ALL CATEGORY
Negara Kapitalis Subsidi BBM, Indonesia Malah Mencabut
Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) NEGARA maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah: subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Semoga masih ada rasa empati Pemerintah! Coba kita tengok bagaimana hitungan produksi minyak Indonesia. Realisasi produksi minyak mentah Indonesia Semester I 2022 sekitar 611 ribu barel per hari. Jika produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barel (611.000 barel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter. Minyak mentah itu diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, Production Sharing Contract (PSC). Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan ‘hasil bersih’ setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery). Sedangkan bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, dan 43 persen mitra kontraktor. Untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, dan 48 persen mitra kontraktor. Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022. Berapa harga produksi minyak mentah Indonesia tersebut? Nol rupiah. Karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen. Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dolar per barel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp 15.000 : 159 liter). Harga jual Pertalite Rp 7.600 per liter, sudah termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite yaitu Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter! Indonesia sekarang ini adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga perlu impor. Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi. Bagaimana dampaknya? Pertama, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON 92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi. Kemudian, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar ‘bersubsidi’, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter. Selanjutnya, kebutuhan biosolar ‘bersubsidi’ (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih, Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter). Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter). Sehingga total pendapatan bersih negara dari kekayaan alam Indonesia, milik rakyat Indonesia, mencapai Rp 91,65 triliun (Rp 35 triliun + Rp 56,65 triliun). Malaysia sepertinya menggunakan perhitungan seperti ini. Sehingga, BBM sejenis RON 95 (setara Pertamax Plus) bisa dijual dengan harga di bawah Rp 7.000, tanpa menyebut subsidi, tanpa menyebut APBN akan jebol, karena memang secara total ternyata masih surplus besar. Tetapi, kebutuhan pertalite dan biosolar domestik sangat besar, masing-masing sekitar 22 miliar liter dan 10 miliar liter. Sedangkan minyak mentah milik pemerintah hanya 20,3 miliar liter, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pertalite, 10,3 miliar liter, dan seluruh kebutuhan biosolar 10 miliar liter (100 persen). Sehingga ada selisih 11,7 miliar liter kebutuhan pertalite yang harus dipenuhi dari impor. Dengan tingkat harga minyak mentah yang tinggi saat ini, biaya produksi bbm (harga keekonomian) kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp7.600 (termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak). Pertamina akan rugi kalau tidak dibantu dengan subsidi pemerintah. Berapa besar subsidinya? Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Jadi, sekali lagi, bagaimana APBN bisa jebol? Subsidi yang cukup besar dalam APBN itu malah untuk subsidi listrik, mencapai Rp 56,5 triliun di dalam UU APBN tahun anggaran 2022. (*)
Kalau Anies Dijadikan Tersangka, Rakyat Tak Punya Pilihan Lain
