ALL CATEGORY
Tidak Berkontribusi Terhadap DPD, Pencopotan Fadel Muhammad Sesuai Mekanisne
Jakarta, FNN – Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD atau Dewan Perwakilan Daerah sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Apalagi pencopotan mantan Menteri Kelautan dan Kelautan itu dilakukan karena empat latar belakang. Hal itu disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD, Wahyu Darma, siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Fadel dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Rapat Paripurna DPD yang dipimpin ketuanya, A.A. LaNyalla Mahmud Mattaliti, Kamis 18 Agustus 2022 yang lalu. Melalui voting terbuka, senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung terpilih menggantikan Fadel. Ada empat alasan pencopotan Fadel Muhammad itu. Pertama, Fadel Muhammad dinilai tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Kedua, dinilai tidak pernah memperjuangkan keuangan untuk memperkuat program-program MPR RI utusan DPD RI. Ketiga, tidak pernah aktif dalam kegiatan di Alat Kelengkapan DPD RI. Keempat, tidak pernah melaporkan hasil penugasan selama 3 (tiga) tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Menurut siaran pers itu, proses penetapan Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI Dari Unsur DPD RI Tahun 2022-2024 telah melalui mekanisme berdasarkan pada UU MD3, Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib DPD. Dalam Pasal 17 UU MD3, menyatakan, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU MD3 berbunyi: \"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.\" Sedangkan dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI yang dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2022-2023. Keputusan ini diambil dalam forum tertinggi, yakni Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Diketahui dari 136 anggota DPD, 96 anggota menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad dan mendesak agar Fadel digusur dari posisi Wakil Ketua MPR. Paripurna DPD menetapkan penarikan dukungan kepada Fadel Muhammad. Sebelum rapat paripurna, masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub Wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Karena muryawarah tidak tercapai, pimpinan sidang memutuskan pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak 96 anggota DPD RI. Akhinya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad. (Lia)
LaNyalla: Bangsa Jangan Wariskan Generasi Lemah
Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika seluruh elemen masyarakat harus memberikan perhatian untuk generasi yang akan datang. Menurut LaNyalla, bangsa ini tidak boleh mewariskan generasi yang lemah. Penekanan tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis & Ulama Muda Pesantren Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin (12/9/2022) malam. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Allah SWT sudah berfirman tentang pentingnya menyiapkan next generation. Karena itu saya sengaja tidak berpikir tentang next election, tetapi next generation. \"Islam menganjurkan kita agar tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Dimana menurut sejumlah Ulama ada empat kriteria generasi yang lemah itu,” tuturnya. Pertama, jangan meninggalkan generasi yang lemah akidah. Karena pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Karena, generasi mendatang akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat akibat dominasi materialisme. Kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Karena hukum materialisme akan semakin menguat. Sehingga ibadah akan dianggap menghambat proses materialisasi, atau pengejaran keuntungan dunia. Karena bagi mereka time is money. \"Ketiga, jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu pengetahuan. Karena pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan,\" ujarnya. Dan keempat, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. \"Perintah agama ini sangat jelas. Tetapi hari ini kita dihadapkan kepada situasi dimana kita sebagai umat Islam, umat terbanyak, penduduk mayoritas, justru berada dalam lingkaran kemiskinan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, kemiskinan membuat masyarakat menjadi tertinggal dalam kualitas pendidikan. Menjadi terbatas dalam mengakses kesehatan. Menjadi terbelakang dalam penguasaan teknologi dan sains. \"Akibatnya kita menjadi tidak kompetitif. Tidak menjadi epicentrum. Tetapi menjadi marginal atau terpinggirkan. Dan umat Islam menjadi mayoritas penerima BLT Menjadi mayoritas penerima Bansos. