ALL CATEGORY
Melawan Oligarki
Musnahkan peran oligarki yang sudah merusak negara mengganti UUD ‘45 asli dengan UUD palsu yaitu UUD 2002 dengan segala dampak dan akibat kerusakan yang terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih dan Sekjen KAMI Lintas Provinsi (Disampaikan dalam Forum Seminar Membedah Sikap dan Perilaku Oligaki di Indonesia – Jakarta, 1 September 2022) SEJALAN dengan rencana Khubilai Khan sejak abad ke-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara sudah terjadi, dan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat, tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Bahwa etnis China yang tersebar di seluruh dunia dan menjadikannya warga negara di mana mereka bertempat tinggal, tetap diakui dan harus menganggap bahwa dirinya adalah orang China. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia tersebut, termasuk Indonesia adalah warga negara RRC. Pada masa penjajahan Belanda, China sudah melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktikkan. Dengan minum minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan opsir China itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi ke pedagang China: Menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara dan mendzalimi warga pribumi dengan sebutan Inlander dan digolongkan dalam kelas terbawah. Mereka memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu, Seni Perang, dipelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah Agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”). Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Paska tragedi G 30 S PKI/1065 tersebut muncullah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 berisi antara lain pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Muncullah Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06/PresKab/6/1967 tentang kebijakan pokok WNI asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga Pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf China dicabut, dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE - 06/Pred.Kab/6/1967, isinya “kita tidak boleh menyebut CHINA diganti TIONGHOA atau komunitas TIONGHOA. Sebelumnya pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 penguasaan besar dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. China berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang China yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Pada masa Presiden Joko Widodo, Oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah Karpet Merah disediakan oleh Oligarki dan RRC. Tawaran manis Xi Jinping dari China diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi. Tawaran utang dilahap. China ini sangat mengerti dan paham sekali bahwa Indonesia akan kesulitan saat harus mengembalikan hutang hutangnya, dengan segala resikonya. Tawaran manis Xi Jinping dari China diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi nanti. Bahkan, di beberapa media Menlu Retno Marsudi meminta rakyat Indonesia bertepuk tangan. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: \"Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi politik kaum Pribumi Nusantara dan terus bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Bahkan, telah ikut merekayasa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, langsung atau tidak langsung ada dalam pengaruh dan kendalinya. Geliat Naga Melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Pada awal sambutannya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang senasib dan sepenanggungan saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, Selasa (26/7). Juga mengatakan bahwa China merupakan mitra komprehensif strategis Indonesia. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasi RRC Oligarki dan sudah menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia. Markus Ghiroth (gembong komunis 1965): Dalam strategi komunis, ada namanya istilah “teori guna tolol”. Yaitu: orang-orang tolol yang berguna. Maksudnya: menempatkan orang-orang “tolol” bodoh, manut, mata duitan, rakus jabatan, di posisi strategis agar kemudian bisa dan mudah diatur dan dikendalikan. Keadaan makin parah akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Dalam kondisi Negara sudah lumpuh dalam kendali Oligargi - Perlawanan yang harus dilakukan terhadap oligarki: 1. Tidak mungkin dilakukan dengan jalur Konstitusi. 2. Oligarki justru sudah memiliki kuasa membuat perangkat konstitusi ( UU ) dan peraturan negara lainnya melalui Pengelengara Negara dan Lembaga Negara yang sudah dalam Remot kendalinya. 3. Tersisa perlawanan rakyat melalui People Power atau Revolusi. 4. Musnahkan peran oligarki yang sudah merusak negara mengganti UUD ‘45 asli dengan UUD palsu yaitu UUD 2002 dengan segala dampak dan akibat kerusakan yang terjadi. 5. Hanya dengan jalan Revolusi untuk menata ulang negara, rakyat harus dicerahkan memilih kepala negara yang memiliki akal sehat, negarawan dan kembali ke UUD 45 asli. (*)
