ALL CATEGORY
Sejak Ferdy Sambo Tersangka, Buzzer Rp Diam-Diam Tenggelam
Jakarta, FNN - Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat di kediaman mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terus menjadi sorotan publik. Hampir semua menaruh simpati dan dukungan pada keluarga Brigadir Yoshua dan mengecam jenderal bintang dua itu. Namun begitu, ada satu kelompok yang justru menghilang dan tidak menyinggung Ferdy Sambo, yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan keji itu. Dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Senin (22/8/22) menyebutkan bahwa kelompok itu adalah Buzzer Rp. Sebutan bagi kelompok yang selama ini getol mendukung pemerintah dan diduga dibayar untuk aksinya. Kelompok tersebut juga terkadang menggunakan beragam istilah untuk menyudutkan lawan. Sejauh ini, tekanan masyarakat untuk mengungkap “rekayasa cerita” Sambo terbilang efektif. Setidaknya Sambo berhasil ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yoshua. “Semenjak itu, Buzzer Rp tampak diam dan gerah untuk berkomentar atas kasus ini,” ujar Agi Betha. Agi menyebutkan salah satu Buzzer tersebut adalah Denny Siregar CS. Sejak awal kasus ini muncul di publik, pengacara keluarga Brigadir Yoshua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa ada Buzzer yang menyerangnya dalam menangani kasus tersebut. Namun sekarang, Denny Siregar kena batunya, ribuan fansnya sekarang berbalik menghujatnya.“Buzzer ini mencoba membela Sambo namun sekarang malah dihajar teman-temannya sendiri,” Ungkap Hersubeno. Baru-baru ini, Denny Siregar mengunggah cuitan pendek di akun twitternya @dennysiregar7. Dalam cuitannya Denny Siregar seakan mengajak untuk melupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo. Cuitan tersebut langsung mendapat respon dari salah satu buzzer lain, Niluh Djelantik. Niluh Djelantik turut memberikan teguran pada sebuah unggahan pegiat media sosial Denny Siregar. Dalam pesannya pada Denny Siregar, Niluh Djelantik meminta Denny Siregar apabila tak punya empati, lebih baik diam. Pernyataan Denny Siregar membuat Niluh Djelantik mengingatkannya agar melihat dari sisi keluarga Brigadir Yoshua yang masih membutuhkan dukungan agar penyebab kematian bisa diungkap dan keadilan berjalan.(Lia)
KAMMI Ancam Demo Jika Pemerintah Naikan BBM
Jakarta, FNN - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi demo jika pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengumuman kenaikan harga Pertalite dan solar akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pekan ini. Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Zaky Ahmad Riva’i memperingatkan jika harga BBM naik maka harga diri Presiden akan dipertaruhkan. Sebab, menurut Zaky pengambilan keputusan Presiden akan menunjukkan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap rakyatnya. “Kita nantikan sikap keberpihakan dari Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan ini. Apakah peka dan mendengarkan keluhan dari rakyatnya? Atau sudah tidak peduli lagi dengan rakyatnya sendiri. Karena wacana kenaikan harga BBM tidaklah tepat dilakukan saat ini. Kita sedang berjuang bersama memulihkan perekonomian bangsa akibat pandemic covid-19. Jangan sampai kenaikan BBM ini justru menghambat pemulihan perekonomian. Maka keputusan menaikkan harga BBM atau tidak nantinya akan mempertaruhkan harga diri Presiden Joko Widodo di hadapan rakyatnya sendiri. Jika harga BBM ini terus naik maka maaf harga diri Presiden turun terus,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/8/2022) Zaky juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga BBM jelas akan menimbulkan inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Belakangan harga sembako cenderung tidak stabil. Jika ditambah dengan kenaikan BBM ini akan membuat rakyat semakin menderita. Kami minta pemerintah mempertimbangkan dampak kedepannya jangan sampai rakyat dibebani dengan keputusan ini,” kata Zaky. Sementara itu Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim Bil Haq, juga mengingatkan pemerintah agar tidak main-main soal wacana kenaikan harga BBM Subsidi. “Persoalan BBM ini memang tak kunjung beres. Penyaluran BBM Subsidi yang tak tepat sasaran, aplikasi MyPertamina tidaklah solutif bahkan sebaliknya mempersulit rakyat, karena