ALL CATEGORY
Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi RI kuartal III Tumbuh di Atas 5 Persen
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi pada kuartal III 2022 akan mampu tumbuh di atas 5 persen seiring memiliki baseline yang rendah pada kuartal III tahun lalu akibat merebaknya COVID-19 varian Delta.“Kuartal III ini kita perkirakan masih akan tumbuh tinggi karena memang baseline kuartal III tahun lalu akibat Delta cukup rendah, jadi pemerintah memperkirakan masih di atas 5 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen sehingga diperkirakan pertumbuhan keseluruhan tahun 2022 akan mencapai 5,2 persen.Untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,2 persen, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus menjaga ekonomi agar tetap tumbuh di atas 5 persen, termasuk kuartal IV.“Ini kemudian kt akan coba jaga hingga kuartal IV,” ujar Sri Mulyani.Sementara untuk tahun depan ia mengatakan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat sedikit dari tahun ini yaitu sebesar 5,3 persen, hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional.Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia 2023 akan tumbuh 5,2 persen, Bank Dunia 5,3 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5,2 persen dan Bloomberg Consesus Forecast sebesar 5 persen.Ia menuturkan perekonomian tahun depan akan ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global.“Meski demikian kita lihat 2023 ada tendensi revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Dorong UMKM Papua Masuk Platform Ekonomi Digital
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua untuk masuk ke platform ekonomi digital guna mengembangkan pasar mereka di luar Bumi Cendrawasih.Presiden mengaku melihat banyak produk-produk UMKM potensial yang ditinjaunya sebelum menghadiri seremoni penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada usaha mikro kecil (UMK) perorangan di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu.\"Saya senang tadi lihat beberapa produk yang ada di depan, packaging sudah bagus, kemasan bagus, produknya sudah bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu dengan kemasan yang baik,\" kata Presiden saat memberi sambutan dalam acara yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.Menurut Presiden, dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM Papua bisa mengembangkan pasar mereka hingga ke pulau-pulau lain bahkan luar negeri.\"Ada kopi, ada jus nenas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke ekosistem digital, gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat ke luar Provinsi Papua, ke Jawa, ke pulau-pulau lain, bahkan ke luar negara,\" katanya.Apabila para pelaku UMKM belum yakin untuk memasuki platform e-commerce besar, Presiden mengingatkan bahwa mereka bisa memulai hal tersebut dengan memanfaatkan kanal media sosial yang ada.\"Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat Facebook boleh, jualan lewat IG (Instagram) boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform-platform e-commerce. Saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali, saya kira produk-produk seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku,\" ujarnya.Pembagian NIB di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, diikuti sedikitnya 2.700 pelaku UMK perorangan penerima.Menurut laporan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, hingga saat ini di Papua baru terdaftar 20 ribu pelaku usaha di sistem Online Single Submission (OSS).Bahlil menyatakan pihaknya menargetkan angka tersebut bisa meningkat setidaknya hingga 200 ribu pelaku usaha terdaftar di OSS.Selain Menteri Investasi/Kepala BKPM, dalam kegiatan tersebut Presiden juga didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth/Antara)
Dua Kapal Patroli Cepat Perkuat Alutsista TNI Angkatan Laut
Jakarta, FNN – Dua kapal patroli cepat 60 meter terbaru, yakni KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 memperkuat jajaran alat utama sistem senjata atau alutsista TNI Angkatan Laut. Peresmian dua kapal patroli cepat itu dilakukan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono di Dermaga Marina Batavia, Jakarta Utara, Rabu. Wakasal mengatakan pengadaan dua kapal cepat buatan galangan kapal dalam negeri PT Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten itu membuktikan komitmen TNI AL menggunakan produk-produk dalam negeri sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membangun alutsistanya. \"Ini juga bukti langkah dari visi bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono untuk membangun Angkatan Laut yang modern, profesional dan tangguh,\" kata Laksdya Heri. Dua kapal patroli cepat itu rencananya ditempatkan di Lantamal IX Ambon dan Lantamal XIV Sorong