ALL CATEGORY

Lebih dari Satu Juta Kendaraan Telah Terdaftar di MyPertamina

Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mengklaim lebih dari satu juta unit kendaraan telah mendaftar dalam Program Subsidi Tepat melalui platform MyPertamina.  \"Hingga akhir Agustus ini sudah lebih dari satu juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, dimana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70 persen dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30 persen,\" kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting di Jakarta, Rabu.  Pengguna ertalite yang mendaftar, lanjutnya, masih didominasi pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi dan kendaraan umum.   Program Subsidi Tepat saat ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Irto menjelaskan Pertamina perlu mendata konsumsi BBM bersubsidi, sehingga penyalurannya bisa lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan.  Saat ini Pertamina fokus pada pendaftaran dan sosialisasi, memastikan kesiapan sistem, serta operasional di lapangan, sambil terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi. Untuk meningkatkan jumlah pendaftar, Pertamina terus menambah titik booth pendaftaran langsung. Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan ponsel, pendaftaran daring juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui laman subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina. Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran luring yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokasi pendaftaran bisa dicek langsung melalui https://mypertamina.id/lokasi-pendaftaran-offline-bbm-subsidi-tepat. \"Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal, sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” terang Irto. Lebih lanjut ia terus mengingatkan masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraan mereka. Pihaknya saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi kode QR di beberapa titik. Ke depan, program Subsidi Tepat itu akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah. \"Ini adalah langkah pemerintah dan Pertamina dalam memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM, masyarakat rentan yang memang butuh energi dengan harga terjangkau untuk kebutuhan mereka,\" ujar Irto. (Sof/ANTARA)

Mantan Kapolres Bandara Soetta Diberhentikan Tidak Hormat

Jakarta, FNN - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberhentikan dengan tidak hormat mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Kombes Pol. Edwin Hatorangan Hariadja sebagai anggota Polri karena terbukti melanggar etik, tidak profesional, dan menyalahgunakan wewenang.“Berdasarkan hasil Sidang KKEP terduga pelanggar terbukti telah melakukan ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan wewenang sehingga komisi memutuskan sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dedi mengatakan saat menjabat sebagai Kapolres Bandara Soetta, Kombes Edwin selaku atasan penyidik tidak mengawasi dan mengendalikan terkait penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/103/K/VI/2021/Resta Bandara Soekarno-Hatta tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani Penyidik Satresnarkoba Polres Bandara Soetta sehingga proses penyidikan yang dilakukan anggotanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Selain itu, Kombes Edwin diduga menerima uang dari Kasat Reserse Narkoba berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar 225 ribu dolar AS dan 376 ribu dolar Singapura yang digunakan untuk kepentingan pribadi.Dedi menyebutkan Kombes Pol. Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung pada Selasa (30/8) di Ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lantai I Mabes Polri.Selain Kombes Pol. Edwin, Komisi Sidang KKEP memutuskan mantan Kasat Reserse Narkoba Bandara Soetta AKP Nasrandi dan Kasubnit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Triono A untuk diberikan sanksi PTDH.“Atas putusan tersebut, Kombes POl. Edwin menyatakan banding,” kata Dedi.Menurut Dedi, putusan demosi lima tahun diberikan kepada Kanit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Pius Sinaga dan demosi dua tahun diberikan kepada tujuh personel bintara yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bandara Soetta.“Langkah ini sebagai wujud komitmen Kapolri dengan menindak tegas anggota yang bermain-main dengan tindak kejahatan terutama narkoba dan judi,\" kata Dedi. (Sof/ANTARA)

