ALL CATEGORY
Demo Mahasiswa Makin Besar, Istana Sudah di Ujung Kerapuhan dan Tidak Bisa Dipertahankan Lagi
Jakarta, FNN – Badan Eeksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali berkumpul dalam demo besar-besaran pada Selasa (13/09/22) berlokasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini terus berlangsung demi menuntut persoalan kenaikan harga BBM. Berkaitan dengan ini, Rocky Gerung menanggapi persoalan demonstrasi dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky berpendapat bahwa demonstrasi tidak dapat dihindari. Bahwa kesadaran publik datang bersama dengan krisis politik. Pengamat politik itu juga menyatakan orang yang mengintai keadaan istana mengerti bahwasanya istana sudah di ujung kerapuhan. \"Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan istana itu tahu bahwa istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa ditahankan lagi itu,\" ungkap Rocky. Rocky menyoroti sikap pemerintah yang berusaha menghalangi demonstrasi yang sudah jelas bakal terjadi. Upaya pemerintah tersebut misalnya adanya pembatasan, ancaman kecil-kecilan, dan sikap sinis pemerintah terhadap demonstrasi. Menurut Rocky, semua orang yang turun ke jalan berarti memiliki prinsip yang sama. Kesepakatan sosiologis tersebut akan terus bergulir, baik ada atau tidak adanya perintah dari istana. Kebijakan pemerintah yang kacau dan berantakan memicu terjadinya demontrasi. Kenaikan BBM yang dianggap sebagai keputusan sepihak pemerintah dianggap merugikan berbagai elemen masyarakat. Dalam pernyataannya, Rocky menyarankan daripada mencegah demonstrasi, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap kebijakan. “Terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi, jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya,” ujar Rocky. (Ida, oct)
Anies Makin Bersinar, Buzzer Makin Gencar Promosikan Jokowi Sambil Menghina Orang Lain
Jakarta, FNN – Pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mendekati masa tenggat pelengseran jabatan pada 16 Oktober 2022. Salah satu topik yang menarik perhatian publik adalah mengenai rencana kepemimpinan Anies selanjutnya. Pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas tentang hal ini dalam video berjudul \"Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Akan Semakin Kencang\" yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky percaya ketika Anies membentuk lembaganya sendiri, tingkat elektabilitasnya sebagai tokoh politik akan naik, meskipun telah diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dan saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik,” ujar Rocky dalam obrolannya melalui kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official. Kemudian, berkaitan dengan pemanggilan KPK terhadap Anies mengenai keterangan tentang Formula-E, Rocky mengatakan bahwa hal tersebut justru menaikkan nama Anies meskipun telah lengser. \"Tapi kalau Anies yang segera dipanggil setiap minggu nanti, apalagi sedia lengser, itu publik akan berbalik justru mengepung KPK. Dan Anies akan pidato setiap hari di situ, maka nama Anies akan naik terus,\" terang Rocky. Selain itu, Rocky menyatakan adanya kemungkinan Bjorka akan menuntun Anies dengan membocorkan data-datanya. Menurutnya, pembocoran data pejabat yang dilakukan Bjorka merupakan hal yang perlu disyukuri publik. Beda halnya dengan orang-orang yang sengaja menjilat kekuasaan. Rocky mencontohkan dengan para buzzer Jokowi yang mempromosikan penguasan sambil menghina kelompok lain. Tanpa menyadari bahwa mereka tumbuh dengan uang dari istana. “Kan buzzer-buzzer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana,” ucap Rocky. Kembali dengan pembahasan Bjorka, Rocky berharap akan adanya Bjorka politik sehingga dapat menyeimbangkan oposisi dan kekuasaan. “Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu Bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan,” tegasnya. Diketahui, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2022 untuk meresmikan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. (Ida, oct)
