ALL CATEGORY
Pelaku Pemicu Kebakaran Ilalang di Tol Brebes Terancam Pidana
Semarang, FNN - Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy menyebut pelaku pemicu kebakaran ilalang di sepanjang ruas Km 253 Tol Pejagan-Pemalang di wilayah Kabupaten Brebes pada Minggu (18/9), hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun, bisa dipidana.\"Ada di KUHP, karena ketidaksengajaannya menyebabkan matinya seseorang,\" kata Iqbal, di Semarang, Selasa.Hingga saat ini, kata dia, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan tersebut. Menurut dia, penyidik dari Polres Brebes masih bekerja dengan dukungan dari Polda Jawa Tengah.Sebelumnya, 13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Km 253 Tol Pejagan-Pemalang pada Minggu (18/9).Satu orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam kecelakaan yang dipicu oleh asap tebal akibat ilalang yang terbakar di tepian jalan tol itu. Polisi menyebut asap tebal memaksa pengendara mengurangi kecepatan akibat jarak pandang yang terbatas, sehingga mengakibatkan tabrakan beruntun.Tim laboratorium forensik serta satuan reserse kriminal diterjunkan untuk menyelidiki kasus tersebut.(Ida/ANTARA)
LaNyalla: Jangan Campuri Rumah Tangga DPD, Tugas MPR Itu Hanya Melantik!
Jakarta, FNN – Ketua DPP RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyikapi dikembalikannya surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD oleh Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo alias Bamsoet. LaNyalla buka suara dan merespon sikap pimpinan MPR yang mengembalikan surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Ketua DPD RI itu mempertanyakan sikap pimpinan MPR, khususnya Bamsoet yang mengatakan tidak mau mencampuri urusan internal DPD, tapi nyatanya mengembalikan surat serta mempertanyakan surat penarikan dukungan dari dua Waka DPD. Selain itu, mengapa Pimpinan MPR itu memasukkan surat keberatan Fadel Muhammad dan pengacaranya dalam pertimbangan mengembalikan surat DPD tersebut. ‘’Tugas MPR sekarang hanya melantik Tamsil Linrung, karena tidak boleh ada kekosongan di MPR,’’ kata LaNyalla Selasa (20/9/2022). “Jika Pimpinan MPR tidak mau mencampuri urusan internal DPD, ya segera lantiklah Tamsil Linrung. Pemilihannya sesuai mekanisme, melalui Sidang Paripurna DPD. Sama seperti pemilihan Pimpinan MPR yang lain,” ungkap senator asal pemilihan Jawa Timur itu. “Proses pemilihan Waka MPR yang berasal dari partai politik itu juga melalui mekanisme partai yang kemudian diajukan ke pimpinan. Sedangkan Bambang Soesatyo dipilih oleh anggota MPR, termasuk anggota DPD,” kata LaNyalla. Sejak diputuskan dalam rapat paripurna DPD pada 18 Agustus, kata LaNyalla, pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua RI kepada Tamsil Linrung sudah benar menurut aturan perundangan. ‘’Sekali lagi, Fadel Muhamad sudah bukan wakil ketua MPR lagi,’’ kata Senator asal Jawa Timur itu. Sesuai dengan Tatib MPR, lanjut LaNyalla, Fadel Muhammad sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan tersebut, otomatis posisi Wakil Ketua MPR yang ditempati Fadel sekarang tentu akan digantikan dengan pejabat yang baru. “Karena itu, pimpinan MPR diminta untuk tidak ikut campur terkait usulan pergantian tersebut,” tegas LaNyalla. ‘’MPR tidak boleh ikut campur rumah tangga DPD RI,’’ lanjutnya. Berarti Anda tidak menganggap surat jawaban dari MPR nanti? LaNyalla tidak memberi jawaban tegas. Hanya saja, dia mengaku sudah menghubungi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. ‘’Saya sudah menelepon langsung dengan Mas Bamsoet dan menjelaskan semuanya,’’ kata LaNyalla. LaNyalla mengatakan, selama ini hubungan MPR dan DPD berjalan baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama yang dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. ‘’Sekali lagi, saya tidak mau ada konflik antar lembaga terjadi,’’ kata LaNyalla. (MD)
Harga Capai Dalam Sepekan Turun
