ALL CATEGORY
Pemuda Muslim Tidak Boleh Tercerabut Dari Akar Sejarah Bangsa
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan setiap pemuda muslim tidak boleh tercerabut dari akar sejarah perjuangan bangsa dengan cara mensyukuri kemerdekaan Indonesia.\"Dengan mengambil momentum Sumpah Pemuda menunjukkan anak-anak muda Garuda Keadilan dari kalangan generasi milenial tidak tercerabut dari akar sejarah bangsa,\" kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang akan dimanfaatkan oleh Garuda Keadilan dengan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang berlangsung 25-30 Oktober 2022 di Jakarta.Hidayat mengatakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah satu fakta tentang anak-anak muda yang menorehkan akar sejarah untuk Indonesia Merdeka. Ada akar sejarah islam dalam Sumpah Pemuda.Sebab, faktanya Sumpah Pemuda tidak hanya diikuti Jong Batak, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon, Pemuda Betawi, tapi juga ada Jong Islamieten Bond.HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan sejak awal pemuda muslim terlibat bersama kaum muda lainnya untuk memperjuangkan dan menyepakati tonggak-tonggak Indonesia merdeka.Seperti Jong Islamieten Bond yang terlibat langsung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Hal itu berlanjut saat perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemuda muslim terlibat langsung bersama yang lainnya dengan tergabung dalam laskar santri, laskar sabilillah, laskar hizbullah.\"Bahkan Bung Tomo, anak muda dalam peristiwa 10 Nopember bukan hanya memekikkan Merdeka tetapi juga Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar,\" kata dia.Oleh karena itu, lanjut dia, kesadaran sejarah penting untuk dihayati generasi muda dan generasi milenial yang merupakan mayoritas penduduk yang melanjutkan mengisi kemerdekaan Indonesia.Demikian juga untuk generasi muda milenial muslim untuk menegaskan dan memberikan satu pemahaman serta alternatif aktivitas bahwa aktif sebagai generasi muda muslim bersama generasi muda dari komunitas manapun, bukan hal yang tabu maupun aneh.Sementara itu, Presiden Garuda Keadilan Musthafa Faruq mengungkapkan konsolidasi nasional mengumpulkan pengurus Garuda Keadilan se-Indonesia untuk bertemu. Bersamaan dengan itu, diadakan kegiatan Muda Fest dan kompetisi E-Sport yang digelar pada 28 Oktober 2022 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda.Selain itu, peserta Konsolnas Garuda Keadilan juga berkesempatan silaturahmi kebangsaan bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional yang bisa menjadi inspirator, dan dinamisator anak-anak muda. (Ida/ANTARA)
Kasus Pembakaran Stadion di Banda Aceh Diselidiki Polisi
Banda Aceh, FNN - Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol M Ryan Citra Yudha menyatakan pihaknya bakal menyelidiki kasus pembakaran fasilitas Stadion H Dimurthala Banda Aceh yang terjadi kemarin malam, Senin (5/9).\"Pastinya nanti kita lakukan penyelidikan lebih dalam terkait kejadian ini,\" kata Ryan di Banda Aceh, Senin.Sebelumnya, penonton laga Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan membakar sejumlah fasilitas Stadion H Dimurthala di Lampineung, Aceh, karena kecewa laga tersebut batal akibat lampu stadion mati menjelang pertandingan dimulai.Pantauan ANTARA, massa pertama kali membakar papan sponsor, kemudian jaring gawang, bangku cadangan, hingga karpet tribun VIP penonton yang kemudian dapat diselamatkan.Kemudian, api dapat dipadamkan setelah tiga unit armada pemadam kebakaran tiba di stadion. Ryan menyampaikan berdasarkan informasi yang diterima, pertandingan tersebut memang diselenggarakan pada malam hari.Namun, karena ada sedikit permasalahan listrik sehingga lampu yang ada di stadion padam sehingga membuat penonton kecewa. \"Itu lah yang menyebabkan kemudian masyarakat kecewa, sehingga terjadilah aksi yang kita lihat pada malam hari ini. Kita akan menyelidiki semuanya,\" ujar Ryan. (Ida/ANTARA)
Soal Formula E, KPK Minta Keterangan Anies untuk Mendapat Gambaran Utuh