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan negara ini,\" ulasnya. LaNyalla menambahkan, bangsa ini juga menghadapi ancaman penguasaan oleh bukan Orang Indonesia Asli melalui tiga tahapan. Yaitu Kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya. Dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. \"Karena Undang-Undang Dasar hasil perubahan tahun 2002 telah mengubah Pasal 6 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada kalimat ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka kita semua tidak akan bisa apa-apa lagi. Kita akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten, dan tidak mampu bersaing. \"Karena Anda terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" terangnya. LaNyalla juga membahas fenomena Islamophobia. Dijelaskannya, Islamophobia semakin marak. \"Padahal Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 dalam Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ini semua terjadi? Jawabannya, karena bangsa sudah meninggalkan Pancasila sejak kita melakukan perubahan Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,\" tuturnya. Diterangkannya, Profesor Kaelan dari UGM menerangkan jika sejak saat itu, kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa. \"Karena sangat jelas, Cita-Cita dan Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal dalam Konstitusi. Isi pasal-pasal UUD 2002 justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme,\" terangnya. Ideologi liberalisme dan individualisme, lanjutnya, adalah prasyarat dari tumbuh suburnya iklim kapitalisme dan sekularisme. Itulah yang semakin membuat bangsa ini karut marut, dan akan mewariskan generasi mayoritas yang lemah. Untuk itu LaNyalla mengajak semua pihak untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Sehingga tidak mengubah sistem demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Falah Kabupaten Bandung, Gus Ali Sururi mengatakan, pihaknya sangat salut dengan Ketua DPD, karena tidak pernah lelah menyambangi rakyat dan menemui rakyat dari provinsi ke provinsi. \"Semuanya mendengarkan aspirasi kami. Langsung action mendorong aspirasi. Termasuk dari kami para gus dan ulama muda. Pak Nyalla juga sangat perduli pesantren, ini adalah sosok yang langka, mencintai santri. Kita Do\'akan, segala hajat pak Nyalla dikabulkan Allah,\" ujarnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Selain itu, hadir juga para ulama muda di antaranya adalah, Gus Zahrul Azhar atau Gus Heri Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang, Gus Athoillah Yusuf (Gus Aat) Pengasuh PP Darul Arqom, Gus Ali Sururi Pengasuh PP Mambaul Falah, para Asparagus se-Jabar, Jateng dan Jatim, serta Koordinator Acara tersebut Gus Tamam alias Ahmad Tamamuddin. (mth/*)
Presiden Jokowi Tidak Sanggup Lagi
“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI mencapai Rp 700 triliun, uang darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden! Tapi, apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu sinyalelemen bahwa ekonomi Indonesia akan memburuk. Akan ada faktor yang secara significant mengakibatkan angka subsidi membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak tampaknya memang bukan merupakan faktor utama yang akan membengkakkan subsidi hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak akan flugtuatif naik turun, naik ke 120 US dolar per barel atau turun kembali ke 80 US dolar per barel. Lalu apa penyebabnya? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Karena nilai tukar adalah faktur utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14.000 - Rp 15.000 per USD. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 7.000 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi kalau pemerintahan ke depan turun 1/3 dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Tahun 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar US dolar dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar US dolar jika dibandingkan tahun lalu. Ini adalah masalah serius! Apa yang terjadi, pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing yang selama ini menambal APBN. Sementara capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Hancurlah nilai tukar! Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tak berkurang separuh saja tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Subsidi BBM Rp 700 triliun adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tak ada yang bisa membendungnya. Pemain keuangan kelas dunia menikmatinya. Bandit-bandit keuangan di Indonesia telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Dari dulu! Rasanya Jokowi tidak akan sanggup lagi. Sebelumnya, Jokowi kembali berbicara mengenai bengkaknya anggaran subsidi energi termasuk BBM. Hal itulah yang menjadi pertimbangan utama kenaikan harga BBM. Jokowi kembali menegaskan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak mudah. Hampir seluruh negara menghadapi guncangan ekonomi. “Karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial,” ucapnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022). Seperti dilansir Detik.com, Senin (12 Sep 2022 16:12 WIB), menurut Jokowi, situasi ini juga dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah berkaitan dengan BBM. “Ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp 17 ribu, ada yang Rp 30 ribu. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” terangnya. Dari situ Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi BBM di Indonesia terus membengkak. Dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka itu pun masih berpotensi bertambah karena hanya untuk menutupi kuota 23 juta kilo liter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar. “Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 KL untuk solar ini estimasi akan kurang,” tegas Jokowi. Menurut Jokowi, jika ingin pasokan BBM aman, maka dibutuhkan tambahan anggaran subsidi Rp 195 triliun. Alhasil pembengkakan anggaran subsidi BBM semakin besar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan sulit dengan mengurangi anggaran subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk membantu mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. “Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detil bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” tutupnya. (*)
Mewujudkan ‘Khaer Ummah’ - Part 1
Untuk tujuan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang kaya dan dermawan untuk membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SATU hal tentang Umat ini yang banyak terlupakan adalah kenyataan bahwa Umat ini terlahir dan ditakdirkan untuk memegang kepemimpinan manusia. Hal ini digambarkan di dalam Al-Qur’an: “inni jaa’iluka linnaas Imaama” (sesungguhnya Aku, Allah, menjadikan kamu, wahai Ibrahim, Pemimpin bagi manusia). Tentu kepemimpinan yang dimaksud bukan sekedar kepemimpinan biasa (ordinary leadership) yang secara umum dipahami di masyarakat. Namun, kepemimpinan dengan ciri dan karakter yang Allah, Pencipta langit dan bumi, telah tentukan. Kepemimpinan dalam pemahaman umum adalah kepemimpinan yang selain sekedar berorientasi kekuasaan. Juga pada umumnya diperebutkan dengan cara-cara yang kerap jauh dari nilai dan ajaran Islam. Bahkan, tidak jarang kepemimpinan dengan pemahaman seperti itu bertujuan jangka pendek dan untuk kepentingan sempit lainnya. Kepemimpinan dalam Islam itu dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwawasan, berdasar, dan berorientasi “kesalehan” (righteousness). Dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan “imaman lil-muttaqiin” (Pemimpin bagi orang-orang bertakwa). Kutipan ayat ini tentunya selain bahwa kepemimpinan dalam Islam itu bertujuan untuk menghadirkan nilai-nilai kesalehan (ketakwaan) dalam masyarakat. Juga bahwa mereka yang berada pada posisi kepemimpinan itu harus membuktikan kesalehan (ketakwaan) itu. Tanpa kesalehan pemimpin justeru hanya