ALL CATEGORY
Kali Ciliwung
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan SEMENJAK Ciliwung tercipta, setahu saya baru 1 novel terbit bertema Ciliwung;, judul Brandal-brandal Tjiliwung, tahun 1950-an oleh Achmad MS anak Kwitang. Juga cuma ada satu lagu Indonesia yang dicipta bertema Ciliwung oleh penyanyi Said Effendi pada tahun 1950, judulnya Kali Ciliwung. Sebagian liricnya: Kali Ciliwung Kali yang pantas disanjung Terletak di tengah-tengah kota Ibu negeri Indonesia Air mengalir Deras menuju ke hilir Membawa semua kenang-kenangan Kebahagian nan silam Saya mendusin ada lagu bagus ini justru dari tokoh politik senior Malaysia sekarang Dato Anuar Ibrahim, waktu saya bertemu dengannya untuk kedua kali di Jakarta pada tahun 1969. Ia mengatakan lagu daripada Indonesia yang ia suka Kali Ciliwung. Segera saya mencari lagu ini. Masa kecil saya adalah Ciliwung. Aku bermandi-manda di kali ini yang nengalir ke Kota. Di sepanjang kali yang melintasi Hayam Wuruk sampai Mangga Besar ramai sekali dengan ibu-ibu yang mencuci, anak-anak tanggung yang berenang- renang, dan ada juga yang memandikan kuda. Semua dengan kedamaian. Senua mencintai alam dan tak ada yang mengotorinya dengan membuang hajat. \"Hajat\" tak boleh dibuang sembarangan. Kali salah satu sumber kehidupan manusia, kalau menyebutnya saja dengan partikel Chi, sejatinya Che. Che Liwung. Saya tidak tahu arti Liwung. Anak-anak yang mahir berenang masuk kali meloncat dari jembatan Gg Ketapang atau Mangga Besar. Tentu saja mereka menunggu kesempatan tak ada rakit, atau géték, yang melintas. Ciliwung sering dilintas rakit yang membawa bambu. Tiba di tujuan rakit dibongkar dan dijual berikut bambu. Rakitnya juga bambu \'kan. Dalam reffrein Effendi mengenang: Sungguh besar jasamu Kenangan masa lalu Ya, masa lalu tak kunjung berlalu. (RSaidi)
APBN Rp3000 Triliun di Tahun Sulit, Serupiah Pun Harus Dipertanggungjawabkan
Jakarta, FNN - Dalam acara diskusi Indonesia Leader Talk pada Jumat (19/08/22), Mardani Ali Sera mempertanyakan APBN itu untuk siapa? Hal itu merupakan upaya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada sidang bersama DPR RI pada 16 Agustus lalu yang mengumumkan jumlah APBN sebesar 3041 triliun. Dalam video yang berjudul Merdeka, Kok APBN 3000T? yang disiarkan oleh kanal YouTube Rasil TV dan PKS TV itu, Mardani yang selaku politisi PKS dan salah seorang anggota DPR RI menjelaskan alokasi dari APBN tersebut. \"Di era pasca pandemi dan kita ingin coba bedah menjadi warga negara yang cerdas dan 3041 triliun itu pemerintah sudah jelaskan alokasinya ada sekitar 600 triliun untuk SDM, kemudian 479 triliun untuk safety net karena perlindungan sosial tetap, subsidi energi diturunkan dari 502 yang sekarang ini ke 336 triliun. Kemudian ada infrastruktur 392 termasuk IKN,\" tuturnya. Dirinya pun mengatakan bahwa masalah besar ini sudah terjadi sangat lama. \"Problem besar kita sudah terlalu lama, sejak zaman 1986 ketika pak Harto masih dipuncak-puncaknya. Kita ada dalam middle income trap, ya, ke jebakan negara berpenghasilan menengah. Sempat kita higher middle income, tapi karena pandemi kita lower middle income kembali,\" ungkapnya. Dari besaran APBN itu, Mardani pun mempertanyakannya, \"APBN ini untuk siapa? Ini yang harus kita bedah karena ini adalah anggaran negara dan negara perlu punya kepemihakan dan pemihakan itu mestinya kepada masyarakat menengah ke bawah. Dan itu dialokasikan dengan cerdas, bukan sekadar memberikan ikan, tapi juga memberikan kail dan ekosistemnya, termasuk bagaimana memberdayakan masyarakat.\" Dalam acara yang dimoderatori oleh Aldi dan juga pembicara lain mulai dari Faisal Basri selaku Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Antony Budiawan selaku Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), dan Rocky Gerung selaku pengamat politik. Dalam kesempatan tersebut Rocky Gerung mengatakan bahwa bukan sekedar soal politik anggaran, tetapi anggaran dipakai untuk berpolitik. Menanggapi hal tersebut, Antony menjelaskan hal yang melatarbelakangi belanja negara ditekan terus karena salah satunya dipakai sebagai alat politik. \"Di mana toko belanja negara tahun depan akan digenjot supaya di situ ada pertumbuhan di masa politik,\" ungkap Antony. Menjawab hal itu Mardani pun berpendapat, \"Masuk akal kalau ada budget politik karena memang penguasa selalu ingin mendapatkan insentif elektoral. Apalagi 2023 ini kan pemilunya Februari 2024, jadi memang harus digenjot. Makanya ketika 3041 triliun itu diumumkan, wow saya langsung berkomentar, ketika tahun sulit nggak nyambung gitu loh. Pak Jokowi bilang ini tahun sulit, tahun berat tapi anggarannya wow gitu loh.\" Dan dalam pernyataan penutupnya, Mardani mengingatkan kembali tentang usaha rakyat yang menjadi sumber anggaran, serta mengajak untuk mewujudkan rasa tanggung jawab. \"3000 triliun itu uangnya rakyat yang datang dari keringat, air mata, dan darah. Karena itu, kami di DPR mesti betul-betul bekerja keras mengawasi. Setuju sama prof Antony dan bang Faisal Basri, satu rupiah itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi, itu akan sulit terwujud ketika keseimbangan oposisi koalisi tidak terwujud. Tetapi, itu bisa diwujudkan dengan koalisi bersama rakyat, koalisi bersama para pemegang etika dan logika, serta koalisi bersama hati nurani,\" terangnya. (rac)