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. KPK menjadwalkan memanggil Anies pada Rabu (7/9) untuk dimintai keterangan terkait permasalahan penyelenggaraan Formula E yang sedang diselidiki KPK.\"Proses ini sebagai salah satu langkah agar KPK bisa mendapatkan gambaran awal dan utuh terkait dugaan peristiwa pidana dimaksud,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan, KPK dapat mengundang berbagai pihak untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim penyelidik KPK.KPK menegaskan siapa pun jika memang keterangannya dibutuhkan pasti dipanggil dalam proses penyelidikan tersebut. \"Hal ini untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Tentu sebagai tindak lanjut KPK atas laporan masyarakat,\" ujar Ali.KPK pun mengharapkan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E kooperatif agar proses berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku.Sementara itu, Anies mengatakan telah menerima surat panggilan dari KPK untuk memberi keterangan pada Rabu (7/9). \"Saya dimintai surat panggilan KPK, Rabu, 7 September pagi,\" kata Anies di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (5/9). Anies menegaskan akan datang memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan terkait Formula E.Selain itu, Anies menegaskan tidak ada keterangan dalam surat panggilan tersebut, sehingga dirinya berniat hanya untuk memenuhi panggilan itu dan selebihnya akan dijelaskan usai pertemuan. KPK menyatakan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E sampai saat ini masih berjalan.Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan dari beberapa pihak di antaranya mantan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Ida/ANTARA)
Ratu Atut Bebas Bersyarat
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI membenarkan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bebas bersyarat dari Lapas Wanita dan Anak Kelas IIA Tanggerang.\"Betul hari ini sudah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Tangerang dengan program pembebasan bersyarat,\" kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti di Jakarta, Selasa.Rika mengatakan pembebasan bersyarat yang diperoleh oleh narapidana kasus korupsi tersebut diajukan melalui mekanisme yang sama seperti narapidana lainnya. Hal itu juga sudah memenuhi syarat administratif dan substantif.Meskipun memperoleh bebas bersyarat, mantan Gubernur Banten tersebut diwajibkan mengikuti program bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Serang sampai dengan 2026 dan bebas murninya pada 8 Juli 2025.Selama mengikuti program bimbingan yang bersangkutan juga tidak boleh melakukan tindak pidana apa pun atau pelanggaran umum dan khusus.Ia menegaskan apabila Ratu Atut melakukan pelanggaran maka program pembebasan bersyarat yang diajukan-nya akan dicabut dan kembali menjalani sisa pidana di dalam lapas. (Ida/ANTARA)
Pernyataan KAMI Lintas Provinsi Tentang Kejahatan Presiden Jokowi
Solo, FNN – Bahwa, menaikkan harga BBM oleh Jokowi diawali dengan kebohongan terkait subsidi BBM dengan dikomunikasikan kepada rakyat bahwa subsidi sangat besar 502 triliun rupiah adalah kebohongan. Jokowi membuat orkestrasi kebohongan secara sistematis, dengan rencana membuat rakyat menderita, apalagi rakyat telah menderita selama dua tahun dilanda pandemi covid. “Ini merupakan kejahatan Negara,” tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi. Bahwa, kewajiban pemerintah melalui konstitusi adalah membuat rakyat sejahtera. Dengan terjadi sebaliknya terus melakukan narasi kebohongan membuat rakyat miskin dan menderita, Jokowi telah melanggar konstitusi secara sadar terencana dan sistematis. “KAMI Lintas Provinsi berpendapat dengan telah terjadi pelanggaran konstitusi secara sangat mendasar harus dipaksa turun dari jabatannya,” tegas KAMI Lintas Provinsi yang terdiri dari DI Jogjakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Jambi, dan Aceh. (mth)
Ketua IWO Sumut Laporkan Dewan Pers ke Bareskrim Polri
