ALL CATEGORY
Administrasi Kampung Betawi
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Kampung-kampung wilayah budaya Betawi yang dalam peta Pangeran Panembong berlokasi antara Cisadane-Citarum. Kampung-kampung itu memiliki: 1. Gerbang yang dalam Betawi disebut Betawi, Kendal, dan Kaca-kaca. Betawi: nama suku, Kendal: nama sungai di Tanjung Priuk, sedangkan Kaca-kaca: nama gang di Pasar Baru. 2. Parung: pos jaga 3. Jondol: fasilitas umum berupa bangunan sederhana dengan bale-bale untuk santai. 4. Ulu Jami: tonggak penanda permulaan kampung. 5. Wates: penanda batas antar kampung. 6. Langgar, atau mushala. Tapi tak di semua kampung. 7. Sumur Bor, sumur untuk umum, tidak di semua kampung. Nomenclatur pimpinan kampung: Mula-mula Le Deng, atau Che Deng. Ada juga yang menyebut Le Gok dan Le Dug. Isteri pimpinan kampung disebut Mak Poco. Biasanya Mak Poco tukang mencarikan jodoh. Di masa terkemudian pimpinan kampung disebut Serean. Sanpai dengan masa VOC unit-unit organisasi kampung tidak ada filial kecuali era Majakatera, mereka di bawah Patih. Patih tandem (mitra kerja) Syahbandar. Kalau di Jakarta kuasa adat dijabat Patih. Patih selaku kuasa adat berhak membuat rayonisasi pemukiman, termasuk terhadap migran. Tidak ada yang boleh memiliki tanah, melainkan hak pakai saja. Bekerja bersama untuk kepentingan kampung istilahnya bukan gotong royong tapi Rambate Rata, Hayu. Ini pengaruh bahasa Melani yang artinya Semua Sama, Mari. (RSaidi)
Kominfo Blokir 15 Penyelenggara Sistem Elektronik Bermuatan Judi
Jakarta, FNN - Berdasarkan hasil verifikasi terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 15 Sistem Elektronik (PSE) game online yang mengandung unsur perjudian yang diselenggarakan oleh enam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). \"Kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 Sistem Elektronik yang mengandung unsur perjudian pada hari Selasa, 2 Agustus 2022,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam pernyataan resmi, Selasa, 2 Agustus 2022. Dia melanjutkan, 15 Sistem Elektronik tersebut adalah Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, dan Pop Gaple. Menurut Johnny, PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Johnny mengatakan bahwa Kementerian Kominfo memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan judi online sehingga akan terus konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten yang memuat unsur perjudian. Kementerian Kominfo selama ini konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian dan sejauh ini kami telah memblokir sebanyak 534.183 konten judi yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018,\" ujar Johnny. \"Ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap pemberantasan judi online,” tegasnya. Dia kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi bersama pemerintah dalam memberantas judi online di Tanah Air. \"Pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya akan merugikan masyarakat,” tutup Johnny. (anw/Antara).
Mendag Mulai Minggu Depan Harga TBS Sawit Harus Di Atas Rp 2.000
Ini intruksi lansung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah diatas Rp 2.000 Jambi, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan minta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani maupun mitranya dengan harga di atas Rp 2.000 per kilogram. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan di Jambi, Selasa, usai melakukan kunjungan kerjanya ke Pasar Angso Duo Jambi. \"Saya minta mulai minggu depan, harga TBS harus di atas Rp 2.000 per kilogram dan para pengusaha wajib mentaati aturan yang telah disepakati,\" kata Mendag Zulkifli Hasan. Kebijakan itu, lanjutnya, diambil setelah melalukan dialog dengan para petani sawit. Saat berdialog dengan petani kelapa sawit dan para pengusaha, Mendag Zulkilfi Hasan menegaskan dalam waktu minggu depan harga TBS sawit sudah harus di atas Rp 2.000 per kilogram. \"Ini Instruksi langsung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah di atas Rp 2.000 per kilogram,\" ujar Mendag. Kemendag, katanya, sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit. \"Baik mitra maupun non-mitra perusahaan, harganya (TBS) harus di atas Rp 2.000 per kilogram. Jika tidak berani, boleh protes, jangan jual TBS-nya,\" kata Mendag. Diketahui sebelumnya dari informasi yang didapat, Mendag dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pukul 10.00 WIB dan disambut langsung Gubernur Jambi, Al Haris. Ada beberapa agenda kunjungan Mendag ke Jambi yakni peninjauan Pasar Angsoduo Jambi, peletakan batu pertama PT Nusantara Green Energy di Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari. Selain itu Mendag Zulkifli Hasan juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Pabrik Minyak Goreng PT Kurnia Tunggal di Muarojambi. Mendag rencananya hanya melakukan kunjungan selama satu hari di Jambi dan akan kembali ke Jakarta sore nanti. (anw/Antara).
