ALL CATEGORY
Penolakan Massif, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Menurutnya, selain massif, aksi itu merupakan bentuk keberatan masyarakat atas naiknya harga BBM. “Saya kira pemerintah perlu duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Apalagi, imbas kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok. “Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM,” papar LaNyalla. Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut, pemerintah justru menaikkan harga BBM. “Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat. “Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM,” ulas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu. “Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” kata LaNyalla. (mth/*)
LaNyalla Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Pengabdian Masyarakat
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong setiap perguruan tinggi melakukan optimalisasi pengabdian masyarakat. Menurutnya, program pengabdian seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dan menumbuhkan UMKM yang otomatis meningkatkan pendapatan. \"Selama ini pemberdayaan masyarakat desa masih sangat minim. Akibatnya perkembangan pertumbuhan ekonomi pun menjadi kurang optimal. Inilah yang harus menjadi perhatian kampus-kampus supaya masyarakat desa yang awalnya kurang produktif menghasilkan produk bernilai ekonomis menjadi terpacu,\" ujar LaNyalla, Rabu (7/9/2022). Salah satu yang diapresiasi LaNyalla adalah program pendampingan Tim Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng, Bali. Para mahasiswa menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penduduk Desa Sidatapa yang tergabung dalam komunitas Bambu Corner, yaitu sebuah rumah produksi kerajinan anyaman bambu. Pelatihan terdiri dari pengenalan tentang green economy, industri kreatif anyaman bambu dan pembekalan tentang pemasaran digital untuk memperkuat promosi kerajinan bambu. Belajar dari pengalaman tersebut, LaNyalla meminta perguruan tinggi lain yang akan melaksanakan KKN di desa-desa supaya membekali para mahasiswa dengan keterampilan khusus. \"Keterampilan itulah yang nantinya diajarkan kepada masyarakat desa. Maka pemberdayaan masyarakat desa dengan orientasi menumbuhkan UMKM akan tercapai,\" tukas dia lagi. Tak hanya itu, LaNyalla ingin program pemberdayaan itu bisa berkelanjutan. Setelah KKN, harapannya pihak perguruan tinggi juga menggelar pelatihan kepada masyarakat desa, sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. \"Saran saya, setelah pelaksanaan KKN, pemberdayaan yang sudah dilakukan lebih diintensifkan lagi. Dengan pelatihan-pelatihan lebih spesifik seperti manajemen, packaging, pemanfaatan marketplace dan lain-lain. Juga lakukan terus pendampingan,\" ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Penting juga, pihak kampus memberikan akses hak cipta atau market dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan model seperti itu LaNyalla yakin pemberdayaan akan berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat. (mth/*)
Aksi Penolakan Kenaikan BBM Akan Terus Dilakukan Sebelum Dibatalkan
Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo sejak Sabtu (4/9/2022) masih menjadi isu yang harus dikawal demi rasa kemanusiaan dan kesejahteraan yang dijamin dalam pembukaan Undang-undang Dasar yang menjadi dasar konstitusi Indonesia. Kenaikan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dan semakin memberatkan ekonomi rakyat itu memunculkan empati dari berbagai lapisan masyarakat, terkhusus mahasiswa. Oleh karena itu aksi unjuk rasa terus terjadi di berbagai daerah yang bahkan telah dilakukan dua hari sebelum pengumuman kenaikan harga yang sangat mendadak tersebut. Meski dalam kondisi hujan, massa mahasiswa pantang menyerah demi menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat miskin. Nampak sekitar pukul 14.15 WIB massa mahasiswa mulai berdatangan ke depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (7/9/2022). Dalam kedatangannya pemimpin aksi berorasi di mobil komando dengan massa mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM. Aksi itu dipicu oleh rasa kesadaran mahasiswa terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, terkhusus di masa pasca pandemi. Dalam orasi para perwakilan organisasi mahasiswa, tercatat lima tuntutan yang