akan menambah kerusakan moral bagi masyarakat luas. Minimal ada dua hal penting yang mendasari Kenapa Umat ini penting untuk mengendalikan kepemimpinan yang berkarakter kesalehan (ketakwaan) itu. Pertama, karena Umat ini memang telah ditakdirkan menjadi Umat dengan karakter “wasathiyah” (Umat pertengahan). Karakter ini dimaknai salah satunya bahwa Umat ini harus mampu menghadirkan ketauladanan bagi seluruh umat manusia. Pemimpin seharusnya memiliki ketauladanan itu. Kedua, dan ini yang lebih spesifik, karena Umat ini telah ditakdirkan untuk menjadi Umat dengan karakter “imtiyaz” atau “an Ummah of excellence”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (Ali Imran: 110). Dengan karakter Istimewa (excellence) itulah Umat ini seharusnya mengendalikan kepemimpinan itu. Jalan Menuju Khaeriyah (best) Ummah Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana agar Umat ini mampu menjadi Umat dengan karakter imtiyaz (excellence) tadi? Pada ayat itu sendiri disebutkan dua hal: 1) amar ma’ruf dan nahi mungkar ditegakkan. 2) dengan keimanan yang solid kepada Allah SWT. Namun rincian dua hal itu akan saya bagi ke beberapa dalam poin penting untuk Umat lakukan untuk bisa bangkit dan meraih posisi keutamaan (khaeriyah) tadi. Pertama, Umat perlu mereformasi wawasan keimanannya. Bukan mereformasi iman. Tapi cara pandang keimanan yang seringkali bersifat pasif dan cenderung defensif. Hampir semua kata iman dalam Al-Quran itu berbentuk kata kerja “aamanuu”. Menunjukkan bahwa keimanan itu bukan sesuatu yang bersifat pasif. Tapi kata yang mengharuskan keaktifan dan pergerakan. Karenanya iman itu selain menjadi fondasi dalam segala aspek kehidupan, juga harus menjadi mesin (engine) bagi perjalanan hidup. Orang beriman itu punya rasa percaya diri (self confidence), bahkan berani dan kuat menghadapi hiruk pikuk dunianya dengan imannya. Sejarah membuktikan bahwa terbentuknya peradaban yang tinggi dengan karya dan inovasi yang dahsyat karena dorongan iman anak-anak Umat di masa lalu. Tengoklah sejarah, dari Madinah, Baghdad, hingga ke Eropa yang berpusat di Kordoba Spanyol. Kedua, Urgensi menata hati. Hati itu adalah pusat kehidupan. Hatilah sebagai komando yang menentukan arah hidup. Hitam putihnya hidup seseorang ditentukan oleh hatinya (hadits). Berbagai masalah yang menimpa Umat ini, perpecahan misalnya, karena masalah hati. Ada sesuatu yang salah dengan hati. Ukhuwah dan kesatuan Umat (wihdah) itu relevansinya yang terpenting ada pada hati. Sebab yang dikehendaki oleh Al-Qur’an itu adalah “ta’liful quluub” (fa allafa baena quluubikum). Jika hati bersih, sehat dan tertata secara baik maka apapun perbedaan yang ada di kalangan Umat ini akan menjadi mudah untuk dikelolah (managed). Perbedaan nasionalitas, suku atau ras, bahkan perbedaan opini keagamaan (penafsiran) atau madzhab tidak akan menjadi faktor perpecahan. Artinya ukhuwah dan persatuan Umat itu berakar pada koneksi hati (silaturrahim). Silaturrahim dimaknai sebagai sambungan atau koneksi rahmah (kasih sayang) yang pastinya berpusat pada hati orang-orang beriman. Tentu Urgensi menata hati bukan sekedar dimaksudkan untuk ukhuwah dan persatuan. Tapi juga berbagai penyelewengan (corruption) yang mungkin dilakukan oleh Umat ini, baik pada tatanan pribadi maupun kolektif, termasuk korupsi atau penyelewengan amanah publik disebabkan oleh hati yang kotor (rakus). Ketiga, Urgensi membangun mindset yang benar tentang dunia dan agama. Pada umumnya Umat Islam dalam melihat kehidupan dunia terbagi kepada dua kelompok besar. Kelompok pertama melihatnya sebagai sekedar tempat untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat. Pemahaman ini tentunya bukan masalah. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika persiapan akhirat yang dimaksud terbatas kepada aspek ritual dari agama ini. Dunia dikesampingkan atas nama akhirat. Kelompok kedua adalah mereka yang melihat kehidupan dunia ini menjadi segalanya. Akhirat atau dalam pemahaman sempit agama hanyalah aktifitas sampingan yang tidak terlalu menentukan makna dan orientasi kehidupannya. Kedua kelompok di atas seringkali merasa paling berhasil. Yang pertama merasa paling beragama. Dan yang kedua seringkali merasa paling pintar. Tapi sesungguhnya keduanya jauh dari agama dan dunia. Bagi Islam dunia dan akhirat adalah dua hal yang terkait. Keinginan bahagia di akhirat harusnya menjadi motivasi bagi Umat ini untuk membangun kehidupan dunianya. Adapun mindset beragama yang dimaksud adalah pentingnya melihat konsep-konsep agama dengan wawasan yang aktif, hidup dan dinamis. Dalam artian agama jangan dipasung seolah hadir untuk mengajarkan kematian. Sehingga seringkali Umat lebih bercita-cita “mati” di jalan Allah ketimbang “hidup” di jalan Allah. Karenanya konsep “mati di jalan Allah” misalnya, perlu diarahkan menjadi konsep “hidup di jalan Allah”. Dengan demikian Umat ini akan menjalani hidup dengan penuh kesungguhan. Tapi dengan mengikat kehidupan itu dengan “jalan Allah”. Orang yang hidup di jalan Allah insya Allah akan mati di jalanNya. Contoh lain adalah konsep-konsep agama yang menjadi bagian dari praktek mendasar Umat. Misalnya Zakat yang hendaknya tidak cukup dipahami sebagai “memberi 2.5 persen penghasilan bersih”. Tapi lebih dari itu hendaknya dipahami sebagai perintah untuk memperkuat perekonomian Umat. Itulah wawasan Rasulullah dalam memahami zakat ketika pertama kali diwajibkan. Bahwa zakat sesungguhnya bermakna lebih dari sekedar “memberi” tapi juga bermakna “penguatan ekonomi Umat” (economic empowerment). Logikanya adalah bahwa untuk mampu berzakat seharusnya Umat Ini memiliki pemasukan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk tujuan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang kaya dan dermawan untuk membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah. Dan mereka tidak sekedar mampu dengan membeli pasar itu. Tapi, mampu mengembangkan pasar itu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi Umat. Yang kemudian menjadikan mereka tidak lagi lemah (weak) dan dilemahkan (marginalized) secara ekonomi oleh Umat lain. (Bersambung…..). Manhattan City, 12 September 2022. (*)
Bjorka dan Bambang Tri Tekan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan SOAL pembobolan, pembongkaran dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Bjorka dan skala lebih kecil Bambang Tri. Bjorka menyerang banyak pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi. Meski Bambang telah di penjara untuk kasus pengungkapannya namun saat ini suaranya masih sangat nyaring khususnya tentang pemalsuan data Jokowi. Bjorka mengejutkan dan akun instagramnya membuat gemetar pejabat penting Indonesia. Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan hingga Joko Widodo. Badut Istana Denny Siregar pun ikut dibongkar-bongkar. Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Bjorka meskipun menurutnya masih yang umum umum. Kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir lalu membentuk tim lintas sektoral emergency response yang terdiri dari Kemenkominfo, BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Bjorka. Bjorka sendiri mengindikasikan keberadaan dirinya di Polandia karena menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa. Eks pelarian tahun 1965. Meski baru data umum yang dibuka namun bukan mustahil ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan. Surat menyurat Presiden dengan BIN yang dikategorikan rahasia saja sudah diketahui. Bjorka menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Ia siap menjadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu. Bambang Tri penulis buku Jokowi Undercover juga tetap keras menyerang Jokowi, Melalui video yang viral ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal usul. Katanya ibu Jokowi adalah Yap Mei Hwa. Bantahan keluarga tidak menyurutkan keyakinan Bambang bahwa ibunda Jokowi bukan Sudjiatmi. Ayahnya Widjiatno Noto Mihardjo adalah tokoh PKI. Ia menyebut ijazah palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU. Komisioner HAM saat itu Natalius Pigai pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi. Menghimpun data primer, sekunder, penelitian ilmiah hingga test DNA. Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan tentu dapat menghentikan \"polemik\" asal usul Presiden Jokowi. Membungkam Bambang Tri atau membenarkan. Penjara ternyata tidak cukup. Kembali pada Bjorka yang siap membocorkan data MyPertamina. Menyinggung aksi penolakan kenaikan harga BBM \"Untuk mendukung orang-orang berjuang melakukan demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM. Saya akan mempublikasikan data MyPertamina\" katanya. Ia mengunggah berita Erick Thohir yang keliling daerah di tengah kenaikan harga BBM. Demikian juga Puan yang merayakan ultah di DPR saat mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Serangan Bjorka dan Bambang Tri kepada Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan bahwa memang kredibilitas Jokowi semakin diragukan. Pemerintahan yang lemah dan rawan. Apalagi aksi-aksi mahasiswa, buruh, dan umat Islam ternyata kini bukan sekedar mendesak agar BBM dan harga-harga barang saja yang diturunkan, melainkan tuntutan agar Jokowi pun segera turun. Terlalu banyak dan nyata dosa-dosa politiknya. (*)
Gde Siriana Anggap PPP Kehilangan Roh Partai Islam
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Soeharso Monoarfa. PPP dinilai tengah melupakan jati diri sebagai partai Islam. Pergantian-pergantian pimpinan partai terjadi secara kasar. Terakhir telah terjadi kudeta lembut terhadap Ketum Suharso. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif INFUS melihat bahwa PPP telah kehilangan jati diri sebagai partai Islam yang lembut dan beretika. \"Saya melihat bahwa sejak era ketum Rommy hingga Soeharso, PPP telah kehilangan jatidirinya sebagai partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat. Ini menjadi indikasi bertemunya ambisi elit partai dengan kepentingan penguasa,\" katanya kepada FNN di Jakarta, Selasa (12/09). Gde mencontohkan, misalnya saat di era Romi, PPP mendukung pasangan Djarot Saiful-Sihar Sitorus. Padahal semua partai bernuansa Islam lainnya seperti PKS, PAN, PKB dan PBB mendukung pasangan pemenang Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Perlu diingat bahwa saat itu di tubuh PPP terjadi perebutan Ketum antara kubu Romi dan Jan Farid. Di mana akhir Des 2017 MA menetapkan Romi sebagai ketum yang sah. \"Jadi dapat diduga ada dukungan kuat pemerintah saat itu kepada kubu Romi, yang kemudian ditransaksikan dengan dukungan PPP terhadap Pilkada Sumut 2018 (Djarot-Sihar) dan Pilpres 2019 (Jokowi-Maruf) sebelum akhirnya Romi ditangkap KPK,\" paparnya. Dalam konteks dicopotnya Soeharso ini kata Gde, sepertinya berjalan mulus di internal partai. Apalagi dalam waktu cukup singkat kurang lebih 10 hari operasi gusur Soeharso ini jalan mulus. Umumnya jika mekanisme mencopot Ketum itu dianggap tidak sesuai dengan AD/ART misalnya untuk mencopot itu harus KLB bukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Atau undangan Musyawarah Kerja itu harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen. \"Nah ini bagaimana masa Soeharso yang mengundang untuk mencopot dirinya sendiri? Jadi dapat diduga jika tidak ada ribut-ribut dengan mekanisme seperti itu artinya ada operasi senyap untuk mencopot Soeharso. Terlepas bagaimana kekurangan Soeharso atau keluhan kader partai terhadap dirinya. Berbagai alasan bisa dibuat sebagai latar belakangnya,\" katanya heran. Dalam konteks Pilpres 2024, manuver PPP bergabung dalam KIB ini kan dapat dicurigai sebagai sekoci nya Ganjar (bersama Airlangga) jika Ganjar tidak direstui Megawati. Apalagi PPP kan sudah di koalisi Indonesia Maju yang komitmen hingga akhir masa kerja Presiden, mengapa ikut lagi dalam KIB, ada apa ini? Juga harus dipertanyakan putusan yang dibuat oleh Yasona mengesahkan pengurus Mardiono ini dalam waktu singkat apakah ada kepentingannya sebagai kader PDIP? Dan yang perlu diketahui juga lanjut Gde adalah, apakah presiden Jokowi tahu operasi pelengseran Soeharso? Bagaimanapun juga dia adalah pembantunya di kabinet. Atau setidaknya tahu tapi membiarkan? Semua bisa terjawab jika pergantian ketum PPP ini tetap memposisikan PPP sebagai partai koalisi pemerintah atau sebaliknya menjadi partai oposisi. \"Karena ini, menurut saya, Soeharso dapat memanfaat kan situasi ini untuk mengembalikan jati diri PPP, jika ingin menambah