Publik Dibuat Melongo, Inilah Kronologi Perubahan Skenario Kasus Kaisar Sambo hingga Rekonstruksi
Jakarta, FNN - Kronologi perjalanan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J oleh Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dari awal semakin meluas hingga terjeratnya Irjen Pol. Ferdy Sambo beserta istrinya Putri Candrawathi yang menjadi tersangka. Belakangan ini di masyarakat nama Brigadir J, Bharada E dan Ferdy Sambo menjadi sorotan utama di media televisi maupun media online. Hingga saat ini kasus tersebut belum usai dan semakin memanas, apalagi banyaknya ditemukan fakta baru dari kasus tersebut. Kasus ini dimulai dari laporan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Jumat (8/7/2022) oleh Ferdy Sambo atas tewasnya Brigadir J di rumah dinas miliknya di kawasan Kompleks Polri Duren Tiga. Ferdy Sambo melaporkan hal ini sekitar pukul 17.20 WIB. Dia menyebutkan terjadi peristiwa tembak-menembak antara Bharada E dengan Brigadir J, yang diduga Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi, istri daripada Ferdy Sambo. \"Ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh Saudara FS (Ferdy Sambo),\" ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat diundang oleh Komisi III DPR untuk dimintai keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/8/2022). Kemudian Sigit juga menjelaskan bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu, seperti Kuat Ma\'ruf (sopir pribadi), Bripka Ricky Rizal (Bripka R), dan Bharada E dibawa ke kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri. Olah TKP pun juga telah dilaksanakan dan selesai sekitar pukul 19.40 WIB. Dari peristiwa tersebut, dibuat dua laporan ke Polres Jakarta Selatan, yang pertama adalah laporan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E, lalu yang kedua adalah laporan oleh Putri Candrawathi yang terkait dengan adanya perbuatan pelecehan dsn ancaman kekerasan di Duren Tiga yang dilakukan oleh Brigadir J. Dari laporan tersebut, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri dengan maksud untuk membuat berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun ternyata penyidik mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Divisi Propam (Divpropam) Polri. \"Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri menjadi berita acara pemeriksaan,” ucap Listyo Sigit. Perkembangan kasus tetap berjalan, namun banyak hal yang janggal ditemukan dalam penyelidikan TKP. Salah satunya adalah matinya CCTV disaat peristiwa terjadi, serta hilangnya _hard disk_ CCTV di TKP yang kemudian diketahui sudah diamankan sebelumnya oleh personel Divpropam Polri. Dilanjutkan juga dengan adanya penyampaian hasil autopsi jenazah Brigadir J yang janggal, seperti ada sesuatu yang kurang dan seperti ditutupi. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan saat melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya Brigadir J. \"Saat itu Karopenmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personel Divpropam Polri. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya,” ujar Listyo Sigit. Upaya Ferdy Sambo menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi, terbongkar. Dari banyaknya kejanggalan yang ada, maka Kapolri membuat Tim Khusus Polri berdasarkan berdasarkan SPRIN Nomor SPRIN/5647/VII/HUK.12.1./2022 tanggal 12 Juli 2022. Tim ini bertugas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi secara faktual, objektif, transparan dan akuntabel. Tidak hanya itu, investigasi ini juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk pengawasan, pengujian dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi di Duren Tiga. Dari hasil autopsi ulang dan juga penyelidikan Timsus mendapatkan fakta bahwa adanya tekanan maupun intervensi yang dilakukan oleh Divpropam Polri kepada tim forensik saat autopsi pertama dilakukan. Sigit juga menjelaskan dari hasil interogasi didapatkan kejelasan tentang CCTV yang rusak dan hilangnya hard disk CCTV tersebut. Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2022, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pada 4 Agustus 2022, adanya masuk laporan dari hasil pemeriksaan internal ditemukan adanya perbuatan personel-personel yang menghambat proses penyidikan. Didapati ada 25 personel yang tidak profesional dan menjadi obstruction of justice atau berusaha menghalangi proses penegakkan hukum saat penanganan TKP pertama. Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka menyatakan adanya perubahan terkait yang Ia sampaikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengakuan awal bahwa Ia dijanjikan oleh Ferdy Sambo untuk memberikan Surat Penghentian Perkara (SP3). Kendati demikian, Bharada E tetap menjadi tersangka. Dan atas dasar tersebut Ia akan menjadi justice collaborator memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Pada 6 Agustus 2022, Bharada E menyampaikan pengakuannya secara tertulis dengan runtut mulai dari peristiwa di Magelang hingga peristiwa pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga. Dengan membubarkan Satgassus Merah Putih yang diketuai oleh Ferdy Sambo dan dibentuknya Timsus yang baru, dan hasil penyelidikan dan penyidikan ulang, didapatkan hasil bahwa kasus tembak-menembak itu hanyalah skenario buatan Sambo belaka. Satgassus Polri merupakan lembaga nonstruktural Polri yang di Propam ini menangani penegakan aturan di internal Polri. Satgassus juga merupakan lintas bidang. Khusus untuk Satgasus Merah Putih, satuan tugas ini pertama kali dibentuk pada 2019, oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Kapolri Listiyo Sigit mengumumkan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (09/08/2022), bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Sambo memerintahkan anak buahnya untuk menembak Brigadir J. Sedangkan dirinya menembakkan beberapa peluru ke dinding agar seolah-olah terjadinya baku tembak. Dalam momen tersebut Kapolri juga mengumumkan penetapan tersangka kepada Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal alias Bripka R dan Kuat Ma\'ruf. Ferdy Sambo mengakui bahwa Ia memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir J dan membuat skenario serta merekayasa seolah-olah ini adalah peristiwa tembak-menembak. Dari hasil ini, Kapolri menyatakan bahwa adanya peristiwa pelecehan yang mengakibatkan tembak-menembak adalah tidak benar. Berdasarkan pernyataan Kapolri pada Rabu (24/8/2022), motif peristiwa terkait dengan kesusilaan masih belum dapat dibuktikan apakah pelecehan atau perselingkuhan. Pihaknya baru dapat memastikan motif setelah pemeriksaan Putri Candrawathi sebagai tersangka. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dalam melanggar kode etik profesi Polri dalam sidang yang digelar di Transnational Crime Center (TNCC). Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, \"Pimpinan sidang memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggaran FS dinyatakan bersalah.\" Jumat (26/8/2022) \"FS dinyatakan bersalah sehingga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) diputuskan,\" tambahnya. Jumat, 19 Agustus 2022, Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri diduga juga ikut terlibat dalam pertemuan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Meski demikian, pada awal penetapannya sebagai tersangka, Putri tidak langsung ditahan karena kondisi dari istri Sambo itu disebut sedang sakit. Namun hingga kini belum juga ditahan kendati kondisinya sudah membaik dan dinyatakan sehat. Bahkan saat rekonstruksi kasus di Duren Tiga, Putri terlihat tidak mengenakan baju tahanan. Timsus Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan dilaksanakan pada Selasa (30/8/2022) dengan menghadirkan kelima tersangka. Rekonstruksi pada Selasa kemarin dilakukan di dua rumah Ferdy Sambo. Rekonstruksi TKP pertama pada rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga. Lalu lokasi rekonstruksi TKP kedua berada di rumah dinas di Kompleks Polri, Duren Tiga. Kelima tersangka dihadirkan dalam reka adegan kasus penembakan ini. Kelima tersangka yakni, Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma\'ruf, serta Putri Candrawathi. Para tersangka terancam dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan ancaman pidana seumur hidup dan hukum mati juncto 338 juncto 55 dan 56 KUHP. (Fik)
Ironis, Ekonomi Rakyat Makin Ambruk, Harga BBM Dipaksa Naik
