ALL CATEGORY
Batik Gringsing Wayang Corak Resah Nir-kuasa
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Gringsing wayang nama corakan batik Karawang yang terkenal. Begitu laporan Buyut Nyai Dawit dalam kitab Sanghyang Siksha Kandang Karesian, 1518. Gringsing dalam bahasa lokal gelisah. Dalam Betawi gringsangan. Rasa resah gelisah itu divisualisasi dalam corak (motif) yang disebut gringsing wayang. Wayang itu bayang-bayang. Bayang-bayang kegelisahan. Puitis kali, Ma\'. Baju yang dikenakan Zairin, photo atas, hampir mirip corak gringsing. Datangnya kuasa semua tahu, bahkan datangnya dari mana. Tapi tatkala pergi semua orang tak tahu. Yang bersangkutan gringsing tatkala kuasa mau pergi darinya. Dalam corak Karawang digunakan warna hijau tua dan hitam pekat yang membangkitkan perasaan ke\'eung (tak menentu) bagi yang melihatnya. Rasa nir-kuasa, hampa kuasa, terlihat dalam peristiwa-peristiwa politik mutakhir dari mereka yang mendukung penguasa sekarang. Ada Ketum partai yang diberhentikan pengurus lain zonder pardon, tanpa ampun. Ada Ketum partai bertemu dengan ananda Ketum partai lain. Agenda? Karena ananda membawa pesan ibunda kemungkinan soal survival of the fittest. Saat ma\'lumat harga bengsin naik 3/9/2022 Menko Ekonomi, yang juga Ketum partai, tidak berhadir. Sementara itu demo semua lapisan masyarakat mengalir deras ke jalan2 protes bengsin naik. Belasan Guru Besar UGM menyatakan prihatin akan situasi yang makin runyam. Proses dari nir-kuasa ke kuasa, gurih. Proses dari kuasa ke nir-kuasa, perih. (RSaidi).
Terungkap: Ferdy Sambo Pernah Dijadikan Alat Pemenang Kekuasaan Tahun 2019
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J (Joshua) kembali memunculkan isu-isu baru terkait sepak terjang maupun identitas mantan Kepala Satgassus Inspektur Jenderal Polisi, Ferdy Sambo yang sebenarnya. Setelah sebelumnya terkuak bahwa Ferdy Sambo adalah seorang \"kaisar\" dari sebuah sistem judi online bernama Konsorsium 303, kini Sambo terbukti kuat dijadikan alat pemenang kekuasaan dalam pesta demokrasi yang diadakan pada 2019 lalu. Harsubeno Arief, wartawan senior FNN menjelaskan, Ferdy Sambo diduga kuat pernah dijadikan alat untuk memenangkan kekuasaan. Hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu politikus Partai Demokrat Beny K. Harman yang menjelaskan, Satgassus yang salah satu anggotanya adalah Ferdy Sambo pernah digunakan salah satu calon presiden pada kontestasi politik pada 2019. \"Info ini disampaikan oleh politikus Demokrat bernama Beny K. Harman, ia menyebutkan bahwa Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo itu sempat digunakan oleh calon presiden dalam kontestasi politik tahun 2019 lalu,\" ujarnya mengutip salah satu pernyataan politikus Demokrat, Beny K. Harman dalam kanal YouTube, Hersubeno Point menit ke 11.31 – 11.48, Rabu, 5 September 2022. Lebih lanjut Hersubeno Arief menarasikan tentang siapa yang memanfaatkan Satgassus untuk kepentingan politik ini. Ia menjelaskan bahwa mudah bagi kita untuk menduga siapa yang menggunakan Satgassus dengan tanda-tanda yang ada, salah satunya yaitu dengan adanya kenaikan jabatan yang diterima oleh Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri pada 2019, menjadi Menteri Dalam Negeri yang mana merupakan jabatan yang prestisius setelah pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang atas pasangan Calon Presiden Nomor dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kita dapat dengan mudah menduga siapa capres itu. Pada pilpres 2019 kan hanya ada dua pasang capres-cawapres yakni Joko Widodo berpasangan dengan Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah setelah Pilpres dan kemudian Jokowi memenangkan kontestasi, Tito Karnavian itu mendapat promosi jabatan yang sangat prestisius, dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan ini pada periode sebelumnya dipegang oleh politisi PDIP, waktu itu Tjahjo Kumolo, sebagai pengusung utama dari PDIP. Nah kalau kemudian sekarang diserahkan kepada Tito karnavian, tentu saja pasti Tito punya jasa besar terhadap Jokowi,” ujarnya pada menit 14.16 - 15.30. Wartawan Senior itu juga menambahkan bahwa dengan keikutsertaan Sambo dalam menyukseskan politik ini tentu berdampak besar pada kekuatan politik yang ia miliki sekarang, maka tentu bukanlah hal yang mengherankan jika saat ini banyak terjadi kejanggalan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. “Jadi, Anda saya minta ga usah terlalu terkejut, ini menunjukkan bahwa indikator pengaruh uang dan juga pengaruh politik dari Ferdy Sambo itu masih terus bekerja. Jadi jangan terlalu kaget jika muncul kejutan-kejutan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua,” ujarnya pada menit 16.46 – 17.02. Diketahui bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan karena kekuatan yang dimiliki oleh seorang Ferdy Sambo, salah satunya adalah dengan tidak ditahannya Putri Chandrawathi yang mana merupakan istri dari Sambo sekaligus tersangka pembunuhan berancana yang dikomandoi oleh Ferdy Sambo. (Habil)
BBM Naik, Rakyat Tercekik
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait telah memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia jasa transportasi. Contohnya seperti yang dialami oleh salah satu penyedia jasa transportasi dalam bentuk ojol (ojek online) Gojek, Fikri Ramadhana. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berdampak bagi kesejahteraan ojol karena semakin menguras kocek untuk kebutuhan sehari-hari. \"Ya kita makin susah-lah, apalagi kan kita sebelumnya (sebelum BBM naik) bisa isi bensin sehari 2 kali total Rp50.000, sedangkan pendapatan sehari aja rata-rata cuma Rp150.000 belum dipotong sama uang makan dua kali sehari, dan lain-lain, pokoknya rugi banyak lah,\" ujarnya di depan terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Driver ojol itu juga menambahkan, pihak Gojek pada 14 Agustus 2022 ingin melakukan penyesuaian harga dengan menambah tarif setiap perjalanan yang akan membantu menyesuaikan kebutuhan driver dalam melayani konsumen. Namun, hingga sekarang ini, hal itu hanyalah sebuah wacana dan belum ada kabar kapan akan direalisasikannya wacana tersebut. “Dari kemarin juga janji kenaikan dari tanggal 14 Agustus dari pihak Gojek, juga sampai sekarang belum terealisasi, belum ada kenaikan buat pelanggan,\" ujarnya. Lain cerita namun sama rasa, itulah yang dialami supir angkot di daerah sekitaran terminal bus Pasar Minggu. Supir angkot bernama Samsuardi