ALL CATEGORY
Penolakan Masif, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Menurutnya, selain massif, aksi itu merupakan bentuk keberatan masyarakat atas naiknya harga BBM. “Saya kira pemerintah perlu duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Apalagi, imbas kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok. “Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM,” papar LaNyalla. Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut, pemerintah justru menaikkan harga BBM. “Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat. “Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM,” ulas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu. “Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” kata LaNyalla. (Sof/LC)
Kapolri Minta Tak Ada Polarisasi pada Pemilu 2024
Malang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta tidak ada upaya polarisasi atau memecah belah masyarakat karena berbeda pilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Pemanfaatan politik identitas untuk memecah belah persatuan masyarakat seperti pada Pemilu 2019 tidak boleh digunakan lagi, kata Sigit dalam penutupan Konsolidasi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.\"Kondisi keamanan, ancaman polarisasi. Tentunya, pengalaman 2019 tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh pakai politik identitas,\" katanya.Di tengah kondisi situasi global yang tidak menentu seperti saat ini, katanya, modal utama bangsa Indonesia yang harus terus dijaga adalah persatuan dan kesatuan di seluruh elemen masyarakat.Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 masing-masing calon yang akan berkontestasi diharapkan bisa adu program untuk kemajuan Indonesia. Visi dan misi masing-masing calon harus diperkuat dan tidak menyebabkan perpecahan.\"Yang harus kita jaga pada 2024 adalah bagaimana masing-masing calon bisa melaksanakan adu program kerja yang positif. Jadi, hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan tolong ditinggalkan,\" katanya.Dia menambahkan pada pelaksanaan Pemilu 2019 banyak upaya memunculkan berita-berita tidak benar dan memecah belah masyarakat. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu 2024.\"Dulu banyak upaya-upaya dengan strategi, membuat berita-berita tidak benar, dimunculkan berulang-ulang, akhirnya menjadi kebenaran. Strategi ini tolong dipikirkan ulang,\" imbaunya.Sementara itu, berdasarkan hasil survei, ada referensi terkait masalah memilih tempat tinggal. Sebanyak 30 hingga 35 persen masyarakat ingin tinggal di lingkungan dengan preferensi partai politik yang sama.\"Hal ini yang tentunya menjadi catatan kita, bahwa harusnya tidak terjadi seperti ini. Apapun, siapa pun pilihannya, tapi tidak boleh kemudian membuat kita menjadi mengelompok. Berbaur saja, tidak ada masalah,\" katanya.Oleh karena itu, menjelang Pemilu 2024, dia meminta seluruh pihak mempersiapkan diri, termasuk dari kepolisian daerah setempat, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).\"Yang harus kita lakukan, bagaimana mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, damai walaupun berbeda pandangan atau pilihan. Berbeda bukan berarti kita harus bermusuhan, itu tidak boleh,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Berusaha ke Singapura, Polres Metro Jakarta Barat: Tersangka Natalia Rusli Dicekal 20 Hari
Jakarta, FNN – Hendak pergi ke Singapura, Natalia Rusli dicekal. Natalia Rusli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pihak penyidik Polrestro Jakarta Barat yang dikonfirmasi oleh media membenarkan NR sudah status tersangka dugaan penipuan. “Benar sudah status tersangka dugaan penipuan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B 377/III/2022/SatReskrim tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Joko Dwi Harsono, selaku Kasat Reskrim. Natalia Rusli juga dicekal 20 hari, sampai 13 September 2022 dikarenakan 2x mangkir panggilan BAP Tersangka dan tidak kooperatif,” katanya. Penyidik Polrestro Jakbar menambahkan bahwa mereka menunggu status P21 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebelum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka yang kerap mangkir panggilan penyidik. Korban M mengucapkan apresiasi mendalam ke Kabareskrim Agus Andriyanto yang dengan memastikan hukum tajam ke atas pula. “Selama ini Natalia Rusli sangat jago menyogok dan menyuap oknum aparat, sehingga licin dan