ALL CATEGORY
LaNyalla Dukung UMKM Berbasis Ekspor Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur untuk membantu pengembangan UMKM berbasis ekspor. Menurut LaNyalla, pasalnya ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi. \"Saya lihat implementasi program pengembangan ekonomi syariah masih minim. Harapannya pemerintah lebih gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berfokus pada ekspor,\" tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (10/9/2022). Dijelaskan LaNyalla, saat ini perbankan ekonomi syariah sedang gencar memberikan fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan bagi hasil yang terjangkau. Hal ini perlu digaungkan sehingga mampu mendorong pergerakan usaha yang kontinyu. Diingatkan LaNyalla, pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha ekonomi syariah. Sehingga resonansi pengembangan secara nasional semakin kuat dan berdaya saing. \"Program pembinaan dan aspek-aspek pendukung lainnya perlu dihidupkan melalui kolaborasi berbagai elemen terkait seperti pembinaan peningkatan kualitas produk, jaminan kehalalan, merk dan aspek lain sehingga menembus pasar global,\" ujar dia. Terpenting lagi, menurut LaNyalla, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus dilakukan secara kontinyu dengan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait. \"Program ini perlu kerjasama seluruh pihak seperti perbankan, pelaku usaha, pesantren-pesantren dan lainnya. Dengan satu tujuan yang sama yakni kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM,\" paparnya. (mth/*)
Menentukan Harga BBM Wajib Sesuai Kemampuan Ekonomi Masyarakat
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAHAN Bakar Minyak, BBM, merupakan barang kebutuhan (necessity goods) yang menguasai hajat hidup orang banyak. BBM dikonsumsi masyarakat luas, dari kendaraan pribadi hingga transportasi umum dan taksi, dari pertanian hingga nelayan, dan lain-lainnya. BBM juga merupakan komponen biaya produksi dan distribusi yang cukup signifikan. Kalau harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi juga akan naik, menyebabkan inflasi, membuat daya beli masyarakat tergerus. Di negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan tingkat kemiskinan. Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September lalu. Sangat tinggi, lebih dari 30 persen. Alasannya, untuk mengurangi subsidi BBM. Kalau tidak, APBN akan jebol, demikian alasan horor yang dikemukakan. Apa benar APBN akan jebol? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, apa artinya ‘jebol’? Pemerintah tidak transparan dalam menghitung neraca keuangan BBM. Berapa pendapatan dan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak mentah? Tidak jelas! Kenaikan harga BBM ini langsung menuai protes dari masyarakat luas. Tentu saja ada juga yang mendukung. Protes umumnya berasal dari kelompok bawah. Kenaikan harga BBM akan berakibat buruk bagi mereka. Jumlah kelompok bawah ini sangat besar, merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Kelompok pendukung terkesan sangat liberal, harga BBM harus merujuk harga internasional, untuk mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM. Selain itu mereka juga beralasan subsidi BBM tidak tepat sasaran, jadi harus dicabut. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin sepertinya kurang dipedulikan. Jadi, berapa harga BBM yang pantas di Indonesia? Apakah harus mengikuti harga internasional dengan mencabut subsidi, seperti yang dilakukan banyak negara maju antara lain Amerika Serikat, Eropa, Jepang, bahkan Singapore, Hong Kong atau Korea Selatan? Atau sebaiknya meniru Malaysia, yang memberlakukan harga BBM (tertentu) cukup rendah bagi warganya? Jawaban untuk itu, harusnya cukup sederhana. BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka itu harga BBM wajib terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Terjangkau, artinya relatif dibandingkan dengan penghasilan masyarakat. Kalau harga BBM di Indonesia setinggi di Singapore, sekitar Rp 30.000 – Rp 40.000 per liter, maka sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM-nya untuk aktivitas sehari-hari. Karena penghasilan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dari masyarakat Singapore dan negara maju lainnya. Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 hanya 4.292 dolar AS, sedangkan Singapore sudah mencapai 72.794 dolar AS, atau 17 kali lipat dari Indonesia. Selain itu, menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 50,3 persen dari jumlah penduduk pada 2021, setara 138,9 juta orang, dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per orang per bulan (atau 5,5 dolar AS, kurs PPP 2011). Sedangkan Singapore dan negara maju lainnya tidak ada penduduk miskin dengan pendapatan sebesar itu. Dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah, ditambah jumlah penduduk miskin yang sangat besar, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mampu membeli BBM dengan harga internasional. Meskipun harga BBM di Indonesia lebih rendah dari negara maju, tetapi rasio atau persentase pengeluaran BBM terhadap penghasilan bersih (disposable income) di Indonesia lebih tinggi dari negara maju. Yang lebih memprihatinkan, kelompok masyarakat bawah menanggung beban kenaikan harga BBM jauh lebih berat dari kelompok atas. Menurut salah satu studi di Amerika Serikat, rasio pengeluaran BBM terhadap penghasilan masyarakat berpendapatan rendah bisa mencapai 11 sampai 38 persen dari penghasilan bersihnya. Sedangkan bagi kelompok menengah atas hanya 2,8 hingga 4,9 persen saja. Maka itu, kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat miskin semakin bertambah miskin. Belum memperhitungkan inflasi yang akan melonjak akibat kenaikan harga BBM. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk miskin sangat besar, kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi jelas akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Di samping itu, masyarakat pedesaan akan menanggung beban kenaikan harga BBM lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Kemiskinan pedesaan akan melonjak. Maka itu, kenaikan harga BBM di tengah inflasi yang tinggi saat ini sangat tidak tepat. Mencabut subsidi BBM akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin, dan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Maka itu, mereka masih sangat perlu dibantu. Artinya, menentukan harga BBM, barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, wajib memperhatikan penghasilan masyarakat agar mampu (untuk) memenuhi kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari, dan mempertahankan ekonomi sosial masyarakat agar tidak bertambah miskin. (*)
Raja Charles III Berjanji Akan "Melayani Seumur Hidup"
London, FNN - Raja Inggris Charles III pada Jumat (9/9) berjanji akan memberikan \"pelayanan seumur hidup\" dalam pidato pertamanya kepada masyarakat Inggris dan Persemakmuran usai naik takhta setelah wafatnya sang ibunda, Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9). \"Sepanjang hidupnya, Yang Mulia Ratu adalah sebuah inspirasi,\" kata Charles dalam pidatonya di televisi.\"Ratu Elizabeth menjalani hidup dengan baik, sebuah janji dengan takdir yang ditepati dan dia sangat ditangisi atas kepulangannya. Janji pelayanan seumur hidup itu saya perbarui kepada Anda semua hari ini.\"Charles mengatakan dia merasakan \"kesedihan mendalam\" atas mangkatnya sang ibu dan dia berbagi \"rasa kehilangan yang besar\" dengan masyarakat. Ratu Elizabeth II, penguasa terlama kerajaan Inggris dalam sejarah, wafat di Balmoral, Skotlandia, pada Kamis, dalam usia 96 tahunCharles (73) akan secara resmi naik takhta sebagai Raja di Dewan Aksesi pada Sabtu (10/9) dalam sebuah upacara yang digelar di Istana St. James di London. Charles menganugerahkan gelar Pangeran dan Putri Wales kepada putra sulungnya William dan menantu perempuannya Kate, gelar yang sebelumnya diberikan kepadanya dan mendiang istri Diana.Dia juga mengungkapkan rasa cinta untuk putranya Harry dan menantu perempuannya Meghan Markle saat mereka \"terus membangun kehidupan mereka di luar negeri.\" (Ida/ANTARA)
Keindahan Pulau Lengkuas Belitung Membuat Delegasi G20 Terkesima
Belitung, FNN - Para delegasi G20 dari 22 negara terkesima melihat keindahan alam Pulau Lengkuas Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mereka tertarik untuk kembali berwisata ke Negeri Laskar Pelangi itu. \"Para delegasi G20 ini sangat terkesan dan kagum dengan keindahan Pulau Lengkuas ini,\" kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Belitung, Sabtu.Ia mengatakan dalam kunjungan ke Pulau Lengkuas ini, para delegasi G20 dari 22 negara ini banyak bertanya mengenai proses terjadinya batu-batu besar tersusun rapi di pulau ini.Selain itu, para delegasi ini juga menanyakan menara mercusuar yang didirikan 1882 yang masih kokoh berdiri di Pulau Lengkuas ini serta menjaga keindahan