ALL CATEGORY
Indonesia Punya Pengalaman Panjang Dalam Kebebasan Beragama
Jakarta, FNN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam hal mempraktikkan kebebasan beragama, bahkan sejak zaman penjajahan sebelum merdeka.\"Secara umum kehidupan beragama dan toleransi beragama tidak seburuk yang dimuat dalam beberapa laporan internasional,\" kata Yasonna Hamonangan Laoly di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan Yasonna pada Konferensi Internasional Bertajuk \"Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya\" yang disiarkan secara virtual.Ia mengatakan isu soal kebebasan dan toleransi beragama di Indonesia semakin berkembang pada masa reformasi seiring dengan meningkatnya penghormatan pada hak asasi manusia.Yasonna mengatakan Indonesia juga menghadapi tantangan ketika hak kebebasan dijadikan hak eksklusif yang hanya boleh dinikmati sekelompok orang tanpa menghormati orang lain untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.\"Situasi seperti ini membutuhkan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berbeda,\" kata dia.Pada titik tersebut, Yasonna menegaskan pentingnya peranan hukum untuk menjaga ketertiban umum, mengatur kehidupan, dan kebebasan beragama di Indonesia.Secara umum, paparnya, supremasi hukum merupakan upaya dalam menegakkan untuk melindungi segenap elemen masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun.Untuk menerapkan, ujar dia, tidak cukup hanya menerapkan aturan hukum tetapi harus disertai kemampuan menegakkan kaidah hukum serta adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhinya.Yasonna mengatakan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dalam Kovenan Internasional Pasal 18 Ayat (1) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama.Hak ini, tambah dia, mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran. \"Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas pilihannya sendiri,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Berakhir Damai Kasus Perusakan HP Jurnalis Saat Demo BBM
Banda Aceh, FNN - Kasus dugaan perusakan alat kerja berupa handphone (HP) wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya dengan satu personel polisi saat meliput demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry yang ricuh di depan DPRA, Rabu (7/9) lalu, berakhir damai.Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, di Banda Aceh, Selasa, mengatakan kasus tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan karena di tengah keributan massa yang melakukan aksi di depan DPRA. \"Tidak ada keinginan personel kami melakukan hal yang merusak barang milik wartawan, tidak ada maksud dan tujuan tertentu,\" kata Kombes Pol Joko Krisdiyanto.Hal itu disampaikan Kapolresta saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, perwakilan Serambi Indonesia, dan turut didampingi Kasat Reskrim Kompol M Ryan Citra Yudha dan Kasat Intel Kompol Suryo Sumantri Darmoyo, di Mapolresta Banda Aceh.Kasus ini sebelumnya, Kamis (8/9), sudah dimediasi oleh Kasat Reskrim Kompol M Ryan Citra Yudha bersama sejumlah jurnalis dan Pengurus AJI Banda Aceh di salah satu warung kopi di Banda Aceh.Hasil mediasinya, personel polisi tersebut mengakui bahwa sempat bersinggungan dengan wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya hingga menyebabkan HP-nya jatuh dan pecah LCD-nya.Mediasi yang berlangsung santai tersebut juga memperlihatkan dan mengumpulkan sejumlah bukti foto hingga rekaman CCTV saat kejadian itu berlangsung.Akhirnya, dalam mediasi tersebut didapatkan satu kesepahaman bahwa peristiwa itu terjadi tanpa kesengajaan, karena sedang dalam situasi rusuh. Kedua pihak sepakat berdamai, dan ditutup dengan pertemuan bersama Kapolresta Banda Aceh.Meski tanpa unsur kesengajaan, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto meminta maaf atas peristiwa yang mengakibatkan terjatuhnya HP jurnalis Serambi Indonesia tersebut.