dilontarkan: 1. Mencabut kenaikan harga bahan bersubsidi 2. Pengendalian terhadap BBM bersubsidi 3. Perealisasian Perpres Nomor 55 tahun 2019 4. Pemangkasan APBN yang tidak berdampak pada rakyat kecil 5. Pengoptimalan pajak negara. Dalam aksi yang terdapat enam elemen dengan jumlah massa terbanyak dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tangerang terus mempertanyakan kinerja pemerintah yang digaji dengan uang pajak dari rakyat. Aksi tersebut berlangsung dengan jumlah massa sekitar 300 - 400 orang mahasiswa yang dikawal dan dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian dan berlangsung secara kondusif. Lalu-lintas pun lancar tanpa memblokade jalan. Dalam aksi di depan Patung Kuda, massa mahasiswa mulai membubarkan barisan sekitar pukul 17.00 WIB dengan damai. Dan dikabarkan aksi akan terus berlangsung selama pemerintah belum mengabulkan tuntutan yang diajukan, serta aksi yang lebih besar akan terjadi pada Jumat (9/9/2022) di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (rac)
KPK Jadi Alat Politik Kleptokrasi
Oleh: Abdurrahman Syebubakar | Ketua Dewan Pengurus IDe LAHIR dari rahim politik transaksional - hasil persilangan oligarki ekonomi dan oligarki politik, hampir mustahil rezim Jokowi berani memerangi korupsi. Sebaliknya, ia menjelma menjadi kleptokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan para penyelenggara negara korup di bawah naungan sistem politik ekstraktif. Sistem ini, menurut Daron Acemoglu dan James A Robinson (Why nations fail, 2012), menghisap sumberdaya negara untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi segelintir elit di atas penderitaan rakyat banyak. Rezim [kleptokrasi] berlindung di balik otoritas institusional untuk menutupi tindak kejahatan korupsi di dalam tubuhnya, dan menghancurkan setiap yang berusaha membongkarnya (Yasraf A. Piliang, Kompas, 2012). Dus, alih-alih memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rezim kleptokrasi Jokowi justru melumpuhkan lembaga anti-rasuah tersebut secara sistematis sejak awal berkuasa, melalui skenario kriminalisasi Ketua Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto pada tahun 2015. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, pada April 2017, hingga kini menjadi misteri. Rezim kleptokrasi Jokowi enggan mengusut tuntas dan membuka otak di balik penyerangan sadis ini. Hanya pelaku lapangan, diduga sebagai pemeran pengganti, yang dihukum ringan. Keseriusan dalam pemberantasan korupsi semakin muskil dengan banyaknya kalangan internal rezim kleptokrasi Jokowi tersangkut kasus korupsi. Terlebih, kelompok parpol pendukung, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi sarang koruptor. Hingga kini, deretan panjang koruptor masih didominasi politikus parpol kepala banteng, besutan Megawati Soekarno Putri. Sebaliknya, upaya melumpuhkan KPK terus berlanjut dalam bentuk yang lebih sistemik dan sistematis dengan lahirnya Undang-Undang (UU) KPK nomor 19 tahun 2019 hasil revisi. Selain peletakan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif (termasuk konversi pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara/ASN), UU hasil revisi memandatkan dibentuknya Dewan Pengawas yang memangkas kewenangan pokok KPK terkait penyadapan, penyidikan, penuntutan, dan sejumlah prosedur yang merumitkan proses penindakan. Akibatnya, KPK terbelenggu dan tidak dapat bekerja dengan baik. Tak ayal, korupsi makin luas dan buas di era rezim kleptokrasi Jokowi jilid I dan II. Terjadi lonjakan kasus korupsi selama beberapa tahun terakhir. Dari rekap data tindak pidana korupsi KPK, antara 2015 dan 2019, tercatat hampir 600 kasus, lebih dari dua kali lipat jumlah kasus korupsi selama lima tahun sebelumnya. Sebelum pandemi, menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, terungkap kasus mega skandal Jiwasraya dan Asabri, yang melibatkan elit politik di lingkaran kekuasaan, dengan kerugian negara sekitar Rp.40 triliun. Skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia merdeka. Di saat rakyat makin menderita akibat salah urus negara dan dampak negatif COVID-19, para koruptor berpesta pora menjarah uang negara. Sebut saja korupsi bantuan sosial (bansos) oleh eks Mensos Juliari Batubara, Wakil Bendahara Umum PDIP, yang memotong sekitar 40% dari Rp. 6,8 triliun total anggaran Bansos Sembako