ALL CATEGORY
Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Dikirim dari China
Jakarta, FNN – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah dikirim dari China mulai hari ini, Jumat (5/8).Pengiriman kereta tersebut ditandai dengan seremoni kegiatan \"Penyelesaian Manufaktur dan Pengiriman Perdana EMU Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)\" yang disiarkan secara daring.\"Pengiriman perdana EMU dan CIT ini akan menandai sejarah pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari China ke luar negeri,\" kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan pengiriman tersebut menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian proyek KCJB.Adapun kereta tersebut diproduksi oleh CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China. Sebanyak 11 rangkaian kereta telah selesai diproduksi pada awal April tahun ini.Tak cuma EMU, sebelumnya satu unit Comprehensive Inspection Train (CIT) atau kereta inspeksi juga sudah rampung diproduksi. Sebelum dikirim ke Indonesia, 12 rangkaian kereta ini telah menyelesaikan static test dan dynamic test.Ia menyampaikan progres pembangunan proyek KCJB saat ini mencapai 85 persen. \"Progres mencapai 85 persen, masih menyisakan beberapa pekerjaan tunnel 2, pre loading, track laying dan penyelesaian stasiun,\" ujarnya.Dwiyana mengungkapkan KCJB merupakan simbol kedekatan dua pemimpin negara yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Xi Jinping untuk menghadirkan konektivitas masa depan yang andal, nyaman, dan modern.EMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti bencana gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. Rangkaian EMU dan CIT KCJB juga dirancang sesuai dengan kondisi geologis di Pulau Jawa.Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi.Sistem keamanan yang terpasang dalam rangkaian EMU KCJB, katanya, akan ditopang oleh berbagai instrumen keamanan seperti Dispatching Monitoring Center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang trase KCJB, dan Disaster Monitoring Terminal di Tegal Luar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan.Selain itu ada juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung ke pusat komando KCJB untuk mengirim informasi visual.Ia berharap kehadiran KCJB dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. \"Proyek ini diharapkan membuat konektivitas semakin cepat dan menjadi moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Harga Emas Berbalik Melonjak 30,5 Dolar, Dipicu Dolar yang Lebih Lemah
Chicago, FNN – Harga emas naik tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian sehari sebelumnya dipicu oleh dolar AS yang lebih lemah karena para pelaku pasar menunggu laporan pekerjaan AS untuk petunjuk arah lintasan kebijakan Federal Reserve (The Fed) selanjutnya.Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, melonjak 30,5 dolar AS atau 1,72 persen menjadi ditutup pada 1.806,90 dolar AS per ounce, kembali bertengger di atas level psikologis 1.800 dolar AS setelah beberapa hari tersandung penguatan dolar.Harga emas berjangka tergelincir 13,30 dolar AS atau 0,74 persen menjadi 1.776,40 dolar AS pada Rabu (3/8/2022), setelah terdongkrak 2,0 dolar AS atau 0,11 persen menjadi 1.789,70 dolar AS pada Selasa (3/8/2022), dan menguat 5,9 dolar AS atau 0,33 persen menjadi 1.787,70 dolar AS pada Senin (1/8/2022).Harga emas berakhir pada penutupan tertinggi sejak 30 Juni, naik di atas angka kunci 1.800 dolar AS, karena investor fokus pada kemungkinan ekonomi AS tergelincir ke dalam resesi, kata analis pasar.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (4/8/2022) bahwa klaim pengangguran awal AS meningkat 6.000 menjadi 260.000 dalam pekan yang berakhir 30 Juli. Pekan yang berakhir pada 23 Juli melihat peningkatan permintaan yang berkelanjutan untuk tunjangan negara menjadi 1,42 juta, angka tertinggi sejak awal April. Investor juga mempertimbangkan kemungkinan mundurnya pasar tenaga kerja yang kuat, menurut analis pasar, terutama karena Federal Reserve meningkatkan perjuangannya melawan inflasi pada level tertinggi empat dekade.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 22,8 sen atau 1,15 persen, menjadi ditutup pada 20,122 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik 36,4 dolar AS atau 4,1 persen, menjadi ditutup pada 924,90 dolar AS per ounce. (mth/Antara)