mengeluhkan naiknya BBM ini membuat supir angkot semakin tercekik. Pasalnya, secara signifikan berdampak pada pendapatan hariannya. \"Kita makin kesusahan, tadinya pendapatan bisa sampe 100.000 per hari, sekarang malah mentok-mentok gocap bahkan bisa ga dapet sama sekali. Itu baru pendapatan, belum bensin, boss ga mau tahu kalau berangkat penuh pulang juga harus penuh itu saja total bisa sampe Rp 70.000an,” ujarnya. Sopir angkot jurusan Pasar Minggu - Kampung Melayu itu mengatakan bahwa walaupun dirinya tidak menaikkan tarif perjalanan, angkotnya tetap sepi dari penumpang. Hal ini karenakan banyak penumpang angkot yang mengira kita menaikkan harga mulai dari Rp 2.000 – Rp 5.000. \"Kita mah tetep paling gede Rp 6.000. Tapi walaupun begitu mah tetap saja penumpang gak ada, maksud kita kan supaya kagak pada protes ya cuma tetap aja sepi. Dikira semua angkot pada naikin harga jadinya dari Rp 2.000 – Rp 5.000,\" ujarnya Samsuardi juga mengatakan situasi ini bisa membunuh para sopir angkot, pasalnya dengan kondisi seperti saat ini banyak sopir angkot yang kehilangan pekerjaannya karena tidak mampu membayar setoran harian. \"Sekarang kita gak bisa bayar setoran, sejak naiknya BBM ini banyak orang yang lebih milih kendaraan umum karena setahu saya harganya (tarif) gak ngaruh. Kadang-kadang kita bisa minjem ke beberapa warung, cuman kalau gak dikasih yaudah balikin mobilnya, kita gak kerja,\" ujarnya Diantara banyaknya para penyedia jasa transportasi yang pada umumnya mengalami kerugian, nampaknya ada beberapa penyedia jasa transportasi yang cenderung tidak terpengaruh terhadap naiknya BBM khususnya yang dinaungi oleh pemerintah, contohnya seperti Jaklingko. Seorang supir Jaklingko, Suhardi, mengatakan kenaikan harga BBM ini tidak berdampak terhadap penumpang maupun pendapatan setiap supir Jaklingko, karena gaji maupun bahan bakar sudah ditanggung oleh pemerintah. \"Ya kalau penumpang, gak ada pengaruh sih buat Jaklingko, malah makin bertambah, karena tarifnya tetap segitu-segitu saja. Kalau buat pendapatan juga gak ngaruh karena gaji sama uang bensin udah ditanggung sama atasan (pemerintah) cuma kita yang isiin,\" ujarnya di terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Dari beberapa pernyataan di atas terlihat bahwa secara umum kenaikan BBM berpengaruh negatif bagi pendapatan masyarakat, khususnya para penyedia jasa transportasi. Hal ini tentu secara tidak langsung menyulitkan konsumen dalam mendapatkan jasa transportasi karena tarif yang dikenakan juga ikut naik. Berikut daftar singkat harga BBM sebelum dan sesudah mengalami kenaikan: 1. Pertalite, Rp7.650 -> Rp10.000 2. Solar, Rp5.150 -> Rp6.800 3. Pertamax, Rp12.500 -> Rp14.500. (Habil)
Di Executive Brief DPD RI, Muhadam Sebut 3 Level Yang Bisa Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, FNN – Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Muhadam Labollo, mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan jika negara ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni kebijakan, manajemen dan teknis operasi. \"Problem bangsa ini ada di public goods yang tidak dibagi untuk memberi makan 270 juta penduduk Indonesia. Untuk itu di level kebijakan perlu untuk diidentifikasi dan diinventarisasi mana public goods dan private goods. Mana yang seharusnya menjadi milik negara dan mana yang bisa diprivatisasi,\" ujar Muhadam Labollo dalam Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\' yang diselenggarakan DPD RI, Senin (5/9/2022). Di level manajemen, diperlukan perencanaan dengan baik. Muhadam menyontohkan Indonesia perlu memiliki peta energi dan Sumber Daya Alam. \"Ini justru swasta yang mempunyai peta semacam ini. Tentu sangat disayangkan,\" ujarnya. Selain itu organisasi yang menggarap SDA harus jelas. Mana yang diserahkan ke BUMN atau mana yang bukan BUMN. Di sini pun penting dilakukan evaluasi, apakah untung atau rugi. \"Lalu di level teknis operasi. Tata kelola bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya perlu ditata kembali. Tapi ini balik ke persoalan culture dan etika. Faktanya dengan mekanisme pemilihan kepala daerah kita menyumbang 445 kepala daerah yang sekarang dicokok KPK. Ini tentu ada korelasi,\" ujar dia. Muhadam pun menilai Pasal 33 UUD sudah dibajak oleh oligarki. Selama ini negara tidak hadir. Konsep bangsa ini sangat liberal, tidak berpihak lagi pada rakyat. \"Prinsip pengelolaan negara ada dua. Apakah negara menguasai seluruh kekayaan alam atau kita privatisasi. Panduannya adalah Konstitusi. Tapi konstitusi kita ada intervensi sehingga ketika diterjemahkan ke dalam UU menjadi bias,\" ungkapnya. \"Kita ini sekarang berprinsip bagaimana menjual seuntung mungkin. Problem kita, yang dijual selalu rugi. Prinsip kedua, membeli semurah mungkin. Faktanya sebaliknya. Malah rugi. Yang diuntungkan adalah oligarki. Bukan menumbuhkan kemampuan domestik tapi malah impor. Keuntungan impor sudah jelas siapa yang menikmati. Berangkat dari situ tentu sulit bagi kita membangun kekuatan negara,\" tuturnya. Muhadam berharap bangsa ini mengelola ekonomi seefisien mungkin. Karena ada anak cucu kita yang menanti apakah ada sisa untuk mereka. \"Faktanya nikel, emas dan tambang lainnya tidak dieksploitasi dengan baik. Bagaimana anak cucu kita nanti,\" tanyanya. Pemerintah, swasta dan civil society seharusnya bisa bekerja bersama dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Tetapi sekarang, kata Muhadam, swasta mempunyai ruang yang lebih besar. Padahal di Indonesia esensi pokoknya adalah gotong-royong. \"Itu dalam konstitusi esensinya adalah ekonomi gotong royong. Tidak perlu mengadopsi sistem dari luar. Itulah problem yang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain Muhadam Labolo, narasumber lainnya adalah Salamuddin Daeng, narasumber lain dalam Executive Brief adalah Ichsanuddin Noorsy (pengamat politik ekonomi) dan Ahmad Daryoko (Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure/INVEST). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)
Covid Mereda, BBM Meradang