alam yang masih alami di destinasi wisata pulau itu. \"Kami menjelaskan bebatuan ini secara ilmiah dan secara geologi dan juga tujuan pendirian menara untuk kepentingan pelayaran. Dengan adanya penjelasan ini, mereka terkesan dengan ketersediaan informasi yang telah berikan,\" katanya.Menurut dia para delegasi selama perhelatan G20 di Pulau Belitung sangat senang dan terkesan dengan persiapan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Mereka senang melihat jalan dan kota yang bersih.Tidak hanya itu, para delegasi ini juga sangat senang melihat anak-anak yang melambai-lambaikan bendera menyambut mereka. Mereka sangat berterima kasih dengan kehangatan yang masyarakat berikan kepada mereka. \"Mereka juga senang dengan produk-produk UMKM yang ramah lingkungan, bernilai seni tinggi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.Head of Cabinet for Commissioner Urpilainen of Europian Commision Tanelli Lahti menyampaikan keindahan Pulau Belitung. Tak segan, dirinya ingin memboyong keluarganya untuk mendatangi Belitung bersama.Ia mengaku pengalaman di Pulau Belitung luar biasa. Saya baru saja tiba di sini dan melihat ini dan itu baru bagi saya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. \"Uniknya, saya suka suasananya luar biasa. Alamnya sangat luar biasa,” katanya. (Ida/ANTARA)
Tidak Ada Surat untuk Presiden Jokowi yang Bocor
Jakarta, FNN - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di internet.“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, menanggapi informasi beredar yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun beridentitas Bjorka.Heru mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Beredarnya informasi bohong itu, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” katanya.Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi \"SIM Card Prabayar\" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
Edaran ASN Netral Selama Tahapan Pemilu 2024 Diterbitkan Pemkot Bekasi
Bekasi, FNN - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menerbitkan surat edaran berisi instruksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu untuk menjaga netralitas selama tahapan Pemilu Serentak 2024 berlangsung.\"Surat edaran ini dibuat dengan tujuan menjaga kebersamaan, netralitas, dan jiwa Korps ASN dalam menyikapi situasi politik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,\" kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati di Bekasi, Sabtu.Dia menjelaskan surat edaran nomor 800/5878/BKPSDM.PKA merupakan tindak lanjut surat yang dikirimkan Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dengan nomor 069/PM.01.2/K.JB-21/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022.Surat edaran itu menginstruksikan segenap kepala perangkat daerah melakukan pengawasan terhadap bawahan selama tahapan pemilu agar tetap menaati perundangan-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.Menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan melaksanakan hak pilih secara bebas dan tetap menjaga netralitas, serta tidak melakukan mobilisasi pegawai di lingkungan perangkat daerah. \"Serta tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta Pemilu 2024,\" katanya.Reny juga meminta segenap ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 5 huruf n terkait larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan DPD.Kebijakan tersebut meliputi larangan ASN ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, mobilisasi kampanye dengan mengerahkan ASN lain, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, serta membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. \"Larangan tersebut berlaku sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye,\" ucapnya.ASN Kota Bekasi juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk. \"Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 13 huruf g dan Pasal 14 huruf i,\" katanya.Reny mengimbau segenap pegawai ASN maupun non ASN di Kota Bekasi dapat menjalankan peraturan yang telah dibuat serta bekerja sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. (Ida/ANTARA)
ASN Milenial Diharapkan Memenuhi Empat pedoman "Human Capital"