Jakarta, FNN – Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara Teuku Yudhistira ‘mempolisikan’ Dewan Pers terkait indikasi gratifikasi dari Ferdy Sambo selaku pejabat pengguna uang negara kala menjabat sebagai Kadiv Provam Polri, Senin (5/9/2022). Pria yang akrab disapa Yudis ini mengaku secara resmi telah melaporkan Dewan Pers dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) ke Irwasum dan Kabareskrim Polri. Ketua IWO Sumatera Utara ini ingin membersihkan Dewan Pers dari oknum perusak kemerdekaan pers dengan menerima gratifikasi sehingga perlu dilakukan pengusutan rekening oknum Dewan Pers tersebut. “Laporan yang saya lakukan ini merupakan komitmen kami yang ingin Dewan Pers bersih dari segala oknum-oknum perusak citra dunia jurnalistik di tanah air hanya karena materi. Alhamdulillah tadi laporan saya sudah diterima oleh pihak Itwasum dan Bareskrim Polri,” katanya. Pemimpin Redaksi Bicaraindonesia.net ini juga berharap, laporan yang sudah diterima pihak Itwasum dan Bareskrim tersebut bisa segera direspons dan ditindaklanjuti. Meski tak secara gamblang apa saja bentuk laporannya itu, Yudis mengaku telah mengadukan adanya dugaan penyaluran dana ke oknum-oknum Dewan Pers yang diinformasikan terjadi di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat,15 Juli 2022. “Peristiwa adanya aliran dana patut diduga kuat dilakukan oleh tim Ferdy Sambo (eks Kadiv Propam Polri) atau seminimal-minimalnya pihak yang memiliki keterkaitan terhadap dia. Itu diduga mirip seperti saat staf LPSK mendapat percobaan suap (gratifikasi) dari oknum tertentu yang diduga kuat punya pengaruh di Polri dan mempengaruhi Dewan Pers,” ungkapnya. Selain meminta polisi menyelidiki dan memeriksa si oknum tersebut, Yudis juga meminta pihak Bareskrim bisa memeriksa para wartawan yang kabarnya ‘kecipratan’ saat konferensi pers terkait pemberitaan kedatangan Chandra Anam Hanis, penasihat hukum istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. “Beberapa wartawan sempat memberi testimoni bahwa ada uang yang akan ditransfer usai preskon 15 Juli itu. Pertanyaannya, dari mana anggaran ekstra itu? Mungkin ini bisa menjadi pintu masuk polisi biar terjawab teka-teki ini,” tegasnya. Mahasiswa Magister Komunikasi ini juga meminta penyelidik Bareskrim memeriksa CCTV Dewan Pers termasuk rekening-rekening wartawan yang hadir saat jumpa pers tersebut. “Saya tekankan kembali kok isu uang beredar itu sangat kencang. Sementara kita saja yang sudah puluhan tahun jadi wartawan tidak pernah tahu dari mana anggaran DP yang katanya lembaga independen non pemerintah. Tapi kok posisi ini jadi rebutan. Ini juga kami harap diperiksa. Apalagi ada oknum yang biasa suka cawe-cawe cari proyek di Kementerian Kominfo sebelum menjabat di dewan pers,” pungkasnya. (mth/*)
Turunkan BBM atau Jokowi Turun
Oleh: Tjahja Gunawan | Penulis Wartawan Senior Seperti sudah kita ketahui bersama, pemerintah dengan cara licik telah menaikkan harga BBM di siang bolong pada hari Sabtu 3 September 2022. Sebenarnya sudah banyak usulan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Pertimbangannya, antara lain ekonomi rakyat belum benar-benar pulih setelah dihantam pandemi selama dua tahun lebih. Tapi saran dan usulan tersebut dianggap angin lalu alias tidak digubris pemerintah. Jika dianalogikan, saat ini sikap pemerintahan Jokowi sudah seperti orang bisu, tuli, dan buta. Tidak mau mendengar dan tidak peduli lagi dengan suara rakyat. Padahal sesungguhnya masih ada pilihan kebijakan lain yang bisa diambil pemerintah selain menaikan BBM. Misalnya, menghentikan proyek mercusuar Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah juga bisa menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua proyek strategis ini sebagian dananya menggunakan APBN. Selain itu proyek infrastruktur tersebut juga bukan merupakan proyek mendesak untuk segera dibangun. Sebaliknya bagi pemerintah kedua proyek ini justru dianggap penting untuk segera diwujudkan meskipun banyak diprotes masyarakat. Jika mengamati langkah dan kebijakan yang diambil Jokowi selama ini, terkesan ingin segera mewujudkan kedua proyek tersebut. Bahkan kalau bisa pembangunan IKN dan proyek KA cepat sudah bisa dimulai dan selesai sebelum dia lengser dari kursi Presiden tahun 2024. Namun begitu kedua proyek ini mulai macet pendanaannya, Jokowi berusaha untuk memperpanjang jabatannya dengan cara mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki para relawannya. Pangkas gaji direksi BUMN Kembali pada pilihan kebijakan lain yang bisa diambil