Jabodetabek. Belum menyebut potensi korupsi program-program bansos nasional dengan anggaran ratusan triliun. Sekitar dua minggu sebelumnya, pada akhir November 2020, eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Gerindra terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas gratifikasi izin ekspor benih lobster, dibantu kader partai kepala banteng. Masih panjang daftar skandal korupsi era rezim kleptokrasi Jokowi yang banyak melibatkan elit politik pusat dan daerah. Pada saat yang sama, dalam Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis Transparency International (TI), skor IPK Indonesia anjlok dari 40 menjadi 38, membuat posisinya merosot 11 peringkat sejak 2019, dari 85 menjadi 96 di antara 180 negara. Posisi Indonesia jauh berada di bawah Timor Leste dan Etiopia. Sementara itu, Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020 dari TI mengungkap bahwa Indonesia juara ketiga suap (bribery) di kawasan Asia, dengan India dan Kamboja berada di urutan pertama dan kedua. Yang lebih tragis, Indonesia menduduki posisi puncak dalam korupsi seks (sextortion) – memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan seks. IPK merupakan indeks agregat untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, berdasarkan penilaian para pakar dan survei eksekutif bisnis, dengan rentang skor antara 0 dan 100. Skor 0 berarti sangat korup, sementara 100 berarti sangat bersih dari korupsi (TI, berbagai tahun). Anjloknya IPK Indonesia di era rezim kleptokrasi Jokowi menunjukkan penyuapan, dan pencurian dana publik oleh pejabat negara dan politikus makin luas. Juga menggambarkan absennya kemauan politik negara dalam pemberantasan korupsi. Memang, tak dapat dipungkiri, keberadaan KPK tidak berbanding lurus dengan berkurangnya kasus korupsi di Indonesia. Sejak lembaga anti-rasuah ini berdiri pada 2002, insiden korupsi justru meningkat dengan volume kerugian negara yang makin besar. Hal tersebut kontras dengan tugas pokok KPK, yaitu tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dan kondisi paradoks ini semakin parah sejak rezim kleptokrasi Jokowi berkuasa. Sebagai anak kandung reformasi, peran simbolik KPK untuk merawat semangat demokratisasi, tatakelola pemerintahan yang baik, serta penegakan hukum dan hadirnya (rasa) keadilan di tengah-tengah masyarakat, tidak relevan lagi. Yang tersisa, hanya mayat lembaga pemberantasan korupsi. Mayat KPK lebih banyak berperan sebagai pelayan kepentingan politik penguasa, dengan pola tebang pilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah dugaan tindak pidana korupsi oleh keluarga dan lingkaran dekat elit kekuasaan yang tidak tersentuh dan tidak ditindaklanjuti KPK. Sebut saja, kasus dugaan korupsi RS. Sumber Waras dan tanah Cengkareng yang melibatkan Ahok, mega skandal E-KTP yang menyeret nama Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, dan dugaan korupsi dua anak presiden, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, atas laporan Dosen Universitas Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Sebelumnya, nama Gibran dan Puan santer disebut dalam kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang menjerat mantan Mensos Sosial Juliari Peter Batubara. Namun, dugaan ini tidak direspon KPK secara memadai dengan melakukan penelusuran lebih jauh. Sebaliknya, KPK dengan cepat melakukan penyelidikan atas laporan sumir masyarakat terhadap pihak tertentu yang dianggap mengancam kepentingan jahat elit politik tertentu dan para pemodalnya. Gubernur Anies Baswedan, misalnya, hari ini (7/9/2022) dipanggil KPK guna memberikan keterangan terkait Formula-E, khususnya soal komitmen fee. Padahal, gelaran Formula-E tidak saja dinyatakan layak dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga meraih sukes besar dan apresiasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, ajang balapan mobil listrik tersebut dinilai berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengungkap dampak ekonomi yang didapatkan Jakarta mencapai Rp 2,638 triliun, dari dampak tambahan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp 2,041 triliun dan dampak ekonomi langsung Rp 597 miliar. Angka itu berkontribusi 0,08 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta (Kompas, 24 Juni 2022). Dengan demikian, wajar publik mencurigai adanya agenda politik jahat di balik pemanggilan Anies oleh KPK. Targetnya menggerus popularitas dan elektabilitas Anies agar terganjal nyapres. (*)