LaNyalla Imbau Desa Budidaya Ternak dan Pertanian untuk Perkuat Ekonomi

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak desa-desa di Tanah Air untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Caranya, dengan memaksimalkan budidaya peternakan dan pertanian. Menurut LaNyalla, upaya yang dilakukan Karang Taruna Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, bisa ditiru. Untuk menjaga menghadapi ketahanan pangan, Karang Taruna Desa Pejaten membudidayakan Ikan Nila dengan Sistem Bioflok. “Langkah ini patut menjadi contoh dan sangat potensi untuk diterapkan di desa-desa lain. Karena banyak desa yang memiliki potensi SDA yang memadai dan cukup,” katanya saat disela-sela Kunjungan Kerja ke Surabaya, Rabu (31/8/2022). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, pemasaran ikan Nila sangat potensial. Sebab, banyak diminati bahkan masih kekurangan pasokan. Sayangnya belum banyak desa yang mau membudidaya ikan Nila.  “Untuk itu, saya mengajak para Kades untuk menggerakan pelaku usaha, petani dan peternak untuk membudidayakan berbagai ikan air tawar seperti ikan nila, lele, belut atau ikan boncel. Atau membudidayakan jenis-jenis sayuran,” ujarnya.  LaNyalla menambahkan, jika serius membudidayakan salah satu jenis ikan air tawar atau sayuran perekonomian, kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik. “Hanya saja, perlu sedikit kerja keras, kemauan dan niat untuk maju dan mengubah nasib. Sehingga tidak akan bergantung lagi pada program bantuan sosial,” katanya. (Ida/LC)

Publik Menginginkan Motif Pembunuhan Brigadir J Segera Terungkap

Jakarta, FNN - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13 hingga 21 Agustus 2022, menunjukkan bahwa mayoritas publik menginginkan agar motif pembunuhan berencana Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo segera terungkap.\"Desakan agar motif pembunuhan segera diungkap semakin kuat, 73,6 persen,\" kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei secara daring dipantau di Jakarta, Rabu.Kemudian sebanyak 20,9 persen responden mengatakan bahwa untuk menjaga perasaan semua pihak yang terkait, motif atau alasan pembunuhan tidak diungkap oleh kepolisian saat ini, melainkan pengungkapan dilakukan di masa persidangan. Adapun sebanyak 5,5 persen sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab.Persentase tersebut, kata Djayadi, lebih tinggi dari hasil survei yang sebelumnya dilakukan oleh Indikator Politik periode 11-17 Agustus 2022, di mana responden yang ingin motif pembunuhan diungkap sebanyak 65,6 persen ketika diajukan pertanyaan yang sama.Selain itu, ujarnya lagi, ketika responden diajukan pertanyaan alasan terbunuhnya Brigadir J akibat adu tembak atau sengaja dibunuh, sebagian besar responden yakni 82,8 persen percaya bahwa Brigadir J sengaja dibunuh karena alasan tertentu bukan karena adu tembak\"Data ini (hampir) sama dengan data dari Indikator Politik, 82 persen,\" ujarnya pula.Djayadi juga menyebutkan bahwa lebih sedikit masyarakat yang tahu daripada yang tidak tahu bahwa Brigadir J mendapatkan ancaman pembunuhan. Namun, katanya lagi, di antara yang tahu cenderung mempercayai adanya berita tersebut.Lebih lanjut, ia menyebut masyarakat menjawab tahu soal apa yang disampaikan Polri bahwa Irjen Ferdy Sambo yang memerintahkan untuk menembak Brigadir J, demikian pula berita soal Ferdy Sambo yang berada di lokasi kejadian.\"Di antara masyarakat yang tahu tadi cenderung percaya bahwa Irjen FS (Ferdy Sambo) lah yang menjadi dalang dan dia terlibat langsung dalam kasus pembunuhan tersebut, dan itu sejalan dengan versi atau hasil penyidikan oleh Polri sejauh ini,\" katanya pula.Survei dari LSI ini dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 1.200 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J adalah terkait asusila.“Kami sampaikan bahwa motif dipicu adanya laporan dari Ibu PC (Putri Candrawathi) terkait masalah-masalah kesusilaan,” kata Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR pada Rabu (28/8). (Ida/ANTARA)