Menko Airlangga Optimis Ekonomi Tumbuh 5,2 Persen Sepanjang 2022
Jakarta, FNN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen sepanjang tahun 2022.“Kami optimis target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year bisa tercapai sepanjang 2022 dengan syarat COVID-19 masih terkendali, perbaikan sistem kesehatan dilanjutkan, respon fiskal, moneter, dan riil diperbaiki, dan reformasi struktural berlanjut menciptakan lapangan kerja, ” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat.Airlangga juga optimis pada kuartal II dan kuartal III 2022 pertumbuhan ekonomi dapat melampaui 5 persen year on year.Beberapa tantangan seperti pandemi COVID-19, geopolitik, perubahan iklim, ketahanan energi, transmisi suku bunga acuan bank sentral negara maju kepada Indonesia, dan inflasi global juga akan terus diantisipasi agar tidak menurunkan konsumsi masyarakat.Menurutnya Indonesia masih dapat memanfaatkan kenaikan harga komoditas untuk mendorong ekspor pada kuartal III 2022.Adapun pada kuartal II 2022, Badan Pusat Statistik mencatat ekspor tumbuh 19,74 persen year on year atau menyumbang hingga 24,68 persen pada pertumbuhan ekonomi.Di samping itu, pemerintah juga akan mengakselerasi belanja pemerintah yang terkontraksi 5,24 persen year on year pada kuartal II 2022 sehingga dapat bertumbuh lebih tinggi pada kuartal III dan IV 2022.“Memang kita lihat dari siklus anggaran, penyaluran anggaran pemerintah pada kuartal I dan II biasanya lebih rendah. Ini berbeda dengan pada 2021 dimana belanja pemerintah kita genjot karena pertumbuhan kita juga untuk menjaga konsumsi masyarakat yang melemah saat COVID-19,” ucapnya.BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44 persen year on year pada kuartal II 2022 atau lebih tinggi dari kuartal I 2022 yang sebesar 5,01 persen year on year. (*)
BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen pada Triwulan II-2022
Jakarta, FNN – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen pada triwulan II-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).Dengan demikian kinerja ekonomi triwulan II-2022 sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Hal ini menandakan pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan II-2021 terus berlanjut dan semakin menguat.\"Pertumbuhan ekonomi tahun ini meningkat secara persisten. Polanya mulai dari triwulan II-2021, triwulan III-2021, triwulan IV-2021, triwulan I-2022, dan triwulan II-2022 sekarang ini terus mengalami pertumbuhan,\" kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Ia pun menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen berasal dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Pada triwulan II-2022, PDB ADHB tercatat Rp4.919,9 triliun atau meningkat dari kuartal II-2021 yang sebesar Rp4.176,4 triliun. Begitu pula PDB ADHK yang membaik dari Rp2.772,9 triliun di kuartal II-2021 menjadi Rp2.923,7 triliun pada triwulan II-2022.Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quartal-to-quartal/qtq), Margo menyebutkan perekonomian domestik berhasil tumbuh sebesar 3,72 persen.\"Pertumbuhan ini sejalan dengan pola pertumbuhan triwulanannya. Jadi triwulan II itu memang selalu tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan I, ini di antaranya karena faktor musiman,\" tuturnya.Secara kumulatif, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2022 pun tercatat tumbuh 5,23 persen dibandingkan dengan paruh pertama tahun lalu. (mth/Antara)
Sambo dan Dua Jenderal Lainnya Dicopot serta Diperiksa Momentum Kapolri Bersih-Bersih
