ALL CATEGORY
Politik Identitas, Dicerca dan Dipuja
Para pihak yang selama ini membenci politik identitas, kini justru mengekornya. Yang pria pakai peci, yang perempuan pakai tutup kepala. Tak peduli apa agamanya. Oleh Octaviani Prisetyo | Jurnalis Yunior FNN TIDAK dapat dipungkiri bahwa politik identitas memegang andil tersendiri di Indonesia. Keberagaman etnis, suku, agama, kepercayaan, serta budaya semuanya kental dengan politik identitas dalam memenuhi tujuan yang sama. Politik identitas seringkali dijadikan sebagai alat atau media untuk menyuarakan aspirasi dalam upaya mendapat dukungan kelompok tertentu, misalnya oleh kaum minoritas. Makna politik identitas ini seharusnya tidak mengalami misinterpretasi atau bahkan disalahgunakan oleh para politikus, terutama yang tujuannya demi mendapat perhatian golongan tertentu sehingga berorientasi kepada kepentingan pribadinya. Berbagai persoalan mulai dari politik hingga ekonomi terjadi di negeri ini, antara lain mengenai tarik ulur rencana kenaikan BBM, mahalnya harga kebutuhan pokok, persiapan pemilihan umum (pemilu) 2024, dan masih banyak permasalahan lainnya. Pada pidato kenegaraan HUT Ke-77 Republik Indonesia, Presiden sempat menyinggung politik identitas dan meminta agar tidak terjadi lagi di pemilu yang akan datang. Politik identitas marak terjadi saat pergelaran pemilu, salah satu contohnya terjadi di tahun 2019, yang mana menghasilkan kubu-kubu politik antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Salah satu istilah kubu politik yang ada sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2019 adalah \'Cebong\' atau istilah bagi pendukung Presiden Joko Widodo \"garis keras\". Dalam pantauan melalui media sosial, kelompok ini seringkali mengutarakan kritik dan komentar mereka mengenai kebijakan pemerintah maupun kelompok kubu politik lainnya. Beberapa di antara mereka mengkritik kegiatan keagamaan (sebagai politisasi identitas) yang digelar dalam rangka mendoakan pejabat negara yang akan maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2024. Walaupun terkadang, orang yang berkomentar secara tidak sadar juga teridentifikasi melakukan politik identitas yang menjadikannya munafik dalam berpolitik. Kemudian di lain persoalan, tak jarang pula kita menemukan pejabat negara non-muslim yang rela mengenakan kopiah sebagai dalih untuk mendapat perhatian dan dukungan dari sejumlah golongan terkait. Banyak oknum pejabat negara yang mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari partai yang \'netral\' dan tidak ingin terjebak dalam polarisasi, namun pada kenyataannya masih berpihak dan mendukung pejabat lain yang dikenal sebagai salah satu pelaku politik identitas. Persoalan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kepentingan politik yang dipimpin oleh elite politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan memanipulasi politik identitas. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah sehingga memunculkan permasalahan baru di dalamnya. Pemilu yang seringkali mencampuradukkan persoalan agama dengan persoalan negara sehingga berujung pada diskriminasi agama memunculkan pertentangan politik identitas. Menurut pengamat Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, diperlukan adanya komitmen dari elite politik untuk meredam eksistensi dan perkembangan politik identitas. Salah satu fokus utamanya, yaitu dari pelaku yang akan berkompetisi dalam pemilu. Meskipun begitu, dirinya tidak membantah bahwa politik identitas akan selalu ada dalam pemilu dikarenakan kemajemukan etnis suku dan agama yang dimiliki Indonesia. Politik identitas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia karena bagaimanapun, agama tidak bisa dipisahkan dari persoalan kenegaraan. Berdasarkan segi historis, sejarah kemerdekaan Indonesia telah membuktikan bahwa agama (dalam konteks ini Islam) telah memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk bangsa Indonesia, salah satunya disepakatinya Pancasila sebagai landasan negara. Tercapainya kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari usaha para pemuda yang memperjuangkan persatuan bangsa, di antaranya diserukan oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan lain sebagainya. Semua itu masih berkaitan dengan politisasi identitas yang ditunjukkan melalui keagamaan dan solidaritas antarpemuda dari setiap daerah. Artinya, politik identitas memiliki nilai sejarah penting dalam proses kemerdekaan Indonesia dan digunakan sebagai wahana pemersatu bangsa. Penyebaran informasi yang semakin cepat di era digital seperti saat ini mesti dibarengi dengan masyarakat yang bijak dalam mengkritisi informasi