ALL CATEGORY
Anggota Dewan Berwatak Iblis
Mereka memang sudah tidak punya kemaluan. Jangankan rasa malu dan rasa takut karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GEDUNG Parlemen dikepung massa yang menolak harga BBM naik, tapi DPR justru rayakan ulang tahu Puan Maharani dan setel Lagu Jamrud usai Rapat Paripurna di dalam gedung DPR. Momen dungu tersebut terjadi usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat tersebut, menggema lantunan lagu Jamrud berjudul \"Selamat Ulang Tahun\". Lagu tersebut diputar usai Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait HUT ke-77 DPR RI. Namun, lagu itu bukan diperuntukan merayakan ulang tahun lembaga DPR RI, melainkan pribadi Ketua DPR RI, Puan Maharani. “Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR RI, Ibu Doktor Honoris Causa Puan Maharani,” ucap pemandu rapat dalam sidang paripurna, Selasa (6/9/2022). Jika ada orang yang tidak berilmu dan ia tidak menyadari bahwa dirinya tidak berilmu, maka itulah dungu. Jauhilah dia, karena kedunguan itu bisa setiap saa menularimu. Lho ini mereka minimal sudah makan sekolah eS De (SD) tetapi hatinya sudah membatu, matanya buta, perasaannya sudah beku, bukan lagi sekedar dungu tetapi sudah pada level embah-nya dungu. Rakyat sedang bergolak karena kebijakan rezim yang sudah pasti akan menimpakan kesulitan hidupnya. Kesulitan hanya untuk bertahan hidup artinya kesulitan untuk mencari sesuap nasi harian. Mereka di mana-mana turun kejalan demo hanya sekedar meminta kepada rezim penguasa cabut kebijakan kenaikan harga BBM dan minta turunkan harga BBM karena dampak ikutan membuat kesulitan dan derita rakyat merambah dan meluas ke mana-mana. Di depan gedung DPR RI pintu gerbang sedang digoyang untuk dirobohkan: \"astaghfirullah\", di dalam gedung DPR mereka berjoged ria dengan alunan lagu jamrud yang mengumandang di ruang wakil rakyat yang dingin sejuk. Gaya makhluk Borjuis lengkap dengan dasi menempel dil ehernya – kebesaran pakaian jas masih menutupi di jasadnya, semua berjoged ria. Sementara rakyat di bawah panas terik matahari terus berjuang, berteriak dan agar wakil rakyat yang ada di dalam gedung segera keluar mendengar jeritan aspiranya. Yang terjadi makhluk yang mengaku wakil rakyat tidak keluar menyambut rakyat yang konon telah memberi mandat bisa sebagai anggota DPR, yang terjadi mereka. Ini kebiadapan yang nyata di muka bumi Indonesia. Mereka para bedebah yang mengaku wakil rakyat telah metamorfosa menjadi “jongos” kekuasaan yang dikendalikan oleh iblis Oligarki. Honor dan fasilitas yang melimpah bagi anggota DPR dan dibayar oleh uang rakyat ini, telah dimaknai itu adalah hak, soal kewajiban peran dan fungsi sebagai wakil rakyat kering dan menguap dalan diri mereka. Itulah watak iblis yang sebenarnya. Mereka dibayar dengan uang rakyat, bukan harta warisan nenek moyang para wakil rakyat itu. Tapi, mengapa mereka tidak tahu malu! Mereka memang sudah tidak punya kemaluan. Jangankan rasa malu dan rasa takut karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Benar kata Prof Salim Said, mereka semua adalah makhluk yang Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Dalam Kitab Al Hikam karangan Syech Ahmad Ataillah diterangkan, mengapa Nabi Muhammad Saw disebut Abdihi Wa Rasulli. Karena, meski dirinya telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul, namun hakikatnya dirinya hanyalah seorang hamba. Sifat seorang hamba yang berkedudukan sebagai Rasul sudah tentu wajib menjaga amanat “Tuhannya”. Melaksanakan perintah tanpa membantah, apalagi melawan. Sami’na wa ato’na (dengarkan perintahnya dan laksanakan tanpa argumentasi apa pun). Ini manusia biasa yang sering disebut sebagai anggota DPR berperilaku seperti iblis. Kalau sudah begini keadaannya tidak ada lagi kompromi untuk melawan dan musnahkan mereka. (*)
Memahami Langkah AS Menerbitkan UU Menurunkan Inflasi
Oleh: Dr Arcandra Tahar | Mantan Menteri dan Wakil Menteri ESDM. SAAT ini banyak negara sedang berjuang untuk menurunkan tingkati inflasinya. Amerika Serikat (AS), salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia, pada bulan Juli 2022 berada di level 8,5%, baru saja mengesahkan undang-undang (The Inflation Reduction Act)untuk menekan laju inflasi. Pemerintah AS kelihatannya sangat serius dalam menangani inflasi yang terjadi tahun 2022 ini. Tak dapat dipungkiri bahwa akar dari lonjakan inflasi di dunia berawal dari naiknya harga energi seperti minyak dan gas (migas) dan batubara yang kemudian diikuti oleh naiknya harga komoditi lain. Karena masalahnya bermula dari sektor energi, maka penyelesaiannya juga akan banyak menyentuh sektor strategis tersebut. Dengan kata lain, jika sektor energi berhasil dibenahi maka inflasi dengan sendiri bisa dikendalikan. Begitulah kira-kira cara berpikir pemerintah AS. Secara