ALL CATEGORY
Terkait Perkara Penipuan Investasi, Doni Salmanan Mengajukan Eksepsi
Bandung, FNN - Terdakwa kasus penipuan investasi Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi kepada majelis hakim setelah mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum.\"Kami akan mengajukan tanggapan atas dakwaan jaksa tersebut sesuai dengan kesepakatan dari majelis hakim akan diajukan eksepsi,\" kata Kuasa Hukum Doni Salmanan, Ikbar Firdaus di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.Menurut Ikbar, nota eksepsi atau nota keberatan itu bakal disampaikan pada persidangan di pekan selanjutnya. Namun, kata Ikbar, pihakya kini masih menyiapkan nota eksepsi tersebut untuk dibacakan di hadapan majelis hakim.\"Poin yang akan kita ajukan dalam surat eksepsi kita ya terkait materi yang tadi dituangkan, nanti jelasnya secara terbuka akan kita sampaikan pada saat sidang selanjutnya,\" kata Ikbar.Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar Doni Salmanan hadir secara langsung di ruang persidangan. Pasalnya pada sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Doni mengikuti persidangan secara daring dari tahanan.\"Biar lebih mudah mengurainya terkait dengan fakta yang dijadikan acuan dasar dalam dakwaan jaksa itu,\" katanya.Sementara itu, Doni Salmanan mengaku menyerahkan perkaranya itu kepada kuasa hukumnya. Adapun ia juga mengaku sempat mengalami sakit yang cukup parah saat berada di tahanan.Pemuda berjuluk Crazy Rich Soreang itu kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.\"Minggu lalu saya sakit cukup parah, asam lambung saya naik dan kambuh. Mudah-mudahan Minggu yang akan datang bisa sembuh,\" kata Doni Salmanan.Adapun Doni Salmanan didakwa meraup uang sebesar Rp40 miliar dari keuntungan bisnis affiliator Quotex yang nyatanya terdapat unsur penipuan.Doni diduga berhasil mengajak 25 ribu orang untuk mendaftar di aplikasi Quotex. Dari 25 ribu orang itu, jaksa mencatat ada sebanyak 142 orang yang menjadi korban dengan total kerugian Rp24 miliar lebih. (Ida/ANTARA)
Demo Tolak Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo Ricuh
Jakarta, FNN - Belakangan beredar video viral tindakan represif aparat kepolisian dengan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan tarif masuk ke dalam Pulau Komodo. Kericuhan pecah saat massa memaksa masuk kawasan Bandar Udara Komodo. Ada sejumlah warga yang mengalami luka-luka di wajah. Tak hanya itu, beberapa peserta aksi unjuk rasa juga tampak diamankan polisi. Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Rabu (3/8/2) di Jakarta. Menanggapi hal ini, Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli membandingkan antara harga tiket Disney Land dan TN Komodo yang terbaru. \"Protes rakyat terhadap mahalnya tiket ke Taman Komodo (Rp 3,5 juta - nyaris sama dengan tiket 2 hari masuk Disney Land (255 US Dollar),\" cuit akun Twitter @RamliRizal, Selasa (2/8/22). Rizal mempertanyakan sikap yang ditunjukkan aparat Kepolisian kepada para demonstran. \"Kok dihadapi dengan kekerasan,? Protes itu masuk akal karena merugikan pariwisata di Flores,\" lanjutnya. Kemudian, Humas Res Manggarai Barat memberi balasan langsung terhadap cuitan Rizal Ramli. “Petugas sudah mengingatkan namun tidak diindahkan oleh para pendemo dan berupaya untuk melakukan perlawanan kepada petugas dan sweeping di dalam bandara, sehingga petugas mengambil tindakan tegas kepada pendemo dan mengamankan untuk dibawa ke Polres Manggarai Barat,” balasnya. Hersubeno mengomentari bahwa semestinya tidak perlu menggunakan kekerasan dalam mengamankan unjuk rasa tersebut. “Seharusnya tidak perlu menggunakan kekerasan, karena orang-orang ini hanya ingin menjamin kelangsungan hidupnya saja, ini yang harus disikapi oleh Pemerintah,” ujarnya. Diketahui, harga tiket masuk Pulau Komodo naik mulai tanggal 1 Agustus 2022. Sebelumnya, harga tiket masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp 150.000 per kunjungan masuk Taman Nasional Komodo, kemudian naik menjadi Rp 3,75 juta dan berlaku setahun penuh. Kabar mengenai kenaikan tarif tersebut telah ditegaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno. (Lia)
Hampir 1 Bulan Istri Sambo Sembunyi atau Disembunyikan?