Pinter, Ditolak 3 Periode, Jokowi Ingin Maju Menjadi Wapres di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Dalam Undangan-Undang Dasar 1945 (UUD \'45) sudah jelas diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi bagaimana jika presiden dua kali masa jabatan tersebut, mencalonkan sebagai wakil di masa jabatan ketiga? Melihat fenomena ini, ahli hukum tata negara Refly Harun menyampaikan dalam kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Live! Hensat dan San Alang Geruduk RH: Memang Bisa Presiden 2 Periode Jadi Cawapres? Ini Jawabannya!\" Dalam video yang berdurasi sekitar 54 menit tersebut, Refly Harun membacakan kembali isi pasal yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. \"Konstitusi jelas mengatakan bahwa, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun. Dan sesungguhnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dari situ kemudian orang mengatakan bahwa ada pembatasan presiden dan wakil presiden dua periode saja,\" ucap Refly yang membacakan isi dari Pasal 7 UUD 1945. Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan bahwa presiden yang telah menjabat dua periode bisa saja mencalonkan diri menjadi wakil presiden di periode berikutnya karena tidak ada peraturan yang melarang, melainkan hanya etika politik saja. Menanggapi hal tersebut, Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), memberikan cuitan melalui akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan. \"Apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait uji materi, presiden 2 periode boleh maju sebagai cawapres? Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?\" tulis Anthony pada 12 September 2022. Anthony juga menyampaikan bahwa apabila memang bisa seperti itu, maka nantinya posisi wakil presiden bisa saja menggantikan presiden apabila dalam kondisi yang berhalangan yang manakala sama saja dengan menenteng Pasal 7 UUD. \"Kalau Presiden 2 periode menjadi Wakil Presiden, kemudian kembali menjadi Presiden (3 periode) karena PRESIDEN berhalangan TETAP, bukankah secara SUBSTANSI bertentangan dng pasal 7 UUD, …. masa jabatan Presiden hanya 2 periode saja: terlepas bagaimana cara menjabatnya,\" ujar Anthony. \"Kalau tidak ada permohonan uji materi resmi kepada MK terkait apakah Presiden 2 periode boleh dicalonkan sebagai Wakil Presiden, apakah pernyataan juru bicara MK, terkait point ini, dapat dilihat sebagai pernyataan politik: bukan pernyataan hukum konstitusi, karena tidak sidang?\" tambahnya. Terlepas belum adanya konfirmasi sikap dari MK tentang apakah presiden dua periode boleh mencalonkan kembali menjadi wakil presiden di periode berikutnya, Anthony Budiawan kembali menambahkan sekaligus mengingatkan kepada MK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. \"John Locke: Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), tirani mulai (berkembang). Ketika Mahkamah Konstitusi tidak berfungsi alias mati, maka akan muncul tirani: menciptakan hukum untuk kepentingan kelompoknya, Presiden 2 periode boleh jadi cawapres?\" tandas Anthony. (Fik)
Rezim Jokowi Panik
Oleh Syafril Sjofyan | Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77/78 Rezim Jokowi diserang dan dipermalukan oleh seorang Hacker bernama Bjorka. Bjorka merupakan sosok yang menghebohkan warga internet (Netizen). Membuat pemerintah Indonesia kalang kabut. Rezim Jokowi Panik. Konon rapat kabinet lengkap sengaja diadakan untuk membahas “ulah” Bjorka. Kementerian Kominfo menyatakan aparat sedang memburu Bjorka dengan ancaman UU ITE. Bjorka balik “meledek” dengan membocorkan data pribadi beberapa Menteri termasuk Jhoni Plate Menteri Kominfo. Bjorka adalah hacker yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer. Meretas situs terutama situs Pemerintah diantaranya Kementrian Kominfo, Depdagri, KPU, BIN bahkan Istana, termasuk situs BUMN besar seperti Telkom dan Pertamina. Dia buktikan dengan menampilkan sample data yang dia retas dan jutaan data tersebut ditawarkan kepada yang berminat. Bjorka bukan becanda. Memberikan harga. Bisa saja membuktikan kemampuan dia yang luar biasa. Bjorka jadi trending topik. Netijen bersorak senang. BuzzerRP dan Influencer RP bengong. Para pendukung bayaran rezim tergagap-gagap tak berdaya. Jauh kemampuan mereka untuk sekadar menandingi. Kepanikan rezim Jokowi tergambarkan dari saling tuding antar-kelembagaan Negara. Kementerian Kominfo menyatakan bahwa keamanan terhadap serangan siber atas ruang digital bukan tupoksi mereka, menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Langsung pula menjawab. “Itu menjadi tanggung jawab bersama.” Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Walaupun sudah dibantah oleh jubir BIN. Tapi siapa tahu. Kemampuan yang telah dibuktikan oleh sosok misterius itu. Bisa saja mencicil menunggu momen. Inilah yang membuat panik rezim Jokowi. Kepanikan juga bisa membuat pejabat menjadi dungu. Pihak Kominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing. Lho? Bagaimana reaksi Bjorka, yang entah dimana keberadaannya “…..so i chose to be a martyr to make a change by slapping their face“ saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka\" tuturnya via akun twitter@bjorka. Nah pandangan masyarakat? Kebanyakan malah mendukung. Tentunya bagi kalangan besar masyarakat yang sudah bosan dengan kebohongan para pemimpin. Terlebih melalui sosmednya @Bjorka “mengajak” Revolusi. Rupanya tidak selamanya hacker identik dengan penjahat dunia maya. Ada kalanya jadi pahlawan. Dengan adanya fenomena @Bjorka. Semoga terjadi Perubahan di Indonesia. Bandung, 14 September 2022.
Harga BBM Naik, Petani, Peternak dan Pengusaha Mati
Jakarta, FNN – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu. Kenyataan ini muncul dalam diskusi publik bertemakan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Rabu (14/09/22). Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM. Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk. Marlan selaku koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik para petani. Harga yang berubah-ubah dengan masalah kebijakan yang bergantung pada pasar, World Trade Organization (WTO) dan World Bank. Ia mengharapkan adanya jaminan stok dan harga dari pemerintah. Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga. Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh. Alvino juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) yang belum mampu menurunkan harga di tingkat konsumen dan operasi pasar yang juga tidak berhasil. Namun, fakta bahwa pemerintah tidak ada upaya dalam membantu permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mandiri dengan keseriusan pemerintah. Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya. Menurut Mulyadi, demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan. Mulyadi menegaskan bahwa yang menjadi politisi adalah pengusaha. Apabila Indonesia ingin aman, maka badut politik, bandar politik, dan bandit politik perlu diberantas. Subsidi merupakan tugas negara sehingga tidak ada istilah subsidi dalam negara kesejahteraan (welfare state). Selanjutnya, Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan bahwa John Lock tahun 1600-an, kepemilikan lahan diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin. Lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk. Anthony menyatakan terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dengan APBN defisit sebanyak Rp 1.200 triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak. Kenaikan pendapatan pemerintah pasca kenaikan BBM hanya berjumlah Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan rakyat. Anthony berpendapat kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair. Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkan. (sws, oct)
Jangan Sampai Bjorka Menutupi Mafia Sambo
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN Dalam seminggu ini publik dihebohkan oleh Bjorka. Dia melakukan pembobolan data base tingkat tinggi Indonesia. Data tentang korespodensi dan data pribadi Presiden Jokowi, data pribadi Luhut Panjaitan, Erick Thohir, Menkominfo Johnny G Plate, Puan Maharani, dll, dibongkar oleh Bjorka. Bjorka juga meretas data KPU. Dia mengklaim punya 100 juta data KPU. Bahkan 1.3 miliar data SIMCard. Pokoknya, Bjorka membuat kehebohan besar. Dia juga membongkar siapa yang membunuh pegiat HAM, Munir Said Thalib. Dia akan membongkar lagi data siapa pun yang dia anggap perlu dibeberkan. Bjorka