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat gebrakan dengan mencopot tiga jenderal, termasuk Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam, terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Ini merupakan langkah bersih-bersih yang dilakukan Kapolri terhadap “tangan-tangan kotor\" yang mencoreng institusi Polri. Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 04 Agustus 2022. Petikan lengkapnya: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai bertindak cepat ini, bersih-bersih. Dan yang paling banyak dibersihkan ini divisi Propam. Propam ini kan harusnya tempat yang untuk membersihkan polisi, tapi justru ternyata propramnya yang sekarang dibersihkan. Ini disebut revolusi institusional. Karena propam itu kan semacam opposite comitee yang mau buat segala macam soal. Dan memang betul, akhirnya harus ada yang dinyatakan sebagai penanggung jawab kasus ini. Kenapa? Karena Sambo adalah kepala propamnya maka supaya fairness-nya jalan, aparat dan sebut saja yang biasa diucapkan, anak buah-anak buahnya juga harus jadi tidak dilibatkan dalam proses ini. Karena memang ada hirarki di dalam Propam kalau bosnya terlibat atau diduga terlibat, maka etikanya yang lain di bawahnya juga harus diperiksa atau diberhentikan sementara untuk supaya intervensi tidak berlangsung. Nah ini profesionalisme biasa saja sebetulnya. Tetapi, orang menduga ini ada yang lebih jauh dari itu. Kan mustinya ya sebagai individu yang diduga terseret dalam kasus pidana ini, ya Pak Sambo saja yang diberhentikan kan. Yang lain nggak perlu. Tetapi, karena kita tahu bahwa cara melihat kepolisian itu harus lebih dari sekedar orang, tapi ada semacam geng begitu, dalam pengertian sekarang itu, jadi geng siapa yang yang bermain. Kan itu yang sekarang diinsinuasikan di dalam kondisi sekarang. Kita ingin agar supaya betul-betul kalau memang seluruh perwira tinggi menengah dan aparat di situ hendak diperiksa, pasti hendak diperiksa maksudnya kan? Kalau nggak ya ngapain dinonaktifkan, supaya kedudukan dia tidak memengaruhi proses pemeriksaan. Itu bagus juga sebagai sinyal. Tapi lebih dari itu kita ingin dapat satu kepastian bahwa bersih-bersih Polri ini jadi momentum untuk bersih seluruh bagian di dalam Polri. Itu yang diinginkan oleh publik. Saya kira menarik ini karena ini luar biasa tiga bintang 3 ,di luar Sambo ya tentu saja, ada tiga Jenderal bintang satu, ada lima Kombes, Kombesnya juga sebentar lagi bintang, kemudian tiga AKBP, dan yang lain total 25 orang. Tapi kalau saya sih melihatnya, kenapa dipindahin ke Yanma ya? Yanma itu kan pelayanan masyarakat. Bukankah Yanma itu harusnya menjadi front line, jadi wajah depan dari polisi? Kalau orang bermasalah semua dipindahin ke Yanma ini dia sendiri lagi bermasalah, bagaimana menghadapi rakyat? Tapi bayangin kesulitan Pak Listyo Sigit, ini mau dipindahin ke mana ya? Dan mungkin yang masih kosong itu karena ya bagian-bagian itu dianggap nggak terlalu menjadi sorotan. Nanti kalau dipindahin ke wilayah yang lain juga dianggap bahwa ini hanya sekadar ingin diselimuti sedikit. Kalau di Yanma kan langsung kelihatan bahwa oh iya, mereka ada di situ. Jadi, setiap hari rakyat atau pencari keadilan akan melapor dan mungkin akan minta supaya bertemu dengan Pak Sambo di situ, bertemu beliau di Yanma. Jadi mendua sebetulnya kita melihat itu. Atau betul-betul dimaksudkan untuk ya Yanma ini kan tempat orang untuk melihat di awal, pelayanannya bagus apa nggak? Itu Pak Sambo punya pengetahuan banyak karena beliau sudah pernah jadi petinggi lalu dikembalikan ke Yanma untuk melayani masyarakat. Kira-kira itu dulu paradigma yang kita bayangkan. Kita paham, tapi ini menurut saya, ke depan paradigma ini perlu diubah, karena termasuk juga Litbang. Dulu kan begitu, kan kalau ada orang yang mau digeser begitu, dilitbangkan. Padahal, kita tahu bahwa Litbang itu di negara-negara maju justru itulah yang menjadi jantungnya, termasuk juga pelayanan masyarakat ini frontline, customer service. Jadi harus enak dan pelayanannya harus bagus. Sekaligus kita benahi itu. Cara orang memandang Yanma. Sebetulnya di situ, yang disebut aspek kepolisian itu ada di situ, sebagai pelayan segala macam. Tapi lembaga-lembaga Litbang itu lembaga yang bermutu, tapi kok dianggap hasil buangan. Sementara BRIN yang setara dengan Litbang itu justru dianggap buat nampung kepentingan. Kan begitu, dalam skala yang lebih luas. Atau kalau di DPR ada yang namanya lembaga atau bagian hubungan