yang masuk dalam jajaran Komando Armada (Koarmada) III. Kedua kapal itu akan bertugas untuk penegakan hukum di laut. Kontrak pengadaan kapal patroli cepat 60 meter itu dilakukan pada tahun 2020-2022 (multiyears) dengan nilai kontrak sebesar Rp400 miliar. KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 memiliki panjang 60 meter, lebar 8,5 meter, displacement 520 ton (full load), akomodasi 55 personel, kecepatan maksimal 24 knot. Kapal itu dilengkapi dengan senjata 1 pucuk meriam 40 MM Boffors dan 2 pucuk mitraliur 12,7 MM. \"Targetnya memang kecepatannya mencapai 24 knot. Tapi, alhamdulillah karena ini dirancang oleh anak-anak bangsa sehingga mampu tambah 2 knot menjadi 26 knot,\" kata Wakasal. Laksdya Heri menambahkan kapal patroli cepat itu cukup modern dengan teknologi terkini. Kapal juga dilengkapi dengan stabilizer seperti untuk antisipasi kalau ada ombak dan perangkat lainnya. \"Untuk sementara kapal ini berfungsi sebagai kapal patroli. Tapi, mungkin bisa kita kembangkan kalau negara membutuhkan atau situasi memaksa kita untuk mengubah menjadi kapal kombatan. Masih ada kemungkinan nanti diberi rudal terpisah dari sistem di kapal tersebut,\" papar Heri. Selain peresmian dan penyerahan dua kapal dari PT CMS kepada Mabes TNI AL, lalu diserahkan kepada Koarmada III, Wakasal Heri juga mengukuhkan dua komandan kapal patroli cepat tersebut, masing-masing Mayor Laut (P) Ardita Yudha Prawira sebagai Komandan KRI Dorang-874 dan Mayor Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Komandan KRI Bawal-875. Kedua perwira menengah itu merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-50. (mth/Antara)
Jokowi Tinjau Tambang Grasberg Freeport di Ketinggian 3.325-4.285 mdpl
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, yang terletak di ketinggian 3.325—4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl).Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Jokowi didampingi Ibu Negara dan rombongan menuju Tambang Grasberg mengendarai kendaraan roda empat sekitar pukul 07.00 WIT.Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi tambang bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G.Presiden juga akan menuju DMLZ underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah, yaitu Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.Setelah itu, Presiden akan menuju Tera Shop untuk meluncurkan teknologi terbaru di sektor pertambangan, yaitu 5G mining.Teknologi 5G mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dan PTFI.Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan karyawan PTFI, Rabu (31/8) malam, Jokowi ingin melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining.\"Ini yang mau saya lihat seperti apa sih me-manage sebuah tambang dengan 5G system, saya mau lihat besok,\" kata Presiden.Pada Kamis sore, Presiden dan Ibu Negara akan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika.Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara dalam kunjungan kerja ini, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (mth/Antara)
Presiden Apresiasi Teknologi "5G Mining" Freeport Ditangani SDM Lokal
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengapresiasi teknologi 5G Smart Mining pada kegiatan pertambangan milik PT Freeport Indonesia, dioperasikan 99 persen oleh tenaga kerja lokal, khususnya warga asal Papua.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran teknologi 5G Smart Mining di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis.\"Yang saya senang 99 persen dari total karyawan yang tadi mengendalikan, mengoperasionalkan itu asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua,\" kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Jakarta, Kamis.Presiden menjelaskan bahwa operasional teknologi 5G Smart Mining milik PT Freeport Indonesia (PTFI) ini merupakan teknologi pertama yang diterapkan di Asia Tenggara.Teknologi 5G Mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dengan PTFI yang bertujuan mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas pertambangan di PTFI.Teknologi ini, kata Presiden, dapat memantau kegiatan pertambangan dengan penggunaan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan sehingga dapat meminimalisasi risiko keselamatan kerja.Menurut Presiden, teknologi 5G Mining ini akan membuat PTFI semakin diperhitungkan di bidang pertambangan dunia.\"Teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan dan menghasilkan semakin banyak SDM-SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia,\" kata Presiden.Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengapresiasi kontribusi signifikan Freeport yang mencapai 68 persen bagi perekonomian Kabupaten Mimika. (mth/Antara)
Jutaan Orang Kena Prank Antri BBM, Waspadai Potensi Kerusuhan Sosial!
