ALL CATEGORY
Rupiah Masih Melemah Dipicu Pernyataan Hawkish Pejabat Fed
Jakarta, FNN – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup melemah dipicu pernyataan hawkish pejabat bank sentral Amerika Serikat The Fed.Rupiah ditutup melemah 21 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.933 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.912 per dolar AS.\"Pelemahan rupiah lebih ke faktor eksternal. USD masih menguat dari statement hawkish The Fed beberapa waktu lalu,\" kata analis DCFX Futures Lukman Leong saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Beberapa waktu lalu, muncul pernyataan yang dipandang cenderung hawkish dari trio pejabat The Federal Reserve.Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan bahwa masih ada jalan untuk mencapai kebijakan moneter yang lebih ketat. Dia mengatakan bahwa masih ingin suku bunga mencapai 3,75 persen hingga 4 persen pada tahun ini.Selain Bullard, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Richmond Thomas Barkins juga bergabung dengan pesan yang cenderung hawkish.\"Tensi China-AS juga ikut memberikan sentimen negatif pada rupiah,\" ujar Lukman.Kunjungan berisiko Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan diawasi ketat oleh Beijing. Pelosi pada Rabu (3/8) bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Taipei, di mana dia berkomitmen untuk mendukung peningkatan kerja sama ekonomi dengan wilayah tersebut.Dari domestik, lanjut Lukman, pelaku pasar dinilai sebaiknya mengantisipasi data cadangan devisa dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2022 Indonesia pada Jumat (5/9) besok.\"Terutamanya apabila pertumbuhan ekonomi tahunan masih berhasil bertahan di atas 5 persen, hal ini akan menahan rupiah dari penurunan lebih lanjut. Namun tentunya pasar masih menantikan data tenaga kerja AS Non Farm Payroll malamnya,\" kata Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.904 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.900 per dolar AS hingga Rp14.939 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis melemah ke posisi Rp14.929 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.917 per dolar AS. (mth/Antara)
Airlangga: Konsumsi dan Manufaktur Naik Dorong Pertumbuhan Kuartal II
Jakarta, FNN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 akan melebihi 5,0 persen, antara lain karena peningkatan konsumsi masyarakat dan membaiknya kinerja industri manufaktur.“Besok Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan pertumbuhan di kuartal II, tapi pemerintah dengan indeks keyakinan konsumen juga baik, dan PMI (Purchasing Managers Index) di 51,3, kami optimis angka (pertumbuhan ekonomi) di atas 5 persen,” kata Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Adapun pada kuartal I-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen (year on year).Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas laju inflasi tahunan per Juli 2022 yang sebesar 4,9 persen (year on year/yoy). Ia mengakui inflasi menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.Namun, kata dia, dalam waktu yang tidak lama lagi, harga sejumlah komoditas akan turun, seperti untuk komoditas minyak goreng.“Walaupun kita lihat harga tepung terigu akan turun di kuartal 1 tahun depan. Kemudian beberapa komoditas relatif sudah turun termasuk minyak goreng,” ujarnya.Di tahun ini, Airlangga meyakini daya beli masyarakat akan terjaga dengan bantalan subsidi yang dianggarkan pemerintah. Besaran subsidi di APBN 2022, menurut Airlangga, masih mencukupi untuk menjadi bagian Jaring Pengaman Sosial.Selain melakukan intervensi dengan memberikan subsidi, Airlangga mengatakan pemerintah pusat dan daerah serta Tim Pengendali Inflasi akan terus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar agar tidak mengerek signifikan inflasi.“Tentunya yang menaikkan inflasi adalah komoditas pangan dan energi, dan sampai sekarang kan pemerintah masih mempertahankan daya beli untuk komoditas tersebut. Indonesia tidak melakukan pass through harga, berbeda dengan negara lain,” ujarnya. (mth/Antara)
Mendag: Minyak Goreng Curah di Empat Pulau Besar Sudah Rp14 Ribu