Status Ferdy Sambo Sudah Tersangka sehingga Penyidik Tidak Takut, Tegas Polri

Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan tidak ada penyidik yang takut dengan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.Hal itu mencuat setelah berita viral tentang penyidik yang memanggil Ferdy Sambo dengan panggilan jenderal saat rekonstruksi di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (30/8) kemarin.“Ditakutin apanya, sudah jadi tersangka, di-PTDH dan ditahankan,” kata Dedi saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu.Terkait hal itu, Dedi pun meminta semua pihak untuk tidak menanggapi semua informasi yang tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara pembunuhan Brigadir J.Dia menilai bahwa orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut hanya untuk pencitraan di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus Brigadir J.“Ngapain semua ditanggapin to. Mereka-mereka itu hanya mau panjat sosial (pansos) dan terkenal, wis ra penting to,” kata Dedi lagi.Momen penyidik memanggil Ferdy Sambo dengan panggilan jenderal terjadi saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga pada, Selasa (30/8) kemarin.Hal itu terlihat pada cuplikan video adegan ke-54E. Seorang penyidik masih memanggil Ferdy Sambo dengan sebutan jenderal. (Ida/ANTARA)

Jihad "Fi sabilillah" adalah Membangun Martabat Kemanusiaan

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan jihad yang berpedoman pada jalan Allah SWT atau fi sabilillah adalah membangun martabat kemanusiaan.\"Jihad yang berpedoman pada jalan Allah SWT atau jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan,\" kata Mahfud dalam acara Kick Off Kongres Mujahid Digital yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Official TVMUI, di Jakarta, Rabu.Dengan demikian, menurut dia, lingkup-lingkup jihad bagi umat Muslim bukan hanya membawa perang dan pedang, melainkan juga membangun martabat kemanusiaan.Adapun upaya membangun martabat kemanusiaan, lanjut Mahfud, dapat dilakukan umat Muslim dengan menyebarkan kebaikan bagi seluruh manusia, menjaga akhlak, berperilaku baik, serta menghargai perbedaan, seperti di Indonesia yang masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan agama.Dalam kongres yang diikuti para pegiat media sosial (medsos) dan delegasi MUI dari berbagai daerah itu, Mahfud berpesan kepada pihak-pihak yang ingin menjadi mujahid digital agar berpedoman pada prinsip menjaga martabat kemanusiaan, yaitu membangun kebaikan.Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Mabroer MS menyampaikan tujuan penyelenggaraan Kongres Mujahid Digital ini adalah untuk menguatkan nilai-nilai Islam moderat melalui para pegiat media sosial dan media lainnya yang berbasis teknologi digital.\"Jejaring itu sudah terbentuk secara nasional, baik via struktur MUI daerah maupun nonstruktural MUI, seperti kampus, pondok pesantren, dan aktivis medsos lainnya. Mereka telah dikonsolidasi sejak 2021 via forum workshop (pelatihan),\" lanjut Mabroer.Di samping itu, tambah dia, melalui Kongres Mujahid Digital, pihaknya mendorong pemanfaatan perkembangan digital sebagai basis perjuangan atau jihad demi menjadikan Islam moderat sebagai arus utama dari nilai-nilai keagamaan di dunia maya. Dengan demikian, para warganet semakin memperoleh pengetahuan keagamaan yang moderat, bukan radikalisme dan ekstremisme.\"Selain itu, target dari kegiatan ini adalah membangun platform bersama melalui mobile app (aplikasi) khusus yang menjadi ruang bersama untuk membangun isu, gerakan, dan jaringan Islam moderat di dunia digital,\" ucap Mabroer. (Ida/ANTARA)

