Malang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta tidak ada upaya polarisasi atau memecah belah masyarakat karena berbeda pilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Pemanfaatan politik identitas untuk memecah belah persatuan masyarakat seperti pada Pemilu 2019 tidak boleh digunakan lagi, kata Sigit dalam penutupan Konsolidasi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

"Kondisi keamanan, ancaman polarisasi. Tentunya, pengalaman 2019 tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh pakai politik identitas," katanya.

Di tengah kondisi situasi global yang tidak menentu seperti saat ini, katanya, modal utama bangsa Indonesia yang harus terus dijaga adalah persatuan dan kesatuan di seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 masing-masing calon yang akan berkontestasi diharapkan bisa adu program untuk kemajuan Indonesia. Visi dan misi masing-masing calon harus diperkuat dan tidak menyebabkan perpecahan.

"Yang harus kita jaga pada 2024 adalah bagaimana masing-masing calon bisa melaksanakan adu program kerja yang positif. Jadi, hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan tolong ditinggalkan," katanya.

Dia menambahkan pada pelaksanaan Pemilu 2019 banyak upaya memunculkan berita-berita tidak benar dan memecah belah masyarakat. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu 2024.

"Dulu banyak upaya-upaya dengan strategi, membuat berita-berita tidak benar, dimunculkan berulang-ulang, akhirnya menjadi kebenaran. Strategi ini tolong dipikirkan ulang," imbaunya.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei, ada referensi terkait masalah memilih tempat tinggal. Sebanyak 30 hingga 35 persen masyarakat ingin tinggal di lingkungan dengan preferensi partai politik yang sama.

"Hal ini yang tentunya menjadi catatan kita, bahwa harusnya tidak terjadi seperti ini. Apapun, siapa pun pilihannya, tapi tidak boleh kemudian membuat kita menjadi mengelompok. Berbaur saja, tidak ada masalah," katanya.

Oleh karena itu, menjelang Pemilu 2024, dia meminta seluruh pihak mempersiapkan diri, termasuk dari kepolisian daerah setempat, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Yang harus kita lakukan, bagaimana mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, damai walaupun berbeda pandangan atau pilihan. Berbeda bukan berarti kita harus bermusuhan, itu tidak boleh," ujarnya. (Sof/ANTARA)