah menyatakan bahwa negara terlalu banyak mensubsidi rakyat, sekitar Rp. 500 triliun. Tentu saja rakyat akan memikul beban kenaikan harga yang sangat besar. Sebelum kenaikan BBM, pertalite dan solar, saat ini rakyat sudah mengalami beban mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Padahal upah tidak naik atau naik tidak signifikan. Belum kita melihat yang PHK, semakin banyak. Mengharap pada keluarga besar (extended family), sebagai sistem perlindungan sosial tradisional, semakin sulit. Karena, semua orang juga semakin sulit. Lalu kemana berharap, jika negara mencabut subsidi? Jika subsidi dipangkas? Persoalan terakhir adalah demokrasi dan kebebasan rakyat. Kita melihat bahwa beberapa ulama masih di penjara. Alasannya adalah membuat onar, seperti kasus Habib Bahar Smith, Edi Mulyadi, Bunda Meri di Lampung, dan kasus-kasus yang dicurigai polisi sebagai teroris. Menghukum lawan-lawan politik karena mengganggu kekuasan adalah ajaran Machiavelli. Niccollo Machiavelli, filosof Florence era 1500 an, mengatakan penguasa tidak perlu berharap dicintai, tapi berharaplah untuk ditakutin rakyat. Ketakutan rakyat lebih mulia daripada dicintai. Ini adalah moral iblis. Dimana negara dan kekuasaan dibangun untuk merampok kekayaan bangsanya, bukan menciptakan keadilan sejati. Di era modern, di mana kontrol social dari \"civil society\" diperlukan, justru kebebasan, kritik dan perbedaan pendapat haruslah menjadi tiang utama negara. Jokowi sudah mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas. Sebenarnya siapa yang berlindung dalam isu politik identitas itu? Di era sebelum Jokowi justru ketika rezimnya menganut demokrasi, tidak ada kekerasan politik atau permusuhan politik horisontal di masyarakat. Pemenjaraan dan penangkapan ulama serta aktifis politik hanya gencar di era rezim Jokowi. Itu paralel dengan kekuasaan aparatur polisi, begitu besarnya. Catatan Akhir Negara adalah sebuah institusi representasi kepentingan rakyat. Untuk benar-benar bisa memberi fungsi keadilan, diperlukan moralitas kekuasaan. Moralitas itu adalah sebuah nilai-nilai yang di dalamnya kepentingan pribadi ditransfer menjadi kepentingan publik. Orang-orang harus melihat pemimpinnya meneteskan air mata ketika acara kemerdekaan di istana, dengan lagu lagu kebangsaan yang menggugah spirit, bukan berjoget-joget lagu cinta. Orang-orang harus terkoneksi dengan sejarah. Hukum dan keadilan harus tumbuh dalam fundamental nilai-nilai. Penegak hukum harus mengerti bahwa dia adalah teladan. Kalau bisa moralitasnya berbasis agama, rajin ibadah dan membenci uang-uang haram. Penegak hukum dan perangkat hukum tidak lagi menjadi bagian dari kepentingan politik rezim, dia harus adil terhadap siapapun. Tidak boleh digunakan untuk mendukung seseorang dalam pemilu atau lainnya. Moralitas kekuasaan dengan nilai-nilai kecintaan pada rakyat harus merujuk pada maksud Indonesia Merdeka. Keadilan untuk semua rakyat. Saat ini kita berada pada kerapuhan moralitas kekuasaan. Tapi kita, ketika melihat misalnya masih ada jenderal bermoral di kepolisian, kita masih bisa berharap bahwa masih ada harapan ke depan. Jokowi harus mampu menunjukkan langkah ke depan, membangun Indonesia Merdeka yang kokoh berbasis moral yang tangguh. Reformasi kepolisian dan birokrasi harus dilakukan. Ulama dihormati. Pemimpin harus merakyat. Subsidi pangan dan energi pokok harus dipertahankan. Serta demokrasi diutamakan. Dirgahayu Republik Indonesia ke 77. Tetap Berharap. Tetap Semangat! Depok, 19/8/22
Sang Saka Merah Putih Dikibarkann di Pemkot San Francisco