Jakarta, FNN - Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat pada 8 Juli 2022 hingga kini masih menyita perhatian publik. Kematian Brigadir Yoshua dinilai memiliki banyak teka-teki yang masih belum terpecahkan dan membuat publik semakin penasaran. Hampir satu bulan sejak kasus ini mencuat ke publik, namun istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi belum juga muncul di hadapan publik. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Rabu (3/8/22) di Jakarta. Kesaksian istri Irjen Ferdy Sambo dinantikan oleh publik lantaran disebut sebagai saksi kunci kasus kematian Brigadir Yoshua. Beredar kabar kondisi istri Irjen Ferdy Sambo masih tertekan. PC belum bisa ditemui oleh orang-orang meskipun itu adalah orang dari perwakilan lembaga negara. Pihaknya juga sampai membayar mahal tim psikolog demi memulihkan rasa trauma yang dialami PC. Saat ini ada dua lembaga resmi yang ingin bertemu dan mewawancarai Ibu Putri yakni Komnas HAM dan LPSK. Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap aide-de-camp (ADC) atau ajudan dan asisten rumah tangga (ART) Irjen Ferdy Sambo Senin kemarin (1/8/22). Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menyebutkan ada kemajuan yang signifikan untuk mengusut kasus baku tembak tersebut. Akan tetapi, Komnas HAM belum berhasil atau mendapatkan jadwal dari Ibu Putri untuk mengkonfirmasi hal tersebut dengan alasan masih terguncang akibat kejadian tersebut. Hal yang sama disampaikan juga oleh LPSK, pada penjadwalan pemeriksaan terhadap Ibu Putri sebelumnya hanya dihadiri oleh pengacara dan psikolog daripada Ibu Putri. Pengacarnya meminta agar LPSK menerima hasil assesment dari psikolog yang menyatakan bahwa Ibu Putri dalam keadaan terguncang. Tentu hal ini tidak bisa diterima LPSK yang mana mendapat pernyataan dari orang yang berbeda. Agi Betha mengomentari hal tersebut akan menjadi warta baru. “Ini bias, tentu tidak bisa dan bagaimana hubungan antara Ibu Putri dengan Psikolog, ini malah menjadi warta baru, dan harus diselidiki lagi,” ungkap Agi Betha. Sikap defensif dari Polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan ini tidak seperti biasanya yang hanya memerlukan tiga hingga tujuh hari dalam gelar perkara. “Kenapa dia (Putri Candrawathi) begitu tertutup atau sengaja ditutupi dan begitu terlindungi, tidak seperti pada kasus-kasus lainnya, mungkin ada sesuatu yang sekarang belum bisa disampaikan kepada publik dan ini menjadi spekulasi yang sangat luas di kalangan masyarakat,” pungkas Agi. (Lia)
Gelar Munas III, PJMI Teguhkan Peran Jurnalis Muslim di Era Digital
Jakarta, FNN - Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III bertema “Meneguhkan Peran Jurnalis Muslim di era Digital dan Medsos agar Mampu Menjawab Tantangan Zaman” di The Bridge Function Room Hotel Horizon, Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan dalam acara tersebut. \"Izinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas ke-3 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI). Sebuah tema yang menarik. Selamat Munas. Selamat berdiskusi. Salam hangat dari Balaikota,\" kata Gubernur Anies saat menyampaikan sambutannya melalui virtual di Jakarta, Kamis (4/8). Gubernur Anies berharap dari Munas ini muncul gagasan, terobosan, sehingga jurnalis muslim akan bisa menghadirkan informasi yang obyektif yang mencerahkan, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi semua. Ketua Panitia Pelaksana Munas PJMI ke-3 Ismail Lutan menjelaskan, Munas digelar secara hibrida (luring dan daring) diikuti 75 orang peserta, berasal dari Jakarta dan daerah, terdiri dari wartawan Muslim, pegiat medsos dan praktisi Pers. Rangkaian acara Munas PJMI III diawali diskusi membahas Perlindungan Hukum & Perbaikan Moral Bangsa, juga Peran Jurnalis Muslim di Era Digital & Jurnalisme Medsos, dan ditutup dengan Musyawarah Pemilihan Ketua Baru. Selain itu, sejumlah pakar dan tokoh hadir, diantaranya Tokoh Pers/wartawan senior Parni Hadi, juga para para nara sumber diskusi yakni ekonom kerakyatan Awalil Rizki, Ketua MUI Bidang Penegakan Moral dan Etika Bangsa DR. KH Masyhuril Khamis, SH, MH., Mantan Pengurus Kadin Urusan Timur Tengah Ir.H Mohammad Bawazeer, dan Wakil Dekan Pascasarjana Universitas Djuanda Dr. Muhmmad Lutfie,M.Si., juga Pendiri PJMI Mohammad Anthony dan Iwan Samariansyah. Munas PJMI ke-3 didukung dan disponsori oleh PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) , Bank DKI, Bank Syariah Indonesia (BSI), PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Dompet Dhuafa dan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI. Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) berdiri sejak 2011 lalu, selain mewadahi jurnalis juga para penulis, pegiat media sosial dan blogger. Adapun visi misi dari PJMI didirikan antara lain atas sebuah kesadaran sejarah dari para jurnalis muslim tentang pentingnya pembelaan terhadap nilai-nilai keadilan dalam penyampaian informasi. PJMI telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan dunia pers di Tanah Air. Memasuki era jurnalisme digital yang ditandai dengan berkembang pesatnya media sosial (Medsos), PJMI terus meningkatkan profesionalitas dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran, keadilan dan kejujuran. (sws)
Guru Bisnis
Oleh: Heppy Trenggono, Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) NAMANYA Arsanto Adi Nugroho, aktivis Muhammadiyah, Guru Bisnis di IIBF. Kisah ini diceritakan oleh pengusaha Pontianak yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan workshop bisnis selama 3 hari penuh yang diikuti oleh para pengusaha di wilayah Kalimantan Barat. Dia terheran-heran, sebab, Arsanto, sang pembicara utama, membiayai sendiri perjalanannya dari tempat tinggalnya di Solo hingga ke Pontianak. Biaya tiket pesawat dan hotel tidak bersedia diganti oleh panitia, bahkan tidak bersedia dibayar untuk jerih payahnya mengisi workshop selama 3 hari. Ada yang lebih mengagetkan, ketika panitia saat mengadakan jamuan makan selesai workshop bersama seluruh panitia tiba-tiba seseorang telah membayar semua tagihan itu, ternyata yang membayar lagi-lagi adalah sang pembicara itu! Bagi orang yang mengenal dunia pelatihan bisnis, ini tentu sesuatu yang tidak lazim. Karena, biasanya Guru Bisnis, Business Coach, Motivator atau apapun namanya, kalau diundang permintaannya berstandar tinggi dengan bayaran yang tinggi pula. Arsanto, adalah pengusaha yang memiliki beberapa bisnis. Selama ini dalam perjalanannya Arsanto pernah jatuh bangun, ditipu rekan kerjanya, bahkan hampir terseret dalam masalah hutang yang berkepanjangan. Pada tahun 2014, Arsanto terjerat masalah dengan client besarnya, sebuah perusahaan multinasional asal Inggris. Usut punya usut, ternyata GM dari Perusahaan client-nya ini tidak bisa mempertanggung jawabkan selisih barang di Perusahaannya yang nilainya puluhan milyar. Sebelumnya, GM ini sudah berniat menimpakan kesalahan hilangnya barang tersebut di Perusahaan milik Arsanto. Ini dilakukan dengan cara membuat transaksi-transaksi palsu dan bersekongkol dengan Direksi Perusahaan milik Arsanto, dengan imbalan Direksi akan diberikan proyek di kemudian hari atas nama perusahaan baru yang akan dimiliki oleh sang Direksi. Jika ini bisa dilakukan tentunya Perusahaan Arsanto akan dibangkrutkan, dengan menyisakan utang puluhan miliar yang tidak pernah dia lakukan. Di tengah kebingungannya Arsanto bertemu dengan IIBF, yang sejak saat itu mendampinginya dalam berhadapan dengan perusahaan multinasional berskala ratusan triliun itu. IIBF mengambil langkah langkah terukur, membuka komunikasi dengan para petinggi perusahaan itu. IIBF memberikan peringatan bahwa bukan tidak mungkin persoalan ini akan kita bawa melalui jalur diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris, mengingat IIBF dalam persoalan ini mewakili pengusaha Indonesia secara umum. Mencuatnya kasus ini di jajaran Direksi di London ternyata menggelinding menjadi krisis management di Perusahaan itu, beberapa GM dan Manager diperiksa dan diberhentikan, bukan hanya di Indonesia tetapi di Asia Pasifik, ditengarai management tingkat menengah banyak melakukan praktik yang merugikan para Supplier mereka. Berbagai upaya lobi dan pendekatan dilakukan kepada Arsanto, dan akhir dari kasus ini Perusahaan Arsanto direhabilitasi, dihapus semua hutangnya, dan bahkan akhirnya mendapat cash miliaran. Bagi Arsanto menjadi Guru Bisnis bukanlah sebuah profesi, tetapi sebuah pengabdian. Orang seperti Arsanto memahami bagaimana keadaan seorang pengusaha yang sedang menghadapi masalah berat, bagaimana seorang pengusaha bisa kehilangan kepercayaan dirinya ketika berhadapan dengan masalah yang menjerat. Kehilangan kepercayaan diri