Jakarta, FNN – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan harga minyak goreng curah di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan sudah menurun menjadi Rp14 ribu per liter.Namun, diakui Zulkifli, di Pulau Papua dan Maluku, memang masih terdapat harga minyak goreng curah melebihi Rp14 ribu per liter.“Perintah Presiden waktu saya jadi menteri dua bulan minyak curah, minyak kemasan sederhana Rp14.000. Alhamdulillah dua minggu sudah Rp14.000 di Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan,\" ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Untuk di Papua dan Maluku, Zulkifli mengatakan akan terdapat pengiriman hingga 1.000 ton. Saat ini di Maluku dan Papua, harga minyak goreng curah bisa mencapai Rp17 ribu per liter.\"Sekarang Rp17 ribu di Maluku, Papua. Dua minggu lagi, kalau masuk kita banjiri barang-barang itu, karena di Papua tidak bisa curah. Nah kemasannya baru jadi kemasan sederhana. Kalau curah kan bawanya susah,\" katanya.Selain soal harga minyak goreng, Zulkifli juga melaporkan kondisi terakhir harga tandan buah segar (TBS) kepada Presiden Jokowi. Sebab pada dua pekan lalu Presiden meminta agar harga TBS bisa dinaikkan di atas Rp2.000 per kilogram (kg).\"Hari ini sebagian sudah di atas Rp2.000 (per kg), sebagian masih Rp 1.700. Saya sudah janji dua minggu lagi TBS bisa di atas Rp 2.000,\" katanya.Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan akan meneruskan penerapan sejumlah strategi, yakni menunda kenaikan pungutan ekspor sebesar 200 Dolar AS. Dengan demikian, harga TBS bisa naik Rp600 per kg.Kedua, pemerintah mengurangi pajak sebesar 230 dolar AS sehingga harga TBS kembali naik sebesar Rp630 per kg.\"Artinya harga TBS itu sekurang-kurangnya Rp1.230 ditambah Rp1.250 sama dengan Rp2.480,” katanya.\"Nah sekarang di Riau sudah Rp2.100, di Jambi masih Rp1.700-an. Satu minggu, dua minggu ke depan sudah di atas Rp2.000 sudah rata-rata,\" Zulkifli menambahkan. (mth/Antara)
LPSK Tegaskan Bharada E Bisa Dilindungi Asal Jadi Justice Collaborator
Jakarta, FNN – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J masih bisa dilindungi instansi itu asalkan bersedia menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.\"Kalau ditetapkan sebagai tersangka, LPSK tidak ada kewenangan lagi memberikan perlindungan kecuali yang bersangkutan bersedia menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kasus,\" kata Ketua LPSK, Hasto A Suroyo, saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Ia menyinggung berdasarkan pasal yang dikenakan kepada Bharada E yakni pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, maka hal itu bisa menjadi peluang bagi Bharada E sebagai terlindung LPSK.Akan tetapi, ujar dia, hal itu tetap kembali kepada yang bersangkutan apakah bersedia atau sebaliknya menjadi justice collaborator dalam mengungkap kematian Brigadir J.Ia mengingatkan tersangka yang ingin mendapatkan perlindungan dan bersedia menjadi justice collaborator, maka harus memenuhi persyaratan dari lembaga itu.\"Pertama, dia bukan pelaku utama. Dia harus bekerja sama dan mengungkapkan peristiwa yang dia ikut terlibat itu,\" jelas Suroyo.Pascapenetapan tersangka, dia mengaku Bharada E hingga kini belum berkoordinasi dengan lembaga itu apakah bersedia atau tidak menjadi justice collaborator.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Andi R Djajadi, mengatakan Bharada E ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J.Dari hasil pemeriksaan 42 saksi, saksi ahli, uji balistik, forensik dan kedokteran forensik termasuk penyitaan barang bukti sudah cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan turut serta. (mth/Antara)
Ferdy Sambo: Saya Beri Keterangan Apa yang Dilihat dan Ketahui
Jakarta, FNN – Irjen Pol. Ferdy Sambo usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua dengan tersangka Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Kamis petang, menyatakan dirinya telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dia lihat dan ketahui. Jenderal bintang dua itu menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, mulai 09.55 dan keluar dari Gedung Bareskrim pada pukul 17.15 WIB. \"Hari ini saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren Tiga,\" kata Sambo. Sambo tidak banyak menjelaskan terkait dengan pemeriksaannya. Ia mengajak semua pihak untuk mempercayakan penyidik Polri mengungkap kasus yang terjadi di rumahnya secara terang-benderang. \"Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang menjelaskan secara terang benderang,\" kata Sambo. Irjen Pol. Ferdy Sambo memenuhi panggilan penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua oleh Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Mengenakan seragam Polri, Ferdy Sambo tiba di lobi Gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 WIB, dengan pengawalan ketat anggota polisi. Kepada wartawan yang telah menunggu kedatangannya di Bareskrim, Ferdy Sambo mengaku sudah empat kali menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan baku tembak di rumahnya. \"Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan pada hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, sekarang yang keempat di Bareskrim Polri,\" kata Ferdy. Untuk pertama kalinya jenderal bintang dua itu muncul di hadapan media sejak kasus dugaan tembak-menembak di rumahnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumahnya. \"Selanjutnya saya juga intinya menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren Tiga,\" ujarnya. (mth/Antara)