\"Saya mohon maaf atas kejadian yang tidak diinginkan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu yang menyebabkan terjatuhnya HP milik wartawan Serambi Indonesia,\" ujarnya.Kombes Joko menyampaikan, media massa merupakan mitranya kepolisian yang selalu bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh, diharapkan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini terus berjalan baik.Selain menyampaikan permohonan maaf, Kapolresta Banda Aceh juga menggantikan HP wartawan yang rusak tersebut, sehingga tetap semangat menjalankan aktivitasnya memberikan informasi kepada masyarakat. \"Hari ini kami gantikan HP milik wartawan Serambi, agar nantinya semangat lagi untuk meliput kembali,\" ujar Kapolresta.Kadiv Advokasi AJI Banda Aceh Rahmat Fajri menyampaikan bahwa selama ini hubungan kemitraan antara media massa di Aceh dengan kepolisian sangat baik, sehingga diharapkan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi ke depannya.Peristiwa ini, kata dia, juga menjadi pelajaran bagi teman-teman jurnalis saat meliput di lapangan, apalagi di tengah kondisi kericuhan harus dapat menjaga keselamatan sendiri serta harus menggunakan tanda pengenal (ID card pers).\"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polresta Banda Aceh yang telah menyelesaikan persoalan ini, sehingga selesai dengan cepat dan berjalan baik,\" katanya pula.Ketua Advokasi PWI Aceh yang diwakili Fauzul Husni juga mengucapkan terima kasih kepada pihak polresta yang bergerak cepat mencari titik temu terkait permasalahan ini.\"Terima kasih kepada Kapolresta atas gerakan cepat, semoga hubungan kemitraan ini terus berjalan baik, apalagi kita memang selalu bertemu di lapangan saat menjalankan tugas masing-masing,\" kata Fauzul.Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto secara langsung menyerahkan handphone baru kepada jurnalis Serambi Indonesia Indra Wijaya sebagai pengganti HP-nya yang rusak akibat peristiwa tersebut. (Ida/ANTARA)
Pimpinan DPD Diminta Atasi Polemik Pergantian Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako meminta empat pimpinan DPD, yakni AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin, Mahyudin, dan Nono Sampono agar segera mengatasi polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad.Menurut Angelo, saat memberikan keterangan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Selasa, polemik tersebut harus segera diatasi agar energi para pimpinan dan seluruh anggota DPD RI tidak habis pada isu yang tidak substantif. \"Jangan sampai energi kita dihabiskan ke isu yang tidak substantif, seperti pergantian Wakil Ketua MPR,\" ujar dia.Menurut Angelo, pimpinan dan seluruh anggota DPD RI sepatutnya berfokus menjalankan tugas besar mereka, yakni menguatkan kelembagaan perwakilan daerah yang selama ini kurang kuat dalam menjalankan kewenangannya.Oleh karena itu, putra daerah asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini meminta seluruh pimpinan DPD agar solid dan senantiasa memutuskan sesuatu dengan cara kolektif kolegial karena mereka merupakan penyambung suara lembaga perwakilan rakyat. \"Harus akur semua dan jangan membuat kisruh lembaga,\" kata Angelo, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.Lebih lanjut, Angelo menyampaikan awal terjadinya polemik atau kekisruhan di lembaga DPD adalah peristiwa pencopotan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya.Mantan Gubernur Gorontalo itu, kata Angelo, dicopot usai Sidang Paripurna DPD pada 18 Agustus 2022 melalui penyampaian mosi tidak percaya oleh puluhan anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.Padahal, menurut Angelo, agenda awal Sidang Paripurna DPD itu adalah untuk melaporkan kinerja Wakil Ketua MPR dari unsur DPD selama tiga tahun ini. Adapun calon pengganti Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD adalah Tamsil Linrung. \"Awalnya, saya juga ikut menandatangani mosi tidak percaya itu karena pimpinan DPD mengklaim telah melakukan rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus),\" ujarnya.Namun, Angelo mengatakan di tengah jalan, dua pimpinan DPD yaitu Nono Sampono dan Sultan Bachtiar menarik kembali mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jadi, ini membuktikan bahwa pergantian Wakil Ketua MPR ada yang tidak jelas dan ada pihak yang mengangkangi,\" ucap dia.Atas tindakan kedua pimpinan DPD itu, Angelo mengaku juga telah mencabut tanda tangan dan dukungan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jujur saya kecewa karena merasa dibohongi dan memutuskan untuk menarik kembali tanda tangan mosi tidak percaya,\" ujar dia. (Ida/ANTARA)
Kepala BSSN: Serangan Bjorka Intensitas Rendah