Jakarta, FNN – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Minggu (21/08), mengatakan Presiden Joko Widodo akan menaikkan harga BBM. Jika Luhut berkata benar, maka bahan bakar minyak (BBM) akan naik pada 1 September 2022. Harga pertalite akan naik menjadi Rp. 10.000 per liter dan solar menjadi Rp. 8.500 per liter. Hal ini diungkap oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah akan menaikkan harga pertalite dan solar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar pada 1 September 2022. \"Bilang saja, Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September, dengan memberikan bantuan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan,\" kata Fahmy dikutip dari Tribunnews.com. Kenaikan harga BBM menjadi kabar buruk bagi rakyat, khususnya rakyat kelas menengah ke bawah karena membuat yang bersangkutan semakin terpuruk. Sebab jika BBM naik, maka dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga barang. Hal tersebut berdampak pada ekonomi rakyat yang tadinya sudah sulit, menjadi semakin sulit. Pasalnya, ekonomi yang masih belum stabil dan pendapatan masyarakat yang belum kembali normal menjadi salah satu faktor permasalahan yang masih belum hilang usai menjalani masa pandemi covid. Ada kesaksian dari salah satu orang yang bekerja sebagai sopir, ia mengaku tidak setuju dan keberatan dengan wacana kenaikan BBM tersebut. “Saya mendengar pertalite naik jadi Rp. 10.000 per liter. Itu jika beli di POM, belum lagi eceran. Tentu saya sangat keberatan karena saya narik angkot saja sudah sepi sekali. Harus mencari kemana lagi uangnya jika BBM naik,\" kata Teges, salah seorang sopir angkot. Selain berdampak pada penghasilan, dikhawatirkan kenaikan BBM ini juga berdampak pada naiknya harga komoditi lain seperti sembako. Pengeluaran yang harus digunakan untuk ongkos bensin saat belanja barang dagangan oleh para pedagang sembako, jadi semakin besar karena kenaikan harga BBM. Dan membuat para pedagang pun terpaksa menaikkan harga jual dagangannya. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan harga BBM dapat menambah beban bagi masyarakat, karena pengeluaran yang bertambah tanpa diiringi kenaikan pendapatan. Pada akhirnya berimbas terhadap angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat tajam dalam masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. (Teg)
Motif Pembunuhan Polisi oleh Polisi Masih Misterius, Netizen Kesal
Jakarta, FNN - Polisi tembak polisi masih menjadi berita hangat bagi masyarakat. Kasus polisi menembak polisi sampai salah satunya mati menjadi heboh karena motif pembunuhan tersebut masih belum terungkap. Hingga kini, konspirasi-konspirasi banyak bermunculan karena polisi yang seakan-akan menutupi kasus ini. Hal ini membuat kasus pembunuhan Brigadir J semakin tertutup dan merebaknya konspirasi bagi masyarakat. Mulai dari pelecehan, perselingkuhan, bahkan pembunuhan berencana menjadi konspirasi motif pembunuhan Brigadir J. Kuasa Hukum keluarga Brigadir J alias Nopryansah Yoshua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak menyerahkan seluruhnya terkait motif dugaan pembunuhan kliennya, pada penyidik Bareskrim Polri. “Itulah yang saat ini masih diselidiki, mencari latar belakangnya. Dan kami datang untuk melakukan prarekonstruksi,” kata Kamaruddin di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2022). Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir J bukan hanya persoalan asmara. Pasalnya, kata dia tidak mungkin sampai melibatkan 31 anggota polri yang mendukung. “Kalau hanya sekadar motif asmara saja, itu sudah selesai dan tidak perlu 30 orang polisi yang mendukung. Maka upaya untuk mengungkap ini tidak cukup hanya dengan sidang etik dan sidang profesi yang saat ini sedang berjalan,” ujar Bambang Rukminto, seperti dikutip dari channel Youtube salah satu tv swasta. Sejauh ini kasus tersebut belum ada tanda-tanda tuntas, bahkan terus menimbulkan konspirasi-konspirasi baru. Hal tersebut membuat netizen banyak berkomentar tentang kasus ini, bahkan menimbulkan pro dan kontra terhadap tindakan polisi terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Salah seorang netizen , Yuli Diana, menyuarakan kontra terhadap satuan kepolisian yang terlihat menutup-nutupi kasus ini. “Rusaknya salah satu instansi kepolisian karena banyaknya oknum yang tidak berakhlak, semakin lama semakin rakyat muak melihatnya, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa tetapi tidak bagi para pejabat,” ucap Yuli Diana di salah satu komentar youtube channel FNN. Yuli Diana dengan tulisan bernada kesal dan pedas namun terlihat membara khas netizen menjadi salah satu orang yang tidak suka dengan kinerja polisi selama ini. Ketika, mereka condong menjalankan hukum dan keamanan dengan tidak seimbang, yaitu hukum yang tampak menyulitkan rakyat biasa, namun membela pemerintah. “Saya yakin bapak Kapolri telah melakukan penyelidikan secara komprehensif, dan sebaiknya jangan berandai-andai. Kita tunggu saja hasil penyelidikan, semoga fakta yang sesungguhnya terjadi bisa terkuak dan memenuhi rasa keadilan. (Teg)