Jakarta, FNN - Konsulat Jenderal RI (KJRI) di San Francisco menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota setempat yang turut merayakan Hari Kemerdekaan RI dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih dan mengumandangkan lagu kebangsaan \"Indonesia Raya\".\"Atas nama negara dan bangsa Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota San Francisco yang turut memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia dan telah menjadi bagian dari kemeriahan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan negara kami tercinta pada tahun ini,\" kata Konsul Jenderal (Konjen) RI San Francisco Prasetyo Hadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI kali ini membawa arti penting karena tidak hanya dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah daerah di San Francisco, tetapi juga sejumlah korps diplomatik, para kepala perwakilan negara asing, dan beberapa mitra kerja KJRI San Francisco dari berbagai kalangan, baik Pemerintah Federal AS maupun kelompok bisnis, akademisi, diaspora Indonesia, seniman, dan tokoh organisasi masyarakat Asia.Dalam upacara pengibaran bendera di balai kota tersebut, Wali Kota San Francisco London N. Breed menyampaikan Piagam Proklamasi kepada KJRI San Francisco yang berisi ucapan selamat dari kota dan masyarakat setempat dan mendeklarasikan 17 Agustus 2022 sebagai Hari Persahabatan dan Warisan Indonesia-Amerika di San Francisco (Indonesian-American Friendship and Heritage Day).\"Pengibaran Bendera Merah Putih di Balai Kota San Francisco tidak hanya untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai kebanggaan kita yang bertugas di wilayah kerja San Francisco karena apresiasi dan tradisi penghormatan yang tinggi oleh Pemerintah San Francisco kepada korps diplomatik yang bertugas,\" ujar Konjen Prasetyo.Direktur Kantor Wali Kota San Francisco Mark Chandler, yang menjadi tuan rumah pengibaran bendera RI, mengungkapkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis AS di kawasan Asia, dan kerja sama Indonesia dengan berbagai pihak di San Francisco saat ini semakin beragam dan menunjukkan dekatnya hubungan kedua negara.\"Kami di San Francisco menyaksikan bahwa hubungan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan KJRI San Francisco saat ini semakin erat, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pariwisata, sosial budaya hingga pendidikan,\" kata Chandler.Kegiatan pengibaran bendera negara asing di Balai Kota San Francisco merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak 2007. Pemerintah San Francisco senantiasa menawarkan kepada perwakilan negara asing di wilayahnya untuk mengibarkan benderanya di balai kota itu pada hari besar nasionalnya.\"Atas pendekatan KJRI San Francisco kepada Pemerintah Kota, untuk tahun ini peringatan HUT RI di Balai Kota San Francisco terkesan sangat spesial karena tidak hanya terdiri dari pengibaran Bendera Merah Putih tetapi Pemerintah Kota San Francisco juga bersedia menyalakan cahaya berwarna merah putih di seluruh gedung balai kota pada 17 Agustus 2022 untuk menghormati kemerdekaan Indonesia,\" kata Prasetyo.KJRI San Francico mengajak seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia di AS untuk senantiasa menjaga tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan karena semua itu merupakan modal penting untuk bergerak bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia di tengah tantangan yang semakin meningkat. (Sof/ANTARA)
Kemeriahan Perayaan HUT RI di Bangladesh dengan Joget "Mendung Tanpo Udan"
Jakarta, FNN - Joget bersama diiringi lagu dangdut Mendung Tanpo Udan memeriahkan perayaan HUT ke-77 RI di KBRI Dhaka, Bangladesh, selama panggung gembira pada Rabu (17/8).Acara Panggung Gembira yang diikuti oleh masyarakat dan diaspora Indonesia di Bangladesh itu juga diisi dengan pertunjukan tari-tarian dan pembacaan puisi, bazar makanan dan minuman, serta kerajinan tangan khas Indonesia.“Ini kan Agustusan pertama bagi KBRI setelah dua tahun tidak bisa bertemu masyarakat karena pandemi, jadi kita mau meneruskan tradisi bahwa Agustusan adalah bulannya pesta rakyat,” kata Duta Besar RI untuk Bangladesh dan Nepal Heru Hartanto Subolo dalam keterangan tertulis, Jumat.Sebelum pesta rakyat, KBRI melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diikuti WNI dan diaspora Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok usia, bahkan hingga balita dan anak-anak.