ALL CATEGORY
Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan
Jakarta, FNN – Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) meminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ikut memperjuangkan kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh. Aspirasi tersebut disalurkan Hikapindo saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator dari Riau Muhammad Gazali, Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Ketua Umum Hikapindo, Armiati mengatakan organisasinya sudah terbentuk di 34 Propinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. “Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya. Saat ini, lanjut Armiati, jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Terbentuknya Hikapindo adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan para kader. “Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari Pak Ketua DPD RI. Mohon perhatian dan kasih sayangnya agar diperjuangkan nasib para kader,” ujar Armiati lagi. Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga tetapi para kader kurang mendapat perhatian. Mereka seringkali tidak mendapatkan honor. Jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan. “Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas dia. Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar. “Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi parpol maupun caleg,” tukas dia. “Honor meskipun ada tetapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” tambahnya. Menanggapi keluhan tersebut, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Di forum itu, Bustami meminta para kader di desa untuk mengusulkan ke Kepala Desa terkait anggaran untuk kader penyuluh. “Berkaitan keluhan tadi sebenarnya anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau para kades, Bupati, Gubernur nyambung dengan soal dana desa tentu hal itu tidak ribet. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar tapi kok untuk penyuluh tidak dianggarkan,” ucapnya. Makanya jalan keluar pertama, menurut Bustami, yakni memanfaatkan dana desa dengan usulan insentif penyuluh saat musrenbangdes. “Para kader penyuluh harus bicara ke forum, ke kepala desa dan lainnya sehingga dianggarkan. Jangan hanya yang muncul adalah dana bangun fisik saja,” tutur dia. DPD bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh. Senator Aceh, Fachrul Razi menjelaskan memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi. “Ini akan jadi masukan untuk DPD RI. Karena memang para kader dan penyuluh ini seperti terlupakan. Pertemuan ini akan jadi entry point juga untuk mempertanyakan ke Mendagri atau Kementerian Desa dan PDT, apakah ada alokasi anggaran untuk penyuluh di dalamnya,” katanya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pihaknya akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh. “Tugas DPD RI hanya bisa menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR dan pemerintah. Eksekusinya di mereka. Tetapi kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” tegas dia. (Ida/LC)
Belum Ditemukan Data dan Informasi KPK Dibobol "Bjorka"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menemukan informasi dan data yang dimilikinya dibobol oleh pelaku peretasan yang mengaku sebagai \"Bjorka\".\"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol oleh \'Bjorka\',\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.Kendati demikian, Ghufron mengharapkan nantinya KPK tidak menjadi sasaran peretasan. \"Mudah-mudahan ke depan KPK tidak menjadi sasaran dan mudah-mudahan seandainya pun disasar mudah-mudahan kami mampu untuk menangkal-nya,\" ucap Ghufron.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh \"Bjorka\".Adapun pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh \"Bjorka\" itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh \"Bjorka\", menurut Mahfud, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara.Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh \"Bjorka\" bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli.Meskipun begitu, Mahfud menekankan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah senantiasa serius dalam menangani kasus-kasus kebocoran data. (Ida/ANTARA)