Di Semua Waktu dan Titik Sejarah, Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menghalangi Arogansi Kekuasaan
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, pemerintah sekarang ini tetap memperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan, bahkan dalam kondisi persaingan bebas pun dia mau menghalangi itu. “Padahal, sebetulnya negara ini tidak mengurus rakyat, dia mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Jadi, menghalangi gerak dari sejarah itu absurd,” kata Presiden Akal Sehat itu. PDIP ngakunya partai wong cilik, tapi dukung pemerintah sengsarakan rakyat dengan naikkan harga BBM. “Kalau di luar negeri, sudah pasti partai ini tinggal 10 persen elektabilitasnya karena nggak ada istilah dalam rasionalitas politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, ajaib bahwa dalam sebuah negara modern partai politik itu nggak punya asas. Kan sebetulnya PDIP nggak punya asas,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (7/9/2022). Bagaimana isi dialog selengkapnya? Berikut petikannya. Halo apa kabar semua, kembali bersama saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung di Channel Rocky Gerung Official Forum News Network. Jangan dipotong-potong. Jadi Rocky Gerung Official ini adalah produk jurnalistik dari Forum News Network. Bung Rocky kita lanjutin ngobrol, kemarin kan sudah berlangsung unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah dan masih terus berlanjut sampai hari ini terus berlanjut. Ironinya, kemarin terjadi di DPRD karena DPR itu akhirnya boleh dibilang secara aklamasi karena partai-partai pendukung pemerintah semua sepakat mendukung kenaikan harga BBM, termasuk PDIP, PKS work out, dan Demokrat menolak. Nah, di depan gedung DPR berlangsung unjuk rasa, tetapi di dalam gedung DPR berlangsung perayaan ulang tahun ketua DPR. Ini selalu kita mendapatkan ironi-ironi seperti ini dengan para wakil rakyat kita di gedung DPR. Itu di dalam tentu DPR panjang umur Ibu Puan, tapi di luar panjang umur perjuangan. Sama saja itu, dua aktivitas yang nggak mungkin ditunda. Kan ulang tahun Ibu Puan nggak bisa ditunda, demikian juga perjuangan, nggak bisa ditunda. Kan elemen-elemen masyarakat sipil itu seolah-olah cair di Jakarta dan di banyak kota dan berakhirnya malam hari televisi-televisi mulai memberitakan keadaan itu. Tentu bagian-bagian itu yang menggembirakan kita bahwa ada kebangkitan kembali civil society ini. Dan, itulah yang akan menuntun pada perubahan. Karena, di semua waktu sejarah, di semua titik sejarah, hanya kekuatan rakyat yang bisa menghalangi arogansi kekuasaan. Kan itu rumusnya begitu. Jadi, tetap sekarang diperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan dalam kondisi bahkan dalam persaingan bebas pun dia mau menghalangi itu. Orang beli minyak BBM murah dari pihak swasta yang memang nggak ada urusan dengan negara dilarang. Negara menjadi etatisme. Jadi, semuanya mau diurus oleh negara. Padahal, sebetulnya negara tidak mengurus rakyat, dia mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Itu intinya. Tetapi, akhirnya fakta-fakta politik menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan massa, tekanan politik, tapi partai-partai yang di-support wong cilik itu nggak peduli dengan poin-poin dasar yang diucapkan oleh wong cilik. Mulai dari gojek, tukang becak, di Garut yang mengolok-olok Presiden “naikin saja sepuluh kali lipat” tapi masih tahan. Jadi, satire pun tidak dipahami kan? Dan itulah memang rumus terakhirnya adalah pasti Presiden Jokowi akan bertahan dengan kebijakannya karena sudah dilobi bahwa partai-partai akan pro dengan kebijakan itu. Tetapi, selalu nggak mungkin dia bulat. PKS dan Demokrat tentu membaca lebih cermat apa yang dikehendaki oleh publik dan kehendak publik itu bentuknya demonstrasi. Walaupun nanti pasti akan ada larangan, mulai polisi melakukan semacam pembatasan, tiba-tiba covid diperpanjang, nggak boleh ada demo lagi. Jadi semua alasan yang dibikin itu tidak mungkin mampu untuk menghendaki kehendak sejarah. Oke, ini sekarang PPKN level 1 ya, kalau ini diperpanjang ini nanti bisa jadi justifikasi oleh polisi untuk melakukan pelarangan. Ini selingan, kemarin Bung Said Didu di salah satu grup dia