Jakarta, FNN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara mendadak dan terkesan diam-diam telah menuai banyak respon penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan harga BBM yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) itu mengubah harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan Pertamax dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut naik berkisar sebesar 30 persen dari harga sebelumnya. Dan, kenaikan tersebut terbilang besar di tengah kondisi minyak dunia yang sedang turun. Dengan kenaikan yang dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat inilah yang menjadi alasan para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah memasuki hari ketiga. Dari kabar yang diberikan bahwa HMI akan turun menyuarakan aksi di depan Istana Merdeka. Dan berdasarkan pemantauan FNN, terlihat pada pukul 10.00 WIB Pihak Kepolisian bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob telah bersiap siaga dan melaksanakan apel. Sehingga seluruh akses menuju kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka ditutup dengan penghalang dan kawat berduri sejak sekitar 14.00 WIB. Aksi yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terjadi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aksi mahasiswa tersebut dimulai sekitar pukul 13.40 WIB. Dalam aksi pun sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian karena mahasiswa mencoba menerobos ke arah Istana yang jalannya telah ditutup dengan penghalang jalan serta kawat berduri. Hingga akhirnya aksi dapat berjalan dengan damai. Adapun aksi tersebut berusaha menuntut tiga hal sebagaimana yang disampaikan Reza Sutiara Akbar, Ketua HMI cabang Jakarta Selatan. Tuntutan itu meliputi upaya mendesak presiden untuk menurunkan harga BBM bersubsidi, mendesak presiden untuk mencopot Menteri Keuangan, ESDM, dan Dirut Pertamina, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan tolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini dinilai sangat memberatkan masyarakat disebabkan kondisi pasca pandemi covid-19 dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam tahap pemulihan. \"Nah, hari ini kita mengangkat tagline, Jokowi-Ma\'ruf Amien pemimpin dzolim karena bagi kami ketika masyarakat baru pulih dari covid-19, baru pulih dari kenaikan harga minyak (goreng). Nah, hari ini masyarakat dibayangkan dan masyarakat dipertontonkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,\" ucap Reza kepada awak media. Pihak HMI pun menegaskan selama tuntutannya belum diterima, mereka akan terus membuat aksi-aksi lain, bahkan jauh lebih besar. Selain itu, demontrasi serentak pun akan disuarakan pada Selasa (6/9) oleh mahasiswa, buruh, dan lapisan masyarakat lainnya di gedung DPR RI. (*)
BBM Naik, Sayur-Mayur Naik Signifikan di Pasar Induk
Jakarta, FNN – Harga BBM naik bisa dipastikan harga bahan pokok juga naik, sejalan dengan kenaikan ongkos angkut barang dan pangan, seperti terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/9/2022). Hampir semua komoditas sayur-mayur naiķ signifikan, termasuk cabai. Bahrudin, pedagang cabai mengatakan, cabai langsung naik mengikuti harga BBM. “Sebelum BBM naik, saya jual cabai Rp 45.000 per kilo. Sekarang saya jual Rp 50.000 per kilo,\" katanya kepada FNN. Menurut Bahrudin, sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain akibat naiknya harga cabai. Ia berpendapat, kemungkinan pembeli sudah paham bahwa BBM naik dan semua harga barang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Harga ongkos kirim yang biasanya Rp 800 per kilo, kini bisa menyentuh Rp 1.300 per kilo muatan cabai. Selain cabai, tak jauh berbeda dengan komoditas tomat dan bawang merah. Maysaroh, seorang penjual bawang merah mengaku dagangannya naik Rp 2.000 per kilo dari Rp 26.000 per kilo menjadi Rp 28.000 per kg. Sementara, Amir yang berdagang tomat mematok harga Rp 6000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp 5.000 per kilo. Baik bawang merah dan tomat dikirim dari Jawa Tengah. Untuk sayur, harga yang berlaku sekarang cukup beragam. Contohnya, pare dan oyong yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini, keduanya berada di harga Rp 10.000 per kilo, sebelumnya ada di harga Rp 9.000 per kilo. Lalu ada juga jagung yang naik sedikit dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 5.500. Di sisi lain, ada harga yang tetap stabil di tengah kenaikan banjir kenaikan harga. Seperti timun yang tetap berada di Rp 6.000 per kilo, kangkung Rp 2.000 per ikat, sawi Rp 6.000 per kilo. Ada juga anomali, di mana harga barang malah turun bukannya naik. Dul seorang penjual sawi putih mengaku dagangannya turun harga dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per kilo. Dan ada juga kacang panjang yang semula Rp 22.000 per kilo, kini menjadi Rp 18.000. Jika bertanya kepada sopir mobil pengangkut barang, maka wajarlah jika harga naik. Semua ini adalah imbas dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang sopir di Pasar Induk, Marsudi mengaku, biaya ongkos angkut cabai jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. “Saya dari Banyuwangi ke Jakarta. Pertama ngisi di Lumajang Rp 400.000, di Madiun ngisi lagi Rp 400.000, di Salatiga Rp 300.000, dan di Cirebon Rp 250.000. Jadi semuanya Rp 1.350.000 untuk solar. Sebelum BBM naik cuman ngisi Rp 1.000.000 ke Jakarta,” kata Marsudi. Selain Marsudi, masih ada Didi yang biasa mengisi Pertalite Rp. 150.000, kini ia harus membayar Rp 200.000 untuk mengantar timun dari Karawang ke Jakarta. Lalu ada Abdullah yang harus membayar Rp 2.300.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 1.700.000 dari Jawa Timur ke Jakarta. Terakhir adalah Atet yang mengantar sawi dari Bandung. Kini Atet harus membayar Rp. 200.000 dari yang biasanya Rp 150.000. Satu kesamaan di antara 4 sopir tersebut adalah mereka tidak menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM resmi pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan terbebaninya APBN akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Akibatnya adalah semakin mahalnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok serta akan diprediksi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya inflasi. (Fer)
Segera Revolusi Lembaga Penegak Hukum