makro, inflasi di AS akan dikendalikan dengan cara pembelanjaan pendapatan negara lebih sedikit daripada yang dikumpulkan lewat pajak misalnya. Dalam jangka waktu tertentu jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Perbaikan di Sektor Energi Namun secara mikro, pemerintah AS akan melakukan beberapa perbaikan di sektor energi di antaranya: Pertama, meningkatkan penawaran blok-blok migas baru kepada investor. Harapannya, kegiatan eksplorasi migas akan kembali bergairah dan penemuan cadangan baru akan semakin terbuka. Inisiatif ini akan memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa kegiatan migas tetap menjadi fokus pemerintah AS. Sentimen ini tentu akan ditangkap oleh pelaku bisnis migas dan mungkin bisa membantu menurunkan harga minyak dunia. Memang terkesan agak berlebihan. Apa betul dukungan pemerintah AS lewat penawaran blok migas mampu menurunkan harga minyak dunia? Waktu yang akan menjadi saksi atas inisiatif ini. Hemat kami, strategi inibdalam jangka pendek mungkin bisa membantu menurunkan harga ditengah polarisasi antara pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penggunaan energi fosil. Kedua, memberikan insentif pajak yang lebih besar dengan harapan mampu menggairahkan investasi di sektor migas dan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu insentif pajak yang tertuang dalam UU ini adalah mempercepat depresiasi dari belanja modal (capital expenditure-Capex). Yang sangat fenomenal diantaranya adalah drilling expenses sudah bisa dibiayakan sampai 80% pada tahun pertama. Akibatnya, pendapatan yang kena pajak (taxable income) akan kecil dalam tahun-tahun awal beroperasi. Penghematan dari pajak ini bisa digunakan untuk menambah kegiatan eksplorasi atau menambah sumur produksi. Insentif pajak ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbaikan sektor energi dalam mengendalikan inflasi di AS tidak bisa dilihat sebagai masalah sektoral. Sinergi di antara pembuat kebijakan sangat dibutuhkan sehingga punya daya dorong yang lebih masif. Ketiga, menyelaraskan pengembangkan EBT dengan pengembangan energi fosil. Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat sangat mendorong percepatan pengembangan EBT dan membatasi pengembangan energi fosil. Komitmen pemerintah AS untuk mencapai target net-zero emisi pada tahun 2050 perlu agenda aksi. Namun demikian perusahaan energi AS sebagai pelaku agenda aksi lebih memilh strategi dekarbonisasi, dimana cara ini lebih menekankan kepada pengurangan emisi bukan beralih (diversifikasi) pada bisnis EBT. Dua strategi mainstream (dekarbonisasi versus diversifikasi) dalam masa transisi menuju net-zero emisi perlu dicarikan jalan tengahnya. Disinilah ide cemerlang dari pembuat kebijakan di AS muncul lewat beleid ini. Untuk masa 10 tahun yang akan datang, setiap tanah pemerintah federal yang digunakan untuk pengembangan listrik tenaga surya (PLTS) atau tenaga bayu (PLTB) harus diikuti oleh penawaran blok-blok migas baru. Untuk di darat, tidak akan ada izin penggunaan lahan (right of way) untuk PLTS dan PLTB kecuali sudah ada sekitar 2 juta acres lahan untuk explorasi migas ditawarkan dalam waktu 120 hari sebelum izin untuk PTS dan PLTB dikeluarkan. Semangat untuk pengembangan PLTS dan PLTB di laut juga hampir sama. Strategi in mengajarkan kepada kita bahwa pengembangan EBT memang harus dilakukan dengan cermat, teliti dan cerdas. EBT dalam masa transisi belum mampu memenuhi kebutuhan energi dunia. Ini merupakan salah satu penyebab terjadi inflasi tinggi di banyak negara. Karena itu jalan kompromi harus ditempuh untuk mengendalikan inflasi lewat kegiatan ekplorasi dan produksi migas. Keempat, menaikan royalty dari kegiatan migas untuk blok-blok baru. Minimum royalty yang dulunya hanya 12,5% sekarang naik menjadi 16,67%. Kemungkinan besar, kenaikan royalty dipicu oleh windfall profit yang didapat oleh pelaku usaha migas akibat harga crude yang sangat tinggi. Dana (cash) yang terakumulasi di perusahaan minyak sangat besar sekali. Dana ini banyak digunakan untuk membayar deviden ke pemegang saham atau membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar modal. Deviden ini ditengarai juga sebagai penyumbang inflasi di AS. Strategi menaikan royalty ini untuk jangka pendek mungkin bisa member dampak yang positif. Namun untuk jangka panjang dengan fluktuasi harga minyak bisa berakibat pada berkurangnya minat perusahaan migas untuk melakukan bisnis migas. Sebagai penutup, UU yang diterbitkan oleh pemerintah AS diharapkan bisa menjadi obat mujarab yang mengobati penyakit dalam hal ini inflasi tinggi. Namun, jika kemudian langkah strategis itu hanya mampu mengobati symptom (gejala), tentunya reaksi cepat dari pemerintah AS ntuk menangani inflasi tinggi tetap perlu kita apresiasi. ****
Kenaikan BBM, Subsidi Rakyat atau Subsidi Korporat?