belum tentu seluruh pengguna pertalite memiliki akses internet dan juga gadget yang memadai. Sekarang akan ditambah lagi dengan wacana kenaikan harga BBM. Tahun lalu 80% pengguna BBM itu jenis pertalite. Jika kenaikan ini terus dipaksakan akan banyak yang terkena dampaknya. Pemerintah harusnya tidak main-main soal BBM bersubsidi karena ini kebutuhan mendasar rakyat kita,\" terangnya. APBN masih surplus untuk menutupi subsidi energi. Alih-alih menaikkan harga BBM jenis Pertalite yang efek dominonya sampai kepada rakyat, pemerintah seharusnya pangkas proyek nasional yang tidak ada manfaat langsung untuk rakyat. \"Kenaikan harga BBM Pertalite, sama saja pemerintah merestui pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Sehingga kami menyerukan kepada kader KAMMI diseluruh daerah untuk bersiap-siap melakukan aksi turun ke jalan. Sikap KAMMI jelas menolak keras wacana kenaikan harga BBM ini”, tegas Ammar. (TG)
Dalam Sidang Paripurna, DPD RI Sepakat Perkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memimpin Sidang Paripurna ke-3 DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Senin (22/8/2022). Dalam sidang yang menetapkan alat kelengkapan (alkel) DPD RI itu, disepakati untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan DPD RI. Penguatan peran dan fungsi DPD RI datang dari jajaran anggota. Seperti dari Senator asal Bali, I Made Mangku Pastika, yang menilai peran dan fungsi DPD RI terlalu kecil. Dalam hal perumusan anggaran, DPD RI sama sekali tidak memiliki peran yang berarti. “Sehingga kita tidak bisa mengoreksi, karena semua sudah ditetapkan tanpa melibatkan peran DPD. Dana perimbangan pusat dan daerah sebesar Rp800 triliun, itu saya kira sangat sedikit. Semestinya Rp1.500 triliun, baru daerah itu bisa berkembang,” kata Mangku Pastika. Namun, DPD tak memiliki peran dan fungsi dalam hal perumusan anggaran sejak awal. Oleh karenanya, Mangku Pastika mengusulkan agar peran dan fungsi DPD RI diperkuat. “Kalau kita mau besar, maka kita juga harus berpikir besar. PURT itu kan sifatnya ad hoc karena hanya panitia. Pun halnya hanya mengurusi rumah tangga internal saja. Mengapa kita tidak buat Badan Anggaran (Banggar) agar kita bisa ikut merumuskan anggaran kepentingan daerah,” tandas Mangku Pastika. Senator asal Aceh, Abdullah Puteh, menyatakan hal senada. Dalam hal perumusan kebijakan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan daerah, amat minim sekali yang menjadi prioritas untuk dibahas. Pada sisi lain, penguatan peran dan fungsi DPD RI mendapat dukungan publik. “Hal itu terungkap dari hasil kunjungan kerja Pak Ketua DPD RI berkeliling Indonesia, publik mendukung penguatan peran dan fungsi DPD RI. Oleh karenanya, hal ini sekiranya perlu dirumuskan, agar bagaimana ke depan peran dan fungsi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dapat terus diperkuat,” katanya. Senator asal Maluku, Anna Latuconsina, berharap Rapat Koordinasi (Rakor) antara Presiden dan DPD RI dapat dihidupkan kembali. “Di periode lalu kita punya yang namanya Rakor antara Presiden dan DPD RI agar persoalan di daerah mendapat atensi langsung dari pemerintah. Saya meminta kepada pimpinan agar hal ini dapat dilakukan kembali,” kata Anna. Pimpinan Sidang, Nono Sampono, sependapat dengan hal tersebut. Seluruh aspirasi dari anggota akan ditampung dan diperjuangkan agar bagaimana peran dan fungsi DPD RI dapat terus dimaksimalkan. “Kita tentu sependapat bagaimana peran dan fungsi ini dapat diperkuat. Kita tampung aspirasi, usulan dan pendapatnya, untuk dapat dirumuskan penguatan peran dan fungsi kita sebagai wakil rakyat di daerah,\" kata Nono. Hal senada diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, termasuk di dalamnya memperkuat peran dan fungsi DPD RI. “Upaya-upaya itu terus kita lakukan agar DPD RI ini memiliki peran dan fungsi yang cukup kuat, tak hanya sebagai penampung aspirasi dan pengawasan belaka. Tetapi bagaimana agar DPD RI ini dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa ke depan,” tutur LaNyalla. “Sebagai wakil daerah, DPD RI harus berpikir next generation, bukan next election. Mari kita resonansikan peta jalan untuk memperbaiki bangsa ini, agar perjalanan arah bangsa kita kembali kepada seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. (mth/*)