yang diterima. Kemajuan teknologi yang tidak diseimbangkan dengan kedewasaan masyarakat dalam menggunakan media dapat mengubah perspektif seseorang terhadap suatu hal. Kegagalan pemerintah dalam menjaga kredibilitas pemerintahan, ditambah dengan adanya keinginan mempertahankan kekuasaan menjadikan politik identitas dimanfaatkan untuk memperoleh suara rakyat. Penggiringan dan pembentukan opini publik melalui media massa maupun media sosial dapat berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Sebagai makhluk intelektual, kita dapat menyikapi politik identitas dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya pada publik agar dapat membuktikan bahwa agama dan nasionalisme dapat sejalan dengan tujuan menjaga kedaulatan negara Indonesia. Pertentangan yang muncul tidak seharusnya dibiarkan meluas, apalagi hingga menghadirkan kebijakan yang mengandung propaganda. Merebaknya politik identitas merupakan salah satu tantangan serta ancaman bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peranan masyarakat sekaligus pemerintah untuk tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan melakukan pencegahan terhadap politik yang berpotensi menyebarkan SARA. (*)
Konsolidasi Desa Bersatu Siapkan Capres 2024 Peduli Desa
Jakarta, FNN - Hasil konsolidasi lima organisasi desa sepakat bersatu menjemput calon Presiden 2024 mendatang. Desa Bersatu menjadi wadah yang ditujukan untuk mengonsolidasikan kekuatan desa dalam menentukan calon Presiden pada Pemilu yang akan datang. Dengan adanya wadah ini diharapkan dapat menjaring dan mengantarkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memihak dan memiliki visi misi untuk kemajuan desa. Sehingga desa memiliki bargaining position dalam menentukan kebijakan nasional ke depan. Melalui Desa Bersatu ini diharapkan desa tidak lagi menjadi penonton, tetapi juga ikut mengambil peranan. Hal ini diutarakan dalam konferensi pers bertajuk Konsolidasi Desa Bersatu yang diprakarsai oleh 5 organisasi desa, diantaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPDNAS), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI). “Kami sudah sepakat akan menggelar konvensi untuk menjaring capres yang didukung perangkat desa pada Pemilu 2024. Konsepnya kami akan menjaring capres dan cawapres yang mempunyai visi dan misi pembangunan desa,” kata Asri Anas di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022). Rincian kegiatan konvensi penjaringan nama capres 2024, dimulai dari pra konvensi yang akan digelar pada Okotober 2022 di Jakarta, dilanjutkan dengan lima kali Konvensi daerah yang dilaksanakan pada 5 Provinsi berbeda. Terakhir, konvensi final akan digelar pada Juni 2023 di Jakarta. Para anggota Desa Bersatu akan membahas tujuh nama bakal capres selama konvensi. Dalam keterangannya Asri Anas selaku Ketua Dewan Pengarah, mencontohkan 7 nama diantaranya Puan Maharani, Airlangga, Anies Baswedan, Prabowo, AHY, Ridwan Kamil, dan Sandiaga. Nama-nama ini dinilai kemudian, dipilih 3 besar oleh peserta dalam konvensi yang akan diumumkan pada konvensi final di Jakarta. Selain menjaring capres 2024, dalam konvensi tersebut juga akan menentukan poin-poin yang menjadi aspirasi desa untuk dilaksanakan oleh para calon presiden. “Tiga nama capres yang terpilih di Konvensi Final harus menandatangani kontrak politik dengan Desa Bersatu. Kontrak ini isinya poin-poin aspirasi yang berkonsentrasi pada pembangunan desa,” Terang Asri Anas. Nantinya, salah satu dari capres dan cawapres hasil konvensi Desa Bersatu akan diberikan dukungan penuh dalam proses pemengan Pemilu, termasuk akan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan partai politik yang mengusung capres yang terjaring dari hasil konvensi.
Pembunuhan Berencana Hingga Judi Online, Akankah Ferdy Sambo Dihukum Mati
Pengusutan kasus pembunuhan berencana yang membelit Ferdy Sambo dan istri ibarat sinetron picisan. Setiap hari berubah skenario. Bumbu esek esek lebih dominan. Oleh Rachmat | Jurnalis Yunior FNN BERAWAL dari laporan Putri Candrawathi (PC), istri dari Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Ferdy Sambo (FS) terkait pelecehan seksual oleh Brigadir Nofriyansyah Yoshua Hutabarat (J). Hal itulah yang melatarbelakangi kasus baku tembak antar polisi di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta. Yang kemudian dibantah bahwa hal tersebut hanyalah skenario belaka yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo. Dengan dicopotnya Ferdy Sambo dari jabatan Kepala Divisi (Kadiv) Propam dan dibubarkannya Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang juga dipimpin olehnya. Maka terbukalah kejadian yang sebenarnya terkait pembunuhan Brigadir J oleh Penyidik, bahwa telah terjadi pembunuhan berencana. Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J bersama dengan empat tersangka lain, Bripka Ricky Rizal (RR), Bharada Ricard Eliazer (E), Kuat Ma\'ruf (KM), dan Putri Candrawathi, istrinya. Setalah pemeriksaan para tersangka, diketahui bahwa tidak ada tembak-menembak di rumah dinas Ferdy Sambo. Dan yang anehnya, keterangan para tersangka yang berbeda-beda, serta berubah-ubah. Pada awalnya PC mengatakan dilecehkan oleh Brigadir J di rumah dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat (08/07/22). Dan keterangan itu berubah menjadi di rumah pribadi FS di Magelang kemudian hari. Dan lagi, dirinya masih bersikeras mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang padahal keterangan itu telah ditolak oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Polri Brigjen Andi Rian Djajadi. Bahkan setelah dilakukan rekonstruksi yang memperagakan 78 adegan di tiga lokasi, yaitu di Kawasan Duren Tiga, Jakarta, rumah dinas Ferdy Sambo, rumah pribadinya di Jalan Saguling, dan di Magelang, Jawa Tengah. Bharada E melihat kejanggalan dan perbedaan dari para tengsangka lain dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pembunuhan yang melibatkan banyak polisi itu pun masih terus dikawal oleh publik agar polisi dapat menyelesaikan secara adil dan transparansi. Lebih-lebih dengan 97 personil, dan 35 di antaranya diduga melanggar kode etik. Bukankah itu adalah jumlah yang besar untuk menutupi satu kasus pembunuhan? Yang masih menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah \"apa motif sebenarnya?\" Benarkah pembunuhan Brigadir J hanya dilatarbelakangi oleh laporan dari PC, yaitu karena terjadinya pelecehan seksual? Ataukah sebuah perselingkuhan seperti yang dikatakan oleh Deolipa Yumara pada Selasa (29/08/22) lalu. Lebih dari itu, mungkinkah ada hal yang jauh lebih besar dan tidak terduga oleh masyarakat terkait motif? Kita hanya dapat menunggu soal itu. Namun, Kapolri Listiyo Sigit Prabowo sendiri mengatakan akan mengungkapkan motif yang sebenarnya pada persidangan nanti. Sayangnya tidak ada kepastian kapan itu akan digelar. Hal itulah yang membuat masyarakat terus-menerus berasumsi terhadap kinerja Kepolisian. Apalagi, di tengah carut-marutnya kasus pembunuhan Brigadir J, muncul sebuah bagan \"Kaisar Sambo dan Konsorsium 303\". Sebuah diagram tentang aliran dana judi online (daring) yang merebak luas dan melibatkan banyak perwira tinggi polisi. Tidak ada kepastian dari Kapolri tentang kebenaran Bagan tersebut. Akan tetapi, pihak lain meyakini bahwa bagan itu benar adanya. Walaupun belum diketahui pasti seberapa besar kebenarannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Kebenaran atas bagan itu pun diperkuat oleh anggota DPR Komisi III, Arteria Dahlan yang mengatakan bahwa bagan itu benar adanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Listiyo Sigit Prabowo pada Rabu (24/08/22) di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dalam RDP, Kapolri menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Namun, tak ada kepastian kapan atau seberapa lama mereka menargetkan untuk menuntaskan kasus judi online tersebut. Akankah kasus itu akan menghilang seiring jenuhnya masyarakat menunggu hasil kinerja Kepolisian? Meskipun begitu kita tetap harus terus mengawal dan membantu upaya baik kepolisian, terkhusus Kapolri yang telah memberikan instruksi untuk membasmi judi online. Terlebih atas laporannya yang telah mengungkapkan 641 judi online dan 1.400 judi konvensional dalam waktu satu tahun terakhir. Kembali pada kasus pembunuhan Brigadir J, Bharada E yang menjadi tersangka sejak awal dijerat Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan FS, RR, PC, dan KM akan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara selama-lamanya 20 tahun. Selain itu juga dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ferdy. FS yang menjadi dalang dalam perencanaan, memberikan perintah menembak kepada Bharada E, hingga penghilangan barang bukti. Dan akankah Ferdy Sambo akan mendapatkan hukuman yang setimpal seperti yang diharapkan oleh nurani masyarakat terhadap kejinya perbuatan dia? Ataukah akan ada seorang penyelamat yang menghindarkannya dari hukuman mati? Mari kita semua bersama mengawal dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. Biarlah kasus Ferdy Sambo menjadi yang terakhir dan Polri dapat menjadi lembaga yang bersih dan mengayomi karena kita tahu serta berharap bersama bahwa Polri dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat dan bernegara. (*)
Jin Buang Anak atau Rezim Buang Sial?