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN Kemarin, Rabu (7/9/2022), Anies Baswedan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sendirian. Tidak ada pengawal maupun pendamping. Dia diperiksa selama 11 jam. Kalau orang-orang KPK berakal, maka kedatangan Gubernur Jakarta itu dengan tidak membawa siapa-siapa akan mereka pahami sebagai suasana tanpa beban. Tanpa beban berarti keyakinan penuh bahwa dia tahu seratus persen seluk-beluk Formula E yang dipersoalkan oleh KPK. Yang sekarang punya baban adalah KPK sendiri. Orang-orang di lembaga antikorupsi ini sebetulnya sudah mengerti bahwa Anies tidak punya perkara yang harus ditindaklanjuti. Tidak ada sepeser pun uang negara yang dimakan Anies dalam hal pembayaran fee Formula E. Anies hanya mempercepat pembayaran supaya tidak kena denda. Tapi, mengapa KPK masih mencari-cari kesalahan? Bahkan beredar luas spekulasi bahwa Anies akan dijadikan tersangka. Mengapa? Yang jelas, KPK tidak sendirian. Atau lebih tepat: tidak mandiri. Pantas diduga, ada yang menitipkan keinginan. Nah, apa dampak yang akan muncul kalau Anies djadikan tersangka? Pastilah rakyat mayoritas pendukung Anies akan melihat upaya mentersangkakan itu sebagai “instruksi” dari kelompok oligarki konglomerat hitam. Tidak ada tafsiran lain bagi rakyat. Pemeriksaan Anies oleh KPK murni soal politik. Murni soal nafsu oligarki yang tidak ingin Anies maju di Pilpres 2024. Oligarki rakus, perampok Indonesia, sadar bahwa mereka akan sirna di bawah Presiden Anies Baswedan. Jadi, mereka akan lakukan apa saja untuk mencegah itu. Kalau mau mempersoalkan dugaan korupsi, maka kasus Sumber Waras, pengadaan bus TransJakarta, dll, jauh lebih muda untuk diungkap. Mengapa KPK tidak menelusuri kasus-kasus ini? Oleh karena rakyat yakin pemeriksaan Anies oleh KPK murni sebagai “instruksi” oligarki, maka dipastikan grass-root Anies di seluruh Indonesia akan menyambutnya dengan aksi-aksi politis pula. Apabila Anies dijadikan tersangka, dapat dipastikan rakyat cerdas dan sehat akal akan turun ke jalan-jalan. Tidak hanya Jakarta, tapi di seluruh pelosok negeri untuk menunjukkan perlawanan. Kalau para penguasa ingin memicu pergolakan nasional yang akan berlangsung tanpa jeda, maka jadikanlah Anies tersangka. Jika para pengusaha dan penguasa punya duit tak bernomor seri, maka rakyat Anies akan menunjukkan semangat perlawanan yang tak berbatas. Unlimited. Jangan-jangan tindakan bodoh menjadikan Aneis tersangka akan mempercepat pematangan kejatuhan rezim bobrok yang hari ini berbau sangat busuk. Rakyat tidak punya pilihan lain. Mereka tidak akan membiarkan puncak kezaliman itu berlangsung tanpa koreksi. Boleh jadi rakyat sudah lama menunggu alasan yang sangat kuat untuk melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran.[]
Peternak Unggas Mandiri Lakukan Unjuk Rasa
Jakarta, FNN --- Peternak unggas mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mendesak Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Peternak. Pasalnya, harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup. Kondisi tersebut yang menyebabkan peternak akan selalu merugi. Titik impas atau break even point (BEP) peternak unggas mandiri di Rp. 21.000,- Sementara harga jual ayam hidup saat ini Rp. 17.000 /kg. \"Input atau sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC (day old chicken dan pakan yang tinggi tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup. Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar karena itu merupakan menjadi komponen penting pembentuk harga pokok produksi,\" ujar Ketua KPUN, Alvino Antonio, saat memimpin aksi yang dihadiri peternak se-Jawa Bali yang dilakukan di Istana Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Kata Alvino, selama pandemi peternak unggas mandiri tidak pernah mendapat insentif dalam bentuk apapun dari pemerintah. Sehingga populasi peternak pun semakin berkurang. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual ayam hidup lebih sering di bawah harga pokok produksi ( HPP ). Jumlah peternak Mandiri nasional terdegradasi terhitung sejak tahun 2000-an sebanyak 85 %. \"Tahun 2000-an jumlah peternak sebanyak 2,5 juta peternak dengan asumsi 90 % populasi nasional dikuasai oleh peternak rakyat UMKM. Sekarang tinggal 35.280 KK peternak,\" ujar Alvino. Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan lakukan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC. Bila terjadi kelebihan pasokan maka pemerintah wajib melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator. \"Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan Demand. Mereka ( integrator ) tidak boleh budidaya final stock atau Livebird,\" ungkap Alvino. Alvino menambahkan, pihaknya meminta Pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Karena, 64 persen kuota GPS dikuasai oleh 2 integrator raksasa. Atur kuota GPS dan biarkan perusahaan bersaing secara sehat di hulunya. Perusahaan integrasi juga fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengqn harga yang terjangkau. Menurut Alvino,.pihaknya juga meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat. \"Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM,\" pungkas Alvino. (TG)
Kondisi Kesehatan Ratu Inggris Elizabeth Mengkhawatirkan
London, FNN - Keluarga kerajaan bergegas untuk mendampingi Ratu Inggris Elizabeth setelah para dokter menyatakan kekhawatiran atas kondisi kesehatannya dan mengatakan bahwa dia harus tetap berada di bawah pengawasan medis.Elizabeth, 96 tahun, adalah penguasa Inggris terlama dan pemimpin monarki tertua di dunia. Dia menderita \"gangguan mobilitas episodik\" sejak akhir tahun lalu, kata Istana Buckingham.\"Menyusul evaluasi lebih lanjut pagi ini, para dokter Ratu prihatin dengan kesehatan Yang Mulia dan telah merekomendasikan dia tetap di bawah pengawasan medis,\" kata istana dalam sebuah pernyataan pada Kamis. \"Ratu tetap nyaman dan berada di Balmoral.\"Putra sulung sekaligus pewaris takhta Pangeran Charles dan istrinya Camilla telah berangkat ke Kastil Balmoral di Skotlandia, tempat Elizabeth kini berada. Putra sulung Charles yang berada di urutan kedua pewaris takhta Inggris, William, juga berada di Balmoral.Oktober lalu, Elizabeth dirawat di rumah sakit dan dipaksa untuk mengurangi kegiatan publiknya sejak saat itu. Pada Rabu (7/9), dia membatalkan pertemuan virtual dengan para menteri senior setelah disarankan untuk beristirahat oleh dokternya.Sehari sebelumnya, Ratu Elizabeth menunjuk Liz Truss sebagai perdana menteri baru negara itu di Balmoral. Elizabeth telah menjadi Ratu Inggris dan lebih dari selusin negara lain sejak 1952, dan awal tahun ini dia merayakan tahun ke-70 bertakhta.Truss mengatakan seluruh negeri akan sangat prihatin dengan kabar kesehatan Elizabeth. \"Pikiran saya---dan pikiran orang-orang di seluruh Inggris Raya---bersama Yang Mulia Ratu dan keluarganya saat ini,\" kata Truss. (Sof/ANTARA/Reuters)
Turki Berharap Ekspor Biji-bijian dari Rusia Segera Dimulai
Ankara, FNN - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung ekspor biji-bijian dari Rusia, menyusul pengiriman biji-bijian dari Ukraina yang sedang berlangsung di bawah kesepakatan penting yang dicapai di tengah perang antara kedua negara tersebut.\"Kami ingin pengiriman biji-bijian dari Rusia juga dimulai, kami mengharapkan ini,\" kata Erdogan pada konferensi pers, Kamis.Erdogan juga membenarkan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengeluhkan bahwa biji-bijian dari Ukraina justru dikirim ke negara-negara kaya, bukan ke negara-negara miskin seperti tujuan awal kesepakatan yang ditengahi oleh Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).\"Sementara sanksi terhadap Rusia terus berlanjut, di sisi lain, pengiriman biji-bijian ke negara-negara yang memberlakukan sanksi ini mengganggu Putin,\" kata Erdogan.Erdogan mengatakan dia akan membahas masalah ini dengan Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Uzbekistan pada September.Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul pada 22 Juli 2022 untuk melanjutkan ekspor gandum dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, yang dihentikan sementara setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari lalu.Pada Rabu (7/9), Presiden Rusia Putin melontarkan gagasan untuk membatasi kesepakatan karena pengiriman biji-bijian justru ditujukan ke Uni Eropa dan Turki, bukannya negara-negara miskin.Kelompok koordinasi yang berbasis di Istanbul, yang mencakup empat penandatangan, mengatakan sekitar 30 persen kargo telah dikirim ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.Pejabat PBB dan Rusia bertemu di Jenewa pada Rabu untuk membahas keluhan Putin bahwa sanksi Barat menghambat ekspor biji-bijian dan pupuk, meskipun ada kesepakatan dengan PBB.Juru bicara PBB untuk Inisiatif Gandum Laut Hitam Ismini Palla mengatakan penurunan harga gandum global pada Agustus sebagian karena kembali berlanjutnya ekspor dari Ukraina.Menurut dia, memastikan pasokan makanan dan pupuk sangat penting untuk mempertahankan tren itu.Meskipun sekitar 100 kapal kargo telah meninggalkan pelabuhan Ukraina sejak kesepakatan ditandatangani pada akhir Juli, gandum Ukraina masih belum mencapai klien tradisionalnya di Afrika dengan volume mendekati normal.Kesepakatan yang ditengahi PBB dan Turki harus diperbarui setiap 120 hari dengan persetujuan para pihak. (Sof/ANTARA)
Gubernur NTB Minta MGPA Menurunkan Harga Tiket WSBK Mandalika
Mataram, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bisa menurunkan lagi harga tiket World Superbike (WSBK) yang akan dihelat pada 11-13 November 2022 mendatang.\"Kita ingin WSBK-nya sukses, sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti biasa ada dari sisi kita persiapan-nya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan,\" ujarnya di Mataram, Kamis.Menurut gubernur, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola sangat mengerti apa yang menjadi keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Namun, kata dia, ITDC bukan penyelenggara melainkan MGPA.Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemprov NTB akan bertemu dengan MGPA untuk membicarakan persoalan harga tiket tersebut, sehingga bisa lebih banyak masyarakat lokal menikmati ajang balap dunia tersebut. \"Nanti direksi MGPA akan ketemu. Di carilah caranya supaya masyarakat lokal bisa menonton WSBK,\" ucap Gubernur NTB.Selain itu, gubernur meminta ITDC untuk lebih fokus pada perhelatan tersebut sehingga sukses. \"Kami ingin acaranya sukses, media liputan-nya bagus, menurut saya fokus aja di situ dulu,\" ujar Bang Zul sapaan akrabnya .Sebagai penyelenggara WSBK, perusahaan asuhan BUMN ini kurang terlihat hasilnya mengelola kegiatan WSBK. Harapannya WSBK tahun ini bisa lebih ramai dan meriah dari tahun kemarin. \"Kami ingin sesuatu yang direspon masyarakat dengan baik, penonton ramai, bukan sekedar laporan bisnis dan keuangan tapi ada nilai intrinsik-nya,\" katanya.Sebelumnya ITDC dan MGPA menjual harga tiket WSBK mulai 31 Agustus 2022 yang dijual sampai 30 hari ke depan.MGPA telah menyiapkan berbagai kategori pilihan tiket dengan variasi harga sesuai dengan lokasi menonton yang terbagi menjadi lima kategori yaitu, General Admission, Regular Grandstand, Premium Grandstand, Premiere Class, dan Deluxe Class.Untuk harga tiket tanggal 12 November 2022 dimulai pada harga Rp74.750 sampai Rp373.750. Untuk tanggal 13 November 2022 dimulai pada harga Rp149.500 sampai Rp747.500.Selain tiket harian, MGPA juga telah menyiapkan tiket weekend pass untuk Sabtu dan Minggu pada tiga kategori dengan harga Rp186.875 sampai Rp971.750. Khusus tahun ini, ITDC-MGPA menyediakan bonus gratis tiket hari pertama 11 November 2022 bagi pembeli tiket WSBK untuk semua kategori. (Sof/ANTARA)
Revisi Tarif Ojol Tepat, Biaya Aplikasi Bisa Berdampak Luas