memposting kan rencananya akan tampil dalam dialog di TV One membahas tentang catatan demokrasi BBM naik itu makin sulit, tiba-tiba katanya diberitahu bahwa media dibatalkan acara itu. Saya bilang Anda salah karena kalau Anda tampil di FNN nggak akan ada acara yang dibatalkan. Ya, itu. Jadi, ketakutan itu mulai diajukan dalam bentuk pertahanan. Orang kalo takut dia pasti bertahan dulu lalu dia deffense, nanti ketakutan berubah menjadi penyerangan. Yang takut kan kekuasaan. Sekarang mulai diserang media-media mainstream. Itu adalah media-media yang sudah standarlah. TV One nggak mungkin kalau mau melawan pemerintah tuh. Jadi, diserang kecil, disuruh ganti topik, sudah pasti diganti. Karena kita tahulah apa hubungan antara kekuasaan dengan TV-TV ini. Demikian juga mungkin Kompas. Kalau Nasdem pasti nggak lah, karena Nasdem pro kenaikan itu. Jadi, tokoh-tokoh kunci akan dihalangi untuk bicara pada rakyat. Padahal, mereka bicara nggak bicara rakyat sudah turun di jalan, mau ngapain lagi sebetulnya. Jadi, nggak ada gunanya lagi. Undangan diskusi masih panjang ke saya soal BBM. Saya bilang ya sudah, setelah diskusi ada demonstrasi itu. Nah, sekarang demonstrasi sudah jalan, ya ngapain lagi diskusi itu. Demikian juga pembahasan-pembahasan di televisi yang dilarang. Itu sebetulnya apa dasarnya. Kan itu pasti dilarang kalau dia bilang dipindahkan. Iya, artinya dilarang. Dan pada waktu itu mungkin dianggap Said Didu bagian yang paling vokal dalam hitung-hitungan tipu-menipu BUMN, dalam hal ini Pertamina. Demikian juga ada Bima, Yudhistira. Rizal Ramli sudah jelaslah nggak bakal diundang dalam debat yang semacam itu. Jadi, semua tokoh oposisi memang suaranya itu sudah masuk di dalam pikiran emak-emak, mahasiswa, dan buruh. Jadi buat apa dikendalikan lagi melalui media televisi. Toh bocor lewat FNN, lewat media sosial yang lain. Semua orang bisa bikin podcasting buat mendorong perubahan sosial. Jadi, menghalangi geraknya sejarah itu absurd. Kalau saya sebut dengan satu satire “jangan menghalangi arus air, lebih baik belajar berenang”. Nah, menarik itu ya. Kalau arus airnya nggak mungkin dihalangi. Nah, saya kira yang sedang berenang sekarang PDIP dong, karena dia sekarang ini tentu saja dalam posisi yang sedang bermanuver sana-sini untuk menyelamatkan mukanya dari PDIP. Orang dengan mudah memberikan catatan bagaimana posisi PDIP pada waktu pemerintahnya SBY yang dengan mati-matian menentang, bahkan tangisan-tangisan di antara mereka itu muncul kembali. Dan saya juga dikirimi, dulu rupanya pada tahun 2012, menjelang kenaikan harga BBM, PDIP sampai membuat buku semacam buku kecil yang memberikan alasan mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM. Dan ini argumen-argumennya bener-bener pro rakyat sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi semacam ini dan mereka kemudian berubah sikapnya. Orang kan jadi “nah, ini memang politisi nggak bisa dipegang omongannya”. Kan bahayanya di situ nanti. Ya kalau politisi emang begitu kelakuannya. Sekarang dalam upaya dia memperoleh dukungan lagi, nggak tahu dia mau buku kecil apa yang dibagi. Mau buku kecil buku besar pun, tukang ojek bilang ini partai apa sih? Petani atau petani mungkin level kurang begitu terinformasi, tetapi buruh daerah itu, tukang becak, penjual bakso, segala macam yang tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh PDIP itu memberatkan dia, apalagi mendukung kenaikan harga minyak dengan akibat harga-harga pasti naik dan beban pada konsumen. Jadi, partai semacam PDIP itu memang nggak ada posisi dia. Kan orang, kalau dia punya ideologi wong cilik, ya apa pun ya demi wong cilik. Dan, walaupun pemerintahnya bikin kekacauan justru ditegur dong bahwa ini wong cilik kenapa dinaikkan? Jadi, hal semacam ini yang kita anggap bahwa partai PDIP itu akhirnya zig-zag untuk hal yang sangat praktis. Kalau dia zig-zag secara ideologi iya, tapi ini mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat itu artinya bukan lagi partai wong cilik. Jadi, kalau disurvei per hari ini misalnya, itu pasti dia turun elektabilitasnya. Tapi mungkin ada semacam perdukunan yang menganggap bahwa ini nggak mungkin turun. Itu uniknya Indonesia. Kalau di luar negeri, pasti partai ini tinggal 10 persen karena nggak ada istilah dalam rasionalitas politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri. Ideologi