Presiden Perintahkan Diskusi Lebih Masif Soal Kontroversial RUU KUHP
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menggelar diskusi secara lebih masif dan terbuka terkait isu-isu kontroversial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan hal itu saat memimpin rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU KUHP di Istana Kepresidenan Jakarta. \"Sehingga, kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru meminta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,\" kata Mahfud seperti dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2022. Mahfud mengatakan perintah itu dikeluarkan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait yang turut membahas RUU KUHP. Hal itu bertujuan untuk memastikan masyarakat paham dengan masalah-masalah yang masih diperdebatkan dalam pembahasan RUU KUHP. \"Mengapa? Karena hukum itu adalah cermin kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum,\" katanya. Dia menambahkan RUU KUHP sudah hampir final dan memasuki tahap-tahap akhir pembahasan. \"Mengapa dikatakan hampir final? Karena RUU KUHP ini mencakup lebih dari 700 pasal, yang kalau diurai ke dalam materi-materi rinci bisa ribuan masalah; tetapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas,\" jelasnya. Empat belas isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan. Selanjutnya ialah advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinaan, dan kohabitasi dan pemerkosaan. Guna memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ke-14 isu tersebut, Mahfud menyatakan Pemerintah akan melakukan diskusi yang lebih terbuka dan lebih proaktif melalui dua jalur. \"Pertama akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu,\" katanya. Mahfud menyampaikan diskusi-diskusi terbuka itu nantinya akan difasilitasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sedangkan materinya disiapkan dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait 14 isu tersebut. \"Intinya, itu seluruh yang akan kami lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ke-tatapemerintah-an kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,\" ujarnya. RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI. Komisi III, pada 7 Juli 2022, menggelar rapat kerja bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP. (anw/Antara).
Untuk Populerkan Produk Batik Bogor, Pemkab Tugaskan Ivan Gunawan
Kabupaten Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menugaskan desainer kondang sekaligus selebriti Ivan Gunawan untuk memopulerkan produk-produk batik asal Bogor.\"Di sini saya lagi ingin menggarap batik Bogor yang tidak kalah uniknya dengan batik dari kota lain. Saya dapat tugas untuk bisa memopulerkan batik dari Bogor,\" kata Ivan Gunawan saat berkunjung ke Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa.Ia mengakui bahwa batik Bogor tidak kalah kualitas dari batik-batik daerah lain.Namun, menurutnya, untuk memopulerkan batik Bogor harus lebih dahulu digunakan oleh orang-orang dari daerah Bogor sendiri.\"Berarti bapak dulu yang harus pakai dulu tiap hari ya pak. Jadi motifnya banyak. Dalam waktu dekat, teman-teman bisa lihat kreasi saya berkolaborasi dengan Batik Bogor,\" kata Ivan di hadapan Iwan Setiawan.Ivan Gunawan berharap warga Bogor dan Jawa Barat, semakin bangga dan percaya diri semakin mencintai batik.Plt Bupati Iwan Setiawan sepakat dengan Ivan Gunawan bahwa untuk membuat batik Bogor terkenal, pihaknya akan mewajibkan aparat Pemkab Bogor mengenakan pakaian batik setiap Kamis dan Jumat.Iwan Setiawan mengakui bahwa Kabupaten Bogor memiliki batik dengan motif-motif yang inovatif. Menurutnya, Pemkab Bogor bersama Dinas Koperasi dan UMKM serta Dekranasda sedang merintis Kampung Batik di Desa Tegal, Kecamatan Kemang.\"Sekarang ini ada Batik Urug, Batik Teureup, Batik Taleus dan lainnya. Itu semua khas Kabupaten Bogor. Hari ini juga Kang Ivan Gunawan dengan senang hati mengenalkan batik Bogor ke khalayak ramai. Semoga semakin banyak yang suka dengan Batik Bogor,\" tutur Iwan. (Sof/ANTARA)
Meskipun Mampu, Tak Ada Niat Iran untuk Membuat Bom Atom