Di Tengah Guyuran Hujan, Polresta Banjarmasin Kawal Demo Mahasiswa
Banjarmasin, FNN - Polresta Banjarmasin mengawal massa demo ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang hari ini.\"Meski hujan tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa,\" kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis.Ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir.Sabana menyebut penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara karena diatur Undang-Undang. Untuk itulah, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib. \"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai,\" jelasnya.Bagi dia, mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa ini untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.Meski begitu, Sabana mengingatkan agar jangan sampai mudah diprovokasi apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. \"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib. Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Anomali Trafik Terbanyak di Sektor Administrasi Pemerintahan
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan mengungkapkan sektor administrasi pemerintahan menempati jumlah penerima notifikasi anomali trafik keamanan siber terbanyak selama periode Januari hingga 13 September 2022.\"Yaitu 760 notifikasi insiden, diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi,\" kata Luki saat acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di Jakarta, Kamis.Secara keseluruhan, kata Luki, BSSN mencatat ada lebih dari 852 juta anomali trafik sepanjang Januari hingga 13 September 2022. Di mana, tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware sebanyak 55,62 persen, kemudian kebocoran informasi sebanyak 15,20 persen dan trojan sebanyak 10,21 persenSebagai tindak lanjut terhadap anomali tersebut, Luki menyebut BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.261 notifikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terdampak.\"Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar enam persen dari keseluruhan notifikasi yang sudah direspon,\" ujarnya.Notifikasi, sambungnya, juga dikirimkan kepemangku kepentingan di berbagai sektor strategis lain seperti energi dan sumberdaya mineral (ESDM), transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan dan pertahanan.Terkait hal tersebut, ia mengingatkan bahwa rendahnya respon terhadap notifikasi dapat menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sumber untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, terutama di sektor-sektor strategis.\"Berharap ke depan jangan main-main, jangan meremehkan situasi kondisi saat ini, kita harus betul-betul sangat reaktif terhadap sistem-sistem elektronik yang ada di kementerian/lembaga masing-masing untuk menjaga keamanannya dan melakukan up grade untuk melihat bagaimana sistem yang dimiliki,\" tuturnya.Luki mengatakan resiko terhadap infrastruktur informasi vital menjadi semakin saling bergantung antar-sistem elektronik, seiring dengan semakin intensifnya proses globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial. Di mana apabila ada salah satu sektor terdampak maka akan berpengaruh kepada sektor lain.Oleh karenanya ia menyebut keamanan siber pada hakikatnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, serta mendapat dukungan dari unsur penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha maupun komunitas.\"BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi,\" kata Luki.(Ida/ANTARA)
Kala Polisi Meredam Mahasiswa Dengan Doa
Jakarta, FNN - Ada pemandangan tak biasa pada demo kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kamis, 15 September 2022, di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Cara polisi meredam aksi mahasiswa berbeda dari biasanya. Tidak main pukul dan menghalau massa dengan senjata dan kendaraan bermotor tapi justru menyeru dengan shalawat dan doa. Dari mobil dinas, dengan mikrofon polisi menyerukan dzikir, doa, shalawat dan pembacaan beberapa potongan ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan harapan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dapat diredam. \"Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga kedua orang kami,\" ujar polisi dari mobil dinas di balik pembatas jalan, bersebrangan dengan lokasi mahasiswa melakukan unjuk rasa. Aksi mahasiswa sendiri tidak surut dari pukul 15.30 hingga setengah lima sore. Mereka terus berorasi dan mencoba membobol pagar pembatas ke arah istana. Apakah pertanda doa polisi sia-sia? Tentu tidak. Karena Allah yang Maha Pengatur segalanya. (Habil)