Operasi Politik: Apapun Caranya, Anies Baswedan Tak Boleh Jadi Capres

DALAM beberapa hari ini, muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Jika dilihat dari elektabilitasnya yang selalu berada di tiga besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah, tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi tersebut dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut, belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju pada 2024. Sebab, kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. “Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” ucapnya, seperti dikutip Twitter @Andiarief_, Ahad (28/8/2022). Elektabilitas Anies Baswedan itu adu cepat dengan bakal dikeluarkannya sprindik. Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya, dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI Jakarta. “Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh,” tegas pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (31/8/2022). “Kompetisi itu artinya, biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar Pranowo dan Anies biarkan saja bersaing,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak enak... Yang tidak enak adalah menunggu harga BBM. Oke, kita tinggalkan dulu per-Sambo-an karena kemarin sudah rekonstruksi walaupun orang kemudian mencatat ada beberapa kejanggalan kenapa tiba-tiba soal adegan penembakan kepala oleh Ferdy tidak ada. Karena sebelumnya muncul informasi soal itu, bahkan itu disampaikan oleh Kapolri mengutip pernyataan dari Barada Richard. Yes, yaitu skenario yang belum selesai. Polisi tentu berupaya untuk mencari cara supaya win-win solution, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun ini menyangkut nama-nama yang akan terlibat kiri-kanan itu. Jadi kelihatannya soal Sambo ini tetap akan diproduksi. Karena diproduksi, itu artinya diperlihatkan proses hukumnya. Tapi, di ujung ada kebimbangan bagaimana jika hakim memutuskan lain. Jadi itu soalnya. Ya, ya. Jadi ada semacam unfinish skenario gitu. Iya, unfinish crime. Atau unfinish political konspirasi. Bisa juga begitu. Kalau itu lebih tepat. Konspirasi politik nggak pernah finish. Kita mau ngomongin juga soal political konspirasi ini yang diteriakkan oleh Demokrat dan kemudian dibenarkan oleh PKS, soal skenario menjegal Anies Baswedan. Saya kira ini tidak kalah menariknya dan saya heran sih kenapa Demokrat dan PKS baru teriak sekarang. Kita juga sudah tahu. Iya sudah pasti itu. Berkali-kali kita bahas soal itu. Dalam setiap saat begitu elektabilitas Anies Baswedan naik, sprindiknya bertambah. Begitu kira-kira. Jadi, elektabilitas Anies itu adu cepat dengan bakal keluarnya sprindiknya. Karena kita bisa bayangkan, Anies berupaya untuk tampil sederhana dan  tidak ada partai. Tetapi, popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI. Tetapi, justru itu yang membuat Anies makin cepat bolak-balik dipanggil KPK, misalnya. Kan dipanggil bolak-balik KPK menggali kasusnya nggak ada. Itu sudah bikin orang merasa bahwa ini nggak bakal jadi. Karena begitu tadi, konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies. Itu saja soalnya. Lepas kita suka atau tidak suka, kita kritik Anies atau kita puji, tapi dia berhak untuk menikmati kebebasan dia dalam upaya pengeksplorasi diri dan potensi dia untuk menjadi presiden. Itu yang mustinya kita bayangkan. Kalau di ujung nggak ada soal, tapi jangan dijegal di depan dong. Itu juga ngaco. Kalau mau jegal pakai 20%, sudahlah. Tetapi ini masih menjegal seseorang dengan konsprirasi politik. Memang PKS dan Demokrat membaca itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies. Tapi kita nggak tahu apakah Anies bisa dijegal. Kan tetap popular vote-nya tinggi sekali dan itu orang akan melihat bahwa kalau begitu kekuasaan bisa putuskan saja bahwa hanya boleh ada satu calon, yang lain nggak boleh. Yang menantang akan di-KPK-kan. Kan gampang. Dan sebenarnya sudah bisa kita baca kok. Kelihatannya formula E, dia akan jadi pintu masuk. Nanti kalau dan nggak harus soal terima duit loh, ini soal administratif juga bisa di-KPK-kan. Ya, itu hal yang mungkin pembukuannya kurang rapi atau ada satu unsur yang belum dimasukkan dalam pertanggungjawabannya. Itu semua soal akuntansi teknik saja. Ya betul, tanpa terbukti pun kalau sudah cacat administrasi pasti dibawa ke KPK. Tapi seolah-olah itu soal yang besar. Tetapi, karena Anies itu elektabilitasnya naik terus maka akan dicari dimana akuntansi pemerintah DKI itu cacat. Jadi, cacat administrasi bisa berubah menjadi upaya untuk menjegal jalan politik seseorang. Itu buruknya begitu kekuasaan kita. Iya. Jadi, buat Anda, para pendukung Anies Baswedan, banyaklah berdoa dan tunggu perjalanan takdir. Karena seperti apapun mereka membuat konspirasi, tapi kalau jalan takdirnya jadi, ya