ANTRIAN masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi sejak petang hingga jelang dini hari, Rabu (31/8/2022) tampak di berbagai SPBU di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Mereka rela antri karena kabarnya PT Pertamina pada Kamis (1/9/2022) bakal menaikkan harga BBM bersubsidi. Ternyata, sampai dengan Rabu (1/9/2022) tidak ada kenaikan harga BBM seperti yang sebelumnya dikabarkan berbagai media. “Ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (1/9/2022). “Saya menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi,” tegas Rocky Gerung. Bagaimana pandangan Rocky Gerung terkait prank kenaikan harga BBM ini? Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya ini jutaan orang di Indonesia kena prank sejak kemarin dan katanya media-media juga sudah menduga bahwa hari ini, 1 September akan ada kenaikan harga BBM. Jadi orang antre di mana-mana. Kalau Anda lihat foto-foto atau video-videonya di berbagai kota terjadi antrean. Ternyata nggak jadi, kena prank deh. Ya, ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water. Kira-kira begitu. Ini sangat mungkin nanti kalau memang banyak dibatalkan. Demi apa? Demi reputasi presiden (Joko Widodo). Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Itu saja intinya, urutan-urutannya. Tetapi, selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret. Harga-harga sudah pasti naik kemarin begitu diumumkan. Jadi satu kebijakan negara yang memang tidak mungkin negara itu terus-menerus berbohong. Satu waktu dia akan terjebak oleh rentetan kebohongan dia sendiri. Jadi sekarang kita lihat apa impaknya nanti kalau ternyata harganya akhirnya naik juga itu. Dua kali orang berebut di POM bensin nantinya. Mungkin juga diam-diam nanti sebetulnya sudah diputuskan di kabinet bahwa memang harus naik. Jadi rasionalitas ekonomi itu pasti yang akan menuntun keresahan ini. Saya (sudah) menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, siap-siap saja bahwa nanti akan ada kenaikan kedua yang orang mungkin anggap ini prank padahal riil. Lalu mulai terjadi kerusuhan sosial. Kan itu soalnya. Nah, soal ini kan sudah diingatkan juga oleh Mendagri. Saya kira itu Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa kalau ada kenaikan harga BBM ini pasti akan berdampak implikasi pada krisis sosial dan bisa ke krisis politik. Itu sudah warning disampaikan seperti itu. Ya, hitungan itu sudah ada di atas kertas. Yang paling paham pasti Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Karena dia punya tim yang bagus, bahkan melampaui semua tim yang lain. Dan, pasti konsultasi pertama dengan Pak LBP. Beliau pasti sudah isyaratkan bahwa harus naik. Tetapi Presiden mungkin setelah ikut atau mendengarkan hasil musyawarah rakyat, dia berpikir wah ini rakyat bahaya ini, bisa elektabilitas dia turun lagi. Padahal barusan dijagokan oleh musyawarah rakyat (Musra). Ini hitungan-hitungan yang nggak masuk akal sebetulnya karena presiden masih ngotot bahwa implikasi dari kenaikan BBM tidak boleh menurunkan legitimasi dia. Padahal itu pasti terjadi. Jadi, di mana-mana kenaikan bahan pokok dan energi pasti menurunkan legitimasi, di seluruh dunia, mau di negara modern, negara ke setengah modern, di Barat atau Timur. Tapi Presiden nggak mau melihat fakta itu. Jadi, dia ingin dua kali