“Terima kasih KBRI Dhaka telah mengundang kami. Selama upacara, saya tidak berhenti menangis karena haru dan rindu dengan Indonesia,” kata Mirsa, seorang WNI yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia di Bangladesh.Setiap akhir pekan sepanjang Agustus, KBRI menyelenggarakan berbagai perlombaan khas HUT RI seperti lomba makan kerupuk, lomba membawa kelereng dengan sendok di mulut, tenis meja, domino, serta kegiatan seru lainnya.Makanan tradisional khas Nusantara juga selalu tersedia di setiap pekan dan sepanjang acara untuk mengobati rindu pada kampung halaman.Sebagian besar WNI merupakan mantan pekerja migran Indonesia (PMI) yang kemudian menikah dan bersuamikan warga Bangladesh.Kebanyakan dari mereka bertemu jodoh mereka di negara ketiga, seperti Singapura dan Malaysia, ketika sedang bekerja sebagai PMI.Ketika diboyong ke Bangladesh, tidak terbayang bahwa mereka akan lama sekali tidak pulang ke kampung halama.Saat COVID-19 mulai melanda dunia, harapan untuk berkumpul dengan keluarga di Indonesia semakin jauh dari bayangan. BersejarahAgustus juga merupakan bulan yang bersejarah bagi rakyat dan sejarah Bangladesh, karena pada 15 Agustus 1975, presiden pertama Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, yang dikenal dengan sebutan Bangabandhu, terbunuh bersama istri, anak, dan menantunya.Karena peristiwa itu, Agustus dianggap sebagai bulan yang kelam bagi rakyat Bangladesh.Untuk menghormati rakyat dan pemerintah Bangladesh, sehari sebelum HUT ke-77 RI yaitu pada 16 Agustus 2022, Dubes Heru bersama kepala perwakilan negara-negara ASEAN di Dhaka melakukan kunjungan ke Museum Bangabandhu dan menyampaikan salam duka sebagai rasa solidaritas persahabatan antara Indonesia dan Bangladesh. (Sof/ANTARA)
Gandeng Hotel Bintang Lima, KBRI Beijing Promosikan Wisata Bali
Beijing, FNN - Kedutaan Besar RI di Beijing bekerja sama dengan salah satu hotel bintang lima di ibu kota China itu untuk mempromosikan pariwisata Bali.Promosi tersebut dilakukan dengan menggelar Festival Kuliner Bali pada 17 Agustus 2022 yang bertepatan dengan perayaan HUT ke-11 Republik Indonesia dan berlanjut hingga 18 September 2022.\"Saya bangga bisa bekerja sama dengan hotel Westin mengantarkan pengalaman-pengalaman Anda tentang Bali di jantung kota Beijing,\" kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun ketika membuka festival kuliner bertajuk \"Summer Never Ends in Bali\", Kamis (18/8) malam.Menurut dia, kehadiran berbagai makanan Bali berupa nasi lawar, babi guling, sate lilit, dan ayam betutu bakal menjadi pengalaman tersendiri bagi warga China, yang dalam tiga tahun terakhir belum bisa berwisata ke luar negeri, termasuk Indonesia.\"Saya yakin bahwa momentum ini mengundang Anda sekalian bisa mengunjungi Bali, terutama sejak tersedianya penerbangan ke Indonesia sekarang,\" kata Dubes.William Yosanto, General Manager The Westin Financial Street Beijing, mengatakan bahwa festival kuliner tersebut digelar sebagai bentuk upaya membantu pemerintah Indonesia mempromosikan pariwisata Bali.\"Melalui festival ini setidaknya kami juga memberikan pengalaman tersendiri kepada para pengunjung tentang kuliner Bali sebelum mereka benar-benar bisa mengunjungi Bali,\" ujarnya.Dalam festival tersebut, Westin mendatangkan juru masak profesional dari Bali, I Made Suriana.\"Sudah banyak orang China yang pernah ke Bali. Tentu mereka sudah kenal dengan seafood Jimbaran. Sekarang kami suguhkan di sini yang rasanya kami sesuaikan dengan lidah lokal,\" kata chef yang membuka restoran makanan khas Bali di Sanya, Hainan, itu.Pada acara pembukaan Kamis malam, pengunjung membeludak. Apalagi, ada pertunjukan tari-tarian yang dibawakan oleh para mahasiswi Indonesia yang sedang menyelesaikan studi di Jinan, Provinsi Jiangsu.