Teladan Bung Natsir
Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga rumah keluarga di Jalan Cokroaminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian ia menutup mata selamanya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) KETIKA awal kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga 46 Jakarta Selatan, suara anggota Komisi III DPR RI nyaris tidak terdengar sama sekali. Sampai akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD menyindir dan mengkritiktisi sikap mereka. Kabar yang berhembus, konon, selama ini mereka menerima upeti dari Sambo yang masih memimpin Satgassus Merah Putih – sebelum dibubarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo – sebesar Rp 500 juta/bulan. Kalau benar seperti itu faktanya, tentunya upeti yang diserahkan ke pejabat DPR yang lebih tinggi bisa di atas angka setengah miliar rupiah. Dipastikan, Mahfud MD berani bicara dan mengkritik DPR karena dia pegang datanya. Apakah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang terkesan membela Ferdy Sambo itu juga menerima kucuran dana haram dari jaringan sindikat narkoba dan judi online “kolega” Kaisar Sambo? Hanya dia dan Allah SWT yang tahu. Sudah bukan rahasia lagi kalau selama ini anggota DPR sering bermain mata dengan pengusaha, pejabat korup, maupun pihak lain yang merasa terancam perilaku korupnya. Presiden Joko Widodo sendiri pernah buka-bukaan terhadap kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah diselesaikan para penegak hukum di Indonesia. Bahkan, banyak di antara mereka yang sudah dipenjara. “Hingga hari ini sudah 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim sudah dipenjara karena korupsi,” ungkap Jokowi dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta di Balai Kartini, Kamis (1/12/2016). Sebanyak 23 anggota DPR, seperti ditulis Detik.com, berjudul Ahad (29 Sep 2019 10:08 WIB), “Jejak Para Anggota DPR 2014-2019 yang Terjerat Kasus Korupsi”, terjerat korupsi. Mereka ini dari berbagai partai politik maupun Komisi yang ada di DPR. Supaya mereka tidak terjebak dalam skandal korupsi, sebaiknya mereka bisa belajar dari sikap teladan Mohammad Natsir selama menjadi pejabat di DPR maupun eksekutif. Beginilah karakter politisi kita dahulu, sampai meninggal di usia lebih dari 80 tahun tetap dicintai dan dihormati jutaan rakyat. Bung Natsir Dari balik lemari yang menjadi sekat ruang tamu, Sitti Muchliesah bersama 4 adik dan sepupunya mencuri dengar pembicaraan ayahnya Mohammad Natsir dengan seorang tamu dari Medan. Hati remaja-remaja itu berbunga ketika mendengar si tamu hendak menyumbangkan mobil buat ayah mereka. Lies panggilan Siti menyangka mobil Chevrolet Impala yang sudah terparkir di depan rumahnya di Jalan Jawa 28 (kini Jalan H.O.S. Cokroaminoto), Jakarta Pusat, itu akan menjadi milik keluarganya. Sedan besar buatan Amerika ini tergolong “wah” pada 1956. Ketika itu Natsir, yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri, hanya punya mobil pribadi bermerek DeSoto yang sudah kusam. Aba – demikian anak-anaknya memanggil Natsir – ketika itu masih anggota parlemen dan memimpin Fraksi Masyumi. “Dia ingin membantu Aba karena mobil yang ada kurang memadai,” kata putri tertua Natsir yang saat itu baru masuk usia 20 tahun ini. Harapan anak-anak naik mobil Impala buyar begitu tahu ayahnya menolak tawaran dengan amat halus agar tak menyinggung perasaan tamunya. “Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” ungkap Lies menirukan ucapan ayahnya ketika mereka bertanya. Nasihat itu begitu membekas di hati Lies (72 tahun). Aba dan Ummi Nurnahar – ibunda Lies – selalu berpesan kepada anak-anaknya, “Cukupkan yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat.” Ketika sang ayah menjadi Menpen pada awal 1946, Lies mengenang mereka tinggal seadanya di rumah milik sahabat Natsir, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintah pindah ke Jogjakarta, keluarga Natsir menumpang di paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia, sekarang Jalan H Agus Salim. Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika mereka menempati rumah di Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menpen. “Kami mengisi rumah itu dengan perabot bekas,” kata Lies. Selama menjadi menteri, Natsir jarang bertemu dengan keluarga karena lebih banyak berdinas di Jogjakarta. Di sana pula dia pertama berjumpa dengan guru besar dari Universitas Cornell, George McTurnan Kahin. “Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan,” tulis Kahin dalam buku memperingati 70 tahun Mohammad Natsir. Dia melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut pula. Kahin, yang mendapat info dari Haji Agus Salim mengenai sosok Natsir, belakangan tahu bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang membelikan pakaian supaya bos mereka terlihat pantas sebagai seorang menteri. Penampilan Natsir tidak berubah ketika dia menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Tugu Proklamasi), Jakarta Pusat. Rumah di Jalan Jawa yang sempit dan kusam dinilai tak layak buat pemimpin pemerintah. Rumah di Jalan Proklamasi lengkap dengan perabotan, sehingga Natsir dan keluarganya hanya membawa koper berisi pakaian dari Jalan Jawa. Pada masa ini kehidupan keluarga Natsir sudah dibatasi protokoler. Rumah dijaga polisi dan sang Perdana Menteri selalu didampingi pengawal. Pemerintah juga menyediakan pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak, serta tukang kebun. “Semua fasilitas tidak membuat kami manja dan besar kepala,” ujar Lies. Putri tertua Natsir yang saat itu duduk di kelas II sekolah menengah pertama tersebut tetap naik sepeda ke sekolah karena jaraknya dekat. Adik-adiknya antar-jemput dengan mobil DeSoto yang dibeli dari uang sendiri. Ibunya masih melanjutkan belanja ke pasar dan kadang masak sendiri. Lies mengatakan, keluarganya tidak pernah memanfaatkan fasilitas pemerintah, misalnya perjalanan dinas. Contoh lain kejujuran Natsir selama menjadi pejabat negara didengar pula oleh Amien Rais, bekas Ketua Umum Muhammadiyah. Saat masih mahasiswa, ia mendengar cerita Khusni Muis yang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Syahdan, Khusni menuturkan, ia pernah datang ke Jakarta untuk urusan partai (saat itu Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi). Saat hendak pulang ke Banjarmasin, ia mampir ke rumah Natsir. Tujuannya meminjam uang untuk ongkos pulang. Tapi Natsir menjawab tidak punya uang karena belum gajian. Natsir lalu meminjam uang dari kas majalah Hikmah yang ia pimpin. “Bayangkan, Perdana Menteri tidak memegang uang. Kalau sekarang, tidak masuk akal,” ujar Amien. Tatkala Natsir mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Maret 1951, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan catatan sisa dana taktis. Saldonya lumayan banyak. Maria mengatakan dana itu menjadi hak perdana menteri. Tapi Natsir menggeleng. Dana itu akhirnya dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser pun mampir ke kantong pemiliknya. Dia juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden. Setelah itu, ia pulang berboncengan sepeda dengan sopirnya. Keluarganya pindah lagi ke rumah di Jalan Jawa setelah Natsir turun dari jabatan perdana menteri. “Kami kembali ke kehidupan semula,” kata Lies. Pola hidup sederhana itu pula yang membuat anak-anak Natsir mampu bertahan saat suratan takdir mengubah hidup mereka dari kelompok “anak Menteng” menjadi “anak hutan” di Sumatera ketika meletus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Setelah periode hidup di hutan dan Natsir mendekam dari satu penjara ke penjara yang lain selama 1960-1966, keluarga mereka kehilangan rumah di Jalan Jawa, termasuk mobil DeSoto. Harta itu diambil alih seorang kerabat, seorang pejabat pemerintah. Mereka menjalani “kehidupan nomaden”, terus berpindah kontrakan, dari paviliun di Jalan Surabaya sampai rumah petak di Jalan Juana, di belakang Jalan Blora, Jakarta Pusat. Rumah itu cuma terdiri atas satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan ruang makan merangkap dapur. Setelah Natsir bebas dari Rumah Tahanan Militer Keagungan Jakarta pada 1966, ia membeli rumah milik kawannya, Bahartah, di Jalan Jawa 46 (kini Jalan HOS Cokroaminoto), Jakarta Pusat. Rumah itu sebetulnya dijual dengan “harga teman”, tapi Natsir tetap tidak mempunyai uang. Alhasil, ia harus mengais pinjaman dari sejumlah kawan dan dicicil selama bertahun-tahun. Teladan kesederhanaan tetap ia tunjukkan saat memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada masa Orde Baru. Bekas Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, yang ketika itu pernah menjadi anggota staf Natsir, menuturkan betapa bosnya acap ke kantor mengenakan kemeja itu-itu saja. Kalau tidak baju putih yang di bagian kantongnya ada noda bekas tinta, kemeja lain adalah batik berwarna biru. Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga rumah keluarga di Jalan Cokroaminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian ia menutup mata selamanya. Setahun sepeninggalnya, kelima anaknya, Lies, Asma Faridah, Hasnah Faizah, Aisyahtul Asriah, dan Fauzie Natsir, sepakat menjual rumah peninggalan dari almarhum: mereka tidak sanggup membayar pajaknya. Itulah gambaran kesederhanaan mantan pejabat negara. Rasanya sekarang ini sangat sulit sekali menemukan pejabat semacam Natsir. (*)
Anthony Budiawan: APBN Meningkatkan Kemampuan Ekonomi hanyalah Ilusi