Tangerang, FNN - Harga cabai di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang sudah mulai turun. Hal itu disampaikan oleh beberapa pedagang cabai di pasar yang diwawancarai FNN (Forum News Network) di pasar tersebut. Erwin pedagang cabai rawit mengatakan, harga cabai hingga kini mengalami pejurunan sejak kemarin. \"Harga cabai turun dari pusatnya. Mereka biasa menawarkan harga Rp 50.000 sekarang dengan harga Rp.43.000,\" kata Erwin ketika ditemui Ahad malam, (19/9). Erwin juga menjelaskan, harga cabai itu naik sudah terjadi dari petani atau sentra produksi. Ia mengatakan, harga cabai itu turun akibat semakin banyaknya penjualan cabai di pasar induk tersebut. Sedangkan pedagang lainnya, Eko mengatakan cabai merah bulat atau cabai tw juga turun. Alasan kenaikan, karena sudah terjadi sejak dari petani cabai. \"Cabai tw turun dari harga Rp 60.000 menjadi Rp 45. 000. Hal itu disebabkan karena penurunan harga dari Jawa,\" kata Eko. (Anw).
PB HMI Desak Pimpinan MPR Lantik Tamsil Linrung
Jakarta, FNN - Desakan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD terus mengalir dari berbagai kalangan akademisi, mahasiswa dan masyarakat. Kali ini desakan datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Wakil Bendahara Umum PB HMI, Fajri yang meminta Pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR periode 2022 - 2024. Agar kerja Pimpinan MPR tidak terganggu apalagi kedepan MPR akan menyiapkan berbagai agenda penting seperti menyiapkan Rapat Gabungan MPR dalam rangka membahas persiapan Sidang Paripurna MPR terkait pembentukan Panitia Ad Hoc. Kemudian mempersiapkan penyelenggaraan dan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia). \"Pimpinan MPR RI harus segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD agar kinerja MPR RI tidak terganggu ungkap Fajri, Selasa (20/9). Tamsil Linrung sendiri terpilih secara sah sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD melalui suatu rangkaian pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI pada 18 Agustus 2022 lalu, dimana dalam pemilihan tersebut Tamsil Linrung memperoleh 39 suara, Bustami Zainudin 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara, dan Abdullah Puteh 14 suara. Sedangkan sebanyak 2 suara tidak sah dan 1 abstain. Hasil pemilihan tersebut ditindak lanjuti oleh Kelompok DPD dengan bersurat kepada Pimpinan MPR untuk mengusulkan penggantian Wakil Ketua MPR unsur DPD dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung pada tanggal 5 September yang lalu. Berdasarkan mekanisme UU MD 3 Pasal 17, disebutkan: Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Kemudian dilanjutkan di Pasal 19 UU MD3 disebutkan: \"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib\". Dan di dalam aturan turunannya dijelaskan pada pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR disebutkan bahwa pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. “Seharusnya tidak ada alasan bagi Pimpinan MPR untuk tidak melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR yang baru karena Kelompok DPD mempunyai kewenangan untuk mengganti Pimpinan MPR dari unsur DPD sewaktu-waktu,\" terang Fajri. Pergantian Wakil Ketua MPR telah melalui proses yang panjang dan berdasarkan mekanisme internal DPD yang sah. Apalagi dilakukan melalui Sidang Paripurna yang hasil keputusannya mengikat. Sehingga tidak ada satu alasanpun bagi Pimpinan MPR untuk menunda pelantikan seperti yang diinginkan pihak Fadel Muhammad. “Dalam Tata Tertib MPR Pasal 29 Ayat 3 menyebutkaan bahwa penggantian pimpinan MPR yang diajukan oleh Kelompok DPD paling lambat 30 hari. Artinya kalau sebelum 30 hari, Kelompok DPD telah mengusulkan penggantian, Pimpinan MPR harus memproses dengan melantik Wakil Ketua MPR yang baru,\" jelas Fajri. Fajri menambahkan keterangan, “berdasarakan Pasal 29 Ayat 4 Pimpinan MPR semestinya hanya memproses usulan dari Kelompok DPD. Sehingga kalau tidak melakukan pelantikan, MPR telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertibnya sendiri,\" tutup, Fajri Diketahui bahwa surat usulan penggantian Wakil Ketua MPR yang baru telah diterima langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo sejak 5 September 2022 yang lalu, namun sampai saat ini belum terlihat ada tanda-tanda Ketua MPR RI akan melakukan pelantikan terhadap Tamsil Linrung untuk menjadi Wakil Ketua MPR periode 2022 - 2024. (sws)