\"Sebenarnya saya sudah beberapa kali menikmati makanan khas Indonesia. Saya datang ke sini karena memang ada Festival Kuliner Bali,\" kata Ioana Gomoy, warga negara Moldova yang sudah lama tinggal di Beijing.China menjadi negara yang memberikan kontribusi terbesar wisatawan asing ke Bali sebelum pandemi COVID-19.Mulai Agustus, telah dibuka penerbangan langsung Jakarta-Beijing --yang dalam tiga tahun terakhir dihentikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.Untuk sementara penerbangan dari beberapa kota di China menuju Indonesia hanya sampai Jakarta, belum ke kota-kota lain. (Sof/ANTARA)
Pemberhentian Tidak Hormat Ferdy Sambo Dalam Proses Propam Polri
Jakarta, FNN - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri tengah memroses pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai anggota Polri atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.\"Kadiv Propam Polri sudah melaporkan (PTDH) masih dalam proses pemberkasan,\" kata Inspektur Pengawasan Umum (Irsum) Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.PTDH anggota Polri ini diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada 14 Juni 2022 dan diundangkan pada 15 Juni 2022.Berdasarkan Pasal 111 berbunyi \"Terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP\".\"Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilakukan sidang kode etik tapi belum bisa minggu ini, tapi paling tidak minggu berikutnya,\" ujar Agung.Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama tiga tersangka lainnya, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’aruf.Selain keempat tersangka, penyidik baru menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka baru, yang sama-sama dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.Dalam kasus ini Ferdy memerintahkan Bharada E menembak Brigadir J, ia juga mengaku menjadi otak dari pembunuhan berencana. (Sof/ANTARA)
Tahap Pertama Berkas Ferdy Sambo Dilimpahkan ke JPU
Jakarta, FNN - Penyidik Tim Khusus (Timsus) Polri melimpahkan tahap I (satu) berkas perkara Irjen Pol. Ferdy Sambo dan tiga tersangka pembunuhan berencana Brigadir J lainnya ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung, Jumat.Ketua Timsus Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto mengatakan penyidik bekerja secara marathon menuntaskan berkas perkara empat tersangka secara maksimal untuk bisa dilimpahkan kepada JPU.“Itulah yang dikerjakan. Oleh karena itu penyidik dan timsus ini bekerja marathon terutama kepada empat tersangka yaitu FS, KM, RR dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya,” kata Agung.Sebelum dilimpahkan, kata Agung, penyidik melaksanakan gelar untuk kelengkapan berkas perkara.“Terhadap keempat tersangka ini penyidik Insya Allah selesai ini, akan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan selaku JPU. Selesai rilis ini (dilimpahkan),” kata Agung, yang juga menjabat Inspektur Pengamanan Umum (Irsum).Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi mengatakan pelimpahan berkas perkara ini agar secepatnya dapat dipelajari oleh JPU sehingga bisa dinyatakan lengkap dan dibuktikan di persidangan.“Hari ini akan kami laksanakan pelimpahan ke kejaksaan atau tahap I untuk kemudian dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum,” kata Andi.Terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan telah menerima pelimpahan berkas tahap I tersangka Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.“Keempat orang tersangka disangka melanggar Pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP,” kata Ketut.Setelah pelimpahan berkas perkara tersebut, kata Ketut, akan dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P-18).“Selama dalam penelitian berkas perkara dan untuk mengefektifkan waktu yang diberikan oleh undang-undang, Jaksa Peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan,” kata Ketut. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa
