Jakarta, FNN - Belakangan ini sedang ramai dibicarakan bocornya data pemerintah yang dilakukan oleh peretas atau hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh Bjorka ini awalnya dimulai dari dibocorkan data SIM Card dan sekarang merembet hingga ke data vaksinasi yang menyangkut beberapa pejabat.

Akun sosial media Twitter belakangan ini digemparkan dengan kemunculan hacker Bjorka. Dari awal kemunculannya yang membeberkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hingga sempat mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebarkan data pribadi beberapa pejabat, misalnya Kemenkominfo Johnny G Plate, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPR Puan Maharani.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut oleh Bjorka, bahwa baru mendapatkan vaksin dosis dua dan belum melakukan vaksinasi booster.

Bjorka sebelumnya mengunggah data pribadi yang diduga milik Luhut, seperti nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), agama, tanggal lahir, alamat, status penduduk, nama istri hingga nama ibu. Di dalamnya juga terdapat status vaksinasi COVID-19 milik Luhut Binsar Pandjaitan, Puan Maharani serta Erick Tohir yang hanya baru divaksinasi dua kali saja

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara di akun Twitter pribadinya.

"Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan," tulisnya pada akun Twitter @mohmahfudmd pada 13 September 2022.

Dari pernyataan Mahfud tersebut, mendapat tanggapan dari Ismail Fahmi selaku Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia yang tidak setuju dengan membalas cuitan milik Mahfud tersebut.

"Maaf pak. Masalahnya bukan di bapak @mohmahfudmd apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah. Bjorka ini emosinya tersulut krn dianggap hoak, jdnya malah terus menerus bikin sensasi. Yg rugi publik," tulis Fahmi dalam akun Twitter pribadinya @ismailfahmi pada 13 September 2022.

Meskipun begitu, netizen sudah terlampau geram melihat bocornya data Luhut yang belum vaksin booster. Hal ini lantaran dikarenakan Luhut yang sebelumnya gencar dalam menyuarakan kepada masyarakat harus vaksin booster.

Berbagai tanggapan netizen lontarkan dalam cuitan, beberapa diantaranya seperti "Eh eh kamu ketahuan, tak vaksin booster, sangat mengecewakan" tulis akun Twitter @StSyaf*****

"Dan kode vaaksinnya sama, pdhl beda tgl vaksin .. bisa gitu ya?" tulis akun Twitter @Yuniar****

"Rakyat di ancamnya dgn berbagaimacam cara & aturan supaya ikut,dia sendiri malah inkar,bisa jd banyak yg begini,bagaiaman kalau Tuhan menampakkan semua aib kalian ya..?" tulis akun Twitter @herri*****

Tak hanya netizen, mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menyoroti sejumlah data para petinggi yang disebarluaskan oleh Bjorka.

“Jika data pribadi yg diungkap Bjorka benar, bbrp pejabat tinggi negara ternyata belum vaksinasi Booster, Bgmn mereka bisa bepergian naik pesawat? SE 23/2002 Satgas Penanganan COVID-19 jelas syaratkan vaksinasi booster bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri @KemenkesRI @jokowi” tulisnya dikutip FNN dari cuitan akun @alvinlie21 yang diunggah pada Senin (12/9/2022).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berkata bahwa data yang diretas oleh hacker Bjorka ini adalah data-data yang hanya bersifat umum dan tidak spesifik. Bahkan data-data yang diretas bukanlah data-data yang terbaru.

"Setelah ditelaah sementara, data-data yang (diretas) umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update," jelas Johnny Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

Johnny juga menambahkan bahwa pemerintah akan membuat tim tanggap darurat yang berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan berkoordinasi dalam menyelidiki peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini.

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," tambahnya.

Mengamati kondisi ini, Refly Harun seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, menyampaikan keresahannya terhadap pemerintah, melalui kanal YouTube miliknya yang berjudul "Siapa Bjorka yang Bikin Malu (Pemimpin) Kita!"

"Kalau pemerintahan kita baik, maka pertanyaannya adalah kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Bjorka ini siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab? Apakah Menkominfo atau menteri-menteri yang lain ataukah setingkat Sekjen atau Dirjen jadi eselon satu," ucapnya.

"Nah, ini sendiri di Indonesia gak jelas. Kalau goverment ini saja tidak jelas, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya," tambahnya. (Fik)