akan jadi juga. Betul. Kalau soal sprindik kan semua calon presiden yang diusung itu juga sprindiknya ada sebetulnya. Ganjar tetap ada soal KTP, Erick Thohir pasti kemarin juga sudah dilaporkan potensi untuk dapat sprindik. Jadi, kelihatannya memang diajukan semua. Di awal oke silakan maju semua, presiden bahkan dan siapapun silakan maju. Tapi dia hanya ingin satu, yaitu yang dia setujui. Yang dia setujui, kendati punya masalah tetap diagung-agungkan. Itu soal kita di situ selalu. Jadi ketiadaan semacam penghormatan respek terhadap potensi seseorang. Anies berpotensi, Ganjar berpotensi, semua berpotensi. Itu bagusnya kita mulai, selalu kita katakan biarkan yang berpotensi itu berkelahi dulu dalam kompetisi politik, baru konspirasi bolehlah di colong-colong. Ini belum dimulai, konspirasi politiknya sudah mau menghambat. Dan jangan salah bahwa hambatan yang sama juga bisa berlaku untuk PDIP. Ganjar sudah diagung-agungkan supaya PDIP bikin blunder maka PDIP juga bisa dikendalikan dalam permainan politik itu. Tetapi, kalau PDIP serius misalnya pasang seorang yang kena isu Istana, itu sprindiknya keluar dua hari kemudian, walaupun sprindik pada PDIP masih banyak. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Saya kira persoalan bangsa kita sekarang ini yang satu ada satu kelompok yang ingin terus berkuasa dengan berbagai cara; yang kedua politisi kita semua juga secara etika juga punya cacat sehingga mudah disandra oleh kekuatan. Itu komorbidnya kebanyakan memang. Jadi, dari awal memang kehidupan politik kita sudah buruk. Penuh dengan intrik korupsi. Sekarang kita mau bayangkan misalnya ini negeri mau ke mana? Kalau kita bisa call para pendiri bangsa itu mereka akan mengatakan ini sudah berantakan. Bayangkan misalnya, standar berpikir founding person kita dibandingkan dengan sekarang kan jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai. Padahal founding person kita melakukan hal yang bermutu. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki. Jadi nggak ada perubahan mental di situ. Ini tanggung jawab siapa? Ya tentu bukan tanggung jawab lurah, tapi tanggung jawab lurah tertinggi kan. Jadi, kalau Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democration, yang terjadi beginian, jegal menjegal. Kan itu inti dari politik artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar dan Anies biarkan saja bersaing. Tapi Anies tidak punya partai, itu soal belakangan. Yang penting rakyat Indonesia tahu ide versus ide. Idenya Ganjar apa? Idenya Anies apa? Idenya Erick Thohir apa? Supaya rakyat tahu oke ini pemimpin kita itu punya potensi. Bahwa kemudian dia dibatalkan oleh 20% itu urusan teknis. Tetapi, urusan etisnya selesai, urusan intelektualnya selesai. Di panggung semua orang bisa nonton. Jangan orang suruh nonton rekonstruksi Duren Tiga saja, sementara konstruksi tiga periode jalan terus. Nah, menarik soal public address ini. Karena saya baru menyadari itu. Di mana-mana saya lihat sekarang ini banyak lembaga pemerintah, lembaga publik dan sebagainya, termasuk kemarin Ganjar di Unair itu kan langsung menyanyikan lagu yang kemarin dinyanyikan oleh anak-anak yang di Istana, lagu campursari itu. Karena Pak Jokowi mengendorse itu maka kemudian orang kemudian ke bawah semua melakukan itu. Dan yang semacam itu kelihatannya yang lebih ingin disampaikan oleh Kepala Negara, bukan soal democration value. I Itu, kita disulap atau disihir seseorang yang memang nggak punya kapasitas berpikir, lalu semua orang ikut pada sihir itu kan? Semua tiba-tiba nyanyi lagi itu. Ya apa poinnya lagu itu. Biar saja Farel yang menyanyikan itu. Jangan dipakai itu sebagai alat untuk dapat dukungan atau mobilisasi jadikan penting pemimpin itu membedakan dengan anak kecil anak kecil lucu kalau pemimpin makhluk nyanyian begitunya nggak lucu pemimpin diminta untuk menyanyikan lagu house. Hai bisanya lagu hak asasi manusia lagu Green Economy lagu planet dapat dukungan atau mobilisasi. Pemimpin itu mampu membedakan dengan anak kecil. Anak kecil lucu. Kalau pemimpin nyanyi begitu ya nggak lucu. Pepimpin diminta untuk menyanyikan lagu hak asasi manusia, lagu green economy, lagu planet ke depan. Itu yang nggak mereka pahami. Karena itu numpang pada popularitas anak kecil. Padahal itu sebetulnya mengeksploitasi anak kecil juga karena yang bersangkutan nggak paham ini ngapain ya, tiba-tiba semua pejabat tinggi itu pakai lagu gue. Kira-kira begitu kata si Farel kan? Jadi sebetulnya itu yang disebut pendangkalan, bukan sekadar pemburukan. Pendangkalan cara berpolitik, mengeksploitasi sesuatu. Kita nggak ada ide untuk membayangkan ada debat tentang masa depan planet. Bagaimana Indonesia masuk kembali dalam percaturan politik dunia. Nggak ada tuh. Yang ada di panggung dangdut lalu joged-joged. (Ida, sof)