Teheran, FNN - Kepala organisasi nuklir Iran mengatakan meskipun negaranya memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom atom, tetapi hal itu tidak ada dalam agenda.\"Iran memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom atom, tetapi program seperti itu tidak ada dalam agenda republik Islam ini,\" kata Mohammad Eslami, Ketua Organisasi Energi Atom Iran, kepada kantor berita semiresmi Fars News Agency.Sejumlah negara Barat telah melontarkan \"tuduhan palsu\" untuk \"menipu publik,\" imbuhnya.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kamal Kharrazi, Ketua Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran, mengatakan pada akhir Juli bahwa Iran memiliki kemampuan teknis yang diperlukan, seperti meningkatkan pengayaan uranium dari 20 persen menjadi 60 persen, tetapi tidak punya niat untuk membuat bom nuklir.Eslami menekankan Iran memutuskan untuk mematikan kamera pengawas milik Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang dipasang di situs-situs nuklirnya sebagai respons terhadap \"tuduhan palsu\" negara-negara Barat untuk menekan Iran.Pada Juni lalu, Dewan Gubernur IAEA meloloskan resolusi anti-Iran yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman menyusul laporan badan tersebut bahwa Teheran tidak memberikan \"penjelasan yang kredibel secara teknis\" terkait partikel uranium di tiga situs yang tidak diumumkan.Menyusul pengadopsian resolusi IAEA itu, Iran mengumumkan keputusannya untuk mengambil sejumlah langkah, termasuk mematikan kamera pengawas IAEA di situs-situs nuklirnya. (Sof/ANTARA)
Polri: JNE Timbun Beras Banpres 5 November 2021
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan beras bantuan sosial presiden (banpres) yang ditemukan terkubur di lahan parkir JNE, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, ditimbun pada 5 November 2021.\"Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021,\" kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.Penimbunan beras bansos tersebut sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras dengan jumlah sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung atau setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM).\"Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah kehujanan; sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak dibagikan ke KPM. Itu alasan JNE,\" tambahnya.Penimbunan beras banpres itu terungkap dari keterangan RS, selaku pemilik lahan, yang menyebutkan telah terjadi penimbunan atau pemendaman beras sumbangan sembako bansos di lahan miliknya.Selanjutnya, pada Sabtu (30/7), RS melaporkan ke Polres Depok dan melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Dari penggalian itu ditemukan beras banpres bermerk Kita Premium dengan kemasan ukuran 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah.Usai penemuan itu, polisi melakukan pengamanan di sekitar lokasi dan memasang garis polisi. Terkait laporan tersebut, penyidik Polri menggali keterangan terhadap Vice President Qualilty and Fasility JNE berinisial SJ.Menurut pengakuan SJ, pemendaman beras di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pembukuan kantor cabang utama PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir dengan PT Indah Berkah Bersaudara.\"Yang melaksanakan pemendaman beras adalah PT Indah Berkah Bersaudara,\" kata Ramadhan.Dalam standar operasional prosedur (SOP) JNE, lanjutnya, tidak ada pengaturan cara pemusnahan apabila barang kiriman rusak. Pemusnahan itu pun sudah seizin JNE pusat. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKBS) Kementerian Sosial menyatakan pihak JNE hanya bekerja sama dengan pihak DNR dan menerima pekerjaan dari Perum Bulog.Rencana tindak lanjut dari kejadian tersebut, kata Ramadhan, Polri akan membuat administrasi penyelidikan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras bansos tersebut.\"Melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait pengadaan bantuan COVID-19 tahap dua dan tahap empat, serta dokumen tentang pemusnahan bahan sembako yang tidak disalurkan,\" jelasnya.Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya turut membantu Polda Metro Jaya dalam menyelidiki kasus penimbunan beras tersebut.\"Satgas Pangan itu untuk memantau perkembangan yang ada di Depok, kan sudah ditangani Polda Metro Jaya. Kami akan membantu. Kami juga melakukan pendalaman bersama Polda Metro,\" ujar Whisnu. (Sof/ANTARA)
Tidak Ada Revisi UU Pemilu, Tegas Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).\"Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu,\" kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.\"Nggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,\" tegas Mahfud lagi.Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\'ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi.Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.Sementara Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Usulan Nama Penjabat Gubernur Tiga Provinsi Baru Papua Sudah Dikantongi Wapres