pemerintah selain menaikkan BBM. Pemerintah bisa memangkas gaji direksi dan komisaris BUMN. Bahkan bila perlu tunjangan jabatan para menteri seharusnya juga bisa dipotong jika rezim pemerintahan Jokowi ini benar-benar peduli kepada rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya, para pejabat negara masih tetap bisa menikmati gaji dan fasilitas kemewahan yang diberikan rakyat melalui APBN. Bahkan dalam beberapa kasus, uang negara justru banyak yang di Rampok dan dikorupsi. Sudah terlalu banyak contoh pejabat negara yang diringkus aparat penegak hukum karena ulah korupsi. Yang dipertontonkan selama ini: Pejabat berlomba menumpuk harta kekayaan sementara rakyat hidup dalam kubang kemiskinan. Sejak Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014 hingga sekarang, harga BBM setidaknya sudah naik 7 kali. Hal itu belum termasuk dengan kebijakan penghapusan BBM jenis premium dengan pertalite, dimana dalam proses peralihan tersebut ada proses penyesuaian harga. Rakyat sudah banyak bersabar dengan berbagai keputus pemerintah Jokowi yang merugikan masyrakat. Sekarang sudah saatnya bangkit dari keterpurukan dan penderitaan yang diakibatkan berbagai kebijakan pemerintah yang pro oligarki. Sudah saatnya aset-aset negara yang selama ini diambil oligarki melalui tangan-tangan kekuasaan, diambil alih secara konstitusional melalui proses peradilan. Hal itu dimungkinkan untuk dilakukan melalui UU Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Mutual Legal Assistance (MLA) Menurut Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), UU tersebut bisa dipakai untuk mengembalikan kedaulatan yang dikuasai oligarki ke tangan negara. Salamuddin menyatakan itu dalam Executive Brief ‘Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya’, yang diselenggarakan DPD RI , Senin (5/9/2022). “Ini bisa menjadi celah dan peluang negara untuk menggeser sumber daya ekonomi para oligarki atau para taipan itu ke negara. Gunakan UU MLA, ambil paksa kekayaan mereka, sita aset hasil kejahatan keuangan mereka. Tetapi terlebih dahulu diadili,” kata Salamuddin Daeng. Langkah politis konstitusional seperti itu perlu dilakukan karena semua kekacauan pengelolaan negara bersumber dari perilaku oligarki yang sudah banyak melakukan intervensi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Ini pada akhirnya berimbas pada manajemen fiskal yang dilakukan Kemenkeu. Seharusnya jika pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan benar dan transparan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, BBM tidak perlu naik. Selain itu, akar persoalan semua ini juga bersumber pada terjadinya inefisiensi di Pertamina. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr Rizal Ramli, menyebutkan inefisiensi di Pertamina mencapai 20 persen. Menurut dia, kenaikan BBM sebenarnya juga untuk menutup inefisiensi di Pertamina. Beralasan jika alumni ITB ini menyatakan begitu karena walaupun harga minyak dunia masih terbilang tinggi namun Malaysia belum lama ini menurunkan harga BBM. Pada akhir Agustus 2022 lalu, pemerintah Malaysia menurunkan BBM RON97, dan mempertahankan harga untuk jenis lainnya di tengah lonjakan harga minyak dunia. Dikutip dari Malaymail, Kamis (25/8/2022), Kementerian Keuangan Malaysia menyampaikan harga eceran untuk bensin dengan RON97 mengalami penurunan lima sen, dari yang semula 4,35 ringgit Malaysia per liter menjadi 4,30 RM per liter. Mengapa Malaysia bisa begitu? Karena Petronas, perusahaan BUMN yang mengelola minyak di Malaysia, kinerjanya bagus karena dikelola secara efisien dan transpran. Sebaliknya Pertamina yang pada era sebelum Jokowi, bisa memberikan dividen kepada pemerintah. Sekarang Pertamina justru dililit utang yang sangat besar. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, mengakui sendiri soal itu. Dalam sebuah unggahan video di akun Youtube POIN, Ahok menyebut utang BUMN itu mencapai US$ 16 miliar atau setara Rp 237,6 triliun (kurs Rp 14.850 per dolar AS). Bahkan, kata Ahok, Pertamina berpikir terus menambah utang. \"Udah utang US$ 16 miliar. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesel nih,\" ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Alih-alih membantu Pertamina agar bisa menjadi perusahaan kelas dunia, Ahok sebagai Komut Pertamina justru mengumbar rasa kesalnya pada publik. Kini rasa kesal itu menular ke masyarakat karena pemerintah telah menaikkan harga BBM. Sejak Senin 5 September 2022, aksi demo memprotes kenaikan BBM dilakukan di mana-mana. Aksi turun ke jalan ini diperkirakan akan terus berlanjut karena ini sudah menyangkut urusan perut masyarakat. Bagi rakyat saat ini tidak banyak pilihannya, menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan atau mendesak Jokowi turun dari kursi Presiden RI. ***