wong cilik tapi anti kesejahteraan rakyat. Kan itu konyolnya begitu. Tapi ya sudahlah, saya ucapin saja selamat ulang tahun Ibu Puan. Semoga panjang umur sekaligus panjang umur perjuangan. Memang agak aneh karena ada lembaga survei yang memprediksikan bahwa sekarang elektabilitas PDIP paling tinggi. Saya pikir dari rasionalitas apapun nggak mungkin. Tapi pilihannya cuma dua menurut saya: Satu, lembaga surveinya memang sedang ngibul dan sudah biasa; yang kedua memang ada problem yang serius pada bangsa kita ini. Karena, seperti Anda sampaikan tadi, kalau kita lihat praktik-praktik di luar, kan kita sudah dengan mudah membaca oh kalau partai konservatif itu ideologinya seperti ini, kalau partai buruh seperti ini, partai liberal seperti ini. Nah, di Indonesia kan enggak. Kita nggak bisa menduga, seperti tadinya partai wong cilik tapi ketika memerintah ternyata dia justru partai yang dengan kejam menindas wong cilik. Mungkin PDIP punya strategi supaya Pak Jokowi penuhi permintaan agar menteri PAN itu diganti dan berasal dari PDIP juga. Yang dapat bukan PDIP, tapi Pak Azwar Anas yang dulu justru dimusuhi oleh PDIP dalam pertandingan politik Pilkada. Jadi, akhirnya nanti PDIP marah lagi kan. Kok Menteri PAN bukan datang dari kami. Kan ada berita tadi kecil bahwa Pak Jokowi akan melantik menteri PAN yaitu saudara Azwar Anas, wakil gubernur gagal di Jawa Timur. Jadi, terlihat bahwa persaingan politik itulah yang menyebabkan PDIP zig zag. Kan Pak Jokowi juga merasa oke ini gua kerjain loh. Jadi, selama persaingan politik internal PDIP (persaingan antara Jokowi dan Megawati). Jadi, ajaib bahwa dalam sebuah negara modern partai politik itu nggak punya asas. Kan sebetulnya PDIP nggak punya asas. Asasnya Soekarnoisme. Oke, kalau Bung Karno masih ada sekarang, dia akan pro kenaikan harga apa nggak? Kira-kira begitu. Dia akan bilang kembali pada Marhaenisme, kembali pada keadilan sosial, kembali pada ekonomi sosialis. Kan itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Bagian-bagian ini yang bikin orang nggak tahu apa lagi yang mampu untuk diterangkan. Yang paling mungkin nanti ada keterangan, ada buku kecil kedua, yang menerangkan bahwa buku kecil pertama bohong. (sof, sws)
KPU Pastikan Laman dan Aplikasi Digital Aman dari Kebocoran Data Siber
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu ini aman dari kebocoran data siber. \"Ini \'kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak, ya, kami pastikan aman,\" kata anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Idham Holik mengatakan bahwa pihaknya minggu lalu menggelar rapat dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU terkait dengan keamanan siber dan data elektronik milik KPU. \"Dalam rapat tersebut, tidak ada yang menyatakan temuan bahwa website ataupun aplikasi KPU mengalami kebocoran data terkait dengan pendaftaran partai politik. Aplikasi Sipol dalam kondisi aman,\" kata Idham. Berikutnya soal data pemilih, menurut dia, data tersebut saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran, dan data tersebut tentunya tersebar di berbagai daerah. \"Kalau bicarakan data pemilih, \'kan data pemilih dalam pemutakhiran, itu \'kan file-nya itu ada di berbagai daerah,\" katanya lagi. Untuk memastikan keamanan data tersebut, KPU RI telah meminta jajaran di daerah untuk cermat dan mengutamakan keamanan data dalam berbagai proses tahapan pemilu. \"Untuk memastikan data siber seluruh aplikasi ataupun tempat penyimpanan data KPU, kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan kami di daerah agar mengedepankan digital hygiene atau kebersihan digital,\" ucapnya. Sebelumnya, diberitakan 105 juta data KPU diduga mengalami kebocoran. Kebocoran tersebut diunggah pada hari Selasa (6/9) oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas \'Bjorka\' yang juga membocorkan data riwayat browsing pelanggan Indihome dan data registrasi kartu SIM. \"Soal klaim peretas memiliki data KPU, kami belum tahu kebenarannya, yang jelas kalau KPU RI itu dalam kondisi aman dan terproteksi,\" ujar Idham. (Sof/ANTARA)
Rusia Minta "Penjelasan" IAEA Tentang Isi Laporan PLTN Zaporizhzhia