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap aparatur sipil negara (ASN) milenial sebagai generasi penerus pemangku kebijakan dapat memenuhi empat pedoman human capital sehingga mampu mengelola birokrasi yang semakin cepat di tengah kemajuan teknologi.\"Siapa pun kalian bisa jadi apa pun, tapi menuju ke sana tidak mudah. Ada empat pedoman human capital (yang harus dipenuhi),\" ujar Moeldoko saat bertemu ANTARA di acara inagurasi ASN Fest 2022 di Museum Kebangkitan Nasional, Sabtu.Dia menambahkan, pedoman tersebut juga menjadi penting sebagai upaya memaksimalkan ASN dan memperkuat kepercayaan publik dan lebih memahami kebutuhan masyarakat di era saat ini. Pedoman human capital yang dimaksud, lanjut Moeldoko, adalah emotional capital (modal emosional), intellectual capital (modal intelektual), spiritual capital (modal spiritual), dan social capital (modal sosial).Menurut Moeldoko, modal emosional berarti seorang ASN tak boleh egois dengan diri sendiri, namun harus mendengarkan pandangan orang lain dan berani menerima kritik dari orang lain. \"Ketika nanti menjadi seorang pemimpin, jangan sampai pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari anak buah kita terabaikan karena tidak mau mendengarkan mereka,\" ujar Moeldoko.Kemudian modal intelektual, menurut Moeldoko, berarti seorang ASN harus cerdas, cepat tanggap, dan tidak boleh ragu-ragu. Seorang ASN juga harus memiliki cara berpikir yang kekinian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.Sementara modal spiritual, Moeldoko mengatakan seorang ASN harus memiliki landasan moral yang baik. Modal ini akan mendasari seseorang agar tidak mudah menerima sesuatu yang bukan haknya. \"Jangan sampai semuanya didasari oleh transaksional, karena pasti akan gagal di tengah jalan,\" imbuh Moeldoko.Sedangkan mengenai modal sosial, menurut Moeldoko, hal ini penting karena saat ini merupakan zaman kolaborasi di mana setiap orang termasuk ASN harus mampu membangun networking atau jejaring dengan baik. \"Ini zamannya zaman kolaborasi. Kita tidak bisa hidup tanpa membangun networking yang baik. Harus pandai berkomunikasi dengan berbagai pihak,\" ujar Moeldoko.Selain itu, Moeldoko juga meminta para ASN milenial untuk terus menyalakan api idealisme. Dia percaya, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu yang jauh lebih baik dari yang telah dilakukan pendahulunya. \"Anak-anak muda harus muncul dengan semangat baru untuk mengelola birokrasi yang semakin cepat, fleksibilitasnya tinggi, adaptif dengan lingkungan, memahami what customer need, saya pikir ini akan luar biasa,\" pungkasnya. (Ida/ANTARA)
Syahganda Nainggolan: Pada Pilpres 2024 Oligarki Harus Mawas Diri
Jakarta, FNN – Keterlibatan kaum Oligarki Kapital dalam kancah perpolitikan di Indonesia selama era reformasi ini benar-benar telah kebablasan. Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung mupun di belakang layar. Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional yang dalam. Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an, Dr Syahganda Nainggolan di sela Seminar Nasional, “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia”, yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, awal September 2022. Selain Syahganda, hadir pembicara antara lain Prof Dr Hafidz Abbas, Dr Hazairin Pohan, serta Dr Marwan Batubara. Diantara peserta hadir Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, MS. Ka\'ban, mantan Menteri Kehutanan, Gus Aam Wahab, Kittah NU dan Soeripto pendiri PKS. Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters, yang menjadi narasumber KPK tentang Oligarki, yakni Oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto, pada era Orde Baru, menjadi \"Ruling Oligarchy\", saat ini. Di mana Oligarki kini menjadi penguasa yang memerintah. Oligarki selalu menciptakan \"boneka\" untuk mengatur sebuah negara agar kepentingan mereka mengakumulasi dalam kapital berlangsung aman,\" jelas Syahganda yang pernah meringkuk di penjara dalam era rezim Soeharto dan Jokowi ini. Syahganda menambahkan, ketimpangan sosial di tanah air yang sudah ada berbasis etnis, sebagimana riset Professor Amy Chua, Yale University, AS telah menciptakan kebencian rasial yang semakin dalam di era demokrasi pada negara-negara yang bertransformasi ke demokrasi, seperti Indonesia. Menurut Syahganda, saat ini ketimpangan dan kebencian rasial di Indonesia sudah seperti api dalam sekam. Oleh karena itu, dalam politik pencapresan 2024, kaum Oligarki harus menjaga nilai-nilai persatuan secara sungguh-sungguh. “Jangan sampai kegoncangan sosial justru terjadi akibat keinginan kaum oligarki dalam mengatur negara kita,” tutur Syahganda. (mth/*)
Tiga Skenario yang Akan Terjadi di Indonesia!