Ayo Kita Nonton Film ‘SAAT’

Film selain sebagai produk ekonomi kreatif, dia juga merupakan produk budaya. Dalam perkembanganya film mengalami peningkatan nilai dari sekedar sebuah hiburan menjadi sebuah ilmu yang secara keilmuan dapat dipertanggung jawabkan baik teori maupun dalam tataran praktis. Setelah dibuat film tidak hanya sekedar ditonton, namun sebagai sebuah produk budaya yang lekat dengan keilmuan, film sepatutnya ditempatkan pada nilanya sebagai sebuah objek diskusi, yang tujuanya memperkaya diskursus keilmuan film untuk pendidikan dan perkembangan kemajuan film itu sendiri, lebih lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Merujuk kepada UU NO 33 Tahun 2009 tentang perfilman, bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan pertahanan bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional; bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa; bahwa merujuk UU NO 33 Tahun 2009 pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: “Apresiasi film yang dimaksud dalam pasal 36 meliputi: a. festival film, b. seminar, diskusi, dan lokakarya: dan c. kritik dan resensi film”, dan ayat (2) yang berbunyi: “Apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Maka dari itu kami memberanikan diri untuk mengadakan acara hari ini sebagai implementasi dari apresiasi film yang berbentuk Screening Film (Pertunjukan Film) dan diskusi film di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki. Para Film Maker dari Kinokkonik Film dan Rolling Pictures menggandeng Komunitas Seni Budaya Swara Renjana (KSB-SR) untuk sama-sama mengapresiasi film melalui acara Screening dan Diskusi Film SAAT (a film by Ungke Kaumbur), pada hari ini, Sabtu, 27 Agustus 2022. Swara Renjana sendiri adalah sebuah Komunitas yang berisikan para pegiat kesenian, masyarakat pencinta budaya, termasuk para film maker, pemeran teater, pembaca puisi, seniman patung, seniman lukis dan para praktisi seni budaya lainnya. TENTANG FILM ‘SAAT’ Film SAAT adalah sebuah film pendek yang berkonsep sedikit mengadaptasi Cinéma Pur. Cinéma Pur (Bahasa Prancis untuk Sinema Murni) sendiri adalah sebuah gerakan film avantgarde yang lahir di Paris pada 1920-an dan 30-an. Istilah ini pertama kali diciptakan oleh Henri Chomette untuk mendefinisikan sinema yang berfokus pada elemen murni film seperti bentuk, gerak, komposisi visual, dan ritme, sesuatu yang Ia capai dalam film pendeknya Reflets de lumiere et de vitesse (1925) dan Cinq minutes de bioskop pur (1926). Gerakan ini melibatkan banyak seniman Dada, seperti Man Ray (Emak-Bakia, Return to Reason), René Clair, Fernand Léger (Ballet Mécanique), Marc Allegret, Jean Gremillon, Dudley Murphy, dan Marcel Duchamp (Anemic Cinema). Dada atau Dadaisme adalah sebuah gerakan seni avant-garde Eropa pada awal abad ke-20, dengan pusat awalnya di Zürich, Swiss, di Cabaret Voltaire. New York Dada dimulai c. 1915, dan setelah 1920 Dada berkembang di Paris. Kegiatan Dadais berlangsung hingga pertengahan 1920-an. Film SAAT sendiri mengambil genre Drama Tragedi yang minim dialog, bahkan hampir tidak ada. Film ini mengisahkan tentang kehidupan tolong menolong, namun dengan akhir cerita yang menyedihkan. Premis dari film ini adalah: “tidak selamanya hal baik yang dilakukan oleh orang yang penolong, berujung dengan ‘happy ending’”. Adakalanya perlu diungkapkan kepada penonton bahwa segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Film ini juga mempertontonkan kepada pemirsanya bahwa setiap niatan baik dan bantuan dari orang lain, tidak selamanya membuat orang bahagia. Terkadang ada kenyataan pahit yang harus diterima oleh manusia ketika menerima kebaikan dari orang lain. Film ini diproduksi dikala