luar negeri. Itu biasanya yang ribet di dalam negeri disuruh di bagian luar negeri saja supaya mondar mandir luar negeri saja. Kira-kira itu soalnya. Kita balik pada tadi, upaya untuk membenahi institusi. Karena ini institusi nggak boleh rapuh karena menjelang Pemilu, bahkan menjelang potensi perang dunia ke-3. Jadi polisi harus benar-benar kuat. Kesulitan ekonomi juga harus betul ditampilkan melalui wajah polisi yang mengayomi, sekaligus memberi rasa damai, tetapi juga memberi prospek bahwa Indonesia bisa melalui kesulitan ekonomi, politik, sosial, bahkan kesulitan global. Itu kan yang diinginkan. Jadi, betul Pak Sigit lakukan saja satu kali tarik nafas, seluruh soal yang selama ini dibebankan pada Polri atau Polri terbebani oleh repuatsi publik yang negatif, bisa dipulihkan reputasinya. Ya kan kita juga kemarin bahas bahwa ini hanya simptom, apa yang terjadi pada kasus ini. Tetapi, kita juga melihat ini sebagai sebuah momentum. Karena seperti kita juga anggak bahwa sekarang ini sudah mulai polisi ini sekarang menjadi salah satu organisasi terkuat di Indonesia, lembaga negara yang terkuat. Tetapi, kita melihat juga sudah ditarik kepentingan politik sana sini. Dan ini saya kira akan berbahaya jika lembaga seperti kepolisian tidak bersifat imparsial. Sifat imparsial itu yang dituntut publik karena bisnis yang di-backup oleh aparat di bawah, oknum, segala macam, kasak-kusuk untuk mengatur politik lokal saiapa yang musti menjadi Bupati, dan itu terbaca. Dan jurnalis lokal juga tahu ada satu keadaan di mana polisi terlalu ikut campur. Itu artinya diperintahkan oleh Kapolrikah; diperintah oleh gengkah; diperintah oleh angkatankah; atau diperintah oleh individuka? Jadi, kasak kusuk ini yang bikin orang akhirnya lihat polisi sebelah mata tuh. Padahal ini adalah institusi negara yang musti kita rawat sama-sama dan kita berikan kelegaan pada polisi untuk mengatur dirinya sendiri, tapi dengan aspek kesipilan itu. Kan itu yang orang inginkan. Dan kesipilan itu membutuhkan value sipil, supermation of sipil value. Hal-hal semacam ini yang kadangkala luput karena persaingan di dalamnya. Persaingan itu disponsori oleh partai poltik pasti. Ini bahayanya kalau partai politik juga nggak bisa menahan diri untuk merawat polisi sebagai institusi negara. Dia bukan institusi politik. Tapi yang bermain politik di situ macam-macam karena tarik-menarik kedudukan pejabat tinggi di Polri itu selalu harus diputuskan di DPR. DPR adalah tempat bermain. Politik itu pasti adalah uang. Uang di belakangnya pasti ada kepentingan. Jadi, soal ini yang saya kira Pak Listyo Sigit mengerti itu. Tapi dia harus berhati-hati juga, sebab kalau enggak Pak Listyo Sigit ini yunior sebetulnya di kalangan senior yang sudah matang melihat peta. Nah itu ujiannya Pak Sigit ada di situ. Kita percaya bahwa soal yunior - senior bukan itu intinya. Yang penting berintegritas atau enggak dalam mengupayakan pelayanan publik. Yang juga bikin heboh ini, selain kasus soal tewasnya Yosua di rumahnya, ini kan orang kemudian berdasarkan yang diungkap oleh Usman Hamid, dia menjadi ketua Satgas khusus. Ini kan semacam lembaga yang tidak ada dalam nomenklatur dari polisi dan kita tahu ada keterbatasan operasi-operasi dan seni. Begitu ada lembaga-lembaga semacam ini, kemudian mereka berpikir dana operasional. Dan operasional ini berpotensi yang dana non-budgeter. Dan kalau dana non-budgeter itu berarti kemudian ya kita tahu pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kan itu berbahaya. Ya, itu kecurigaan muncul lagi di situ. Tapi, oke, saya anggap bahwa Pak Sambo kooperatif karena sangat kooperatif diperiksa di Polres Jakarta Selatan oleh penyidik yang betul-betul profesional. Tapi, sekali lagi di pemeriksaan ini harus dikaitkan dengan tadi, lembaga mana yang paling otoritatif untuk mengasuh paling nggak mengasuh dulu kasus ini supaya dia betul jadi kasus kriminal kan? Kan itu pentingnya. Jadi kalau ada Irjen khusus dan lembaga khusu atau panitia khusus, itu mungkin dimaksudkan begitu. Tetapi kekhususan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya untuk memberi khusus juga pada