ALL CATEGORY
Pelibatan Dunia Pendidikan Penting pada Revisi UU Sisdiknas
Jakarta, FNN - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menilai pelibatan dunia pendidikan sangat penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).Menurut dia, dirinya akan mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan publik terkait revisi UU Sisdiknas, mulai dari proses penyusunan hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya.\"Saya akan mendengarkan kritikan tersebut dan selanjutnya akan mempelajari dan mendalami usulan RUU ini sekaligus akan menghimpun masukan dan keberatan dari masyarakat,” kata Taufik Basari di Jakarta, Senin.Menurut dia, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan menjadi sangat penting karena RUU Sisdiknas diharapkan bisa menjadi acuan yang terintegrasi dalam pengaturan pendidikan di Indonesia.Dia menilai semua pihak harus hati-hati dan cermat dalam menyusun RUU Sisdiknas, apalagi pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa.“Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang secara eksplisit dituangkan dalam pembukaan UUD 45,” ujarnya.Dia berharap setiap RUU yang diusulkan sebelumnya harus melalui proses pelibatan publik dan pemangku kepentingan secara bermakna.Apalagi, kata dia, sektor pendidikan selalu menjadi fokus pemerintah sehingga anggarannya sangat besar karena persentasenya telah ditentukan konstitusi.Taufik menjelaskan RUU usulan pemerintah itu mengintegrasikan sekaligus tiga undang-undang, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.“Karena itu agar RUU Sisdiknas sebaiknya dikaji bersama masyarakat sebelum diajukan dalam Prolegnas Prioritas 2023,” katanya.Taufik menjelaskan ketika DPR membahas UU Cipta Kerja dirinya menolak pasal-pasal yang diajukan pemerintah untuk dimasukkan menjadi klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja karena terdapat semangat komersialisasi pendidikan yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi.Menurut dia, setelah perdebatan panjang dan proses lobi, akhirnya klaster pendidikan tersebut dicabut dari draf RUU Cipta Kerja.Dia berharap semangat komersialisasi pendidikan tidak lagi dimunculkan dalam draf RUU Sisdiknas. (Ida/ANTARA)
Caleg Mantan Koruptor Harus Diinformasikan kepada Pemilih
Jakarta, FNN - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum, media massa, dan platform media sosial untuk memberikan informasi kepada para pemilih mengenai calon legislatif mantan koruptor yang ikut kontestasi Pemilu 2024.\"Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), stasiun televisi, media massa, dan platform media sosial harus menginformasikan secara rutin kepada pemilih mengenai nama-nama calon (anggota legislatif) yang merupakan mantan koruptor,\" kata peneliti Perludem Nurul Amalia dalam webinar bertajuk \"Mantan Terpidana Korupsi Boleh Nyaleg?\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Perludem di Jakarta, Senin.Selain itu, tambah Nurul, perlu pula disertakan informasi mengenai kasus korupsi yang menjerat calon legislatif bersangkutan.Rekomendasi yang disampaikan Nurul ini berkaitan dengan tanggapan Perludem atas mencuatnya narasi bekas narapidana tindak pidana korupsi yang diperbolehkan untuk maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024.Narasi itu muncul dari pembahasan mengenai ketentuan yang dimuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Dalam pasal itu disebutkan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.Menurut Amalia, memilih anggota legislatif yang merupakan mantan koruptor atau narapidana tindak pidana korupsi berpotensi menghambat perwujudan salah satu tujuan pemilu, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.Selain memberikan informasi kepada publik mengenai caleg yang merupakan mantan koruptor, Perludem juga merekomendasikan kepada KPU untuk memasang nama dan foto caleg mantan koruptor di setiap tempat pemungutan suara (TPS) beserta informasi bentuk korupsi yang dilakukan pihak bersangkutan.Dengan langkah ini, pemilih dapat menghindari memilih calon anggota legislatif yang pernah melakukan tindak pidana korupsi.Berikutnya, Amalia menyampaikan Perludem pun merekomendasikan kepada KPU agar menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang mengatur adanya masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. (Ida/ANTARA)
Inkonsistensi Presiden Jokowi
