ALL CATEGORY
Din Syamsuddin Minta Fajar Laksono Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Jubir MK
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Mahkamah Konsitusi (MK) berpolitik. Hal tersebut terkait dengan pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono yang mengatakan, Presiden Joko Widodo boleh mencalonkan diri kembali sebagai wakil calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024. Din mengatakan, pernyataan juru bucara MK itu mencerminkan sikap lembaga tersebut yang tendensius, free kick, dan potensial dianggap melanggar konstitusi. Oleh karena itu, supaya Fajar Laksono dicopot dari jabatannya sebaga jubir MK. Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengeluarkan keterangan yang menyebutkan presiden dua periode dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (Cawapres). Ucapannya itu menuai protes dari berbagai kalangan, meskipun kemudian meluruskan bahwa yang dikatakan Fajar Laksono itu merupakan pendapat pribadi. Pernyataan itu tidak bisa tidak, dianggap sebagai pernyataan lembaga MK. Sebab, ujar Din, seorang jubir biasanya mewakili lembaga, dan tidak akan berani mengeluarkan pernyataan kecuali atas restu, bahkan perintah pimpinan MK. “Kalau MK membantah, maka harus ada sanksi tegas berupa pencopotan sang jubir yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya off side tapi free kick,” ujar mantan Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu. Pernyataan jubir MK yang tidak atas pertanyaan atau permintaan seseorang, lembaga maupun organisasi, kata Din, adalah tendensius. Hal itu semakin membenarkan dugaan MK selama ini tidak netral, tidak imparsial, dan tidak menegakkan keadilan menyangkut isu Pemilu dan Pilpres, seperti yang ditunjukkannya pada keputusan tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Din menyatakan hal ini sama seperti banyaknya judicial review yang ditolak oleh MK ihwal Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold (PT). Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK. “Jika ini benar, maka merupakan malapetaka bagi negara Indonesia yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Akan tetapi, perisai terakhir penegakan hukum atau konstitusi justru berkecenderungan melanggar hukum atau konstitusi itu sendiri,” ucap Din dalam rilis yang diterima FNN, di Jakarta, Kamis (15/9/2022). Din menegaskan sudah waktunya rakyat mereview atau merevisi keberadaan MK dari perspektif UUD 1945 yang asli. “MK tidak hanya harus mengenakan sanksi tegas atas jubirnya, tapi harus mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut dan tidak boleh diotak-atik untuk diberi peluang mencalonkan diri lagi walau sebagai wakil presiden,” ucapnya. 0elain meminta agar Fajar Laksono dicopot dari jabatannya, Din juga mengharapkan supaya MK mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua periode masa jabatan berturut-turut. Tidak boleh diotak-atik, diberi peluang mencalonkan diri lagi walaupun sebagai Wapres. Din menyebut jika ini diabaikan oleh MK, maka dirinya sebagai warga negara bersedia bergabung bersama rakyat cinta konstitusi melakukan aksi protes besar-besaran. (Lia/FNN)
Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut “Turunkan Jokowi”
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. “Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022). “Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung. “Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. “Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung. “Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung. Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut. Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat. Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu. Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu. Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making. Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah. Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara: Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh. Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu. Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka. Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan. Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh. Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu. Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan. Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti. Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan. Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam. Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)
Dikira Boneka, Ternyata Mayat Hanyut, Warga Cengkareng Geger
