ALL CATEGORY
Kembali ke UUD 45: Andai Code Hammurabi Tidak di Bukit Persia
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Hammurabi raja Babylon XVIII SM. Ia juga seorang law maker. Hukum Hammurabi, atau dikenal sebagai code Hammurabi ditulis dengan aksara Akadia dalam 17 tablet dan ditempatkan di bukit-bukit Persia Utara. Sebagai catatan: prasasti Sungai Kampar itu dalam aksara Akadia. Hal ini menyulitkan saya untuk membenarkan claim arkaeolog bahwa situs Muaro Jambi itu dari agama tertentu. Penempatan code Hammurabi di ruang terbuka kemudian menjadi protokol pemberlakuan. Kalau naskah hukum disimpan saja di almari law maker bagaimana orang tahu bahwa dia melanggar hukum? Kalau peraturan perundangan telah diberlakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara tidak ada alasan bagi siapa pun yang melanggar aturan untuk berkata, saya belum baca aturan itu. Protokol pemberlakuan peraturan perundangan harus. Tidak perlu, kata sebagian pakar dan beberapa pekerja politik. Ini mereka katakan setelah Ketua MPR Hidayat Nurwahid ditolak permohonannya agar 4 kali vermakt UUD 1945 ditempatkan dalam LN karena format tak dikenal. UUD 1945 asli tidak diberlakukan karena sudah di-vermakt. UUD 1945 hasil vermakt tak ada di LN. Tapi yang di-vermakt jalan terus dengan kekuatan politik. Ini yang dinamakan krisis konstitusi. Hanya ada 1 obat: Kembali ke UUD 1945 yang asli. Perjuangan kembali ke UUD 1945 asli sejak 2004. Pada 1 Juni 2006 digelar rapat umum di halaman Tugu Proklamasi menuntut kembali ke UUD 1945 asli. Ada pihak yang usul agar kaji ulang. Kalau kaji ulang telah kami lakukan dalam diskusi terbatas sejak 2002 di rumah Amin Aryoso. Tahun 2004 kami melangkah. CABE ini secara khusus saya sembahkan pada para pemula perjuangan kembali ke UUD 1945 asli sejak 2004 a.l: Prof Sumantri SH, Gus Dur, Sutarjo, Valina Singka Subekti, Eddi Elison, Amin Aryoso, Drs Kwik Kian Gie, Ibu Supeni, Ridwan Saidi, Didiek Purnomo, Jen Pur Tyasno Sudarto, Prof AB Kusuma, Giat Wahyudi, Chris Siner Key Timu, Amir Hamzah, Saiful Sulun, Haryanto Taslam, Ahmad Yani SH MH, Husni Ibrahim, Prof Usep Ranuwijaya, Achadi, Effendy Gobel. Dari nama2 ini beberapa sudah berpulang. Dan setelah 2011 kegiatan kami mereda. Kemudian Zul Rkomei pelanjut juang yang pada 17 September 2019 membawa masalah vermakt UUD 1945 ke ruang pengadilan. Pada tahun ini 2022 Ketua DPD LaNyala menggemakan kembali ke UUD 1945 ke ruang yang lebih luas lagi. (RSaidi).
