ALL CATEGORY
Kompor Induksi Pengganti LPG Agar Disosialisasikan Dengan Benar
Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HINDARI kebijakan yang mencla-mencle! Usaha dari pemerintah untuk mensosialisasasikan kompor induksi sebagai pengganti LPG 3 kg sebaiknya dilakukan secara serius dan sungguh sungguh. Usaha ini semestinya diletakkan pada tujuan yang benar, yakni: 1. Tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengurangi penggunaan LPG yang merupakan bahan bakar impor yang berdampak pada neraca perdagangan. 2. Tujuan lain adalah dalam rangka mengurangi beban subsidi APBN untuk LPG 3 kg yang merupakan salah satu beban subsidi energi yang sangat besar. 3. Tujuan yang tidak kalah penting adalah mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. LPG adakah bahan bakar berbasis minyak yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan merupakan salah satu target transisi energi. Untuk itu maka transisi dari LPG ke kompor induksi sebaiknya dilakukan melalui perencanaan yang matang. Jenis kompor induksi yang digunakan dapat disesuaikan dengan daya listrik yang terpasang di masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Dengan melihat bahwa LPG yang dimaksud adalah LPG 3 kg yang mencakup lebih dari 90 persen LPG yang dikonsumsi di Indonesia, LPG 3 kg ini adalah jenis LPG subsidi yang tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok berpendapatan rendah saja. Dengan demikian maka transisi ke kompor induksi sebaiknya menyasar semua masyarakat pengguna LPG 3 kg tersebut. Di level teknis transisi dari LPG ke kompor induksi jangan sampai terhambat oleh masalah daya listrik. Ada isu yang beredar bahwa kompor induksi tidak bisa untuk daya listrik 450 VA. Isu ini jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak menyasar golongan bawah untuk transisi ke kompor induksi. Pemerintah dan PLN harus mencari mitra yang benar dapat menghasilkan kompor induksi dengan daya listrik yang rendah. Semuanya bisa diselesaikan dengan tekhnologi yang semakin maju saat ini. Ada isu bahwa usaha untuk mengganti LPG dengan kompor induksi adalah kebijakan yang membebani masyarakat karena ditimpakan dengan rencana menghapus golongan daya 450 VA. Konon katanya penghapusan ini berkaitan dengan usaha mengatasi over supply penjualan listrik PLN. Penghapusan golongan tarif 450 VA sebagai alasan pemerintah sekaligus menaikkan tarif listrik. Jelas isu ini tidak menguntungkan bagi usaha pemerintah dan PLN meraih tujuan strategis mereka yakni transisi energi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan PLN kembali ke tujuan awal yakni mengurangi impor LPG, mengurangi beban subsidi LPG 3 kg dan melakukan transisi energi. Semua ini dapat dicapai dengan tidak perlu membebani masyarakat. Artinya, golongan tarif listrik 450 VA tetap harus dipertahankan. Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri. Transisi energi telah terjadi dan akan berlangsung makin masif. Energi listrik dari sumber yang ramah lingkungan akan mengambil alih masa depan. Jadi, tetap fokus pada tujuan. Jangan bingung. Alon alon asal kelakon. Ngono Pak De. (*)
Berbahaya Kalau KASAD Ambil Inisiatif Memasukkan KetersinggunganI ke Wilayah yang Sangat Peka
Jakarta, FNN – Pernyataan Effendi Simbolon yang mengungkapkan TNI seperti gerombolan dan adanya isu disharmoni di dalam tubuh TNI mengundang respons prajurit TNI beserta masyarakat. Dalam perbincangannya, Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas persoalan ini melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang dipublikasikan pada Kamis (15/09/22). Menurut Rocky, dirinya paham bahwa prajurit marah dituduh gerombolan. Artinya, perspektif prajurit adalah sah meskipun mereka dapat mengejar pernyataan Effendi, baik itu perintah atau suruhan langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). \"Perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,\" ujar Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, selaku wartawan senior FNN pada Kamis, 15 September 2022. Pengamat politik tersebut juga mengatakan keadaan TNI dalam berbagai perspektif. Rocky menyoroti bahwa koordinasi makro politik sedang kacau sehingga berpotensi terjadi huru-hara di dalam koordinasi institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berhubungan dengan politik. \"Dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bawa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KASAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini,\" ujar Rocky menambahkan. Rocky berpendapat bahwa permasalahan seperti ini harus diselesaikan karena rakyat menginginkan ketenangan. Menurutnya, jangan sampai TNI melemah hanya karena persoalan semacam ini. \"Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini,\" ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Effendi Simbolon sudah meminta maaf terkait pernyataannya mengenai TNI yang disebut seperti gerombolan di Gedung DPR RI, Senayan, pada Rabu (14/09/22). Ujarannya tersebut sempat memantik amarah mantan Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, pada diskusi publik yang digelar KAMI yang juga sempat disebutkan Hersubeno dalam video tersebut. (Ida, oct)
Tema BBM Bukan Sekadar Soal Subsidi, Tapi Sudah Menyangkut Kekacauan Kebijakan