adalah tantangan terbesar seorang pengusaha. Ketika pengusaha kehilangan kepercayaan diri, dia bisa kehilangan banyak hal. Di seluruh dunia, profesi Business Coach sangat dibutuhkan untuk membantu para pengusaha dalam membangun bisnis, meningkatkan kapasitasnya, dan dalam menghadapi tantangan yang sedang dihadapi. Di sisi lain, area ini juga diwarnai dengan munculnya fenomena BAD Coach, sebuah istilah yang sangat populer di Amerika. Keron Rose, menyatakan ada 7 cara mengenali Bad Coach, salah satunya adalah “Apakah dia melakukan apa yang dia sampaikan?” Pada umumnya Bad Coach ini tidak memiliki cukup pengalaman bisnis, atau biasanya dia telah meninggalkan bisnisnya dan memilih cukup menjadi pelatih bisnis. Guru Bisnis yang buruk atau Bad Coach ini bahkan seringkali tidak segan minta saham kosong kepada muridnya. Dengan tampil meyakinkan, maka pengusaha dimana rasa percaya diri dalam titik yang sangat rendah, bisa menyerahkan sahamnya kepada sang Guru dengan harapan bisa segera keluar dari masalahnya. Banyak pengusaha menyesal tapi tidak bisa mundur, saham sudah terlanjur lepas. Saya sering menyarankan, kalau ada Guru Bisnis hebat yang minta saham kosong, minta agar Guru anda duduk di kursi Direksi. Benar-benar ikut ngurus bisnisnya. Seperti kebanyakan start up, mereka biasa merekrut Co-Founder dengan jabatan Direksi dengan bonus diberi saham besarnya bervariasi antara 2% s.d 10%. Tetapi saham ini ada vesting schedul-nya, ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat biasanya harus mencapai KPI atau target tertentu, misalnya dalam setahun mencapai penjualan sekian milyar, atau mendapatkan investor sebesar sekian milyar, atau mencapai profit sebesar sekian. Nah kalau tidak tercapai maka saham harus dikembalikan, dia cuma dapat gaji saja. Dengan cara ini maka pengusaha bisa terhindar dari kerugian di kemudian hari karena sahamnya sudah terlanjur diberikan kepada orang lain. Business Coach di IIBF disebut V-Coach, “V” dalam V-Coach itu artinya Voluntary, sukarela, tidak meminta bayaran. Itulah mengapa orang seperti Arsanto membiayai dirinya sendiri ketika mengajar. Ada ratusan orang seperti Arsanto di IIBF. Mereka mengajar bisnis bukan karena merasa paling pinter, mereka tidak meminta bayaran bukan karena merasa paling kaya, mereka mengajar bukan karena itu, mereka mengajar karena mereka peduli! Semoga, semakin banyak orang yang peduli terhadap nasib bangsanya sendiri, dan semoga bangsa Indonesia segera bangkit menjadi bangsa yang berjaya, sebagaimana bangsa bangsa maju di dunia. (*)
Kasus ACT: Menyasar Kekuatan Ekonomi-Politik Umat Islam?
Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD – MPR RI SEJAK diberitakan oleh Majalah TEMPO beberapa saat lalu, sepak terjang ACT dalam kemanusiaan berganti menjadi kisah pilu penyelewengan dana umat. Babak terbaru, Polri menahan 4 petinggi ACT, yakni Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Imam Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar. Perjalanan kasus ACT begitu cepat. Hanya perlu empat hari sejak Liputan Investigasi Majalah Tempo pada 2 Juli 2022 terbit, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) atau crowfunding Yayasan ACT. Respon gesit pemerintah menimbulkan tanda tanya bagi sebagian pihak. Maklum, urat nadi Yayasan ACT adalah sumbangan donatur. Memutus urat nadi itu sama halnya membunuh seluruh aktivitas yayasan. Padahal, belum ada putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kasus ini. Penyelidikannya saja, bahkan, baru dimulai. Pada hari yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 60 rekening ACT di 33 bank yang selama ini bermitra. Padahal, sebagaimana diberitakan, penyelidikan baru saja berlangsung sehari sebelumnya, 5 Juli 2022. Tiga hari penyelidikan berlangsung, Ahyudin dan Ibnu Khajar diperiksa untuk pertama kalinya. Tiga hari setelahnya, Polri meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan, hingga menghasilkan 4 tersangka yang kemudian ditahan pada Jumat, 29 Juli 2022, Kita mengapresiasi langkah cepat Polri. Namun, kita tentu berharap kecepatan penanganan perkara juga terjadi pada kasus-kasus yang ditangani oleh Polri lainnya. Sebutlah perkara polisi tembak polisi yang awalnya tak seorang pun ditetapkan menjadi tersangka, meski pelaku penembakan, Bharada E, telah mengakui perbuatannya. Barulah kemarin, ia ditetapkan