lolos. Terima kasih Bapak Kabareskrim yang dengan sigap memastikan proses hukum berjalan di Polrestro Jakarta Barat,” katanya. Korban S juga menyampaikan apresiasinya. “Mewakili puluhan korban Natalia Rusli, saya pribadi rugi hampir 500 juta rupiah ditipu Natalia Rusli. Perhatian Kabareskrim menunjukkan komitmen POLRI sebagai pengayom masyarakat. Terima kasih Komjen Agus Andriyanto,” ujarnya. Natalia Rusli diketahui kembali dilaporkan oleh salah satu korbannya, AS, di Polda Metro Jaya, Agustus 2022, atas penggunaan ijazah sarjana hukumnya yang tidak terdaftar dikti sehingga melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Ketika dimintai pendapat tentang pemberitaan dirinya, Natalia Rusli pun menjawab. “Sekarang saya banting setir membuka perusahaan media dan menjadi anggota PPWI besutan Wilson Lalengke,” ucap Natalia Rusli dengan santai. (mth/*)
Anies Baswedan Di Sarang Penyamun
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN KALAU sastrawan-novelis Sutan Takdir Alisjahbana masih hidup dan sehat, pastilah dia akan menuliskn novel “Anies Baswedan Di Sarang Penyamun”. Untuk menggambarkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh gubernur Jakarta itu untuk ikut Pilpres 2024. Anies dinilai oleh banyak orang, kecuali para penyamun, memiliki kemampuan untuk menjadikan Indonesia hebat, sejahteran, dan tenteram. Karena itu, Anies sangat diharapkan duduk sebagai presiden berikutnya. Kira-kira beginilah sinopsis harapan rakyat pada Anies. Pada tahun 1932 dulu, Sutan Takdir mengisahkan nasib Sayu yang harus hidup di tengah para perampok besar. Sayu menjadi tokoh sentral novel “Anak Perawan Di Sarang Penyamun” karya Sutan Takdir. Sayu adalah anak gadis dari keluarga saudagar besar di Sumatera Barat. Ayah Sayu, Haji Sahak, dibunuh oleh para perampok kejam sewaktu dalam perjalanan bisnis antara Pagar Alam dan Palembang. Ibu Sayu, Nyi Hajjah Andun, juga dibunuh. Pemimpin gerombolan perampok yang membunuh Haji Sahak suami istri adalah Medasing. Brutal dan bengis. Medasing hanya menyisakan Sayu yang cantik jelita. Dunia politik Indonesia kelihatannya akan mengalami perampokan sadis. Sekali lagi! Pilpres 2024 akan dirampok dari tangan rakyat. Tentu itu tergatung izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti tak akan terjadi tanpa izin-Nya. Semoga saja izin itu tidak ada. Tapi, Allah al-‘Aziz al-Qahhar tidak akan mencegah perampokan itu kalau hamba-Nya hanya berlipat tangan. Perampokan harus dilawan. Dirampok dan kemudian diam saja, tak punya tempat di sisi Tuhan. Yang Maha Kuasa akan menurunkan pertolongan kalau hamba-Nya yang dizalimi menunjukkan perlawanan. Allah akan mengirimkan balatentara gaib-Nya kalau medan perangnya ada. Allah tidak akan menghentikan perampokan kalau kita semua membiarkan perampokan itu sukses. Hari ini dunia politik ‘real time’ Indonesia dikendalikan oleh kelompok pemilik modal yang orangnya jahat-jahat semua. Mereka disebut oligarki ekonomi. Kadang disebut juga oligarki bisnis. Tak salah pula kalau mau disebut Oligarki Perampok. Mereka berkolaborasi dengan para pemilik partai politik. Yang ini disebut oligarki politik. Saat ini, seseorang yang pantas disebut Prince Smart (Pangeran Cerdas) sedang memulai perjalanan menuju Istana. Misinya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Tetapi, Istana terlanjur dikuasai oleh oligarki bisnis yang kumpul kebo dengan oligarki politik. Kumpul kebo ini melahirkan Wayang Inferior yang berstatus superior di panggung kekuasaan negeri. Si Wayang bisa berbuat apa saja, seenaknya. Kendali tali-tali wayang berada di tangan oligarki. Wayang Inferior sepenuhnya mengabdi kepada para pekumpul kebo itu. Medasing yang dulu merampok dan membunuh Haji Sahak, dan kemudian menyandera Sayu, hari ini menjelma dalam bentuk oligarki jahat. Mereka akan merampok kafilah rakyat yang hendak mengantarkan Pangeran Smart ke Istana. Rakyat pengiring memang banyak. Berjuta-juta. Tapi tak berdaya. Medasing Oligarki sudah menyiapkan skenario perampokan dengan alur cerita yang berbeda. Saat ini, Pangeran Smart menelusuri jalan lurus menuju Istana. Rakyat pengiring yakin ia akan sampai dengan selamat dan memulai suasana baru. Tapi, seperti yang terjadi dalam kisah “Anak Perawan Di Sarang Pennyamun”, si Pangeran Smart juga dihadang oleh gerombolan perampok. Perampok kedaulatan. Medasing akan membunuh semuanya, termasuk Pangeran Smart. Kecuali Sang Pengeran mau