Pemimpin Boneka seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SOLITUDINEM faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Seorang mahasiswa semester 4 jurusan ekonomi, dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Semarang, masuk di pertemuan diskusi Kajian Politik Merah Putih, tidak seperti biasanya tergopoh-gopoh yang menampakkan rasa jenggel (marah) dengan raut muka bersungut-sungut langsung nerocos mengomentari “Jokowi - Jokowi mengulangi lagi sikap inkonsistensi ucapannya dalam forum Musyawarah Rakyat. Gila Dia, ngawur Dia”. “Teman teman tahu nggak, Om Jokowi belum kering lidah liurnya mengatakan bahwa, “ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, ada tiga - ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka tembok, ingin menjerumuskan saya, itu saja” ternyata hanya Lip Service”. Langsung disergap oleh teman yang lain “ayo kita bahas bantu pikiran teman kita agar tidak stress, dengan nada serius disertai gelak tawa banyak teman lainnnya, tanda setuju”. Sejak Rakernas V Projo yang mengambil tema Haluan Baru Projo Menuju 2024 yang berlangsung di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur hingga 22 Mei 2022 lalu, rangkaian rakernas diawali dengan bakti sosial. Sikap Jokowi sudah berubah, dia diplomasi sangat polos dan mudah ditebak jalan pikiran yang muncul dari alam bawah sadarnya – yang membuka tabir sikapnya yang memang selalu tidak konsisten antara ucapan dan realitasnya, tentang keinginannya perpanjangan jabatan dan atau ingin jabatan untuk tiga periode. Dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (28/8/2022), Jokowi mengulang kembali pernyataan tersebut. Mengulang kembali seperti yang pernah disampaikan dalam forum pertemuan Projo di Magelang bahwasannya “Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode Bergulir”. Presiden RI Joko Widodo blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya. Jokowi mengeklaim bahwasanya mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,\" ungkapnya. \"Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong \'ganti presiden\' kan juga boleh, ya enggak? \'Jokowi mundur\' kan juga boleh,” kata Jokowi. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung. Dari pantauan di atas diskusi kajian Merah Putih tidak sulit untuk mengambil kesimpulan politik bahwa Jokowi: - Sejak awal memimpin negara ini kebohongan ada watak yang sudah melekat ada kepribadiannya. - Selalu akan menampilkan sikap inkonsisten untuk semua masalah dalam proses pemerintahan yang seharusnya bersikap jujur kepada rakyatnya. - Kepribadian yang sangat labil karena tidak memiliki kepribadian yang utuh bahkan terkesan pecah kepribadiannya. - Selalu menampilkan dan menampakkan yang diucapkan dan dilakukan atas remot kekuatan dan kekuasan di luar dirinya. - Sadar atau tidak sikap otoritarian mulai nampak pada pola kepemimpinannya. - Tidak menyadari kerusakan negara dan carut-marut kelola negara semua bersumber dari dirinya, dari kepribadian yang labil, kapasitas dan kemampuan yang minimalis. Mobilisasi masa dengan kemasan Musra tidak ada beda massanya dengan massa Pro Jokowi (Projo) yang telah berlangsung di Magelang. Makna Politik mereka yang mengemas mereka, yang mengatur isinya, dan mereka sendiri yang menjawab, dan mereka sendiri yang akan jualan isunya. Sebagai bahan Testing on the water dalam rimba belantara politik itu adalah untuk mengetahui reaksi masyarakat, ketika sang penguasa dalam keraguan akan ambil kebijakan. Mereka akan mengirim pesan untuk masyarakat luas bahwa Jokowi memang membutuhkan amandemen UUD 2002 untuk merubah pasal bisa maju untuk 3 periode dengan keyakinan Oligarki full back up apapun yang dibutuhkan. Tidak peduli adanya serangan bahwa dirinya telah sedang melakukan kudeta konstitusi. Fokusnya adalah adanya bahaya politik yang sangat besar kalau perpanjangan masa jabatan atau nambah jabatan untuk 3 periode. Pemimpin Boneka seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Diskusi kajian Merah Putih diakhiri dengan kesepakan masalah di atas untuk dilanjutkan mencari alternatif tindakan perlawanan melalui kajian lanjut di kampusnya masing-masing. (*)
Lepas PMI ke Malaysia, LaNyalla Ungkap PR Pemerintah Terkait Pekerja Migran
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Yaitu banyaknya PMI non-prosedural dan kurangnya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual saat melepas Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan bekerja di Malaysia, Senin (29/8/2022). “Saya mengapresiasi Pemerintah Indonesia dan BP2MI yang telah berhasil membuat MoU antara Indonesia dan Malaysia dapat dilaksanakan. Perjanjian ini memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Namun pekerjaan besar untuk memastikan perlindungan PMI belum selesai karena masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural,” papar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyitir data BP2MI yang mencatat angka Pekerja Migran Indonesia di kisaran angka 4,4 juta orang. Namun Bank Dunia merilis, warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sekitar 9 juta