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas \"Bjorka\", masuk dalam kategori intensitas rendah.\"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,\" kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa.Secara keseluruhan, Hinsa menjelaskan intensitas ancaman serangan di ruang siber sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Serangan siber dengan intensitas tinggi, lanjutnya, ialah yang sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital. \"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita,\" tambahnya.Terkait hal tersebut, dia kemudian menegaskan bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik. \"Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik; yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masa data oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa,\" katanya.Oleh karena itu, dia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai \"Bjorka\". \"Secara umum ini adalah masalah data,\" imbuhnya.Dia menjelaskan BSSN telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar tersebut. Sehingga, meskipun ada informasi valid dari data-data yang bocor tersebut, lanjutnya, validitas tersebut memiliki masa berlaku untuk menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru. \"Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang. Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya,\" jelasnya.Namun, katanya, isu peretasan data nasional yang mencuat belakangan ini perlu menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, apalagi ancaman serangan siber bisa terus berkembang. \"Jadi enggak boleh sombong \'oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat\', tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang,\" ujarnya.\"Bjorka\" kembali menjadi perbincangan karena mengklaim telah meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo.Klaim \"Bjorka\" itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter \"DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (Ida/ANTARA)
Dua Pimpinan DPD RI Cabut Tandatangan, Rotasi Fadel dari Wakil Ketua MPR RI Tetap Jalan
Jakarta, FNN – Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022). Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya. Namun, hal itu tak mengganggu keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna sebelumnya yang menyatakan menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Keputusan yang telah diambil di Sidang Paripurna hanya bisa ditarik melalui Sidang Paripurna juga. Jadi, meski ada dua pimpinan yang menarik tandatangan, tidak ada masalah. Kita hormati saja. Hadapi dengan dewasa. Ini hal biasa dalam demokrasi,\" kata Mahyudin, pimpinan sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan. Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 membahas laporan pelaksanaan tugas Komite IV tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Di akhir sidang, Nono Sampono dan Sultan B Najamudin meminta waktu untuk mengklarifikasi tindakannya mencabut tandatangan dari persetujuan keputusan hasil Sidang Paripurna mengenai Mosi Tidak Percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Saya perlu mengklarifikasi, karena saya tidak mau berbalas pantun di Forum WA yang malah bisa menjadi bias. Dalam pandangan saya ada beberapa hal yang harus saya jawab,\" tutur Nono. Nono mengaku tahu bahwa ada pengumpulan tandatangan Mosi Tidak Percaya dari anggota DPD terhadap posisi Fadel Muhammad. Namun, Nono mengesampingkan hal itu, lantaran tak diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPD RI. \"Saya ingin melihat dulu apa dasar hukumnya. Pada Rapim lalu kami berembuk. Akhirnya kita sepakat untuk dibawa ke BK (Badan Kehormatan). Ternyata berlanjut terus. Kami kemudian berembuk lagi, kita ikuti saja dinamika ini. Tapi ujungnya, saya tetap tidak akan tandatangan,\" jelas Nono. Nono berdalih bahwa Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkan. Dan, tetap dibuka ruang untuk dikoreksi kembali. \"Apabila ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan. Saya merasa saya tidak tandatangan. Mungkin itu keteledoran saya,\" tutur Nono. Nono juga sempat menyinggung adanya ucapan yang menurutnya cukup menggelitik. \"Saya disebut jalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pimpinan lain. Saya disebut Jenderal yang takut dituntut Pak Fadel. Buat saya ini sudah menyinggung masalah pribadi dan terkait martabat saya,\" kata Nono. Usai Nono, giliran Sultan B Najamudin yang menyampaikan pendapat. Apapun yang terjadi, ia meminta agar disikapi dengan dingin. \"Sejak awal hingga diputuskan, saya tetap meminta agar dilakukan kajian, agar kita dapat menghasilkan keputusan yang baik,\" tutur Sultan. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan hal yang lumrah. Hal ini bagian dari dinamika demokrasi dan sesuatu yang konstruktif serta menjadi peluang DPD RI dalam meningkatkan kinerja. \"Hanya saja, dinamika tersebut jika tak dikelola dengan baik, arif dan bijaksana, justru akan merugikan kita semua secara kelembagaan. Maka, harus dikelola dengan baik agar kita dapat menata, agar ke depan lembaga kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\" tutur Sultan. Dikatakannya, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah lembaga, ia menarik tandatangan atas keputusan tersebut. \"Saya secara pribadi dapat memahami dan menghormati kolega saya yang berjumlah 97 orang yang menandatangani Mosi Tidak Percaya,\" kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merinci keputusan mengenai Fadel Muhammad. Menurutnya, segala keputusan dan perbincangan telah terdokumentasikan dengan baik. \"Jika dikatakan akan diputuskan di BK, saya kira tidak ada kesepakatan itu. Silakan dibuka seluruh rekamannya. Tidak ada satu kalimat pun bahwa persoalan ini akan dibawa ke BK. Ada risalah dan rekamannya,\" tutur LaNyalla. Keputusan LaNyalla mendapat dukungan dari mayoritas anggota. Bambang Santoso asal Bali misalnya. Ia menilai keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna tak bisa lagi diganggu gugat. \"Kalau mau mencabut tandatangan, silakan saja cabut. Tidak akan mengganggu keputusan yang telah diambil,\" tegas Bambang. Ia justru menyayangkan sikap Nono dan Sultan yang seakan-akan memainkan aspirasi mayoritas anggota DPD RI. \"Membuat keputusan lantas dicabut. Ini seperti main-main. Jangan main-main dengan Mosi Tidak Percaya dari anggota,\" tutur Bambang. Hal senada diungkapkan oleh Alirmansori Senator asal Sumbar. Menurutnya, penarikan tandatangan di Surat Keputusan Paripurna tidak membatalkan apapun. Dan perlu diingat, lanjutnya, penandatanganan itu adalah kewajiban Pimpinan sebagai konsekwensi dari jabatan, bukan pilihan boleh menanda tangani atau tidak. “Tidak menandatangani atau mencabut tanda tangan mengandung konsekwensi lain lagi,” tandas Alirman. Nada keras disampaikan oleh Fachrul Razi, Senator asal Aceh. Ia meminta Nono dan Sultan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD RI. \"Ini mengecewakan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh anggota. Sesuai Tatib Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 57, tugas pimpinan adalah Melaksanakan dan Memasyarakatkan Keputusan DPD. Ini malah mencabut tandatangan. Saya minta Pak Nono dan Pak Sultan mundur dari pimpinan karena tak bertanggungjawab terhadap keputusan yang sudah diambil,\" tegas Fachrul Razi. Senator asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyayangkan hal ini terjadi. Menurutnya, pimpinan harus kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. \"Apa yang dilakukan saat Paripurna yang lalu itu sudah benar. Paripurna itu tidak pura-pura,\" tutur Sanusi. (mth/*)
Gebrak Akan Kerahkan Massa Lebih Banyak Hingga Tuntutan Dipenuhi
Jakarta, FNN - Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi hari ini Selasa (13/09) di Jakarta. Tercatat setidaknya ada 10.000 massa yangvterdiri dari buruh, mahasiswa, dan pelajar. Aksi tersebut berlangsung di Jalan Thamrin menuju Patung Kuda, Monas, Jakarta. Ada lima tuntutan utama dari aksi yang dilaksanakan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), yaitu: 1. Tolak kenaikan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok. 2. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunannya. 3. Cabut UU P3. 4. Tolak Revisi UU KUHP (RKUHP). 5. Tolak Revisi UU SISDIKNAS. Juru bicara Gebrak, Nining Elitos mengatakan bahwa sikap pemerintah dalam menaikkan harga BBM sama sekali tidak memihak kepada rakyat dan justru menyengsarakan rakyat. Nining juga menjelaskan bahwa masih terdapat alternatif selain dari menaikkan harga BBM dari masalah defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti mengalihkan pendanaan proyek Ibu Kota Negera (IKN) yang tidak berdampak langsung kepada rakyat. Dan gerakan buruh bersama elemen masyarakat lain akan terus dilakukan dan membentuk gelombang aksi yang besar di berbagai daerah selama tuntutannya belum dipenuhi oleh pemerintah. \"Kita menyerukan bahwa rakyat turun ke jalan karena dipaksakan oleh kekuasaan itu sendiri karena penguasa yang semakin dzolim. Semakin tidak berpikir bagaimana rakyat hari ini semakin menderita, sengsara, dan gelisah,\" terang Nining kepada awak media. (rac)
