MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden.

“Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022).

“Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung.  

“Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya.

Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini.

“Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung.

“Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung.

Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut.

Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat.

Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah.

Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu.

Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden.

Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu.

Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu.

Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang.

Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making.

Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah.

Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara:

Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh.

Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu.

Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka.

Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan.

Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD.

Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR.

Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan.

Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu.

Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh.

Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung.

Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini.

Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan.

Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP.

Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst.

Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon.

Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu.

Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu. 

Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan.

Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional.

Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik.

Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar.

Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan.

Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal.

Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini

Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti.

Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara.

Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan.

Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI.

Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam.

Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)