orang. “Artinya, masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang memilih bekerja secara non-prosedural, sehingga tidak terdata di BP2MI,” tukas dia. Pekerjaan besar berikutnya, lanjut LaNyalla, adalah sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Karena jumlah BLKLN sangat terbatas. Padahal keberadaan BLKLN merupakan Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU mengamanatkan setiap calon pekerja migran wajib menjalani persiapan kompetensi dan kapasitas hingga mendapatkan Sertifikat melalui BLKLN. Iya mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 21 Kabupaten yang menjadi kantong pekerja migran. Namun, NTT hanya memiliki empat BLKLN. Itu pun di Kota Kupang. \"Tentu saja hal itu harus menjadi perhatian kita,\" tegasnya. LaNyalla juga menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia sebenarnya bukan saja pahlawan devisa, tetapi orang-orang yang diharapkan nantinya melakukan transfer pengetahuan, transfer ilmu dan transfer pengalaman untuk kemajuan Indonesia. “Para pekerja migran pasti mendapat pengalaman baru, dalam menggunakan teknologi maupun budaya kerja di negara lain. Apalagi jika bekerja di negara-negara yang lebih maju di banding Indonesia,” tuturnya. Bagi LaNyalla, budaya kerja sangat menentukan kemajuan suatu negara. Budaya kerja sangat terkait dengan mentalitas manusia dan semangat serta kesadaran untuk disiplin. “Inilah pentingnya, para Pekerja Migran Indonesia ketika kembali ke tanah air, menularkan hal-hal positif yang didapat di luar negeri,” papar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla juga menyinggung kuota 8 juta pekerja profesional di Arab Saudi. Menurutnya setelah diverifikasi kepada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, informasi tersebut benar. Yakni 8 juta lowongan kerja untuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat. “Bulan Mei lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Selain mengunjungi tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, saya juga memastikan informasi bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau pekerja formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Dan itu benar. Tentu ini adalah peluang yang harus bisa diambil oleh Indonesia dan BP2MI. Karena Indonesia juga memiliki pekerja untuk sektor formal dan profesional,” ungkapnya. Hadir di acara pelepasan tersebut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Pimpinan Komite III DPD RI, Evi Apita Maya dan Muslim Muhammad Yatim, Ketua BKSP DPD RI, Sylviana Murni, Anggota DPD RI dari NTB, Achmad Sukisman Azmy dan TGH. Ibnu Halil, Kepala BP2MI Pusat, Benny Rhamdani, Utusan dari Syarikat Boustead Plantations Berhad, Mohamad Fadzly, Ketua APPMI H. Muazzim Akbar, Komisaris dan Direksi PT Kijang Lombok Raya, Para Bupati dan Walikota serta Pimpinan Forkopimda juga para Pekerja Migran Indonesia. (*)
Panas!! Jokowi dan Ganjar Lakukan Perlawanan Terbuka ke Megawati
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengungkap adanya perlawanan terbuka kepada Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dari Joko Widodo dan Ganjar Pranowo belakangan ini. “Ini problem internal PDIP yang kemudian merembes ke publik dan melihat bahwa minimal PDIP ada masalah dengan pencalonan kaderisasi,” ujarnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. “Suatu saat kalau Bu Mega bilang tidak, apapun yang terjadi tidak. Itu pasti Ganjar nggak mendapat suara. Itu sudah pasti. Karena kita tahu watak wong cilik itu adalah patuh pada Ibu Mega dan bangga betul pada Ibu Mega,” tegas Presiden Akal Sehat Indonesia itu. Menurutnya Bambang Pacul betul-betul mengerti mekanisme politik yang bisa membatalkan Ganjar. “Sekali Bu Mega bercerita masalah kecil saja tentang ayahnya, satu Jawa Tengah bisa terpukau. Sekali Ibu Mega menitikkan air mata karena merasa dikhianati oleh Ganjar, seluruh Jawa itu berguncang,” lanjut Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat situasi yang terjadi di PDIP itu, berikut ini dialognya dengan Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Ahad (18/8/2022). Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi di akhir pekan. Tapi tetap saja kita akan mengajak para viewer kita untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang serius, tapi kita kemas dengan santai. Namanya juga hari libur. Iya, semua hal bisa dibuat serius bisa dibuat bercanda. Bahkan, di DPR kalau sudah bosan ya bunyikan sesuatu yang menghebohkan. Saya akan mengajak Anda membahas video yang cukup viral di berbagai media sosial, yakni Ganjar Pranowo bersama Khofifah (Gubernur Jawa Timur) hadir dalam penutupan masa orientasi mahasiswa baru di Unair. Dan ini kayaknya mengulangi seperti yang terjadi di Istana, nyanyi ramai-ramai lagu-lagu campursari “ojo dibandingke”. Tetapi kita jadi mulai bertanya-tanya, Ganjar rupanya sudah mulai berani melanggar larangan keluar kota ya atau tahanan kota. Walaupun itu dibantah tapi kita tahu ada itu. Jokowi kemarin kan ketika ketemu relawan juga sudah mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan calon-calon yang elektabilitasnya tinggi tidak diusung oleh partai politik dan kita mesti ingat juga dengan safari Puan ke partai-partai politik saat ini. Apakah ini sekarang tanda-tanda bentuk nyata perlawanan Jokowi dan Ganjar terhadap Megawati, Bung Rocky? Iya itu videonya viral dan kelihatannya ada HP yang pecah di Teuku Umar karena dibanting. Apa-apaan nih, saya sudah bilang jangan sekali-sekali melanggar aturan partai. Kira-kira begitu saya membayangkan pikiran Ibu Mega. Dan kalau dibikin sinetron ini kira-kira judulnya “Mbak Mega Ngamuk”. Kira-kira begitu. Ngamuk bukan secara fisik tentu. Jadi marah besar. Karena ini kita bisa duga betul bahwa ini diarahkan untuk FNN ke Bu Mega, Forum Nantang-nantang ke Bu Mega. Itu video yang memang dimaksudkan untuk kan disebarluaskan. Itu nggak mungkin kalau nggak ada tujuan. Saya kira tujuannya buat menguji Megawati atau PDIP yang melarang-larang Ganjar. Semakin dilarang, Ganjar semakin nekad karena dia tahu elektabilitasnya tinggi kendati tidak mendapat dukungan partai. Tetapi, ini problem internal PDIP yang kemudian merembes ke publik dan melihat bahwa minimal PDIP ada masalah dengan pencalonan kaderisasi. Kita tunggu seberapa jauh ini akan berlangsung. Nah, kan ada nama Khofifah, lalu kita ingat bahwa Khofifah itu kan proksinya Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sangat dekat. Jadi sangat mungkin juga Ibu Mega akan anggap ini berarti kerjanya LBP. Kira-kira begitu. Dan kita tahu hubungan Pak LBP dengan Ibu Mega masih lebih dramatis dibanding hubungan Pak LBP dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Pak LBP kan love and hate relation. Kalau dengan Ibu Mega kelihatannya Ibu Mega merasa dari awal kader-kader PDIP itu lebih tunduk secara politis pada Pak Luhut. Apalagi kader-kader oligarkinya. Kira-kira begitu. Ini pikiran Ibu Mega di bayangan saya. Tetapi saya pikir Pak Luhut juga seorang player politik yang matang yang melihat permainan politik dengan gaya sisilian. Jadi papan caturnya ada di depan dan diujikan dulu tuh. Mungkin 1 atau 2 bidang putih diajukan ke depan. Ini sebetulnya permainan politik yang masih berlangsung lama dan yang terjepit pasti Pak Jokowi. Pak Jokowi walaupun dia senang, tapi dia khawatir juga ke depannya. Pak Jokowi itu kalau tidak dapat restu dari Megawati, itu konstituen siapapun, mau pilih Ganjar segala macam, itu pasti dipanggil pulang oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega itu tetap figur. Lain kalau dia bukan Soekarnoputri. Tetap captive market PDIP itu di tangan Ibu Mega. Suatu saat kalau Bu Mega bilang tidak, apapun yang terjadi tidak. Itu pasti Ganjar nggak mendapat suara. Itu sudah pasti. Karena kita tahu watak wong cilik itu adalah patuh pada Ibu Mega dan bangga betul pada Ibu Mega. Itu saya kira poinnya. Ini benar kalau Anda sebut, ini sengaja dipublikasi karena saya mendapatkan itu juga di media onlinenya Pemprov Jawa Tengah, gitu dipublikasikan. Mereka sebenarnya juga nggak nyambung ini apa urusannya Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah diundang oleh Gubernur Jawa Timur untuk hadir di acara maba Unair. Ya kita tahulah itu pasti ada satu tuker tambah semacam itu. Tetapi menarik itu peta yang Anda sebutkan tadi. Kalau Anda langsung menyebut, ini proksi dari Pak LBP dan kita tahu seperti itu. Nah ini jadi kalau gitu petanya sudah makin terbuka dong Bung Rocky? Iya, memang semakin terbuka karena semakin kecil kemungkinan untuk ada tambahan capres lain. Kan ini cuma kocok-kocok dalam kolam yang sama sebetulnya. Lain kalau 0% diizinkan maka pasti banyak capres, sebanyak partai. Sekarang mungkin partai sudah frustrasi nggak mungkin 0% itu diinginkan walaupun kita masyarakat sipil kalangan kampus masih menginginkan 0%. Tapi di atas kertas memang sudah selesai. Tinggal diatur 2-3 orang saja kan? Dan Pak Luhut tentu punya kepentingan dengan masa depan Jokowi setelah 2024. Dan Pak Jokowi tentu sebagai orang yang diasuh secara politik dengan bagus oleh Pak Luhut, mengerti apa yang disebut Luhut factor di dalam politik Indonesia. Jadi Luhut factor ini betul-betul menentukan. Selain pengalaman beliau dan kecerdikan plus kecerdasan manuvering politik, orang tahu bahwa Pak Luhut tidak punya partai tapi dia bisa atur mekanisme politik. Yang pasti melalui KIB karena beliau senior di dalam Golkar. Jadi kalau orang bilang Pak Luhut kayak pemain tunggal, oh enggak. Itu saya kira disiapkan dengan baik untuk mem-backup