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan tema BBM bukan sekadar soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Demonstrasi masih terus berlanjut, namun belum mendapat tanggapan dari pemerintah. Dalam diskusinya bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menyinggung permasalahan yang sedang menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, yaitu kebijakan kenaikan BBM. Rocky menjelaskan bahwa tema demonstrasi terkait BBM bukan sekadar soal subsidi, melainkan juga menyangkut kekacauan kebijakan yang mengacu pada presiden. \"Karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden,\" ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui video berjudul \"Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut \"Turunkan Jokowi\"\" pada Kamis, 15 September 2022. Selain menyinggung masalah BBM, para mahasiswa juga mengkritisi sistem pemerintahan yang kacau sehingga muncul berbagai permasalahan dari berbagai institusi negara. Pengamat politik tersebut memaparkan bahwa pembusukan politik dimulai dari melemahnya lembaga negara. \"Kita kan selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay” ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara,\" papar Rocky. ((Ida, oct)
Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut, Turunkan BBM atau Jokowi
Jakarta, FNN – Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih terus berlanjut. Persoalan kian menyebar hingga massa megkritik kinerja penguasa yang kurang tanggap akan isu terkait. Seperti yang diberitakan, mahasiswa Trisakti sempat menyerukan seruan \"Turunkan Jokowi\" pada demo besar buruh dan mahasiswa pada Selasa (13/09/22). Hal ini menjadi salah satu bahasan Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Kamis (15/09/22). Rocky menyatakan mahasiswa menganggap permasalahan BBM ini bukan hanya sekadar menuntut penurunan BBM, namun juga berhubungan dengan tuntutan penurunan Presiden Joko Widodo yang digerakkan mahasiswa Trisakti. \"Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam video berjudul \"Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut \"Turunkan Jokowi\"\", Kamis, 15 September 2022. Mengulas singkat peristiwa tahun 1998 tragedi Reformasi Trisakti, Rocky mengatakan peristiwa tersebut sebagai pengingat bahwa fungsi mahasiswa dalam upaya perubahan sosial. \"Dan peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu,\" ujar Rocky. (Ida, oct)
Tak Perlu Dikompori, Demo Turunkan BBM Semakin Masif: Aparat Jangan Represif!
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, sesuatu yang telah disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. “Jadi sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik,” kata Rocky Gerung. Presiden Akal Sehat itu menyebut, yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. “Kan orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis dan kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa,” lanjutnya. “Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Bahwa semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat,” kata Rocky Gerung. “Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan,” ujar Rocky Gerung ketika dialog dengan Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (16-9-2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, paling penting tetap semangat ya karena saya monitor, sekarang unjuk rasa memang berlaku masif sampai pelosok penjuru negeri. Kemarin ketika presiden Jokowi ke Maluku Tenggara, juga berlangsung aksi unjuk rasa. Tapi di sana berlangsung dengan kekerasan. Begitu Bung Rocky situasinya dan Anda mau pilih dari mana saja pasti ketemu demo. Laporannya sampai kota-kota kecil itu pasti akan ketemu unjuk rasa soal BBM ini. Sesuatu yang disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. Kan selalu begitu dalilnya. Dan, dari semester lalu kita sudah analisis bahwa ini pasti meledak di bulan September dan bahkan kita secara agak bercanda di FNN, saya sebutkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi nggak bakal, bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20. Itu sebetulnya yang kita katakan bahwa hanya kuantitas yang bisa mengubah kualitas. Dan, itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi, karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan yaitu kendati rapatnya lewat online, tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan. Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana, pada saat yang sama ada kegembiraan tuh. Jadi, mahasiswa nyanyi-nyanyi saja, biasa-biasa, diikat oleh suatu yang kita sebut politic of hope. Jadi, politik harapan itu muncul di jalan-jalan. Dan, itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan dan nelayan juga lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung, juga datang nelayan, yang memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT segala macam. Saya tanya berapa BLT-nya? Oh, saya nggak peduli berapa BLT-nya. Mau berapa pun tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh bahkan makan di pinggir jalan sudah naik. Jadi, apa gunanya BLT? Jadi, memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Mahasiswa bilangnya amplop pasti beredar di 2023 untuk nyogok kita. Kira-kira begitu. Tetapi, sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi bahwa pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun sudah nggak mungkin. Apalagi membujuk untuk 3 periode. Atau Pak Presiden mungkin akan bilang ya saya jadi tiga periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Lalu mahasiswa bilang sudah Pak Jokowi nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi Menteri Sosial di 2024. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial saja. Jadi, ledekan-ledekan itu sudah berjalan dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-kooridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru juga baru mulai kuliah. Permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi, sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik. Sudah. Jadi, nggak perlu lagi ada sponsor ini sponsor itu. Kan dulu Istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit ke mana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil karena yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki-oligarki. Mereka sudah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Sudah sangat lantang. Nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi turun. Itu sudah standar. Jadi standar dari perubahan sosial ada di situ, dari kegembiraan demonstrasi itu. Nah, ini yang berat kan biasanya orang arogan, karena dia merasa kuat. Kan gitu ya. Tapi kan realitasnya pemerintah sekarang sangat lemah. Tetapi kenapa masih tetap arogan. Itu juga yang dibicarakan oleh, bahkan, masyarakat kemarin saya ketemu petugas bank, itu Satpam bank juga bilang begitu. Pak Harto dulu biasa saja tuh ketika lihat mahasiswa mulai bergerak, akhirnya dia merasa oke dia punya kesalahan itu. Jadi, dulu juga Presiden Soeharto merasa sangat kuat, tapi dia mampu untuk membaca hati nurani rakyat. Ini yang diterangkan petugas satpam-satpam itu. Ini bilang begitu ke saya. Di Cirebon kemarin saya nunggu kereta lalu ke ATM. Saya menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu telah tiba pada suatu kesepakatan moral kita sebut kesepakatan etis secara akademis bahwa kekuasaan ini tidak menjamin kesejahteraan. Itu kan. Ditambah lagi tuh, kalau nggak menjamin kesejahteraan yang nggak usah aroganlah. Kalau masih arogan ya itu nasibnya ditumbangkan nanti. Orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis, kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan, nggak ada emak-emak yang menahan anaknya untuk nggak demo karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah. Ini kita sayangkan ya, seperti Anda sebut tadi video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif. Padahal kita sudah ingatkan bahwa dalam situasi sekarang ini Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) sendiri sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena jadi babak-belur akibat kasus Sambo. Harusnya, momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih manis, mengajuk hati publik. Kalau terus-terusan begini nih tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan itu karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini, di asrama-asrama Polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama untuk kembali jalan. Tapi, nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat. Itu cuman di awalnya, ya sudah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa, itu sebentar doang. Juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rezim ternyata masih memakai kekerasan. Jadi, kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog saja. Kan nanti ada pemimpin Kapolres misalnya, dialog dengan mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan mereka. Lalu dibikin kesepakatan, oke kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi. Itu dasarnya. Dan, enggak mungkin seluruh aparat kepolisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000 Kecamatan. Itu kan nggak masuk akal. Jadi, kalau di Jakarta itu memang diperlihatkan adanya kekerasan, di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan, di Mataram segala macam. Itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam, nanti dikepung rakyat juga habis itu. Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan. Emak-emak nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka. Jadi, satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia gerakan mahasiswa pasti di-back up rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang oke kami partai-partai yang tadinya berkoasi dengan Jokowi kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan, dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal sehingga aparat merasa oke wakil rakyat sudah turun di jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis. Apalagi yang dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, sudah tidak ada gunanya kan? Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur saja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif. Jadi, video-video yang beredar itu adalah ekspresi kuantitatif dan Pak Jokowi kan nggak bisa tidur tenang tuh justru di hari-hari ini. Ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan. Kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan, ada pergerakan-pasukan terutama Brimob itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang ini masing-masing Polda sudah sibuk, bahkan Polres pun sudah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi, ya saya mesti ngomong ini berat situasi semacam ini. Ya, memang nggak cukup itu kan bagaimana Kota Kabupaten di mana ada Universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi untuk diangkut lewat Hercules pesawat-peswat ke Jakarta juga nggak ada. Hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa, apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh. Di mata mahasiswa kepolisian sedang mengalami demoralisasi itu. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian untuk menghalangi demonstrasi, bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu. Apalagi kalau mulai ada luka, itu semangat solidaritas selalu tiba di jalan saat ada victim di jalan. Dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa kalau begitu curang dong pemerintah. Sudah naikin BBM, menyulitkan rakyat, tapi masih mukulin juga. Kan itu intinya. Rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. (sws)
Seperti SBY, Anies Bisa Berkeliling Indonesia Menyapa Rakyat
Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DENGAN lengsernya Anies Rasyid Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, bulan depan memberikan keleluasaan untuk bergerak sebagai Calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Sebagai orang bebas, tentunya Anies bisa berkampanye keliling ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. DPRD Jakarta sudah menggelar rapat tentang usulan pergantian kepada Mendagri Tito Karnavian pada 13 September 2022, sebagaimana ketentuan UU-nya, sebulan sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah, harus dibahas di rapat paripurna DPRD. Dengan demikian, Anies akan mempunyai waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Ia bisa mengisi waktu dan juga melakukan perenungan serta pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia pada masa depan. Anies juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika benar-benar ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024. Anies tidak saja mempunyai banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Anies juga selalu berada dalam tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah. Saya meyakini kemampuan Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Anies memang belum berbicara banyak mengenai langkah yang akan diambil usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan menunaikan tugasnya sebagai orang nomor 1 di ibu kota itu pada 16 Oktober 2022. Anies sendiri meminta untuk didoakan agar bisa mengakhiri tugasnya di DKI Jakarta dengan baik. “Masih satu bulan lagi menjabat, insya’ Allah sampai ujung doakan husnul khatimah, jadi selesai dengan baik, dan sesudah itu kita siapkan perjalanan berikutnya,” kata Anies saat menghadiri acara ulang tahun Partai Demokrat yang digelar DPD Demokrat DKI di Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022). Ketika ditanya apakah langkah berikutnya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, Anies hanya tersenyum. Ia menyatakan masih akan fokus di DKI hingga 16 Oktober 2022 mendatang. “Saya tuntaskan dulu sampai 16 Oktober. Habis 16 Oktober baru yang lain-lainnya. Gitu ya. Sekarang kita fokus sampai 16 Oktober. Itu dulu. Nanti sesudah itu baru yang berikutnya,” tutur Anies. Meski demikian, sinyal Anies maju di 2024 sudah mulai terlihat. Dia masuk dalam radar sejumlah partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Termasuk, mejadi salah satu nama yang dinilai oleh Demokrat DKI Jakarta pantas disandingkan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun demikian, Demokrat belum menentukan siapa yang akan diusung menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti. Rapimnas baru digelar pada 15 dan 16 September 2022. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan ada kans DPD Demokrat Jakarta akan mengusulkan nama Anies dan AHY sebagai pasangan capres-cawapres di Rapimnas Demokrat nanti. “Politik itu kan harus aspiratif. Hampir 70 persen kalau saya tanya pengurus DPD Demokrat DKI dari mulai tingkat DPD, DPAT, PAD kemudian ranting dan anak ranting, mereka semangatnya memang untuk berkoalisi dengan Anies,” kata Mujiyono. Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan dia siap untuk bertarung merebut kursi Presiden pada 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya. “Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Dia berterima kasih atas survei-survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setelah tidak memegang jabatan lagi, Anies bisa lebih leluasa untuk menyapa rakyat di seluruh tanah air. Ini yang dulu juga pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah mundur dari jabatan Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah menjadi menjadi Presiden RI ke-5 pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diberhentikan MPR RI, Megawati yang didampingi Hamzah Haz membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Jelang Pilpres 2004 yang digelar Juli 2004, tiga menteri di Kabinet Gotong Royong mundur untuk bertarung di pilpres. Salah satu dari tiga menteri yang mundur itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Pada 11 Maret 2004, pria kelahiran 9 September 1949 ini mundur dari Kabinet Gotong Royong. Posisinya digantikan Hari Sabarno, sebagai Pelaksana Tugas Menko Polkam. Dalam pilpres yang digelar secara langsung untuk pertama kalinya itu, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono.Selama menunggu pelaksanaan Pilpres 2024, Anies bisa melakukan keliling tanah air untuk menyapa rakyat, seperti yang pernah dilakukan SBY dulu. (*)
