Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah, Sylviana Murni, menegaskan sosok yang bakal menjadi penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta.

“Pj gubernur DKI tentu harus orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Jakarta. Terutama kita tahu bahwa status Jakarta saat ini bukan lagi ibu kota dan akan bermetamorfosa jadi kota global,” kata dia, dalam keterangan di Jakarta Rabu.

Ia pernah ikut dalam kontestasi menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dalam ajang Pilkada 2017 bersama Agus Yudhoyono. Pada Pilkada 2017 itu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang.

Hal itu dia katakan mengingat masa jabatan Anies Bawedan akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Meskipun muncul beberapa nama yang ramai diperbincangkan publik, perempuan politiku ini menilai bahwa penunjukan pj gubernur DKI menjadi kewenangan presiden atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

 Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menyampaikan kurang lebih dua tahun masa jabatan pj gubernur DKI ke depan bisa disebut sebagai masa transisi dari ibu kota negara menjadi kota global. Menurut tia, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pj gubernur DKI.

 “Mau atau tidak, nantinya Pj akan punya tanggung jawab besar mengawal program gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kan ketentuannya, antara lain bahwa Pj harus melanjutkan karena batu penjuru Jakarta sudah jelas,” katanya.

Diketahui, tiga sosok yang saat ini ramai dibicarakan publik untuk menggantikan Anies Baswedan, di antaranya Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar

Saat ditanya soal siapa yang pantas menggantikan Baswedan, Murni menyebutkan bahwa ketiganya merupakan sosok yang punya kapasitas dalam kepemerintahan. Menurut dia, setingkat eselon 1 sudah paling paham cara kerja pemerintah.

“Kita tunggu saja presiden tentukan siapa, itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi yang pasti ketiganya punya kapasitas, sekelas eselon I itu sudah khatam lah cara berbirokasi dan berpemerintahan seperti apa,” kata dia.

Sebelumnya, nama yang sering jadi perbincangan publik hanya dua orang, yakni Hartono dan Matali. Kemudian, muncul satu nama yang juga menjadi pembicaraan, yakni Bahtiar.

Hartono memiliki pengalaman berdinas di DKI Jakarta. Pada masa Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta, dia dikenal dekat dengan Jokowi lantaran menjadi salah satu orang yang sering memberi masukan soal pembangunan di Jakarta.

Sementara Matali merupakan putra Betawi yang saat ini tengah menjabat sebagai sekretaris daerah. Sedangkan Bahtiar pernah menjadi penjabat sementara gubernur Kepulauan Riau dan merupakan ASN yang lama berkarier di Kementerian Dalam Negeri.

Bahtiar merupakan seorang birokrat yang memulai kariernya dari staf kelurahan, staf kecamatan, hingga puncaknya menjadi direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri atau pejabat eselon I. Ia juga dipercaya sebagai ketua umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia periode 2021 hingga 2026. (Ida/ANTARA)