perolehan suara di 2024, dengan pertama mundur dari kabinet dan Bappenas, sebagai bentuk protes atas \"diamnya\" presiden dan disahkannya kepengurusan Mardiono,\" paparnya. Soeharso haru berani mengambil langkah itu untuk menaikkan kembali moral akar rumput PPP. Lalu memposisikan PPP sebagai partai oposisi atau netral, tetapi konsisten dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang hari ini diprotes banyak masyarakat seprti menaikkan harga BBM, proyek IKN dll. Tetapi jika pertarungannya hanya sebatas pengesahan menkumham tanpa reposisi partai, saya kira Soeharso akan kalah, dan cepat atau lambat posisinya di Bappenas dan kabinet pun akan dicopot juga. (sws)
Gerakan Mahasiswa dan Panggilan Revolusi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Ada seorang yang bicara berulang-ulang kepada saya bahwa pemerintah akan turunkan harga BBM. Presiden yang dulu-dulu juga sesudah naikkan BBM lalu begitu ada protes mereka turunkan. Saya bilang pada \'tu orang, ekonomi Indonesia secara macro buruk. Hutang ke China yang normal 5 M Dollar, yang under table 18 M dollar. Tak mungkin lah harga BBM diturunkan. Walau harga minyak dunia turun, kita tidak membelinya spot tapi long term. Syukur2 BLT berlanjut. Lagi pula tahap juang sekarang bukan soal harga BBM saja tapi sudah soal panggilan revolusi. Dengar tidak narasi BEM SI dan GMNI 8/9/2022, itu sudah panggilan revolusi. Kataku. Kita lihat saja nanti, kata \'tu orang ngotot halus. Kalau lihat saja nanti, buat apa lu orang omong ama gua sekarang, kata saya mengonci dialog. Aksi mahasiswa akhir-akhir ini luar biasa. Berjalan di seluruh Indonesia bahkan kota-kota kecil. Yang berlaku tampaknya kepemimpinan digital. Ketika mereka umumkan akan gerak tanggal sekian di tempat itu, pada hari H mereka sudah kumpul di situ. Pentas pun tertib. Pidato mereka bagus-bagus. Gerakan mahasiswa selain sarana juang juga arena pematangan kepribadian dan karakter mahasiswa. Lihatlah tokoh-tokoh resmi sekarang, pidato saja tak menarik. Apalagi saat kembangkan pikirannya. Yang meriah kembang-kembangnya, buah pikirannya sendiri tak ada. Gerakan mahasiswa sekarang Insya Allah mencapai sasaran. Kepemimpinan kolektif dengan kerja secara digital. Berbeda dengan kepemimpinan KAMI tahun 1966. Sementara pihak pengaman masih mengulang cara-cara sebelum kasus Sambo. Setelah kasus Sambo moral juang mahasiswa bertambah tinggi. Pihak pengaman bikin apa saja diteriaki Sambo. Sambo menjadi dixie yang magical dan berefek kontroversial bagi yang dengar. Ada yang merasa perih dan ada yang merasa gurih. Salut kepada mahasiswa Indonesia. Gerakan Anda jelas masih perlihatkan karakter intelektualitas nya. Semoga berjaya (RSaidi)
Rocky Gerung: Yang Musti Diturunkan Bukan Hanya BBM, tetapi Kekuasaan
Jakarta, FNN – Demo besar-besaran tolak kenaikan harga BBM dipastikan terjadi di pekan ini berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat umum akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Sistem politik dan kebijakan pemerintah menjadi alasan utama dilakukan demontrasi. Publik berusaha mengkritisi ketegangan yang terjadi dalam negeri. Pengamat Politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas persoalan ini melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang dipublikasikan pada Senin (12/09/22). Rocky mengaitkan persoalan Hacker Bjorka yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Menurutnya, kepentingan asing seperti Bjorka justru memperkuat gerakan demokrasi. Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan aktivitas menuntut perubahan politik. \"Dan kalau kita sekarang bicara tentang Bjorka-Bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik,\" jelas Rocky dalam video berjudul \"Pekan Ini Demo Besar Tolak BBM Naik. Jutaan Orang Turun ke Jalan\". Mengenai hal ini, walaupun pemerintah menurunkan harga BBM, eskalasi unjuk rasa tidak akan turun juga. Rocky menjelaskan meskipun faktor picunya mengenai BBM, tetapi di bawah sadar publik, mereka juga menuntut penurunan kekuasaan. \"Dalam teori unjuk rasa, ada hal yang disebut precipitating factor. Faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan,\" kata Rocky. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM mempengaruhi harga bahan pokok. Layaknya sifat pasar, naiknya harga juga akan dibarengi dengan kenaikan daya beli publik. Rocky menyebut keadaan ini sebagai, \"Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.\" Diberitakan, publik tengah menggencarkan aksi demonstrasi dengan tuntutan utama mengenai kenaikan BBM. Krisis ekonomi dan kurangnya simpati pemerintah membuat geram masyarakat sehingga melakukan pembelaan demgan turun ke jalan demi menuntut keadilan. (Ida, sws)