kasus ini. Jadi tetap kasus pidana yang harus diteliti dan hasil penelitiannya harus dibuka pada publik. Jadi, jangan lembaga khusus ini justru menyimpan rahasia yang dituntut oleh publik. Kan itu intinya. Bahwa secara teknis tidak semua harus dibuka, tapi publik dikasih kesan bahwa tim khusus ini atau apapun namanya, dimaksudkan untuk menerangkan keadaan. Dan itu yang saya tangkap dari Pak Sambo bahwa waktun dia diwawancara dia bilang oke saya sudah penuhi kewajiban saya sebagai terperiksa dan saya sudah kunjungi atau penuhi undangan untuk memeriksa saya di Kapolres Jakarta Selatan, bagian yang memang locus delicti-nya itu. Dan Pak Sambo bilang ya selebihnya saya serahkan pada tim khusus itu dan sepertinya akan jadi terang benderang. Itu sinyal yang bagus. Dan saya kira ini menjawab juga sinyalemen dari Pak Mahfud MD. Beliau kan bagaimanapun sebagai Menko Polhukam memulai kepolisian dan secara eks ovisio adalah ketua Kompolnas, Komisi Polisi Nasional. Karena dia menyebut misalnya ada hambatan psikokhirarkis dan ada hambatan psikopolitis. Nah, hambatan psikokhirarkis saya kira sudah selesai dengan dicopotnya Pak Sambo, kemudian juga yang lain-lain tadi ada 25 orang yang diambil tindakan disiplin, dan kemungkinan juga ke bisa bergulir ranah pidana. Yang susah ya itu tadi, yang disebut soal psikopolitis. Dan ini sama-sama kita tahu memang itu terjadi kan. Ya, tetap saya kritik Pak Mahfud karena beliau terlalu banyak komentar tuh. Bahkan orang bingung ini Menko atau Pengamat Politik atau bagian dari youtuber atau Twitter yang beri komentar tapi seperti kurang proporsional. Kan ada semacam keteguhan prinsip pada Pak Mahfud justru untuk menghormati proses hukum ini. Jadi, bagian ini sebetulnya orang ingin dengar dari Pak Mahfud sebagai keterangan yang profesional sebagai pejabat negara. Itu soalnya. Pak Mahfud ngapain ngomng ini soal khirarkipolitis. Kalau kita pengamat memang, jadi melakukan pengamatan itu. Pak Mahfud kan bukan pengamat. Lama-lama dia jadi analiser atau menjadi pengamat atau dia menjalankan fungsi pengetahuannya dia sebagai eks official Kompolnas. Kan itu intinya. Kalau eks official Kompolnas, ya ngomong sebagai eks officio. Dan orang akan dengar itu melalui keterangan yang diperoleh dari hasil sidang Kompolna. Kan begitu mustinya. (ida, sws)
Kapolri : Irjen Ferdy Sambo Dicopot, 3 Jenderal Diperiksa Terkait Tewasnya Brigadir Yoshua
Jakarta, FNN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mencopot jabatan tiga perwira tinggi kepolisian berpangkat jenderal bintang 2 atau inspektur jenderal (Irjen) dan jenderal bintang satu atau brigadir jenderal (Brigjen). Hal itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor 1628/VII/KEP/2022 Tanggal 4 Agustus 2022. Pencopotan tersebut buntut dari insiden tewasnya Brigadir Nofriansyah Hutabarat, pada Jumat, 8 Juli 2022, lalu. Jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri dicopot. Ia dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri. Posisi Kadiv Propam kini dijabat oleh Wakabareskrim Irjen Syahardiantono. Selain Ferdy Sambo, perwira lain yang dicopot dari jabatannya, yakni Brigjen Hendra Kurniawan dicopot jabatannya dari Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Lalu, Brigjen Pol Anggoro Sukartono yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Waprof Divpropam Polri diangkat menggantikan jabatan yang ditinggalkan Hendra. Brigjen Benny Ali juga ikut dicopot dari jabatan sebagai Karo Provost Div Propam Polri lalu dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Kombes Pol Gupuh Setiyono lantas diangkat menggantikan posisi yang ditinggalkan Benny. Selain tiga nama tadi, terdapat personel kepolisian lain yang ikut dimutasi Kapolri imbas insiden penembakan terhadap Brigadir Yoshua tersebut. Sebelumnya, Kapolri Listyo mengatakan bahwa mereka telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus Tim Khusus (Irsus Timsus) Polri di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol. Agung Budi Maryoto. “Kita sudah memeriksa 3 personel pati, kombes 5 personel, AKBP 3 personel, kompol 2 personel, pama 7 personel, bintara dan tamtama 