Ingin Tetap Sebagai Irjenpol, Ferdy Sambo Pakai Nalar Apa?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN DALAM sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hari Senin, 19/9/2022, majelis hakim komisi menolak memori banding Ferdy Sambo. Komisi menguatkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri atas tindakan yang dilakukannya terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua (Birgadir J). Mengapa Sambo minta banding? Seratus persen jawabannya karena dia tetap ingin menjadi Irjenpol. Enjoy besar, duit besar. Syukur-syukur bisa naik menjadi Kapolri. Maunya Sambo, meskipun dia tersangka pembunuh anak buahnya tapi status dan pangkatnya tidak hilang. Dalam hayalannya, dia akan kembali menjadi petinggi Polri setelah menjalani hukuman yang berkemungkinan untuk direkayasa menjadi ringan. Satu-dua tahun, misalnya. Setelah itu, Irjen Sambo aktif kembali dan lebih kuat. Lebih ganas. Entah nalar apa yang digunakan Sambo. Orang sejagad raya ini ingin agar dia segera masuk penjara seumur hidup tanpa remisi. Atau bahkan dibawa ke lapangan eksekusi mati. Ternyata, Sambo berpikiran lain. Dia, tampaknya, yakin bisa lepas dari kasus pembunuhan ini. Tetapi, Sambo lupa bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak punya pilihan lain. Dia harus memecat mantan Kadiv Propam itu karena seperti itulah tuntutan publik. Kapolri tak mungkin membiarkan Sambo tetap menyandang pangkat Irjen sementara dia berperan sentral dalam pembunuhan Yoshua. Kapolri mengikuti nalar yang sehat dan normatif. Seharusnya, Sambo tidak mengajukan banding atas keputusan pertama majelis hakim sidang KKEP yang mengganjar dia dengan PTDH. Memang dia berhak mengajukan banding. Namun, ada akal sehat yang seharusnya menjadi konsultan Sambo sebelum meminta banding. Karena itu, rasa heran publik terhadap pemintaan banding Sambo hanya bisa dijawab dengan dugaan bahwa polisi bintang dua ini percaya jaringan mafia yang dibangunnya di Polri sudah sangat masif dan kuat. Dia yakin jaringan ini akan menolong. Sambo mungkin menyangka para petinggi Polri akan merasakan tekanan berat untuk mengabulkan memori bandingnya. Inilah nalar yang digunakan Sambo. Nalar premanisme.[]
Ketua MPR Bamsoet: Pimpinan MPR Tidak Mencampuri Urusan Internal DPD Terkait Pergantian Fadel Muhammad
Jakarta, FNN – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat menghormati sikap DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal lembaga nagara tersebut dalam urusan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Oleh karena itu, pimpinan majelis akan segera mengirimkan surat, menjawab surat pimpinan DPD terkait usulan pergantian itu. “Setelah mendengar masukan serta kajian hukum dari Sekretariat Jenderal MPR RI dan pandangan para Pimpinan MPR RI, rapim sepakat menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal DPD. Pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian Pak Fadel Muhammad tersebut sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR RI serta sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,” kata Bambang Soesatyo, usai Rapim MPR RI, di Jakarta, Senin (19/9/22). Para Wakil Ketua MPR yang hadir dalam rapim itu adalah Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Selain membahas usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, rapim juga membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia) yang diinisiasi oleh MPR RI, pada 24-26 Oktober 2022, di Gedung Merdeka, Bandung. Pembahasan usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI, Fadel Muhammad kepada Tamsil Lingrung dilakukan berdasarkan surat dari Kelompok DPD tertanggal 5 September 2022, Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, perihal usul penggantian Pimpinan MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR RI juga