Anies - Puan di Atas Angin, Cegat Muncul Calon Tunggal
Politik adalah seni dari semua kemungkinan, bisa saja semua berubah secara mendadak. Kekuatan oligargi sangat besar untuk mengendalikan partai politik di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih FOTO bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (AB) saat ajang Formula E Jakarta (4 Juni 2022), bukan foto hanya sekedar hobi selfie. Tetapi memiliki muatan politik penuh makna. Arah foto menuju ke AB dan mengesampingkan wajah Presiden Joko Widodo itu merupakan langkah berani Puan untuk meninggalkan dan mengabaikan Jokowi. Di bagian terpisah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto buru-buru memberi komentarnya, makna dari foto bersama tersebut mengatakan: “foto bersama antara Puan Maharani dengan Anies Baswedan sudah menjadi kecenderungan di masyarakat – itu suatu hal yang baik. Foto selfie bersama itu tampilannya suatu yang cukup baik,” katanya, di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ahad (5/6/2022). Berkali-kali dari markas Tengku Umar mengeluarkan nada sejuk bahwa Puan dan Anies tidak ada masalah, dalam ruang sama menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Sebelumnya Ketum NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Rabu (1/6/2022) dan dilanjutkan lobi dengan Presiden Jokowi tentang Capres 2024. Lobi basa-basi ini tampaknya memberitahu dan seolah-olah minta pendapat Jokowi pasangan Capres 2024. Saat itu Surya ditengarai hanya penjajagan pandangan politik Jokowi tentang formasi Capres 2024. Lobi tersebut ditangkap sinyalnya oleh Megawati. Surya Paloh harus dalam mitra kendalinya, bukan dikendalikan oleh Presiden atau Ketum Partai lain. Serangan Mega dilancarkan melalui forum Rakernas PDIP yang waktunya sudah sangat dekat pada 21 Juni 2022. Hanya dalam rentang waktu hanya 17 hari dari foto Puan dan Anies dengan Rakernas PDIP. Benar terjadi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia. Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer. Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik jika dibandingkan koalisi. Hal ini disampaikan di hadapan Presiden Jokowi yang menghadiri acara Rakernas PDIP, Selasa (21/6/2022). Pidato Megawati tentang tidak ada sebutan koalisi di Indonesia itu memiliki makna politik menghentikan laju Ganjar Pranowo, melepas Prabowo Subianto dan memberitahu pada Jokowi jangan campur tangan soal Capres 2024 saat bersamaan memberi ruang politik Anies dan Puan. Lobi politik terus bergerak terpantau melalui media sosial Puan bertemu Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022), Puan tiba pada pukul 11.00 WIB. Terlihat Puan mengenakan baju serba hitam. Puan didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto. Selain itu beberapa kader PDIP lainnya terlihat mengawal. Rentetan dari beberapa lobi politik yang bisa terlacak pasti didahului lobi politik senyap untuk memperlancar prosesnya. Bisa dibaca bahwa Surya Paloh yang sudah berkawan (koalisi) dengan Partai Demokrat dan PKS, dugaan kuat menerima mandat memperluas kerjasama dengan parpol lainnya, termasuk mendekati PDIP secara terhormat. Lobi Surya direspon positif oleh pihak PDIP. Bahkan Puan sampai mengatakan bahwa Surya Paloh adalah Pakdenya (saudara tuanya). Rekayasa politik tersebut adalah untuk memuluskan formasi Anies Baswedan dan Puan Maharani. Proses ini pasti membawa korban politik lanjutan. Sangat mungkin akan menimbulkan reaksi oligarki untuk mencegatnya, apabila tidak dalam kendalinya. Ganjar Pranowo harus berhenti dari niatnya ingin maju Capres, kecuali nekad ada dukungan dari partai di luar PDIP dan masih diperlukan oleh oligarki, walaupun peluang ini sangat kecil. Prabowo sendiri kini dalam kesulitan yang nyata, walaupun terus mencoba menggunakan Jokowi sebagai jembatan lobinya, bisa jadi salah sasaran karena Jokowi sudah jadi kartu mati. Sekalipun masih ada hubungan dengan Oligarki, koalisi dengan PKB sangat rawan dan sangat rentan, lemah kalau nekad koalisi tersebut tetap akan dipakai Prabowo Subianto. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pasti pecah, besar kemungkinannya PPP akan berbalik mengikuti kerjasama partai PDIP, Nasdem, dan Demokrat serta PKS. Sementara Golkar dan PAN akan dihadapkan pada pilihan menyerah atau bergabung dengan Prabowo atau partai politik besar bersama PDIP dkk. Politik adalah seni dari semua kemungkinan, bisa saja semua berubah secara mendadak. Kekuatan oligargi sangat besar untuk mengendalikan partai politik di Indonesia. Dari gerak lobi-lobi partai politik tersebut yang harus dijaga, jangan sampai ada calon tunggal. Itu jebakan oligarki sehingga Pilpres bisa ditunda dan akan muncul perpanjangan masa jabatan Presiden. (*)