Ganjar dan siapapun yang akan dijadikan wapresnya di situ. Tapi, ini kan analisis kita yang netral. Kita cuma menentukan faktor-faktor itu. Kalau mau pakai analisis normatif, tentu kita akan batalkan semua karena kita ingin 0%. Oke. Kita pakai bukan yang normatif dulu. Analisis faktualnya. Ini menarik karena bagaimanapun juga Ganjar itu sekarang, oke katakanlah misalnya disebut-sebut elektabilitasnya tinggi. Tetapi, kita tahu juga seperti yang Anda sebut tadi, loyalitas dari massa PDIP itu juga sangat-sangat kuat dan basisnya tentu saja Ganjar Pranowo itu pasti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan sudah dijamin oleh Bambang Pacul bahwa kalau dia tetap akan melawan perintah Ibu Megawati, dipastikan dia tidak mendapat suara di Jawa Tengah. Dan saya percaya dengan ancaman semacam itu Bung Rocky. Ya kita tahu watak pemilih Jawa Tengah itu patuh betul dalam operasikan perangkat PDIP itu, kalau disebut Jawa Tengah itu sampai di bawah tempat tidur wong cilik itu ada foto Bung Karno. Jadi itu satu partai yang disiplinnya luar biasa. Bukan sekadar pengurus anak cabang, pengurus RT segala macem itu begitu diucapkan oleh Ibu Mega, itu satu pikiran. Jadi Bambang Pacul betul-betul mengerti mekanisme politik yang bisa membatalkan Ganjar. Dan, Ganjar itu kelihatannya akan akan terus melawan. Itu enaknya kita tonton ini semacam SmackDown di dalam kubu sendiri. Kita kemarin melihat tanda-tanda bahwa Jokowi dan Ganjar ketika dalam Rakernas PDIP itu tunduk dan itu secara eksplisit dia sebutkan bahwa dia tunduk dan tegak lurus pada Ibu Megawati. Tetapi, kita juga diam-diam mencermati pasti ada kemarahan dari Pak Jokowi karena mendapat perlakuan yang kurang sewajarnya dari Bu Mega ketika dia distrap seperti anak sekolah yang melanggar peraturan. Dan kita menunggu-nunggu kapan sih membalasnya Pak Jokowi. Tapi ini tanda-tanda itu sekarang semakin nyata dan semakin jelas bahwa mereka akan berhadapan. Ya, makin dekat Hari Pemilu itu persaingan pasti makin ketat. Dan dulu orang anggap ya tidak ada itu persaingan atau hukuman distrap begituan, walaupun kita sudah kasih tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemain politik dan pemain politik dengan basis kebudayaan Jawa. Itu artinya, menyimpan langkah sambil menyembunyikan emosi. Tapi, operasi politik pasti jalan. Kan tujuh tahun Pak Joko di sana, dan dia tahu lah gorong-gorong politik, di mana yang musti disimpan, (dan juga) yang mana yang musti dibendung. Yang mana musti dicicil dulu. Dan sekarang terlihat Pak Jokowi betul-betul ingin memastikan bahwa perimbangan politik harus membalik pada tangan beliau. Karena bagaimanapun dia adalah seorang yang masih memegang seluruh kekuasan yang ada di tangan Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi lupa, Ibu Mega juga punya kemampuan metafisika untuk mengembalikan, kan makin pudar ini seolah-olah Soekarnoisme makin pudar. Tetapi, di satu titik, yang disebut kesetiaan politik akan kembali pada Ibu Mega. Dan sekali Bu Mega bercerita masalah kecil saja tentang ayahnya, satu Jawa Tengah bisa terpukau. Sekali Ibu Mega menitikkan air mata karena merasa dikhianati oleh Ganjar, seluruh Jawa itu berguncang. Jadi, sebetulnya fasilitas atau momen-momen psikologis Ibu Mega itu yang ditunggu publik, termasuk kalau Ibu Mega ngamuk marah. Itu bergetar seluruh partai itu. Jadi itu intinya. Walaupun kita tahu bahwa Bu Mega usianya sudah lanjut dan harus menjaga kesehatan segala macam, jangan terlalu emosi, dan mulai pragmatis, tapi kan watak orang tidak bisa diubah. Apalagi kalau Ibu Mega merasa bahwa dia mendapatkan firasat dari beliau ayahnya, dan firasat itu kemudian dibenarkan oleh Pak Bambang Pacul atau Pak Hasto, lalu berkumpul menjadi energi kemarahan itu. Jadi, semua hal bisa terjadi karena Ibu Mega selain bikin kalkulasi politik, dia juga bikin kalkulasi batin. (Ida)
Tersangka Pembunuh Mengapa Putri Candrawathi Diistimewakan?
Jakarta, FNN - Penyidik Bareskrim Polri memutuskan tidak menahan istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi usai menjalani pemeriksaan pertamanya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat pada Jumat, (26/8/22). Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Candrawathi diizinkan melenggang kembali ke rumahnya. Alasan penyidik Bareskrim tidak menahan Putri Sambo tersebut karena waktu sudah larut malam dan untuk menjaga kesehatannya. Keputusan penyidik untuk tidak menahan Putri Sambo tentu mengundang kritik keras di kalangan publik, tak terkecuali wartawan senior FNN Hersubeno Arief. \"Seharusnya tidak ada alasan penyidik untuk tidak menahan Putri,\" kata Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (27/8/22). Pasalnya mengingat kasusnya sangat serius yakni pembunuhan berencana dan secara kasat mata Putri Sambo tersebut terlihat sehat. \"Saat Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob, Putri datang dan bisa memberi keterangan ke media, meski singkat namun terlihat bisa berjalan sendirian ke mobil, tidak ada tanda tanda dia sakit.