menerima Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2022 dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait Penarikan Tanda Tangan dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR RI dari Utusan DPD RI dan surat serupa dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang Penarikan Tanda Tangan. Selain surat dari unsur DPD tersebut, pimpinan MPR juga menerima beberapa surat lainnya. Antara lain, surat dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Fadel Muhammad, nomor surat: 160/ESL/VIII/2022, perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI, tertanggal 19 Agustus 2022. Serta Surat dari Dahlan Pido & Partners selaku Kuasa Hukum Bapak Fadel Muhammad, nomor surat : 08/DP&Partner/SP/IX/2022, perihal permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR-RI unsur DPD-RI Masa Jabatan 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 2022. Pimpinan MPR RI juga telah menerima surat dari Fadel Muhammad perihal surat pengantar, tertanggal 30 Agustus 2022, dengan lampiran copy surat Laporan Kepolisian terhadap Ketua DPD RI, nomor surat: 163/ESL/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, copy surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, nomor surat : 34/FM-DPD/VIII/2022, perihal pengaduan terhadap Ketua DPD RI atas pelanggaran terhadap UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik DPD RI, tertanggal 25 Agustus 2022, legal opinion atas keabsahan keputusan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 dalam Sidang paripurna DPD. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan Rapat Gabungan MPR RI untuk membahas persiapan Sidang Paripurna MPR RI terkait pembentukan Panitia Ad Hoc yang semula dijadwalkan pada 20 September 2022, akan diundur sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat MPR RI saat ini sedang fokus mempersiapkan penyelenggaraan dan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia). (MD)
Anies: Azyumardi Azra Konsisten Rawat Demokrasi Berkualitas
Tangerang Selatan, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang Ketua Dewan Pers dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta almarhum Prof Azyumardi Azra sebagai pribadi yang konsisten merawat demokrasi di Indonesia tetap berkualitas.\"Almarhum adalah pribadi yang terus menerus konsisten dalam menjaga agar Indonesia kita tetap negeri yang maju dan demokrasi, yang terkonsolidasi,\" kata Anies di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa.Semasa hidupnya, lanjut Anies, Azyumardi Azra konsisten menyampaikan pentingnya menjaga agar demokrasi kita terus berkualitas, baik lewat penyampaian kuliah maupun dalam berbagai tulisannya.\"Dan beliau tidak segan untuk melontarkan pikiran-pikiran yang mungkin terasa kurang nyaman bagi mereka-mereka yang mengganggu demokrasi kita,\" kata Anies.Selain itu, dia juga mengenang sosok Azyumardi Azra sebagai pribadi yang sangat sederhana.\"Ketika beliau menjadi penasihat wapres, banyak kegiatan bersama, dan beliau itu sangat simpel. Salah satu hal yang kami semua ingat, kalau beliau pergi ke mana-mana, tasnya paling kecil, bawaannya paling sedikit; tetapi ilmunya paling banyak di antara semua,\" katanya.Meskipun selalu tampil sederhana, Azyumardi memiliki wawasan luas dan pemikiran moderat. \"Jadi, (beliau) kalau diskusi paling banyak, tetapi kalau bawa apa-apa selalu simpel. Pergi lama pun bawaannya simpel. Jadi, pribadi yang sangat sederhana dalam keseharian, tetapi memiliki pemikiran yang luas dan mendalam,\" tambahnya.Dia juga meyakini Azyumardi Azra wafat dalam keadaan husnul khotimah. \"Kami yakin beliau insya Allah almarhum husnul khatimah dan keluarga diberi kekuatan, ketabahan,\" ujar Anies.Jenazah Azyumardi diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, setelah dilakukan salat berjamaah di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa pagi. (Ida/ANTARA)
GNPR Gelar Aksi Bela Rakyat di Istana, HRS Diundang