Jakarta, FNN – Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang terletak di Desa Alasbuluh, Banyuwangi, tersebut disegel akibat konflik lahan. Sehingga siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas. Hal itu memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, sengketa lahan segera diselesaikan dan tidak mengorbankan para siswa dalam menuntut ilmu. “Jangan dibiarkan berlama-lama para siswa harus terlantar dalam menuntut ilmu. Ini imbas dari konflik lahan yang sama sekali para siswa tak terlibat. Jangan korbankan masa depan mereka,” tegas LaNyalla, Jumat (19/8/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemkab Banyuwangi segera menyelesaikan sengketa tanah agar tidak mengorbankan anak-anak siswa yang sudah sepekan belajar di luar kelas. LaNyalla berharap pihak-pihak yang bersengketa segera membuat kesepakatan agar tidak mengorbankan hak-hak para siswa. “Kepentingan bersama dan hak-hak siswa harus dikedepankan,” ujar LaNyalla. Dikatakannya, apabila pihak sekolah Darul Huda merasa penyegelan gedung sekolah tidak memiliki dasar yang kuat dan terkesan sepihak, karena segala bentuk dokumen milik yayasan, maka pemda perlu secepatnya turun tangan untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Kita tidak dapat membiarkan kasus ini terjadi lebih lama lagi. Saya meminta agar pihak-pihak terkait seperti pemda, Dinas Pendidikan Banyuwangi dan BPN untuk segera turun tangan,” imbau LaNyalla. Ia tak ingin kasus serupa terjadi di daerah lainnya. Di mana penyerobotan lahan bisa terjadi begitu saja dan mengorbankan hak-hak orang lain. “Kita khawatir penyerobotan lahan atau sengketa lahan lainnya akan terjadi jika kasus ini dibiarkan begitu saja. Tentu akan merugikan hak-hak orang lain,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Desa Alasbuluh Banyuwangi masih harus belajar di musala di luar gedung sekolah. Hampir sepekan mereka tidak bisa belajar di dalam kelas karena sekolah masih disegel akibat sengketa lahan. Pejabat setempat telah mendatangi lokasi MTs dan MA Darul Huda dan melakukan mediasi di Kantor Desa Alasbuluh pada Senin (14/8/2022). Hadir Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi Moh Lutfi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, Kepala MA Darul Huda, Abdurrahman, perwakilan pihak penyegel yang dihadiri Kuasa Hukum Ahmad Subhan, serta sejumlah wali murid. Hasil pertemuan tersebut masih belum menemui titik terang dan kejelasan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi. (Ida/LC)
TNI dan POLRI
Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan TNI dan POLRI adalah institusi negara yang memiliki peran dan fungsi berat serta mulia. Sayangnya hingga saat ini kita belum menemukan karakter, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan figur Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berasal dari santri dan ulama maupun sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang juga berasal dari rakyat pribumi biasa. Pasti akan dijawab: bukan masanya, beda eranya, tidak sama tantangannya maupun lain situasi dan kondisinya. Dulu…, sewaktu ABRI, keduanya berkedudukan sama meskipun fungsinya berbeda. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berada di bawah komando dan kendali langsung Presiden, sedangkan TNI bak cicit Presiden, cucu Menko Polhukam, dan anak Menhan. Kini, jumlah personil, persenjataan ringan seperti motor boat di perairan polisi lebih hebat daripada Angkatan Laut, senjata laras panjang perorangan polisi juga melesat hebat dibanding Angkatan Darat. Apalagi soal peran, fungsi, dan tugasnya terutama soal hukum, polisi paling luar biasa dibanding pihak manapun, mulai ngurusi soal ketertiban hingga pelanggaran baik secara administrasi maupun implementasi, polisi tidak ada duanya. Bahkan, terkait tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), entah