Jakarta, FNN – Aza El Munadiyan, pengamat kebijakan publik, menganalisis permasalahan terkait ketidaksesuaian penerima subsidi dalam diskusi publik pada Selasa (06/09/22). Diskusi ini juga menghadirkan beberapa pemantik lain, diantaranya M. Sigit (Pengamat Energi dan Migas) dan Muhammad Yuza Augusti (Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia), diselenggarakan di Teater Terbuka, Universitas Negeri Jakarta. Sebagai analis kebijakan publik, Aza menyadari bahwa pendapatan negara Indonesia diperoleh dari utang dan pajak. Ia menyoroti subsidi BBM yang dilaporkan sebanyak 500 triliun rupiah perlu dibedah, baik berdasarkan jenis subsidi maupun penerimanya. “Jadi, 500 triliun itu gak pure 500 triliun. Tapi, ada subsidi BBM, terus Elpiji, dan subsidi terhadap PLN. Nah, kita harus bedah satu-satu. Apakah benar-benar ini subsidi untuk rakyat atau subsidi untuk korporat? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau kata pemerintah, ya ini sama. Subsidi itu ada subsidi eksplisit sama subsidi implisit,” katanya. Aza juga memaparkan berbagai permasalahan yang seharusnya menjadi fokus untuk memperbaiki substansi pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang aturan subsidi secara tegas yang seharusnya dapat diutamakan kepada transportasi umum. “Pemerintah tidak pernah secara tegas membikin kebijakan yang di mana, yang miskin itu disubsidi, yang kaya itu tidak disubsidi,” ujarnya. “Yang disubsidi itu seharusnya adalah transportasi umum. Karena apa? Karena secara umumnya ini yang akan berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu mengubah pola masyarakat kita,\" tambah Aza. Kemudian, Aza mengaitkan target subsidi BBM diberikan kepada transportasi yang berhubungan dengan perdagangan dan masyarakat kecil dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan tahun keluaran untuk kendaraan pribadi. Di akhir pernyataannya, pengamat kebijakan publik itu menyimpulkan bahwa negara tidak punya uang. Oleh karena itu, pemerintah mengurangi subsidi BBM. “Maka seharusnya kita tidak perlu ribut-ribut soal subsidi. Tapi yang paling utama penjelasan di awal tadi, negara ini gak punya duit. Maka apa? Ketika negara ini gak punya duit, dia (pemerintah) mikir cara paling gampang dapat duit adalah dengan kurangi aja subsidi BBM,” simpul Aza. Seperti yang diberitakan, penetapan kenaikan harga BBM, Sabtu (03/09/22) memunculkan penolakan dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan atas belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemi ditambah kenaikan bahan pokok yang akhir-akhir ini terjadi. (oct)
Subsidi BBM Salah Sasaran Karena Pengawasan Sangat Lemah
Jakarta, FNN – Tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat lemah, sehingga terjadi kebocoran di sana-sini yang mengakibatkan BBM bersubsidi salah sasaran. Menurut Salamudin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), mengungkapkan Pemerintah cenderung melakukan pembiaran yang massif, sehingga BBM bersubsidi, seperti solar bersubsidi, lebih dinikmati industri sawit dan tambang batubara. Hal ini dipicu oleh adanya disparitas harga solar bersubsidi dengan solar industri yang mencapai Rp 8.800 per liter. Seperti diketahui, harga solar bersubsidi sebesar Rp 5.150, sedangkan harga solar industri mencapai Rp 13.950, sehingga para pengelola industri sawit dan industri batubara berburu solar bersubsidi. “Semua terjadi karena pengawasan yang lemah, bahkan cenderung terjadi pembiaran,” kata Salamuddin dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor Sekretariat ProDEM pada Selasa (6/9). Kalau Pertamina dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan yang ketat dan peduli soal penggunaan solar bersubsidi itu, tentu tidak akan terjadi penyimpangan. Seperti diketahui, 85% pengguna solar subsidi adalah kendaraan industri sawit dan batubara. Sisanya, 15% digunakan oleh