Konflik China-Taiwan Butuh Mitigasi Serius
Jakarta, FNN - Konflik China-Taiwan semakin memanas akhir-akhir ini dan menjadi perhatian dunia. Konflik tersebut dipicu oleh kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi yang berkunjung ke Taiwan awal Agustus ini. Konflik kawasan, antara China dan Taiwan mirip dengan perseteruan Rusia dan Ukraina. Kedua konflik ini, baik Rusia-Ukraina maupun China-Taiwan didasari oleh reaksi atas kekuatan eksternal. ”Konflik Taiwan ini butuh mitigasi serius agar tidak menjadi kenyataan perang terbuka,” tutur Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia saat Gelora Talks yang bertajuk : Ancaman Perang di Taiwan, Mungkinkah dihindari? Secara daring di Jakarta, Rabu (31/8/22). Hubungan kedua negara memanas, menurut Mahfuz, diperlihatkan dengan adanya latihan perang besar-besaran China, dan Taiwan menilai sebagai ancaman serius bahwa latihan ini untuk mempersiapkan invasi ke wilayahnya. Begitupun Taiwan, juga mirip sejarahnya dengan Ukraina. “Isu kalau berubah jadi konflik nyata, akan banyak pengaruhnya dan komplek,” tuturnya. Menurut Mahfuz, anggaran pertahanan menjadi penting, namun terkadang dipandang sebelah mata. Pada umumnya, kebijakan pemerintah memang lebih mengedepankan benefit ekonomi secara langsung. Pahadal pembangunan pertahanan akan mendapat benefit secara tidak langsung (indirect). “Seperti peningkatan SDM TNI AL, dipandang tidak penting, dan lebih penting BLT (bantuan langsung tunai), dan infrastruktur.” lanjutnya Teuku Rezasyah, pakar Hubungan International mengatakan, sejatinya, China juga tidak ingin menyerang Taiwan, dan kalaupun terjadi pengerahan kekuatan militer, maka China sebenarnya lebih mampu. Terlepas dari ini, lenjut Teuku, bagi Indonesia yang terpenting bagaimana memulangkan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan, baik mereka yang bekerja atau belajar. “Jadi sebaiknya, Indonesia lebih memilih status quo, dan penting saat ini. Seiring dengan itu, Indonesia juga harus mampu mandiri secara pertahanan,” ujanrya. Teuku mengatakan, sikap status quo penting ditengah ketegangan dua negara tersebut, China dan Taiwan. Meski begitu, Indonesia juga tidak bisa tinggal diam apabila persoalan konfliknya meluas sampai ke Laut China Selatan. “Kondisi sekarang TNI, memiliki tugas pokok, harus sebagai penyeimbang, mandiri dalam pertahanan, serta terus melanjutkan kerja sama strategis baik ke AS, Jepang, Korsel atau Uni Eropa,” terangnya. Sementara, Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer dan Pertahanan menuturkan, Indonesia harus menyadari bahwa perang selalu muncul dalam kurun waktu tertentu. sejak dunia ini berputar, 4.000 tahun lalu, selama 800 tahun dihabiskan untuk berperang. “Hal ini sudah disadari oleh Bung Karno saat itu,” terangnya. Menyinggung kasus Taiwan, Connie mengharapkan tidak terjadi perang terbuka seperti Rusia dan Ukraina. Untuk itu, pemerintah tidak menanggapinya dengan cara normatif. “Kasus Taiwan ini sangat danger, karena melibatkan perputaran ekonomi kawasan dan dunia yang cukup besar. Belum lagi wilayahnya sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian global.” Menurut Connie, posisi Indonesia harus berada di tengah (inline).Seiring dengan itu, juga membangun peningkatan kapasitas pertahanan negara. Kenapa harus anti perang, karena dampak ekonomi buruk, inflasi dan berdampak terhadap geopolitik.Kita harus bangun pertahanan yang kuat di Asia Selatan. Wawan Hari Purwanto, Pengamat Intelijen mengingatkan konflik Taiwan harus dikalkulasi dengan baik. Seperti efek di Rusia-Ukraina, memberikan efek harga pangan melambung. “Intinya, kita ingin ketegangan China dan Taiwan ini tidak meletus, karena makin runyam persoalan dunia.” (Lia)
Pegangsaan Tiimur 56