Jakarta, FNN - Langkah Kementerian Perhubungan, yang merevisi kenaikan tarif ojek online (ojol) dari sebelumnya berkisar 30-50 persen menjadi kisaran 6-13 persen dinilai sudah tepat, sehingga diharapkan tidak membebani konsumen di tengah tren meningkatnya inflasi dan situasi ekonomi yang belum pulih.\"Kenaikan tarif baru ojol yang rata-rata sekitar sembilan persen yang ditetapkan Kemenhub menurut kami sudah ideal dan sesuai dengan rekomendasi kami sebelumnya yang berkisar 5-10 persen,\" ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda di Jakarta, Kamis.Hanya saja, ia melihat keputusan Kemenhub menetapkan besaran biaya sewa aplikasi ojol menjadi 15 persen dari semula 20 persen akan memunculkan problematika baru. Sebab, biaya sewa aplikasi sejatinya digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan teknologi, biaya sales, marketing, promosi kepada pelanggan, termasuk juga insentif kepada mitra driver serta inovasi lainnya.Menurutnya, biaya sewa aplikasi ojol seharusnya tidak perlu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi.\"Keputusan pemangkasan fee akan membuat aplikator berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka harus memberikan pelayanan kepada konsumen, dan di sisi lain juga harus memberikan nilai tambah bagi mitra driver. Karena itu, kalau biaya sewa aplikasi ini dikurangi, maka akan menyebabkan beberapa layanan yang sudah dibuat aplikator menjadi tidak maksimal,\" kata Nailul.Dampak signifikan dari pemangkasan biaya sewa aplikasi ojol itu, lanjut Nailul, juga akan menurunkan benefit untuk konsumen, seperti layanan, promo, dan sebagainya. Hal itu tentu bisa menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan ride hailing.Sebagai contoh perlindungan konsumen seperti asuransi, layanan fitur bantuan, teknologi yang membantu melindungi kerahasiaan data pribadi dan contoh lain yang menunjang operasional pengendara dalam menjamin kepuasan konsumen. Penurunan biaya akan sangat mempengaruhi kemampuan aplikator untuk mengembangkan fitur-fitur tersebut.\"Ketika benefit berkurang, permintaan terhadap ojek online otomatis akan menurun juga. Jika ini terjadi, maka akan berbahaya bagi mitra driver karena pendapatan mereka berkurang. Inilah mengapa pemangkasan biaya sewa aplikasi ojol bisa berdampak luas dan imbasnya ke jutaan orang yang mata pencahariannya bergantung pada ojol ini,\" imbuh Nailul.Jadi, menurutnya, adanya pemotongan biaya sewa aplikasi ojol ini bisa menjadi kontradiktif bagi mitra driver. Para mitra berharap kenaikan tarif akan diikuti dengan peningkatan pendapatan, namun justru yang terjadi konsumen yang menggunakan jasanya menurun.\"Situasi ini bisa terjadi karena aplikator akan menaikkan tarif ke ambang batas atas. Hal itu tentu akan membuat konsumen berpikir ulang untuk menggunakan ojol dalam aktivitas mereka sehari-hari yang artinya bisa berdampak permintaan layanan ojol,\" lanjutnya.Pada Rabu (8/9/2022), Kemenhub mengumumkan kenaikan tarif ojol yang baru yang akan berlaku mulai 10 September 2022. Selain itu, Kemenhub juga melakukan pemotongan biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar lima persen untuk pihak aplikator. (Sof/ANTARA)
Penyempurnaan Sistem Pendidikan Perlu Dukungan Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa penyempurnaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) agar lebih adil dan transparan membutuhkan dukungan publik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.\"Berbagai upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik seyogyanya didukung. Apalagi ini berkaitan dengan dunia pendidikan yang merupakan salah satu jalan bagi bangsa ini untuk membangun sumber daya manusianya,\" kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rabu (7/9) mengubah sistem seleksi masuk perguruan tinggi jalur SBMPTN dengan menghapus tes mata pelajaran. Seleksi masuk perguruan tinggi yang diberlakukan saat ini dinilai menurunkan kualitas pembelajaran.Pada sistem yang baru, diharapkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lebih inklusif dan adil.Menurut Lestari, perubahan sistem seleksi masuk PTN yang baru harus benar-benar didasari pertimbangan yang matang, sehingga sistem tersebut mampu menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini.Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terbuka dalam menerima masukan terhadap sistem baru seleksi masuk PTN itu dalam rangka menyempurnakan sistem pendidikan nasional.“Karena, penyelenggaraan pendidikan selain ditujukan untuk membangun sumber daya manusia dari sisi intelektual lewat pengajaran berbagai ilmu pengetahuan, juga wajib menanamkan nilai-nilai luhur yang mampu menjadi landasan perilaku yang baik bagi para peserta didik lewat sistem yang diterapkan,” ucap Rerie.Namun, tutur Rerie melanjutkan, sistem yang mumpuni membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam menjalankannya.“Tanpa integritas yang tinggi, pelaksanaan sistem yang berlaku selalu saja menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya,” kata Rerie.Oleh karena itu, menurut Rerie, selain upaya penyempurnaan sejumlah sistem yang ada, juga dibarengi upaya peningkatan integritas para pelaksana sistem tersebut.Rerie sangat berharap penyempurnaan sistem pendidikan nasional dapat terus diupayakan dan didukung semua pihak sebagai bagian dari upaya negeri ini membangun SDM yang berkarakter dan berdaya saing agar mampu menjawab berbagai tantangan zaman. (Sof/ANTARA)
Mengelolaan Anggaran COVID-19 yang Tidak Terpakai oleh Desa, Dipermudah
Jakarta, FNN - Kasubdit Dana Desa Kementerian Keuangan Jamiat Aries Calfat menyatakan pemerintah pusat mempermudah pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap dana desa untuk penanganan COVID-19 yang tidak terpakai melalui penerbitan PMK Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.“Untuk desa-desa yang status COVID-19-nya hijau, PPKM-nya level 1, kita beri kemudahan untuk melakukan penyesuaian apabila ada anggaran untuk penanganan pandemi yang belum tersalurkan,” katanya dalam Webinar Kupas Tuntas PMK 128/2022 yang dipantau di Jakarta, Kamis.PMK Nomor 128 Tahun 2022 pun ditelurkan agar pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan penanganan COVID-19 yang semakin membaik.Adapun melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Presiden Jokowi menyatakan bahwa setidaknya 40 persen dana desa perlu dialokasikan untuk BLT desa, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk penanganan COVID-19.Dengan Perpres tersebut dan PMK Nomor 190 Tahun 2021, pemerintah desa menjadi tidak berani melakukan penyesuaian terhadap sisa dana desa untuk penanganan pandemi yang tidak terpakai karena harus memiliki keterangan kondisi pandemi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.“Dalam PMK Nomor 128 Tahun 2022 kita pertegas bahwa penyesuaian dana penanganan COVID-19 yang tidak terpakai dapat dilakukan setelah bupati atau walikota sebagai suprastruktur desa memberikan surat keterangan atau rekomendasi,” katanya.Surat Keterangan atau rekomendasi dari bupati atau wali kota dapat dijadikan dasar oleh kepala desa untuk mengalokasikan sisa dana desa untuk COVID-19 yang tidak terpakai untuk kebutuhan lain.“Semoga dengan kejelasan mengenai surat bupati atau wali kota, pemerintah desa bisa lebih cepat melakukan penyesuaian sehingga pemanfaatan dana desa bisa disesuaikan,” katanya.Anggaran desa untuk penanganan COVID-19 yang tidak terpakai pun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan lain seperti pemulihan ekonomi desa, penguatan pangan dan hewani, serta penguatan sektor kesehatan.“Pemerintah pusat tetap mengarahkan agar dana desa baik sisa BLT Desa atau sisa penyesuaian penanganan COVID-19, semua diarahkan untuk kegiatan sejalan dengan prioritas pemerintah pusat. Jadi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa akan selaras untuk mempermudah pencapaian tujuan,” ucapnya. (Ida/ANTARA)