Menyingkap Sikap AS dan Cina Ihwal G30S 1965 Lewat Bahasa
Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) KALAU saya baca-baca lagi beberapa dokumen, baik dari pemerintah Amerika maupun Cina terkait jelang September 1965, ada beberapa frase menarik yang mengisyaratkan sikap dasar mereka dalam memandang Indonesia pada 1965. Kalau merujuk pada beberapa dokumen dari pihak AS dan Inggris, keduanya selalu menekankan polarisasi antara komunis versus \"orang-orang kita\" yang mereka istilahkan dengan sebutan \"Our Local Army Friend\". Tanpa memilah terdiri apa-apa saja ragam ideologinya. Pokoknya anti komunis berarti sekutu AS dan Inggris. Titik. Adapun pemerintah Cina, maupun Partai Komunis Cina, rada unik memang. Selalu mengedepankan istilah Angkatan Darat (Sebagai Representasi Sayap Kanan dan Pengikut Sukarno) yang tentunya mereka maksud orang-orang berhaluan nasionalis atau sosialis namun berjiwa nasionalis, tetapi non komunis atau malah anti komunis. Klasfikasi pemerintah Cina/PKC ini nampak jelas ketika mereka membuat laporan intelijen misalnya dengan mengatakan: “Di dalam tubuh PKI, ada penyusupan dari unsur-unsur angkatan darat dan pengikut Sukarno. Atau sebaliknya: Di dalam tubuh angkatan darat ada penyusupan dari kader-kader PKI dan pengikut Sukarno”. Meski ini kesannya sepele dan nggak penting, ini menggambarkan penyikapan dan kebijakan strategis baik Blok Barat maupun Cina dalam situasi genting jelang September 1965 maupun pasca 1965. Dalam hal AS/Inggris, polarisasi antara komunis versus anti komunis sebagai dasar kebijakan luar negerinya, maka jelas menyingkirkan kekuatan komunis merupakan sasaran antara untuk menggalang kekuatan anti komunis untuk menggulingkan dan melumpuhkan fron nasiona yang bersimpulkan Sukarno dengan dalih membasmi komunis. Sedangkan frase dari pemerintah Cina/PKC, dengan membedakan antara frase \"Pengikut Sukarno\" dan Komunis, maka hal itu tersirat memandang kelompok-kelompok nasonalis non komunis baik di kalangan militer maupun sipil, hanya sekadar sekutu taktis. Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Dalam beberapa surat Menlu Cina kala itu, Marsekal Chen Yi, kepada pejabat tinggi PKC dan pemerintahan Cina, maupun dengan para pemimpin komunis negara lain, sempat menggambarkan Bung Karno sebagai mediator sayap kanan dan sayap kiri. Ini secara jelas menggambarkan bahwa Cina sejak dari awal memang lebih cenderung mencoba memperalat Sukarno daripada benar-benar memandang presiden pertama RI tersebut sebagai sekutu ideologis terpercaya. Sehingga dalam salah satu surat Chen Yi pasca September 1965 yang bermuara pada kegagalan Gerakan 30 September 1965, sempat berucap: “Mungkin lebih baik Sukarno digulingkan saja. Selama ini dia mediator sayap kanan dan sayap kiri. Tapi sekarang situasi sudah berubah”. Demikian yang berhasil saya olah berdasarkan studi yang dilakukan oleh Taomo Zhou, seorang mahasiswa program doktor dari Universitas Cornell, dalam sebuah monograf berjudul “Tiongkok dan G30S”, yang terangkum dalam buku suntingan Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio, bertajuk “G30S dan Asia, Dalam Bayang-Bayang Perang Dingin”. (*)
Keren Ning Imaz
Oleh Ady Amar | Kolumnis TIDAK banyak sebelunya yang kenal Ustadzah Imaz Fatimatuz Zahra, biasa dipanggil Ning Imaz. Ning itu sebutan yang biasa dikenal di kalangan pesantren khas Nahdliyin. Ning itu istri kiai muda, atau gus. Maka, ning punya kedudukan istimewa. Khususon Ning Imaz, yang tidak sekadar istri dari kiai muda, tapi juga seorang hafidzah. Ia juga ustadzah lebih pada ilmu tafsir. Tidak banyak yang tahu tentang Ning Imaz, kecuali kalangan Nahdliyin, terkhusus di kalangan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Karenanya, ia sampai perlu digebuk Eko Kuntadhi, buzzer yang kerap mencela sampai tingkat fitnah segala pada beberapa ulama ternama. Ustadz Abdul Shomad