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Menteri PU dan Perhubungan Sitompul tgl 14 Agstus 1959 megirim surat ucapan terima kasih pada Faraj Martak yang telah membanntu pemeritah membeli gedung Pegangsaan Timur 56, dan gedung2:lain di Jakarta. Itu inti surat. Toponim pegangsaan tempat peleburan tembaga. Ada juga toponim pegangsaan di Jakarta Timur. Selain itu juga ada Rawa Tembaga di JakTim. Pertanyaan banyak orang, dari tempat pembuangan Bengkulu Bung Karno di Jakarta tinggal dimana? BK selesai masa pembuangan ketika PD II dalam situasi kemuncak. Tanggal 8 Maret 1942 Jepang kuasai Indonesia. Saat ini BK masih di Bengkulu. Fakta ketika BK dan Bu Fat masuk Jakarta di jaman Jepang. Fakta rumah PGT 56 milik Faraj Martak. Fakta rumah PGT 56 yang dihuni BK dan keluarga menjadi lokasi proklamasi. Sampai momentum ini status rumah belum balik nama, masih atas nama Faraj Martak. Bung Karno dan Bu Fat masuk rumah PGT 56 di jaman Jepang. Siapa yang mengatur? Kemungkinan rumah hunian BK sudah disiapkan sebelum kedatangan BK. Sangat mungkin yang mengatur Dahlan Abdullah, Wawalkot Jakarta yang kemudian Walkot. Rumah Dahlan sebelah timur Megaria. Dahlan yang melakukan pembicaraan dengan Faraj Martak, pemilik. BK dan Bu Fat masuk Jakarta langsung masuk PGT. Tidak ngunap nginep di-mana-mana.. Januari 1946 Belanda duduki Jakarta. Ibukota pindah ke Jogya. BK sekeluarga juga pindah sampai akhir Desember 1949. Sementara itu pemerintah RIS membeli PGT 56 dari pemiliknya pada tahun 1948 dengan harga pas f 250.000 (Detiknews), f itu florijn, gulden lokal. BK ke Jakarta akhir Desember 1949. BK langsung ke PGT 56, tidak ke Istana Negara. Di Jakarta BK dan Ibu Fat silaturahmi ke rumah Faraj Martak. Baru tahun 1952 BK dan keluarga masuk Istana. Sementara itu pada tahun 1960 tugu proklamnasi dirubuhkan karena akan dibangun Monas. Eks rumah BK juga dirubuhkan karena akan dibangun Dewan Perancang Nasional yang diketuai Mr Moh. Yamin. Kita masuki gerbang Orde Lama. (RSaidi)
Putri Candrawathi Kembali Hindari Awak Media
Jakarta, FNN - Publik kini terheran-heran dengan istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang tak sekalipun berani muncul di depan awak media. Putri Candrawathi kembali dijadwalkan oleh Tim Khusus Polri untuk dikonfrontasi dengan saksi dan tersangka lainnya Rabu, (31/8/22) pada pukul 10.00 WIB di Bareskrim Polri. Kehadiran Putri Candrawathi di Bareskrim Polri kali ini kembali tidak diketahui awak media. Ternyata istri Ferdy Sambo tersebut diam-diam telah hadir memenuhi panggilan penyidik. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis mengatakan kliennya telah tiba, tetapi tidak mengetahui pasti pukul berapa. Arman sendiri diketahui baru tiba di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.05 WIB. Berdasarkan pantauan FNN TV dan seluruh awak media yang berjaga di titik-titik akses gedung Bareskrim, sejak pagi hingga sore tadi tidak terlihat kehadiran Putri Candrawathi. Sebagai informasi, Putri Candrawathi akan dikonfrontir dengan tersangka Bharada E alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, KM alias Kuat Maruf dan satu saksi bernama Susi. Mereka dikonfrontir penyidik tim khusus terkait peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. (Lia)
Diduga Sopir Mengantuk Penyebab Kecelakaan Maut Bekasi
Kota Bekasi, FNN - Penyebab kecelakaan maut truk trailer muatan besi di Jalan Sultan Agung Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, diduga akibat sopir mengantuk, berdasarkan hasil penyelidikan sementara kepolisian.Kepala Polsek Bekasi Kota, Komisaris Polisi Salahuddin, mengatakan, hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan dengan dugaan sementara yang mengarah kepada penyebab kecelakaan.\"Salah satunya, kondisi rem kendaraan yang dalam keadaan baik, tidak ada rem blong. Mesin juga terkendali secara bagus,\" katanya, di lokasi kejadian, Rabu.Menurut dia kecelakaan ini diduga akibat kelalaian sopir. Truk muatan besi ini diperkirakan telah melakukan perjalanan yang cukup jauh yang terlihat dari pelat kendaraan truk trailer yang memiliki nomor polisi N 8051 EA. Nomor dengan awalan N merupakan identitas kendaraan dari Malang, Jawa Timur.\"Saya belum melihat tagihannya, kalau dilihat pelat nomornya itu N nah itu Malang. Kemungkinan jarak jauh dari Malang ke sini, bisa saja ke Jakarta ataupun ke Pondok Ungu,\" ucapnya.Atas dasar asumsi itu, truk kemungkinan baru saja menempuh perjalanan jauh sehingga sopir diduga mengantuk. \"Kelalaian, bisa saja mengantuk, tapi sedang didalami dan diminta keterangan sopirnya untuk lebih lanjut nanti,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Sopir Truk Trailer Penyebab Kecelakaan Maut Belum Bisa Ditanyai Polisi