Anthony Budiawan: Perintah Menaikkan Harga Bawah Hak Vivo Langgar Peraturan
Jakarta, FNN – Paska kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dunia maya ramai membicarakan mengenai masyarakat yang beramai-ramai memadati SPBU Vivo karena menjual BBM lebih murah daripada milik PT Pertamina (Persero), yakni seharga Rp 8.900 per liter. Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, perbedaan harga tersebut karena beberapa hal. Irto Ginting mengatakan, harga SPBU milik swasta harus mengikuti formula batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “BBM yang dijual oleh Vivo merupakan jenis bahan bakar umum, sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga ecerannya sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM,” ujarnya, seperti dilansir Kompas.com, Ahad (4/9/2022). Sementara BBM Pertamina jenis Pertalite, lanjutnya, mengandung bahan bakar khusus sehingga harga jualnya menjadi kewenangan pemerintah. “BBM Pertamina Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah dan harganya sama di seluruh Indonesia,\" ucap dia. Sebagai informasi, SPBU Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 seharga Rp 8.900 per liter. BBM ini memiliki research octane number (RON) 89. Sementara BBM Pertamina yang nilai oktannya hampir setara dengan Revivo 89 adalah Pertalite dengan RON 90. Harga Pertalite baru saja dinaikkan oleh Pemerintah dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu (3/9/2022). Menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Revvo 89 itu merupakan BBM umum, harga jual ditentukan perusahaan, asal tidak melebihi Batas Atas formula ESDM. Artinya batas bawah tidak diatur: boleh jual semurah-murahnya! “Dengan harga Rp 8.900 per liter, sepertinya lebih rendah dari batas atas, vivo sudah untung?” katanya kepada FNN, Senin malam (6/9/2022). Tapi, pemerintah minta harga Revvo 89 dinaikkan, sekarang Rp 10.900/liter, nampaknya ini Batas Atas harga RON 89, sesuai formula pemerintah: Vivo sudah untung? “Jadi, berapa batas atas RON 90 Pertalite, masa’ Rp 17.000? Paling juga tidak jauh dari Revvo 89, setuju?” tanya Anthony. Jika harga Revvo 89 sebesar Rp 8.900/liter melanggar Batas Atas, pemerintah wajib beri sanksi, dan minta turunkan harga. “Kalau tidak melanggar Batas Atas, perintah menaikkan harga bawah, yang menjadi hak vivo, melanggar peraturan, dan merugikan masyarakat,” tegas Anthony. (mth)
Sadis, 18 Tusukan Hernando Membunuh Letkol Purn Mubin di Depan Anak Kecil
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan REKONSTRUKSI pembunuhan pengusaha keturunan Cina Henry Hernando atas Letkol (Purn) H. Muhammad Mubin di Jl. Adiwarta Lembang telah dilaksanakan Senin tanggal 5 September 2022. Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Polda Jabar tersebut dihadiri antusias oleh puluhan bahkan ratusan Purnawirawan TNI. Di antaranya Letjen (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen (Purn) Robby Win Kadir, Mayjen (Purn) Soenarko dan lainnya. Tim hukum keluarga yang berjumlah 21 orang dipimpin Muhtar Efendi, SH MH dan Kol (Purn) Alan Sahar, SH turut mengawal jalannya rekonstruksi dalam berbagai adegan tersebut. Tersangka Henry Hernando, SE yang semula terus memakai masker untuk menutupi wajahnya diteriaki agar membukanya. Akhirnya penyidik memperkenankan. Purnawirawan dan warga ingin membuktikan Henry itu \"Sunda\" atau \"Cina\". Ternyata tidak diragukan lagi yang bersangkutan WNI keturunan Cina. Dari rekonstruksi didapat temuan baru antara lain : Pertama, ayah tersangka Henry yang bernama Sutikno ternyata berada di lokasi dan sangat berdekatan saat