pandemi, tepatnya tahun 2021. Lokasi syuting dilakukan di Cipanas dan memakan waktu shooting days in total adalah 6 hari dengan jeda 1 minggu. Sementara dalam proses editing terkendala waktu dan kesibukan masing-masing film maker. Aktor dan aktris dipilih dengan menggunakan sumber daya artis lokal Jawa Barat, tepatnya di daerah Cipanas dan Cianjur. SINOPSIS Seorang wanita sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan yang diselimuti pepohonan hutan. Seseorang berusaha mendekati mobilnya dan nampak dari balik jendela mobil dengan golok di pinggang. Si ibu kaget dan makin gelisah. Ternyata orang tersebut malah menolongnya. Penasaran dengan kebaikan orang tersebut, si ibu akhirnya memutuskan untuk melakukan kebaikan yang sama. Dijumpainya seorang perempuan penjaja makanan dengan kondisi sedang hamil tua. Sang ibu menawarkan bantuan dan memberi sejumlah uang kepada perempuan itu. TENTANG FILM MAKER Film ini disutradarai oleh Ungke Kaumbur, Alumni IKJ. Sebetulnya Ungke Kaumbur dari jurusan teater, namun karir sutradaranya lebih bertumbuh dan berkembang. Ungke Kaumbur sendiri lama mengikuti kegiatan film sejak tahun 90an. Dia pernah bekerja dengan sutradara senior, Alm. Ali Sahab. Ungke lebih banyak menyutradari Film Televisi dan Sinema Elektronik (Sinetron). Karya-karyanya antara lain adalah Catatan Harianku dan Pernikahan Dini dan yang terakhir Anggling Darma web series, serta lainnya. Film ini diproduseri oleh Ibrahim L. Kadir, alumni Kursus Pengetauan Umum Sinematografi Plus BP SDM CITRA, Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jakarta (KPUI) Angkatan 48 yang kini namanya Citra Film School. Ibrahim memang belum banyak membuat film, namun dari hobi menonton dan fotografinya, Ibrahim pernah memproduseri beberapa film pendek untuk YouTube dan pernah 1 kali menyutradarai Video Klip Independen tahun 2000an. Ibrahim juga pernah mengeyam pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan aktif di organisasi mahasiswa intra kampus KMPF UNJ. Dia menjadi ketua KMPF UNJ untuk masa bakti tahun 2003-2004. Cerita film ini dibuat oleh Frans Agam Hasibuan (Agam), alumni IKJ. Agam Hasibuan aktif diperfilman di departemen Artistik. Agam mengambil mayor Fotografi di FFTV IKJ. Dalam beberapa tahun terakhir sempat terlibat menjadi sutradara film di platform media sosial bersama dengan Ibrahim. Agam memiliki pengalaman bekerja dengan Film Maker negeri Jiran Malaysia pada departemen Artistik. Project internasionalnya adalah Film Sembil9n yang tayang di Astro Malaysia. DOP Film ini adalah Turpin El Toruan. Dia adalah seorang sinematografer, Anggota ICS (Indonesia Cinematographer Society) dan alumni IKJ. Tahun belakangan ini, Turpin sempat menangani beberapa film kolosal. Dia juga tercatat sebagai anggota Karyawan Film dan Televisi (KFT) Indonesia. Tahun 2018 Turpin juga terlibat project film layar lebar dengan judul Udah Putusin Aja. Dia juga menggarap beberap project videoklip music. Film ini juga dibantuk produksinya oleh Daniel De Bull (Penata Artistik), Bismark Situmeang (Penata Suara), Emaniar Wijayanti (Penata Kostum dan Rias), Andi Rishadi (Penyunting Gambar) dan Badrus Zeman (Musik Skor). Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris antara lain Yuni Yumaris, Devina Mulyawati dan Dede Setiawan. Mereka semua adalah aktor yang aktif di dunia seni peran serta film televisi. Kesemuanya berasal dan berdomisili di Jawa Barat. Film SAAT dipertontonkan untuk kalangan remaja 13 tahun ke atas dan rencananya tidak untuk dikomersialkan. Oleh karena itu slot penayangan hanya akan diperuntukan untuk platform non komersil serta berencana untuk dijalankan pada Road Show ke sekolah-sekolah dan tempat screening lainnya