Anies Siap Nyapres, Tapi Ada Genderuwo yang Hadang Pakai Sprindik
ROCKY Gerung menegaskan, kepada siapapun kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. “Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas,” ujar pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat ini. ”Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden saja. “Jadi Anies ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi,” kata Rocky Gerung. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. “Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua, akhir pekan ngiler lihat pemandangannya Bung Rocky di belakang itu, ada gunung, ada bunga-bunga, lagi mau ke mana nih Bung Rocky. Ini lagi mau ke Rinjani, tapi webinar dulu. Tidak boleh kesempatan hilang untuk mempromosikan demokrasi. Sebelum kita naik gunung, kita turunkan kekuasaan dulu. Akhirnya Anda jadi juga yang ceramah dengan teman-teman dari Universitas Mataram. Kemarin kok dibatalin oleh rektornya kalau nggak salah. Ya, Rektor membatalkan, tapi mahasiswa dan dosen bersepakat untuk tetap jagain acara. Jadi, mereka bikin di luar kampus. Ini bahaya, kalau kampus larang, tetap banyak dosen yang bisa sediakan fasilitas. Ada berapa alumni Universitas Mataram back up mahasiswa. Mereka kasih saya hotel, kasih saya mobil dan segala macem. Jadi, sudah terjadi sebetulnya desentralisasi pendidikan. Jadi, orang ceramah itu bisa di mana saja, di kaki gunung kek di mana saja. Jadi buat apa itu rektor larang-larang sebetulnya. Nggak ada gunanya. Nanti bocor di media, sudah pasti rektornya dibuli lagi. Begitu kira-kira. Kita nggak usah buli, biarin orang lain yang membuli. Oke tapi kita ngomongin politik lingkungan di belakang itu. Biasanya kalau Anda pergi begini, banyak sekali mahasiswa yang pengen ikut gabung. Iya, ini ada 20 mahasiswa yang ingin ikut hicking dengan saya. Baik Bung Rocky, kita ngomongin politik nasional. Politik nasional itu erat kaitannya dengan lingkungan juga. Jadi Anies Baswedan ini sudah secara resmi dia menyatakan siap untuk maju dalam pilpres 2024. Dan itu disampaikannya di Singapura karena dia diundang oleh pemerintah Singapura dan kita tahu Singapura posisinya sebagai negara seperti apa, dan dia diwawancarai Strip Time di sana. Tapi di dalam negeri itu politisi Demokrat sudah bilang ini akan ada genderuwo yang menyiapkan sprindik untuk Anies. Nah, itu pentingnya kita persiapkan pemilu yang bersih. Ini buat siapapun, bukan buat Anies saja sebetulnya. Kepada siapapun dan kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. Itu genderuwo utamanya sehingga kalau itu kita selesaikan maka orang lega. Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas. Kalau sekarang kan dipaksakan, koalisi untuk cari presiden. Padahal sebetulnya koalisi itu adalah untuk cari kesamaan ide sehingga timbul paket angkat presiden berdebat berdasarkan ide. Kalau dipaksakan sekadar untuk cari presiden, sebetulnya dua partai yang nggak bisa tidur seranjang musti cari presiden yang sama. Kan gitu konyolnya tuh. Kembali pada Anies, Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden. Ya sudah, itu justru lega. Kan orang masih malu-malu. Bilang saja saya mau menjadi presiden. Saya punya ide. Karena itu, saya ingin agar ide saya diuji. Begitu. Itu hal yang positif dari Anies Baswedan. Bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden doang tuh. Lalu bantah lagi itu. Siapa yang menginginkan saya... Sudahlah, nggak usah begitu. Memang negara ini negara yang munafik apa. Jadi, semua orang itu tahu bahwa peristiwa politik harus diucapkan secara jelas, supaya publik tahu mana kambing mana kambing congek. Kan kita jadi mengingatkan lagi bahwa bagaimanapun juga presiden itu harus paham politik global. Dan, saya kira itu kemarin juga mulai diingatkan ketika para Profesor bertemu di Student Cafe di UGM. Dan, Anies memulai ini cukup bagus dengan Singapura dan kita tahu itu, sempet saya singgung bahwa Singapura ini bagaimanapun juga proksi dari Amerika dan pasti ini Amerika juga pingin tahu sebenarnya, lewat Singapura, apa sih maunya Anies. Kira-kira begitu ya. Jangan bocorkan strategi begituan, nanti Anda dianggap (sebagai) bagian dari organisasi bjorkaisasi. Tapi memang faktanya politik Indonesia nggak mungkin luput dari faktor-faktor global. Tentu Amerika memantau Indonesia ke arah mana, mau demokrasi atau mau semi otoriter. Mau betul-betul percaya pada politik rakyat atau sekedar memobilisasi. Apalagi Amerika dituntun sekarang oleh partai Demokrat yang soal demokrasi dia sudah akan mengintervensi semua pemerintahan yang tidak demokratis, karena prinsip Amerika adalah di mana ada hambatan demokrasi ia akan lakukan sumbatnya dia akan cabut. Tapi, memang, Amerika itu super power, jadi dia akan bisa lakukan apa saja. Kita kesal dengan Amerika. Tapi secara value Partai Demokrat-nya Amerika itu dia cocok dengan orang-orang calon presiden Indonesia yang juga menganut prinsip demokrasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, Anies itu ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi. Itu yang ingin kita uji sebetulnya. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu tuh, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Pak Jokowi selama tujuh tahun gagal memulihkan kesejahteraan. Di ujung masa jabatannya justru membuat daya beli turun, membuat harga naik, itu sudah gagal. Memulihkan demokrasi juga gagal. Kenapa? Jokowi menginginkan tiga periode, lalu turun lagi jadi soal mobilisasi untuk dukungan yang ala orde baru itu kebulatan tekad. Itu tidak demokratis. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang, bukan sekadar pelanjut pemimpin yang sekarang. Gitu kira-kira. Tapi gini, buat para pendukung Anies juga jangan GR dulu. Kita kan ingat pada waktu menjelang Pilpres lalu Pak Prabowo juga ke Singapura, tapi pada waktu itu yang ngundang The Economic. Walaupun begitu, Pak Prabowo juga bertemu dengan para pimpinan, termasuk dengan dengan Perdana Menteri Lee, dan kemudian waktu itu diketahui pilpres kalah. Walaupun kita tahu sebenarnya Pilpres kemarin nggak bisa jadi ukuran siapa yang menang siapa yang kalah karena banyak sekali kecurangan. Jadi, saya kira ini tidak boleh merasa bahwa sudah didukung oleh Singapura atau didukung Amerika dan kemudian merasa bahwa ini bakal jadi presiden. Padahal ada genderuwo, ada soal partai-partai politik, jadi PR-nya masih banyak. Ya, ini pintu pertama Anies perlihatkan bahwa dia jujur dalam mengucapkan yang sebenarnya, ambisinya, karena dianggap dia punya kapasitas. Tahapan berikutnya kita ingin tagih Anies ucapkan sesuatu tentang proses politik nanti itu. Kalau Anies dipilih oleh oligarki 20% itu sudah kacau juga. Artinya, siapapun mau dong ditampung oleh partai-partai yang oligraki. Tapi ada dua partai yang di luar oligarki, yang berupaya untuk proposisi, yaitu Demokrat dan PKS. Kalau dua partai ini mempromosikan Anies lalu rakyat anggap bahwa oke, posisi Anies berupaya untuk mengatasi genderuwo-genderuwo ini dengan pergi pada dua partai yang bersih secara konstitusional. Bersih artinya tidak pro 20%. Kan PKS dan Demokrat tidak pro 20%. Dan dia ada di bawah kekuasaan. Nanti kemudian partai-partai yang ada di dalamnya bergabung. Jadi, lead-nya musti oleh partai yang betul-betul secara etnis dan kontras dengan kekuatan sekarang. Itu baiknya Anies pelajari itu. Ini bukan mengajukan Anis sebagai satu-satunya calon. FNN bukan promotor Anies. Tapi kita mau agar publik lihat bahwa persaingan politik itu betul-betul harus bersih. Bersih dari genderuwo politik, bersih dari genderuwo konstitusi yang bersarang di Mahkamah Konstitusi. Dan, bersih dari money politic. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Penguasa Sangat Arogan, Mahasiswa Cuma Anggap Satu, Percepat Perubahan Politik
Jakarta, FNN – Unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin masif gencar dilakukan sampai di pelosok penjuru negeri. Hal ini tidak hanya menyangkut tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, namun juga berkaitan dengan kekuasaan yang bernaung di atasnya. Melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk perubahan kualitas dalam kuantitas. Ia menyampaikan kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief bahwa pikiran mahasiswa telah sampai pada kesepakatan untuk mempercepat perubahan. \"Hanya kuantitas yang bisa mengubah kualitas. Dan itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan, kendati rapatnya lewat online. Tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan,\" ungkap Rocky melalui video berjudul \"Tak Perlu Dikompori, Demo Turunkan BBM Semakin Masif. Aparat Jangan Represif!\" yang diunggah pada Jumat, 16 Agustus 2022. Rocky menjelaskan bahwa mahasiswa paham akan efek inflasi dari BBM yang menduga adanya kesengajaan untuk menunda membagikan APBN untuk main politik. \"Memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik,\" ujar Rocky. Rocky juga percaya bahwa di kalangan mahasiswa telah terbentuk pewarisan nilai yang berhubungan dengan demo 1998, bahwa di balik aksi demonstrasi, mahasiswa hanya menuntut percepatan perubahan politik. \"Sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik,\" katanya. Menurutnya, mahasiswa telah menyadari betapa arogannya kekuasaan saat ini yang tidak lagi membicarakan tentang oligarki. Oleh karena itu, Rocky mewakilkan suara mahasiswa agar dampak demonstrasi yang dilakukan akan menghasilkan sebuah perubahan kekuasaan. \"Karena yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki-oligarki. Mereka sudah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan,\" jelas Rocky. Rocky menyarankan beberapa menteri kabinet untuk mundur agar permasalahan dapat terselesaikan dengan perubahan kualitas kekuasaan. Hal tersebut dapat dipercepat melalui ekspresi kuantitatif, seperti demonstrasi sampai saat ini terus diperjuangkan. (Ida, oct)