Mahasiswa, Buruh dan Emak-Emak Geruduk Istana
Jakarta, FNN - Aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di Jakarta, Selasa (13/09). Ribuan massa yang berkumpul sejak pukul dua siang itu di antaranya berasal dari FMJ (Front Milenial Jabodetabek), KRL-KKN dari unsur Buruh, KOMANDO, BPP (Blok Politik Pelajar), KOPPI (Koalisi Perempuan Pejuang Indonesia), dll bergerak bersama dalam aliansi gerakan menolak kenaikan BBM. Menurut salah satu juru bicara FMJ, M.Irwansyah aksi kali ini terdiri dari beragam elemen gerakan. \"kawan-kawan kami yang beegerak hari ini berasal dari beragam elemen baik dari elemen mahasiswa, pelajar, buruh, maupun emak-emak\" ujar Irwansyah sebagai juru bicara FMJ yang betasal dari Universitas Pamulang (UNPAM). Salah satu demonstran dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Enji mengatakan bahwa aksi perlawanan ini akan panjang hingga menang. \"Kami siap berjuang sampai menang meski harus berjuang panjang, malam ini juga kami akan bermalam di kampuas evakuasi di Universitas Bung Karno (UBK) atau Universitas Negeri Jakarta (UNJ),\" ujar Enji. Sementara Thoriq dari UPN Veteran Jakarta menegaskan bahwa tuntutan yang diperjuangkan adalah aspirasi takyat. \"Kami akan terus berjuang bersama rakyat, karena kenaikan BBM ini menyengsarakan rakyat dan dampaknya semua kebutuhan pokok dan biaya transportasi baik, rakyat sudah sengsara selama dua tahun, dengan naiknya BBM rakyat makin sengsara,\" tegas Thoriq. (sws)
Tidak Berkontribusi Terhadap DPD, Pencopotan Fadel Muhammad Sesuai Mekanisne
Jakarta, FNN – Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD atau Dewan Perwakilan Daerah sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Apalagi pencopotan mantan Menteri Kelautan dan Kelautan itu dilakukan karena empat latar belakang. Hal itu disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD, Wahyu Darma, siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Fadel dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Rapat Paripurna DPD yang dipimpin ketuanya, A.A. LaNyalla Mahmud Mattaliti, Kamis 18 Agustus 2022 yang lalu. Melalui voting terbuka, senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung terpilih menggantikan Fadel. Ada empat alasan pencopotan Fadel Muhammad itu. Pertama, Fadel Muhammad dinilai tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Kedua, dinilai tidak pernah memperjuangkan keuangan untuk memperkuat program-program MPR RI utusan DPD RI. Ketiga, tidak pernah aktif dalam kegiatan di Alat Kelengkapan DPD RI. Keempat, tidak pernah melaporkan hasil penugasan selama 3 (tiga) tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Menurut siaran pers itu, proses penetapan Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI Dari Unsur DPD RI Tahun 2022-2024 telah melalui mekanisme berdasarkan pada UU MD3, Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib DPD. Dalam Pasal 17 UU MD3, menyatakan, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU MD3 berbunyi: \"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.\" Sedangkan dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI yang dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2022-2023. Keputusan ini diambil dalam forum tertinggi, yakni Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Diketahui dari 136 anggota DPD, 96 anggota menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad dan mendesak agar Fadel digusur dari posisi Wakil Ketua MPR. Paripurna DPD menetapkan penarikan dukungan kepada Fadel Muhammad. Sebelum rapat paripurna, masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub Wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Karena muryawarah tidak tercapai, pimpinan sidang memutuskan pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak 96 anggota DPD RI. Akhinya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad. (Lia)