Dengan kata lain, determinasi umat Muslim untuk ber-jihad fii sabillah dan TNI untuk mengambil peran perubahan yang lebih besar akan menentukan skenario mana yang akan wujud. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETELAH mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar cukup besar, Presiden Joko Widodo kini menghadapi prospek presidency yang gloomy. Sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Jokowi, setelah berkali- kali membuat kebijakan yang relatif berjalan mulus. Riak-riak reaksi hanya berjalan beberapa hari dan rakyat akhirnya menyerah. Akibat kasus Ferdy Sambo, imbasnya rezim mengalami krisis kepercayaan serius dari dalam maupun luar tubuh institusi paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern ini. Jokowi kini menghadapi prospek presidency yang gloomy. Ini terjadi setelah sebelumnya instrumen kekuasaan terkuatnya, yaitu POLRI, saat ini runtuh berantakan. Langit negeri ini langsung gelap saat rakyat harus memikul beban hidup yang semakin berat akibat harga-harga kebutuhan pokok naik hingga 12%. Jumlah orang miskin negeri ini oleh Bank Dunia dilaporkan sudah nyaris separuhnya. Presiden Jokowi hanya bisa bertahan dengan berapologi, dengan alasan APBN jebol jika subsidi BBM tidak dikurangi. Jokowi untuk kesekian kalinya nekad menaikkan harga BBM dengan asumsi akan berhasil membujuk masyarakat dengan BLT dan berbagai Kartu Pintar, Kartu Sehat. Padahal, semua adalah kebohongan yang diulang-ulang. Salah perhitungan semua akan berantakan dari sukses kebohongan sebelumnya. Kali ini mungkin Jokowi akan terpaksa mengeluarkan Kartu Sabar. Tapi kini baik rakyat kecil, mahasiswa maupun buruh, apalagi emak-emak dan para pensiunan sipil maupun tentara semakin tercekik harga-harga yang begitu membubung tinggi. Pengendara OJOL juga tertekan. Alhasil, Presiden Jokowi tidak akan digubris lagi oleh rakyatnya. Buktinya, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM terjadi di mana-mana di berbagai pelosok tanah air. Peta kekuatan saat ini, akan mengulang sejarah bertumpu pada kekuatan TNI dan Umat Islam. Saat bersama negara sedang bertaruh dengan gempuran dari kekuatan global. Depresi global akan melemahkan oligarki yang kini sedang mencengkeram Indonesia. Partai politik saat ini sedang berusaha keras untuk mempertahankan memonopolinya atas politik domestik, akan rontok. Kekuatan kekuasaan dan parpol saat ini masih mengandalkan logistik yang dipasok oleh para taipan, sementara elit parpol banyak dirawat jalan oleh KPK. Mereka akan blingsatan seperti anak kehilangan induknya. Kini mahasiswa sebagai kekuatan moral dan garda terdepan demokrasi telah bangkit kembali dari tidur panjang mereka. Kondisi ini akan memunculkan tiga skenario yang akan terjadi: Pertama, China sedang terjadi pelemahan ekonomi, uang yang dipinjam ke luar negeri harus ditarik kembali (minimal pengutang harus membayar tepat waktu). China paham Indonesia akan sempoyongan. Jokowi akan jatuh karena dihantam krisis domestik dan tekanan depresi dari global, siapa yang akan ambil posisi selanjutnya tersebut harus mendapatkan dukungan dari TNI, Umat Islam dan kekuatan AS dan sekutunya. Saat itu harus dibentuk kabinet baru yang didukung rakyat khususnya Umat Islam. Harus mampu mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 45 asli, bubarkan DPR/MPR, KPK, MK, keluarkan semua tahanan politik yang selama ini di dituding melawan dan berlawanan dengan penguasa. Semua mutlak harus ada dukungan full dari Umat Islam, kalau syarat ini tidak terpenuhi keadaan akan makin kacau. Kedua, Jokowi akan tetap bisa saja bertahan sampai 2024, dengan terpaksa, ambisi perpanjangan dan atau keinginan tiga periode mental atau tidak akan terwujud. Bisa tetap bertahan karena sekalipun POLRI melemah, dan gagal direformasi tetap menjadi instrumen pendukung Jokowi dengan back up dari oligarki. Umat Muslim akan tetap