rakyat kecil. Bahkan, industri ada yang menimbun solar subsidi untuk kebutuhan jangka panjangnya. Demikian juga Pertalite yang masuk kategori BBM bersubsidi yang memiliki disparitas harga seharusnya Rp 14.450 per liter, harga jual ecer hanya Rp 7.650 per liter, sehingga ada selisih harga Rp 6.800 per liter. Pertalite hanya dinikmati 20% masyarakat miskin. Selebihnya 80% dinikmati orang-orang mampu yang memiliki mobil dan motor, sehingga terjadi salah sasaran. Menurut Salamudin, kebijakan BBM bersubsidi adalah kebijakan Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Pertamina, yang juga perpanjangan tangan Pemerintah. Sehingga, kalau terjadi salah sasaran dan bahkan pembiaran, maka itu adalah bagian dari kesalahan Pemerintah. “Jadi Pemerintah mengoreksi kebijakannya sendiri yang sangat lemah dalam pengawasan,” ujarnya. Sementara itu Ridwan Iman, Koordinator Pergerakan Semesta Selamatkan Indonesia (PSSI) menuntut Pemerintah untuk lebih kreatif ketimbang harus menaikkan harga BBM. Menurutnya, saat ini pemerintah merasa dirinya adalah dewa penyelamat bagi masyarakat karena telah memberikan subsidi BBM. Lalu pada akhirnya pemerintah mengatakan, “Kita telah terbebani APBN”. Ridwan pun membalas, “Padahal faktanya, subsidi itu juga uang rakyat. Itu hasil dari pajak rakyat. Ini kan alasan klasik yang dipakai dari rezim ke rezim.” Sebelumnya, Ridwan pun sempat menyinggung pernyataan dari ekonom Anthony Budiawan terkait data pemerintah yang tidak sama dengan yang sesungguhnya. Nilai subsidi BBM hanya Rp 11 triliun, tetapi Pemerintah mengklaim nilai subsidi BBM (ditambah dana kompensasi BBM) mencapai Rp 502,4 triliun. “Dalam APBN 2022 hanya ada nomenklatur BBM bersubsidi Rp 11 triliun, sementara nomenklatur kompensasi BBM tidak ada disebut. Jadi, ini penyesatan informasi,” kata Anthony Budiawan. Dalam diskusi ProDEM yang dilakukan pada Selasa (30/8/2022), Anthony berpendapat bahwa temuannya berbeda dengan pernyataan Jokowi mengenai subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun. Anthony mengatakan bahwa subsidi dalam UU APBN hanya Rp 11 triliun. Ridwan berani menantang pemerintah jika memang data yang disampaikan oleh Anthony Budiawan salah. “Kalau yang dikatakan Anthony Budiawan salah, maka tangkap dong! Karena pemerintah bisa membuktikan bahwa data-data itu tidak benar,” tegas Ridwan. Martin Lauren selaku pembicara terakhir juga menyatakan pendapat terkait BBM. Menurutnya, apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sudah pasti tidak akan memihak masyarakat. Ia mengaku bahwa tak ada satupun fakta yang tersedia bahwa pemerintah melalui skema BBM akan melindungi rakyat, baik ekonomi maupun kesejahteraan. Ia menjelaskan bahwa ini semua juga disebabkan oleh kegagalan rekayasa sosial kita sebagai masyarakat Indonesia. Berikutnya, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif juga turut disalahkan karena telah membuat kondisi kita seperti saat ini. Ia berpendapat bahwa buzzer kini telah menjadi determinan sosial yang baru. Di mana para pemimpin dan tokoh intelektual seharusnya yang menjadi determinan sosial. (Ferd)
Anies Akan Ditanya Soal Keuntungan Formula E
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/9/22) pagi. Anies dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai ajang balap Formula E yang digelar beberapa waktu lalu di Ancol, Jakarta. Berdasarkan pantauan FNN TV, Anies mendatangi gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 09.25 WIB tanpa pendampingan. Anies terlihat mengenakan baju dinas dengan membawa map biru dan hanya mengucapkan terima kasih. “Cukup ya, cukup, terima kasih. Saya ke atas dulu,” kata Anies kepada wartawan, di Gedung KPK, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/22). Selanjutnya Anies masuk ke lobi untuk mengisi buku tamu di resepsionis. Diketahui, kedatangan Anies ke KPK yaitu untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan ajang Jakarta E-Prix atau Formula E di DKI Jakarta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Anies akan ditanya soal keuntungan pelaksanaan Formula E, yang digelar 4 Juni lalu. Selain itu, soal penganggarannya bakal dikonfirmasi ke Anies. Alex juga akan menanyakan terkait masa jabatan Anies yang akan habis Oktober mendatang. KPK akan menanyakan soal pertanggungjawaban dan commitment fee Formula E saat Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur. Sebagai informasi, KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak akhir 2021. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, seperti Ketua DPRD DKI sekaligus politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi dan Syahrial. (Lia)
BBM Naik, Aksi Naik: BBM Turun, Jokowi Ikut Turun
Hari Kemerdekaan bulan Agustus lalu bertema \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\". Nampaknya menjadi sinyal bahwa kondisi aktual yang sedang dihadapi saat ini adalah \"Mulih Lebih Cepat, Ungkit Lebih Kuat\". Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA di berbagai daerah seluruh Indonesia kembali menggeliat melalui aksi unjuk rasa penolakan atas kenaikan harga BBM. Gerakan serentak pasca pandemi Covid 19 ini mengejutkan. Mungkin Pemerintah Jokowi menganggap biasa soal kenaikan harga BBM, toh selama ini berkali-kali menaikkan harga juga nyatanya tidak ada reaksi yang berarti. Tokoh yang dulu suka menangis juga kini sudah ikut menyetujui dan menikmati. Gelombang aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini tentu saja mendapat dukungan masyarakat. Kenaikan harga BBM telah mencekik dan menyesakkan nafas rakyat. Saatnya rakyat berontak untuk menolak kebijakan yang dipaksakan. Aksi serentak dan masif akan disikapi dengan dua kemungkinan. Tetap bertahan dengan meningkatkan pengamanan atau mengikuti tekanan publik dengan menurunkan kembali harga BBM. Bagai makan buah simalakama atas kedua pilihan tersebut. Bahwa kebijakan kenaikan yang didalihkan pahit dan sulit itu telah menciptakan kondisi bagi pemerintah yang lebih pahit dan lebih sulit. Kekecewaan rakyat kepada Pemerintahan Jokowi menemukan momentum. Kenaikan harga BBM menaikkan gelombang aksi. Akan bereskalasi dari hari ke hari. DPR RI dan DPRD di tiap daerah menjadi titik kumpul aksi. Istana dan Pemerintahan di Daerah menjadi sasaran aspirasi. Pagar-pagar mulai digoyang-goyang. Pemerintahan Jokowi mulai bergoyang. Suara kabinet mengikuti ritme suara partai dan hebatnya soal BBM partai itu justru berlomba untuk cari selamat. Artinya, Kabinet melemah dalam daya ikat. Sekoci masing-masing sedang disiapkan untuk melompat. Takut berhadapan dengan gerakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Demi wibawa atas pengambilan keputusan, maka Pemerintah akan bertahan dengan harga BBM yang sudah diumumkan naik. Gelombang aksi membesar dan Jokowi menjadi sasaran pertanggungjawaban. Pengamanan diperkuat. Namun gelombang lebih kuat dan dahsyat. Ketika Pemerintah tak mampu mengendalikan aksi, tak ada pilihan bagi Jokowi selain mundur. Turun dari kursi. Pemerintah mungkin saja melunak bahkan melemah, demi membendung aksi dengan menurunkan kembali harga BBM, maka sejarah akan mencatat pula, kemenangan aksi yang dimotori mahasiswa itu. Kemenangan itu yang berlanjut untuk untuk Omnibus Law, RKUHP, IKN dan lainnya. Artinya Jokowi terus terdesak juga. BBM yang turun menjadi sebab dari turun Jokowi pula. Dilema telah dibangun oleh kebodohan dan keserakahan. Keangkuhan dan ketidakpedulian. Penindasan yang berbuah perlawanan. Istana itu berkisah tentang dusta dan angkara murka. Cerita yang akan berujung duka. Seperti cerita Sambo yang merana. Kini dari Sambo menuju Pak Jokowi. Hari Kemerdekaan bulan Agustus lalu bertema \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\". Nampaknya menjadi sinyal bahwa kondisi aktual yang sedang dihadapi saat ini adalah \"Mulih Lebih Cepat, Ungkit Lebih Kuat\". Pak Jokowi ayo cepat mulih, rakyat sedang bergerak kuat untuk mengungkit. Bandung, 7 September 2022. (*)