LaNyalla: Bangsa Jangan Wariskan Generasi Lemah
Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika seluruh elemen masyarakat harus memberikan perhatian untuk generasi yang akan datang. Menurut LaNyalla, bangsa ini tidak boleh mewariskan generasi yang lemah. Penekanan tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis & Ulama Muda Pesantren Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin (12/9/2022) malam. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Allah SWT sudah berfirman tentang pentingnya menyiapkan next generation. Karena itu saya sengaja tidak berpikir tentang next election, tetapi next generation. \"Islam menganjurkan kita agar tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Dimana menurut sejumlah Ulama ada empat kriteria generasi yang lemah itu,” tuturnya. Pertama, jangan meninggalkan generasi yang lemah akidah. Karena pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Karena, generasi mendatang akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat akibat dominasi materialisme. Kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Karena hukum materialisme akan semakin menguat. Sehingga ibadah akan dianggap menghambat proses materialisasi, atau pengejaran keuntungan dunia. Karena bagi mereka time is money. \"Ketiga, jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu pengetahuan. Karena pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan,\" ujarnya. Dan keempat, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. \"Perintah agama ini sangat jelas. Tetapi hari ini kita dihadapkan kepada situasi dimana kita sebagai umat Islam, umat terbanyak, penduduk mayoritas, justru berada dalam lingkaran kemiskinan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, kemiskinan membuat masyarakat menjadi tertinggal dalam kualitas pendidikan. Menjadi terbatas dalam mengakses kesehatan. Menjadi terbelakang dalam penguasaan teknologi dan sains. \"Akibatnya kita menjadi tidak kompetitif. Tidak menjadi epicentrum. Tetapi menjadi marginal atau terpinggirkan. Dan umat Islam menjadi mayoritas penerima BLT Menjadi mayoritas penerima Bansos. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan negara ini,\" ulasnya. LaNyalla menambahkan, bangsa ini juga menghadapi ancaman penguasaan oleh bukan Orang Indonesia Asli melalui tiga tahapan. Yaitu Kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya. Dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. \"Karena Undang-Undang Dasar hasil perubahan tahun 2002 telah mengubah Pasal 6 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada kalimat ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka kita semua tidak akan bisa apa-apa lagi. Kita akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten, dan tidak mampu bersaing. \"Karena Anda terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" terangnya. LaNyalla juga membahas fenomena Islamophobia. Dijelaskannya, Islamophobia semakin marak. \"Padahal Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 dalam Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ini semua terjadi? Jawabannya, karena bangsa sudah meninggalkan Pancasila sejak kita melakukan perubahan Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,\" tuturnya. Diterangkannya, Profesor Kaelan dari UGM menerangkan jika sejak saat itu, kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa. \"Karena sangat jelas, Cita-Cita dan Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal dalam Konstitusi. Isi pasal-pasal UUD 2002 justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme,\" terangnya. Ideologi liberalisme dan individualisme, lanjutnya, adalah prasyarat dari tumbuh suburnya iklim kapitalisme dan sekularisme. Itulah yang semakin membuat bangsa ini karut marut, dan akan mewariskan generasi mayoritas yang lemah. Untuk itu LaNyalla mengajak semua pihak untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Sehingga tidak mengubah sistem demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Falah Kabupaten Bandung, Gus Ali Sururi mengatakan, pihaknya sangat salut dengan Ketua DPD, karena tidak pernah lelah menyambangi rakyat dan