Rektor Koruptor dan Kegagalan Revolusi Mental
Kegagalan Revolusi Mental Jokowi perlu ditindaklanjuti dengan adanya sebuah upaya baru dalam memperbaiki mentalitas bangsa yang sedang terpuruk ini. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle REKTOR Universitas Lampung, Professor Karomani, juga petinggi organisasi keagamaan tertentu, ditangkap KPK beberapa hari lalu, karena menjual \"kursi masuk\" mahasiswa melalui jalur mandiri seharga Rp 100-350 juta per calon mahasiswa. Professor tersebut terkenal juga selama ini sebagai tokoh Forum Rektor yang mempropagandakan kampus bebas dari radikalisme. Karena, menurutnya, radikalisme adalah ancaman yang saat ini paling membahayakan di dalam lingkungan kampus. Kita harus mengapresiasi KPK untuk penangkapan ini. Meski nilai rupiahnya tidak seperti kasus APENG yang bernilai triliunan maupun ketika kita kecewa KPK tidak berani atau tidak siap melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan KKN anak Jokowi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun. Kenapa perlu diapresiasi? Karena penangkapan kaum Professor dari sebuah universitas yang dibiayai negara ini, merupakan simbolis penanganan kasus hancurnya moralitas bangsa kita. Alasan lainnya, sebagai pendukung militan Jokowi, Professor ini harusnya dapat merupakan \"banchmark\" keberhasilan atau kegagalan Revolusi Mental Jokowi. Universitas dan Suksesnya Sebuah Bangsa Universitas sepanjang sejarah dipercaya sebagai pusat peradaban manusia. Baik ketika dahulu kala namanya Academy di era Plato, di Athena, Yunani atau Madrasah, di jaman Al Ghazali yang mengajar di Baghdad, semuanya dimaksudkan untuk memproduksi manusia cerdas, berintegritas, dan juga memuliakan tujuan kehidupan. Perdebatan dan riset tentang demokrasi, hak-hak manusia, dan sistem pemerintahan, tentang alam semesta serta penemuan sains dan teknologi menjadi kekayaan universitas, sehingga ia dipercaya untuk mendidik manusia menjadi manusia sejati. Universitas juga dipercaya oleh sebuah bangsa untuk menjadi referensi nilai bagi pembangunan bangsa tersebut. Misalnya, universitas selalu diminta oleh negara dalam memproduksi atau mengevaluasi sebuah undang-undang. Sebab, tanpa kehadiran kaum cendikiawan dalam hadirnya sebuah produk hukum, moralitas hukum tersebut masih dapat dipertanyakan. Begitu juga ketika negara membutuhkan riset yang sangat serius untuk sebuah produk strategis, seperti energi nuklir dan lainnya. Kesuksesan sebuah bangsa seringkali diukur dengan suksesnya universitas di negara tersebut. Atau setidaknya kita bisa melihat korelasi kesuksesan sebuah bangsa dengan majunya universitas di negara itu. Sebuah kondisi paralel. Negara yang mempunyai banyak universitas dalam ranking tinggi global umumnya negara maju, sebaliknya juga terjadi. Indonesia dibandingkan Malaysia, apalagi Singapura, mempunyai universitas yang ranking-nya jauh lebih rendah, paralel dengan negaranya yang lebih tertinggal. Dengan demikian, sangatlah wajar jika universitas menjadi tumpuan harapan manusia, keluarga dan juga sebuah bangsa. Sehingga, jika universitas itu terlihat gagal menjalankan misinya, kekecewaan besarpun akan datang. Rektor Koruptor, Mengapa? Korupsi yang dilakukan rektor UNILA ini adalah jenis yang paling sadis. Korupsi yang lebih rendah kebiadabannya bisa terjadi pada korupsi dalam pengadaan barang. Karena umumnya jejaring atau broker kekuasaan memang membuat keadaan terpaksa seseorang pejabat publik harus korupsi. Beberapa universitas swasta kaya bisa memiliki peralatan laboratorium yang canggih dibandingkan universitas negeri, karena kesulitan pejabat publik berhadapan dengan calo-calo projek. Padahal negara sudah mengalokasikan dana untuk itu. Namun, mengkorupsi dengan model rektor Universitas Lampung ini, yakni meminta uang kepada calon mahasiswa, telah menghancurkan prinsip-prinsip