Sidang Etik Polri untuk AKP Dyah Chandrawati
Jakarta, FNN - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melaksanakan sidang etik untuk AKP Dyah Chandrawati, selaku mantan Paur Sumbbagsumda Bagrenmin Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait pelanggaran etik ringan, Kamis.“AKP DC masuk kategori pelanggaran kode etik ringan berdasarkan informasi dari Karo Wabprof,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.AKP Dyah Chandrawati merupakan mantan Perwira urusan Sub Bagian Sumber Daya Manusia bagian Perencanaan dan Administrasi (Paur Subbag Sumda Bagrenmin) Div Propam Polri. Dimutasi dari jabatannya menjadi perwira pertama Pelayanan Markas (Pama Yanma) bersama 23 anggota polisi lainnya yang terlibat tidak profesional dalam menangani perkara TKP Duren Tiga pada 22 Agustus lalu.Sidang dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi Sidang Kombes Pol. Rachmat Pamudji, selaku Irbidjemen SDM II Itwil V Itwasum Polri. Lalu bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi Sidang Kombes Pol Sakues Ginting, selaku Kabagstandarisasi Rowabprof Divpropam Polri, serta anggota komisi sidang Kombes Pol. Pitra Andrias Ratulangi, menjabat sebagai Anjak Madya Dittipidum Bareskrim Polri.Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah menjelaskan, sidang etik AKP Dyah Chandrawati ini juga menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya.“(Sidang) diikuti empat saksi, yakni KBP MBP, Kompol CP, Briptu WTA dan Bripda WW,” kata Nurul.Keempat saksi yang dihadirkan, KBP MBP merujuk kepada mantan Kabag Renmin Divisi Propam Polri Kombes Pol. Murbani Budi Pitono, KP CP merujuk kepada mantan Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto.Sementara itu dari tayangan visual TV Polri di gedung TNCC Mabes Polri tempat sidang berlangsung tertera keterangan gambar sidang AKP Dyah Chandrawati dituliskan terkait surat senjata api Bharada Richard Eliezer (Bharada E).Namun, Nurul mengatakan sidang etik AKP Dyah Chandrawati terkait pelanggaran tidak profesional dalam melaksanakan tugas. “Terduga pelanggar diperiksa karena ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,” kata Nurul.Komisi Kode Etik Polri secara paralel melaksanakan sidang etik terhadap anggota Polri yang diduga tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, lokasi tewasnya Brigadir J.Setelah Irjen Pol. Ferdy Sambo menjalankan sidang etik pada Kamis (25/8) lalu, menyusul disidang etik Kompol Chuck Putranto pada Kamis (1/9), lalu Kompol Baiquni Wibowo pada Jumat (2/9). Dan yang ketiga, Kombes Pol. Agus Nur Patria pada Selasa (6/9). Keempatnya terlibat dalam pelanggaran etik berat menghalangi penyidikan kasus Brigadir J atau obstruction of justice.Khusus untuk Ferdy Sambo sidang etik juga terkait pelanggaran berat karena terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, disangkakan dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.Hakim Komisi Kode Etik Polri memutuskan keempatnya dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Terhadap keputusan tersebut, keempat terduga pelanggar mengajukan banding sesuai haknya yang diatur dalam Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.Saat ini tersisa tiga tersangka obstruction of justice yang menunggu giliran untuk disidang etik, yakni Birgjen Pol. Hendra Kurniawan, AKP Irfan Widyanto dan AKBP Arif Rahman Arifin. Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri mengagendakan kembali pelaksanaan sidang etik tiga tersangka obstruction of justice pekan depan.Dan selama 30 hari ke depan Biro Wabprof Polri mengagendakan sidang etik untuk 28 pelanggar etik lainnya yang terkait dengan ketindakprofesionalan dalam penanganan TKP Duren Tiga. (Ida/ANTARA)
POPULER