5 personel,” kata Kapolri saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2022). Selain itu, Kapolri membeberkan kesatuan personel Polri yang diperiksa. Kesatuan terdiri atas Ditpropam hingga Polda Metro Jaya. “Dari kesatuan Ditpropam, polres, dan juga ada beberapa personel dari polda, dan juga Bareskrim,” ungkap Sigit. Ke-25 personel ini masih terus menjalani pemeriksaan dan akan berkembang. Proses pemeriksaan terkait etika, namun tak menutup kemungkinan terkait proses pidana. “Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personel yang saat itu telah menjalani pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik,” pungkasnya. Di samping itu, juga akan diproses secara pidana apabila dari pemeriksaan yang berlangsung terdapat tindak pidananya. (Lia).
"Crime Investigation" dalam Kasus Brigadir J Diapresiasi oleh Pengamat
Jakarta, FNN - Pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah pada kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.Kapolri juga telah bersikap responsif, transparan, tegas, dan independen dalam penanganan kasus tersebut, kata Ngasiman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.\"Kapolri selalu menyampaikan bahwa pembuktian yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana selalu berdasar pada scientific crime investigation sebagai upaya penguatan alat bukti dalam penanganan perkara pidana, termasuk dalam kasus meninggalnya Brigadir J,\" kata Ngasiman.Penyidikan berbasis ilmiah merupakan langkah Listyo Sigit sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa hasil penyidikan kasus tersebut benar-benar transparan dan dapat dibuktikan secara ilmiah.Polri menghimpun berbagai macam ahli, mulai dari unsur biologi, kimia forensik, balistik forensik, IT Forensik, hingga kedokteran forensik, sehingga unsur-unsur ilmiah dari pembuktian kasus pidana tersebut bisa terpenuhi.\"Komitmen keterbukaan dan ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun stabilitas keamanan di masa yang akan datang. Saya optimistis sikap yang diambil oleh Kapolri akan meningkatkan integritas, independensi, dan kepercayaan publik pada institusi,\" jelasnya.Scientific crime investigation merupakan salah satu dari empat langkah strategis yang diambil Listyo Sigit Prabowo. Langkah lainnya adalah pencopotan sejumlah jabatan, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari Karopaminal Divpropam Polri, Brigjen Pol. Benny Ali dari Karoprovos Divpropam Polri, dan Kombes Budhi Herdi Susianto dari Kapolres Jaksel.Selanjutnya, Listyo Sigit mengizinkan untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir J di Jambi, Rabu (27/7), untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian tersebut. Langkah lainnya adalah Listyo Sigit juga menyampaikan informasi perkembangan terkini penanganan penyidikan kasus Brigadir J kepada publik.Transparansi tidak hanya terkait dengan kelembagaan Polri, tetapi juga kinerja penyidikan yang dilakukan anggota Polri terhadap anggota lainnya.\"Keempat langkah di atas, bagi saya, jelas menunjukkan Kapolri ingin menunjukkan konsistensi kerja dan penegakan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Termasuk dalam keterangan pers terakhir Kapolri menyatakan sudah memeriksa 25 anggota,\" ujar Ngasiman. (Ida/ANTARA)
Didukung 19 Pengprov, LaNyalla Daftar Calon Ketua Umum PB Muay Thai Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI) untuk periode 2022-2026. Ada 19 pengurus provinsi yang memberikan dukungan kepada LaNyalla. LaNyalla yang selama ini merupakan Dewan Pembina PB MI merasa terpanggil untuk terjun langsung mengurus Muay Thai Indonesia setelah melihat berbagai polemik dalam tubuh organisasi tersebut. Dia merasa prihatin dengan berbagai persoalan internal PB MI yang pada akhirnya berimbas pada atlet. “Ini demi kemajuan olahraga Muay Thai. Ini juga bentuk kepedulian saya bagi para atlet. Saya kasihan dengan kondisi mereka dimana banyak pengaduan dari atlet maupun pengurus daerah, bahwa kepengurusan organisasi ini telah banyak menyimpang dari AD/ART,” ujar LaNyalla, Jumat (5/8/2022) saat mengembalikan formulir