karena berubah, ketidak-pahaman, diserah-terimakan atau diambil-alih, menjadi rancu dan tumpang tindih antara hak dan kewajiban TNI dan Polri, termasuk penerapan status Bawah Kendali Operasi (BKO) maupun Bawah Perintah (BP), sehingga terkesan apa yang dikerjakan TNI terserah apa yang ditentukan Polri, padahal sudah ada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang OMSP. Bukan soal iri-mengiri, tapi marilah kita melihat keserasian, keseimbangan, efektif dan efisiensi pencapaian sasaran, sehingga hak dan tanggung jawab urusan kedaulatan negara yang dijabarkan dalam kedaulatan wilayah, juga keamanan dan keselamatan rakyat dapat terbagi habis. Dalam kaitannya dengan strategi, geografi, demografi, dan kondisi sosial yang juga meliputi aspek aspek idologi, politik, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, kita pernah memedomani doktrin induk, doktrin dasar dan doktrin operasional dalam mengantisipasi, mencegah, menghadapi, serta mengawasi maupun mengevaluasi hakekat ancaman baik dari dalam negeri, luar negeri maupun link up-nya, sejak jauh dari garis lingkaran terluar udara dan laut, masuk garis terluar udara dan laut, garis lingkaran saat menginjak daratan, hingga telah masuk sebagian dan seluruh wilayah Indonesia, dari manapun datangnya serta dalam bentuk, jenis dan apapun sifat ancamannya. Namun, kini seakan tidak peka dan tidak peduli terhadap itu semua, hingga tak terperhatikan bahwa baik wilayah wilayah strategis, sumberdaya alam strategis dan sarana prasarana strategis dan potensial nyaris dikelola dan dikuasai asing, terutama China. Bukan kita benci China, tapi selayaknya kita prihatin dengan para pemimpin negara ini yang membiarkan dan meloloskan agresifitas China atas Indonesia. Seolah begitu buruknya kinerja pemegang dan pewenang kekuasaan negara ini. Seakan hanya mampu menunjukkan kegaduhan, ketidak-adilan, kebohongan, keributan, kekacauan, ketidak-jelasan, kesemerawutan dan tumpang tindih, yang terkesan mengabaikan kehendak, kepentingan dan suara rakyat. Negara bak diwarnai, perpecahan, persengketaan, persekongkolan, korupsi, dan lain lain yang rentan membuat kemunduran bangsa. Sewajarnya kita semua memandang dan menilai, ini kesalahan para oknum pimpinan terbawah sampai teratas, dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara. Kesimpulanya, marilah kita beresolusi membenahi ini semua, tanpa pandang bulu untuk menerima dan mengakui siapapun, apapun dan dari manapun orangnya, untuk menerima penghargaan dan penghormatan bagi mereka yang baik, serta memberikan hukuman bagi mereka yang salah atau buruk. Konkritnya baik Kapolri maupun Panglima TNI harus paham dan sadar serta bangun dan bangkit, untuk kembali kepada jati dirinya, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai sumpah dan janjinya. Jangan biarkan prajurit dan bawahannya sewenang-wenang menggunakan senjata, membuat takut rakyat, menyakiti rakyat serta membiarkan presiden dan para pembantunya melihat rakyat perih, pedih, dan menderita. Bandung, 12 Maret 2021. (*)
Dugaan Kebocoran 17 Juta Data Pelanggan PLN Dicek oleh CISSReC
Semarang, FNN - Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengecek dugaan kebocoran lebih dari 17 juta data pelanggan PT PLN (Persero) yang informasinya pengunggah menjual data tersebut sejak Kamis (18/8) malam.\"Jika diperiksa, sampel data yang diberikan tersebut hanya muat 10 pelanggan PLN. Dari data tersebut, berisi banyak informasi dari pelanggan PLN, misalnya nama, ID pelanggan, alamat, tipe pelanggan, dan batas daya,\" kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha ketika dimintai konfirmasi di Semarang, Jumat petang.Disebutkan pula bahwa kebocoran tersebut diunggah pada hari Kamis (18/8) oleh anggota forum dengan nama identitas Loliyta. Di unggahan tersebut diberikan sampel hasil data yang diduga berisi sampel database pelanggan PLN.Menurut dia, sampelnya lengkap berisi ID, identitas diri pelanggan (idpel) PLN, nama, nama konsumen, energy type, kWh, alamat, meter no, unit UPI, meter type, nama unit UPI, unit ap, nama unit ap, unit up, dan nama unit up.Ketika dicek nomor ID pelanggan yang diberikan pada sampel ke dalam platform pembayaran, kata Pratama, tertera nama pelanggan yang sesuai dengan sampel data yang diberikan.