mengikuti nafsu angkara Medasing Oligarki untuk merampok Indonesia. Dan itu tak mungkin terjadi. Pangeran Smart tak akan merendahkan martabatnya. Pangeran sejak awal menolak hasrat Medasing Oligarki. Tidak seperti Sayu yang akhirnya jatuh cinta pada Medasing setelah Medasing lebih dulu jatuh hati padanya. Ini terjadi selepas Sayu merawat si perampok tengik sampai sembuh akibat luka parah dalam suatu perkelahian. Untuk “Anies Baswedan Di Sarang Penyamun”, Sutan Takdir Alisjahbana tidak akan rela melihat kerakusan dan keculasan Medasing Oligarki menjadi bab penutup. Novelis ini, kalau punya kesempatan bertemu Anies, akan memberikan advis agar tidak pernah mengikuti jalan cerita Sayu. “Indonesia jangan sampai menjadi Haji Sahak. Dirampok dan dibunuh begitu saja,” begitu kira-kira pesan Sutan Takdir seandainya beliau bisa berkirim pesan WA.[]
Bank Indonesia: Ancaman Stagflasi Global Akan Terus Mengemuka
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, mengingatkan ancaman stagflasi global akan terus mengemuka.Pasalnya harga komoditas yang masih sangat tinggi akan menyebabkan peningkatan inflasi dan respons kenaikan suku bunga acuan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya kondisi ini menjadi momok sehingga memang kita melihat adanya tekanan stagflasi,\" tutur Solikin.Ia menjelaskan ancaman stagflasi global akan memberi dampak kepada Indonesia melalui tiga jalur yakni perdagangan dengan adanya pelemahan ekspor, komoditas dengan kenaikan harga, serta keuangan yang memicu respons kebijakan dari negara maju.Meski begitu, kata dia, patut disyukuri Indonesia sampai saat ini merupakan salah satu negara yang cukup berdaya tahan, lantaran masih bisa tumbuh 5,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2022.Dari sisi eksternal, lanjutnya, neraca pembayaran Indonesia juga sangat bagus dengan tekanan nilai tukar yang terkelola lebih baik dibanding negara lain meski terdepresiasi.Namun Solikin menyebutkan permasalahan domestik saat ini memang sedang terfokus pada inflasi dari sisi pasokan dan global. \"Apalagi di tengah-tengah mobilitas masyarakat yang memang mulai meningkat,\" katanya.Maka dari itu ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap harus dijaga karena belum terlalu kuat untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global.Di sisi lain, kata dia, kebijakan moneter akan diarahkan kepada stabilitas baik melalui kebijakan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta pengetatan likuiditas. (Ida/ANTARA)
Polda Jabar: Pengamanan Unjuk Rasa BBM Dipastikan Tanpa Senjata Api
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memastikan personel yang mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tanpa membawa senjata api.Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan di Jawa Barat ada sekitar 14 titik aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat. \"Pengawalan itu tidak menggunakan senjata api sama sekali, jadi betul-betul humanis kita laksanakan,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Untuk di Kota Bandung, menurutnya ada dua titik aksi yakni di Gedung Sate dan di Gedung DPRD Jawa Barat. Lalu di Kota Bogor pun menurutnya ada dua titik aksi.Selanjutnya di berbagai kabupaten dan kota lain yang menggelar aksi di satu titik yakni di Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.Kini di sejumlah titik tersebut menurutnya telah disiagakan personel untuk melakukan pengamanan. Dia pun berharap massa yang melakukan aksi agar menyampaikan aspirasinya dengan tertib.Jangan sampai, kata dia, aksi yang digelar masyarakat itu berujung anarkis hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. \"Ini merupakan dinamika sosial yang terjadi, kebijakan ini juga harus bisa diterima masyarakat agar masyarakat bisa menjalani kondisi sosialnya lebih baik,\" kata Ibrahim.Adapun pada Selasa (6/9), sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.Massa mulai mendatangi lokasi aksi tersebut sekira pukul 14.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi terkait kenaikan harga BBM. Kemudian massa membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan menggelar aksi di Jalan Ir H Djuanda. (Ida/ANTARA)
Capres Alternatif Perlu Muncul untuk Mengatasi Kejenuhan Publik