Mahasiswa Sudah Benar, Teruslah Bergerak
Oleh: Ubedilah Badrun | Analis Sosial Politik UNJ, Penulis Buku Gerakan Mahasiswa SABTU lalu (3/9) pemerintah resmi menaikan harga BBM dengan alasan beban subsidi yang berat dan subsidi yang salah sasaran, sehingga BBM harus dinaikan dan subsidi dialihkan melalui bantalan bantuan langsung. Argumen pemerintah ini argumen terburuk sepanjang sejarah kenaikan BBM. Sebab paradigma melihat subsidi sebagai beban itu sama saja meludahi konstitusi UUD 1945. Argumen subsidi salah sasaran itu juga artinya pengakuan buruknya tata kelola subsidi. Kok bisa salah sasaran dilakukan bertahun-tahun. Sepertinya perlu diingatkan bahwa paradigma subsidi itu diambil dari pasal 33 UUD 1945. Dari ayat 3 yang berbunyi \"Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat\". Jadi subsidi itu perintah konstitusi UUD 1945 yang secara tegas ada pada kalimat \"..dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat\". Itu maknanya pemerintah wajib mensubsidi rakyatnya, sebab pemerintah diberi wewenang oleh rakyat untuk mengelola kekayaan negara. Jika pemerintah mengurangi subsidi itu maknanya pemerintah gagal mengelola kekayaan negara. Pertanyaanya dikemanakan saja itu kekayaan negara? Dikeruk oleh oligarki ?Itu juga maknanya pemerintah telah mengabaikan hak-hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Mari kita lihat hasil kekayaan alam kita saat ini. Misalnya satu saja, yaitu batu-bara. Ternyata tahun ini harga rata-rata bulanan batu bara naik $17, sekitar Rp250.000 per ton, ekspor rata-rata per bulan 28,75 juta ton (tahun lalu). \'Rezeki langit\' ini jika dihitung mencapai Rp.7.187.500.000.000 per bulan. Kalau selama 6 bulan sepanjang 2022 ini naik sekitar $170 per ton, berarti ada \'rezeki langit\' selama 6 bulan ini mencapai Rp.431,25 triliun! Ini dahsyat! Saya sebut \'rezeki langit\' karena tanpa perlu kerja keras, tinggal keruk dan jual kekayaan batu bara kita dapat uang sebanyak itu. Dengan mencermati selama 6 bulan ini \'rezeki langit\' mencapai Rp.431,25 triliun! Lalu pertanyaanya rakyat dapat apa? Siapa yang paling diuntungkan dari penjualan batu bara itu? Bukan rakyat !! Rakyat justru dapat harga BBM dinaikkan. Harga pertalite naik Rp.2.350 per liter, dari Rp.7.650 menjadi Rp.10.000. Harga solar naik Rp.1.650 per liter, dari Rp.5.150 menjadi Rp. 6.800. Uang yang harusnya diterima rakyat tetapi tersedot hingga bisa mencapai Rp.31,75 triliun. Rakyat yang seharusnya mendapat bagian dari kekayaan alam yang dikeruk, nyatanya penderitaan demi penderitaan yang didapat. Jadi sudah benar mahasiswa bergerak membela rakyat! Dalam banyak literatur tentang social movement, gerakan mahasiswa ditempatkan sebagai gerakan sosial kelas menengah terpelajar yang paling ditakuti oleh rezim yang berkuasa, apalagi rezim korup dan tidak berpihak kepada rakyat (Meredith L.Weiss, Edward Aspinall, Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness, 2012) Dalam konteks itu demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan BBM sudah benar, mereka menyuarakan suara rakyat. Keberadaan gerakan mahasiswa ini sangat penting ditengah parlemen sudah tidak lagi menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Problemnya, dibanyak negara secara empirik gerakan mahasiswa membela rakyat itu hanya akan menang ketika mereka mampu bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk menyuarakan aspirasinya? Akankah mahasiswa mampu bergerak berhari-hari bahkan berbulan-bulan? Fakta historisnya itu pernah dilakukan gerakan mahasiswa di Indonesia. Apalagi gerakan mahasiswa didukung gerakan buruh, akademisi, nelayan, petani dan mayoritas rakyat Indonesia.