mengatakan bahwa penguasa Indonesia tak akan bisa menemukan dirinya. Tak pelak lagi, ‘hacker’ yang mengaku bermukim di Polandia ini menyita perhatian media massa dan publik. Harus diakui, peretasan oleh Bjorka memang menyenangkan. Sebab, yang dia bongkar sejauh ini adalah data orang-orang penting yang berkuasa sewenang-wenang. Bjorka seolah menjadi bagian dari gerakan oposisi. Tapi, benarkah Bjorka bertindak untuk menolong rakyat sebagaimana dia katakan sendiri? Tidak sederhana persoalannya. Ada sebagian orang yang meragukan independensi Bjorka. Bahkan, ada yang meyakini dia berada di lingkaran kekuasaan. Yang jelas, bongkar data yang dilakukan Bjorka berhasil mengalihkan perhatian publik dari aspek kejahatan mafia yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kita yang semula berharap Kapolri akan menghancurkan kelompok mafia Sambo yang melindungi perjudian dan peredaran narkoba, sekarang menjadi gagal fokus disebabkan kehebatan Bjorka. Tindakan yang dilakukan oleh peretas ini memang gurih sekali. Enak dibaca dan menaikkan semangat juang untuk melawan kezaliman penguasa. Bjorka tampak berpihak ke publik yang melawan penguasa. Boleh jadi ini benar. Namun, belum tentu bagus bagi perjuangan untuk membersihkan Polri dari kelompok Sambo yang sangat kuat itu. Hari–hari ini perhatian publik pindah ke Bjorka. Karena memang orang senang data para penguasa zalim dibongkar. Tapi, pada saat yang bersamaan, perhatian ke kasus Sambo menjadi kendur. Ada kesempatan orang-orang Sambo untuk mengatur strategi. Para pengamat mengatakan jaringan mantan Kadiv Propam itu sudah terbangun luas dan kuat. Ulah Bjorka mengurangi tekanan terhadap pimpinan Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai merasa santai. Padahal, jaringan Sambo diduga bekerja terus tanpa jeda. Listyo tidak sepatutnya memperlihatkan seolah tidak ada masalah genting di Polri. Di tengah eforia Bjorka saat ini, Kapolri merasa lepas dari tekanan publik agar Polri dibersihkan tuntas. Itu tak boleh terjadi. Kapolri jangan menyia-nyiakan momentum yang sangat mahal ini. Seharusnya pimpinan Polri melihat pertarungan antara “good force” (kekuatan baik) melawan “evil force” (kekuatan jahgat) di era Sambo ini sebagai pertarungan hidup-mati. To kill or to be killed. Menyingkirkan atau disingkirkan. Listyo dan jenderal-jenderal yang baik semestinya berperan untuk menyingkiran yang bobrok, bukan disingkirkan oleh mereka. Kita tidak perlu ikut larut bersama peretasan Bjorka. Dia memang membuat para pejabat tinggi tampak tak berdaya bercampur dungu. Kurang tahu apakah tontonan ini menyenangkan atau menyakitkan. Tapi, jangan sampai tindakan Bjorka menutupi mafia Sambo. Kondisi di Kepolisian sangat buruk. Kapolri Listyo Sigit perlu diberi semangat dan kawalan agar dia tidak pura-pura membersihkan institusi ini dari praktik-praktik tercela.[]
Ruslan Tawari: Pejabat Bupati Seram Barat Jangan Bikin Resah Rakyat
Ambon, FNN – Sekretaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Maluku Dr. Ruslan Tawari mengingatkan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) agar tidak membuat keresahan di masyarakat. Jangan bikin gaduh rakyat dengan hal-hal yang remeh-temeh. Bupati segera bangun ketenangan, soliditas dan kekompakan dengan masyarakat SBB. Rangkul dan ajak bicara itu tokoh agama dan tokoh adat. “Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin sebaiknya sering datang dan ketemu dengan tokoh agama dan tokoh adat. Sering bersilaturahmi itu baik untuk semua aspek. Bukan malah bersikap tidak bijak, tidak terpiji dan tidak elok dengan menarik paksa kendaraan yang sudah dihibakan oleh Bapati-bupati sebelumnya kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB, “ujar Dr. Ruslan Tawari. Diingatkan, menjadi pejabat publik di Maluku ini berbeda dengan daerah lain. Rasa hormat masyarakat Maluku kepada tokoh agama dan tokoh adat sangat tinggi. Kadang-kadang penghormatan itu melebihi ketaatan kepada norma hukum positif. Kalau tokoh agama dan tokoh adat yang menghimbau masyarakat supaya mentaati hukum, itu lebih mudah dibandingkan suara dari pejabat publik. “Sebaiknya Bupati Andi Chandra banyak belajar