Layaknya Peran Antagonis Menghabisi Anies Baswedan
Oleh Ady Amar | Kolumnis SEBENARNYA menipu diri sendiri itu pekerjaan hina. Pastilah itu pekerjaan tanpa nalar zonder hati. Anehnya banyak yang merasa bangga dan bahagia, setidaknya tampak pura-pura bahagia, bisa menipu diri sendiri. Ketawa-ketiwi bisa menyampaikan pandangan dari hasil proses menipu diri sendiri. Kelompok influencer, bisa buzzerRp atau politisi busuk, seperti sudah terlatih melihat hasil kerja Anies Baswedan dengan mata dan hati dibuat buta. Nyaris buta sempurna. Tidak merasa malu mengatakan hal tidak sebenarnya. Misal dengan yakin menampakkan, maaf mengambil istilah Bung Rocky Gerung, \"dungu\", bahkan dungu kelewat tanpa batas. Itu saat mengatakan dengan yakin mempertanyakan, coba tunjukkan apa yang dihasilkan Anies Baswedan selama 5 tahun ini. Manusia model menipu diri sendiri ini beramai-ramai hadir menghiasi pemberitaan, utamanya di media sosial. Ingin meyakinkan publik, bahwa Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak bekerja apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Karenanya, tidak ada karya yang dihasilkan. Setelah mampu diri sendiri ditipu, sekarang publik coba ikut ditipunya. Jika belum berhasil, tidak mengapa, setidaknya jagat pemberitaan dipenuhi dengan berita menafikan Anies Baswedan. Setidaknya itu yang belakangan--makin semarak menjelang berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur--seperti koor antara para buzzerRp dan beberapa politisi DPRD DKI Jakarta. Orangnya ya itu-itu saja. Layaknya peran antagonis menghabisi Anies Baswedan. Publik justru melihat Anies sebaliknya. Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, tampak terang telanjang menghajar Anies dengan sadisnya. Seperti punya kepuasan tersendiri. Makin mendekati masa bakti Anies di Jakarta berakhir, makin menjadi-jadi lagaknya menghajar Anies sekenanya. Lupa bahwa jabatan yang disandangnya pun cuma sesaat, dan tidak tahu akan berakhir seperti apa. Semua kebijakan Pemprov DKI dimasalahkan. Penggantian nama Rumah Sakit--khusus RSUD milik pemprov--menjadi Rumah Sehat dimasalahkan yang tidak seharusnya. Padahal penggantian nama itu punya filosofi yang baik. Tidak semua yang ada di sana, itu orang sakit. Dan yang sakit tentu ingin disembuhkan di tempat seharusnya, yaitu di Rumah Sehat. Pun beberapa nama jalan yang diganti Anies dan Pemprov DKI dengan nama tokoh Betawi, yang memang punya jasa pada bidangnya masing-masing, itu terus dimasalahkan. Bahkan katanya, setelah Anies tidak menjabat maka ia meminta nama-nama jalan tadi dikembalikan pada nama semula. Pikiran Prasetyo ini pastilah pikiran offside hasil kendali nafsu. Prasetyo yang dari Fraksi PDIP, ini memang salah satu yang hobi mencari kesalahan Anies. Tidak didapat lalu yang disasar hal-hal tidak seharusnya, itu justru memperlihatkan kualitasnya. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), semacam _thing tank_ gubernur. Itu pun disebutnya membuat kacau pembangunan di Jakarta. Karenanya, setelah jabatan Anies selesai ia minta TGUPP dibubarkan. Permintaan mengada-ada. Sepertinya ketua DPRD DKI Jakarta ini tidak tahu atau lupa, bahwa TGUPP itu ada sejak era Gubernur DKI Jakarta dijabat Joko Widodo, lalu dilanjut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bukan Anies yang mengawali. Lagian TGUPP itu akan berakhir saat jabatan gubernur berakhir. Jadi tidak perlu dibubarkan akan bubar dengan sendirinya. Prasetyo Edi Marsudi tampak cuma asal ngomong, tanpa tahu persoalan. Meski itu hal sederhana. Anies seperti biasanya tidak merespons hal-hal demikian. Anies terus gas pol menuntaskan apa yang sekiranya bisa dikerjakan untuk kesejahteraan warganya. Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 13 September dibuat menjadi sesuatu yang menghebohkan. Seolah Anies diberhentikan pada tanggal itu. Padahal itu hal biasa yang memang semestinya. Dan terang-terangkan dinyatakan bahwa sejak paripurna itu Anies diminta untuk tidak buat kebijakan. Padahal masa bakti Anies berakhir 16 Oktober. Permintaan yang dibuat mengada-ada. Seperti tidak senang kalau Anies buat happy warganya. Jadi wakil rakyat tapi justru menjegal kebijakan kebaikan yang akan dihadirkan eksekutif (gubernur). Anies, lagi-lagi seperti biasanya, tidak mempersoalkan riak-riak yang muncul disekitarnya, permintaan yang tak berdasar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sepertinya Anies akan diganggu sampai atau bahkan pasca16 Oktober dengan segala cara yang dimungkinkan. Semua ditujukan untuk membuat stigma Anies bukanlah pemimpin baik. Mencoba menjegal Anies agar 2024 tak nyapres. Tapi aneh elektabilitas Anies tak beringsut tapi justru menaik, maka entah muslihat apalagi yang akan dimainkan. Sepertinya peran antagonis tak henti akan terus dihadirkan, tentu dengan motif menjegal Anies Baswedan. (*)