Kuasa Hukum Erick Thohir: Faizal Assegaf Jangan Keluar dari Jalur Hukum
Jakarta, FNN – Tim penasehat hukum Erick Thohir meminta Faizal Assegaf untuk tidak mencoba membawa kasus fitnah yang dilakukannya terhadap Erick Thohir ke arah lain di luar jalur hukum. Apalagi sampai membawa-bawa ulama setelah menzalimi Erick Thohir. “Kita fokus dan kembalikan penyelesaiannya di jalur hukum, sesuai dengan laporan kita berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jangan ditarik kesana kemari,” kata J Kamal Farza dari IMF Lawfirm dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September 2022. Pernyataan ini merespon ucapan Faizal Assegaf seusai diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, 5 September 2022, yang menantang Erick Thohir untuk bersumpah di depan ulama PBNU. Menurut Kamal, sebagai warga negara yang baik, kliennya Erick Thohir telah memutuskan mencari keadilan lewat jalur hukum atas fitnah keji yang dilakukan Faizal Assegaf. Tidak lewat mekanisme lain. Karena itu, kata Kamal, pihaknya mengapresiasi kerja cepat penyidik Polri yang secara serius sudah bekerja maksimal untuk memproses laporan kliennya, Erick Thohir. Kamal juga mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diketahui, Erick Thohir telah melaporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LP/B/0490/VIII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tertanggal 29 Agustus 2022. Faizal diyakini melanggar pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. Laporan ke polisi dilayangkan Erick Thohir karena merasa dirugikan atas fitnah keji yang dibuat Faizal Assegaf melalui konten di Instagram. Faizal menyebarkan atau mentransmisi konten yang merupakan tambahan atas video pernyataan kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak. Dalam unggahannya di Instagram, Faizal Assegaf menambah narasi dengan menuliskan bahwa Erick Thohir punya banyak istri yang dinikahi secara gaib serta menyebut Erick Thohir memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya. Padahal, kedua hal itu tidak ada dalam pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, melainkan ditambah oleh Faizal Assegaf melalui akun instagram-nya. (mth/*)
Jembatan Tiga dan Pulo Kapal, Arkaeologi Jakarta (III)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan JEMBATAN Tiga dalam konteks ini bukan bridge. Tapi jamba tana tiga. Jamba hunian, tana tiga orang Tiga. Tiga komunitas sosiologi orang Portugal. Seorang pemain bola nasional Portugal Postiga. Orang Betawi juga banyak yang dipanggil Bang Tiga. Jembatan Tiga tak jauh dari Kapuk Muara dan labuhan Sunda Kalapa Tiga dalam Salatiga berarti tinggi. Salatiga tinggi rendah. Tahun 1602 Belanda mulai masuk Jakarta untuk transit ke Maluku. 1610 mulai banyak Belanda berdiam di Jakarta Mereka menyewa loji. Tahun 1619 Belanda di Jakarta makin banyak. Jan Pieterzon Coen minta tanah di Jakarta mau bikin bangunan, ditolak Syahbandar Arya Ranamanggala. Akhirnya mereka bermarkas di pulo Kapal, yang artinya tempat sembunyi. Pulo ini dihuni orang-orang Asia minor yang tajir. Uang dari mana tak jelas. Mereka diusir native karena konsep moral yang berbeda. Kapal oleh Belanda diganti Onrust. Belanda tinggal rust/rehat saja karena di pulau ini sudah berdiri banyak bangunan arsitektur Caucasia yang penghuninya tinggalkan begitu saja karena digebah native pulo Serebu. Sementara arkaeolog claim itu bangunan made in Holland, bahkan Belanda katanya bikin asrama haji. Tempat ini tak pernah jadi asrama haji. Tetapi sebagai karantina untuk mereka yang mengidap sakit menular. Lagi pula Calhaj jaman Belanda tak perlu diasramakan. Pada hari H mereka langsung berangkat dari rumahnya ke labuhan. Belanda yang tak dapat tempat di Onrust, bikin rumah di Kali Mati yang disebut Buitenstad. Belanda meninggalkan Onrust pada tahun1707, mereka diizinkan bikin Stadhuis di Kota Inten. Sinagog mereka bikin dekat Stadhuis. Hal ini menguatkan bukti bahwa VOC dan Heeren van Zeventeen bukan bentukan kerajaan Belanda, tapi oleh kumpulan top level Yahudi: City of London. Sebaiknya pola arsitektur bangunan harus dipelajari yang benar agar tidak terjadi kesembronoan dalam mengambil kesimpulan ini Belanda itu India. Cukup banyak bangsa2 yang berhuni di Indonesia. Mereka meninggalkan rupa2 model bangunan. Duduk soalnya, banyak pakar terkait yang salah timbang kekuatan Imperialis dan kolonialis seperti VOC, karena mereka tidak paham demgan struktur kekuasaan zona econ di Indonesia yang biasanya tandem, sekutu, dengan system administrasi seperti: Kepatihan Majakatera dengan Syahbandar Sunda Kalapa. Tandem ini secara konvensional mendapat respect dari bangsa-bangsa luar. Coen harus tunduk dengan perintah Patih Arya dan Syahbandar Rana Manggala. Zona econ di Indonesia tidak ada yang dikuasai VOC atau Nederlands Indie. Zona econ tak lagi berfungsi pada medio XIX M. Mereka dikalahkan system perbankan modern. (RSaidi)