sebagai tersangka. Menyasar Kekuatan Politik Islam? Aliran uang Yayasan ACT menjadi salah satu fokus penyidikan Polri. Namun temuan-temuan yang dirasa janggal acapkali menjadi bola liar yang akhirnya menelurkan spekulasi baru di kalangan masyarakat. Terlebih di media sosial, yang memungkinkan netizen beropini dengan ganas. Respon para buzzer lebih beringas lagi. Mereka terkesan menjadikan temuan itu sebagai jalan menyasar kekuatan politik umat Islam melalui kasus ACT. Ini dimungkinkan karena jejaring ACT tersebut kebanyakan berhubungan dengan organisasi, tokoh, atau simpul-simpul massa Islam yang notabene merupakan kekuatan politik umat Islam. Apakah ada grand desain? Mungkinkah ada yang menggerakkan? Kita tidak tahu. Yang jelas, para buzzer begitu dini, cekatan, dan tanpa beban langsung mengaitkan temuan-temuan baru dalam perkara ACT dengan tokoh-tokoh Islam yang berpotensi menjadi simpul perjuangan, termasuk perjuangan politik. Tengok saja, misalnya, pasca-bareskrim Polri mengumumkan dugaan aliran dana ACT ke Koperasi 212, pendengung dengan sigap menyolek Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ustadz Abdullah Gymnastiar atau Aa’ gym. Kita tahu, HRS bukan hanya ulama tetapi juga sosok yang dipandang berpengaruh dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, nama Anies Baswedan telah lebih dulu diseret. Meski telah dipenjara, namun HRS masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional. Peran HRS dalam Pilkada DKI 2017 lalu tentu masih lekat diingatan kita. Tak heran, begitu keluar dari penjara, HRS tetap menjadi magnet. Ia didekati tidak hanya oleh elit partai oposisi, tetapi juga tokoh dari koalisi pemerintah, sebagaimana pengakuan pengacara HRS Aziz Yanuar dalam populis.id. Bagaimana dengan Aa Gym? Selama ini beliau tidak terlibat politik praktis. Sebagai ustadz, Aa Gym begitu pandai menjaga jarak dengan riuh politik. Namun, pilihan politik Aa Gym tentu punya pengaruh kepada masyarakat luas, terlebih di musim pencoblosan nasional. Begitu pula dengan ulama dan tokoh Islam lainnya. Lalu, Anies Baswedan? Kalau ini sih tidak perlu dijawab. Sosok ini akan selalu dikaitkan dengan apapun juga yang berpotensi merusak nama baiknya. Maklum, nama Anies sangat diperhitungkan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Tentu ia menjadi ancaman bagi lawan politiknya. Memang, sulit menduga bakal kemana lagi temuan-temuan penyidik Polri dalam kasus ACT. Namun jauh lebih sulit menduga siapa-siapa saja tokoh Islam yang akan tersandera opini para buzzer itu. Petuah yang paling bijak, jangan sekadar melihat apa yang dikatakan, tetapi lihat juga siapa yang mengatakan, lalu cernalah motif perkataannya. Tetap Percaya Tak hanya tokoh Islam yang menjadi sasaran. Eksistensi lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya pun ikut terancam. Padahal, lembaga nirlaba ini menjadi salah satu jalan mengukuhkan kekuatan ekonomi Islam. Yang bisa dilakukan kini adalah membangun kepercayaan masyarakat, khususnya kepercayaan umat Islam. Kasus yang menimpa ACT jangan sampai menciderai kepercayaan itu, sehingga lembaga filantropi lainnya termakan imbas. Bahkan terhadap Yayasan ACT-pun, kita masih perlu berbaik sangka mengingat belum ada keputusan hukum mengikat sebagai pijakan tuduhan brutal. Zakat, infaq, dan sedekah adalah salah satu cara Islam dalam membangun kepedulian dan kekuatan ekonominya. Bagi mereka yang mampu, diharapkan aktif membantu tetangga atau kerabat yang sedang kesulitan. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Zakat, infaq dan sedekah bukan semata-mata distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan tujuan duniawi lainnya, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan akhirat selanjutnya. Keyakinan inilah yang membedakan motif kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan karena kasus ACT, lalu rusak kepercayaan kita kepada lembaga filantropi lainnya. Kekuatan ekonomi islam salah satunya berangkat dari saling percaya dan saling peduli. Begitu pun kekuatan politiknya. (*)