Jakarta, FNN – Indonesia Leaders Talk (ILT) seri ke-100 membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2023 yang hampir mencapai 3000 Triliun. ILT mendatangkan empat pembicara ahli di antaranya, Mardani Ali Sera (Politisi PKS), Faisal Basri (Ekonom, Politikus), Anthony Budiawan (Pemerhati IKN-Kereta Cepat), dan Rocky Gerung (Pengamat Politik). Pemerhati IKN-Kereta Cepat, Anthony Budiawan memaparkan analisisnya melalui ILT yang bertajuk \"Merdeka, Kok APBN 3000T?\" yang disiarkan secara daring dalam kanal Youtube PKSTV pada Jumat, 19 Agustus 2022. Anthony menyoroti risiko fiskal secara makro bahwa pendapatan negara belum terealisasi. Kenaikan pendapat negara dari tahun-tahun sebelumnya masih cenderung stagnan. Namun, melihat keadaan ekonomi global dan dampak komoditas terhadap suku bunga yang kemungkinan akan kembali naik perlu diwaspadai. \"Seperti kita ketahui bahwa ekonomi global sedang memerangi inflasi. Artinya, mereka akan menaikkan suku bunga terus sampai inflasi itu terkendali. Saya yakin bahwa harga komoditas akan turun dan penerimaan akan tertekan. Jadi artinya, penerimaan negara sebesar Rp 2443 T ini ada risiko tidak tercapai,\" ungkap Anthony. Selain itu, Anthony juga mempertanyakan pembiayaan utang yang lebih besar dari pembiayaan anggaran negara. Dia mendesak adanya transparansi dari pihak DPR mengenai anggaran dana lain yang disebutkan untuk investasi berjumlah Rp175 T. Dalam semua pernyataan, investasi, modal negara, bahkan APBN diambil dari utang. Kemudian, Anthony juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kompensasi dan subsidi sehingga keduanya tidak dapat disatukan. \"Menyatukan subsidi dengan kompensasi adalah sesuatu hal yang sangat salah karena di dalam APBN tidak dikenal nomenklatur yang namanya kompensasi. Kalau itu adalah benar-benar selisih harga, maka dia harus masuk kepada subsidi. Karena kalau tidak masuk pada subsidi, maka bisa menjadi liar,\" jelas Anthony. Persoalan dikaitkan dengan koordinasi harga BBM apabila dimasukkan sebagai kompensasi, maka ini menyalahi undang-undang keuangan negara. Berdasarkan infografis, kompensasi untuk tahun 2021 sebesar 100T dan tahun 2022 sebesar 200T dengan subsidi 206T, sehingga diperoleh total sekitar 502T. Anthony berpesan agar DPR mengklarifikasi agar rakyat mengerti perbedaan antara kompensasi dan subsidi. Dia juga menyoroti permasalahan investasi swasta yang stagnan karena berkompetensi dengan BUMN. Permasalahan besar negara ketika harga komoditas jatuh atau deposit komoditas habis. \"Inilah masalah-masalah dalam ekonomi kita, bahwa APBN dianggap bisa meningkatkan kemampuan ekonomi itu hanya ilusi saja.\" (oct)
Anggota DPR Sudah Berubah Menjadi Makhluk Ghaib
Anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan membela kepentingan umum (rakyat) berubah menjadi kacung-kacung dan jongos-jongos petinggi partai politik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEDAULATAN Rakyat (sovereignty of the people) berupa otoritas pemberi mandat berupa ijin dan persetujuan (government based upon the consent of the governed), kepada penerima mandat yang telah berubah menjadi makhluk ghaib – dipercaya sebagai anggota DPR, peran dan fungsinya menguap seperti hilang ditelan bumi. DPR di alamnya sendiri seperti hidup di dalam ghaib. Hal-hal penting yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan rakyat banyak, bukan lagi urusannya. Bagi anggota DPR saat ini urusannya adalah dengan kembang menyan, selagi asap kemenyan dan dupa menyala bersama makhluk oligarki sebagai danyang pengendalinya, mereka akan menjadi abdi dalem yang penurut apapun yang harus dilakukan dan dikerjakan. Sebagian anggota DPR pun dugaan kuat sempat menjadi peliaraan Danyang Sambo, ketika tiba-tiba diretas oleh Mahfud MD, nampak kelabakan seperti demit yang kehilangan nalarnya. Kesana kemari saling membela diri. Lucu- lucu seperti anak-anak TK yang kebingungan. Makhluk ghaib seolah sudah bebas bertingkah karena merasa tidak ada beban sebagai wakil rakyat – bahkan sudah berubah sebagai wakil makhluk ghaib oligarki. Abuses of power di Indonesia terjadi sangat parah, bebas dari pengawasan DPR. DPR sendiri sedang ada masalah terkena pengaruh kekuatan ghaib telpon koin dan mereka diikat oleh ikatan partai politik dan PAW (Pergantian Antar Waktu). Semua anggota DPR-RI sudah diikat kaki, tangan, dan mulutnya untuk bisa berkerja sesuai fungsinya sebagai wakil rakyat, sudah tidak berani berbicara membela kepentingan umum atau kepentingan publik. Petinggi partai yang juga sudah menjadi piaraan makhluk ghaib oligarki, yang memiliki kuasa menarik anggota dewan dengan instrumen PAW jauh lebih ditakuti dari pemberi mandat kekuasaan, yang memang kontraknya sudah deal selesai hanya di bilik suara. DPR sudah tidak peduli dan sudah tidak kenal lagi apa itu abuse of power oleh penguasa Presiden dengan seluruh perangkat bawahannya, yang bebas dari