tertekan, POLRI tetap brutal, sementara TNI makin kehilangan jati dirinya. Ketiga, TNI berhasil bangkit merebut jiwa Sapta Marganya, mengambil hati rakyat, terutama ummat Islam, yang didukung banyak partai politik sekaligus mendorong reformasi total atas POLRI. Dengan dukungan dari AS, TNI akan berhasil menjaga jarak dengan Presiden yang selama ini terlalu dekat dengan POLRI dan China. Jokowi akan jatuh sebelum 2024 kecuali mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki kembali ke UUD 45 naskah asli. Oligarki pendukung Jokowi akan retak dan terus melemah karena ikut terkena depresi ekonomi/politik global yang berubah akan menerpa perkembangan politik domestik di Indonesia. Kondisi seperti ini dipastikan TNI akan mengakomodasi para pimpinan dan tokoh nasional yang loyal utuh dengan nafas dasar Pancasila dan UUD 45 asli. Karena TNI tidak memiliki tradisi kudeta untuk ambil-alih kekuasaan, tetapi hanya akan menjaga negara tatap sesuai roh dan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45 asli. Keadaan ini terjadi akibat kelola negara yang sudah menyimpan dari pakemnya UUD 45 asli dengan segal resikonya. Ketiga opsi di atas peluangnya sama besar, dan mana yang akan terjadi itu terpulang kembali pada gerakan people power oleh rakyat bersama para mahasiswa yang sedang dan akan terus berlangsung saat ini. Penentunya ada di TNI bersama Umat Islam dan campur tangan AS, sejarah perubahan politik dalam negeri akan terulang kembali. Dengan kata lain, determinasi umat Muslim untuk ber-jihad fii sabillah dan TNI untuk mengambil peran perubahan yang lebih besar akan menentukan skenario mana yang akan wujud. Pemaparan dari salah satu mahasiswa di atas dengan dibantu narasinya dan tambahan ide serta pendapat dari teman-teman kajian/diskusi, tersusunlah narasi yang saat ini bisa kita baca bersama sama. Selebihnya, skenario tunggal adalah ada dikuasa skenario Allah SWT yang tak pernah tidur. (*)
Kapolri Kena Prank, Sambo Sempat Bersumpah
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat oleh Ferdy Sambo di rumah dinasnya Duren Tiga menjadi pukulan berat bagi institusi Polri. Bagaimana tidak, kasus ini terjadi di saat Polri sedang memperbaiki citra institusi. Akibatnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri menurun drastis ke angka 54% dari awalnya di angka 74%. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam dialog Satu Meja The Forum Spesial ‘Siasat Kapolri di Pusaran Kasus Sambo’ di Kompas TV, Rabu (7/9/22). Bahkan Kapolri mengatakan bahwa penyidik sempat takut untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir Yoshua, karena ada bahasa akan berhadapan dengan bersangkutan. Akhirnya Kapolri ambil langkah tegas dengan menonaktifkan hingga mencopot anggota Polri yang diduga terlibat untuk kelancaran pengusutan kasus. Setelah dimutasi, hambatan pada awal proses penyidikan itu pun mulai terlewati. Sebelumnya, FS menyampaikan skenario pertama kepada semua orang termasuk dan di hadapan Kapolri hingga sempat bersumpah bahwa yang terjadi di Duren Tiga itu peristiwa tembak-menembak. Namun ternyata itu hanya prank. Kasus ini terungkap setelah Bharada E mengatakan bahwa dirinya tidak mau di pecat dari Polri karena janji FS yang tidak terpenuhi, yang salah satunya untuk melindunginya dari sanksi hukum. “Richard mengatakan bahwa FS ingin membunuh Yoshua dan meminta Richard untuk membantu,” terang Kapolri dalam salah satu wawancara di Kompas TV. Kapolri juga mengatakan bahwa FS masih tidak mau mengakui dan akhirnya setelah ditempatkan pada tempat khusus atau patsus akhirnya FS mengakui perbuatannya. Kejadian yang melibatkan lima orang saat di Magelang diduga berkaitan erat dengan pembunuhan Brigadir Yoshua oleh FS di rumah dinasnya Duren Tiga. Adapun lima orang tersebut antara lain Putri Candrawathi, Bripka RR, Kuat Maruf dan Susi serta korban Brigadir Yoshua. (Lia)
POPULER