Rocky Gerung: Begitu Musyawarah Rakyat Meledak, Orang Langsung Paham Jokowi Tidak Ingin Tinggal Gelanggang
Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu penolakan masif dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menjelaskan adanya dampak dari kaitan antara faktor-faktor sosiologis yang bertemu dan menciptakan crossfire antara legitimasi yang turun dan ambisi yang naik. “Ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Senin (12/09/22). Pengamat politik tersebut menghubungkan berbagai faktor yang menyebabkan negara atau pemerintahan berantakan. Menurutnya, faktor tersebut tertutupi oleh ambisi kabinet dalam menentukan penerus Joko Widodo. Hal ini yang kemudian memunculkan tindakan mengasuh dalam politik, seperti yang dilakukan Jokowi dalam musyawarah rakyat (Musra). Rocky menyatakan sejak musyawarah rakyat menjadi isu nasional, masyarakat langsung paham tujuan Jokowi yang tidak ingin tinggal gelanggang dan menitipkan proyeknya pada penerus selanjutnya. \"Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang,\" ucap Rocky dalam video yang berjudul \"Pekan Ini Demo Besar Tolak BBM Naik. Jutaan Orang Turun ke Jalan\". Menurut Rocky, Jokowi menghimpun kekuatannya sendiri dengan mengatasnamakan rakyat, sehingga diselenggarakan musyawarah rakyat tersebut. Hal ini membuat masyarakat berpikir Jokowi terkesan ambisius dan arogan terhadap kekuasaan yang dipegangnya. Naiknya harga BBM dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan mendatangkan spekulasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Di tengah konomi global yang sedang terjadi dan berbagai persoalan dalam negeri, masyarakat menilai pemerintah tidak becus dalam memberi harapan pada publik. \"Ini soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini pemerintah memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik,\" ungkap Rocky Gerung. (Ida, oct)
Edy Mulyadi Keluar Dari Tahanan
Jakarta, FNN - Wartawan senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi benar-benar menghirup udara bebas sesuai dengan perintah majelis hakim yang menjatuhkan vonis 7 bulan 15 hari kepadanya. Senin, 12 September 2022 malam sekitar pukul 21.30, ia meninggalkan rumah tahanan (Rutan) Salemba dengan dijemput oleh tim pengacaranya, antara lain Ahmad Yani, Herman Kadir dan Sari. Sebagaimana diketahui, selain vonis yang dijatuhkan itu, majelis hakim yang dipimpin Adeng Abdul Kadir juga memerintahkan agar jaksa penuntut umum (JPU) segera membebaskan Edy yang menjadi terdakwa dalam kasus \'Jin buang anak.\' Koordinator pengacara Edy, Herman Kadir tidak berapa lama setelah majelis hakim menjatuhkan vonis mengatakan, Edy segera keluar. Dia bersama timnya berangkat ke Bareskrim atau Badan Reserse Kriminal Polri, menjemput Edy setelah menyelesaikan administrasi vonis itu. Sekitar pukul 17.00 tim pengacara tiba di Bareskrim. Setelah memakan waktu empat jam lebih, Edy keluar. Ia menjalani tahanan di rutan Salemba dan dititipkan di rutan Bareskrim, di Jln Tarunojoyo (kawasan Blok M), Jakarta Selatan. \"Alhamdullah Edy sudah keluar. Tidak ada hambatan dalam proses keluarnya Edy. Menjadi lama, itu biasa karena harus melewati prosedur administrasi,\" kata Juju Poerwantoro, salah seorang pengacara Edy saat dihubungi FNN semalam. Sebagaimana diketahui, Senin, 12 September 2022 siang, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonis Edy Mulyadi 7 bulan 15 hari dan memerintahkan supaya segera dibebaskan. Vonis tersebut jauh dari tuntutan JPU empat tahun penjara. Edy menjadi tersangka dan ditahan sejak 31 Januari 2022. (Anw).
POPULER