Jakarta, FNN - Sejak harga bahan bakar minyak dinaikkan gelombang protes terus terjadi. Belum ada tanda tanda untuk berhenti, bahkan eskalasinya makin besar Gerakan Nasional Pembela Rakyat berencana akan menggeruduk istana presiden pada pada 23 September 2022. Rencana ini disampaikan pada Senin kemarin, 19 September 2022 dalam diskusi publik yang digelar di Hotel Amaris Tebet, Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dalam rangka respon menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam acara ini GNPR juga menyuarakan akan kembali menggelar Aksi Bela Rakyat (AKBAR) jilid dua di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. AKBAR ini merupakan yang kedua kalinya, setelah aksi yang pertama dilakukan pada Senin (12/9) lalu. Aksi demo ini masih berkaitan dengan penolakan kenaikan harga BBM dengan tuntutan yang masih sama dari AKBAR yang pertama. \"Kami mewakili GNPR mengumumkan sebagai komitmen kami untuk terus mendedikasikan, untuk senantiasa membela rakyat dalam Aksi Bela Rakyat (AKBAR) yang kemarin sudah berlangsung AKBAR 1 aksi bela rakyat yang pertama, insyaallah hari Jumat 23 September akan diadakan AKBAR yang kedua dengan tuntutan yang sama. Satu turunkan BBM, dua turunkan harga bahan pokok, tiga tegakan supremasi hukum\" ucap Ketua GNPR, Habib Muhammad bin Husein Alatas di Hotel Amaris, Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin (19/9/2022) seusai acara diskusi publik. Habib juga menjelaskan bahwa pada AKBAR kedua ini akan didatangi oleh massa yang lebih banyak. Dan untuk lokasi dan waktu aksi ini dilakukan setelah salat Jumat dan berkumpul di depan Istana Negara agar benar-benar didengar tuntutannya. \"Untuk jam, waktu setelah salat Jumat kita kumpul semua di depan Istana Negara. Karena di aksi kedua ini, kami berharap agar tuntutan kami betul-betul sampai, agar tuntutan ini, tiga tuntutan rakyat betul-betul didengar oleh pemimpin negara yang mereka digaji oleh uang rakyat dan mereka hidup untuk membela kepentingan rakyat. Maka kami meminta di aksi AKBAR dua agar rakyat disambut, agar rakyat betul-betul diterima, betul-betul mendapatkan sambutan yang selayaknya dari para pejabat,\" Selain itu, Koordinator Lapangan AKBAR 23/09 Buya Husein mengundang semua pihak dari tiap lapisan masyarakat untuk turut serta dalam aksi tersebut. Buya juga menghimbau karena aksi yang dilakukan adalah aksi damai, maka untuk para massa aksi tidak membawa anak kecil maupun senjata tajam. \"Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, para buruh, ojol, taksi online, para pekerja, para pedagang, guru, wartawan dan semua apapun status anda bahwa kita semua terdampak dengan kenaikan harga BBM yang sangat mencekik rakyat, terutama rakyat lapisan bawah. Oleh karena itu mulai hari ini masih ada waktu terus kita gaungkan, terus kita viralkan untuk ikut mensukseskan, ikut hadir untuk aksi AKBAR jilid dua,\" ucapnya. \"Dan kami menghimbau, karena aksi kita adalah aksi damai, kami menghimbau kepada para peserta aksi jangan membawa anak di bawah umur, juga tidak boleh kita membawa senjata tajam. Silakan bagi emak-emak yang membawa peralatan dapurnya, karena memang emak-emak yang sangat terdampak dengan kenaikan BBM,\" tambahnya mengingatkan. Sementara itu, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif juga turut mengundang kepada semua pihak untuk datang, termasuk kepada Habib Rizieq Syihab (HRS). \"Secara umum kan semua juga diundang ya, semua lapisan masyarakat, siapa pun diundang untuk bisa ikut dalam aksi besok hari Jumat ataupun yang kemarin gitu kan,\" kata Slamet saat berada di Hotel Amaris, Tebet, Jakarta Selatan (19/9/2022). Saat dimintai keterangan, Slamet tidak dapat memastikan apakah HRS akan diperbolehkan untuk hadir atau tidak. Slamet menyebutkan akan mendiskusikan hal ini terlebih dahulu dengan kuasa hukum HRS. \"Belum komunikasi dengan pengacaranya apakah diizinkan oleh lapas atau tidak begitu, kita belum dapat kabar karena apa pun aktivitas beliau harus dilaporkan minta izin dari lapas karena masih pembebasan bersyarat,\" tambah Slamet menjelaskan. (Fik)
Bedah Harga, Kenaikan BBM untuk Siapa?