terjadinya penusukan membabi buta atas korban yang duduk di depan stir mobil pick up. Tangannya menempel ke punggung tersangka saat penusukan berulang. Bukan mencegah. Keterlibatan ayahnya, Sutikno patut dikenakan Pasal 55 dan 56 KUHP titel Penyertaan. Kedua, saat pertama tersangka melihat layar monitor CCTV dari lantai atas akan keberadaan korban yang memarkir mobil di depan gerbang gudang, tersangka langsung menelpon karyawannya Djamil dan ayahnya Sutikno, sehingga saat terjadi pembunuhan baik Djamil maupun Ir. Sutikno berada di TKP. Ketiga, pisau yang digunakan membunuh adalah pisau lipat, bukan pisau dapur, yang disimpan di kantong celana tersangka Henry sejak berada di lantas atas rumahnya. Dengan pisau yang disiapkan tersebut Henry menusukkan berulang-ulang atas korban yang dalam posisi tidak berdaya berada di belakang stir mobil pick up. Slow motion CCTV menunjukkan 18 tusukan telah dilakukan. Dalam BAP hanya 5 tusukan. Keempat, kesadisan pelaku ditunjukkan dengan pengetahuan keberadaan anak kecil di sebelah korban. Anak bernama Muhammad bersekolah di TK dan THQ Ibadurraman yang berada di seberang gudang milik tersangka. Parkir mobil pick up itu sebenarnya tidak menghalangi toko, keberadaannya adalah di samping gudang dengan gerbang tertutup. Di area yang sepi dari lalu lalang. Parkir pun hanya sebentar. Kelima, sebelum melakukan pembunuhan tersangka Henry berputar mengelilingi depan mobil, entah melihat suasana, baru kemudian melakukan penusukan bertubi-tubi, si anak kabur membuka pintu. Dalam keadaan luka parah korban memundurkan mobil menuju jalan. Dalam reka ulang terlihat tersangka Henry masih mencoba mengejar. Dalam pernyataan pers di lokasi Tim kuasa hukum bersama Muthia, putri Almarhum H. Mubin, menyatakan akan melaporkan ayah tersangka Ir. Sutikno dan karyawan Djamil untuk delik penyertaan pembunuhan Pasal 55 dan 56 KUHP. Di samping mendesak untuk menghapus alternatif Pasal 351 ayat (3). Dari rekonstruksi terbukti jelas terjadinya delik pembunuhan (Pasal 338) bahkan nyata pula perencanaannya (Pasal 340 KUHP). Mengingat pemasangan \"police line\" lambat oleh Polsek Lembang maka Kepolisian harus membuka dengan sejelas-jelasnya CCTV di dalam rumah/gudang. Saat rekonstruksi ruang tersebut nampak telah \"bersih\". Ada kondisi dan adegan penting yang perlu diketahui di dalam gudang atau rumah tersebut. Semoga CCTV tidak hilang, rusak, atau disembunyikan. Kebenaran harus terkuak dengan terang. Pembunuhan ini adalah kasus besar dari peristiwa yang mungkin saja dianggap biasa. Purnawirawan TNI yang dihinakan dan disakiti oleh arogansi pengusaha WNI keturunan Cina. Bukan Sunda. (*)
Batik Gringsing Wayang Corak Resah Nir-kuasa
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Gringsing wayang nama corakan batik Karawang yang terkenal. Begitu laporan Buyut Nyai Dawit dalam kitab Sanghyang Siksha Kandang Karesian, 1518. Gringsing dalam bahasa lokal gelisah. Dalam Betawi gringsangan. Rasa resah gelisah itu divisualisasi dalam corak (motif) yang disebut gringsing wayang. Wayang itu bayang-bayang. Bayang-bayang kegelisahan. Puitis kali, Ma\'. Baju yang dikenakan Zairin, photo atas, hampir mirip corak gringsing. Datangnya kuasa semua tahu, bahkan datangnya dari mana. Tapi tatkala pergi semua orang tak tahu. Yang bersangkutan gringsing tatkala kuasa mau pergi darinya. Dalam corak Karawang digunakan warna hijau tua dan hitam pekat yang membangkitkan perasaan ke\'eung (tak menentu) bagi yang melihatnya. Rasa nir-kuasa, hampa kuasa, terlihat dalam peristiwa-peristiwa politik mutakhir dari mereka yang mendukung penguasa sekarang. Ada Ketum partai yang diberhentikan pengurus lain zonder pardon, tanpa ampun. Ada Ketum partai bertemu dengan ananda Ketum partai lain. Agenda? Karena ananda membawa pesan ibunda kemungkinan soal survival of the fittest. Saat ma\'lumat harga bengsin naik 3/9/2022 Menko Ekonomi, yang juga Ketum partai, tidak berhadir. Sementara itu demo semua lapisan masyarakat mengalir deras ke jalan2 protes bengsin naik. Belasan Guru Besar UGM menyatakan prihatin akan situasi yang makin runyam. Proses dari nir-kuasa ke kuasa, gurih. Proses dari kuasa ke nir-kuasa, perih. (RSaidi).
POPULER