Depok, FNN - Wacana calon presiden (capres) alternatif untuk Pemilu 2024 harus dimunculkan karena adanya kejenuhan publik terhadap nama-nama figur yang sudah lebih dulu populer saat ini, Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma Aditya Perdana.Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma Aditya Perdana dalam keterangannya di Depok, Rabu mengatakan masyarakat sejatinya tak sepenuhnya yakin dengan calon presiden yang populer saat ini yang selalu menghiasi seluruh media di tanah air.Dari survei yang dilakukan Algoritma, Aditya menjelaskan, meskipun beberapa bakal capres tersebut memiliki kesukaan dan elektabilitas tinggi, masyarakat belum yakin para bakal calon presiden Indonesia itu mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara yang saat ini tengah dihadapi.\"Di situlah kami punya keyakinan bahwa masih ada peluang bagi para capres lain yang sebenarnya mau mengatasi problem yang kita hadapi, seperti polarisasi masyarakat, pemberantasan korupsi, hukum, pemulihan ekonomi, kalau itu semua bisa dipenuhi, curilah ruang itu,\" kata Aditya.Menurutnya, masih ada ruang bagi para capres alternatif untuk muncul dan mengambil peran dan menjawab kegelisahan responden di atas serta peluang mengkapitalisasi kemampuan dan kapasitasnya sebagai capres.\"Maka saya berpikir seharusnya para capres alternatif ini perlu membuat skenario yang komprehensif dan sistematis untuk menantang calon yang ada sehingga dampaknya dapat dimonitor dengan baik. Tentu tantangannya tidak mudah, tapi perlu ada gerakan perlawanan,\" jelasnya.Koordinator Komite Pemilih (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow mengemukakan bahwa masyarakat sudah mengenal calon-calon presiden yang saat ini tinggi elektabilitasnya sejak 5 tahun silam. Maka, tokoh-tokoh tersebut sama seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu dan tidak ada perbedaan signifikan.“Itu tentu memperlihatkan ada kebosanan publik. Problemnya begini, media terlalu mempopulerkan nama tokoh, jadi publik ke arah sana, dan seolah-olah tak punya pilihan lain. Membuat figur-figur ini populer, dan populernya ini berpengaruh pada elektabilitasnya,\" ujarnya.Menurutnya, figur atau nama-nama capres yang lalu-lalang sekarang paling banyak adalah kepala daerah, militer, atau petugas partai. Orang-orang yang tampil sekarang memang orang-orang yang memegang jabatan publik, ada yang juga sengaja di-branding untuk maju sebagai calon presiden.Menariknya bahwa survei Algoritma beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa publik tak yakin para calon teratas itu mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan, seperti pembelahan dalam masyarakat, persoalan ekonomi, korupsi, dan lain-lain. \"Itu menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya calon alternatif atau figur baru, bukan figur yang selama ini sudah muncul,\" harapnya.Beberapa figur alternatif yang bisa ditawarkan karena memiliki kemampuan dan kapasitas, seperti mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, Mendagri Tito Karnavian, dan Cendekiawan Ilham Habibie.Ilham Habibie merupakan putra pertama dari Presiden Indonesia periode 1998–1999 B. J. Habibie, di mana Ilham memiliki background kepakaran bidang teknologi.\"Nama-nama ini sebetulnya cukup ok, tapi kurang mendapat perhatian media. Sehingga tak muncul ke permukaan. Kami berharap publik juga sebaiknya mengusulkan atau memunculkan nama-nama lain, dianggap punya kemampuan memimpin bangsa ini dan punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang ada,\" terangnya.Peneliti Formappi, Lucius Karus menyebut sudah sewajarnya publik merasa jenuh lantaran dominasi capres masih dipegang oleh nama-nama besar, yang selama ini aktif berkeliling menjajakan diri untuk menaikan elektabilitasnya. \"Belum lepas dari sini, banyak muncul figur lain, tapi sejauh ini tidak ada kenaikan signifikan dalam tingkat elektabilitas mereka menurut potret dalam survei,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Azwar Anas Dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Istana Negara Jakarta, Rabu.\"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" kata Azwar Anas mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti pembacaan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 91/B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tertanggal 7 September 2022.