Rocky Gerung: Nggak Pernah Ada Frustrasi yang Dimenangkan oleh Penguasa
Jakarta, FNN – Merebaknya aksi unjuk rasa memprotes penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi topik utama pada September 2022 ini. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menyebabkan kesulitan di kalangan rakyat maupun aparat kepolisian yang berhadapan dengan para demonstran yang turun ke jalan. Dalam kesempatan ini, Rocky Gerung berbincang lebih jauh mengenai frustasi ekonomi rakyat di balik penaikan harga BBM bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Jumat, 16 September 2022. Rocky menjelaskan bahwa para mahasiswa pasti telah membaca adanya ketidakadilan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia menyebut bahwa orang tua mendukung gerakan demonstrasi tersebut karena sudah menyangkut ekonomi dapur masyarakat. \"Tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan nggak ada emak-emak yang menahan anaknya untuk nggak demo karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah,\" tutur Rocky pada Hersubeno melalui video yang dipublikasikan pada Jumat (16/09/22). Dari permasalahan demo, Hersubeno juga menyinggung dalam rangka pembenahan citra polisi pasca kasus Sambo, polisi malah dihadapkan dengan aksi demonstrasi yang menyebabkan reputasi aparat kepolisian menjadi cenderung represif. Rocky menanggapi meskipun kedua belah pihak antara polisi dan mahasiswa merasa kesulitan dan frustrasi menghadapi keadaan ini, ia mengatakan bahwa tidak pernah ada frustrasi yang dimenangkan kekuasaan. \"Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini, di asrama-asrama Polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama untuk kembali jalan. Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang,\" tegas Rocky. Rocky juga menyoroti cara kepolisian yang menghadang massa menggunakan kawat duri. Pengamat politik tersebut berkomentar bahwa penggunaan kawat duri justru hanya berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rezim ternyata masih memakai kekerasan. Menanggapi hal tersebut, Rocky berpesan kepada pemerintah agar jangan arogan dan jangan memanfaatkan polisi untuk menghalangi demonstrasi. \"Di mata mahasiswa, kepolisian sedang mengalami demoralisasi itu. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian untuk menghalangi demonstrasi, bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu,\" ujar Rocky. (ida, oct)
Dalam Diskusi DPD dan DHD 45, Prof. Kaelan Paparkan Inkonsistensi UUD 1945 Hasil Perubahan
Jakarta, FNN – Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Kaelan, M.S, memaparkan sejumlah inkonsistensi Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan 1999-2002. Pemaparan itu disampaikan dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 bersama DPD RI, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu (17/9/2022). Dijelaskan Prof Kaelan, dalam proses amandemen seharusnya secara sistematis dikaji sumber nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm, yang berdasar Pancasila. Nilai-nilai dalam Staatsfundamentalnorm tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas, lalu selanjutnya ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Realitasnya pertimbangan amandemen hanya berdasarkan logika politik dan berbasis pada filsafat dan ideologi liberal. “Karena hanya berdasar hal itu, dipastikan hasil dari proses amandemen itu akan menimbulkan inkonsistensi dan Inkoherensi kaidah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen,” kata Kaelan, dalam dialog bertema ‘Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945’. Inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, lanjutnya, juga ditemukan pada Bentuk Negara Indonesia. Jika mengacu Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan pada kontrak sosial, serta civil society sebagaimana banyak diteriakkan tatkala terjadinya proses reformasi. “Selain itu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti tercantum dalam norma Pasal UUD hasil amandeman pada Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kenyataannya penjabaran dalam pasal-pasal lainnya tidak merupakan derivasi dari staatsfundamentalnorm dan Pasal 1 ayat (1) tersebut,” tutur dia. “Pada pasal 18 tentang otonomi daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Mereka juga punya DPD yang dipilih melalui Pemilu, tetapi tidak memiliki kekuasaan legislasi, pengawasan dan anggaran secara penuh,” bebernya. Tentang DPD ini menurut Kaelan ada di dalam Pasal 22 C dan 22D, namun sepertinya menggunakan asas ideologi liberalisme-federalisme. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat sebagai perwakilan negara bagian, dalam UUD 1945 dibentuk DPD, dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR) dalam UUD 1945. “Fakta itu menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen 2002, tidak konsisten dan tidak koheren dengan bentuk negara persatuan berdasarkan Sila ke 3 Pancasila,” ucap dia. Jadi dalam penjabaran pada pasal-pasal UUD Negara Tahun 2002 hasil amandemen pada hakikatnya tidak konsisten di antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan bentuk negara Indonesia. “Dalam kajian ketatanegara memang terdapat perbedaan secara diametrik antara negara kesatuan dengan negara federal sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Namun dalam realisasi penjabaran dalam UUD 2002 hasil Amandemen berdasarkan filsafat Liberalisme,” ujar dia lagi. Prof Kaelan juga menyoroti kekuasaan MPR dalam UUD 1945 sebelum amandemen, rumusannya jelas bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh suatu lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. “Presiden kemudian dipilih oleh MPR sehingga presiden adalah mandataris MPR. Karena penjelmaan kekuasaan rakyat maka MPR menyusun program negara yang merupakan aspirasi kehendak rakyat dalam GBHN. Presiden yang menjalankannya karena hal itu merupakan amanat dari rakyat,” ucap dia lagi. Mengenai keanggotaan MPR, kata Kaelan, dahulu diisi oleh DPR dan utusan daerah dan utusan golongan, yang merupakan representasi Negara Kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. “Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen kekuasaan MPR dihilangkan. Jadinya kekuasaan negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tidak jelas,” lanjutnya. Kekuasaan dan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen, MPR hanya merupakan Joint Session yaitu hanya merupakan lembaga yang kosong kedaulatan atau kekuasaan. MPR tidak lebih hanya merupakan lembaga tinggi yang mewadahi anggota DPR dan anggota DPD. “Setelah amandemen UUD 45 kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai lembaga ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang grey area (abu-abu), tidak jelas fungsi dan kekuasaannya dalam tata negara Indonesia,” tuturnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Tamsil Linrung (Sulsel), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Sedangkan dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 hadir Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45), Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta, Laksma TNI (Purn) Dr. Asep Saepudin, S.Ag., S.H., M.H, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Irjen Dephan, Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan Wagub DKI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Panitia A Rasyid Muhammad dan pengurus DHD 45 se-Indonesia yang hadir secara online serta sejumlah tamu undangan lainnya. Hadir sebagai narasumber Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Kepala Staf TNI AD periode 2007-2009 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali. (Ida/LC)
Tersangka Peretasan Akui Menjual Channel Telegram ke Bjorka
Madiun, FNN - Muhammad Agung Hidayatullah (21), pemuda asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur tersangka kasus kebocoran data pemerintahan karena peretasan mengakui telah menjual \"channel\" telegramnya yang bernama @Bjorkanism ke Bjorka seharga 100 dolar AS.