Pemenjaraan terhadap wartawan senior FNN, Edy Mulyadi terkesan dipaksakan. Tak ada kerugian negara sedikit pun dari ungkapan Jin Buang Anak. Oleh Kamilia Alta | Jurnalis Yunior FNN UNGKAPAN ‘Jin Buang Anak’ menjadi viral usai Edy Mulyadi menyebutnya dalam video di Kanal Youtubenya,Bang Edy Channel, mengenai penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara. Pernyataan Edy Mulyadi dinilai menghina calon ibu kota negara baru Kalimantan Timur dan membuat orang Kalimantan tak menerima serta melaporkan Edy ke polisi. Yang marah itu kan masyarakat, lantas mengapa pemerintah ikut numpang dalam perkara ini yang kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggul sekarung pasal berlapis ke muka hakim. Sungguh kasihan nasibnya, kini Edy sedang jadi pesakitan di pengadilan. Edy didakwa dengan sekarung pasal berlapis. Pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 28 ayat 2 UU ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2, Jo pasal 15 UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 156 KUH Pidana. Ancamannya maksimal 10 tahun pejara. Padahal tercantum jelas dalam pasal 28 UUD 1945 berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan dijamin oleh hukum. Lagian pernyataan itu tidak ditujukan kepada masyarakat Kaltim tetapi buat pemerintah dikarenakan Edy adalah salah seorang yang tidak setuju dengan rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Umumnya kedudukan pers dimata hukum itu sama hal ini berlaku pers Liberal ala barat, seperti pers di Amerika, dan di semua negara yang disebut Barat, tunduk dan sering diseret ke meja hijau oleh pemerintah, birokrat ataupun dunia bisnis dan masyarakat dengan tuntutan pidana maupun perdata, karena dianggap merugikan kepentingan pihak yang terkena pemberitaan negatif pers. Di depan hakim, hukum dan pengadilan pers itu sama saja derajatnya dan bukan diistimewakan. Yang membedakan dengan negara berkembang, seperti Indonesia di negara yang bercorak manunggal, kekuasaan kehakiman dan yudikatif maupun legislatif masih sangat resesi posisinya terhadap kuasa eksekutif yang dominan. Ya sepertilah itu pers di Indonesia. Kasus Edy Mulyadi ini dijadikan rezim untuk membungkam secara keseluruhan pers yag merdeka dan professional. Hal ini hampir seperti kasus pembredelan pers Indonesia masa Orde Baru, kehidupan para wartawan pun harus selalu bersikap kompromistis agar surat kabar tidak dibredel.Kompromi menjadi hal yang biasa masa Orde Baru agar pers tetap bertahan. Pada saat itu, kehidupan wartawan demi memperjuangkan kebebasan pers masa Orde Baru bukanlah hal yang mudah dan berjalan begitu saja.Penuh tekanan, dan bayang-bayang pembredelan, yang bahkan bisa menyebabkan mereka di penjara dan kehilangan pekerjaan. Tokoh nasional Rizal Ramli yang turut hadir dalam persidangan dan pasang badan untuk membela Edy Mulyadi terlihat heran melihat persidangan yang tidak layak dilakukan ini. Menurutnya, persidangan kasus Edy Mulyadi dengan dakwaan membuat keonaran karena pernyataan ‘jin buang anak’ merupakan persidangan yang tidak fair. Seharusnya kasus tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Lantas, bagaimana asal-usul ‘jin buang anak itu’? Penggunaan istilah tersebut sudah populer di Indonesia, tepatnya pada era 60 hingga 70-an. Istilah tersebut bahkan muncul di sejumlah film dengan celotehan khas Betawi yang dibintangi Benyamin Sueb. Kemudian, sejarawan dan budayawan Betawi Ridwan Saidi juga menyampaikan ungkapan ‘jin buang anak’ merupakan ungkapan humoristik khas Betawi untuk menjelaskan tempat yang jauh. Kata engkong Ridwan orang Betawi tahu bahwa jin itu senang di tempat sepi dan dingin. Di dalam sumur misalnya. Analog dengan itu tempat sepi yang sulit dijangkau orang juga disebut tempat jin buang anak. Jin sering sekali menjadi sasaran humor Betawi. Ada juga jin main ayunan, menjelaskan perilaku santai. Sementara itu, ahli Linguistik Forensik Universitas Indonesia, Frans Asisi Datang, menilai istilah itu memang umumnya digunakan atas ketidaksukaan atau penolakan terhadap suatu tempat. Dalam sejarahnya, ungkapan tersebut memang sering digunakan untuk hal-hal seperti itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rocky Gerung yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang ‘jin buang anak. Ia mengatakan dengan tegas bahwa ungkapan tersebut merupakan metafor dari kebudayaan Betawi dan tidak ditujukan untuk sekelompok masyarakat di Kalimantan Timur. Tempat Jin buang anak itu di Jakarta juga ada beberapa lokasi. Pondok Indah, Depok, BSD, Bintaro, Citra Green Kalideres, Ancol, dll. Ancol berlokasi di Jakarta Utara, kawasan ini dahulu dianggap tidak layak untuk ditempatkan karena menyeramkan, berawa-rawa dan bersemak-semak sehingga menjadi sarang penyakit malaria, bahkan disebut sebagai ‘tempat jin buang anak’. Namun berkat jasa Soekardjo Hardjosoewirjo, Ancol yang dulu oleh masyarakat Betawi dikenal sebagai ‘tempat jin buang anak’, kini berubah total menjadi kawasan permukiman, industri dan