Jakarta, FNN - Ditemukan mayat seorang pria tanpa identitas mengapung di aliran Kali Cengkareng Mookervart (di seberang Halte Transjakarta Jembatan Baru), Jalan Dharma Wanita IV, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Rabu (14/09). Berdasarkan pantauan wartawan FNN di lokasi kejadian sekitar pukul 17.00 WIB, sesosok mayat pria ditemukan oleh seorang siswa madrasah MAF (16) dalam keadaan sudah terbujur kaku dan tanpa identitas. Berdasarkan kesaksian MAF yang pertama kali menemukannya saat Ia berjalan pulang sekolah. MAF pada awalnya mengira bahwa yang Ia lihat adalah sebuah boneka. \"Baru pulang sekolah juga tadi, liat kondisi sekitar sepi, pas lagi liat ke kali ada liat mirip mayat, tapi seperti boneka,\" ujar MAF saat dimintai keterangan. Setelah melihat mayat tersebut, MAF bertanya juga ke temannya untuk memastikan apakah itu benar mayat atau bukan. Tak lama setelah dipastikan, MAF lanjut melaporkan kepada warga sekita juga Ketua RT setempat. \"Habis dipastikan sama temen, baru laporan ke Pak RT. Habis itu baru para warga dateng ke lokasi buat mastiin, terus dicek pakai bambu buat ditarik ke pinggir,\" ujar MAF. MAF juga menjelaskan bahwa pada awalnya Ia kira itu adalah sebuah boneka dikarenakan posisi mayat yang hanya terlihat bagian punggung saja, sedangkan kaki dan tangannya tidak terlihat di permukaan. \"Yang keliatan punggung doang, tangan kaki nggak keliatan,\" tambahnya. Saat ditanyai apakah MAF dan warga sekitar mengenali identitas mayat tersebut, mereka berkata bahwa tidak mengenalinya dan sepertinya bukan warga sekitar dikarenakan tidak adanya laporan orang hilang yang diterima pihak berwajib. Diduga mayat ini sudah meninggal beberapa hari yang lalu, dilihat dari kondisi tubuhnya yang sudah sangat pucat dan terbujur kaku. Dari keterangan warga kemungkinan besar mayat tersebut hanyut terbawa aliran kali saat beberapa hari yang lalu diguyur hujan lebat. (Fik)
Menara Eiffel Akan Matikan Lampu Lebih Awal untuk Menghemat Energi
Paris, FNN - Kota Paris baru-baru ini mengumumkan sejumlah langkah untuk mengurangi konsumsi energi, termasuk mematikan lampu-lampu Menara Eiffel, ikon ibukota Prancis itu, lebih awal.Dengan diberlakukannya peraturan hemat energi yang baru, penerangan akan dimatikan pada pukul 23.45, dan pengunjung diminta meninggalkan tempat itu.Penerangan malam hari menyumbang 4 persen dari total konsumsi listrik tahunan menara tersebut.Sementara itu, wali kota Paris pada Selasa (13/9) mengumumkan bahwa seluruh instansi kota akan mematikan lampu pada pukul 22.00 mulai 23 September untuk menghemat energi.Semua bangunan milik Kota Paris akan menurunkan pemanasan dari 19 derajat Celsius menjadi 18 derajat Celsius pada siang hari dan 12 derajat Celsius pada malam hari dan akhir pekan, terkecuali untuk panti jompo dan taman kanak-kanak.Suhu air di 40 kolam renang di kota tersebut juga akan diturunkan satu derajat Celsius. (Sof/ANTARA)
Redam Aksi Demo Mahasiswa, Polisi Dengungkan Shalawat Nabi
Jakarta, FNN – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (15/09/22). Aksi saling dorong antarpolisi dan mahasiswa beberapa kali terjadi dikarenakan massa memaksa menerobos kawat berduri dan barisan blokade polisi ke arah Istana Negara. Para mahasiswa mengaku geram dengan tidak adanya tanggapan dari Presiden Joko Widodo memgenai kenaikan BBM setelah kesekian demo yang terus bergulir lebih dari seminggu yang lalu. Pihak istana sempat mengirimkan perwakilan, Abraham, untuk turun ke jalan dan memberikan penjelasan singkat mengenai anggaran BBM, namun hal tersebut belum menjawab keluhan mahasiswa. Aksi dorong mendorong pun terjadi dan menyebabkan beberapa mahasiswa terjatuh dan mengalami luka ringan akibat kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian untuk menghadang massa. Di tengah demontrasi, polisi berusaha meredamkan amarah massa demonstrasi dengan mendengungkan rekaman suara lantunan shalawat, istighfar, dan dzikir. Di belakang para demonstran, Yayasan Maharani Peduli Indonesia mensuplai kebutuhan makanan dan minuman serta bantuan medis lainnya yang dibutuhkan. Adhitya, selaku Humas Yayasan Maharani Peduli, mengatakan bahwa timnya datang atas dasar aksi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan logistik. \"Karena ini kan aksi kerakyatan, kemanusiaan, apalagi ini adik-adik mahasiswa di sini. Sesuatu yang ada kumpulan massa dan butuh-butuh makanan itu kita bisa turun. Ya, kepentingan sosial, apalagi yang pro rakyat,\" jelasnya. Saat demo dirasa tidak membuahkan hasil, para mahasiswa membubarkan diri sekitar pukul 16.45 WIB setelah pembacaan press release oleh Koordinator Pusat BEM-SI, Yuza Augusti, yang menyinggung keadaan masyarakat yang menderita, namun tidak didengar pemerintah. \"Masyarakat Indonesia masih dalam IGD dan tidak pernah pulih. Masyarakat Indonesia terus menangis dan memberikan pertolongan kepada yang lain, namun tidak pernah didengar oleh para pemerintah di depan,\" ujarnya. Demo kali ini merupakan salah satu dari rangkaian demo besar yang dipelopori BEM Seluruh Indonesia. Mahasiswa yang geram akan orasi-orasi yang tidak mendapatkan respons dari pemerintah menyulut emosi massa. (oct)
Temui Ketua DPD RI, Muzakir Manaf Sampaikan Empat Aspirasi