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin disebut telah mengantongi usulan daftar nama penjabat (Pj) gubernur di tiga provinsi baru Papua yang berasal dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.\"Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri tadi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru. Aspirasinya sudah banyak, beberapa tokoh, disebutkan beberapa nama, tapi semuanya masih belum final,\" Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, di istana wakil presiden Jakarta, Selasa.Masduki menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Menurut Masduki, Wapres Ma\'ruf lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan aturan baru di tiga provinsi baru Papua.\"Semuanya sudah disampaikan tapi belum ada yang final karena semua sifatnya masukan dan lebih kepada bagaimana Wapres \'concern\' supaya persiapan di lapangan betul-betul untuk infrastruktur, dan aturan-aturan agar tidak ada konflik di daerah, itu yang lebih diutamakan Wapres, harapannya seperti itu,\" ungkap Masduki.Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan penjabat gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua sudah digodok Kemendagri. Menurut Wempi, kementeriannya sudah melakukan kunjungan ke tiga provinsi untuk mempersiapkan hal terkait.Diketahui pada 30 Juni 2022, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri atas lima ayat bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan Ibu Kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel.Kemudian Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan Ibu Kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.Selanjutnya, Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan Ibu Kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Airlangga: Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus menjaga ekonomi untuk tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III 2022 di tengah gejolak dan ketidakpastian global.Menko Airlangga mengatakan apabila ekonomi mampu tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III, maka target pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini yang sebesar 5-5,2 persen akan tercapai.“Kuartal II diperkirakan sedikit lebih dari 5 persen. Jika itu bisa kami jaga hingga kuartal III maka angka 5-5,2 persen akhir tahun bisa capai,” katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa.Menko Airlangga mengatakan optimisme ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih didorong sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor, yang tumbuh positif. Demikian pula dari sisi suplai juga hampir semua sektor tumbuh positif dalam merespons peningkatan permintaan.Secara rinci, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada kuartal I 2022 meliputi konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34 persen serta konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,98 persen. Untuk konsumsi pemerintah turun 7,74 persen, PMTB tumbuh 4,09 persen, ekspor barang dan jasa 16,22 persen, serta impor barang dan jasa 15,03 persen.“Konsumsi pemerintah kuartal I relatif negatif tapi bisa dikompensasi di kuartal III dan kuartal IV,” ujar Menko Airlangga. Selain itu pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha juga akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mengingat realisasi kuartal I 2022 positif. Misalnya, untuk transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 persen, jasa lainnya 8,24 persen, informasi dan komunikasi 7,14 persen, pengadaan listrik dan gas 7,04 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum 6,56 persen. Realisasi leading indikator Indonesia pun menunjukkan prospek yang baik seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 128,2, penjualan ritel 15,42 persen, inflasi inti 2,86 persen serta indeks harga konsumen (IHK) 4,94 persen.Selanjutnya PMI Manufaktur 51,3, utilisasi industri pengolahan di level 69,2, impor barang modal 20,9 persen, impor bahan mentah 24,6 persen, investasi 5,59 persen dan modal kerja 7,68 persen.Sementara dari sisi ketahanan sektor eksternal Indonesia juga masih solid seperti neraca perdagangan yang mencapai 24,98 miliar dolar AS sepanjang kuartal I 2022 dan transaksi berjalan 0,07 persen dari PDB.Kemudian cadangan devisa mencapai 136,4 miliar dolar AS yang cukup untuk 6 bulan impor serta rasio utang luar negeri sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada Mei 2022.“Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2022 dan diharapkan pada 2023 bisa ditingkatkan di 5,3-5,9 persen,” tegas Menko Airlangga. (mth/Antara)
POPULER