pendaftaran. Jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PB MI, LaNyalla mengaku akan langsung melakukan pembenahan internal sehingga roda organisasi berjalan seiring dengan peningkatan prestasi atlet. “Jika terpilih nanti saya langsung konsolidasi dan re-organisasi. Yang kurang tertib segera akan saya tertibkan supaya prestasi Muay Thai melesat. Apalagi kita harus segera persiapkan diri untuk hadapi PON 2024,” tegas dia. LaNyalla datang ke kantor KONI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator Aceh, Fachrul Razi. Juga Ketua Umum (Ketum) Pengurus Provinsi (Pengprov) Muay Thai Indonesia Jawa Barat, RM Evi Silviadi SB, yang juga Ketua Dewan Guru Nasional dan Roni Alfanto, Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Banten. Dia diterima oleh M Otniel Mamahit, Wasekjen KONI yang juga Tim Ketua Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum PB MI. Pemilihan Ketum PB MI sendiri baru akan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Sultan Jakarta pada 10 Agustus 2022. “Calon Ketua Umum yang kembalikan formulir pendaftaran setidaknya didukung oleh 20 persen Pengprov. Ini Pak LaNyalla didukung 19 Pengprov berarti mendapat dukungan sekitar 70 persen. Sangat sangat memadai,” ujar M. Otniel Mamahit. Sementara itu di kesempatan lain Kabid Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Andrie TU Sutarno yang ditunjuk sebagai caretaker PB MI oleh Ketua KONI mengatakan dalam waktu 4 bulan pihaknya diminta melakukan persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa PB MI untuk memilih Ketua Umum baru. “Setelah proses pengembalian formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum PB MI ini, kita akan segera validasi dan verifikasi berkas kemudian Munaslub,” ujar dia. Ditambahkannya kepengurusan PB MI memang harus segera dibentuk supaya Muay Thai bisa dipertandingkan dalam PON 2024. ”Pada PON Papua, banyak masalah terjadi di cabang Muay Thai ini. Makanya KONI Pusat meminta ada perbaikan di tubuh pengurus pusat Muaythai, supaya cabor ini bisa dipertandingkan di PON 2024. Batas waktunya di bulan Agustus ini sehingga Munaslub harus segera digelar,” katanya. Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Jawa Barat, RM Evi Silviadi SB merasa sangat yakin LaNyalla mampu membawa Muay Thai semakin berprestasi. “Beliau sudah teruji di organisasi pemuda, pernah Ketua Umum PSSI, sekarang Ketua lembaga tinggi negara, kita semua yakin Muay Thai Indonesia akan bergairah lagi,” katanya. “Beliau ini juga teruji memperbaiki hal-hal kecil kemudian menjadi besar. Beliau termasuk pendiri dan Pembina Muay Thai jadi tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya. Mohon dukungan semua pihak,” tambah Evi. Seperti diketahui KONI Pusat tidak mengakui hasil Musyawarah Nasional Muay Thai Indonesia yang sudah digelar di Subang, Jawa Barat Rabu (22/12/2021) lalu. Dalam Munas, Sudirman terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBMI. KONI Pusat saat itu meminta Munas ditunda sampai proses hukum yang menjerat Ketua Umum PBMI Sudirman selesai. (Ida/LC)
Komnas HAM Membuka Peluang untuk Periksa 25 Polisi yang Tidak Profesional
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI membuka peluang memeriksa 25 polisi yang telah diperiksa Inspektorat Khusus Tim Khusus Polri terkait tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Irjen Polisi Ferdy Sambo.\"Belum, kami belum mengagendakan tetapi tidak tertutup kemungkinan,\" kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Jumat.Sejauh ini, kata Beka, Komnas HAM akan bekerja berdasarkan tahapan yang ada. Khusus hari ini, lembaga HAM tersebut menjadwalkan pemeriksaan uji balistik. Namun, jika Tim Siber datang, Komnas HAM langsung melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan.\"Tapi kalau ditanya soal 25 anggota polisi tersebut, belum kami putuskan,\" kata Beka.Terkait pemeriksaan uji balistik, Komnas HAM akan mendalami beberapa hal, misalnya penggunaan peluru, register senjata atas nama siapa, kemudian apakah ada peluru yang pecah atau tidak.Beka mengatakan apabila ada peluru yang pecah, apakah polisi menemukan pecahannya atau tidak, termasuk mengonfirmasi temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J.Hingga saat ini Beka mengaku belum mendapatkan keterangan siapa saja yang akan hadir, termasuk jumlah personel yang datang ke Kantor Komnas HAM untuk memberikan keterangan.