\"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,\" demikian sumpah tersebut diucapkan.Hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2022-2027 Hasyim Asy\'ari, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 2022-2027 Rahmat Bagja.Jabatan Menpan RB kosong sejak ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022. Sejak 15 Juli 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB, sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat menjabat sebagai Menpan RB ad interim pada 4-15 Juli 2022.Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah memberikan nama-nama calon Menpan RB kepada Presiden Jokowi sejak pertengahan 2022, namun pelantikan Menpan RB belum kunjung dilaksanakan. Saat ini Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022. Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, selama dua periode, yakni periode 2010-2015 ketika diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan periode 2016-2021 diusung PDI Perjuangan. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI. Ketika menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Azwar Anas dinilai berhasil mendorong pariwisata di kabupaten tersebut, termasuk dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan, seperti Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival. Banyuwangi pun meraih penghargaan \"Innovation Goverment Award\" sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia sejak 2018. (Ida/ANTARA)
Pj Gubernur DKI Harus Sosok yang Berintegritas dan Berkomitmen
Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah, Sylviana Murni, menegaskan sosok yang bakal menjadi penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta.“Pj gubernur DKI tentu harus orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Jakarta. Terutama kita tahu bahwa status Jakarta saat ini bukan lagi ibu kota dan akan bermetamorfosa jadi kota global,” kata dia, dalam keterangan di Jakarta Rabu.Ia pernah ikut dalam kontestasi menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dalam ajang Pilkada 2017 bersama Agus Yudhoyono. Pada Pilkada 2017 itu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang.Hal itu dia katakan mengingat masa jabatan Anies Bawedan akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Meskipun muncul beberapa nama yang ramai diperbincangkan publik, perempuan politiku ini menilai bahwa penunjukan pj gubernur DKI menjadi kewenangan presiden atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menyampaikan kurang lebih dua tahun masa jabatan pj gubernur DKI ke depan bisa disebut sebagai masa transisi dari ibu kota negara menjadi kota global. Menurut tia, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pj gubernur DKI. “Mau atau tidak, nantinya Pj akan punya tanggung jawab besar mengawal program gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kan ketentuannya, antara lain bahwa Pj harus melanjutkan karena batu penjuru Jakarta sudah jelas,” katanya. Diketahui, tiga sosok yang saat ini ramai dibicarakan publik untuk menggantikan Anies Baswedan, di antaranya Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, BahtiarSaat ditanya soal siapa yang pantas menggantikan Baswedan, Murni menyebutkan bahwa ketiganya merupakan sosok yang punya kapasitas dalam kepemerintahan. Menurut dia, setingkat eselon 1 sudah paling paham cara kerja pemerintah.“Kita tunggu saja presiden tentukan siapa, itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi yang pasti ketiganya punya kapasitas, sekelas eselon I itu sudah khatam lah cara berbirokasi dan berpemerintahan seperti apa,” kata dia.Sebelumnya, nama yang sering jadi perbincangan publik hanya dua orang, yakni Hartono dan Matali. Kemudian, muncul satu nama yang juga menjadi pembicaraan, yakni Bahtiar. Hartono memiliki pengalaman berdinas di DKI Jakarta. Pada masa Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta, dia dikenal dekat dengan Jokowi lantaran menjadi salah satu orang yang sering memberi masukan soal pembangunan di Jakarta. Sementara Matali merupakan putra Betawi yang saat ini tengah menjabat sebagai sekretaris daerah. Sedangkan Bahtiar pernah menjadi penjabat sementara gubernur Kepulauan Riau dan merupakan ASN yang lama berkarier di Kementerian Dalam Negeri. Bahtiar merupakan seorang birokrat yang memulai kariernya dari staf kelurahan, staf kecamatan, hingga puncaknya menjadi direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri atau pejabat eselon I. Ia juga dipercaya sebagai ketua umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia periode 2021 hingga 2026. (Ida/ANTARA)
Masanya Pesantren Berbenah!