pengawasannya DPR karena sudah ada kesepakatan sama-sama juga sebagai makhluk ghaib binaan para kapitalis. Kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia sudah dikudeta, dimanipulasi, dirampas dan direkayasa sedikit demi sedikit oleh petinggi partai politik lewat Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh kader-kader partai politik yang sudah diikat dengan hak PAW (Pergantian Antar Waktu) yang ada di UU MD3. Anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan membela kepentingan umum (rakyat) berubah menjadi kacung-kacung dan jongos-jongos petinggi partai politik. Suara DPR juga sudah dirampas atau diambil-alih oleh para Buzer jalanan binaan penguasa. Lengkap sudah negara ini seperti hidup di alam Sambo, penuh kekerasan, penganiayaan, penuh rekayasa tipuan dan seenaknya membunuh manusia tanpa salah semata hanya menuruti nafsu makhluk ghaib yang ganas kejam dan bengis. Pada kondisi gedung DPR sudah berubah hanya dihuni makhluk ghaib, maka harus segera didatangkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara. Segera ambil-alih dan caranya harus dengan kekuatan people power. Namun, people power tidak akan jalan jika mahasiswa diam saja. People power itu perlu untuk membubarkan DPR MPR yang sudah mandul dari peran fungsi dan tupoksinya. (*)
Peringatan Proklamasi 17 Agustus Jaman “Now”
Ini Indonesia baru, kata mereka, negara Indonesia yang maju. Yang tercerabut dari karakter kebangsaannya dan tidak lagi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK netizen bingung melihat hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2022 lalu. Sepanjang peringatan 17 Agustus jaman Orde Lama, Orde Baru, dan jaman Reformasi sangat berbeda. Jaman Orde Lama pidato Bung Karno selalu menjadi pusat perhatian di desa- desa, di warung-warung rakyat berkumpul mendengarkan pidato Bung Karno. Dalam pidato itulah Bung Karno membangun character building bangsanya dengan berapi-api, semua mendengarkan dan menyimaknya. Jaman Orde Baru biasanya setelah upacara juga diadakan obade lagu-lagu kebangsaan, cinta tanah air, rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara, kita masih mendengar lagu Indonesia Merdeka, Padamu Negeri , 17 Agustus 1945, Garuda Pancasila, Sorak Sorak Bergembira, Syukur. Di sekolah-sekolah obade berlangsung dengan semangat kebangsaan. Jaman Reformasi, negara ini sudah bukan negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. UUD 1945 diganti dengan UUD 2002, yang diganti bukan sekedar pasal-pasal, tetapi yang diganti sistem bernegara, sistem berbangsa, sistem ketatanegaraan, visi-misi negara diganti dengan visi-misi presiden, visi-misi Gubernur, visi-misi Bupati/Walikota. Jadi, tanpa sadar Indonesia sudah diganti, tujuan bernegaranya sudah tidak lagi Indonesia dengan tujuan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rencana pindah Ibu Kota Negara itu bagian dari melenyapkan Indonesia yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia “Soekarno Hatta”. Indonesia yang sekarang adalah Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia yang tidak lagi berdasarkan Pancasila, Indonesia yang sudah tidak bersistem kolektivisme dengan model Permusyawaratan Perwakilan dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Indonesia hari ini adalah Indonesia dengan dasar Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme dengan sistem Presidential. Dengan sistem ini maka visi-misi negara diganti dengan visi-misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati Walikota, betul pembukaan UUD 1945 tidak dihapus tetapi visi-misi negara yang ada di Pembukaan UUD 1945 tidak dijalankan. Artinya negara Indonesia yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 telah bubar. Sehingga banyak yang tidak mengerti apa itu negara Indonesia. Jadi, jangan heran kalau peringatan proklamasi 17 Agustus 1945 diperingati dengan dangdutan koplo, menteri dan pejabatnya pada goyang koplo, karena memang negara sudah berubah, bukan lagi negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. Ini Indonesia baru, kata mereka, negara Indonesia yang maju. Yang tercerabut dari karakter kebangsaannya dan tidak lagi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sadarlah bahwa saat ini adalah Indonesia yang bukan di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. (*)
Fadel Melawan Pemecatan dari Wakil Ketua MPR Unsur DPD