keutamaan moral, menghancurkan kepercayaan diri dari mahasiswa untuk menjadi SDM handal dikemudian hari dan merusak reputasi universitas itu sendiri. Program penerimaan mahasiswa mandiri sebenarnya mempunyai banyak manfaat. Pertama, pihak universitas tidak terjebak pada penyeragaman tersentralisasi, seperti era Sipenmaru tahun 1980 an. Kedua, universitas memberikan kesempatan kedua kepada calon mahasiswa yang gagal dalam saringan pertama. Dalam kesempatan kedua secara teoritis diharapkan mampu memberikan penyempurnaan pada kemungkinan kegagalan sistem penerimaan disaringan pertama. Misalnya, ada saja calon mahasiswa genius yang terhalang masuk pada saringan pertama. Bagiamana dengan biaya jalur mandiri? Sebenarnya, ketika kampus kesulitan mencari pembiayaan dari negara maupun upaya kampus untuk menambah kemampuan pembiayaan sendiri, wajar saja saringan ala jalur mandiri itu dikaitkan dengan sumbangan calon mahasiswa. Namun, tentu saja itu bukan suatu syarat mutlak. Syarat mutlaknya adalah kemampuan akademik dan IQ sang calon tersebut. Dan uang yang diperoleh tentu saja untuk universitas, bukan pribadi rektor dan kawan-kawannya. Lalu kenapa rektor ini korupsi? Hal ini tentu merupakan kerusakan mental. Pertama, di lingkungan universitas negeri, di bawah jajaran Kemendikbud, belum terdengar kabar adanya biaya suksesi yang mahal untuk menjadi rektor. Model biaya mahal umumnya terjadi untuk kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tapi, ini juga mungkin mulai berubah? Kedua, seorang rektor dan sebagai professor, seharusnya dia sudah hidup lebih dari cukup. Bahkan, seorang Professor masih mendapatkan tunjangan negara sampai usia tua. Lalu apa motivasi rektor koruptor? Ini perlu penyelidikan serius, bisa jadi karena rektor ini korban projek Revolusi Mental? Gagalnya Revolusi Mental Presiden Joko Widodo membawa ide, semangat dan api \"Revolusi Mental\" ketika kampanye menjadi presiden. Menurut situs pemerintah, \"Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.\" (Kominfo.go.id). Dan, \"Revolusi mental Jokowi ditandai dengan prinsip integritas, etos kerja dan gotong royong.\" (situs Kemendikbud). Pemerintah mengalokasikan biaya untuk ide ini terwujud, khususnya dalam pelatihan pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang diberikan kepada aparatur negara. Penangkapan Rektor UNILA yang menjijikkan ini telah menunjukkan adanya kegagalan Revolusi Mental dalam dunia pendidikan. Ini memang baru sebuah indikator. Namun, indikator ini sangat penting mengingat keterlibatan rektor dan pimpinan universitas perguruan tinggi negeri dengan model korupsi yang biadab. Apalagi rektor tersebut petinggi organisasi keagamaan dan promotor utama anti radikalisme di kampus. Bisa jadi, modus korupsi penerimaan mahasiswa baru ini sudah berkembang lama dan terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri lainnya. Ade Armando, misalnya, pernah mengatakan bahwa mahasiswa di kampusnya mengajar, banyak yang berbayar alias diterima masuk karena uang, bukan IQ dan kapasitas. Lalu bagaimana nasib Revolusi Mental ini? Setelah 8 tahun Jokowi presiden? Kasus penangkapan Rektor Koruptor ini bukanlah satu-satunya indikasi kegagalan Revolusi Mental. Kita melihat sebelumnya kasus Ferdy Sambo, Penegak Hukumnya Penegak Hukum alias Provos dari institusi utama penegakan hukum pun telah menunjukkan kegagalan Revolusi Mental ala Jokowi. Belum lagi banyaknya deretan kasus-kasus korupsi dan moralitas kekuasaan saat ini. Untu itu maka kita melihat Revolusi Mental ala Jokowi sudah gagal. Lalu, What\'s Next? Kegagalan Revolusi Mental Jokowi perlu ditindaklanjuti dengan adanya sebuah upaya baru dalam memperbaiki mentalitas bangsa yang sedang terpuruk ini. Apakah melalui konsep Revolusi Akhlak ala Habib Rizieq diperlukan ke depan? Kita harus kaji. Tapi, setidaknya sudah saatnya kita mengatakan, bubarkan Revolusi Mental ala Jokowi! (*)
Ternyata Ada Kakak Asuh yang Lebih Berkuasa di Belakang Ferdy Sambo