Syahganda: Anies Sudah Bisa Berkeliling Indonesia Menyapa Rakyat
Jakarta – Lengsernya Anies Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, bulan depan memberikan dia keleluasaan untuk bergerak sebagai calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Sebagai orang bebas, Anies bisa berkampanye ke seluruh Indonesia. Aktivis dan pengamat sosial politik Syahganda Nainggolan menyatakan hal itu kepada KBA News dalan perbincangan, Kamis, 15 September, malam. Dia diminta pendapat atas berakhirnya jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. DPRD Jakarta sudah menggelar rapat tentang usulan pergantian kepada Mendagri pada 13 September, sebagaimana ketentuan UU bahwa sebulan sebelum habis masa jabatan kepala daerah, harus dibahas di rapat paripurna DPRD. “Anies akan mempunyai waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Dia bisa melakukan perenungan dan pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia di masa depan. Dia juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika dia ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024,” kata Syahganda. Salah seorang pimpinan di Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle itu menyatakan, Anies tidak saja mempunya banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia di masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Ditambahkannya, Anies selalu berada di tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. “Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah,” kata alumnus ITB dan Doktor UI tersebut yang meyakini akan kemampuan Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Siap maju Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan dia siap untuk bertarung merebut kursi Presiden pada tahun 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya. “Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Dia berterima kasih atas survei –survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya. (kba)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Mendemo Pemerintah
Jakarta, FNN - Aliansi Aksi Sejuta Buruh menggelar acara press conference di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara yang digelar pada Jumat, 16 September 2022 tersebut, dihadiri oleh 40 konfederasi dan serikat kerja mandiri untuk membahas wacana aksi. Adapun aksi tersebut diwacanakan akan digelar pada 10 Oktober 2022 mendatang untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), cabut Omnibus Law cipta kerja, dan pembatalan RUU-KUHP yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Aksi tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat dengan melibatkan 200 ribu buruh. (Rac)
Anthony Budiawan: Pembela Oligarki Tidak Pantas Disebut Pemimpin Bangsa
Jakarta, FNN – Ini salah satu contoh dari banyak kebijakan dan praktek bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha oligarki. PLN kelebihan supply akibat perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan skema take or pay. Hal itu disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, koreksi perjanjian jual-beli listrik yang merugikan PLN/negara kembali, malah dengan mudahnya mengalihkan kerugian tersebut kepada rakyat, dengan mengalihkan daya dari 450 Volt Ampera (VA) ke 900 VA, dan 900 VA ke 1.200 VA? “Artinya, rakyat diminta subsidi Independent Power Producer (IPP)?” Kenaikan daya listrik akan membuat biaya listrik naik, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Kalau biaya energi (listrik, gas) masyarakat melebihi 10% dari penghasilan, mereka masuk kategori keluarga miskin (energi), fuel poverty: DPR sepertinya tidak memikirkan nasib rakyat. Menyedihkan, pemimpin bangsa ini, eksekutif dan legislatif, sepertinya tidak peduli kondisi sosial masyarakat, tidak peduli nasib rakyat apakah kebijakan tertentu, menaikkan paksa daya listrik, akan memiskinkan rakyat: mereka pembela oligarki tidak pantas disebut pemimpin bangsa. Sebelumnya diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar daya listrik 450 V) dihapus untuk kelompok rumah tangga miskin. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi. \"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,\" kata Said, Selasa (13/9/2022). Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay. Ini artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Maka dari itu, Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply. “Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, over supply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, dilansir Kompas.com, Senin (12/9/2022). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menyepakati adanya penambahan daya listrik untuk kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA ke 900 VA. Maka dengan kata lain, golongan listrik 450 VA dihapus. Namun, kesepakatan itu pada dasarnya masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus. Menurutnya, pemerintah berfokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. “Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA,” ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022). (mth)
POPULER