dan Ustadz Adi Hidayat pun pernah dicelanya. UAS dan UAH tentu lebih populer dibanding Ning Imaz. Jadi Eko persis tahu tentang keduanya. Dan siap saat \"mengganyangnya\". UAS difitnahnya saat akan tampil dakwah di Madura. Katanya, warga Madura akan menolak UAS datang ke Madura, seperti Singapura menolaknya. Ternyata tidak demikian, safari dakwah UAS disambut antusias warga Madura. Sedang UAH difitnah korupsi dana Palestina. Katanya, yang direrima Rp 30 miliar, tapi yang disalurkan ke Palestina Rp 14,3 miliar. Memang UAH menyalurkan lewat MUI senilai itu. Tapi lewat saluran lain, tentu Eko tidak tahu. Eko asal mangap menghina UAH. Umat ribut, dan Eko yang memang sementara ini kebal hukum tenang-tenang saja. Tapi Ning Imaz pastilah tidak dikenal Eko dan gerombolannya, yang ikut me-mention hinaan Eko itu. Tidak mungkin Eko berani kalau tahu Ning Imaz itu berlatar belakang nahdliyyin, yang memang punya hubungan \"silaturahim\" yang baik, kalau tidak mau disebut hubungan intim. Maka, murkalah para petinggi NU, baik struktural maupun yang berlatarbelakang pesantren. Semua menyayangkan ocehan Eko itu, yang menghina seorang ustadzah berlatar belakang nahdliyyin. Tidak terkecuali sang suami, Rifqil Muslim Suyuthi, akrab dipanggil Gus Rifqil, yang juga selaku pengajar di Ponpes Lirboyo, yang marah. Pengurus PW Ansor DKI Jakarta, dan pengurus PB NU pun juga menyayangkan sikap Eko itu. Mereka minta Eko meminta maaf. Ya, minta maaf saja, itu sudah cukup. \"Saya sudah meminta maaf via WA pada suaminya.\" Tambahnya, saya tidak cermat, hanya bercanda,\" kata Eko. Eko Kunthadi jadi manusia yang bisa berbuat apa saja. Seperti tidak ada yang bisa memenjarakan atas ujaran kebencian dan fitnah yang ditebarnya. Eko seperti manusia terlindungi, tidak tersentuh hukum. Maka tingkahnya jadi banyak polah. Kasus Ning Imaz ini bukan sekadar Ning Imaz, tapi lebih dari itu. Penghinaan atas Surat Ali Imran ayat 14. Bisa dinilai narasinya lebih kurang ajar dari kasus Ahok yang lalu. Ning Imaz dilecehkan, dan kawan-kawan nahdliyyin menunjukkan kemarahan, meski tampak kemarahan setengah hati. Kemarahan minimalis. Dicukupkan hanya permintaan maaf saja, itu sudah cukup. Sedang materi penghinaan Surat Ali Imran ayat 41 tidak disentuh dalam kemarahan. Seolah membela dicukupkan hanya untuk Ning Imaz, sedang ayat Tuhan tidak lalu jadi perlu dibela. Tapi tidak pada Ning Imaz yang memang keren. Saat nahdliyyin lainnya ribut agar Eko meminta maaf padanya. Ning Imaz malah punya pandangan sendiri tentang permintaan maaf itu. Karenanya, permintaan maaf jika itu ingin diberikan, katanya, itu lebih pantas ditujukan pada umat Islam yang disakit hati dengan agamanya dihina. \"Minta maafnya jangan ke saya. Ke Imam Ibnu Katsir. Ke umat se-Indonesia yang sakit hati agamanya dihina-hina,\" ucapnya melalui akun Twitternya. Eko Kuntadhi memang super kurang ajar. Dan jika suatu saat umat Islam menyerangnya, itu bukan sekadar emosi kemarahan. Tapi lebih pada pembelaan atas ayat Tuhan yang dihina-lecehkan. Saat Ning Imaz menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan Surat Ali Imran ayat 41, merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir. Katanya, kelak di surga kehidupan laki-laki dan perempuan muslim itu berbeda. Katanya, orientasi kenikmatan laki-laki di surga kelak adalah perempuan. Sedang perempuan orientasinya adalah perhiasan. \"Makanya nanti hadiahnya bagi laki-laki di surga adalah bidadari. Tapi tidak pada perempuan. Perempuan kenikmatan di surga nanti bukan laki-laki. Makanya di surga nanti tidak ada bidadara, tidak ada. Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan,\" ujar Ning Imaz, yang lalu dilabeli \"tolol\" oleh Eko. Dalam statusnya, Eko Kuntadhi mengunggah video berjudul, \'Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan\' merujuk video tausiah Ning Imaz. Ayat Tuhan dilecehkan dengan disebut cuma sekadar selangkangan. Astaghfirullah. Ning Imaz--seperti juga pendapat \"Ning Imaz\"--tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibela. Ning Imaz tampaknya tidak menghendaki untuk dibela. Tapi jika kata maaf yang dimintakan, itu sebaiknya tidak untuk dirinya. Tapi untuk Imam Ibnu Katsir dan umat (Islam) se-Indonesia