\"Maka, kemungkinan data yang bocor ini merupakan data dari pelanggan milik PLN,\" kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Sebenarnya, kata dia, 10 sampel data pelanggan PLN dari total 17 juta data yang diklaim tersebut belum bisa dibuktikan telah terjadi kebocoran data. Hal ini berbeda dengan kebocoran data BPJS serta lembaga besar lain, misalnya, yang data sampelnya dibagikan relatif sangat banyak, ribuan bahkan jutaan data.\"Saat ini perlu menunggu si peretas memberikan sampel data yang lebih banyak lagi sambil PLN melakukan digital forensik dan membuat pernyataan,\" kata Pratama.Tim Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) saat mencoba menghubungi lewat Telegram, sang pengunggah tidak merespons, bahkan akunnya tidak aktif dalam beberapa hari terakhir.Bila benar terbukti, lanjut Pratama, PLN harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa banyak institusi dan lembaga pemerintah lainnya.Ia memandang perlu BUMN itu lebih meningkatkan security awareness dan memperkuat sistemnya. Masalahnya, rendahnya awareness mengenai keamanan siber merupakan salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan.\"Di Tanah Air, upaya perbaikan itu sudah ada, misalnya pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team). CSIRT inilah nanti yang banyak berkoordinasi dengan BSSN saat terjadi peretasan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Istri Sambo Ditetapkan Menjadi Tersangka: Bukti Keseriusan Kapolri
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Dawam mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo setelah Tim Khusus Polri menetapkan istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.\"Ini menjadi bukti Kapolri serius dan konstruktif dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J,\" ujar Dawam dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.Dawam mengatakan bahwa Kapolri telah memenuhi rasa keadilan publik setelah menjerat istri eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, keputusan penetapan tersangka istri Sambo tentu tidak mudah.\"Hal ini dibutuhkan keberanian sikap dan keteguhan hati sebab melibatkan personel keluarga anggota Polri yang sebelumnya aktif di lingkungan langsung beliau,\" tutur Dawam.Dawam menyebut Kompolnas mendukung Kapolri menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Ia mengatakan kasus ini harus dibongkar secara transparan dan objektif.\"Dengan demikian, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang pelan-pelan saat ini mulai tumbuh kembali. Sejak awal kami melihat proses hukum Kasus Duren Tiga ini akan dilakukan dengan serius sampai tuntas,\" katanya.Sebelumnya, Tim Khusus Polri menetapkan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Rumah Dinas Kompleks Duren Tiga, Jakarta Selatan, setelah mengantongi cukup bukti.\"Penyidik telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation termasuk dengan alat bukti yang ada dan sudah dilakukan gelar perkara maka penyidik telah menetapkan saudara PC sebagai tersangka,\" kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menjelaskan tim penyidik melalui sejumlah tindakan penyidikan berhasil menemukan rekaman CCTV vital yang berada di TKP Duren Tiga.Dengan demikian total lima tersangka yang dijerat dalam kasus tersebut, dengan empat tersangka lain adalah Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR, dan Asisten Rumah Tangga Kuwat Maruf. Mereka dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pascal 56 KUHP. (Ida/ANTARA)
POPULER