tempat rekreasi yang indah. Lalu, Alwi Shahab, wartawan dan sejarawan Betawi dalam bukunya, Robinhood Betawi, Kisah Betawi Tempo Doeloe, menyebut Kemang di Jakarta Selatan pada 1960-an dan 1970-an juga sangat sepi, hampir seluruh penduduknya orang Betawi yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan, sedangkan pendatang bisa dihitung dengan jari. Alwi ingat cerita ketika Mohammad Nahar pemimpin redaksi kantor berita Antara, diolok-olok oleh teman-temannya karena pindah ke Jl. Bangka, tempat paling bergengsi di Kemang saat ini : “Anda tinggal di tempat jin buang anak.” Jadi sekali lagi, ungkapan itu ya sama sekali tidak bermakna bahwa tempat tersebut benar-benar telah dihuni ‘anak-anak jin’ yang dibuang oleh ‘induk jin’. Kembali ke Edy Mulyadi yang saat ini tinggal menunggu vonis hakim, Edy seperti menjadi tumbal oleh kepolisian yang menjerat UU konvesional yang sekarung itu. Edy Mulyadi dituntut 4 tahun penjara oleh JPU.Kasihan ya. Apakah kasus Jin Buang Anak ini memang betul peristiwa hukum yang perlu ditegakkan atau sekadar ritual Rezim Buang Sial yang merupakan episode lanjutan dari Gentong Nusantara. (*)
Buzzer Siap-siap Babak Belur
Oleh M Rizal Fadillah BUZZER berjaya pada masanya. Masa Pemerintahan Jokowi awal hingga menjelang akhir adalah fase hidup buzzer sang cebong yang nyaman di kolam Istana. Asal mendengung ada pemasukan, muncul cuitan berbalas pendapatan. Tugasnya bikin pusing rakyat dan senang pejabat. Soal mutu nomor seribu. Meski tak bermutu asal mampu membuat bising maka keberadaannya tetap terampu. Perlindungan hukum adalah bonus untuk sang kutu. Hanya di era Jokowi ada barisan buzzer untuk suara keras. Yang agak lunak bernama influencer. Keduanya badut istana penghibur raja dan orang yang ada di sekitarnya. Mereka dicela dan dibenci rakyat. Muak dan mual melihat dan mendengar ocehannya. Kata seorang pengamat mulutnya lebih besar dari otaknya. Buzzer adalah hewan peliharaan untuk mengawal kebijakan pemilik atau pemelihara. Adalah Ade Armando salah satu Buzzer yang babak belur. Dikeroyok di depan Gedung DPR sewaktu aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden April 2022. Tragis Ade Armando dipukuli dan ditelanjangi. Meski pengeroyok nampaknya banyak, namun yang diadili hanya enam saja. Selainnya entah kemana, mungkin provokator yang lari sambil membawa celana Ade. Kini muncul video yang tidak jelas bahwa Ade Armando DPO dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Beredar tanpa ada bantahan. Apakah ada gejala Buzzer mulai babak belur karena sang majikan akan habis masa jabatan dan duit negara mulai ambyar ? Buzzer sudah berat untuk dibayar. Harga BBM saja terpaksa harus naik dengan kesiapan menerima risiko kemarahan rakyat, apalagi sekedar \"membuang\" kotoran atau limbah buzzer. Abu Janda mulai habis kata-kata, Denny Syi\'ah semakin payah, Armando banyak melongo, Nong, Rudi atau Eko semua anggota squad cucak rowo yang sebentar lagi tamat. Jika rumah Sambo yang kuat saja mampu diobrak-abrik, maka rumah produksi Cokro tentu lebih mudah lagi. Hidup bersandar memang nyaman saat sandaran ada, ketika sandaran itu runtuh wajib ia juga ikut jatuh. Buzzer bersiap untuk babak belur. Sebagaimana dalam suatu Revolusi, setelah Rezim Otoriter tumbang maka semua kroni, pendukung dan yang ikut berlindung pasti hancur. Buzzer mendengunglah sekeras-keras selama bisa, esok saatnya kalian menangis merana dan menderita. Mungkin dalam penjara. Menjadi musuh rakyat merupakan keberanian kaum berfikir pendek, bermulut besar, dan beriman tipis. Menyesal itu tidak pernah awal tapi kemudian. Bersiaplah wahai para penghianat bangsa. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 4 September 2022
Prabowo, Sampeyan Golek Opo?
Mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilu 2024. Semangat yang perlu diapresiasi sekaligus disesali. Oleh Indah | Jurnalis Yunior FNN Masih ingat dalam ingatan masyarakat Indonesia saat Prabowo tiba-tiba \"bertekuk lutut\" di depan Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu ditandai dengan duduk bareng di dalam kereta bawah tanah (MRT) dan dilanjutkan makan bakso di kawasan Senayan. Tak lama kemudian Presiden Jokowi memberi hadiah Menteri Pertahanan dan Keamanan kepada bekas rivalnya di Pilpres 2019 itu. Inilah puncak kekecewaan publik terhadap tokoh idolanya, di mana saat itu hati dan perasaan masyarakat masih mendidih, tiba-tiba sosok yang dibela berselingkuh dengan musuh. Siapa yang tak mengenal sosok Prabowo? Masyarakat Indonesia sudah mengenal latar belakang beliau. Sepanjang sejarah, hidupnya sudah menapaki militer lalu mendirikan Partai Gerindra. Kini semarak demokrasi Indonesia mulai mencuat kembali, setelah masa kepemimpinan Jokowi akan usai. Partai Gerindra dengan lugas sudah sepakat untuk menyalonkan kembali Prabowo dan tercatat pula, bahwa sudah tiga tahun terus menerus menurun, Prabowo mengajukan diri sebagai calon presiden. Prabowo digadang-gadang inginkan jabatan presiden. Kekalahan telak