ALL CATEGORY
Pengamanan Sangat Ekstra untuk Demo
Jakarta, FNN – Kamis, 15 September 2022 demo kembali dilaksanakan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian telah mempersiapkan penjagaan ketat dengan memasang dua lapis kawat berduri, beton pembatas jalan, dan dinding besar menuju arah Istana negara. Berdasarkan pantauan Forum News Network (FNN), pengamanan hari ini lebih ekstra daripada pengamanan untuk aksi massa sebelumnya. Diketahui, demo akan kembali digelar dengan massa dari elemen mahasiswa dan buruh yang diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dengan dipasangnya banyak pembatas tersebut akan menghalangi para demonstran untuk sampai ke wilayah Istana Negara. Hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa akan terjadi kericuhan besar dalam aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 6.000 personel polisi yang tersebar di beberapa titik kawasan sekitar Monas. Karena dalam rangka mengamankan lokasi, maka dilakukan penutupan jalan sejak pukul 10.00 WIB ke arah Istana Negara. (Rac)
Masalah Nilai Tukar dan Ambruknya Keuangan BUMN Energi
Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) COBA dipikirkan sebentar, perusahaan BUMN energi kita, sebagian besar biayanya dalam Dollar Amerika, sementara semua pendapatannya dalam rupiah. Apa gak tekor? Akhirnya yang terjadi biayanya terus melonjak naik sementara pendapatannya cenderung menurun. Bukan hanya menurun secara nominal dalam rupiah, tapi jeblok jika diukur dalam dolar. Loh kok diukur dalam dolar? Tentu saja, karena kalau belanja lagi tentu dengan dolar. PLN misalnya beli batubara dengan dolar, semua dipatok dalam dolar. Bahkan peraturan tentang harga batubara DMO dalam dolar. Bukankah mata uang rupiah adalah alat pembayaran satu-satunya yang sah di Indonesia? Lah kok bisa perusahaan energi belanja di dalam negeri beli bahan bakar batubara pake dolar dan ditetapkan melalui peraturan resmi? Ini pelanggaran UU mata uang. Makar batubara pada negara. Pemerintah sejak dulu mematok harga batubara DMO, dari jaman SBY harga DMO berkisar 50-70 dolar per ton batubara. Dulu PLN bayarnya seton Rp 400 ribu-560 ribu per ton batubara karena harga 1 dolar Rp 8000. Sekarang ini bayarnya Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta seton. Biaya PLN naik dua kali lipat. Itu baru beli bahan bakar primer yang merupakan bagian paling besar dalam belanja PLN. Belum belanja lain-lain, belanja peralatan listrik, belanja tenaga ekspatriat, tim ahli keuangan, semua dibayar dengan dolar. Jadi biaya tambah mahal ya? Berbanding terbalik dengan pendapatan. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat pendapatan langsung terjun bebas. Pertama pendapatannya dalam rupiah yakni hasil jual listrik yang dibayar dengan rupiah. Semua pendapatan PLN dalam rupiah. Kalau diukur dengan dolar pendapatan PLN yang tadinya cuma terjun ke dalam got, sekarang terjun ke dalam jurang. Nah lebih parah lagi ketika bayar utang dalam mata uang asing yang dalam jumlahnya sudah besar, makin melambung. Ketika memeriksa kantong yang isinya rupiah untuk membayar kewajiban dalam dolar, isi kantong langsung kering. Nasib PLN beda tipis dengan Pertamina, beli dengan dolar, jual dengan rupiah, beli minyak mentah dan BBM dengan dolar, dapatnya rupiah. Belinya dengan harganya naik dua kali lipat, dapatnya turun dua kali lipat. Apes memang bisnis seperti ini. Beda tipisnya di mana dengan PLN? Pertamina masih bisa ekspor minyak mentah dan gas dengan pendapatan dolar, atau bisnis penyewaan kapal Pertamina untuk pengiriman ke luar negeri dibayar dolar. Pertamina juga masih jual minyak dari hulu ke kilang dibayar dolar. Tapi ini jualan di dalam rumah sendiri. Tak ada gunanya dihitung. Jeruk makan jeruk. Ketika pengumanan pendapatannya, kadang malu juga kita mendengarnya. Katanya untung besar, naik melonjak katanya. Tapi begitu merogoh kantong buat belanja lagi dan bayar utang, semua langsung kering dan terpaksa ditutup utang lagi. Ini yang naggung dosa siapa ya BUMN energi kita ini? Apa menjadi tumbal BI yang doyan mainin dolar? (*)
Gatot Nurmantyo: Kasus Sambo adalah Pertempuran Polisi Baik VS Polisi Jahat