\"Dalam percakapan di channel privasi tersebut, Bjorka membuat pengumuman yang punya akun @Bjorkanism akan dibeli seharga 100 dolar. Lalu saya DM dia, ternyata memang Bjorka itu,\" ujar Muhammad Agung kepada wartawan di Madiun, Sabtu.Atas perbuatannya tersebut pemuda warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan itu telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Ia mengaku salah, karena telah memberikan sarana ke Bjorka.Pemuda tersebut pernah mengunggah sebanyak tiga kali di channel telegram Bjorkanizem, yakni tanggal 8 September 2022 dengan tulisan \"stop being idiot\". Kemudian unggahan tanggal 9 September dengan tulisan \"The next leak will come from the president of Indonesia\".Tanggal 10 September 2022 mengunggah \"To support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database too\". \"Saya memang salah. Kesalahan saya adalah ngasih sarana ke Bjorka untuk nge-post,\" katanya.Muhammad Agung mengatakan bahwa awalnya ia penasaran tentang Bjorka hingga akhirnya masuk ke channel telegramnya. \"Saya penasaran sama dia. Ngefan juga, tapi tidak terlalu banget. Atas kejadian ini, ya rasanya campur aduk. Awalnya ya senang, tapi menyesal juga,\" kata dia.Pihaknya bersyukur karena sudah tidak ditahan lagi oleh pihak kepolisian. Meski sudah dibebaskan, Muhammad Agung tetap diwajibkan untuk lapor seminggu dua kali ke Polres Madiun.Dalam penegakan hukum tersebut, timsus Polri menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah \"SIMCard\" seluler yang digunakan Agung berkomunikasi dengan pemilik channel asli Bjorka, dua unit ponsel milik tersangka, dan satu KTP atas nama tersangka. (Sof/ANTARA)
Untuk Mengantisipasi Macet di Jalur Puncak, Polisi Memberlakukan Sistem Satu Arah
Cianjur, FNN - Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, memberlakukan sistem satu arah menuju Bogor mulai dari Puncak Pass pada Sabtu petang, sebagai antisipasi kemacetan imbas padatnya kendaraan di sepanjang jalur Bogor, meskipun situasi jalur Puncak ramai lancar.KBO Lantas Polres Cianjur Inspektur Polisi Dua (Ipda) Muchtaromi mengatakan tingginya volume kendaraan di Jalur Puncak-Bogor, terutama menjelang malam, membuat pihaknya berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk memberlakukan sistem satu arah mulai dari perbatasan Puncak Pass.\"Untuk jalur utama Puncak-Cianjur sejak pagi ramai lancar, namun menjelang Sabtu petang laju kendaraan menuju Bogor tersendat sehingga untuk antisipasi macet diberlakukan sistem satu arah. Sifatnya situasional kalau sudah kembali lancar akan dibuka kembali normal dua arah,\" katanya.Sedangkan untuk akhir pekan kali ini, tambah Muchtaromi, pihaknya tetap menyiagakan puluhan anggota di sepanjang jalur utama Cianjur untuk antisipasi terjadinya antrean kendaraan, terutama pada Minggu petang, seiring tingginya volume kendaraan dari luar kota tujuan wisata di kawasan Puncak-Cipanas.\"Untuk Sabtu petang sempat terlihat antrean pada beberapa titik rawan seiring tingginya volume kendaraan pendatang dengan tujuan wisata di Puncak dan Cipanas, namun tidak sampai memanjang. Untuk tujuan Bogor masih berlaku satu arah sampai malam,\" katanya.Ia juga mengimbau pengguna jalan untuk waspada dan lebih hati-hati saat melintas di jalur Puncak-Cianjur, terutama saat hujan lebat karena rawan terjadi bencana alam termasuk pohon tumbang yang banyak terdapat di sepanjang jalan tersebut.Pantauan ANTARA, antrean kendaraan sempat terlihat di titik rawan, seperti Jalan Raya Pacet-Cipanas, pertigaan Cibodas dan pertigaan Hanjawar menuju Taman Bunga Nusantara, namun laju kendaraan tidak sampai terhenti. Sejumlah petugas melakukan rekayasa arus guna mengantisipasi terjadinya macet total. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 32 Rektor di DIY Menyerukan Pemilu 2024 Menjadi Media Pendidikan Politik
Yogyakarta, FNN - Para rektor atau pimpinan dari 32 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan agar Pemilu 2024 menjadi media pendidikan politik dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.Rektor UGM Prof Ova Emilia saat membacakan 10 poin seruan para rektor berjudul \"Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat\" di Balairung Universitas Gadjah Mada, Sleman, Sabtu, menuturkan bahwa pemilu seyogianya menjadi media pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa.\"Lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi, dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata,\" kata dia.Seluruh komponen bangsa, kata Ova, diminta untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia serta tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.Para rektor juga menyerukan agar politik biaya tinggi dihindari, mencegah politik uang, serta menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. \"Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa,\" ujar Ova.Berikutnya, mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi.Ova melanjutkan, para rektor juga mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian. \"Atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat,\" ujarnya.Partai politik, kata dia, dituntut untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.Semua komponen bangsa juga diharapkan tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. \"Mengajak seluruh civitas academica, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan,\" ujar Ova mengakhiri poin seruan itu.Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Prof Al Makin berharap dengan seruan para rektor tersebut fungsi dari demokrasi dapat dikembalikan agar tercipta proses \"check and balance\". Proses demokrasi, ujar Makin, juga diharapkan dapat mengacu kepada moralitas awal saat negara Indonesia dulu didirikan.Arie Sujito, pengamat politik yang juga Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni menambahkan bahwa seruan para rektor tersebut merupakan bagian dari kekhawatiran sekaligus tanggung jawab mereka agar pembelahan di masyarakat tidak kembali muncul pada Pemilu 2024.\"Pengalaman sebelumnya terjadi pembelahan akibat dari friksi ketegangan politik sebagai agenda besar kalau itu tidak sejak awal kita ingatkan maka reaksi-reaksi itu akan terjadi,\" ujar Arie. (Sof/ANTARA)
Profesor Azyumardi Azra Mendapat Perawatan di CCU RS Serdang
Kuala Lumpur, FNN - Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra mendapatkan perawatan intensif di Coronary Care Unit (CCU) Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, pada Sabtu.Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Profesor Azra telah dipindahkan dari ruang zona merah di Departemen Trauma dan Gawat Darurat ke CCU rumah sakit tersebut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. \"Beliau ditidurkan. Untuk kondisinya diharapkan lebih stabil,\" kata Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar.Ia juga mengatakan saat ini masih menunggu keputusan tim dokter Rumah Sakit Serdang untuk kemungkinan Profesor Azyumardi Azra bisa dipindahkan ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Keluarga Profesor Azra pun sudah tiba di Kuala Lumpur pada Sabtu sore dan langsung menuju rumah sakit.Cendekiawan Muslim Indonesia tersebut mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Serdang, Selangor, sejak Jumat (16/9) sore, setelah sempat mengalami sesak nafas dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur.Profesor Azra hendak menghadiri undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) untuk hadir dalam Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz mengatakan Profesor Azyumardi Azra awalnya dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim. (Sof/ANTARA)
Latihan Marinir Indonesia-AS Ciptakan Persahabatan Erat
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan program latihan tempur pasukan Marinir Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi sarana menciptakan hubungan persahabatan yang erat pada jangka panjang. \"Kalian tahu kalau mereka ada kesan saat latihan gabungan? Kesan itu akan dikenang dalam hidup mereka (para prajurit TNI),\" kata Jenderal Andika Perkasa dalam kanal YouTube resminya dipantau di Jakarta Sabtu.Jenderal Andika Perkasa menjelaskan ketika para prajurit TNI tersebut akan naik dalam rantai komando, misalnya mencapai naik jenderal berbintang, ingatan khusus soal latihan gabungan tersebut tentunya masih akan tetap melekat.\"Lalu punya memori yang bagus bahwa pernah latihan bersama Marine Expeditionary Unit. Iitu akan membuat masa depan Marinir Indonesia menjadi lebih baik. Begitu juga dengan nilai-nilai yang bagi saya hal paling penting, mereka harus mendapatkan ini semua dan persahabatannya,\" kata Andika.Latihan tempur gabungan Marinir tersebut merupakan rangkaian dari latihan gabungan bersama Super-Garuda Shield (SGS) yang telah digelar pada Agustus 2022.Dalam latihan gabungan tersebut, Jenderal Andika Perkasa juga ikut bergabung memimpin pasukan khusus Marinir Indonesia-AS untuk bertempur menaklukkan target dalam latihan.Pada saat itu, Jenderal Andika Perkasa juga secara resmi diangkat menjadi Warga Kehormatan Pasukan Petarung Baret Ungu Korps Marinir TNI Angkatan Laut.Pengangkatan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir itu dilakukan dalam Upacara Pembaretan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Pantai Todak Dabo Singkep, Kepulauan Riau.\"Rencana ini memang sudah lama, kira-kira sekitar tujuh bulan lalu, kemudian kami sampaikan kepada bapak panglima keinginan dari Korps Marinir. Atas seizin bapak Kasal Yudo Margono untuk mengangkat bapak Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir,\" kata Komandan Kodiklatal Letjen TNI (Mar) Suhartono. (Sof/ANTARA)
POPULER