yang telah dilalui oleh Prabowo tak membuatnya menyerah. Setidaknya beliau sudah bisa menjalin hubungan emosional dan membangun komunikasi kepada para pendukungnya. Meskipun begitu, Prabowo harus tetap meyakini pendukungnya untuk memberikan suara pada dirinya. Memang benar, sebagai pemimpin, harus piawai dalam hal tersebut, kecakapan Prabowo di masa kampanye sebelumnya masih sembrono, hanya semangatnya saja yang meletup-letup. Namun, perlu diingat, masyarakat Indonesia tidak butuh optimisme belaka dari para calon presiden saja, tetapi calon presiden di periode berikutnya harus memiliki optimisme yang terukur. Karena jika tidak, permasalahan yang berdampak pada Indonesia akan terus bertambah, dan bisa jadi membabi buta. Siap atau tidak pada kenyataan periode yang dipimpin Jokowi mewarisi hutang besar. Meskipun begitu, dalam kekalahan sebelumnya membentuk pengalaman baru. Prabowo tergabung menjadi Kemenhan pada periode Jokowi. Jika beliau pemimpin yang cerdik, seharusnya bisa membandingkan strategi kepemimpinan Jokowi dengan kondisi saat ini di Indonesia. Dalam rumusan kabinet presiden selanjutnya harus benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Sejauh ini, belum ada presiden di Indonesia yang bisa mempraksiskan dasar negara, yaitu Pancasila. Apakah menjadi presiden akan memperkaya kehidupan Prabowo? Tidak. Sorotan kekayaan Prabowo tak sebanding dengan gaji presiden. Masih dalam tanda tanya besar, apa yang sebenarnya Prabowo canangkan ketika hak suara 2024 menjadi miliknya? Masyarakat harus bisa mempertajam daya kritis, guna menuntut pemimpin agar tidak abai dalam menyelesaikan persoalan negara. Perlu dipastikan masyarakat Indonesia tidak boleh grasa-grusu soal substansi yang dibicarakan Prabowo. Kita tunggu 2024, apakah Prabowo dan Gerindra akan menjadi Macan Asia atau Kucing Jinak. (*)
Harga BBM Dinaikkan, Langkah Nasib-nasiban oleh Jokowi
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menaikkan bahan bakar minyak (BBM) dalam persentase yang spektakuler. Sangat berani. Tak tanggung-tanggung, Jokowi membebani pengguna jenis pertalite sebesar 30.7%. Harga minyak favorit ini naik dari Rp7,650 menjadi langsung Rp10,000. Untuk solar (diesel), Jokowi menambah beban ke penggunanya sebesar 33.3%, dari Rp5,100 menjadi Rp6,800 per liter. Sedangkan untuk jenis Pertamax, Jokowi mendapat pemasukan Rp2,000 per liter yang membuat harga jenis elit ini menjadi Rp14,500. Naik hanya 16%. Organisasi induk buruh bersumpah akan melancarkan unjuk rasa (unras) besar-besaran pada 6 September (Selasa). Di Makassar, langsung setelah pengumuman resmi kenaikan, sekelompok mahasiswa melakukan demo yang menimbulkan kemacetan besar. Mereka berjanji akan berunjuk rasa lebih besar lagi. Apa kira-kira pesan yang bisa diserap dari langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM? Setidak ada tiga poin penting yang bisa dibaca di balik tindakan yang penuh risiko itu. Pertama, Jokowi percaya diri bahwa posisi dia tidak akan terdampak oleh sebesar dan sekeras apa pun reaksi masyarakat. Artinya, Jokowi mendapat jaminan dari berbagai institusi keamanan bahwa reaksi negatif rakyat akan bisa dikendalikan. Bahasa lainnya: bisa ditumpas. Kedua, pesan kebalikan dari poin pertama. Bahwa Jokowi bisa jadi sengaja memancing amarah rakyat melalui langkah penaikan harga BBM itu. Jokowi memang sedang mencari cara terbaik untuk mengundurkan diri. Artinya, kalau rakyat besok-lusa melancarkan aksi protes secara terus-menerus, maka akan ada alasan Jokowi untuk meletakkan jabatan dengan cara terhormat. Dengan cara ini, setidaknya Jokowi digantikan oleh orang-orang yang bisa dijamin akan meneruskan cara-cara Jokowi memimpin. Jokowi akan digantikan tiga serangkai (triumvirat) Menhan, Mendagri, dan Menlu. Khusus di tangan Menhan Prabowo Subianto, Jokowi bisa and tenang dan merasa nyaman. Ketiga, dana APBN betul-betul kandas. Kelangsungan pemerintahan terancam. Jokowi tak punya pilihan lain. Dia menyebutnya ‘pilihan terakhir’. Harga BBM harus dinaikkan. Pesan ketiga ini bisa disebut sebagai upaya nasib-nasiban. Siapa tahu rakyat diam saja. Artinya, Jokowi akan mengambil tindakan keras terhadap siapa saja yang mengganggu langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Dia berharap rakyat takut dan bisa ditakut-takuti. Sehingga aksi protes bisa diredam. Ini tentu skenario yang sangat berbahaya. Sebab, dalam posisi lucah dan carut-marut saat ini, Jokowi tidak bisa mengharapkan Polisi bertindak brutal terhadap rakyat (c.q. para demonstran) yang pasti bangkit. Rakyat akan semakin marah.[] 4 September 2022 (Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik)
Menyesalkan Sikap Sri Mulyani Yang Anggap Dana Pensiun Membebani APBN