Jakarta, FNN - Baru saja usai digelarnya diskusi publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang berjudul \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" pada Rabu, 14 September 2022 yang disiarkan langsung juga di kanal YouTube FNN TV. Adapun pada diskusi publik ini menghadirkan para pembicara seperti Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI dan deklarator KAMI) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada salah satu sesi acara terdapat Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI dan deklarator KAMI) diminta untuk ikut memberikan tanggapan salah satunya adalah tentang kasus Ferdy Sambo yang sekarang ini masih panas dibicarakan. Gatot mengatakan bahwa kasus Sambo ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hal ini dilihat dari institusi polisi yang terdiri dari orang-orang yang sudah dilatih dan dipersenjatai serta memiliki kekuasaan yang tinggi dan berada langsung di bawah presiden. \"Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih... Satgas ini sudah sangat luar biasa dia sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman, yaitu Undangan-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020,\" ucap Gatot. Perpol 7 tahun 2022 ini adalah mengatur tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) adalah Peraturan Kepolisian yang baru untuk menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. \"Tapi intinya Bang Hersu, saya melihat ini adalah ada pertempuran kenapa pertemuan, ada yang ditembak, bukan tertembak berarti pertempuran di internal polisi. Antara polisi yang baji**an ya, penghianat, pembunuhan, mengkoordinir budi yang tidak manusiawi bahkan gak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran,\" ucapnya. \"Dua kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Nah, kalau ini yang menang yang baji*an maka seluruh polisi harus jadi baji*an kalau nggak keluar dia, atau nggak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya, beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya,\" tambahnya. Gatot Nurmantyo juga menambahkan terkait dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 yang tidak sesuai dengan etika hukum, bahwasanya Kapolri dalam kurun waktu setelah 3 tahun dapat meninjau ulang perwira yang sudah diberhentikan sebelumnya (oleh presiden melalui putusan presiden) untuk menjabat lagi. \"Inilah yang saya himbau kepada presiden dan Menkopolhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar, secara etika hukum kurang ajar, karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh presiden kan. Nah, sekarang presiden sudah memberhentikan, tiga tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi \'siapa lu?\' ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,\" ujarnya. Menanggapi ucapan Gatot Nurmantyo, Hersubeno Arief juga menambahkan bahwa jangan senang dahulu apabila Ferdy Sambo dan kawan-kawannya ini diberhentikan permanen, karena dengan keputusan Kapolri tiga tahun lagi bisa ditinjau lagi. \"Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya, karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga artinya dipecat secara permanen. Dan presiden kan yang mencopot kalau jendral tuh dengan putusan presiden, dengan peraturan Kapolri tiga tahun lagi bisa ditinjau lagi,\" tambah Hersubeno. Sebagai closing statement Gatot Nurmantyo juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu memberikan support kepada kepolisian yang baik dan bergandengan tangan untuk saling membantu. (Fik)
Waspadai Perkapolri, Sambo Bisa Bebas Lho
Jakarta, FNN - Jika masyarakat tidak jeli mengawal persidangan kasus polisi bunuh anak buah, bisa jadi ujungnya akan mengecewakan. Dikhawatirkan tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, bisa lolos dari hukuman. Hal ini terungkap dalam diskusi terbuka, \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" Rabu, 14 September 2022 di Jakarta. Moderator diskusi Hersubeno Arif (FNN) kepada Gatot Nurmantyo (GN),“Jadi sedang terjadi pertempuran dalam institusi Polisi, yaitu kelompok polisi yang tadi saya sebutkan dengan Polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban, dan penegak keadilan,” terang mantan Panglima TNI. Dua kelompok tersebut menurut Gatot, bahwa saat ini sedang bertempur, taruhannya sangat berbahaya, dalam teori, yang