Mendaftar Saat Hari Minggu, Partai Gelora Ingin Ubah Pikiran Banyak Orang, Berpolitik itu Santai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menegaskan, Pilihan hari Minggu (7/8/2022) sebagai hari pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tujuan dan makna tersendiri, pasca memundurkan jadwal pendaftaran di hari pertama pada Senin (1/8/2022) lalu. \"Sebenarnya semangat temen-temen mau daftar hari pertama, tapi dalam perkembangan rupanya ada 10 partai yang mendaftar, akhirnya kita geser ke tanggal 7, hari Minggu sambil car free day,\" kata Mahfuz Sidik dalam Gelora Talks bertajuk \'Partai gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? yang digelar secara daring, Rabu (3/8/2022) sore. Menurut Mahfuz, Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. \"Kenapa kita hari minggu, karena ini hari libur. Dan kita mau mengubah pikiran banyak orang bahwa berpolitik itu bisa santai. Jadi nggak serius melulu, nggak bikin macet, nggak riweuh-lah nanti,\" katanya. Berpolitik itu, lanjutnya, bisa dilakukan sambil berjalan-jalan santai sambil berolahraga di car free day pada hari Minggu. Partai Gelora ingin kehadirannya dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat, bukan sebaliknya memberikan tekanan. \"Jadi berpolitik itu bisa di hari Minggu sambil santai. Jalan-jalan di car free day, kita juga nggak bikin kemacetan, lalu happy-happy. Kira-kira begitulah, kita berikan kebahagiaan bahwa berpolitik itu bisa santai,\" ujarnya. \"Karena dua tahun lebih masyarakat Indonesia sudah hidup dalam tekanan. Jangan sampai partai politik datang justru menambah tekanan baru. Kita mengajak berpikir bahwa kehadiran partai politik itu harus sebagai pembawa kedamaian,\" imbuhnya. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati menambahkan, kaum perempuan atau emak-emak dalam situasi sekarang jangan terus diajak berpikir stress, karena beban hidup sehari-sehari sudah semakin berat. Kehadiran partai politik, seharusnya dapat memberikan solusi dan manfaat secara langsung kepada masyarakat, dengan penyampaian yang ringan, dan tidak terlalu berat. \"Kaum ibu-ibu jangan diajak berpikir stress, mulailah dengan kegiatan yang ringan dengan bersenang-senang, dan mereka nyaman dengan Partai Gelora,\" kata Ratih. Emak-emak, kata Ratih, dapat menerima Arah Baru Indonesia yang digagas Partai Gelora, karena ingin menjadikan Indonesia lebih baik dari sekarang. \"Makanya kalau ada yang mengeluh, emak-emak bilang, pilihlah partai baru, Partai Gelora. Karena hanya Partai Gelora yang memiliki narasi Arah Baru Indonesia,\" katanya. Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengaku tidak menyangka, bahwa kehadiran Partai Gelora di tengah pandemi dan krisis saat ini justru mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. \"Kami tidak sangka Partai ini lahir ditengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Terbayang bagaimana di tengah pandemi tak bisa berkumpul, dan terus tetap bertumbuh,\" kata Triwisaksana. Partai Gelora, menurutnya, mampu menghadapi situasi krisis saat ini. Krisis jutsru menjadi berkah, bukan dipandang sebagai hambatan. \"Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan,\" kata Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana. Junjung Kesetaraan Sementara itu, Wakil Sekjen DPN Partai Gelora Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar mengungkapkan, alasan dirinya memilih gabung ke Partai Gelora daripada ke partai lain, yang sebelumnya sempat berlabuh di PDIP dan PAN. \"Tentu gini, saya termasuk orang yang tidak suka terkungkung dalam feodalism secara budaya, yang menarik dari partai ini nggak ada dewan syuro, nggak ada yang atur artinya teman-teman bisa berundingan sendiri, ini menarik,\" kata Miing. Miing menilai, meskipun Partai Gelora tak jauh berbeda dengan partai lain yang secara hierarkhi terdiri dari ketua umum dan sekjen, namun secara psikologis Partai Gelora lebih menjunjung kesetaraan. \"Secara psikologis lebih equal gitu. Bukan berarti kita berhak dalam tanda kutip kalau anak Betawi bilang ngelunjak atau apa, tapi tidak, lebih kepada kita punya kreatifitas, punya kemerdekaan berpikir itu bisa disampaikan,\" ujarnya. \"Karena esensinya bagi seseorang bisa berkarya, bisa berkarir, bisa apa saja baik sosial-budaya, sosial-politik esensinya kemerdekaan. Ketika kemerdekaan terkungkung itu agak sulit. Sehebat apapun orang berpikir belum tentu bisa sama dengan orang lain,\" imbuhnya. Menurut Miing, kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. \"Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa\" katanya. Selain itu, dirinya juga mengaku, sudah berkawan cukup dekat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Dirinya merasa memiliki ikatan emosional dengan Partai Gelora. \"Saya kira ini bisa menjadi arah baru untuk terlibat dalam perjuangan memperbaiki, jadi yang menarik buat saya tidak membicarakan masa lalu siapapun dia yang ada di belakang itu, tapi berpikir ke depan dengan siapa dia bersama. Ini jadi penting buat saya,\" ungkapnya. (sws)