Jakarta, FNN – Fadel Muhammad tidak terima dengan keputusan DPD RI yang mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR. Menurut Fadel Muhammad, pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR inkonstitusional. Ia pun menyatakan akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.“Mekanisme mosi tidak percaya (tersebut), tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan tata-tertib, maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR. Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan pengambilalihan mandat oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional,\" kata Fadel dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022). Adapun pencopotan Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR diputuskan dalam Sidang Paripurna ke-2 DPD Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).Sidang Paripurna DPD tersebut memutuskan anggota DPD Tamsil Linrung menggantikan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR perwakilan unsur DPD. Fadel menyatakan kedudukan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 sah menurut hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Ia mengaku sudah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Pasal 138 ayat (1) Peraturan DPD tentang Tata Tertib yang mengamanatkan dirinya untuk menyampaikan laporan kinerja di hadapan Sidang Paripurna DPD.Fadel pun mengatakan langkah yang dilakukan sejumlah anggota DPD terkait pencopotan dirinya tersebut tak sesuai kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.Menurut Fadel, langkah tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang tidak melaksanakan sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkannya, serta kewajiban sebagai anggota DPD untuk menaati Pancasila, UUD 1945, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Mantan politikus Partai Golkar itu pun menyatakan akan melaporkan anggota DPD yang menandatangani pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR ke Badan Kehormatan (BK) DPD, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta mengajukan gugatan secara perdata dan pidana.“Kita tidak boleh membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan di negara ini, terlebih di lembaga tinggi negara. Makanya, saya akan menempuh seluruh upaya hukum, untuk melawan ketidakpatuhan terhadap hukum dan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar dia.Sementara itu, La Nyalla mengungkapkan keputusan pencopotan Fadel dari Wakil Ketua MPR perwakilan unsur DPD dilakukan setelah mosi tidak percaya terhadap Fadel diteken oleh 97 anggota DPD. Tamsil akhirnya terpilih menggantikan Fadel setelah mendapatkan dukungan dari 39 anggota DPD dalam proses pemilihan lewat pemungutan suara atau voting. (mth)
Komaruddin Simanjuntak Tangani Kasus Oknum Cina Bunuh Tentara
Bandung, FNN --– Sebuah peristiwa kriminal brutal dan sadis, terjadi di Bandung, Selasa 16 Agustus 2022 pagi. Korbannya adalah seorang purnawirawan TNI-Angkatan Darat bernama Letkol Purn Muhammad Mubin (63). Mubin tewas setelah ditikam beberapa kali oleh seseorang di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Demi mengetahui peristiwa mengenaskan tersebut, Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn DR HC Doni Monardo memerintahkan Sekjen PPAD, Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak segera turun tangan. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekjen PP PPAD Mayjen TNI (Purn.) Komaruddin, tiga orang purnawirawan bidang hukum PPAD ditugaskan memantau dan mengawasi proses hukum terhadap pelaku pembunuhan. Ketiganya adalah Mayjen TNI (Purn.) Mulyono, Brigjen TNI (Purn.) Djuhendi Sukmadjati, dan Kapten Chk (Purn.) Prastopo. \"Seterimanya Surat Tugas ini disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk untuk mewakili Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) dalam proses penyelesaian hukum terhadap pelaku yang mengakibatkan terbunuhnya Letkol Purn H.Muhammad Mubin. “PPAD langsung mengirim tim, baik untuk pendampingan perkara, sampai pendampingan keluarga korban hingga kasus itu ditangani secara hukum,” ujar Sekjen PPAD Mayjen Pur DR (C) Komaruddin Simanjuntak, di Jakarta, hari ini (19/8/2022). Komar yang juga mantan Pangdam Udayana itu, mengapresiasi kesamaan langkah cepat yang diambil oleh Pomdam III/Siliwangi. Termasuk reaksi cepat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan atau Kememkopolhukam yang terus mengawasi proses penyidikan kasus tersebut. Pelaksana tugas Sekretaris Kemenkopolhukam Marsda TNI Arif Mustofa memastikan pihaknya yang hadir ke Polda Jawa Barat bersama unsur TNI AD dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akan transparan dalam pengusutan kasus tesebut. \"Polisi Militer Kodam (Pomdam) III Siliwangi dan Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) akan turut serta mendampingi dan mengawal proses penyidikan perkara ini,\" kata Arif di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat. Setelah menghadiri pemaparan perkara dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, menurutnya, fakta-fakta di lapangan dan keterangan para saksi sudah disampaikan dengan apa adanya. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah membekuk pelaku penikaman terhadap purnawirawan TNI Muhammad Mubin. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, mengatakan pelaku yang dibekuk itu berinisial HH. (TG)
Kasus Ferdy Sambo, Pintu Masuk Pengusutan Penembakan KM 50 Secara Tuntas.