\" ujarnya. Bahkan ia mengatakan bahwa publik mencurigai perilaku Putri ini untuk menyembunyikan sesuatu. “Publik menduga ini sebagai akting Putri untuk pura-pura sakit, apalagi laporan Putri mengenai pelecehan yang dilakukan mendiang Brigadir Yoshua diketahui sebagai laporan palsu,” ungkap Hersu. Menurut Hersubeno, kasus Putri Candrawati yang tidak dipenjara padahal melakukan pembunuhan berencana, sebagai contoh nyata ketidakadilan. Padahal sebagaimana yang telah dikatakan pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo bahwa kasus Ferdy Sambo ini membuat citra polisi anjlok atau babak belur di mata publik. (Lia)
Polsek Lembang Harus Diperiksa
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KASUS pembunuhan sadis yang dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Henry Hernando atas Letkol Purn Muhammad Mubin, mantan Dandim yang bekerja sebagai sopir di perusahaan meubeul di Lembang, penuh dengan kejanggalan. Pemeriksaan di tingkat Polsek itu diduga ada kebohongan dan rekayasa. Setelah diambil alih oleh Polda Jawa Barat maka mulai terkuak kebohongan pemeriksaan di tingkat Polsek tersebut. Humas Polda Jawa Barat menyatakan ada perbedaan hasil pemeriksaan. Di tingkat Polsek hasil pemeriksaan adalah bahwa pembunuhan diawali dengan peristiwa pukul memukul antara tersangka dengan korban, padahal hal itu tidak ada. Demikian juga dengan tindakan korban yang meludahi tersangka, itu pun ternyata tidak terjadi. Korban katanya ditusuk dengan lima tusukan yaitu dua di leher, dua di dada dan satu di perut. Ternyata penusukan yang dilakukan tersangka itu berulang-ulang yang dalam CCTV terlihat melebihi 10 tusukan. Berapa persisnya harus melalui otopsi. Polsek Lembang melanggar prosedur yang seharusnya dilakukan yakni saat terjadi peristiwa tanggal 16 Agustus 2022 tidak memasang \"police line\" di TKP. Baru tiga hari kemudian tanggal 19 Agustus Polda Jabar yang memasangnya. Tanpa pemasangan \"police line\" tentu sangat berisiko untuk terjadinya perusakan atau penghilangan barang bukti. Orang-orang menjadi bebas bergerak dan berbuat di area TKP. Andai kecurigaan masyarakat itu benar bahwa lokasi itu di samping ada barang jualan pupuk juga menjadi gudang narkoba atau lainnya, maka keleluasaan selama tiga hari dapat memindahkan narkoba atau lainnya tersebut ke tempat lain. Betapa bahayanya. Tersangka terkesan dilindungi terutama aspek etnisnya. Ada penekanan etnik dan keagamaan. Betapa ditonjolkan status agama baik melalui atribut topi haji maupun pencantuman \"bin\" pada nama tersangka Henry Hernando padahal ayahnya Sutikno Hartono adalah non muslim. Demikian juga Kapolres Cimahi dengan merujuk pemeriksaan Polsek saat bertemu dengan para Purnawirawan TNI berulang-ulang menyatakan status yang bersangkutan bersuku Sunda. Padahal sulit dihindari fakta bahwa Henry itu beretnis Cina. Hal fatal yang tidak menjadi bagian temuan Polsek Lembang adalah keterlibatan orang tua dan karyawan toko tersangka. Ternyata Sutikno Hartono saat penusukan pisau secara sadis itu berada didekat tersangka Henry Hernando begitu juga dengan Djamil karyawan toko. Semestinya Sutikno dan Djamil juga dijadikan tersangka berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Polsek Lembang hanya mengenakan Pasal 351 ayat 3 KUHP untuk titel \"Penganiayaan\". Ringan sekali. Koreksi penyidik Polda menambahkan titel \"Pembunuhan\" (Pasal 338 KUHP) bahkan \"Pembunuhan Berencana\" (Pasal 340 KUHP). Sayang belum mengait dengan Pasal 55 dan 56 KUHP dimana ada penyertaan disana. Ayah dan karyawan yang terlibat. Menarik kasus besar (yang jangan dikecilkan) di Lembang ini, ada kemiripan dengan kasus Duren Tiga atau Km 50. Disain rekayasa atau kebohongan aparat. \"Sambo\" yang bergeser ke \"Hernando\". Motif sesungguhnya yang masih dirahasiakan. Kesal karena kendaraan di parkir depan toko ? Tidak ada jalan lain untuk menguak dan meluruskan kerja kepolisian selain Polda Jawa Barat harus meneriksa dan mengusut Polsek Lembang atas sejauh mana \"obstruction of justice\" telah dilakukan. Bila terbukti bersalah maka perlu mendapatkan sanksi yang berat. Uji pula keterlibatan Polres Cimahi. Semua ini harus \"clean and clear\" demi kewibawaan korps Bhayangkara dan menjaga konsistensi pada prinsip Tribrata dan Catur Prasetya. Bandung, 29 Agustus 2022
Pagar Makan Tanaman