menang itu. Menang elektabilitas, juga menang nanti kalau harga dinaikkan. Itu trade of pasti terjadi. Tapi beliau biasa, jadi euforia. Karena jadi nomor 1 di dalam hasil sidang musyawarah rakyat. Oke. Tapi kita tahu bahwa meskipun harga tidak jadi naik, itu sebenarnya kantong rakyat sudah harus lebih dirogoh lebih dalam. Hanya satu faktor saya, yaitu kenaikan BBM faktor pemicu kenaikan barang-barang. Tetapi, angka psikologi di pasar, biasa pedagang, begitu dihubungkan walaupun belum diumumkan, tidak jadi diumumkan, barang tetap naik dulu. Ya, itu problemnya begitu selalu. Ekspektasi mendahului fakta nanti. Dan kita lihat yang ngantre kemarin itu juga bukan mobil rakyat. Itu mobilitas menengah juga antre pertalite. Juga dimungkinkan bahwa mobil-mobil ini sebetulnya hanya menyimpan stok saja. Dan di beberapa tempat kan sudah terlihat ada yang ditangkap karena menyimpan stok pertalite. Jadi memang penyelundupan itu sudah berlangsung dan kebohongan-kebohongan kekuasaan itu akan dijawab oleh kekacauan ekonomi. Kan gampang saja. Semua info dari istana itu akhirnya nggak dipercaya. Mau dinaikin atau tidak dinaikin orang anggap mending berfikir dinaikin, supaya lebih aman. Maka mulai terjadi harga mulai dinaikkan, ditimbun. Nanti ada angkot ngambil berkali-kali buat dijual ke kelas menengah yang nunggu di tikungan. Kan itu semuanya kekacauan itu. Iya. Tetapi, perlu diingat juga ya Bung Rocky, ada satu fenomena yang di Indonesia orang sebutnya near poor, dekat dengan miskin, dan fenomena yang terjadi pada pandemi kemarin mereka punya mobuil, mereka punya rumah, tetapi ini kredit semua. Dan ketika mereka terjadi kehilangan pekerjaan atau tabungannya menipis, sebenarnya mereka memang punya mobil, tadi sebenarnya mereka miskin juga. Makanya wajar kalau kemudian mereka juga ikut antre. Ya, itu poinnya kalau krisis itu bertumpuk-tumpuk dan dalam hitungan kalau dibikin snapshots statistiknya itu yang near poor itu sudah jadi poor sebetulnya. Dan emak-emak yang paling kena pertama. Mungkin sudah 100 juta atau 150 juta sekarang yang disebut di bawah garis kemiskinan kalau hitungan itu konsumsi per hari, daya beli per hari ini. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita ini tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi. Tapi presiden menganggap bahwa ya masih bisa dipermainkan dengan tiga periode. Jadi berjanji lagi. Karena keadaan ini yang potensi keos ini udah di depan mata. Nah, itu yang mungkin harus kita hitung bagaimana kalau kepolisian sekarang amburadul, lagi berantakan. Apakah Pak Jokowi tunggu kepolisian diberesin dulu baru harga dinaikin. Itu juga faktor yang dihitung dan mungkin 3-4 orang ada di situ lalu mulai ada di sekitar Pak Jokowi lalu kasih sinyal. Jangan dulu Pak, ini bahaya, polisi belum bisa dipegang. Perkelahian antar-geng itu bisa membahayakan pengendalian kerusuhan nanti atau demo BBM. Demikian juga militer. Militer juga memantau dengan cermat perkembangan ini karena tetap tentara juga merasa ada potensi atau ada asap yang tiba-tiba bisa berubah jadi api. Prajurit juga terkena karena keadaan ekonomi pasti masuk ke semua tempat. Nggak bisa misalnya prajurit masuk pasar tradisional lalu tukang daging atau ayam kampung bilang oke Pak, kami kasih diskon. Nggak bisa gitu karena harga itu adalah harga