\"Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan\". Oleh : Komjen Pol. Dharma Pongrekun Kalimat tersebut terlihat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat fundamental, karena takut akan Tuhan adalah sumber hukum yang terutama dan tertinggi dalam kehidupan setiap manusia beriman. Takut dalam hal ini bukan berarti mengerikan atau menyeramkan, melainkan menunjukkan sikap hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri kepada kedaulatan, keagungan dan kekudusan Tuhan serta mentaati perintah-perintah-Nya, karena dengan sikap takut akan Tuhan tersebut akan memampukan kita untuk selalu bisa bertindak secara benar. Tetapi kenyataannya sistem yang berlaku di dunia ini justru menggiring setiap manusia untuk takut pada \"UANG\" dan tidak takut akan Tuhan lagi. Padahal kita tahu, bahwa TUHAN adalah sumber hikmat tertinggi, karena itu setiap orang perlu datang kepada sumber hikmat supaya menjadi orang yang berhikmat, hidup bijaksana, bermoral tinggi dan selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah makna yang sesungguhnya dari manusia fitrah dan ini adalah wujud dari insan Nuswantara. Nuswantara adalah mahluk mandiri yang selalu tunduk kepada Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan \"pengetahuan\" disini? Pengetahuan akan kebenaran dihadapanTuhan, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan: apa yang baik, yang berkenan kepadaNya dan yang sempurna. Sedangkan berhikmat sangat diperlukan dalam mengambil keputusan hidup agar selalu tepat mengikuti seluruh rencanaNya dalam menjalani kehidupan, sehingga kita tidak lagi berjalan berdasarkan hasrat hati yang tidak benar. Alangkah indahnya kalau pendidikan dikembalikan seperti dulu, saat barangsiapa menuntut ilmu bertujuan meraih ridho Allah, bukan untuk tujuan meraih harta duniawi. Karena mereka yang melakukannya untuk meraih harta duniawi tidak akan mencium bau surga. Sufyan Ats-Tsauri R.A. berkata, “Ilmu dipelajari hanya untuk dijadikan sarana menuju ketakwaan kepada Allah. la memiliki kelebihan yang tak dimiliki yang lain karena fungsinya sebagai sarana pengantar ketakwaan kepada Allah Ta\'ala tersebut. Jika fungsi ini tidak teraplikasikan dan tujuan penuntut ilmu telah tercemar dengan keinginan mendapatkan pencapaian duniawi seperti harta dan tahta, maka pahala menuntut ilmu hangus, amal perbuatannya dihapus, dan dia merugi dengan sejelas-sejelasnya.” Singkatnya pendidikan harus mengutamakan \"akhlak\" agar menjadikan \"manusia beradab\". Oleh sebab itu takut akan Tuhan harus menjadi dasar kita untuk memperoleh pengetahun, hikmat dan didikan Tuhan sebagai kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Namun pada kenyataannya sikap takut akan Tuhan sudah hampir menjadi barang langka di negeri ini kalaupun ada justru diposisikan sebagai musuh kelompok yang sedang menikmati permainan tersebut, karena tergerus oleh Sistem yang diberlakukan di negeri ini yang mengadadopsi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan budaya dari Sistem Kapitalis Barat yang ditujukan untuk menggiring setiap manusia untuk lebih mengutamakan cinta akan uang dari pada takut pada Tuhan. Mungkin banyak diantara kita yang tidak menyadarinya, karena tanpa disadari selama ini kita sudah terdoktrin akan pentingnya \"UANG\" dalam kehidupan kita untuk menggeser kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta dalam hidup kita. Diawali dari Sistem Pendidikan yang selama ini kita lalui mulai dari bangku sekolah, dimana kita telah diajar untuk mengenal perbandingan nilai dari setiap gambar angka-angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang pada akhirnya tanpa kita sadari telah terdoktrin dan membentuk karakter dari setiap peserta didik, lalu diajarkan juga untuk berkompetisi bukannya bekerja sama untuk berpacu saling mengejar nilai ulangan atau ujian yang akan menjadi patokan ranking ataupun kelulusan. Intinya bagaimanapun caranya diakhir masa pendidikan para murid atau siswa bisa mendapatkan selembar Ijazah sebagai tanda sudah dinyatakan lulus dari setiap level pendidikan yang telah dilalui dan dengan modal Ijazah tersebutlah mereka jajakan untuk mendapatkan pekerja demi menerima gaji bulanan. Itulah sebabnya mengapa \"ANGKA\" menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kebanyakkan orang yang tidak takut akan Tuhan, bahkan muncullah anekdot \"wani piro\" dalam setiap transaksi kehidupan yang menghancurkan integritas. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing (keberagaman) untuk saling melengkapi dan bukan diciptakan seragam, tetapi justru manusia digiring untuk menjadi seragam dalam pemahaman dan karakternya. Jadi terbentuklah pemahaman yang sesat, kalau tidak seragam maka akan dilabel sebagai bukan bagian dari pada kelompoknya atau dianggap ekstrem atau bahkan bisa dianggap musuh. Disitulah letak doktrin yang menyesatkan, sehingga banyak diantara kita yang terjebak dalam sistem yang ada ini, sehingga banyak yang \"takut menghadapi resiko\" kehilangan kenyamanan kalau berbuat benar atau setidak-tidaknya ingin menarik diri dari lingkungan yang tidak benar tersebut, karena sadar akan kekeliruannya selama ini. Disitulah sebenarnya letak terbentuknya karakter cinta akan uang, karena sudah terdoktrin sejak masih dibangku sekolah, karena yang pemahaman kehidupan dibangun berdasarkan angka pada setiap peserta didik. Seperti hemat pangkal kaya dan dilatih menabung yang mana bukan membuat seseorang menjadi dermawan, tetapi malah jadi pribadi yang pelit, karena kalau berbagi artinya jumlahnya akan berkurang, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan hukum Tuhan yakni \"semakin banyak menabur semakin banyak menuai, dan orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan\". Sebenarnya apa yang selama ini dan sedang terjadi dalam Sistem Hukum kita yang adalah bagian dari pada turunan Sistem Perpolitikan di negara kita juga yang justru semakin menjadi-jadi pada Era Reformasi sampai dengan sekarang yang semuanya dilandasi dengan ukuran angka dalam menentukan ukuran keberhasilan atau kemenangan seseorang atau kelompok. Namun tanpa disadari hal tersebut justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari kelima Sila dari Pancasila yang mana Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: 1. Ketuhanan yang Maha Esa : Nilai luhurnya adalah \"ikhlas\". Maknanya: Tuhan sebagai pencipta itu Esa dan mulia yang menciptakan keberagaman, sehingga kita yang adalah ciptaanNya harus \"ikhlas\" menerima perbedaan dan harus saling memuliakan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab : Nilai luhurnya adalah \"menerima, menikmati dan menghargai\". Maknanya: Kita sebagai ciptaanNya harus menerima, menikmati dan menghargai ciptaanNya tanpa menilai dan membandingkan, karena kita semua milikNya barulah kita bisa menjadi manusia beradab. 