kalah maka akan ikut yang menang, Jika yang menang adalah kelompok yang jahat, maka semua akan mengikuti yang jahat. Oleh karena itu GN menghimbau kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada Kapolri, untuk membersihkan Polisi-polisi yang jahat itu. Kita jangan ganggu, kalau tak bisa membantu, minimal kita doakan, agar polisi yang baik menang. menanyakan soal Satgassus Merah Putih yang menjadi sorotan publik pasca kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, kepada Gatot Nurmantyo. Menurutnya Satgassus Merah Putih ini sudah sangat luar biasa, dia sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman yaitu UU Kepolisian No. 7 tahun 2020, yang dibentuk sekitar satu tahun setelah Satgassus Merah Putih. “Tapi intinya saya melihat adalah ada pertempuran, karena adanya Polisi yang ditembak, di intern Polisi, antara Polisi yang bajingan, penghianat, pembunuhan, mengkoordinir judi, tidak manusiawi, nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran, ujar Gatot Nurmantyo, yang diminta moderator menanggapi pertanyaan di sesi closing statemen diskusi yang bertema “BBM Naik, Rakyat Tercekik” pada Rabu siang, 14/9/2022, di Sekretariat KAMI, Jakarta Pusat. Walaupun menurut GN ada dua teori orang seperti itu, semua orang adalah penakut, yang berani adalah orang gila atau orang OD (over dosis) atau sakau, dan ini juga delik hukum. “Jadi sedang terjadi pertempuran dalam institusi Polisi, yaitu kelompok polisi yang tadi saya sebutkan dengan Polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban, dan penegak keadilan,” terang mantan Panglima TNI. Dua kelompok tersebut menurut Gatot, bahwa saat ini sedang bertempur, taruhannya sangat berbahaya, dalam teori, yang kalah maka akan ikut yang menang, Jika yang menang adalah kelompok yang jahat, maka semua akan mengikuti yang jahat. Oleh karena itu GN menghimbau kepada masyarakat agar memberi kesempatan kepada Kapolri, untuk membersihkan Polisi-polisi yang jahat itu. Kita jangan ganggu, kalau tak bisa membantu, minimal kita doakan, agar polisi yang baik menang. GN pun menyoroti Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Keputusan Kode Etik Polisi (KKEP) No.7 tahun 2022 soal aturan banding. Bahwa pelaku yang dijatuhi sanksi KKEP dapat ajukan banding, 3 hari setelah sidang KKEP dan selambatnya 21 hari kerja. Dalam Perkap tersebut dijelaskan bahwa apabila pemohon dalam sidang banding tetap dinyatakan melanggar KKEP, pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kapolri berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas KKEP yang telah diputuskan. Proses ini dapat dilakukan selambatnya 3 tahun setelah KKEP ditetapkan. “Saya sudah menghimbau kepada Presiden dan Menkopolhukam untuk meninjau ulang aturan Perkap tersebut,” jelas Gatot Nurmantyo. Secara etika GN sebut bahwa aturan hukum tersebut kurang ajar, karena Perwira Tinggi yang aturannya diberhentikan oleh Presiden, namun dalam Perkap, Kapolri bisa meninjau ulang (meralat) keputusan Presiden. Seolah-olah keputusan Presiden tidak dianggap. Maka saya himbau kita sama-sama saksikan proses ini, dan kita lihat saja nanti siapa yang menang?, tambah Gatot. “Kita harus bersatu support polisi yang baik, agar polisi yang buruk tidak menang,” pungkasnya. (*)
Tergugat Kembali Tidak Menghadiri Sidang Perdata, Deolipa Yumara Mengharapkan Putusan Verstek
Jakarta, FNN – Eks Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara menghadiri sidang ke-2 gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat Richard Eliezer (Bharada E), Ronny Berty Talapessy (Pengacara Bharada E), dan Kapolri CQ atau Kabareskrim Polri pada Rabu (14/09/22) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada agenda sidang hari ini, penggungat hanya memperbaiki perubahan alamat tempat tinggal tergugat II, Ronny Berty Talapessy yang dikabarkan berpindah kantor. \"Sidang pertama memang kita ajukan kepada alamatnya pengacara baru, tapi tidak datang ternyata sudah pindah kantor. Kita undang juga Eliezer, dia tidak datang. Kita undang juga Kabareskrim, gak datang juga,\" jelas Deolipa saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (14/09/22). Persidangan dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dengan hqnya