yang merasa agamanya dihinakan. Ning Imaz memang keren, tanpa sadar ia mengoreksi atau bahkan mempermalukan pendukungnya sendiri yang seperti cari panggung \"menyerang\" Eko Kuntadhi ala kadarnya. Belum sampai maqam membela agama yang dinistakan. Setidaknya itu yang tampak. Konon, besok Eko Kuntadhi akan sowan menemui Gus Rifqil dan Ning Imaz di Ponpes Lirboyo untuk meminta maaf langsung padanya. Kalau tidak datang, maka PW NU Jawa Timur akan melaporkan Eko ke kepolisian. Hanya cukup minta maaf pada Ning Imaz dan keluarga, atau Ning Imaz akan tetap tampil keren. Meminta pada Eko agar permintaan maafnya itu setidaknya pada umat Islam se-Indonesia, tidak penting untuk dirinya. Maka, kisah pelecehan agama oleh Eko Kuntadhi ini entah akan berakhir seperti apa. Meski banyak yang menduga akan berakhir saling bermaafan sambil berpelukan layaknya kawan yang lama tak bertemu. Selesai. (*)
Demo Tolak Kenaikan BBM Tiga Kali Bentrok
Jakarta, FNN - Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh elemen mahasiswa berujung bentrok dengan polisi. Mahasiswa yang membentuk barisan rapi didorong oleh polisi sehingga terjadi bentrok dalam menyuarakan aspirasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 September 2022. Hal tersebut dipicu karena tidak adanya kepastian atau jawaban tentang membatalkan kenaikan harga BBM. Sebelumnya, seorang staf kepresidenan, Abraham menemui massa aksi dan menaiki mobil komando. Akan tetapi, massa aksi tidak puas karena tidak ada kekuatan atau kepastian yang Abraham berikan terkait pembatalan kenaikan harga BBM. Hingga terjadi dua kali bentrok dengan aparat polisi dan mengakibatkan beberapa korban luka karena terjatuh, terinjak, dan terkena kawat duri. Mahasiswa berjanji akan terus menyuarakan penurunan harga BBM atau Jokowi turun. (Rac)
Massa Pendemo Bertahan Sampai Malam, Bakal Lebih Lama dan Lebih Besar
PENGAMAT politik Rocky Gerung menyebut, kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. “Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarik dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan,” ujarnya. “Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka yang masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN, dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (14/9/2022). Jadi, lanjut Rocky Gerung, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. “Jadi, pemerintah telah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi, hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu itu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi,” kata Rocky Gerung. Berikut petikan dialog lengkap antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo-halo Bung Rocky, ini akhirnya aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai satu momentum atau titik tertentu karena tadi malam mereka bertahan sampai malam. Padahal aturan unjuk rasa itu biasanya hanya sampai pukul 06.00 sore. Tadi malam polisi membiarkan sampai sekitar pukul 21.00 tadi malam di Patung Kuda dan berlangsung cukup kondusif, aman, tidak terjadi kekacauan. Ya, akhirnya bertemu antara kepentingan keadilan dan kesadaran dari polisi bahwa mereka juga butuh mengekspresikan kenaikan harga itu. Paling nggak keluarganya di asrama-asrama bilang, ya biarin saja mahasiswa menyuarakan suara dari kalangan bawah. Kan banyak prajurit atau petugas Polantas yang juga masih kesulitan ekonomi. Jadi, hal yang biasa saja gitu. Yang tidak biasa adalah sampai jam 9 malam. Kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarif dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan. Dia mengikuti kurs, bahkan bahan bakar listrik juga adalah batubara juga dan minyak juga, solar. Jadi, sudah pasti terjadi kenaikan itu. Jadi, akumulasi ini yang akan jadi titik balik dari gerakan yang tadinya itu dianggap sekedar temporer saja, karena Pak Jokowi bahkan pernah nantang-nantang sampai kapan sih kalian bisa bertahan dengan demonstrasi. Sekarang mula diperlihatkan. Ini baru sampai jam 9 ini Pak Jokowi ya. Besok bisa sampai subuh. Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa membaca psikologi Istana yang mulai cemas karena itu biasa akan ada eskalasi. Lain lagi kalau Istana datang menemui lalu menjanjikan sesuatu yang baru, tapi apa yang mau dijanjikan. Bahkan tarif dasar listrik pasti naik karena kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan listrik. Bahan bakarnya listrik adalah masih BBM, sebagian batubara. Demikian juga hutang PLN kan dalam bentuk dollar dan dia mesti bayar dalam bentuk rupiah karena itu dia naikkan. Dia dapat penghasilan dari rupiah, rakyat beli listrik, tapi dia musti bayar utangnya dalam bentuk dollar. Makanya dia musti naikkan ongkos listrik konsumen. Jadi, semua hal yang menyangkut ekonomi memang buruk. Pemburukan itu bagaimana cara (menyelesaikan-red). Kan kalau kita tanya apa solusi pemerintah? Ya nggak ada. Sebetulnya masih ada: batalkan IKN, batalkan kereta cepat, lakukan lebih fokusing lagi, perbaiki upah buruh. Jadi hal-hal yang simpel saja. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tentu punya maksud lain. Dia harus menyimpan uang APBN untuk bermain politik pada 2022. Kira-kira itu analisisnya. Tapi kalau listrik ini bukan soal yang serius. Ini bukan sekadar kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ini orang-orang yang miskin kan selama ini menggunakan listrik dayanya 450 watt didorong untuk migrasi ke 900 karena yang 450 ini akan dihapuskan. Jadi, naik 900. Kan kalau naik itu pasti saja buat mereka berarti biaya tarif langganannya naik, terus biaya konsumsi juga naik. Jadi, menurut saya ini memang nggak masuk akal juga ya kebijakan-kebijakan semacam ini. Sudah disepakati oleh badan anggaran DPR dan pemerintah soal ini. Soal migrasi dari 450 watt. Itu juga mendorong daya beli juga nggak nyampe, dikasih 450 juga rakyat merasa gua mau beli apa dengan tambahan listrik itu. Kan kalau misalnya diberi 900 watt ini tapi dia mampu untuk beli tambahan rice cooker, misalnya, nggak ada soal. Tetapi, dia juga nggak bisa beli rice cooker. Padahal, dia mesti bayar tarif di 900 kan? Itu konyolnya di situ. Kan insentif untuk menaikkan artinya daya beli dia itu bertambah, supaya dia bisa beli peralatan lain, lebih produktif. Mungkin peralatan lain, mesin penetas telur, supaya bisa berbisnis. Tatapi, dia nggak bisa beli mesinnya. Jadi, buat apa dikasih listrik dinaikin dia nggak bisa beli, sementara tarifnya justru naik ngikutin kapasitas voltagenya, jumlah wattnya. 450 volt ampere dengan 900 volt itu berbeda. Belum lagi penggunaannya juga pasti beda. Menurut saya agak nggak masuk akal kalau kemudian pendorong dari migrasi ini karena PLN kelebihan pasokan, dan kemudian itu orang-orang miskin yang harus membelinya. Kan lebih konyol lagi. Itu juga teori yang musti kita uji itu, kelebihan pasokan dari mana sebetulnya tuh. Kan kita tahu ada pembangunan power plan baru. Juga bisa kita periksa kelebihan pasokan karena pengguna-pengguna besar itu nggak bisa produksi sebetulnya karena ekonomi tidak ada permintaan. Atau mungkin pabrik-pabrik besar itu lakukan relokasi ke Vietnam, Kamboja, sehingga pabriknya memang nggak mengonsumsi listrik lagi. Jadi, kelebihan pasokan terjadi karena pasokan yang ada tidak lagi dikonsumsi, bukan karena ada tambahan pasokan. Kan begitu cara melihatnya. Mungkin sepanjang Jawa - Bali nggak ada lagi tuh power plan baru. Yang ada adalah deindustrialisasi sehingga pasokannya seolah-olah berlebih. Kan problem yang kita pahami juga selama ini, kan mereka ini banyak kontrak dengan IPP (Independent Power Plan) atau listrik swasta dan kontraknya itu yang merugikan disebut take or pay gitu ya. Artinya, begitu kontrak lu pakai nggak pakai tetap membayar. Itu kan yang jadi konyol. Saya kira ini problem PLN dan kita tahu belaka siapa pemilik IPP ini. Ya banyak pejabat kita juga, bekas pejabat. Gitu. Karena itu mestinya itu diganti. PLN itu bukan lagi perusahaan listrik negara, perusahaan tiang listrik negara. Tinggal tiang listriknya saja sama kabel. Jadi istilah itu punya negara sudah nggak ada. Ya itu, kalkulasi bisnis pasti berkreasi di situ kan? Nah, BUMN seperti PLN yang harusnya mempertahankan harga dasar untuk menghidupkan ekonomi rakyat ya sudah nggak bisa, karena dia harus dipaksa beli barang yang bahkan kalau dia nggak pakai sudah bayar duluan gitu kan. Karena itu, dia bebankan itu pada publik, kepada konsumen. Kan di situ tidak adilnya. Tapi sudahlah, itu