Ironis, seorang menteri meyebut dana pensiun membebani negara. Padahal, dana itu milik mereka yang dipotong setiap bulan. Oleh Habil - Jurnalis Yunior FNN BELAKANGAN ini marak diperbincangkan masalah dana pensiun Aparat Sipil Negara (ASN) yang menjadi beban APBN Negara. Hal ini timbul bukan tanpa sebab, Sri Mulyani selaku Menteri Keuanganlah yang telah memunculkan polemik ini. Dalam sebuah kesempatan Sri Mulyani menjelaskan bagaimana pemerintah kewalahan dalam membayarkan dana pensiun ASN. “Seperti diketahui belanja pensiun di dalam APBN pemerintah itu tidak hanya pensiun ASN, TNI, POLRI bahkan ASN, daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh karena kita masih menggunakan prinsip defind benefit, artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defind,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta Selatan, Rabu (24/8). Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat terkait kinerja pemerintah dalam mengatur pengalokasian anggaran. Karena jika dinalar secara logika sederhana, seharusnya hal ini tidak menjadi keluhan bagi pemerintah, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dana pensiun ASN sebagaimana yang tertera dalam UU No. 5 Tahun 2014. Dana yang dibayarkan pun tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, karena sistem tunjangan yang dipakai saat ini bersifat pay as you go dimana pegawai juga ikut menghimpun dana untuk membayar biaya pensiun yang akan diterima nanti lewat pemangkasan gaji sebesar 25 persen setiap bulannya. Ada berbagai macam spekulasi terkait alasan pemerintah kewalahan dalam membayar dana pensiun, salah satu alasan yang paling kuat adalah karena kurang tepatnya pengalokasian dana oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam komentar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, beberapa waktu lalu. Lewat akun media sosial Twitter @RizalRamli, Rizal Ramli mengatakan bahwa, Menteri Keuangan mengeluh tidak sanggup untuk membayar dana pensiun ASN, padahal sanggup untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga sebesar Rp805 trilliun. \"Menkeu Terbalik mengeluh: berat untuk bayar gaji pensiun. Cc. @jokowi. Tapi sanggup & dengan gembira akan bayar cicilan utang pokok dan bunga Rp805 trilliun tahun 2020 (pokok Rp400 T & bunga Rp405 T). Ironi! Dan tragedi untuk pensiunan” tulisnya lewat akun media sosial Twitter, @RizalRamli, 2 Februari 2020. Pernyataan ini bukanlah omongan tanpa dasar, pasalnya pada Jum’at, 19 Agustus 2022, Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Bahri menguatkan pernyataan tersebut dalam sebuah acara berjudul “Merdeka, Kok APBN Rp3.000 T?”. Bahwa berdasarkan data berjudul Composition of Central Government Spending yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, tercatat Pemerintah Pusat banyak mengalokasikan dana yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Terlihat bahwa, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam dua periode hanya mencapai 35,1% sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%. Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga (utang) dengan total mecapai 230,8%. Ekonom senior Faisal Basri pun saat itu juga memberi komentarnya terkait kurang tepatnya pengalokasian dana yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya pemerintah sudah terlalu banyak menanggung beban hutang sehingga salah urus dalam pengalokasian APBN. “Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB nya,” ujarnya Berdasarkan beberapa bukti terkait kurang tepatnya pemerintah mengalokasikan dana, maka tak heran jika masyarakat membuat spekulasi liar dan tajam. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Lewat akun media sosial Twitter @msaid_didu, Said Didu mengatakan bahwa, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan para pensiunan malah di gunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. \"Pemerintah anggap pensiunan PNS, TNI, POLRI membebani negara padahal para pensiunan tsb menerima pensiun dari tabungan potongan gaji mereka, sementara pemerintah alokasikan uang rakyat utk kartu prakerja, dana buzzeRp, Stafsus Presiden Millenial, dll, Kalian Tega !!!\" tulisnya lewat akun media sosial Twitter, @msaid_didu, Jumat, 26 Agustus 2022. Said Didu juga menambahkan bahwa pemerintah sudah lama tidak membayar iuran kepentingan pensiun sehingga terjadi pembengkakan APBN. “Pemerintah/Menkeu sudah lama tidak mengalokasikan dana utk membayar iuran kewajiban pemerintah shg kemampuan dana pengelola pensiun (Taspen) menjadi berkurang shg pembayaran lewat APBN tambah berat,” ujarnya. (*)
Pengacara Juju Purwantoro Sebut Enam Kejanggalan Dalam Kasus Pembunuhan Josua