dihadiri para penggugat, Deolipa dan Burhanuddin, mantan kuasa hukum Bharada E dari Pengacara Merah Putih. \"Kami akan melakukan pemanggilan terhadap para tergugat dengan alamat yang baru,\" ujar Siti Hamidah, selaku Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan. Deolipa mengharapkan, ketiga tergugat tidak datang memenuhi panggilan sehingga mendapat putusan verstek yang berarti Deolipa dan Burhanuddin tetap menjadi kuasa hukum Bharada E. \"Kalau saya sih mudah-mudahan mereka gak datang sama sekali. Supaya apa? Supaya nanti putusannya verstek. Ketika putusan adalah perdata verstek, ya sudah kami menang. Ketika kami menang berarti hak-hak kami atau permohonan kami dikabulkan oleh Majelis Hakim keseluruhan. Artinya, kami tetap menjadi kuasa hukumnya dari Bharada Eliezer,\" tutur Deolipa saat menemui awak media seusai sidang. Diketahui, gugatan secara perdata yang dilaporkan kedua mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin, mendasar pada pencabutan surat kuasa yang dilakukan tanpa norma hukum dan alasan yang rasional. Kedua pengacara menuntut pembayaran upah pengacara sebanyak Rp 15 miliar. Sidang ditunda satu minggu dan akan digelar kembali pada Rabu, 21 September 2022 dengan pemanggilan ketiga tergugat dan para penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (oct)
Generasi Sandwich Perlu Diberikan Jaminan Sosial, karena Kompleksitasnya Masalah yang Mereka Hadapi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai bonus demografi ternyata belum menjadi kekuatan bagi Indonesia yang bisa membawa lompatan kesejahteraan. Sebab, usia produktif yang digadang-gadang untuk bisa membawa lompatan kesejahteraan itu ternyata, partisipasi pendidikan tingginya masih relatif rendah, akibat tekanan ekonomi yang mereka alami. \"Bonus demografi ini, ternyata dalam perjalanannya tidak semudah yang kita harapkan. Momentum ini tidak jadi meledak, karena ternyata usia produktif yang digadang-gadang itu, partisipasi pendidikannya relatif rendah,\" Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi Partai Gelora dalam Gelora Talk Bertajuk \'Generasi Sandwich, Para Pemikul Beban di Usia Produktif, Rabu (14/9/2022). Menurut Dadi, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta sudah mengingatkan hal ini dalam bukunya \'Gelombang Ketiga Indonesia\' yang telah ditulis pada 2013-2014 lalu. \"Memang ada problem kultural dan struktural dalam rantai ekonomi kita. Keluarga dan agama tidak mungkin menjadikan orang Indonesia itu individual, sehingga generasi penerus ini menjadi pemikul beban dan harus mengesampingkan urusannya sendiri,\" ujarnya. Namun, Dadi optimis generasi sandwich atau generasi para pemikul beban ini bisa keluar dari kompleksitas masalah tersebut, meskipun ada nilai-nilai sosial dan agama yang tidak bisa dihilangkan. \"Karena saat ini, siapa yang akan mengurusi lansia (orang tua mereka). Nilai-nilai seperti ini tidak mungkin dihilangkan, tetapi kami optimis akan ada solusi revolusioner yang akan menjadi role model,\" katanya. Partai Gelora, lanjutnya, akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bonus demografi dalam perspektif bangsa, karena sangat strategis untuk lompatan kesejahteraan. \"Mungkin ada solusi-solusi baik dari segi kebijakan kelembagaan, bahkan dari anggaran negara dan lain-lain. Kita harus gulirkan ini terus, karena punya implikasi terhadap kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi Ph.D mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa solusi terkait generasi sandwich, diantaranya masalah jaminan kesehatan. Solusi pemerintah tersebut, juga untuk mengatasi adanya peningkatan percepatan jumlah lansia yang cukup tinggi. Sehingga program Indonesia Emas yang dicanangkan tidak terhambat. \"Kami sedang melakukan kajian berbasis komunitas, bagaimana para pemikul beban ini tidak terus menjadi korban dengan adanya partisipasi masyarakat, dimana beban-bebannya bisa dikurangi. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Jogja yang akan kita jadikan role model,\" kata Nawawi. Khusus mengenai lansia, BRIN merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi sistem jaminan sosial di Jepang. Namun, dampak yang harus diantisipasi adalah timbulnya individualisme, karena di kita keluarga dan agama menjadi berkah tersendiri. \"Pada masyarakat kita yang menarik, sebenarnya mereka (generasi sandwich, red) mengatakan, hal itu bukan menjadi beban terkait beban-beban ekonomi. Tetapi bagaimana kedepannya bisa bertahan ini, hal yang menarik untuk menjadi catatan,\" katanya. Sebab, pengeluaran yang dikeluarkan oleh generasi sandwich ini untuk orang tua, anak dan lain-lain tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan, namun hal itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. \"Agama dan budaya itu sampai saat ini masih kuat, sehingga kita tidak bisa memutus mata rantainya. Inilah tantangan kita sebagai bangsa, kita bisa menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia,\" ujarnya. Executive Director youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal menambahkan, generasi sandwich di Indonesia memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan generasi serupa di negara lain. \"Yakni kita selalu perhatian sama orang tua, bahwa membahagiakan orang tua masuk surga. Jadi santunan atau hadiah untuk orang tua itu, dilakukan secara volunteering, bisa dikatakan secara ikhlas bukan sesuatu yang menjadi beban,\" kata Faisal. Faisal mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat kesuksesan ekonomi itu sebagai sebuah kebahagiaan dalam budaya dan politik kita. \"Artinya kesuksesan sebagai sesuatu yang sifatnya kolektif secara ekonomi. Dimana kebahagiaan itu, dilihat berbeda antara budaya individualis dengan budaya politik di Indonesia. Dan itu itu yang bisa menjadi kunci, bagaimana kita bisa melampaui krisis saat ini,\" katanya. Peneliti Litbang Kompas Advent Krisdamarjati mengatakan, Litbang Kompas menemukan fakta dari jajak pendapat bahwa generasi Y dan Z menjadi satu kelompok masyarakat yang dominan sebagai generasi sandwich. \"Generasi sandwich ini mencapai 56,7 juta. Mereka kebanyakan menjalankan kerja sampingan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka menanggung beban ganda dalam mempersiapkan finansialnya untuk hari tua,\" kata Advent. Dalam jajak pendapat itu, Litbang Kompas juga menemukan fakta bahwa generasi sandwich wajib dan wajar memikul beban orang tua. Fenomena generasi sandwich saat ini sudah berlangsung empat generasi. \"Namun, sebagian merasa hal ini sangat membebani mereka. Sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau mengejar cita-cita mereka sendiri karena lebih banyak biaya yang dikeluarkan bukan untuk kebutuhan mereka sendiri,\" katanya. Apa yang dialami usia produktif ini, kata Advent, cukup membahayakan bagi keberlanjutan bonus demografi Indonesia, karena mereka terlalu sibuk dan kewalahan untuk membiayai yang bukan menjadi tanggung jawab sesungguhnya. \"Dari sinilah sebenarnya menjadi rambu-rambu, bahwa harus segera dilakukan penanganan yang nyata untuk membantu mereka,\" katanya. Pertama dari segi lingkungan keluarga atau individu dengan memberikan kemandiran edukasi tentang kemandirian finansial seperti menabung. Kedua mendorong komunitas yang ada untuk membantu lingkungan keluarga dengan memberikan edukasi dan bimbingan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan seperti mempersiapkan perkawinan secara mental dan kesehatan dengan benar. \"Terakhir perlu ada penanganan untuk memutuskan lingkaran dengan pola finansial atau memperkuat jaminan sosial. Disinilah peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bisa jadi daya beli mereka melemah,\" pungkasnya. (*)
Pendidikan Pemanusiaan
Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, detak jantung kehidupan bangsa bisa memompakan dua alunan emosi publik: cinta dan takut. Emosi cinta mengalirkan agama kasih sayang, perikemanusiaan, persatuan, kesetaraan, keadilan dan perdamaian. Emosi takut mengalirkan agama kebencian, permusuhan, pembelahan, dominasi, kesenjangan dan kekacauan. Manakala daya cinta pudar dari jiwa suatu bangsa, takut akan merajalela menghantui segala sendi kehidupan. Cita-cita kemuliaan dan kebahagiaan hidup bersama terjerembab jatuh ke lembah kebiadaban susah nestapa. Bagaimana hidup mulia bila beragama tak bisa susila. Berilmu tak bisa bijak. Berkuasa tak bisa rumeksa. Berharta tak bisa derma. Bagaimana hidup sentosa bila agamawan tak jadi teladan. Penguasa tak jadi penjaga. Sarjana tak jadi sujana, hartawan tak jadi peraharja. Bagaimana hidup damai bila iman tak bawa akhlak, ilmu tak bawa haluan, politik tak bawa tertib, ekonomi tak bawa sejahtera. Bagaimana hidup sungguh hidup, bila iman, ilmu, kuasa, dan harta tak bisa menghidupi hidup? Demi menumbuhkan nilai-nilai cinta itu, suatu negara memerlukan proses pembudayaan pendidikan bermakna. Suatu pendidikan dikatakatan bermakna kalau bisa menjadi ajang persemaian subur bagi pertumbuhan kehidupan baik. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan tujuannya. Jam yang baik menunjukkan ketepatan waktu. Anjing yang baik menjaga tuannya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengembangkan kodrat keluhuran kemanusiaannya. Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Singkat kata, pendidikan bermakna adalah pendidikan berkebudayaan yang bisa mengembangkan kemanusiaan seutuhnya. Suhu pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, secara tepat menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup. (*)
Bukan Soal BBM, Satuan Mahasiswa Maluku Jabodetabek Ajukan Tuntutan Pencabutan Operasi Perusahaan di Gedung Kementrian ESDM
Jakarta, FNN - Demonstrasi sebagai bentuk protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi peristiwa terpanas di bulan September ini. Tak hanya buruh, masyarakat dari berbagai kalangan pun ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang terus bergulir sejak tanggal 5-13 September 2022. Publik menilai naiknya harga BBM kian mempersulit perekonomian rakyat. Dan ternyata demo akhir-akhir ini tidak melulu soal BBM. Ada juga demo dari kelompok masyarakat pada PT Balam Energy Limited dan PT. Baereu of Geopgysical Prospecting (BGP). Kedua perusahaan yang beroperasi di Maluku ini, khususnya di daerah Bati, oleh masyarakat setempat dinilai berpotensi mencemari lingkungan karena melakukan kegiatan eksploitasi energi di Gunung Bati. Demonstrasi ini diinisasi oleh Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan tajuk gerakan Save Bati. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu, 14 September 2022, Pukul 13.00 WIB di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini disambut oleh Kepala Humas Kementrian ESDM, ia mempersilahkan perwakilan dari massa yang ada untuk menyampaikan aspirasinya di dalam Gedung Kementrian ESDM. Mahasiswa pun membacakan 5 tuntutan, yaitu : 1. Mendesak agar PT. Balam Energy Limited dan PT. BGP dalam kurun 1 x 24 jam agar angkat kaki dari Tanah Bati. 2. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati agar segera menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 3. Mendesak agar Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan, Anggota DPRD dan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) memanggil dan menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP. 4. Mendesak agar Presiden Joko Widodo mencabut izin operasi PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 5. Mendesak agar DPR RI segera mensahkan RUU masyarakat adat. Yani Bofakar selaku koordinator Save Bati se-Jabodetabek memberikan pendapatnya terhadap diterima masuknya aksi ini kedalam gedung Kementrian ESDM. Ia mengatakan bahwa, aksi ini merupakan yang empat kalinya setelah sebelumnya tiga kali gagal untuk masuk dan menyampaikan aspirasi di gedung Kementrian ESDM. \"Ini sudah yang keempat kalinya, sebelumnya kita sudah tiga kali demo tidak digubris sama sekali oleh pihak kementrian,\" akunya. Yani juga menerangkan bahwa pihak humas akan segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri ESDM. \"Mereka bilang akan segera memberikan tuntutan kami kepada menteri kepada ESDM agar cepat ditindak lanjuti,\" ujarnya. Intinya Yani dan massa gerakan Save Bati ini meminta tuntutan yang mereka ajukan segera diproses. \"Kami berharap semoga pemerintah dibukakan matanya dan segera memproses tuntutan tersebut agar masyarakat Bati bisa bebas dari pencemaran lingkungan,\" ujarnya. Gerakan Save Bati ini adalah Gerakan solidaritas mahasiswa Maluku yang berjuang untuk menyuarakan hak-hak wilayah di Tanah Adat Bati, Seram Bagian Timur, Maluku. Aksi ini diikuti oleh 30 anggota Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan target tujuan Kementrian ESDM dan Kominfo. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. (Habil)