Jakarta, FNN - Peristiwa tewasnya Brigadir Joshua (J) pada 8 Juli 2022 karena penembakan oleh sesama anggota polisi di rumah dinas Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan, masih terus bergulir antara misteri dan fakta hukum. Modus dan fakta hukum yang sebenarnya diharapkan akan terungkap di meja persidangan nantinya. Hal itu dikatakan Juju Purwantoro, salah satu pembela Habib Rizieq Syhab, Munarman dan Edy Mulyadi, dalam siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2022. Untuk mengusut motif tewasnya Brigadir J secara serius, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Khusus. Kasus tersebut juga telah menjadi atensi serius publik, termasuk dari presiden Jokowi. Lalu bagaimanakah halnya dengan pengungkapan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di rest area KM 50, Tol Jakarta-Cikampek? Kasus penembakan laskar FPI tersebut, yang katanya juga dilakukan oleh anggota Satgas khusus dari Polri juga menjadi perhatian besar rakyat. Apalagi Kapolri juga pernah menyampaikan komitmennya sesuai temuan/laporan Komnas HAM (Hak Azasi Manusia) pada 10 Agustus 2022, akan serius mengusut tuntas kasus-kasus yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Saat menangani kasus KM 50 yang terjadi pada 6 Desember 2020 itu, Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polru, melakukan tindakan dan analisis bersama Propam Polri. Ferdy Sambo mengerahkan sebanyak 30 anggota Tim Propam untuk mengungkap fakta tragedi KM 50 tersebut. Pada 7 Desember 2020 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran tampil dalam konperensi pers, bersama Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurahman dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro, Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus. Mereka menerangkan ada peristiwa tembak- menembak, dengan menunjukkan alat bukti 2 pistol, samurai dan celurit. Tentu saja patut diduga semua uraiannya diragukan, sebagai rekayasa cerita, alat bukti dan kebohongan publik (obstruction of justice). Keterlibatan Divisi Propam dalam kasus ditembaknya secara sepihak enam anggota laskar FPI, bukan karena adanya indikasi pelanggaran ataupun perlawanan, namun jelas- jelas adanya extra judicial killing. Kalau kita merujuk persidangan KM 50 pada 18 Maret 2022, di PN Jakarta Selatan, hakim memvonis bebas kedua terdakwa, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin. Ironi, seperti \'sidang dagelan dan peradilan sesat\' padahal fakta persidangan yang terjadi adalah, enam korban laskar FPI terbukti dianiaya lebih dahulu sebelum ditembak mati dalam \'status ditangkap\'. Namun, kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman dengan alasan menembak untuk membela diri (overmacht). Peradilan kasus KM 50 dan kasus polisi tembak polisi di Duren Tiga, tentunya dapat dijadikan \'preseden dan pintu masuk\' (entering point) untuk mengusut lebih lanjut kasus penembakan (unlawfull killing) 6 laskar FPI. Karenanya, Kapolri Listyo Sigit juga harus berkomitmen mengungkapkan dan memproses lebih lanjut (tidak mempetieskan) kasus penembakan laskar FPI di KM 50, secara terang-benderang demi hukum dan keadilan. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM berat, TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif), sesuai UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU 39 tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM berat. Demikian juga mereka dapat dijerat pasal 340 KUHAP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati, pasal 351 (ayat 3) KUHAP tentang Penganiayaan sampai Mati, jo pasal 55 KUHAP. (Anw/FNN).