Ancur, Negara Tidak Tegas dan Tidak Berprinsip
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD Prinsip dalam hal normatif, tapi luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan! Ini fakta, bukan ocehan, bukan pula olol olok, tidak juga melecehkan atau mengkambing hitamkan. Belum tuntas saya membahas rencana kegiatan PPAD, ternyata telah terjadi perubahan perubahan yang menarik. Pertama, jelas, kegiatan silatnas PPAD yang semula akan dilaksanakan tgl 6 Agustus diubah / diajukan menjadi tanggal 5 Agustus 2022 dengan alasan Presiden Jokowi ada tamu yang tidak bisa digeser. Kedua, isu yang berkembang bahwa Presiden tidak jadi memberikan sambutan yang esensinya akan pamer keberhasilan selama menjabat dan mimpi besarnya menggadang gadang IKN baru. Kedua perubahan itu barangkali ada yang menganggap sepele, tapi sebenarnya bisa dimaknai suatu tindakan yang mencerminkan tidak punya prinsip dan tidak mampu mengambil cara bertindak yang tepat waktu dan tepat manfaat yang bisa melahirkan resiko. Seharusnya setingkat negara atau dalam event event strategis seperti rencana kegiatan PPAD seperti ini, benar benar fokus, cerdas, realistik dan komprehensif. Maksudnya rencana itu harusnya direncanakan dalam bingkai ruang dan waktu yang beralternatif dengan mempertimbangkan faktor resiko maupun hal hal yang tidak terduga akan terjadi. Ambil contoh pergeseran waktu presiden, disini ada KSP dan ada staf staf lain yang terkait. Semestinya staf staf ini ikut berpikir untung rugi, baik buruk, tepat tidak tepat termasuk dampak atau akibat setelah keputusan diambil. Saya bahas terbalik dari akhir keawal, dimana akibat pergeseran menjadi tanggal 5 yang bertepatan hari Jumat yang menjadi hari terhormat bagi umat islam yang kurang lebih 85 % dari jumlah peserta, mungkinkah akan mencukupi dan layak untuk beraktifitas menjalankan ibadah sholat Jumat mulai wudlu, tempat sholat kalau terjadi hujan, air wudlu dan lain lain? Seharusnya ini dipikirkan staf kepresidenan agar tidak menyulitkan panitia PPAD. Yang lebih tidak dipahami, manakah yang lebih dulu, rencana PPAD atau rencana kedatangan tamu penting presiden? Sejauh mana makna penting, urgen ataupun apa sebutan tamu itu sehingga bisa mengalahkan rencana PPAD yang besar dan strategis itu? Di manapun berlaku sama, bahwa negara yang sebagai tuan rumah yang lebih bisa menentukan dan memutusksn tentang jadwal tamu asing, bukan sebaliknya. Sehingga kesan yang diperoleh ini tamu bukan tamu yang penting atau tidak penting , tapi tamu yang disegani, diewuh pakewuhi, dihormati bahkan ditakuti layaknya atasan presiden RI. Lantas lebih dalam lagi, adakah tamu yang ditakuti oleh Presiden RI? Inilah contoh kecil bahwa perencanaan dan tindakan staf yang tidak profesional. Saya tidak tahu apakah dalam keadaan seperti ini pihak panitia memberikan masukan atau beberapa gambaran akibat pemajuan waktu yang bertepatan dengan hari Jumat akan berdampak luas terutama bagi kehormatan umat islam? Atau ada unsur kesengajaan, Allahu Alam bisowab. Yang lebih utama terkait martabat dan harga diri negara, terbiasakah hal hal seperti ini terjadi dilingkungan istana ? yang notabene terkesan bahwa negara Indonesia masih diduduki dan dikendalikan oleh orang orang cengeng, rendah diri dan takut sama orang asing? Alamak... jika ini yang terjadi. Kemudian bahasan kedua, hal yang menyebabkan presiden Jokowi tidak jadi memberi sambutan dan akan diwakili Muldoko, apakah ini benar? Konon katanya dalam perencanaan akan dihadiri termasuk LBP dan Men Han Prabowo yang juga akan memberikan sambutan Jadi jelas amburadul jika benar benar Muldoko akan memberikan sambutan mewakili Jokowi (mungkin karena wakil presiden bukan mantan tentara?) Semoga tulisan ini memberikan inpirasi atau peringatan kepada semua pihak bahwa pentingnya suatu perencanaan yang baik yang mempertimbangkan faktor bingkai ruang dan waktu, resiko, dengan karakter yang tegas dan berani ! Bandung, 4 Agustus 2022.