Jakarta, (FNN) - Setidaknya ada enam kejanggalan yang menjadi sorotan rakyat dalam peristiwa hukum kasus pembunuhan berencana Brigadir Josua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. \"Bahkan diperkirakan ada misteri hukum dalam peristiwa yang menggerkan itu,\" kata pengacara, Juju Purwantoro dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, 3 September 2022. Kejanggalan pertama, kata Juju, sejauh mana kemungkinan terlibatnya Kapolda Metro Jaya, Fadil Imron. Dalam tragedi dibunuhnya 6 laskar FPI (Front Pembela Islam - sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam) di Km 50, keduanya (Fadil dan Sambo) secara bersama turut menanganinya. Kedua, bagaimana peran dan fungsi Satgasus (Satuan Tugas Khusus) yang dipimpin Sambo, yang dibubarkan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo karena dianggap selama sering melakukan tindakan atau perbuatan elawan hukum (PMH). Tentu diperlukan eksaminasi dan audit secara transparan atas peran Satgasus yang dinilai telah melewati batas prosedur hukum normal. Ketiga, terlibatnya lebih 90 orang polisi aktif yang turut merekayasa kasus ini (obstruction of justice). Mereka yang terbukti terlibat tindak kejahatan bersama Sambo, harus segera ditahan atau dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Keempat, tidak ditahannya tersangka utama Putri Candrawathi dengan alasan masih memiliki anak kecil. Prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), harus diterapkan secara konsekwen. Banyak contoh kasus terjadi pada rakyat kecil, mereka yang hanya terlibat kasus sepele, langsung dipenjara. Bahkan. banyak kasus terhadap perempuan yang dipenjara, terpaksa membawa anaknya ke tahanan juga. Padahal, kasus Putri berat, yaitu pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman mati. Kelima, dipecatnya Deolipa Yumara dan tim sebagai pengacara tersangka BE secara tiba-tiba, juga penuh kecurigaan. Sampai sekarang, belum jelas alasan pemecatan itu. Ia menjadi pengacara karena ditunjuk oleh negara, dalam hal ini Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri. Keenam, timbul prasangka negatif pada rakyat, karena pada saat rekonstruksi pembunuhan, para tersangka lainnya dilibatkan. Akan tetapi, pihak pengacara korban tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum (rechtstaat), perlu partisipasi rakyat secara transparan, bukan hanya teori. Melihat kasus pembunuhan Josua tersebut, sudah sangat mendesak mereformasi peran dan eksistensi Polri. Hal itu, demi motto Polri yang \'Presisi\' (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan). Inde datae leges be fortior omnia posset - hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Juju mengatakan. ada misteri hukum dalam peristiwa dibunuhnya Josua. \"Kasus Ferdy Sambo tersebut sangat menjadi perhatian publik (public interest). Sebab, melibatkan hampir 100 orang (jumlah terakhir 97 orang) aparat polisi menjadi terperiksa Dewan Kehormatan Kepolisian,\" kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat itu. (Anw/Fnn).
Keluarga Remaja Islam BSD Menggelar Kajian Akbar Bersama Ust Hanan Attaki
Tangerang Selatan, FNN --- Keluarga Remaja Islam BSD (KARIB - FMMB) akan menggelar kajian akbar pada Ahad, 4 september 2022 dengan menghadirkan da\'i muda, Ustadz Hanan Attaki (UHA) di Islamic Center kota Tangerang Selatan. Berkolaborasi dengan Majelis Gaul dari Jember, dan komunitas YukNgaji BSD, KARIB mengajak para remaja se-BSD khususnya dan se-Tangerang selatan pada umumnya untuk hadir pada agenda tersebut. Ketua Pelaksana agenda, Nico, mengatakan ini merupakan agenda pengajian akbar remaja pertama kali yang diselenggarakan di Islamic Center kota Tangerang Selatan. \"Kami berharap semoga Allah ridhoi agenda ini, karena selain sebagai agenda kajian, ini juga sebagai syiar dakwah islam untuk mensyiarkan atau mempromosikan Islamic Center yang baru saja kita miliki di kota Tangerang selatan ini. Dalam agenda ini, kami juga turut mendukung program pemerintah kota Tangsel di antaranya yaitu Maghrib Mengaji, \" kata Nico. Dia berharap masyarakat Tangsel khususnya para remaja dapat membiasakan diri dengan agenda - agenda yang membuat mereka senantiasa mendekatkan diri ke masjid. Tema yang diangkat pada kegiatan ini, bertujuan untuk mengobarkan semangat nasionalisme di kalangan remaja. \"Kami berharap para pemuda dapat menjadi ujung tombak perajut ukhuwah, baik islamiyah maupun wasathiyah di seluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" ujar Nico. Dengan begitu, Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang berkeadilan, makmur, menjadi negara yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur. Menurut Nico, jika negara berasaskan agama, maka negara ini akan aman dan tentram. Negara ini sangat luas dan dinamis, para pemudanya pun memiliki latar dan visi yang juga dinamis, tapi jangan lupa, bahwa kita semua punya 1 tujuan yang sama, Indonesia merdeka, makmur dan sejahtera, baik jasmani maupun ruhaninya. Sementara itu Ketua Presidium KARIB, Sunaryo, menyebutkan Konser Langit \"Pemuda Perajut Ukhuwah\" Bersama Ustadz Hanan Ataki merupakan event yang telah dinantikan sejak lama. Selama dua tahun pandemi kegiatan sharing bersama gurunda UHA hanya bisa dilakukan di media online. \"Alhamdulillah 4 September 2022 menjadi anugerah yg luar biasa bagi KARIB khususnya dan umumnya bagi para pemuda Tangsel dan sekitarnya, dapat sharing langsung dengan UHA, \" kata Sunaryo. Tidak hanya diisi kajian bersama UHA, dalam acara nanti juga akan ada lomba mewarnai dan workshop untuk anak-anak, kemudian ada bazar dan kajian Akhwat di sore hari. (TG)
POPULER