mau diapain lagi. Kan pemerintah memang pada akhirnya satu persatu kedunguannya terbuka dan nggak ada jalan lain selain bertahan melawan demonstran yang makin lama makin kuat tuntutannya untuk ya sudah percepat Pemilu atau letakkan jabatan. Buruh juga akan bersama-sama di situ karena semua kita adalah konsumen sebetulnya. Pada saat yang sama, kita nggak bisa akses lagi harga. Padahal, kita membayar pajak. Semua hal yang ada di depan kita, kita membayar pajak tuh. Dan pajak kita itu larinya ke IKN. Kan konyolnya begitu kan? Masuk keluar restoran bayar pajak, tanah segala macam, motor butut pun masih bayar pajak. Tapi kita dipaksa untuk membiayai sesuatu yang bukan kepentingan kita. Ada urusan apa orang yang kredit motor bayar pajak dengan IKN? Nggak ada urusan apa-apa kan? Dia punya motor ya karena dia mau menghemat dan akhirnya dijanjikan pakai kereta cepat. Kereta cepat juga mahal, mending dia pakai motor. Jadi, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru bisa merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Lain kalau pemerintah berhutang tanya pada rakyat, lu mau apa gua hutangin ya. Ini dia bikin hutang suka-suka dia saja. Hanya untuk pamerkan legasi dia. Dan ini kan sebenarnya dengan fakta-fakta semacam ini kita bisa menganalisis bahwa bahan demonstrasi itu banyak sekali tersedia dan ini memungkinkan unjuk rasa itu akan terus berlangsung secara panjang. Tadi saya tanya transportasi online. Anda dari mana? Kenapa nyupir? Oh, saya lulusan Unpad. Jadi, dia itu mahasiwa Unpad, pernah jadi banker di perbankan tapi kemudian mengundurkan diri karena ketidakpastian status dia. Lalu jadi supir kan. Jadi banyak orang yang juga mengalami penurunan kelas yang mengakibatkan kelas yang seharusnya ada di dalam kegiatan ekonomi itu turun lagi. Jadi kalau sarjana misalnya jadi ojol itu artinya anak-anak SMA itu nggak bisa lagi masuk di ojol, maka dia turun jadi tukang parkir. Bayangin, anak SMA jadi tukang parkir. Dan hak tukang parkir yang sebetulnya lulusan SD, misalnya, hilang akhirnya. Jadi pemerintah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya bahwa kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi. Jadi mereka yang turun kelas bersaing dengan kelas bawah akhirnya tuh itu yang terjadi itu akibat dari kebijakan pemerintah yang ngaco. (Sof/sws)
Istana Kirimkan Perwakilan, Mahasiswa : Kami Ingin Bertemu Langsung Dengan Presiden
Jakarta, FNN - Demo terhadap kenaikkan harga BBM makin memanas Langkah demi langkah terus diupuyakan mahasiswa untuk bisa menembus Istana Merdeka agar dapat menyampaikan secara langsung tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Aksi mahasiswa coba diredam oleh pihak keamanan, salah satu caranya dengan mengirim perwakilan istana untuk bisa berdialog dengan para mahasiswa. Adalah Abraham yang mengaku sebagai perwakilan pihak istana. Kedatangannya diterima mahasiswa untuk coba berdialog dengan perwakilan dari istana tersebut. Dalam dialognya, Abraham mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM, hal tersebut dapat terlihat dari kebijakan pemerintah yang menaikkan anggaran BBM sebesar Rp 500 triliun. \"Pemerintah sebenarnya tidak ingin menaikkan harga BBM, temen-temen bisa lihat di internet bahwa tahun ini anggaran BBM naik sebesar Rp 500 triliun,\" ujarnya di atas mobil komando dekat Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kamis, 15 September 2022. Pernyataan Abraham pun mendapat penolakkan dari para mahasiswa. Mereka menyerukan kata \"bohong\" Sebagai respon atas pernyataan yang diberikan. \"Bohong! Terus itu kemana? Bilang aja buat IKN,\" ujar salah satu mahasiswa. Salah satu orator mahasiswa pun menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bertemu dengan perwakilan, mereka ingin bertemu dengan presiden Joko Widodo. \"Kita mau bertemu siapa teman-teman? Kita mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kalau anda tidak bisa mengabulkan permintaan kami, buat apa ada diatas sini,\" ujar salah satu orator kepada perwakilan istana yang berada satu podium dengannya. Mendengar banyak respon penolakkan dari mahasiswa, Abraham pun pergi meninggalkan mobil komando diiringi oleh beberapa pengawal polisi. (Habil)
POPULER