Jakarta, FNN – Isu kekuasaan Irjen Ferdy Sambo dalam grafik ‘Kaisar Sambo dan Konsorsium 303’ belakangan ini masih menjadi perbincangan hangat dan semakin memperlihatkan kuatnya kekuasaan mantan Kadiv Propam Polri ini. Terkait hal ini, wartawan senior FNN Hersubeno Arief memberikan tanggapan dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (21/8/22). “Kita bisa membayangkan betapa besarnya kekuasaan Ferdy Sambo, sekaligus menunjukkan luasnya pengaruh dia,” kata Hersubeno. Hal itu juga diakui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang menyebut bahwa Ferdy Sambo sangat berkuasa di Mabes. “Bintang dua rasa Bintang lima,” kata Mahfud MD. Sejauh ini publik menilai bahwa kuatnya kekuasaan Ferdy Sambo di Polri karena dukungan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Karena alasan kedekatan dengan Listyo Sigit Prabowo pula yang diduga mempengaruhi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hersubeno menilai, dengan penetapan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yoshua, Kapolri sudah tidak punya hubungan hierarki dengan Ferdy Sambo. Lebih lanjut, Hersubeno menyebut berdasarkan pernyataan penasihat Kapolri bidang Politik dan Keamanan, Prof. Muradi, bahwa Ferdy Sambo mempunyai geng di dalam tubuh Polri yang cukup berpengaruh. Geng Ferdy Sambo ini pula yang sempat mengusik pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. “Di atas Ferdy Sambo masih ada yang lebih berkuasa, yang disebut dengan kakak asuh,” ujarnya. Namun sayangnya Prof Muradi tidak menjelaskan sosok kakak asuh Ferdy Sambo secara detail, namun yang jelas sosok tersebutlah yang memimpin dan mengorganisir faksi ini. Prof Muradi menyebut sosok kakak asuh ini juga berperan penting dalam karir Ferdy Sambo yang mendadak melejit dan sukses menjadi bintang dua termuda di Polri. Pada 2019 Ferdy sambo mendapat pangkat bintang satu, hanya selang setahun dia sukses merengkuh bintang dua dengan pangkat Irjen. Sehingga Hersubeno menilai apabila Timsus bisa membuktikan keterlibatan kakak asuh maka penyelidikan terhadap Ferdy Sambo akan semakin mudah. Pasalnya hingga kini masih terasa tarik-menarik dalam penyelidikan kasus Ferdy Sambo. (Lia)
Eh Copot, Eh Copot-Copot
Seperti kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang ikan busuk itu dari kepala, bongkar-pasang dalam institusi Polri atau segera mengganti Jokowi? Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI MESKI Irjen Ferdy Sambo disinyalir sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua, namun kasusnya kian kemari menyeret banyak petinggi Polri dan lingkaran kekuasaan Istana. Bukan hanya menguak kejahatan berjamaah, ramai berkembang kabar kecenderungan pengaruh oligarki yang menguasai institusi Polri. Ada keterlibatan banyak pihak yang menandakan kerusakan sistem selain sekedar perilaku oknum ditubuh Korps Bhayangkara. Pembunuhan yang mengakhiri penyiksaan seorang polisi oleh pimpinannya, seperti menjadi bom atom bagi kalangan internal Kepolisian. Bukan hanya menodai Tri Brata dan Eka Prasetya bagi keluarga besar Polri. Kejahatan multidimensi itu, seketika semakin menghancurkan kepercayaan rakyat kepada lembaga penegakan hukum tersebut. Kematian dengan didahului penyiksaan yang menyemburkan bau amis korupsi, perselingkuhan, dan disorientasi seksual, juga beraroma bekingan bisnis perjudian online, pelacuran dan traficking, penyelundupan, ijin pertambangan ilegal serta pelbagai usaha haram lainnya. Menghasilkan kinerja jeblok yang menyelimuti kejahatan di dalamnya, menjadikan publik menempatkan Polri sebagai tersangka institusi negara paling buruk di republik ini. Polri semakin terdegradasi seiring-sejalan dengan kekuasaan rezim Jokowi selama hampir dua periode. Dengan kewenangan tak terbatas meliputi ipolesosbudhankam, Polri justru menjadi institusi yang \"over power\" dan \"super body\". Bukan hanya bergeser dari alat negara menjadi alat kekuasaan, Polri juga berangsur-angsur menjelma menjadi satu kedinasan yang terkesan korup, represif dan cenderung menjadi musuh publik. Polri dan Jokowi seolah-olah menjadi pasangan sejoli, telah menghadirkan persekongkolan anti demokrasi bak tirani, yang membawa kehidupan rakyat pada jurang penderitaan dan tanpa pemerintahan serta menuju negara gagal. Tak cukup sekedar copot-mencopot beberapa pejabatnya, tak cukup sekedar mereformasi lembaganya. Tragedi Polri menjadi contoh dari kehancuran sistem dan kerusakan mental aparat hampir di semua institusi negara. Rakyat Indonesia hanya punya dua punya pilihan, menikmati ilusi reformasi atau berani revolusi. Seperti kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang ikan busuk itu dari kepala, bongkar-pasang dalam institusi Polri atau segera mengganti Jokowi? Munjul-Cibubur, 22 Agustus 2022. (*)