3. Persatuan Indonesia : Nilai luhurnya adalah \"bersyukur\". Maknanya: Kita sebagai ciptaanNya harus bersyukur terhadap apapun yang kita terima baik atau tidak baik sebagai hadiah terindah dari Tuhan, barulah kita bisa menjalin Persatuan yang solid di bangsa ini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan : Nilai luhurnya adalah \"tulus\". Maknanya: Kita sebagai ciptaanNya harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi ataupun kelompok, karena hidup ini adalah ibadah untuk memuliakanNya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia : Nilai luhurnya adalah \"bahagia bersama\". Maknanya: Kita sebagai ciptaanNya harus selalu hidup untuk menjadi manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya menjadi bencana demi kebahagiaan bersama masyarakat Indonesia. Kelima nilai luhur tadi adalah pintu gerbang menuju manusia yang fitrah sebagai insan Nuswantara. Nu: Makluk, Swa: Mandiri, Anta: Menuju, Ra: Sang Pencipta. Memang kita harus tunduk pada hukum positif yang berke-Tuhanan bukan justru takut pada manusianya seperti yang selama ini kita lihat dan rasakan, karena setiap manusia pada hakekatnya bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan sebagai penciptanya. Namun tidak sedikit juga hukum positf dan peraturan yang diberlakukan justru bertentangan dengan kelima sila dari Pancasila, padahal ketentuannya semua Perundang-undangan dan Peraturan apapun yang ada di negeri ini haruslah tunduk pada Pancasila, karena Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, sehingga semua peraturan harus sesuai dengan Pancasila karena seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka artinya segala hukum termasuk segala peraturan yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bermakna takut akan Tuhan. Namun apa yang terjadi di Indonesia, dimana Sistem Hukumnya menganut Civil Law (Eropa Kontinental) adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Belanda , maka berdasarkan asas konkordansi berlakulah Civil Law. Artinya Sistem Hukum yang diterapkan di bangsa Indonesia adalah warisan dari penjajah. Memang untuk merubah sistem hukum yang sudah mendarah daging tidaklah mudah, tetapi setidaknya kita dapat mencarikan jalan keluarnya dengan pemahaman sebagai berikut : Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, hukum itu bukan menjadi titik sentranya, tetapi pada manusianya itu sendiri. Kedua, hukum itu tidak legalistik semata-mata, tetapi hukum itu dapat berubah apabila masyarakat menghendaki untuk merubahnya, agar hukum bukan justru mengobarkan masyarakat. Ketiga, hukum difokuskan kepada perilaku manusia dengan menjunjung tinggi moralitas sebagai akar kehidupan dalam masyarakat. Dari kondisi tersebut diatas, maka dirasakan perlu segera merevolusi Sistem Hukum yang sudah ada dengan yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman di Era Digitalisasi ini yang mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Caranya dengan melakukan transplantasi antara sistem hukum yang sudah ada dengan sistem hukum lain atau baru dan tentunya dengan melakukan harmonisasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang lebih relevan dengan rasa keadilan masyarakat. Namun yang terlebih penting dari pada itu semua adalah bagaimana cara merestorasi mental dari pada setiap para pelaku penegak hukum itu sendiri di semua Lembaga Penegakan Hukum yang memiliki rasa takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh dimulai dari Kepalanya masing-masing sebagaimana pepatah kuno namun masih tetap relevan sampai saat ini yakni \"ikan busuk dari kepalanya\", dimana seorang \"Kepala\" haruslah menjadikan dirinya sebagai contoh yang hidup bagi semua bawahannya, maka vibrasinya akan menular bagaikan virus kepada lingkungan sekitarnya yang semakin lama radiasinyapun akan semakin luas. Bagaikan \"teori orang mandi\" membersihkan tubuhnya dari kepala dulu, maka secara perlahan tubuhnyapun akan ikut bersih. Kepala melambangkan \"pikiran\" dan bawahan melambangkan anggota tubuh yang akan memanifestasikan apa yang ada dalam pikiran. Jangan lagi kita hidup dengan teori \"cuci muka\" yakni hidup dalam kepalsuan citra diri yang tanpa kita sadari telah memanipulasi jiwa kita sendiri. Demikian juga sebaliknya \"bawahan\" harus memiliki keberanian untuk menolak perintah apapun yang tidak benar, karena kuatnya rasa takut akan Tuhan sesuai dengan sumpahnya. Oleh karena itu, maka peradaban Sistem Hukum yang ada sekarang ini harus segera direvolusi secara terstruktur, sistematis dan massive dengan didasari landasan kuatnya rasa takut akan Tuhan saja. Jadi setiap Kepala mulai dari Kepala rumah tangga sampai dengan Kepala dari suatu lembaga penegak hukum mutlak harus memiliki \"akhlak\" agar dapat membawa bawahannya menjadi \"manusia yang beradab\". Dengan demikian diharapkan sistem hukum memiliki wibawa yang bermartabat dan masyarakat dapat dengan ikhlas dikendalikan tentunya dengan mengedepankan keadilan yang dilandasi rasa takut akan Tuhan. Inilah solusi praktis dalam merevolusi peradaban sistem hukum di negara kita, yakni dengan merestorasi mental para penegak hukum dengan menanamkan rasa takut akan Tuhan sebagai penciptanya dimana setiap pribadi disadarkan kembali bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan pasti akan kita tinggalkan, namun setelah itu masing-masing kita harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan kita pada hari penghakiman dimana pembela kita bukanlah manusia, tetapi Dia yang empunya kerajaan Surga. Jadi mulai dari saat ini kita harus menjalin hubungan spiritual yang intens denganNya dan mematuhi segala perintahNya diatas perintah manusia. Untuk itulah kita disumpah sebelum menerima tugas dan tanggung jawab dalam setiap jabatan yang akan kita emban. Saya yakin dan percaya kalau hal-hal tersebut kita lakukan dengan ikhlas, karena takut akan Tuhan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati bukan saja menjadi bangsa pemenang bahkan lebih dari pemenang. ***
Jutaan Orang Demo Tolak Kenaikan BBM, Pemerintah Betul-Betul Beringas, Nggak Bisa Lihat Orang Punya Alternatif