Kota Bekasi, FNN - Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Hengki mengatakan sopir truk trailer yang menyebabkan kecelakaan maut hingga menewaskan sejumlah korban di Jalan Sultan Agung Bekasi Barat pada Rabu siang, saat ini telah diamankan di mapolres setempat.Pengemudi truk trailer bernomor polisi N 8051 EA berinisial AS (30) itu hingga kini belum bisa diminta keterangan oleh polisi karena masih dalam kondisi tertekan.\"Untuk pengemudi atas nama AS sudah kami amankan di polres. Belum kami mintai keterangan karena saat kami tanya pengemudi AS ini menangis dan masih trauma. Biar dia istirahat dulu, nanti malam atau besok pagi kami mintai keterangan,\" kata Hengki kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Rabu.Hengki mengatakan pihaknya tidak ingin menduga-duga mengenai penyebab insiden kecelakaan yang menewaskan 10 orang dan 23 orang lainnya mengalami luka-luka itu.Namun, Kapolres memastikan saat kecelakaan terjadi, truk trailer tersebut membawa muatan berupa material bangunan dengan tujuan ke luar daerah.\"Masih dalam olah TKP (tempat kejadian perkara), masih didalami, kita akan lakukan pemeriksaan saksi dan ahli yang ada. Perusahaan belum tahu ya, yang pasti yang bersangkutan membawa barang berupa besi beton untuk cor bangunan dari Cileungsi mau dibawa ke Jawa Timur,\" jelasnya.Hengki juga menambahkan banyaknya korban dalam insiden kecelakaan tersebut membuat proses penyelidikan akan melibatkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan juga ahli transportasi.Sedangkan kendaraan jenis truk trailer penyebab kecelakaan maut tersebut saat ini juga telah diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota sebagai barang bukti.Truk trailer yang dikemudikan AS itu menabrak tiang telekomunikasi hingga mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 23 orang lainnya luka-luka. Korban meninggal dunia didominasi siswa SDN II dan III Kota Baru, Bekasi. (Sof/ANTARA)
Lebih dari Satu Juta Kendaraan Telah Terdaftar di MyPertamina
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mengklaim lebih dari satu juta unit kendaraan telah mendaftar dalam Program Subsidi Tepat melalui platform MyPertamina. \"Hingga akhir Agustus ini sudah lebih dari satu juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, dimana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70 persen dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30 persen,\" kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting di Jakarta, Rabu. Pengguna ertalite yang mendaftar, lanjutnya, masih didominasi pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi dan kendaraan umum. Program Subsidi Tepat saat ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Irto menjelaskan Pertamina perlu mendata konsumsi BBM bersubsidi, sehingga penyalurannya bisa lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Saat ini Pertamina fokus pada pendaftaran dan sosialisasi, memastikan kesiapan sistem, serta operasional di lapangan, sambil terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi. Untuk meningkatkan jumlah pendaftar, Pertamina terus menambah titik booth pendaftaran langsung. Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan ponsel, pendaftaran daring juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui laman subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina. Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran luring yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokasi pendaftaran bisa dicek langsung melalui https://mypertamina.id/lokasi-pendaftaran-offline-bbm-subsidi-tepat. \"Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal, sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” terang Irto. Lebih lanjut ia terus mengingatkan masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraan mereka. Pihaknya saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi kode QR di beberapa titik. Ke depan, program Subsidi Tepat itu akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah. \"Ini adalah langkah pemerintah dan Pertamina dalam memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM, masyarakat rentan yang memang butuh energi dengan harga terjangkau untuk kebutuhan mereka,\" ujar Irto. (Sof/ANTARA)
POPULER