Rekap Data Pengeluaran Negara Selama 77 Tahun Merdeka, Faisal Basri: Kebanyakan Beban yang Tidak Ada Urusannya dengan Rakyat
Jakarta, FNN – Usia kemerdekaan NKRI sudah menginjak 77 tahun, namun nampaknya negara belum bisa memberikan kabar baik terkait kesejahteraan masyarakat. Bagaiamana tidak, tingkat pengaliran dana yang seharusnya diberikan untuk kepentingan masyarakat belum juga dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditunjukan oleh salah satu narasumber lewat rekap data belanja pemerintah pusat yang selama 2 periode terakhir. Ekonom Faisal Basri menjelaskan, berdasarkan rekap data belanja pemerintah pusat tahun 2014-2023, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam 2 periode hanya mencapai 35,1%. Sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%. Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja yang paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga dengan total mecapai 230,8%. “Nah kalau kita gabung semua, belanja pemerintah pusat ini paling banyak naiknya paling tajam itu untuk bayar bunga,” ujarnya dalam diskusi publik berjudul “Merdeka, Kok APBN 3000 T?” pada Jum’at, 19 Agustus 2022. Faisal Basri juga menambahkan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan dibanggakan karena kenaikan aliran dana dilakukan untuk pembayaran beban bunga, bukan untuk rakyat. “Jadi kalau pemerintah mengatakan, wah ini sejarah untuk pertama kalinya pengeluaran menembus 3000 triliun. Ndak bisa dibanggakan itu, naiknya bukan untuk rakyat, tapi naiknya karena beban bunganya naik tajam dari tahun 2014,” ujarnya. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tahun 2014 ini menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini seakan tidak berpihak kepada rakyat dalam hal pengaliran dana karena banyaknya beban yang sudah terlanjur ditanggung. “Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban, karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB-nya,” ujarnya. Terkait pengalokasian dana yang tidak optimal tersebut, Faisal Basri sangat mengharapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan peran legislatifnya sebagai pengawas pemerintah, agar dana yang dialokasikan bisa optimal dan tepat sasaran. “Jadi menurut saya, DPR seharusnya menjalankan fungsi, salah satu fungsi utamanya, yakni anggaran ini ya. Satu sen pun uang keluar dari pemerintah harus disetujui oleh anggota dewan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota dewan. Nah, jadi tidak bisa suka-suka,” ujarnya. Acara ini disiarkan langsung pada kanal Youtube PKS TV, Rasil TV Jaktim dan Radio Rasil AM 720 pada Jum’at, 19 Agustus 2022 mulai pukul 20.00-22.00. (hab)
Menteri Sandi Tantang Embargo USA
Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan LEWAT Instagram dan video Menteri Sandiaga Uno menuturkan sikapnya tentang kemungkinan Indonesia kena embargo USA jika impor minyak Rusia. Itu tidak kenapa-napa, menurut Sandi: 1. India import minyak Rusia. 2. Harga dibanting jadi lebih murah 30% dari harga pasar dunia. Kalau akibatnya kita diembargo USA? Kita tidak kenapa-napa juga, paling-paling kita tak santap jajanan Mc Donald. Pernyataan Sandi banyak dikutip media sosial, dan tentu sampai ke sasaran yang ditujunya. Karena terkesan menantang-nantang, seharusnya ini tak perlu dilakukan Sandi. Sandi harus beri penjelasan bagaimana kualitas minyak Rusia. Kalau itu lebih murah 30% dari pasar dunia. Kalau bisa beli murah kenapa harga jual ke rakyat mau dinaikan. Kapal angkut Indonesia beberapa bulan lalu gagal angkut minyak ke negara lain dari Rusia. Sandi apa sudah pikirkan faktor keamanan? Publik berhak tahu posisi pemerintah kini terhadap USA, apalagi bermusuhan? Sandi nantang-nantang diembargo USA, apakah itu sikap resmi pemerintah? Saya berada di Iraq ketika negara ini diembargo. Kita sedang hidup susah, jangan dong menantang-nantang. Katanya mau jadi juru damai. Masih ingat \'kan? Saya yakin Sandi, yang saya kenal pribadi, lain kali dapat bersikap lebih matang dan bicara lebih arif lagi. Dan sebagai mahasiswa yang pernah studi di USA, mestinya Sandi tahu bahwa tidak sesederhana itu menilai Amerika. Wal akhir saya ingin berbagi pengalaman, hidup dalam embargo itu sulit dilalui. Ini saya alami sendiri di Iraq. Janganlah berbicara seasyik diri sendiri karena yang pikul risiko rakyat dan terutama generasi mendatang. (Rsaidi)