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Untuk banyak orang Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng tak lekang dari memori. Jenderal Polisi Hoegeng sebagai Kapolri 1968-1971. Pak Hoegeng berpenampilan bersahaja. Disiplin waktu dipegang teguh. Terima tamu di kantor atau di rumahnya yang sederhana di Jl Madura, Menteng, selallu pukul 07.00. Saya beberapa kali jumpa Pak Hoegeng saat saya dan teman-teman aktivis mengorganisasi Komite Anti Korupsi (KAK). Saya menyukai lagu-lagu Hawaian yang saat itu disebut irama lautan Teduh. Yang favorit di tahun 1950-an orkes Hawaiian Suara Istana pimpinan Tjo\' de Fretes. Tjo\' pindah ke Holland, tapi kami bisa dengar lewat plat Tjo\' mengiringi Wanda de Fretes yang direkam di Holland. Lama nian setelah Suara Istana saya tak mendengar lagu-lagu. Hawaian, terhibur sedikit lewat Elvis Presley dalam Hawaian Wedding Song. Eh tahu-tahu Pak Hoegeng muncul di TVRI bersama grup musik Hawaian. Tapi tak begitu lama tahu-tahu musik Hawaian ditumpas pemerintah Orba dari TVRI karena Jenderal Pur Polisi Hugeng ikut tanda tangan Petisi 50 yang mengusik-usik pemerintah Orde Baru. Skala popularitas Irjen Polisi Ferdinand Sambo lebih luas dari Hoegeng, walau belum sebulan Sambo dihebohkan. Penyulut heboh juga beda, Hoegeng polisi yang patut diteladani. Sedangkan dari berita tersiar tuduhan terhadap Sambo bahwa ia terlibat dalam peristiwa penembakan Yoshua. Pembunuhan terhadap Yoshua dianggap keterlaluan. Dan ternyata kasus Sambo menjaring berpuluh-puluh polisi yang diduga terlibat, minimal pelanggaran kode etik. Tidak mudah memulihkan citra polri yang kian hari kian memburuk akibat kelakuan Sambo. Dampak politik peristiwa kriminal ini tak terelakkan. (RSaidi).
Restrukturisasi POLRI Itu Harus Dilakukan Saat Ini!
Tentang kapan harus minta bantuan kepada TNI atau POLRI bukan berdasarkan permintaan Kepala Operasi melainkan sudah diatur dalam Undang-Undang. Oleh: Sugeng Waras, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI BANYAK orang tidak paham apa itu Negara, Pertahanan Keamanan Negara (AKAMNEG) serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS). Kemudian menjeneralisasikan antara KAM pada HANKAMNEG dan KAM pada KAMTIBMAS. Ironisnya, tidak mungkin para stake holder tingkat tinggi hingga menengah tidak tahu dan diam membisu, yang harus diketuk dan dipicu secara mental dan nyali keberanian untuk tidak mbebek dan menjadi kacung/jongos kepala negara! Taruhlah Presiden Joko Widodo tidak paham dan tidak peduli, seharusnya Mahfud MD yang Menkopolhukkam dan Prabowo Subianto yang MenHan angkat bicara, lebih-lebih Luhut Binsar Pandjaitan yang menangani segala urusan! Bagaimana pemerintahan tidak amburadul, negara tidak rusak, dan sakit sakitan, karena semua yang tahu namun tidak peduli terhadap segala rencana yang seharusnya dikemas dalam bingkai ruang dan waktu menjadi lolos asal bapak senang dan rakyat diam. Contohnya, rencana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kalimantan Timur yang memakan korban Edy Mulyadi ditahan dan diadili hingga tak pasti rimbanya, kapan selesainya akibat sangkaan melecehkan rencana negara. Semua sadar bahwa IKN merupakan Jantung Negara, yang sangat esensial yang mempunyai pertahanan dan ketahanan nasional/negara dari segala bentuk dan jenis ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun luar negara, yang dipertimbangkan dengan masak dan seksama baik secara psikologis, geografis, strategis, komprehensif maupun realistis. Faktanya dibuat begitu gopoh, sembunyi-sembunyi, menang-menangan, kuasa kuasaan dan cepat-cepatan....ada apa? Semua rakyat bangsa tidak boleh tinggal diam, menunggu dan menunggu, berandai dan berandai! Kita dijajah Belanda 350 tahun masih kurang? Tidakkah menjadi pelajaran untuk tidak dijajah lagi? Oleh karenanya pahami ini ! Negara terdiri unsur unsur Pemerintah, Rakyat, Wilayah, dan Pengakuan hukum dari negara lain. Aspek-aspek negara meliputi IPOLEKSOSBUDAGHUKHANKAM. Untuk menjaga dan melindungi negara serta melindungi dan menyelamatkan seluruh tumpah darah, disusunlah rencana strategis SISHANKAMRATA, dimana TNI-POLRI sebagai kekuatan Utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Guna tegak kokohnya negara dibangun pilar-pilar negara seperti Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain SISHANKAMRATA dipilari dengan empat komponen yaitu Intelijen, Pertahanan, Keamanan dan Siber. Intelijen untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data terkait rencana pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan. Pertahanan dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara terhadap hakekat ancaman militer. Keamanan lebih titik berat pada kemanan dalam negeri terkait perlindungan, pengayom, keselamatan, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Siber menyangkut pertahanan dan perlawanan terhadap sistim komunikasi. Pembatasan dan