Jakarta, FNN – Mantan Wakil Gubernur Aceh, yang juga eks Panglima GAM, Muzakir Manaf, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (15/9/2022). Muzakir menyampaikan empat aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Sedangkan Muzakir Manaf didampingi oleh Teuku Irsyadi MD. Dalam pertemuan yang difasilitasi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Muzakir Manaf yang bisa disapa Mualem meminta dukungan kepada Ketua DPD RI dalam proses penciptaan perdamaian secara keseluruhan di tanah Serambi Makkah, tanpa ada persoalan yang berpotensi timbul kembali. \"Tentu sebagai wakil daerah, saya meminta dukungan kepada DPD RI untuk kelangsungan perdamaian di Aceh yang abadi,\" tutur Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI mengenai rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, ada beberapa persoalan penting terkait UU Pemerintahan Aceh yang perlu untuk direvisi. Sebab, kata dia, masih ada klausul perjanjian Helsinki yang belum terakomodasi di dalamnya. \"Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,\" kata Muzakir. Ketiga, Muzakir menilai salah satu problematika kemiskinan di Aceh segera dituntaskan. Sebab, Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. \"Maka, kami meminta kepada Ketua DPD RI untuk mendorong pemerintah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta investasi di Aceh,\" kata Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI agar persoalan bendera Aceh dapat diselesaikan secara cepat dan bijak, agar tak menjadi polemik berkepanjangan. Ia pun meminta dukungan kepada Provinsi Aceh yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Muzakir juga mengucapkan selamat kepada LaNyalla Razi yang terpilih sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia dan Fachrul Razi sebagai Ketua Harian PB Muaythai Indonesia. Menanggapi hal itu, Senator asal Aceh Fachrul Razi menegaskan jika DPD RI akan memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki. \"Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu complicated. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh on the track dengan MoU Helsinki,\" terang Fachrul Razi. Fachrul Razi juga sependapat jika perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Pun halnya dengan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh yang harus segera menjadi prioritas pemerintah. \"Kami juga sependapat bahwa persoalan bendera Aceh ini harus segera diselesaikan dengan bijak. Kami di DPD RI amat concern terhadap hal itu,\" kata Fachrul Razi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkomitmen mendukung penuh penciptaan perdamaian secara hakiki di Aceh. Dikatakan LaNyalla, tak boleh ada lagi yang mengusik perdamaian yang sudah menjadi komitmen nasional di Aceh. \"Tentu ini tugas kami untuk mengawal. Perdamaian abadi di Aceh harus terwujud. Itu adalah komitmen kebangsaan kita,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat bahwa revisi UU Pemerintahan Aceh harus mengakomodasi MoU Helsinki. Sebab, tanpa poin-poin tersebut, mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud. \"Pedoman perdamaian Aceh adalah MoU Helsinki. Oleh karenanya, revisi UU Pemerintahan Aceh harus memuat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian di Aceh,\" tutur LaNyalla. Pun halnya dengan percepatan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh, LaNyalla menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. \"Kami mendorong agar pembangunan perekonomian dapat segera direalisasikan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga mendukung penuh Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum PB Muaythai, LaNyalla menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk menyukseskan PON 2024 mendatang. \"Kami berikan dukungan penuh dan siap untuk berkolaborasi,\" tegas LaNyalla. (mth/*)
Rusia Hargai "Posisi Seimbang" China tentang Ukraina
Samarkand, Uzbekistan, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Moskow mendukung kebijakan \"Satu China\" dan menghargai \"posisi seimbang\" China di Ukraina.Kedua pemimpin tersebut bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Uzbekistan, Kamis. Itu adalah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Rusia meluncurkan \"operasi militer khusus\" di Ukraina pada Februari.\"Kami sangat menghargai posisi seimbang dari rekan China kami dalam hal krisis Ukraina. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Anda tentang hal ini. Selama pertemuan hari ini, kami tentu saja akan menjelaskan posisi kami,\" kata Putin dalam pidato pembukaan yang disiarkan televisi pada pertemuan bilateral tersebut.Rusia telah mendekati China sejak mengirim angkatan bersenjata ke Ukraina--sebuah keputusan yang memicu rentetan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow.Putin juga menyatakan dukungannya terhadap posisi Beijing dalam apa yang dianggap analis sebagai aliansi anti AS dan anti Barat.Pernyataan Putin merujuk pada ketegasan Beijing agar negara-negara lain tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Beijing mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari China. \"Kami bermaksud untuk secara tegas mematuhi prinsip \'Satu China\',\" kata Putin.Dia menambahkan bahwa Rusia “mengutuk provokasi oleh Amerika Serikat dan satelit mereka di Selat Taiwan”, yang mungkin merujuk pada kapal perang Angkatan Laut AS yang berlayar melalui perairan internasional di Selat Taiwan pada 27 Agustus lalu.AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh hukum untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.Sementara China tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. (Sof/ANTARA/Reuters)
Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan
Jakarta, FNN – Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) meminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ikut memperjuangkan kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh. Aspirasi tersebut disalurkan Hikapindo saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator dari Riau Muhammad Gazali, Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Ketua Umum Hikapindo, Armiati mengatakan organisasinya sudah terbentuk di 34 Propinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. “Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya. Saat ini, lanjut Armiati, jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Terbentuknya Hikapindo adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan para kader. “Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari Pak Ketua DPD RI. Mohon perhatian dan kasih sayangnya agar diperjuangkan nasib para kader,” ujar Armiati lagi. Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga tetapi para kader kurang mendapat perhatian. Mereka seringkali tidak mendapatkan honor. Jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan. “Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas dia. Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar. “Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi parpol maupun caleg,” tukas dia. “Honor meskipun ada tetapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” tambahnya. Menanggapi keluhan tersebut, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Di forum itu, Bustami meminta para kader di desa untuk mengusulkan ke Kepala Desa terkait anggaran untuk kader penyuluh. “Berkaitan keluhan tadi sebenarnya anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau para kades, Bupati, Gubernur nyambung dengan soal dana desa tentu hal itu tidak ribet. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar tapi kok untuk penyuluh tidak dianggarkan,” ucapnya. Makanya jalan keluar pertama, menurut Bustami, yakni memanfaatkan dana desa dengan usulan insentif penyuluh saat musrenbangdes. “Para kader penyuluh harus bicara ke forum, ke kepala desa dan lainnya sehingga dianggarkan. Jangan hanya yang muncul adalah dana bangun fisik saja,” tutur dia. DPD bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh. Senator Aceh, Fachrul Razi menjelaskan memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi. “Ini akan jadi masukan untuk DPD RI. Karena memang para kader dan penyuluh ini seperti terlupakan. Pertemuan ini akan jadi entry point juga untuk mempertanyakan ke Mendagri atau Kementerian Desa dan PDT, apakah ada alokasi anggaran untuk penyuluh di dalamnya,” katanya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pihaknya akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh. “Tugas DPD RI hanya bisa menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR dan pemerintah. Eksekusinya di mereka. Tetapi kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” tegas dia. (Ida/LC)
Belum Ditemukan Data dan Informasi KPK Dibobol "Bjorka"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menemukan informasi dan data yang dimilikinya dibobol oleh pelaku peretasan yang mengaku sebagai \"Bjorka\".\"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol oleh \'Bjorka\',\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.Kendati demikian, Ghufron mengharapkan nantinya KPK tidak menjadi sasaran peretasan. \"Mudah-mudahan ke depan KPK tidak menjadi sasaran dan mudah-mudahan seandainya pun disasar mudah-mudahan kami mampu untuk menangkal-nya,\" ucap Ghufron.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh \"Bjorka\".Adapun pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh \"Bjorka\" itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh \"Bjorka\", menurut Mahfud, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara.Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh \"Bjorka\" bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli.Meskipun begitu, Mahfud menekankan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah senantiasa serius dalam menangani kasus-kasus kebocoran data. (Ida/ANTARA)
Di Tengah Guyuran Hujan, Polresta Banjarmasin Kawal Demo Mahasiswa
Banjarmasin, FNN - Polresta Banjarmasin mengawal massa demo ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang hari ini.\"Meski hujan tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa,\" kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis.Ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir.Sabana menyebut penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara karena diatur Undang-Undang. Untuk itulah, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib. \"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai,\" jelasnya.Bagi dia, mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa ini untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.Meski begitu, Sabana mengingatkan agar jangan sampai mudah diprovokasi apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. \"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib. Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