Jakarta, FNN - Kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai 30 persen jelas berdampak serius terhadap perekonomian rakyat. Gelombang protes terus terjadi baik demonstrasi di lapangan maupun di ruang-ruang diskusi. Pada Senin, 19 September 2022 telah diadakan acara diskusi publik yang digelar di Hotel Amaris Tebet, Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) dalam rangka respon menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Diskusi publik ini mengangkat judul \"Bedah Harga dan Dampak Kenaikan BBM\" dengan menghadirkan pakar di bidangnya. Para pembicara pada acara ini adalah Dr. Anthony Budiawan selaku Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Dr. Marwan Batubara selaku Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) dan juga Dr. Mulyanto selaku Anggota DPR RI Fraksi PKS. Selain para pembicara, acara ini juga dihadiri oleh Edy Mulyadi, Ketua FPI Ahmad Shabri Lubis, Ketua GNPR Yusuf Martak, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan juga Aliansi Rakyat Menggugat (ARM). Anthony Budiawan mengkritisi sikap pemerintah yang tidak transparan dalam menyampaikan hitung-hitungan kenaikan harga BBM ini membuat rakyat tidak dapat mengetahui harga yang pas untuk kenaikan harga BBM yang seharusnya. \"Pemerintah ini hitung-hitungannya bagaimana? Kenapa BBM subsidi Pertalite dinaikkan sampai 30% menjadi Rp10.000 per liter dan solar menjadi Rp6.800 per liter. Apabila dihitung, kenaikan harga BBM yang tinggi ini hanya akan membuat pendapatan pemerintah sebesar Rp31,75 triliun sampai akhir tahun nanti. Dengan perkiraan sisa konsumsi Pertalite sebesar 10 juta KL dan solar sebesar 5 juta KL,\" ujarnya menyampaikan Tidak hanya itu, Anthony juga menambahkan bahwa pemerintah menaikkan harga BBM ini tanpa pemikiran panjang yang jadinya hanya memberikan solusi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Sedangkan permasalahan BBM yang paling dekat adalah masalah transportasi, distribusi dan produksi. \"Apabila BBM ini dinaikkan maka mobilitas kita akan terbatas, karena mayoritas penduduk Indonesia menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan transportasi publik milik kita saja belum memadai secara penuh, masih jelek. Kalau kita ada pilihan alternatif kendaraan maka tidak apa. Jangan bandingkan dengan Singapura, mereka itu transportasi publiknya sudah menjangkau semua dan pendapatan per kapita mereka $70.000 USD per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang masih kisaran $4.000 USD per tahun. Maka dari itu jangan kaget apabila harga BBM di Singapura mencapai Rp30.000 per liter karena mereka memiliki alternatif dan pemasukkan yang tinggi.\" tambahnya menegaskan. Ditambah lagi kebutuhan sosial masyarakat yang tinggi diiringi naiknya harga BBM akan membuat inflasi menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi gaji buruh yang relatif kecil dan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang semakin anjlok. \"Bagaimana dengan 31,75 triliun jadi naik mereka, APBN mendapatkan uang dari masyarakat Rp31,75 triliun bagaimana bisa membantu APBN yang akan membengkak. Uang ini sangat tidak berarti bagi pemerintah, akan tetapi sangat berarti bagi masyarakat kelompok bawah. Luar biasa, mereka sudah tertimpa dengan inflasi pangan yang lebih dari 11% ditambah lagi dengan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Dan ini bertubi-tubi padahal negara mendapatkan kenaikan pendapatan harga komoditas yang begitu luar biasa,\" ucapnya menambahkan. Dilanjutkan dengan Dr. Mulyanto yang juga menambahkan pendapatnya tentang kenaikan