Gatot Nurmantyo: Kondisi Sekarang Lebih Bahaya dari VOC
Jakarta, FNN – Gatot Nurmantyo memberikan pidatonya pada Diskusi Publik membahas persoalan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" yang diselenggarakan pada Rabu (14/09/22) berlokasi di Jakarta Pusat. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menyoroti kutipan dari Mulyadi. Menurutnya, bagi negara Pancasila akan menghancur remukan. \"Liberalisme masuk ke bidang sosial menjadi individualisme. Kemudian masuk ke dunia politik menjadi demokrasi. Kalau masuk ekonomi menjadi kapitalisme.\" Gatot menjelaskan adanya unsur protektif terhadap anak bangsa sehingga Pancasila muncul untuk menjaga agar liberalisme, kapitalisme, dan komunisme tidak masuk. Gatot membandingkan kondisi sekarang yang lebih bahaya dari zaman VOC dikarenakan liberalisme melahirkan peluang komunisme yang disebabkan oleh kemiskinan. \"Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC. Lebih bahaya dari Belanda. Karena berdasarkan teori tadi, kapitalisme, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme. Karena kemiskinan tadi. Ini yang sangat berbahaya,\" tutur Gatot pada diskusi publik yang digelar KAMI pada Rabu (14/09/22). Teori liberalisme tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila. BLT merupakan suap politik dengan penguasaan terhadap media yang menyebabkan rakyat terlena. Gatot menggaungkan kepada masyarakat bahwa Pancasila dikeroyok liberalisme dan komunisme. \"Ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi, Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme,\" ucap Gatot. Mantan Panglima TNI Jenderal tersebut juga membahas krisis yang melanda Indonesia, meskipun negara ini berada di sisi geografis yang paling baik didukung dengan tanah yang subur dan hasil tani yang berkualitas. Di akhir pidatonya, Gatot berpesan agar masyarakat tetap menjaga bangsa dengan bangkit dan tidak abai terhadap negara. \"Ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Jadi, bangkit atau punah,\" tutup Gatot. (sws, oct)
Gatot Nurmantyo Tersakiti dengan Ucapan Effendi Simbolon
Jakarta, FNN – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo sangat tersinggung dengan ucapan Effendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR yang melecehkan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menduga sedang terjadi pembusukan di dalam tubuh TNI. \"Ini sangat berbahaya. Ini proses pembusukan TNI, dilakukan di dalam forum terhormat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,\" katanya geram di tengah diskusi publik \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\", Rabu, 14 September 2022 di Kantor KAMI, Jl. Kusumaatmaja 76 Menteng, Jakarta Pusat. Gatot menerjemahkan apa yang disampaikan Effendi Simbolon jika dilihat dari faktor luar negeri maka pesannya, inilah kondisi TNI saat ini yang lemah. \"Jadi sekarang ini di luar negeri, pesannya \'Kalau kamu mau nyerang Indonesia, sekarang! Karena TNI berantakan porak poranda, tidak ada kendali, kayak gerombolan.\' Itu permasalahan dari luar negeri,\" tuturnya dengan menggebu-gebu. Sedangkan dari dalam negeri bisa diterjemahkan bahwa TNI tidak solid, para pimpinannya tidak harmonis dan lebih jelek dari gerombolan. \"Dari dalam negeri, menyampaikan kepada rakyat, \'Hei, rakyat. Jangan kau percaya dengan TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan-gerombolan ormas. TNI udah gak ada kendali. Tidak patuh sama pimpinan dan terjadi pembangkangan.\' Itu TNI sekarang, sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi dengan TNI,\" ungkapnya. Gatot menegaskan bahwa central of gravity yang menjaga Indonesia bukan hanya TNI, tetapi bersatunya TNI dengan rakyat. Sehingga apabila TNI ditinggalkan rakyat akan menjadi bangkai. Gatot juga berpesan kepada para prajurit, pimpinan dan Panglima TNI agar tetap merapatkan barisan. \"Rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh. Jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini,\" pesan Gatot. Gatot mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan karena bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. (sws, oct)
POPULER