Orkestrasi Kebohongan, Seharusnya Merupakan Kejahatan terhadap Negara
Konsekwensi logisnya upaya menaikkan harga BBM otomatis harus dihentikan. Oleh Syafril Sjofyan | Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B Orkes dengan irama keroncong mendayu haru. Irama jazz bersemangat. Irama klasik mengalun tenang dan damai. Namun di Indonesia sekarang lagi populer orkes kebohongan. Irama sumbang. Awal tahun lalu seorang menteri investasi bernyanyi ingin memperpanjang masa jabatan presiden, backing vocal para pengusaha. Nyanyian yang ditimpal oleh Menko Perekonomian. Diresonansi oleh Ketua Umum Partai PKB dan PAN. Menurut pengakuan, dirigen orkestrasinya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Menko serba bisa. Membawa backing vocal dari desa (baca; kepala-kepala desa). Untung para penyanyi tidak berbakat, sehingga pitch kontrol tak beraturan. Membuat pekak gendang telinga masyarakat pendengar. Orkesnya sumbang bertentangan dengan kaidah perundang-undangan. Jokowi sebagai presiden?. Biasa. Bersikap ringan. Orang bernyanyi mosok tak boleh. Para penyanyi (ter)selamat(kan)!. Dari teriakan.Turun! Turun!. Orkestrasi kebohongan juga terjadi di institusi Polri. Orkestrasi kebohongan yang membahana. Dua bulan, masih nyaring di seantero bumi Nusantara (bukan nama IKN) dan dunia. Dirigennya sadis dan sangat kuasa di institusinya, Kaisar Sambo. Sepandai-pandainya mengatur musik kebohongan. Mayat Joshua berbicara banyak. Para penyanyi (baca beberapa petinggi Polri) tak berkutik. Presiden Jokowi. bersikap tegas. Tidak biasa. Karena bukan perpanjangan masa jabatan. Hanya membuat insitusi Polri babak belur. Semoga para backing vocal yang bersuarasumbang menghalangi perkara dan menghilangkan barang bukti, termasuk berpelukan teletubis dan menangis. Konon hampir delapan puluhan polisi. Semua harusnya dipecat dan dipidana tidak pilih bulu dari diawal. Pak Mahfud sang Menko bilang yang ringan maafkan saja. Waduh yang paham hukum kok gitu ya. Lakukan seperti di Militer pak. Hukum semua secara pidana. Biar pengadilan yang menentukan. Fair. Biar kapok, tidak lagi mengulang-ulang orkestrasi kebohongan. Kejahatan terhadap Negara Bersamaan orkestrasi kebohongan “Kaisar Sambo”. Akhir-akhir ini, beberapa pejabat Negara sebut saja Bahlil Lahadalia Menteri Investasi bernyanyi lagi tentang subsidi BBM mencapai Rp502 triliun, siap siap harga naik katanya. Erik Thohir sang Menteri BUMN (foto wajahnya ada dimana,di ATM dan di bandara dan pelabuhan, untung tidak ada ditoilet-toilet). Ikut bernyanyi menyiratkan kenaikan harga BBM subsidi (pertalite dan gas). Ikut berjoget di Istana sedang menghitung ulang subsidi BBM. Lalu Sri Mulyani sang Menkeu (goyang dangdutnya di istana juga sensual) bernyanyi; tidak semua kenaikan harga bisa ditahan pemerintah karena nilai subsidi BBM di dalam APBN 2022 sudah sangat besar, mencapai Rp502 triliun. Konon Presiden Jokowi juga di Istana di hadapan para petinggi Lembaga Tinggi Negara, dengan nada bangga ikut menyanyikan pula subsidi 502 triliun terbesar, tidak ada Negara lain yang mampu memberikan seperti ini. Kali ini Dirigen Orkestrasi tentunya Sri Mulyani. Tujuannya adalah ingin menyunat subsidi dengan menaikan harga BBM. Luhut dengan suara baritonnya “bernyanyi” minggu depan akan diumumkan oleh Presiden kenaikan harga BBM. Orkestrasi tersebut “kebohongan yang menyesatkan”, menurut Analis Ekonomi Anthony Budiawan. Fakta. UU APBN No 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, anggaran subsidi untuk tahun anggaran 2022 hanya Rp206,96 triliun, di mana subsidi energi (terdiri dari BBM, LPG 3kg dan listrik) hanya Rp. 134,03 triliun. Artinya, pernyataan bahwa subsidi BBM sebesar Rp502 triliun untuk tahun anggaran 2022 adalah tidak benar, atau menyesatkan informasi publik. Bahkan, menurut realisasi APBN sampai dengan Juni 2022, yang dipublikasi di dalam “APBN Kita” oleh Kementerian Keuangan. Realisasi subsidi energi hanya Rp75,59 triliun. Realisasi subsidi energi tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM dan LPG 3kg sebesar Rp54,31 triliun dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp21,27 triliun. Nyanyian Anthony Budiawan bukan sumbang tapi berdasarkan tuts nada tertulis dalam buku. Artinya ditengah hiruk pikuk orkestrasi kebohongan Sambo and his gang, ternyata pihak istana juga “melakukan orkestrasi kebohongan”. Konsekwensi logisnya upaya menaikan harga BBM otomatis harus dihentikan. Jika terbukti bahwa semua orkestrasi tersebut ternyata menyesatkan. Hanya semata dengan tujuan menaikkan harga BBM. Membuat rakyat menjadi bertambah miskin, susah dan menderita. Ini suatu “kejahatan” terhadap negara, yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan. Rakyat bisa menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Para Menteri dan akan berujung kepada pemakzulan Presiden. Bandung, 19 Agustus 2022. (*)
POPULER