harga BBM yang tidak sesuai dengan harga minyak dunia sekarang ini. \"Apa benar harga minyak dunia naik setelah kita revisi APBN? Sebelumnya memang pada bulan Juni, asumsi harga minyak APBN 2022 dari $63 menjadi $100 untuk mengantisipasi terus naiknya harga minyak dunia. harga minyak dunia naik, hingga pada puncaknya yakni menyentuh harga $120 per barel. Akan tetapi, mulai menurun pada akhir Juni hingga akhirnya memasuki bulan September di mana harga menyentuh sekitar $90-$100 per barel. Hal ini menyebabkan meningkatnya APBN yang semula Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun karena dibutuhkan untuk subsidi BBM ketika dilihat harga minya dunia naik menyentuh $120 per barel. Akan tetapi saat harga minyak dunia sudah turun, lantas mengapa pemerintah masih tetap menaikkan harga BBM Pertalite bersubsidi menjadi Rp10.000 per liter?\" ucapnya. \"Kemudian saat memasuki bulan September, banyak dari perusahaan BBM swasta yang menurunkan harga jual mereka per liternya, seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR (PT AKR Corporindo). Salah satunya yang juga menjadi pilihan masyarakat ketika BBM Pertalite subsidi naik ke Rp10.000 adalah Vivo. Vivo beberapa waktu lalu masih menjual BBM Revvo 89 dengan RON 89 yang harga sebelumnya Rp8.900 namun sekarang juga diwajibkan untuk ikut naik menjadi Rp10.900 per liter. Kalau tidak ikut menaikkan, bisa dicabut mereka izin perusahaannya,\" ujarnya menambahkan. Marwan Batubara selaku pembicara juga menambahkan, bahwa mengapa banyak rakyat yang menolak kenaikan BBM ini dikarenakan harusnya subsidi energi sudah cukup besar dalam APBN, walaupun memang subsidi tersebut tidak tepat sasaran. \"Kita harus pahami harga BBM bisa saja dinaikkan, terutama karena memang subsidi energi sudah cukup besar dalam APBN. Akan tetapi, subsidi tersebut mayoritas tidak tepat sasaran. Selain itu, harga BBM yang bersubsidi pun sudah tidak relevan lagi, tidak sebanding (cukup rendah) dengan harga-harga barang dan jasa lain. Karena banyak pertimbangan, maka dari itu kita harus tolak kenaikan harga BBM ini dengan tegas,\" ucapnya. \"Banyak faktor pertimbangan untuk menolak kenaikan harga BBM ini. Yang pertama, bertambahnya kesulitan hidup rakyat yang masih terpuruk akibat pandemi. Lalu naiknya harga barang dan jasa, termasuk pangan, bahan pokok, dan transportasi yang memicu naiknya inflasi pada 2022 ini yang mencapai 8%. Kemudian terpangkasnya daya beli masyarakat dan meningkatnya kemiskinan yang naik dari 484.000 jiwa menjadi 505.000 jiwa. Hal ini diperburuk dengan turunnya angka tingkat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran, menjadi sekitar 6%,\"kata Marwan menambahkan. Marwan Batubara juga mengatakan bahwa adanya manipulasi oleh pemerintah terhadap subsidi BBM dalam dan APBN ini yang telah melonjak sampai Rp502 triliun. Hal ini dikarenakan adanya dari pemerintah yang mengatakan dana Rp502 triliun dalam APBN itu adalah subsidi energi yang di dalamnya bukan hanya BBM saja. Namun, Marwan menjelaskan bahwa mereka pada awalnya berkata bahwa subsidi tersebut adalah untuk BBM. \"Padahal hal ini sebelumnya dibilang oleh Jokowi (Joko Widodo) pada saat jumpa pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Kepresidenan. Di situ Jokowi berkata \'anggaran subsidi dan komparasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Lalu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga mengatakan hal yang sama, dalam akun Instagram-nya dia kalau konsumsi Pertalite dan solar subsidi yang melebihi kuota, anggaran subsidi dan kompensasi akan melewati Rp502,4 triliun. Nah sedangkan mereka sekarang berkata bahwa dalam subsidi Rp502 triliun tersebut terkandung subsidi BBM, listrik dan LPG 3kg. Mereke dengan sadar dan sengaja loh (bukan salah ucap) bilang seperti itu. Maka wajaar apabila Menkeu dan Presiden Jokowi sangat wajar dituntut bertanggungjawab dalam melakukan kebohongan publik, juga membesar-besarkan angka subsidi BBM guna menjustifikasi kebijakan dan meraih dukungan publik,\" ujarnya sembari menunjuk Powerpoint miliknya. (Fik)