Moskow, FNN - Rusia telah meminta \"penjelasan tambahan\" dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang sebagian isi laporannya terkait pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina, kata kantor berita Interfax, Rabu.Dalam laporannya pada Selasa, IAEA menyerukan agar pertempuran di dekat PLTN tersebut segera dihentikan dan sebuah zona aman di sekitarnya ditetapkan. Laporan itu dirilis setelah IAEA melakukan misi di Zaporizhzhia pekan lalu.PLTN tersebut telah diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret tetapi masih dijalankan oleh petugas Ukraina. Pembangkit itu mengalirkan listrik ke jaringan utama Ukraina.Kedua pihak yang bertikai saling menyalahkan atas penembakan ke kompleks PLTN, yang memicu kekhawatiran akan bencana nuklir seperti Chernobyl.Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Interfax bahwa Moskow memerlukan lebih banyak informasi tentang temuan IAEA dan telah mengirimkan permintaan agar diberi informasi ekstra.\"Ada kebutuhan penjelasan tambahan karena ada sejumlah isu di laporan tersebut. Saya tak akan menyebutkannya sekarang, tetapi kami telah meminta klarifikasi dari Direktur Jenderal IAEA,\" kata Lavrov seperti dikutip Interfax.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh Barat menekan misi IAEA di PLTN tersebut.Zakharova mengatakan kepada Kantor berita RIA Novosti bahwa Rusia telah memberikan data lengkap kepada IAEA tentang asal penembakan dan mempertanyakan kenapa badan itu tidak menyebut Ukraina sebagai sumber serangan ke PLTN tersebut dalam laporannya.Dia juga mengatakan Ukraina mengoordinasikan serangannya ke pembangkit itu dengan bantuan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Ukraina membantah menyerang PLTN itu dan menuduh Moskow menyimpan senjata berat di sana. Rusia menolak tuduhan Ukraina itu. (Sof/ANTARA/Reuters)
Prancis Siap Bantu Indonesia Kembangkan Industri Dirgantara
Jakarta, FNN - Menteri Pembangunan, Frankofon dan Kemitraan Internasional Prancis Chrysoula Zacharopoulou menyatakan bahwa pihaknya siap membantu Indonesia untuk mengembangkan industri dirgantara dan pertahanan.“Industri pertahanan dan dirgantara Prancis menjadi yang paling sukses dan terbesar di dunia, kami memiliki hampir 5 ribu perusahaan, mulai dari perusahaan kecil yang inovatif hingga menjadi pemain global,” kata Zacharopoulou dalam seminar \"Memanfaatkan Ekosistem Industri Kedirgantaraan di Indonesia\" yang dipantau dari Jakarta, Rabu.Indonesia, lanjut dia, ingin berkolaborasi dengan Prancis dalam transfer teknologi di industri dirgantara dan pertahanan. “Industri dirgantara dan pertahanan di Prancis mempekerjakan seperempat juta orang dan menghasilkan pendapatan di atas seratus juta euro setiap tahun. Industri kedirgantaraan Prancis menjadi sektor pengekspor teratas kami untuk teknologi pesawat militer,” kata dia.Ia mengatakan Prancis merupakan negara dengan industri pertahanan yang maju dan dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya secara mandiri. Industri dirgantara dan pertahanan menjadi latar belakang yang bagus untuk menjalin kemitraan internasional, katanya. “Industri ini menciptakan inovasi, teknologi, pekerjaan berkualitas dan dapat mengembangkan peluang lokal,\" kata dia.Pengembangan industri dirgantara dan pertahanan di Prancis, kata Zacharopoulou, menjadi prioritas politik selama tujuh puluh tahun terakhir dengan menggelontorkan investasi yang signifikan.Sebelumnya Indonesia dan Prancis meneken lima kerja sama baru di bidang pertahanan. Kerja sama tersebut ditandatangani Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis pada Februari lalu.Kerja sama pertama adalah untuk pembelian enam pesawat tempur Dassault Rafale dari perusahaan penerbangan Prancis, Dassault Aviation. \"Ini sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya,\" demikian keterangan tertulis Kementerian Pertahanan.Dengan kontrak tersebut, total pesawat tempur yang dibeli Kementerian Pertahanan mencapai 42 unit. Kesepakatan itu diteken oleh CEO Dassault Aviation Eric Trappier dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari.Kerja sama kedua adalah MoU di bidang riset dan pengembangan kapal selam antara PT PAL Indonesia dan Naval Group, perusahaan integrator kapal perang dan sistem tempur Prancis. Kerja sama ketiga adalah MoU Program Offset dan ToT antara Dassault dan PT Dirgantara Indonesia.Keempat, MoU kerja sama di bidang telekomunikasi antara PT Len Industri dan Thales Group, perusahaan Prancis di bidang pertahanan, keamanan, luar angkasa, hingga transportasi.Terakhir adalah kerja sama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition, bagian dari Nexter Group asal Perancis yang memproduksi amunisi. Indonesia dan Perancis telah menjalin kerja sama pertahanan sejak 1950.Saat ini, status hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi setelah menandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) pada 28 Juni 2021. (Sof/ANTARA)