Sehingga, ke depan pesantren dapat tampil sebagai institusi pendidikan yang berkwalitas tinggi. Bahkan lebih hebat dari sekolah-sekolah Istimewa lainnya yang selama ini mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUA hari lalu saya menerima kiriman seorang teman cuplikan IG (Instagram) pengacara Hotman Paris tentang seorang Ibu yang sedang menangis meratapi kematian anaknya. Konon kematian anak yang juga santri itu terjadi karena penganiyaan yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Tulisan ini tidak bermaksud menempelkan kotoran, apalagi merusak institusi pesantren yang sangat saya hormati dan banggakan. Betapa tidak saya telah menjadi Syamsi Ali (Shamsi Ali) saat ini juga karena pondok pesantren. Saya adalah santri. Saya pernah mondok selama 6 tahun di pesantren. Tulisan ini lebih kepada mengajak kita semua, khususnya kalangan pondok pesantren, dari Pimpinan, guru, staf, hingga ke santri/santriyah untuk berani melakukan introspeksi. Bahkan berani mendobrak dan melakukan “self criticism” (koreksi diri), “self correction” (perbaikan diri), dan “self development” (pengembangan diri). Diakui atau tidak, memang salah satu penyakit pesantren dan Umat secara umum adalah mampu mengoreksi tapi pantang dikoreksi. Apalagi keinginan untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah yang barangkali yang diingatkan oleh Al-Quran: “Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan?” (as-Shoff: 2). Pesantren dan Pendidikan Berbicara tentang pesantren, bagi saya pribadi itu tentu adalah sesuatu yang personal (pribadi). Selain karena saya memang tamatan pesantren seperti yang disebutkan di atas tersebut, juga saat ini saya masih terus berjuang untuk mewujudkan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren adalah “backbone” (tulang punggung) pendidikan Islam dalam dunia Islam. Di negara-negara luar Indonesia pesantren itu lebih dikenal dengan madrasah. Walaupun pastinya ada perbedaan mendasar antara keduanya. Tapi, baik pesantren maupun madrasah masih menjadi rujukan bagi pendidikan Islam generasi Umat. Bagi Indonesia secara khusus pesantren memang tidak bisa dipisahkan dari wajah pendidikan Islam di bumi Nusantara ini. Bahkan, eksistensi Islam di Indonesia secara umum. Dari pesantrenlah terlahir tokoh-tokoh nasional dan guru bangsa yang telah menjadi pilar bagi kelahiran dan kebangkitan nasional kita. Dua organisasi terbesar Indonesia terlahir dari karya dua Kiai besar tamatan pesantren. Tulisan ini tidak bermaksud memaparkan lagi kelebihan-kelebihan pondok pesantren. Tapi, intinya semua kelebihan sekolah-sekolah lain ada di dalam pesantren. Anda bisa menjadi hebat dalam matematika, fisika, biologi, dan berbagai keilmuan lainnya. Anda juga bisa menjadi ahli sosial, dan bahkan pengamat politik yang tajam dari pesantren. Tapi pesantren memiliki kelebihan-kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh institusi-institusi pendidikan lainnya. Satu di antaranya yang terpenting adalah bahwa pesantren tidak sekedar mengajarkan keilmuan. Tapi sekaligus mengajarkan tentang kehidupan. Santri itu adalah manusia yang telah matang untuk menjalani hidup. Pesantren Perlu Berbenah Dengan segala kelebihan dan keunikan itu tentu pesantren, sebagaimana institusi lainnya, bukanlah Institusi yang sempurna. Ada beberapa hal mendasar yang perlu terus dibenahi dan diperbaiki. Tentu ada sebagian pesantren yang bagus pada aspek lain. Tapi aspek lainnya perlu pembenahan dan perbaikan. Kali ini saya hanya menekankan urgensi pembenahan pada dua hal saja. Pertama, pentingnya pendekatan pendidikan yang imbang. Tentu banyak hal yang perlu diseimbangkan. Dua diantaranya yang terpenting adalah keseimbangan antara pendekatan imani (dogmatis), ‘aqli (rasionalitas) dan jismani (fisikal). Kerapkali pendidikan di pesantren menekankan kepada dogma-dogma dan hafalan yang kurang diimbangi dengan pemahaman aqli (rasionalitas). Akibat dari pendekatan itu bisa terlihat pada dua sisi yang ekstrim: 1) santri menjadi sangat dogmatis dalam beragama dan tidak menerima perbedaan. 