Polri Terapkan Asas "Equality Before The Law" Kepada Ferdy Sambo
Jakarta, FNN – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri bekerja profesional dalam memeriksa Irjen Pol. Ferdy Sambo dengan menerapkan asas \"equality before the law\" atau setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.“Sama berlaku \'equality before the law\' dan tim bekerja profesional dan independen,” kata Dedi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.Dedi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo sama seperti pemeriksaan yang dilakukan kepada masyarakat lainnya, meskipun terperiksa mengenakan seragam Polri dan mantan pimpinan dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).Ia mengatakan penyidik bakal meminta keterangan Ferdy Sambo terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.“Diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Timsus,” kata Dedi.Irjen Pol. Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, pemeriksaan dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Kamis.Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditangani Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri yang Dipimpin Brigjen Pol. Andi Rian Djajayadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.Sebagaimana diketahui Irjen Ferdy Sambo pernah menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019 atau setahun sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri tahun 2020.Pemeriksaan Irjen Pol. Ferdy Sambo dilakukan di Dittipidum dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo.Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Tersangka Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dengan sangkaan melanggar Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) juncto Pasal 55 KUHP (ikut serta) dan Pasal 56 KUHP (membantu). Setelah penetapan tersangka, tim penyidik meminta keterangan Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir J.Jenderal bintang dua tersebut memenuhi panggilan penyidik, tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 09.55 WIB, dikawal oleh para ajudan dan mendapat penjagaan ketat anggota Propam Polri.Ferdy Sambo datang mengenakan seragam Polri dengan emblem masih terpasang satuan Propam di sisi lengan kanannya. (mth/Antara)
Pemerintah Pertimbangkan Industri Pakan Ternak Jadi "Offtaker" Sorgum
Jakarta, FNN – Pemerintah mempertimbangkan industri atau perusahaan produsen pakan ternak dapat menjadi integrator (offtaker) yang siap menampung hasil panen pengembangan sorgum di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan pengembangan lahan sorgum secara bertahap hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT sebagai komoditas pangan alternatif gandum.\"Salah satu \'offtaker\' yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah industri pakan ternak, di mana industri pakan ternak adalah bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain,\" kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.Airlangga mengatakan bahwa industri pakan ternak membutuhkan bahan baku campuran dari jagung dan protein lain yang salah satunya bisa didapatkan dari sorgum.Saat ini, luas tanam sorgum hingga Juni 2022 mencapai 4.355 hektare yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektare. Hasil panen sorgum tersebut saat ini diserap oleh delapan industri kecil dan menengah sebagai bahan pangan kue dan makanan lainnya.Dengan pengembangan kapasitas lahan hingga 154 ribu hektare, Pemerintah menilai industri pakan ternak dapat menjadi integrator agar terjadi kontinuitas dari hilirisasi sorgum.Senada dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mempertimbangkan adanya kebijakan yang mengharuskan para perusahaan besar pakan ternak tersebut memakai sorgum sebagai pencampur ketika importasi gandum.\"Mungkin saja ada regulasi atau kebijakan-kebijakan importasi apa pun harus pakai pencampur (sorgum) agar rakyat kita mendapat pekerjaan selain padi, jagung, kedelai yang selama ini kita dorong,\" kata Syahrul.Menurut Syahrul, selain bijinya yang dapat dijadikan tepung pengganti gandum, batang sorgum juga bisa menjadi pakan ternak yang dicampur dengan gandum atau jagung.Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian menyiapkan alsintan serta kawasan peternakan agar ekosistem sorgum dapat terbentuk. (mth/Antara)