Semakin Dekat Skenario KM 50
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH 26 hari ditunda penetapan tersangka, akhirnya Bharada E ditetapkan juga. Tanpa proses berbelit-belitpun sejak tanggal 8 Juli 2022 Bharada E semestinya sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ia yang katanya menembak. Penyelidikan mencari \"tersangka\" lain selain dirinya gagal. Upaya disainer untuk mengolah menjadikan Brigadir J sebagai tersangka pelecehan dan pengancaman nampaknya tidak berhasil. Begitu juga sebagai penembak lebih dulu. Seperti kasus Km 50 awal yang semula didisain untuk menjadikan tersangka 6 anggota laskar FPI yang mengancam dan menembak sehingga terjadi tembak menembak. Akhirnya tersangka itu adalah Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella yang ternyata \"dimanja\" tidak ditahan. Dan berujung pada dilepas dari segala tuntutan hukum. Bebas dengan alasan \"membela diri\". Case closed. Bharada E yang dikawal perwira dan \"dimanja\" akan tetap dibawa ke Pengadilan dan Pengadilan dibuat serius untuk memproses. Hanya jika mengikuti permainan dasainer, maka Bharada E kemudian akan dilepas dari segala tuntutan hukum karena terpaksa membunuh dalam rangka \"membela diri\" lalu iapun keluar menghirup udara bebas. Kalau ini terjadi kasus selesai dan Km 50 terulang. Banyak figur jahat tertolong. Sumpah serapah publik termasuk keluarga korban akan menjadi \"anjing menggongggong\" dan kasus tetap berlalu. Bagaimana dengan bukti bekas penganiayaan ? Sama dengan kasus Km 50 yang juga terjadi penganiayaan. JPU saat itu menuntut di samping pembunuhan (Pasal 338 KUHP) juga penganiayaan (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Tuntutan JPU yang sudah \"murah meriah\" 6 tahun itu berbalas Putusan Hakim \"dilepaskan dari segala tuntutan hukum\" (ontslag van rechtsvervolging). Baik Duren 3 maupun Km 50 memiliki target untuk melindungi orang orang tertentu atau rembetan yang lebih jauh. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ternyata tumpul untuk petinggi dan tajam bagi rendahan. Aktor intelektual tetap tersembunyi dan disembunyikan. Banyak misteri tidak terkuak pada kasus Km 50 termasuk penumpang penting di mobil-mobil tertentu. Akankah kasus Duren 3 ini akan sama persis dengan Km 50 ? Inilah yang dikhawatirkan. Bila ini terjadi maka fungsi dari Divisi Propam Polri dapat dibaca masyarakat bukan untuk memberi saksi atas anggota Polri yang nakal tetapi sebaliknya untuk memberi perlindungan kepada anggota Polri yang melakukan kejahatan. Betapa berbahaya jika hal ini memang terjadi. Jika kasus besar Duren 3 diselesaikan dengan sederhana demi melindungi pejabat tertentu, maka hal itu sama saja dengan melawan kepada instruksi Presiden yang katanya dikawal oleh Menkopolhukam. Perintah dibuka dan benar diabaikan. Artinya jika Presiden diam saja dan kelak hanya mengangguk-anggukan kepala maka ini berarti telah membuat Presiden menjadi terlibat. Kasus Duren 3 di kediaman Kadiv Propam non aktif Irjen Ferdy Sambo adalah kasus kriminal berspektrum luas. Dapat berimbas pada aspek lain termasuk politik. Km 50 yang terulang kembali. Pertanyaannya adakah keduanya memiliki disainer yang sama? Bandung, 4 Agustus 2021
Berpolitik Harus Santai, Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelora sebagai pendatang baru di panggung politik nasional telah menyatakan kesiapannya mengikuti Pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 pada Ahad (7/8) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami sudah menyampaikan kepada KPU bahwa kami akan hadir pada hari Ahad, 7 Agustus yang akan datang. Kami memilih hari Minggu agar suasana lebih santai dan tidak terburu-buru karena macet. Politik juga perlu suasana gembira,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfud Sidik, saat Gelora Talks bertema: Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? Secara daring di Jakarta, Rabu (3/8). Mahfuz menegaskan Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. Hadir pula sebagai narasumber yakni Ratih Sanggarwati, Kabid Perempuan, DPN Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta, serta Dedi Miing Gumelar, Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia. Kabid Perempuan Gelora Indonesia, Ratih Sanggarwati mengutarakan, terpenting menerjemahkan narasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sampai ke masyarakat khususnya, kaum emak-emak. Bagaiamana narasi arah baru Indonesia menjadi menggelora di tengah masyarakat baik dalam tataran pusat hingga emak-emak. “Mengapa mereka (emak-emak) mengeluh, maka perlu arah baru dan memilih Partai Baru yakni Partai Gelora,” ungkap Ratih. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan wilayah DKI Jakarta sebagai area strategis, sehingga butuh cara bagaimana masyarakat dengan mudah mengenal Partai Gelora. Bahkan dirinya tidak menyangka Partai Gelora lahir di tengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Partai baru yang lahir ditengah situasi yang sulit akan membawa berkah. Karena, Partai Gelora sudah tertempa dirinya dalam menghadapi situasi krisis. “Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan.” tuturnya. Menurut Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia, Dedi Gumilar kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. “Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa. Sebenarnya arah baru ini, bukan pemikiran baru, tetapi pemikiran lama yang diajarkan, tetapi praktiknya menyimpang.” pungkasnya. (Lia)