Jangan Biarkan Anies Sendirian
Oleh Ady Amar Kolumnis ANIES Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dipanggil KPK. Anies pun siap memenuhi panggilan itu. Anies justru tampak senang, itu jadi cara ia bisa menyambungkan tali putus informasi, agar KPK mendapat penjelasan utuh tentang penyelenggaraan Formula E. Anies pastilah bukan politisi atau pejabat busuk, yang mengelak dengan menghindari panggilan KPK, seperti kucing takut akan hujan. Hal umum yang dilakukan mereka yang sadar telah melakukan kesalahan. Tidak perlu Anies dipanggil sampai tiga kali baru menghadap. Terpaksa menghadap, jika tidak ingin dijemput paksa. Atau buron agar kasusnya tidak lagi jadi pembicaraan, sambil mencari celah pembebasannya. Alasan umum yang dipakai menghindari panggilan KPK, biasanya karena sakit. Bahkan sakit mencret pun bisa jadi alasan politisi untuk tidak menghadiri panggilan KPK. Anehnya, KPK tidak perlu harus memanggilnya ulang. Lagak seperti manusia istimewa yang terlindungi. Noted. Rabu, 7 September, jadwal panggilan KPK untuk Anies. Untuk didengar keterangannya, berkenaan dengan penyelenggaraan Formula E. Spekulasi sejak beberapa hari ini muncul di masyarakat, bahwa Anies akan ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan. Jika spekulasi dengan serba ketidakpastian itu benar, maka KPK harus benar-benar bisa menunjukkan setidaknya dua alat bukti apa yang dilanggar Anies. Sebab, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengaudit penyelenggaraan Formula E, dan menyatakan tidak ada temuan yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan negara dalam penyelenggaraannya. Mestinya itu clear. KPK mestinya cukup berpedoman dengan temuan badan audit negara itu. Tapi sepertinya KPK perlu mendalami jika saja ada indikasi potensi penyalahgunaan keuangan di sana. Meski penyelenggaraan Formula E sudah 4 bulan berlalu, tapi tidak menyurutkan hasrat menemukan kesalahan--banyak pula yang berpendapat lebih pada mencari-cari kesalahan. Baru sekarang ini KPK perlu memanggil Anies. KPK dihadapkan pada ujian akan marwahnya, sebagai komisi anti rasuah yang mestinya tidak tunduk pada kekuasaan politik. Atau sebaliknya manut ditarik larut dalam permainan politik kotor. Semua akan menyaksikan itu. Memanggil Anies, apa pun bunyi surat panggilan KPK, itu akan ditarik pada peristiwa politik. Dipanggil KPK, meski sekadar diminta kesaksian, atau diminta mempersentasikan apa yang sudah dikerjakan, itu bisa dipelintir punya konotasi negatif. Maka, memanggil Anies, apa pun alasannya, itu bisa ditarik seolah ada temuan KPK berkenaan dengan penyalahgunaan uang dalam perhelatan Formula E. Memanggil Anies tentu punya konotasi negatif. Setidaknya itu tafsir publik melihat korelasi dari pemanggilan itu. Apalagi dipenghujung purna tugas Anies selaku Gubernur DKI Jakarta tinggal hitungan hari. Seperti ada upaya sistemik menggiring Anies agar tidak mengakhiri jabatan selaku gubernur DKI Jakarta dengan \"husnul khotimah\". Berjuta mata seantero negeri akan menyaksikan peristiwa pemanggilan Anies itu, bernuansa politik atau penegakan hukum. Tapi nuansa politik atas pemanggilan itu lebih terasa untuk menstigma Anies bukanlah Mr. Clean sesungguhnya. Karena ia pernah dipanggil KPK, meski dipanggil sekadar mempersentasikan dari A-Z penyelenggaraan Formula E. Tidak saja berjuta penduduk negeri melihat apa yang dilakukan KPK dengan memanggil Anies itu. Tapi juga perwakilan negara sahabat pun dengan seksama akan menyaksikan itu semua. Salah memperlakukan Anies, maka gaungnya akan terasa hingga ke manca negara. Anies salah satu kepala daerah yang membina hubungan persahabatan antarnegara dengan cukup baik. Maka, jka tetap nekat--sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa pihak Anies akan ditersangkakan dan ditahan--itu benar terjadi, maka itu bukan akan meredupkan Anies, justru akan melambungkan namanya tinggi-tinggi. Mencari kesalahan Anies yang dipaksakan dengan berbagai cara, itu bentuk kriminalisasi, yang akan memunculkan perlawanan keras kekuatan civil society. Pastilah Anies tidak dibiarkan sendirian mendapat perlakuan tak sepantasnya. Dipaksa menerima takdir buruk dengan ditersangkakan. Menghabisi Anies untuk tidak bertarung pada pilpres 2024, sepertinya terus diikhtiarkan. Dan, KPK pun coba diseret pada permainan politik kekuasaan. Rakyat dianggap bodoh. Rakyat tentu punya penilaiannya sendiri yang tidak bisa dibelokkan. Pada saatnya perlawanan pada kezaliman akan dimunculkan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Maka, baik-baik lah belajar dari sejarah, agar peristiwa yang sama tidak terus terulang: jatuhnya kekuasaan zalim dengan tidak mengenakkan. (*)
POPULER
