“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi.

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

SUBSIDI mencapai Rp 700 triliun, uang darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden! Tapi, apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022?

Bukan! Itu sinyalelemen bahwa ekonomi Indonesia akan memburuk. Akan ada faktor yang secara significant mengakibatkan angka subsidi membengkak secara tidak wajar. Apa itu?

Harga minyak tampaknya memang bukan merupakan faktor utama yang akan membengkakkan subsidi hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak akan flugtuatif naik turun, naik ke 120 US dolar per barel atau turun kembali ke 80 US dolar per barel. Lalu apa penyebabnya?

Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Karena nilai tukar adalah faktur utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang pernah memporak-porandakan negeri ini.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14.000 - Rp 15.000 per USD.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 7.000 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi kalau pemerintahan ke depan turun 1/3 dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin.

Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Tahun 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar US dolar dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar US dolar jika dibandingkan tahun lalu. Ini adalah masalah serius!

Apa yang terjadi, pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing yang selama ini menambal APBN. Sementara capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Hancurlah nilai tukar!

Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tak berkurang separuh saja tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD.

Subsidi BBM Rp 700 triliun adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tak ada yang bisa membendungnya. Pemain keuangan kelas dunia menikmatinya.

Bandit-bandit keuangan di Indonesia telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Dari dulu! Rasanya Jokowi tidak akan sanggup lagi.

Sebelumnya, Jokowi kembali berbicara mengenai bengkaknya anggaran subsidi energi termasuk BBM. Hal itulah yang menjadi pertimbangan utama kenaikan harga BBM.

Jokowi kembali menegaskan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak mudah. Hampir seluruh negara menghadapi guncangan ekonomi.

“Karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial,” ucapnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022).

Seperti dilansir Detik.com, Senin (12 Sep 2022 16:12 WIB), menurut Jokowi, situasi ini juga dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah berkaitan dengan BBM.  

“Ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp 17 ribu, ada yang Rp 30 ribu. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” terangnya.

Dari situ Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi BBM di Indonesia terus membengkak. Dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka itu pun masih berpotensi bertambah karena hanya untuk menutupi kuota 23 juta kilo liter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar.

“Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 KL untuk solar ini estimasi akan kurang,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, jika ingin pasokan BBM aman, maka dibutuhkan tambahan anggaran subsidi Rp 195 triliun. Alhasil pembengkakan anggaran subsidi BBM semakin besar.

“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan sulit dengan mengurangi anggaran subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk membantu mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM.

“Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detil bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” tutupnya. (*)