menemui rakyat dari provinsi ke provinsi. \"Semuanya mendengarkan aspirasi kami. Langsung action mendorong aspirasi. Termasuk dari kami para gus dan ulama muda. Pak Nyalla juga sangat perduli pesantren, ini adalah sosok yang langka, mencintai santri. Kita Do\'akan, segala hajat pak Nyalla dikabulkan Allah,\" ujarnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Selain itu, hadir juga para ulama muda di antaranya adalah, Gus Zahrul Azhar atau Gus Heri Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang, Gus Athoillah Yusuf (Gus Aat) Pengasuh PP Darul Arqom, Gus Ali Sururi Pengasuh PP Mambaul Falah, para Asparagus se-Jabar, Jateng dan Jatim, serta Koordinator Acara tersebut Gus Tamam alias Ahmad Tamamuddin. (mth/*)
Presiden Jokowi Tidak Sanggup Lagi
“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI mencapai Rp 700 triliun, uang darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden! Tapi, apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu sinyalelemen bahwa ekonomi Indonesia akan memburuk. Akan ada faktor yang secara significant mengakibatkan angka subsidi membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak tampaknya memang bukan merupakan faktor utama yang akan membengkakkan subsidi hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak akan flugtuatif naik turun, naik ke 120 US dolar per barel atau turun kembali ke 80 US dolar per barel. Lalu apa penyebabnya? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Karena nilai tukar adalah faktur utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14.000 - Rp 15.000 per USD. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 7.000 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi kalau pemerintahan ke depan turun 1/3 dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Tahun 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar US dolar dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar US dolar jika dibandingkan tahun lalu. Ini adalah masalah serius! Apa yang terjadi, pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing yang selama ini menambal APBN. Sementara capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Hancurlah nilai tukar! Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tak berkurang separuh saja tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Subsidi BBM Rp 700 triliun adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tak ada yang bisa membendungnya. Pemain keuangan kelas dunia menikmatinya. Bandit-bandit keuangan di Indonesia telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Dari dulu! Rasanya Jokowi tidak akan sanggup lagi. Sebelumnya, Jokowi kembali berbicara mengenai bengkaknya anggaran subsidi energi termasuk BBM. Hal itulah yang menjadi pertimbangan utama kenaikan harga BBM. Jokowi kembali menegaskan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak mudah. Hampir seluruh negara menghadapi guncangan ekonomi. “Karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial,” ucapnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022). Seperti dilansir Detik.com, Senin (12 Sep 2022 16:12 WIB), menurut Jokowi, situasi ini juga dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah berkaitan dengan BBM. “Ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp 17 ribu, ada yang Rp 30 ribu. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” terangnya. Dari situ Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi BBM di Indonesia terus membengkak. Dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka itu pun masih berpotensi bertambah karena hanya untuk menutupi kuota 23 juta kilo liter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar. “Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 KL untuk solar ini estimasi akan kurang,” tegas Jokowi. Menurut Jokowi, jika ingin pasokan BBM aman, maka dibutuhkan tambahan anggaran subsidi Rp 195 triliun. Alhasil pembengkakan anggaran subsidi BBM semakin besar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan sulit dengan mengurangi anggaran subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk membantu mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. “Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detil bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” tutupnya. (*)
POPULER