Sekjen PBB Akan Minta Dukungan Sangat Besar untuk Pakistan
New York, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa (6/9) mengatakan bahwa dia akan meminta dukungan yang sangat besar untuk Pakistan dalam kunjungan mendatang ke negara Asian Selatan itu, yang sepertiga wilayahnya dilanda banjir.\"Besok, saya akan terbang ke Pakistan untuk menyampaikan solidaritas mendalam saya kepada rakyat Pakistan dan untuk memohon dukungan yang sangat besar dari masyarakat internasional untuk warga Pakistan, di saat-saat yang membutuhkan pascabanjir dahsyat yang kita saksikan ini,\" ujar sekjen PBB kepada wartawan di markas besar PBB di New York, sebelum dia menuju ruang Dewan Keamanan PBB untuk mengikuti pertemuan mengenai situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina.Pejabat tinggi PBB itu menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian yang besar terhadap kehancuran akibat perubahan iklim di saat \"ada banyak perhatian terhadap perang di Ukraina.\"\"Orang-orang cenderung lupa ada perang lain, yaitu perang yang kita lakukan dengan alam, dan alam menyerang balik, dan perubahan iklim semakin mendorong kehancuran planet kita,\" kata sang sekjen.\"Pakistan, Chad, dan wilayah Tanduk Afrika (semenanjung di Afrika Timur), di sana kekeringan menyebabkan kelaparan. Semua ini merupakan ancaman besar bagi kita semua,\" katanya.\"Hari ini, ini terjadi di Pakistan. Besok, ini bisa terjadi di tempat lainnya,\" tambahnya.\"Untuk menghadapi perubahan iklim, yang menjadi isu krusial saat ini, menggunakan pendekatan yang konvensional sama saja seperti bunuh diri,\" kata Guterres.Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers rutin bahwa PBB dan para mitra mengirimkan bantuan makanan atau uang tunai kepada sedikitnya 336.000 orang yang terdampak banjir di Provinsi Balochistan, Pakistan. \"Distribusi (bantuan) sedang berlangsung untuk 117.000 orang di Provinsi Sindh,\" kata Dujarric\"Selain itu, kami menyediakan 32 metrik ton persediaan kebutuhan darurat untuk membantu anak-anak dan perempuan, termasuk obat-obatan dan pasokan medis, tablet penjernih air, peralatan persalinan yang aman, dan suplemen nutrisi terapeutik,\" katanya.Sebuah angkutan udara dari Dubai, yang disediakan oleh PBB dan mitra lainnya, akan fokus pada daerah yang paling parah terdampak banjir di Provinsi Sindh, Pakistan selatan.\"Tiga penerbangan pertama dari sembilan penerbangan terjadwal telah tiba kemarin dengan membawa 40.000 alas tidur, 15.000 set alat dapur, dan 5.000 terpal. Enam penerbangan tambahan dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang,\" tambah jubir itu.Menurut pemerintah Pakistan, 1.300 lebih orang tewas dan 12.700 lebih orang terluka akibat banjir. Lebih dari 1,1 juta rumah rusak dan sekitar 560.000 rumah hancur.Lebih dari 630.000 pria, wanita, dan anak-anak dilaporkan tinggal di kamp-kamp bantuan di seluruh Pakistan, sebagian besar berada di Sindh. Selain itu, masih banyak lagi pengungsi lainnya yang tinggal dengan komunitas setempat.Akses jalan masih tetap sulit, dengan lebih dari 5.700 kilometer jalan rusak dan 246 jembatan rusak atau hancur. (Sof/ANTARA)
Penolakan Masif, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Menurutnya, selain massif, aksi itu merupakan bentuk keberatan masyarakat atas naiknya harga BBM. “Saya kira pemerintah perlu duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Apalagi, imbas kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok. “Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM,” papar LaNyalla. Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut, pemerintah justru menaikkan harga BBM. “Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat. “Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM,” ulas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu. “Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” kata LaNyalla. (Sof/LC)
POPULER