\"Namun yang jelas mereka sudah konfirmasi pagi ini akan datang ke Komnas HAM,\" kata dia.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan 25 personel Polri tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Irsus Timsus Polri di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Polisi Agung Budi Maryoto. (Ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Tahu Nilai Uang Pensiunan Kurang, tapi Tak Janji Menaikkan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa besaran uang pensiun para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dari unsur Angkatan Darat (AD) masih kurang, namun tidak janji dapat menaikkan nilainya.\"Saya sampaikan yang disampaikan Pak Doni Munardo tadi, saya tahu, saya tahu, bahwa gaji pensiun untuk tamtama berada di angka Rp2,6 juta betul? Untuk bintara berada di angka Rp3,5 juta, bener? Dan untuk perwira pertama, kapten (sebesar) Rp4,1 juta, betul? Saya tahu, saya tahu, saya tahu apalagi yang berada di Jabodetabek, angka ini adalah angka yang masih sangat kurang,\" kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center Bogor, Jumat.Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022.Sebelumnya, Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dalam sambutannya meminta agar Presiden Jokowi dapat menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan.\"Pemerintah telah memberikan THR, pemerintah juga telah memberikan gaji ke-13 tapi saya tahu itu tetap masih kurang. Saya tidak janji, karena tadi saya sampaikan bahwa APBN kita berada di posisi tidak mudah,\" ungkap Presiden.Namun Presiden Jokowi menyebut akan mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan tunjangan para purnawirawan.\"Tapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan, akan saya ajak hitung-hitungan, kalau nanti hitung-hitungan sudah final akan saya sampaikan kepada bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian,\" tambah Presiden.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pada 2030, posisi \"gross domestic product (GDP) Indonesia akan berada di nomor peringkat terbesar ke-7 dunia dan pada 2045 berada di posisi ke-4 di dunia. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan bila pemerintah dan masyarakat terus mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi bahan mentah, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.\"Akhirnya apa? kalau kita konsisten dan berani melakukan hilirisasi tadi, pertumbuhan ekonomi dan GDP kita akan 3 kali lipat dari yang sekarang, yaitu dari 1,2 - 1,3 triliun dolar AS menjadi di atas 3 triliun akhirnya apa? APBN menjadi menggelembung lebih besar, akhirnya apa? Porsi anggaran untuk gaji dan pensiunan juga akan lebih besar. Tapi nunggu tahun 2030. Sebentar saya sampaikan tadi guyonan,\" ungkap Presiden sambil sedikit tertawa.Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian tanpa henti para purnawirawan.\"Bapak ibu tidak pernah henti baik selama aktif sebagai anggota TNI selalu berbuat terbaik dalam menjalankan tugas dan setelah purnatugas pun tidak pernah melepaskan hati dan pikiran untuk negeri yang kita cintai ini. Untuk itu saya menyampaikan atas nama rakyat dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya,\" tambah Presiden.Saat memberikan sambutan, Doni Monardo mengatakan pengabdian seorang bhayangkari negara tidak mengenal batas, ruang, dan waktu sehingga program utama PPAD yang digulirkan adalah bidang kesejahteraan mengingat sebagian besar purnawirawan masih perlu mendapatkan kesejahteraan.\"Bapak Presiden, mohon maaf kami harus menyampaikan pesan sponsor dari para senior, termasuk dari para tamtama dan bintara purnawirawan. Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup, mohon kiranya berkenan untuk menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan,\" kata Doni Munardo.Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman. (Ida/ANTARA)