Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat.

Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila

DIGANTINYA UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata bukan hanya mengganti sistem berbangsa dan bernegara. Juga, mengganti Visi dan Misi dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, tetapi juga  mengganti tujuan masyarakat adil dan makmur.

Banyak yang tidak tahu kalau negara sudah tidak bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jadi, jangan heran kalau negara dikelola seperti perusahaan, yang penting untung. Apalagi, dengan naiknya harga BBM dan mulai merangkaknya beban kebutuhan hidup dianggap oleh penguasa itu biasa saja bagian dari resiko yang harus diterima rakyat.

Elit politik dan penguasa hari ini tidak mengerti apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi mereka tidak peduli dengan amanat penderitaan rakyat ya sebab tidak belajar dari sejarah dan ajaran Soekarno.

PDIP yang mengaku Soekarnois tak lebih hanya mengkultuskan Soekarno saja tetapi membuang ajaran Soekarno.

Jika mereka mengerti amanat penderitaan rakyat maka tak akan mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Percuma, patung Bung Karno dibuat di mana-mana tetapi hanya sekedar patung karena ajarannya dibuang.

Cuplikan pidato Soekarno.

Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta:

.... ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia.

Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat!

Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara! Engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ke tulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat?

Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu?

Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan!

Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia, Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita.

Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”.....

Yang perlu dicatat, karena elit politik dan penguasa tidak memahami apa itu "Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia", maka kebijakan dengan menaikkan harga BBM tak lagi mempertimbangkan amanat penderitaan rakyat Indonesia.

Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat.

Meluruskan kembali negara yang bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak ada jalan lain kecuali Revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Merdeka! (*)