Jangan “Cover Up” Kasus Pembunuhan Letkol Mubin
Kiranya jangan ada cover up dalam kasus ini. Sudah terlalu banyak mafia yang merambah ke segala arah. Ada mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia kepolisian, mafia pengadilan, ataupun mafia politik di ruang parlemen. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBUNUHAN sadis Letkol Purn Muhammad Mubin, mantan Dandim yang bekerja sebagai sopir, oleh Henry Hernando sudah menjadi perhatian publik. Kemarin ratusan Purnawirawan TNI menggeruduk Polsek Lembang, Bandung Barat, dan mempertanyakan serius kasus ini. Kapolres Cimahi yang hadir dalam acara tersebut turut menjelaskan, meski oleh perwakilan peserta dialog penjelasan tersebut dinilai setengah hati dan belum terbuka. Unjuk rasa keprihatinan para purnawirawan bersama Ormas dan elemen masyarakat ke Sektor Kepolisian dan juga melihat TKP adalah wujud dari sikap Purnawirawan TNI untuk mendesak pihak-pihak yang berwenang agar mengusut peristiwa ini dengan sebenar-benarnya. Jangan ada cover up atau menutup-nutupi. Di tingkat pemeriksaan Polda terkuak fakta bahwa tersangka maupun saksi melakukan kebohongan. Menurut tersangka dan saksi, korban telah meludahi sehingga terjadi pertengkaran. Padahal faktanya, hal itu sama sekali tidak terjadi. Henry langsung menyerang dan nenusukkan pisau berulang-ulang ke leher, dada, dan perut korban. Serangan itu menyebabkan tewasnya korban. Di tingkat Polsek Lembang dan Polres Cimahi tersangka hanya dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Akan tetapi di tingkat Polda justru tersangka diduga melakukan pembunuhan dengan terencana sehingga dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 338 KUHP. Hal ini tentu menjadi menarik. Di samping itu permasalahan tidak cukup dengan bermain pada pasal-pasal yang dituduhkan, akan tetapi publik ingin mengetahui motif dari terjadinya pembunuhan yang direncanakan tersebut. Sekedar kesal karena kendaraan yang diparkir di depan toko gudangnya atau sebab lain? Pembunuhan sadis seorang sopir mobil pick up yang ternyata seorang Letkol Purnawirawan TNI dan mantan Dandim oleh pengusaha keturunan ini harus diusut secara terbuka dan transparan. Ada rasa keadilan masyarakat yang terusik. Tahukah Henry Hernando bahwa yang ia rencanakan untuk dibunuh itu adalah seorang Purnawirawan perwira TNI? Bila ia mengetahui, maka ini adalah serangan pada institusi. Keberanian atau kenekadan yang dilakukan tentu berdasar. Apakah karena merasa ada becking atau kekuatan relasi yang diharapkan dapat meringankan sanksi hukum atas perbuatannya? Bila ia tidak mengetahui dan menganggap sang sopir hanya rakyat jelata, maka inipun adalah pelecehan berdasar strata sosial. Ini arogansi khas pengusaha keturunan yang sering merendahkan warga pribumi. Bahwa kita tidak boleh menyinggung persoalan etnis mungkin benar, akan tetapi faktor etnis sering menjadi fakta atas perilaku diskriminatif. Apalagi jika sang etnis itu menganggap uang dapat menyelesaikan segalanya. Kesenjangan sosial adalah persoalan bangsa yang utama. Kemewahan dan arogansi menjadi ciri strata tertentu, sementara strata lain hidup dalam keadaan serba sulit dan mengais-ngais. Kecemburuan sosial dapat menjadi dendam yang terpendam dan dapat berkulminasi menjadi potensi konflik yang mengejutkan. Kasus pembunuhan Letkol TNI Purn Muhammad Mubin adalah gunung es persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan kita di era kemerdekaan. Dan tentu saja di rezim ini. Karenanya kasus Lembang ini bukanlah masalah kecil tetapi besar atau sangat besar. Ada persoalan fundamental di sana. Kiranya jangan ada cover up dalam kasus ini. Sudah terlalu banyak mafia yang merambah ke segala arah. Ada mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia kepolisian, mafia pengadilan, ataupun mafia politik di ruang parlemen. Ayo buka dan buktikan bahwa kekerasan tidak bisa ditoleransi apalagi atas dasar arogansi. Waspadai perambahan dari Sambo ke Hernando. Sama-sama berangkat dari kebohongan. Bandung, 22 Agustus 2022. (*)
POPULER