Wapres: Pemerintah Fokus Turunkan Angka Kasus Stunting di 12 Provinsi
Jakarta, FNN – Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.\"Fokus percepatan penurunan stunting pada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak,\" katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.\"Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara,\" kata Wakil Presiden.Menurut data pemerintah jumlah balita dengan stunting di Jawa Barat sebanyak 971.792 anak, Jawa Tengah sebanyak 651.708 anak, Jawa Timur sebanyak 508.618 anak, Sumatera Utara sebanyak 347.437 anak, dan Banten sebanyak 268.158 anak.Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.Peraturan itu mencakup strategi nasional percepatan penurunan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.\"Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama,\" kata Wakil Presiden.Pemerintah menjalankan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting. Intervensi spesifik mencakup penanganan penyebab langsung stunting sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.Intervensi yang dijalankan untuk menurunkan angka kasus stunting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pendampingan keluarga, promosi kesehatan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi dan penyuluhan bagi remaja putri dan calon pengantin.Rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan perwakilan kepala daerah provinsi prioritas. (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut Peranan APBN Sangat Penting Turunkan Angka Stunting
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 14 persen dari tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen.\"Anggaran stunting tahun 2022 adalah sebesar Rp44,8 triliun,\" ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Secara perinci, anggaran tersebut dialokasikan di 17 Kementerian/Lembaga (k/l) sebesar Rp34,1 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp8,9 triliun.Dengan alokasi dana APBN yang tersebar itu, ia menuturkan mobilisasi dari seluruh k/l pusat dan daerah pun menjadi sangat penting karena isu tersebut tidak hanya ditangani oleh satu k/l.Meski sudah terdapat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengkoordinasi permasalahan stunting dan Kementerian Kesehatan yang mengakomodir Posyandu hingga Puskesmas, masih terdapat k/l lainnya baik di pusat maupun daerah yang sangat berperan.Sri Mulyani mencontohkan salah satunya yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berperan menyediakan air bersih lantaran stunting sangat bergantung kepada kebersihan dan sanitasi di masing-masing wilayah.\"Supaya anak-anak tidak mengalami diare, maka membutuhkan air bersih dan sistem sanitasi yang sehat,\" ungkapnya.Maka dari itu, ia mengungkapkan seluruh hal mengenai stunting kini sedang menjadi fokus pemerintah karena tidak hanya akan sangat mempengaruhi masa depan anak, namun juga masa depan Indonesia. (mth/Antara)
Korut Tak Akan Pernah Membiarkan AS Kritik Program Nuklirnya
Seoul, FNN - Korea Utara menegaskan pihaknya tak akan pernah membiarkan Amerika Serikat mengkritik program nuklirnya.Pernyataan itu disampaikan perutusan tetap Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu ketika para diplomat berkumpul di New York untuk mengikuti konferensi soal nuklir.Konferensi itu digelar selama satu bulan untuk meninjau ulang Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada konferensi itu bahwa Korut terus memperluas program nuklirnya secara ilegal dan sedang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.\"Ini adalah puncak kesibukan Amerika Serikat yang menuding adanya \'ancaman nuklir\' pihak lain, mengingat negara itu adalah jagoan dalam proliferasi nuklir,\" kata Korut dalam pernyataannya.Korut juga mengatakan sudah sejak lama menarik diri dari traktat nonproliferasi itu, sehingga siapa pun tidak berhak mengusik haknya untuk mempertahankan diri.\"Kami tak akan pernah menoleransi setiap upaya AS dan pasukan budaknya untuk menuduh negara kami secara tak berdasar dan melanggar kedaulatan dan kepentingan nasional kami,\" kata Korut dalam pernyataan itu.Pemimpin Korut Kim Jong Un pekan lalu mengatakan negaranya siap mengerahkan persenjataan nuklirnya dan membalas setiap serangan AS. (Sof/ANTARA/Reuters)
POPULER