dari Gubernur Maluku, Pak Murad Ismail yang sangat mengayomi dan menghormati tokoh agama dan tokoh adat di Maluku. Selain itu, sangat menghargai lembaga-lembaga keagamaan. Gubernur Maluku selalu membuka diri untuk berkomunikasi kapan saja bila tokoh agama dan tokoh adat mau. Tidak ada hambatan komunikasi kapan saja antara tokoh agama dan tokoh adat dengan Gubernur Maluku. Itu sikap yang benar, “kata Ruslan Tawari. Ditambahkan, sangat disayangkan kalau benar pimpinan keagamaan di SBB sulit untuk bersilaturahmi dengan Penjabat Bupati SBB. Apalagi sudah menunggu berjam-jam di kantor Bupati, namun tidak juga bisa ditemui. Sangat keterlaluan. Itu sikap yang tidak bijak dan tidak layak sebagai seorang pamong. Sikap yang terkesan didominasi oleh keangkuhan dan arogansi kekuasaan Penjabat Bupati. Sikap yang sangat tidak pantas untuk menjadi pejabat publik di Maluku. Mungkin di provinsi lain yang cocok. Pak Andi Chandra As’adudin harus ingat bahwa menjadi Penjabat Bupati SBB itu bekerja sebagai seorang pamong dan pemimpin sipil. Bukan lagi berbaju komandan. Untuk itu, semua sikap dan kebijakan Penjabat Bupati seharusnya untuk membangun soliditas dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Bukan sebaliknya, malah membuat keresahan dan kegaduhan di rakyat bawah atau akar rumput. Semua pejabat publik di Maluku diwajibkan untuk memahami dan mengetahui event-event keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Perparani, Perparawi dan lain. Dengan demikian, anggarannya juga sudah harus disiapkan melalui APBD, baik itu pada APBD Provinsi atau semua Kabupaten-Kota. Bukan malah bertanya-tanya lagi apa itu Perparani, apa itu Pesparawi dan apa itu MTQ? Sikap penjabat Bupati SBB yang tidak menghargai lembaga-lembaga keagamaan di SBB membuat pimpinan lima kegamaan di Provinsi Maluku, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha bereaksi keras. Melalui Uskup Diosis Amboina, Mgr Seno Ngutra menyatakan sikap Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin telah menciderai toleransi antar umat beragama di Maluku. Misalnya, dengan membuat kebijakan dan bersikap yang tidak manusiawi kepada tokoh agama di SBB. “Tindakan tidak terpuji Bupati SBB ini bukan yang pertama kali, tetapi berulang kali terhadap keberagaman umat beragama di Maluku, khususnya Kabupaten SBB. Untuk itu, lima pimpinan keagamaan di Maluku akan menyurati Manteri Dalam Negeri, dengan tembusan Presiden Joko Widodo untuk menolak Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati SBB, “ujar Uskup Seno Ngutra (Malukuterkini.com 13/09/20220). “Saya menduga Bupati SBB terlalu berambisi untuk hilangkan predikat disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada laporang keuangan Pemda SBB. Mungkin saja berharap bisa dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), agar Pak Andi Chandra bisa diperpanjang lagi satu tahun setelah berakhir masa jabatan di bulan Mei 2023. Namun itu kan tidak harus dengan menarik mobil dan kendaraan yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan di SBB, “himbau Ruslan Tawari. Bupati SBB kata Ruslan Tawari, tinggal perintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melengkapi surat-surat hibah atau pinjam pakai yang memang diperlukan untuk itu. Bukan malah menarik mobil dari para pimpinan lembaga keagaamn di SBB seperti para debt collector menarik mobil kredit atau mobil leasing akibat telat bayar cicilan. Apalagi Bupati sampai juga mempersoalkan lembaga-lembaga keagamaan tidak membayar pajak tahunan kendaraan. Itu jelas tidak pantas, dan sangat keterlaluan Pak Bupati. “Semoga saja Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin tidak gagal paham soal kebaradaan APBD. Kan APBD itu miliknya rakyat Kabupaten SBB. Sementara lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama dan tokoh adat di SBB itu sebagai simbol nyata dari masyarakat SBB. Apa yang salah kalau surat-surat kendaraan tersebut dilengkapi? Selanjutnya diberikan pinjam-pakai kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB? “tanya Ruslan Tawari. (KL)
Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)
Presiden Jokowi, Mundurlah Saat Ini Juga!
Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TITIK lemah Presiden Joko Widodo sudah bisa dideteksi sejak awal naik ke singgasana kekuasaan, bukan karena kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan tidak memiliki potensi sekedar ukuran minimalis. Akhirnya harus jatuh pada cara-cara mengelola negara dengan standar ngawurisme. Visi Misi verbalisme hanya untuk memenuhi dan menarik simpati dan menghipnotis rakyat saat kampanye telah menjadi mortir memukul balik dirinya. Karena akhirnya fakta tidak bisa lagi dibungkus dengan narasi kebohongan. Akibat balas budi politik kepada para bandar politik (Oligarki) membelit tak lagi ada ruang gerak keluar dari remotnya. Haluan negara (sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945) yang harus menjadi arah dalam mengelola negara, bukan saja dilupakan bahkan dianggapnya sebagai sampah. Moral dan etika bernegara yang harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila menguap dan tidak dikenali lagi. Kemampuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, apalagi pikiran untuk mensejahterakan rakyat itu kering kerontang, setelah pikiran hanya dibalut hutang-hutang dan hutang. Sampai sekedar harus membayar cicilan hutang sudah sempoyongan. Rakyat harus menerima imbas akibatnya. Semua otoritas negara sudah dalam kendali oligargi, adalah keajaiban sebuah negara yang mengaku merdeka. Kemampuan dan kualitas kepemimpinannya sangat rendah. Padahal 40 % kemampuan pemimpin akan menentukan apa yang akan dan harus terjadi. Bisa dibayangkan kalau kemampuan memimpin sangat rendah mendekati 0 %. Berantakan adalah resiko yang akan terjadi. Satu hari akan resafel kabinet dua kali sudah tidak ada gunanya, stop marah-marah seolah olah semua ini akibat para menterinya yang tidak becus. Tuntutan demo rakyat yang dimotori mahasiswa dan buruh, agar Presiden segera mundur adalah sebuah keniscayaan, bukan karena kebencian untuk mengindari kerusakan negara lebih berantakan. Abaikan semua penasehat yang akan menjerumuskan dirinya, karena ambisi mereka untuk tetap terbiasa hidup, atau harus melarikan diri akibat ulah dan kekakuannya sendiri. Jangan lagi merekayasa seolah-olah masih memiliki relawan yang bisa melindungi dan kekuatannya melebihi kekuatan parlemen. Dagelan seperti itu akan menjadikan dirinya seolah-olah masih terlindung, sedang yang namanya relawan hanya akan hidup sesaat dan bisa segera menghilang, tidak peduli akan nasib bos dan tuannya. Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Hanya itulah jalan keluar yang ada saat ini, sebelum semuanya terlambat, sikap kesatria seperti Presiden Soeharto yang mundur akan lebih bijak! (*)
Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”
Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)
POPULER