perbedaan KAM dalam HANKAM meyangkut keamanan negara titik berat peransi militer/TNI, sedangkan KAM dalam Kamtibmas titik berat pada masyarakat, merupakan peransi POLRI. Maka salah kaprah selama ini harus diluruskan agar tidak tumpang tindih. Dalam melaksanakan peransinya telah terbagi habis antara TNI-POLRI, namun ada beberapa hal yang bisa bersinergi. Maka selayaknya kedudukan dan komposisi TNI -POLRI harus diseimbangkan, dimana TNI dibawah KeMenHan, sedangkan POLRI di bawah KEMENDAGRI. Terkait contoh di USA polisi hanya di tingkat Provinsi ke bawah, maka di Indonesia perlu berkiblat. Tentang Teroris Bersenjata adalah urusan Militer/TNI, sedangkan teroris tanpa senjata urusan Kepolisian. Demikian halnya tentang implementasi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, maka 13 jenis operasi Militer Selain Perang, hanya satu (Operasi Kepolisian) yang dipimpin Polisi, Operasi Becana Alam oleh Kepala Daerah atau Basarnas, adapun 11 oprasi lainya oleh TNI. Tentang kapan harus minta bantuan kepada TNI atau POLRI bukan berdasarkan permintaan Kepala Operasi melainkan sudah diatur dalam Undang-Undang. Semoga saja baik rakyat maupun para stake holder memahami ini. Wait n see! Bandung, 28 Agustus 2022. (*)
Politik Identitas, Isu Politik Rezim Jokowi
Dengan mengangkat dan menyudutkan umat Islam sebagai komunitas yang dianggap selalu menampilkan politik identitas maka itu adalah fitnah yang tidak perlu bahkan berbahaya. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan DI samping radikalisme, intoleransi dan moderasi beragama, maka politik identitas adalah isu politik rezim Jokowi. Lagi-lagi tidak jelas makna dan landasan hukumnya. Yang jelas arahnya selalu ditujukan kepada umat Islam. Semangat keagamaan yang dinilai sempit atau primordial. Jika dinilai seperti ini maka terjadi kekeliruan dalam politik keagamaan. Umat Islam dengan keyakinan keislaman adalah (satu) kemutlakan bukan penyimpangan. Yang penting dengan identitas \"particulary\"-nya ia mengakui dan menoleransi ada perbedaan pada kelompok atau komunitas lainnya. Perbedaan agama, ras, atau kultur ber-koeksistensi secara damai. Keberagaman adalah realita yang diterima sejak negara Indonesia didirikan. Bhineka Tunggal Ika merupakan wujud dari pemahaman ini. Umat Islam tentu sudah sangat faham. Kini masalah identitas dipersoalkan dengan alasan anti kebhinekaan dan kebangsaan. Semburan fitnah yang mengancam. Politik identitas seharusnya dipandang sebagai kekuatan integratif dan kontributif dari pengelompokan anak bangsa. Justru sebaliknya dengan penyeragaman, maka yang terjadi adalah pemaksaan dan otoritarian. Ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersepakat dengan Partai Golkar untuk tidak menggunakan politik identitas pada Pemilu 2024, maka itu adalah hak. Namun jika menuduh pihak lain dan memojokkan politik identitas jelas tidak benar. Apalagi PSI yang nyinyir dengan membahasakan politisasi agama. Padahal selama ini terjadi juga politisasi kebangsaan, profanitas, kapital, gotong royong, bahkan adat istiadat. Pemakaian baju adat pada acara resmi kenegaraan oleh Presiden yang tidak “nempat” adalah bentuk politisasi. Politik identitas juga. Nah, janganlah teriak anti politik identitas yang sebenarnya sedang menutupi perjuangan identitas dirinya. Adakah sembunyi pada budaya itu untuk menyerang kekuatan agama atau lainnya? Negara ini dimerdekakan dan dibangun atas perjuangan bersama termasuk oleh kekuatan agama. Kontribusi umat Islam sangat besar untuk negara ini sejak dulu kala. Baca sejarah perang kemerdekaan, perumusan Pancasila hingga penjagaan konstitusi dan ideologi negara dalam dimensi sejarahnya. Identitas bukan hal yang buruk. Rezim Jokowi nampaknya sibuk dengan program \"labeling\" memberi predikat radikal, intoleran, dan politik identitas pada umat Islam. Walaupun dengan bahasa samar khas kaum ambivalen. Sebenarnya perjuangan agar Pancasila dapat sesuai rumusan tanggal 1 Juni 1945 dapat pula disebut menutupi politik identitas. Destruktif, bahkan dapat disetarakan dengan makar. Sudahlah hentikan politik semburan fitnah dengan pola \"labeling\". Ini cara tidak sehat untuk membangun integrasi bangsa. Sebaliknya, membuka peluang bagi penumpang gelap ala influencer dan buzzer untuk memperkaya diri via isu. Proyek keonaran dengan memancing konflik berbasis perbedaan. Politik identitas adalah keniscayaan di Indonesia dan tugas kita bersama adalah mengoptimalkan aspek positif dengan mengurangi dampak negatifnya. Dengan mengangkat dan menyudutkan umat Islam sebagai komunitas yang dianggap selalu menampilkan politik identitas maka itu adalah fitnah yang tidak perlu bahkan berbahaya. Stop isu politik identitas, ganti dengan politik integritas dan moralitas. (*)
POPULER
