Medan –  Keberadaan DPD RI dinilai sangat penting untuk daerah. Karena, DPD adalah jembatan kepentingan daerah ke tingkat nasional. Dengan pemikiran Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang out of the box, daerah berharap aspirasinya bisa tersampaikan.

Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian dalam acara Kuliah Umum bertema ‘Peran DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Mengakomodir Kepentingan Daerah’ di Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Kamis (25/8/2022).

“Pak Nyalla itu sangat out of the box. Pemikirannya luar biasa. Maka dari itu kami juga sangat mendukung penguatan DPD di kancah politik Indonesia,” ujar Ahmad Hadian di acara tersebut. 

Dalam kesempatan itu, dia juga ingin menambahkan atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan Sumut dan kepada lembaga DPD RI. Masyarakat, imbuhnya, memiliki banyak lahan sawit, selama ini pihaknya sudah suarakan ke Kementerian kemudian ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Kata dia, masyarakat berharap ada bagi hasil perkebunan yang adil, karena dirinya berpendapat bahwa inilah solusi yang paling adil bagi hasil perkebunan ini. Sebab, Sumut termasuk yang paling besar menghasilkan sawit. 

Selama ini kebijakan pemerintah pusat dirasa tidak adil, imbuh Ahmad, sebab potongan dari ekspor sawit ditampung di BPDPKS tetapi penggunaannya sangat kecil sekali dikembalikan ke daerah alias kepada rakyat. 

“Dari sekian ratus triliun saja yang sudah terkumpul dari 2016-2022 ini, faktanya yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program peremajaan sawit raya itu hanya Rp7 triliun saja. Selebihnya kembali kepada perusahaan-perusahaan sawit besar yang notabene berasal dari mereka kembali kepada mereka,” katanya. 

Itu dengan dalih sebagai subsidi bio diesel, program bio diesel. Kata dia, semua ini tidak adil dan terkesan akal-akalan. 

“Seharusnya apa yang dipotong dari ekspor sawit yang berasal dari perusahaan sawit itu ya untuk kepentingan rakyat secara garis besarnya. ini kami sudah sampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian terkait kemudian BPDPKS secara langsung tapi sampai saat ini belum ada realisasinya, maka dari itu pada kesempatan ini kami bersyukur bisa bertemu dengan ketua DPD pak LaNyalla,” katanya. 

Kepada seluruh anggota DPD Sumut, ia berharap aspirasi ini dilanjutkan dan bisa di APBN 2023 ini sudah terjadilah bagi hasil perkebunan.

“Agar kami di daerah bisa merasakan hasil dari perkebunan sawit yang cukup besar dari Sumut ini,” katanya.

Sementara Wakil Rektor 3 UMA Bidang kemahasiswaan Inovasi dan Alumni Rizkan Zulyadi membenarkan apa yang dikatakan LaNyalla dalam paparannya. Kata dia, DPD beruntung dipimpin oleh orang sekelas dan sekaliber LaNyalla. 

“Makanya saya mengusulkan agar kampus UMA memberikan dukungan tertulis untuk penguatan fungsi dan peran DPD. Ini harus segera dieksekusi karena DPD sekarang berbeda, DPD yang dipimpin oleh orang yang tepat, ” katanya. 

Rizkan setuju bahwa semuanya ini harus dikembalikan ke Rakyat, kedaulatan rakyat adalah segalanya, itu adalah hal yang mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. “Itu adalah hakiki, dengan aura pak Nyalla dan bergetarnya suara beliau, kita do’akan beliau menjadi Presiden RI berikutnya. Tidak ada yang tidak mungkin, ini doa kami untuk bapak, banyak yang setelah menjadi tamu di UMA ini menjadi berhasil di jabatan-jabatannya. Pak Nyalla juga pasti bisa menjadi Presiden,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa.

Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Senator asal Sumatera Utara (Sumut), Dedi Iskandar Batubara, M. Nuh, Faisal Amri dan Senator asal Aceh Fachrul Razi. Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol.

Dari tuan rumah, hadir Rektor UMA Dadan Ramdan dan para wakil rektor, Direktur Pascasarjana Universitas UMA Retna Astuti Kuswardani dan para wakil direktur, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA Zulkarnain Lubis dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian. (Ida/LC)