Gde Siriana Yusuf: Bagaimanapun Juga tidak Boleh Ada Kekosongan Pimpinan MPR
Jakarta, FNN - Pimpinan MPR RI sampai hari ini belum melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD RI menggantikan Fadel Muhammad. Diketahui posisi Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR, digantikan oleh Tamsil Linrung yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis, 18 Agustus 2022. Dari hasil pemungutan suara, senator Tamsil Linrung memperoleh suara terbanyak untuk menjadi calon Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI. Berdasarkan Peraturan MPR 1/2019 tentang Tata Tertib MPR Pasal 29 Ayat 3, semestinya tanpa menunggu 30 hari pimpinan MPR sudah bisa mengambil Keputusan untuk menetapkan wakil ketua MPR yang sudah diusulkan oleh kelompok DPD. Menanggapi hal itu pengamat politik Gde Siriana Yusuf dari Indonesia Future Institute (Infus) mengatakan, pelantikan Tamsil Linrung harusnya bisa segera dilakukan karena DPD RI telah mengirimkan surat pergantian itu pada tanggal 5 September 2022. Namin demikian Siriana memaklumi keterlambatan itu karena bisa jadi ada masalah politik yang berkembang. Namun bagaimanapun juga tidak boleh ada kekosongan dalam pimpinan MPR. Berikut petikan wawancara lengkapnya dengan Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN . Bagaimana pandangan Anda soal pergantian wakil DPD di MPR dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung? Saya lihat itu hal yang wajar dalam organisasi, sepanjang prosesnya dilakukan sudah sesuai dengan aturan internal DPD. Apalagi jika melihat anggota DPD yang memberi suara termasuk yg abstain dan tidak sah mencapai 96 anggota, artinya sudah lebih dari 2/3, sudah quorum itu. Saya tidak melihatnya dari perspektif hukum, karena saya buka ahli hukum. Dengan perspektif politik, ini ada persoalan trust dari mayoritas anggota yang menuntut pergantian FM di MPR. Mengapa MPR belum melantik penggantinya? Proses politik kan prakteknya seringkali lebih berpengaruh dibandingkan proses hukumnya. Sesuai aturannya kan dalam waktu 30 hari sejak DPD kirim surat ke MPR tentang pergantian dari DPD, harus sudah dilantik. Tapi jika belum dilantik, artinya ada proses politik di belakang layar sedang bermain. Proses hukum gugatanya keputusan paripurna DPD kan hanya formalitas untuk buying time. Juga perlu dilihat sikap pasif MPR dalam merespon surat pergantian pimpinan dari DPD. Bandingkan dengan bagaimana pimpinan MPR aktif merespon dan mendesak Partai PAN mengirimkan nama pengganti Zulhas saat itu. Menurut Anda apa yang mesti ditempuh DPD agar pelantikan di MPR dapat dilakukan sesuai aturan berlaku? Tetap diperlukan komunikasi yang intens dengan pimpinan MPR. Selain meyakinkan prosesnya sudah sah dan penggantinya ditetapkan secara legitimate, diperlukan juga proses politiknya dengan pimpinan MPR, harus diyakinkan bahwa kekuatan riil di DPD ada di kelompok yang menginginkan pergantian pimpinan MPR dari DPD. Bagaimanapun juga tidak boleh ada kekosongan dalam pimpinan MPR dari unsur manapun. Kekosongan hukum saja harus dihindari, apalagi kekosongan pimpinan. (*)
POPULER