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, hukum-hukum sejarah itu selalu membawa kita pada satu titik jumpa, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. “Yang jadi soal tersebut adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu,” kata Presiden Akal Sehat Indonesia itu. “Intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan,” lanjutnya. Menurut penilaian Rocky Gerung, “Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Sebetulnya pemerintah itu menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun,” tegasnya. “Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (5/9/2022). Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, kita ketemu pada hari Senin. Ini hari kerja pertama ketika kenaikan harga BBM, lebih karena kemarin pada akhir pekan diharapkan. Jadi reaksinya memang (kurang-red), kan diharapkan reda sebentar karena ada Sabtu dan Minggu akhir pekan. Tetapi, di beberapa daerah walaupun akhir pekan, tetap saja unjuk rasanya berjalan, terutama di Makasar. Kita lihat ban-ban dibakar di beberapa daerah, di Gorontalo, bahkan. Ini hampir meluas dan saya lihat ini besok sudah diantisipasi juga, terutama di Jakarta. Polda sudah mulai membuat semacam surat edaran tentang kemungkinan besok ada unjuk rasa dari berbagai elemen. Biasanya yang unjuk rasa adalah buruh, BEM, tapi PMII juga sudah bikin edaran besok mau menggeruduk Istana. Saya kira ini menarik dan di tengah situasi itu kemarin ketemu antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua PP Muhammadiyah. Alasannya silaturahim. Tetapi, saya kira bagaimanapun kita lihat bahwa ada eskalasi akibat kenaikan harga BBM. Ya, itu kita akhirnya berjumpa dengan black-black Monday, yang sudah kita tunggu sebetulnya. Bukan kita inginkan tapi memang pasti terjadi. Kan selalu hukum-hukum sejarah itu membawa kita pada satu titik jumpa itu, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. Yang lebih penting sebetulnya bukan lagi sekedar debat data, ini demi rakyat subsidinya begini, kalau enggak akan bangkrut dan sebagainya. Itu bukan lagi soal. Yang jadi soal kini adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu. Dalam seminggu ini juga orang tegang-tegangan. Tapi, kalau kita masih ingin mencari solusinya, tentu ya sudah, orang menganggap, ya solusinya percepat perubahan politik. Kan akhirnya itu. Karena orang sudah bosen dengan isu ini itu, solusinya masih bisa masih nggak. Tapi tetap saja orang anggap bahwa pemerintah yang pelit, pemerintah yang enggak mau berkorban untuk rakyat dan hanya ingin memanjakan dirinya melalui monumen-monumen yang nggak ada gunanya. Kereta cepat buat apa? Ibukota baru buat apa? Jadi, jika kemudian ditemukan satu formulasi bahwa pemerintah menemukan formulasi bahwa demi legacy ini, demi kemewahan itu, demi infrastruktur itu, demi mercusuar itu, maka rakyat dikorbankan, tentu dia sudah siapin cara untuk membujuk rakyat yang disebut BLT. Tapi, dari logika kita, kalau masuk akal jadi BLT itu adalah semacam oksigen setelah orangnya dicekik. Kan begitu sebetulnya. Sudah dicekik, tidak bisa napas, dikasih oksigen. Di situ pemerintah curangnya. Kan mustinya kalau desain konstitusi kita jelas bahwa hak rakyat itu harus dipenuhi lebih dahulu karena memang negara itu dari alam-alam yang berlimpah, semua komoditas yang ada itu kan punya negara, itu punya rakyat yang diusung oleh negara. Jadi terlihat bahwa negara nggak paham bahwa itu hak rakyat. Dibalikin dulu pada rakyat. Baru pemerintah boleh pamer-pamer apa yang ingin dia tinggalkan sebagai prestasi kita. Jadi, kalau dianggap bahwa berhemat buat bikin ibukota baru, ibu kota baru itu bukan untuk rakyat, itu untuk siapa yang peduli dengan prestasi Pak Jokowi, tuh. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi, gerakan mahasiswa akhirnya paham itu. Ini saya sudah ada sekitar 30 undangan orasi di kampus-kampus. Karena ini satu prasyaratnya untuk melakukan perubahan politik total yang orang sebut sebagai sosial Andreas, dulu kita sebut sebagai people power, yang kemudian dilecehkan oleh para buzzer. Sekarang buzzer-nya mau ngapain kalau keadaan sudah begini? Mereka pasti ikut juga. Jadi apa yang harus mereka peroleh kalau pemerintah sudah bilang dia nggak punya lagi sebut saja cadangan untuk subsidi, termasuk subsidi buzzer sebetulnya kan? Jadi, buzzer yang paling menderita, tapi sok jagoan gitu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mahasiswa itu diam-diam mereka sudah pelajari watak dari konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa peliharalah kehidupan bernegara itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang adalah milik rakyat. Itu dasarnya. Jadi bukan seolah-olah pemerintah kasih subsidi lalu kita merasa negara baik betul. La itu punya kita kok. Jadi itu sebetulnya yang akhirnya dipahami oleh mahasiswa. Ini yang lebih penting. Karena itu, didorong nggak didorong pasti mahasiswa akan demonstrasi. Dan itu akan bergerak. Tetapi Makassar selalu lebih dahulu dan hari ini ada demo di Makasar, di Kendari, di Gorontalo, di beberapa kota juga tuh. Itu yang kita sebut dulu berkali-kali dalam beberapa minggu yang lalu bahwa pasti akan terjadi gerakan karena ini menyangkut ekspektasi terhadap hidup. Jadi, begitu pemerintah bilang BLT itu artinya kemiskinan sudah terjadi. Buruknya, pemerintah menganggap bahwa untuk mencegah kebijakan yang akan memberatkan rakyat, kami kasih BLT. Sudah tahu memberatkan rakyat ngapain diambil kebijakannya. Ini dungunya di situ kan? Jadi, sebetulnya banyak hal yang dengan logika sederhana kita tahu bahwa kita sedang dicekik, lalu dibujuk dengan BLT. Kenapa dicekik? Supaya kita mudah untuk disuap. Kan begitu. Tapi kan masalahnya sekarang data BLT tidak menjangkau semua orang yang kehabisan oksigen tadi. Kan yang kehabisan oksigen itu dengan naiknya harga BBM ini meluas. Jelas sopir-sopir ojek, sopir angkutan, semua jelas langsung akan terkena. Jelas para pedagang kaki lima kelas bawah dan sebagainya yang harga-harga naik semua dia mau menjual ke konsumennya juga susah karena bagaimana mungkin mereka menaikkan harga konsumennya juga sekarang kesulitan hidupnya. Jadi, ini menumpuk dan ini ketemu persoalannya di tengah situasi yang kita lihat sekarang orang betul-betul di media sosial setiap hari pamer kekayaan, terutama yang sekarang disorot polisi. Tapi ini soal anggota DPRD dan yang lain tinggal menunggu waktu saja itu disorot oleh publik. Ini multiplier effect dari pencabutan subsidi pasti ke mana-mana. Kan kita nggak bisa dapat argumen yang sound, yang masuk akal dari pemerintah. Apa argumennya? Kan kita nggak dapat keterangan alasan bahwa subsidi harus dicabut. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya marah dan kemarahan itu ya nggak bisa dicegah lagi kan. Kalau misalnya pemerintah masih berupaya untuk membujuk, mau dibujuk dengan apa? Dan intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan. Lo kok subsidi dipindahkan? Apa poin dari memindahkan subsidi itu, dicabut dari BBM dipindahkan melalui BLT. Dua-duanya adalah hak kita sebagai rakyat untuk menikmati hasil minyak bumi, hasil batubara, sawit segala macam. Kan begitu cara melihat public policy. Lain kalau kita betul-betul negara super liberal, ya sudah itu suka-suka saja. Biarkan pasar bekerja. Bahkan, ketika pasar sedang bekerja pun pemerintah ganggu kan. Pasar bekerja dengan memperlihatkan komunitas yang sama dengan harga lebih murah, yang bukan dihasilkan oleh Indonesia, itu swasta yang bikin, Vivo yang bukan disubsidi oleh pemerintah. Nggak disubsidi, kenapa disuruh naikin harga kan? Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Nanti dianggap itu enggak nasionalis kalau beli lebih dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non-Pertamina yang menjamin keadilan sosial dengan harganya yang rendah. Jadi, bagian-bagian ini yang membuat akhirnya kita anggap bahwa pasal 33 itu akhirnya berubah menjadi etatisme, negaraisme, negara mau ambil semua kekayaan. Padahal kita dijamin oleh keadilan sosial, oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pengetahuan ini tanpa perlu backup data emak-emak ngerti. Emak-emak akan seluruh anak-anaknya itu mahasiswa demo. Kira-kira begitu. Atau nggak disuruh pun mahasiswa merasa ini kesempatan untuk memulihkan kembali hak mahasiswa untuk berdemo. Iya itu. Kok bisa ada satu POM bensin yang kebanjiran konsumen, yaitu Vivo, ketika tahu, harga di tengah pemerintah menaikkan dia malah menurunkan harganya. Kemudian diumumkan bahwa mereka akan menaikkan harga. Tapi orang paham pasti ini ada campur tangan dari pemerintah. Sebenarnya kan nggak boleh dalam soal semacam ini justru ditutup alternatif oleh pemerintah. Itu Dirjen Migas mengatur-ngatur pasar kan. Kalau Jokowi mungkin yang menyampaikan mungkin masih masuk akal. Migas ada urusan apa? Jangan-jangan lama-lama entar semua hal yang kita konsumsi dari luar negeri karena memang lebih murah itu disuruh supaya jangan, nanti naikin dulu harganya, baru dijual. Jadi, kekacauan itu datang dari kepanikan saja. Mungkin dia nggak hitung bahwa nanti ada perusahaan swasta yang justru bisa supply lebih murah. Tapi, sudahlah, itu memang niat jahat itu sebetulnya. Jadi, kalau ada argumen kita masih bisa pahami, tapi kita tahu pemerintah bilang ya kami ada tiga ratus triliun. Dari mana dapat itu? Ya dari ekspor batubara, ekport sawit segala macam. Itu ekspor dari rumah para menteri, para pejabat, para anggota DPR. Enggak, itu kita ambil dari bumi Indonesia. Bumi Indonesia punya siapa? Kan begitu. Rakyat tahu bahwa itu diambil dari bumi dia, yang ongkos produksinya sedikit banget lalu dia dapat winfall segala macam, termasuk produksi minyak dalam negeri yang biaya produksinya sangat rendah tapi kenapa musti dinaikkan harganya. Sebetulnya pemerintah menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun. Kan cuma itu yang diberikan kan? Sementara yang ada di kantong pemerintah yang sebetulnya hak rakyat ada 300 triliun. Buat apa bikin ibukota baru? Itu berguna nggak buat rakyatnya? Apa gunanya ibukota baru kalau semua orang berkantor di handphone. Itu soalnya. Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu. Konstitusi memerintahkan negara untuk melindungi rakyatnya, sekarang dicekik. Begitu tercekik orang bilang oke gua kasih BLT. Oke, jadi ini tidak terhindarkan. Saya kira yang mulai hari ini mungkin akan ada unjuk rasa-unjuk rasa yang juga bisa terjadi eskalasi, dalam situasi seperti ini, seperti kita selalu mengingatkan, bukan mengompori. Dalam situasi seperti ini, nanti bisa ketemu tuh, krisis di pemerintahan dan krisis di tengah rakyat, dan terutama tingkat krisis kepercayaan publik yang sangat terhadap pemerintah meskipun ada survei-survei menyatakan bahwa tetap tinggi kepercyaan pemerintah. Saya kira itu hanya placebo effect lah yang disampaikan lembaga survei itu. Itu akibatnya juga. Lembaga survei musti minta maaflah atau nggak usah minta maaf tapi diem-diem saja buat ubah angkanya. Dia malu juga sekarang kan, baru 2 hari lalu disurvei kepercayaan sudah nggak ada. Jadi, sekali lagi, kita hanya ingin lihat bagaimana cara ini ditangani. Itu pemerintah akan lihat kemampuan dia untuk mengerahkan aparat kekuasaan, polisi terutama. Padahal, polisi sudah tidak dipercaya. Ini momentum yang nggak pernah dihitung bahwa kalau terjadi social unrest, kerusuhan, siapa yang akan menangani. Itu polisi diuber-uber sama anak STM sekarang. Dan polisi memang lagi rendah moralnya karena pemimpin-pemimpinnya yang lagi bermasalah kan. Kita ingin ada ketertiban, tapi orang sudah nggak percaya, bagaimana? Lalu presiden bilang, oke kalau gitu kita cabut lagi tuh pernyataan bahwa subsidi dicabut. Jadi kembalikan subsidinya. Tetap orang akan anggap bahwa ini besok dia naikin lagi, di menipu lagi. Jadi, sudahlah itu lempar handuk sajalah karena semua alasan yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagai ya penipu ulung yang sebetulnya sudah ketahuan isinya, tapi masih mau ngelak-ngelak. Kira-kira begitu jalan pikiran publik yang nggak diucapkan. (Ida/sws)
Dukung UUD 1945 Naskah Asli, Ichsanuddin Noorsy: UU Jantung Kapitalisme Harus Dihancurkan
Jakarta, FNN – Pengamat politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mendukung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang, membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Agar upaya kembali kepada UUD 1945 naskah asli dapat berjalan mulus, Ichsanuddin mendorong agar Undang-Undang yang merupakan jantung kapitalisme dihancurkan terlebih dahulu. \"UU jantung kapitalisme harus dihancurkan dulu. Kalau ini rontok, maka kapitalisme itu juga rontok,\" kata Ichsanuddin saat menjadi narasumber pada Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\', di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senin (5/9/2022). \"UU yang dibuat rezim Reformasi adalah UU yang menyerahkan korporasi kita kepada kaum kapitalisme. UU yang dibuat lebih mengedepankan asas manfaat daripada asas kepemilikan. Ini adalah pemikiran neoliberalisme. Lebih mengedepankan revenue oriented ketimbang mengelola sendiri aset kita,\" papar Ichsanuddin. Kuncinya adalah, lanjutnya, perekonomian disusun atas usaha bersama. Disusun artinya bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan usaha bersama harus ada kolaborasi dari tiga pilar yakni BUMN, koperasi dan korporasi. Kita mengakui kompetisi, sekaligus juga mengakui kerja sama. Berangkat dari pemahaman tersebut, Ichsanuddin menyebut sangat tak layak jika pengelolaan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada pasar. Dijelaskannya, Ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi tak bisa berjalan jika penyelenggara negaranya berbasiskan semangat komprador dan pengkhianat. \"Dalam istilah saya rezim cinta tanpa setia,\" katanya. Upaya melakukan restrukturisasi ekonomi nasional harus dengan cara melakukan pemisahan mana public goods dan mana commercial goods dan mana yang quasi. \"Perekonomian itu, narasinya dengan tubuh close-open good economy. Namun yang terjadi sampai saat ini, ekonomi bugil, sehingga tidak terjadi yang namanya perbaikan ekonomi,\" tegas Ichsanuddin. Jika ditinjau dari kiblat ekonomi, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dsn UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kiblat ekonomi Indonesia mengarah kepada konsensus Washington. \"Korporasi swasta (domestik dan asing) adalah pengarah dan pelaksana perekonomian, sedangkan pemerintah adalah regulator,\" tutur Ichsanuddin. Persoalan berikutnya adalah terbatasnya jenis barang dan jasa publik, nilai tukar mengambang bebas, negara lebih penting mengutamakan ketahanan ekonomi daripada kedaulatan ekonomi dan pasar dijadikan pengambilan keputusan. \"Pasar diminta jadi sumber penyelesaian kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Pertanyaannya, apakah pasar yang akan menakar harkat dan martabat manusia? Apakah pasar mampu menjamin kelangsungan hidup dan masa depan?\" tanya Ichsanuddin. Di sisi lain, Ichsanuddin menjabarkan jika total aset lembaga keuangan yang diprediksinya pada tahun 2016 mencapai Rp7.800 triliun. Sedangkan 12 orang terkaya di Indonesia menguasai keuangan sebesar 44,65 persen. \"Sejak tahun 2016 saya sudah prediksi problematika yang sekarang terjadi. Enam tahun berlalu, masalahnya tak berubah, justru bertambah. Data per 22 Agustus, pinjaman asing Indonesia sebesar 68,95 persen,\" jelas Ichsanuddin. \"Saya ragu tahun 2030 dan 2045 perjalanan kita benar. Tidak mungkin Indonesia bisa bertahan kalau model pengelolaannya demikian,\" urai Ichsanuddin. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, mengatakan gagasan kembali kepada UUD 1945 bermula dari gagasan besar Ketua DPD RI yang membuat peta jalan mengembalikan UUD 1945 naskah asli. \"Gagasan ini tak lahir begitu saja, tapi berproses ketika Ketua DPD RI melakukan perjalanan keliling Indonesia di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota,\" beber Sefdin. Selama dua tahun melakukan perjalanan keliling Indonesia, Sefdin menyebut LaNyalla menemukan persoalan yang sama yakni ketidakadilan dan kemiskinan struktural. \"Pembenahannya ada di sektor hulu yakni konstitusi kita. Pilihan saat itu banyak. Ada amandemen ke V, kaji ulang. Dan semuanya telah diupayakan melalui perbincangan maupun diskursus. Tapi rupanya itu belum komprehensif dan tak bisa memastikan kedaulatan rakyat kembali dan kesejahteraan rakyat terwujud,\" papar Sefdin. Akhirnya, setelah dilakukan kajian mendalam, pilihan solusinya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli, khususnya pasal 33 beserta penjelasannya, untuk kemudian disempurnakan dengan cara benar, secara adendum, sehingga tak mengulang kesalahan Orde Lama dan Orde Baru. \"Pasal 33 dan penjelasannya itu sangat rigid dan kuat memisahkan secara tegas antara publik goods dan commercial goods yang tidak boleh orang per orang menguasai public goods. Dalam perubahan (amandemen 1999-2002) penjelasan itu dihapus total,\" jabar Sefdin. Hari ini, kata Sefdin, bangsa ini selalu mengalami defisit APBN dan selalu ditopang utang. \"Lalu, apa yang disiapkan Indonesia untuk menghadapi New Vision 2030 dan 2045. Sementara negara lain sudah menyiapkan dengan baik dalam menyosong perubahan geo-politik dan peta energi. Bahkan Arab Saudi Arab telah menggagas New Vision 2030,\" ulas Sefdin. Acara ini juga digagas untuk menghitung potensi nominal yang dimiliki bangsa ini jika negara kembali menguasai hajat hidup orang banyak. \"Kita juga ingin mengukur peluang menghapus UU pro daulat pasar dan pro oligarki dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Begitu juga dengan perjanjian-perjanjian internasional,\" demikian Sefdin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)
Liz Truss Terpilih Sebagai Perdana Menteri Inggris Baru
London, FNN - Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss terpilih sebagai perdana menteri yang baru pada Senin, setelah unggul dalam pemilihan Partai Konservatif untuk menggantikan Boris Johnson.Setelah berminggu-minggu menjalani kontes kepemimpinan dan bersaing dengan mantan menteri keuangan Rishi Sunak, Truss dinyatakan memenangi pemungutan suara anggota Partai Konservatif dengan perolehan 81.326 suara berbanding 60.399 suara.\"Kita perlu menunjukkan apa yang akan kita berikan selama dua tahun ke depan. Saya akan menyampaikan rencana berani untuk memotong pajak dan menumbuhkan ekonomi kita,\" kata Truss setelah hasil pemilihan diumumkan.\"Saya akan mengatasi krisis energi, menangani tagihan energi masyarakat, tetapi juga menangani masalah jangka panjang yang kita miliki tentang pasokan energi,\" ujar dia.Pengumuman itu akan disusul proses serah terima kepemimpinan dari Johnson, yang terpaksa mengumumkan pengunduran dirinya pada Juli setelah skandal berbulan-bulan melemahkan dukungan terhadap pemerintahannya.Johnson akan melakukan perjalanan ke Skotlandia untuk bertemu Ratu Elizabeth pada Selasa (6/9) untuk secara resmi mengajukan pengunduran dirinya. Truss akan mengikutinya dan diminta untuk membentuk pemerintahan oleh ratu.Lama menjadi calon terdepan dalam persaingan menggantikan Johnson, Truss akan menjadi perdana menteri keempat dari Partai Konservatif sejak pemilihan 2015. Selama periode itu, Inggris telah diterpa berbagai krisis dan sekarang menghadapi apa yang diperkirakan akan menjadi resesi panjang yang dipicu oleh lonjakan inflasi yang mencapai 10,1 persen pada Juli.Truss (47) telah berjanji untuk bertindak cepat mengatasi krisis biaya hidup di Inggris. Dia mengatakan bahwa dalam waktu seminggu dia akan membuat rencana untuk mengatasi harga energi yang meningkat dan mengamankan pasokan bahan bakar di masa depan.Truss telah memberi isyarat selama kampanye bahwa dia akan menantang konvensi dengan menghapus kenaikan pajak dan memotong pungutan lain dalam sebuah langkah yang menurut beberapa ekonom akan memicu inflasi.Truss mengatakan dia akan menunjuk kabinet yang kuat dan menghindari pemerintahan \"bergaya presidensial\", kata seorang sumber yang dekat dengannya. (Sof/ANTARA/Reuters)
POPULER