2) mengalami keterkejutan mindset atau cara pandang ketika sudah terbuka dengan dunia luar. Akibatnya ada santri yang lebih sekuler dari mereka yang hanya tamatan sekolah umum. Hal lain yang memerlukan keseimbangan adalah pemahaman kepada adab menuntut ilmu yang kerap mengikuti petuah Imam Al-Gazali: “murid di hadapan gurunya bagaikan mayat”. Pemahaman adab dengan petuah Al-Gazali ini menjadikan kreatifitas dan daya inisiatif bahkan “self development” dari santri-santriyah menjadi lambang bahkan terhambat. Hormat pada guru dan mereka yang dituakan itu harus. Tapi kecenderungan mengkultuskan dan mengikut tanpa reservasi adalah salah. Para ustadz, kiai, atau apapun gelar dari guru-guru agama itu tidak menjadikan mereka terlepas dari eksistensinya sebagai manusia yang boleh benar/baik atau salah/buruk. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya melihat kembali dengan penglihatan jernih dan, bahkan, kritis berbagai aktifitas di pondok pesantren, termasuk pendekatan guru-guru dalam mengajar dan pergaulan yang terjadi di antara santri-santri atau santriyah-santriyah. Kasus yang baru saja terjadi di pesantren Gontor seharusnya menjadikan semua melakukan introspeksi bahwa apa yang ada di pesantren “not to be taken for granted” (bukan jaminan) seolah semua di pesantren baik-baik saja. Ada hal-hal yang perlu dicermati dan harus dikoreksi jika itu memang benar adanya. Guru-guru atau pengajar bisa menjadi guru atau pengajar yang baik bukan karena sekedar tamat pesantren. Bahkan bukan hanya karena gelar LC atau MA bahkan Dr atau PhD. Tapi memerlukan keahlian tersendiri. Dan karenanya pesantren seharusnya perlu mengadakan pelatihan guru-guru (teachers training) dari masa ke masa untuk memastikan bahwa metode dalam mengajar mereka sesuai dan tidak ketinggalan pesawat. Satu hal yang biasa terjadi dan masih sering terjadi adalah pemukulan murid oleh gurunya. Biasanya pemukulan ini memakai dalil pula (dan pukullah ketika berumur 10 tahun) dalam konteks mengajarkan sholat bagi anak-anak. Pemahaman literal dengan hadits ini sangat berbahaya. Persis sama ketika memahami secara harfi tentang penyelesaian pertikaian suami-isteri. Setelah ditelusuri ternyata kata ضرب yang secara sederhana diterjemahkan dengan “pukulan” memiliki lebih dari 23 arti. Sehingga setiap penempatan kata harus disesuaikan dengan konteks yang sesuai. Dalam konteks pendidikan kata “ضرب\" ini dapat diterjemahkan dengan kata “hukuman”. Karena memang pendidikan itu perlu dua sisi “reward” dan “punishment”. Walaupun yang kita pahami dalam Islam bahwa “tabsyiir” atau reward selalu dikedepankan. Karenanya saya ingin menekankan agar kebiasaan memukul Santri/santriyah di pesantren harus dihentikan. Guru yang biasa main tangan harus berhenti mengajar. Karena pendidikan dan kekerasan adalah dua hal yang paradoks. Selain guru atau pengajar yang biasa melakukan kekerasan, tidak jarang juga kekerasan terjadi di antara santri-santri, khususnya senior kepada junior. Biasanya hal ini terjadi karena bagian dari latihan kepemimpinan para senior diberi tugas untuk menertibkan/mengawasi santri-santri yunior. Karena perasaan tanggung jawab sebagai Pengawas atau pengurus (OSIS) itulah timbul rasa kekuasaan yang selanjutnya menimbulkan perilaku semena-mena. Yang menjadi masalah ketika otoritas itu diberikan kepada santri tanpa pengawasan yang baik dari guru atau Kiai. Kurangnya pengawasan itu juga biasanya berdalih mengajarkan independensi atau maturity (kedewasaan) kepada para senior di pesantren. Sebuah excuse (alasan) yang nampak masuk akal. Tapi, sangat reckless (tidak berhati-hati), bahkan dangerous (berbahaya). Pada akhirnya saya mendoakan semoga apa yang terjadi kepada seorang santri di Gontor (dan mungkin di tempat lain yang tidak terekspos) menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi. Bahkan harusnya bisa menjadi motivasi bagi semua pesantren untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala hal. Sehingga, ke depan pesantren dapat tampil sebagai institusi pendidikan yang berkwalitas tinggi. Bahkan lebih hebat dari sekolah-sekolah Istimewa lainnya yang selama ini mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Masanya berhenti mengeluh dan menyalahkan. Masanya berbenah! New York City, 6 September 2022. (*)
POPULER