Mendagri: Seluruh Daerah pada PPKM Jawa-Bali Berada di Level 1

Jakarta, FNN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan seluruh daerah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali berada pada level 1. \"Seluruh daerah Indonesia seluruh kabupaten kota masuk level 1, artinya terkendali hijau, saya berterima kasih pada bapak ibu sekalian,\" kata Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta Selasa. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju COVID-19. PPKM berlaku dari 30 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Selama PPKM satu pekan ke depan. Hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebutkan PPKM diperpanjang, agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional. Ia juga mengatakan penetapan level 1 pada seluruh wilayah Jawa-Bali didasari pertimbangan dan masukan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. “Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya Safrizal mengatakan pihaknya terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerja sama dalam penegakan protokol kesehatan. \"Untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik,\" kata Safrizal pula. Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang muncul. \"Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing,\" ujarnya lagi. (mth/Antara)

Sri Mulyani: Subsidi BBM Dapat Capai Rp698 Triliun Akhir 2022

Jakarta, FNN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mencapai lebih dari Rp698 triliun sampai akhir 2022.Jumlah tersebut melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp502,4 triliun yang disebabkan oleh tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang besar.“Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.Adapun kuota subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp502,4 triliun telah meningkat tiga kali lipat dari kuota awal 2022 karena harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar,Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan.Saat ini rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 persen dari subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang akan meningkatkan kesenjangan makin tinggi antar masyarakat.“Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat,” katanya.Upaya tersebut dilakukan secara simultan melalui proses kalibrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN. (mth/Antara)