ekonomi. Jadi semua kalangan pasti kena itu dan teman-teman di kepolisian yang di asrama-asrama juga militer TNI yang ada di asrama-asrama itu kena dampak yang pasti signifikan. Kan Pak Jokowi suka blusukan, bahkan malam-malam juga blusukan ke daerah-daerah. Beliau pasti sangat paham gitu. Banyak sekali rumah tangga kita ini sekarang karena berbagai macam faktor, salah satunya karena publik transportasi yang tidak cukup buruk, itu satu rumah dari keluarga miskin bisa ada dua tiga empat sepeda motor. Dan itu semua menjadi konsumsi bahan bakar semua. Dan ini pasti langsung terasa begitu terjadi kenaikan sekecil apapun karena ada skema ini mau dinaikkan seberapa pertalite ini. Tadinya 10.000 disebut angkanya, kemudian mungkin dimainkan secara psikologi saja, mungkin 10.000 kurang dan sebagainya gitu. Tetapi, tetap saja berdampak. Iya. Dua hari lalu saya naik ojek tikungan, bukan ojek online, dia tiba-tiba mampir dulu di yang sudah dijual-jual di botol. Itu uangnya tinggal Rp20.000 di dompetnya, tapi dia cuman minta tolong sisain 5000. Jadi dia beli Rp15.000. Sambil menunggu pelanggan baru, baru bisa beli lagi pertalite. Jadi, kesulitan itu terasa betul. Tetapi, secara makro memang bahwa presiden anggap belum kita dibandingkan dengan yang lain memang baik-baik saja ekonominya. Jadi pengertian-pengertian baik-baik saja itu itu selalu terhubung dengan pamer saja. Nanti kalau nggak baik-baik juga salurkan BLT. Mungkin juga Sri Mulyani kasih info baru bahwa nggak cukup BLT itu untuk nyogok rakyat dalam 3 bulan karena kalau pertalite dinaikin itu pasti terus-menerus. Nggak mungkin satu minggu naik terus diturunin lagi harganya walaupun ekspektasi harga internasional mungkin akan menurun. Jadi, gampangnya kecemasan dalam Istana itu terbaca pada ketidakpastian naik apa tidak harga itu. Ya, coba kita teruskan nanti kalau daripada kita dibilang memprovokasi, pasti akan ada dampak kerusuhan. Mari kita teruskan soal realitasnya ini. Tadi Anda bicara soal ojek pengkolan. Bagaimana dengan ojek online yang sekarang sudah menjadi fenomena, apalagi di kota-kota besar. Itu dampak ikutannya besar sekali. Kan mereka ini sekarang banyak yang hidup dari ojek online, dan kemudian ojek online menghidupkan juga industri makanan-minuman dan sebagainya. Ini besar sekali jumlahnya sehingga begitu terjadi kenaikan saya kira sangat sensitif. Kalau memainkan 20-30 persen saja itu dampaknya juga sangat terasa buat mereka. Ya, itu sudah menjadi pembicaraan di warung-warung Tegal. Kan saya juga sering makan di warung Tegal yang memang enak itu. Dan, ibu itu bilang begini, kadang saya pesan teri kacang itu, ”Bu, tolong sisanya buat beli teri kacang”, lalu ibu itu bilang, “Paling dua sendok ini”. Jadi, harga kacang dan teri itu terimplikasi, terdampak. Sayur asam juga begitu. Jadi, akhirnya keadaan ini masuk secara masif dan membuat yang mau membeli memang nggak ada pemasukan, yang mau menjual juga susah untuk terus-menerus menahan harga. Jadi itu intinya. Nah ini tidak terbaca karena presiden dan kabinet terutama tetap mengandalkan ya nanti kita turunkan BLT. Itu BLT juga bisa habis di jalan karena dikorupsi oleh sistem distribusi BLT yang memang korupti. Poin itu mendasar sekali. (Ida)
Kembali Mendapat Previlege, Putri Candrawathi Tak Ditahan Lantaran Punya Anak Kecil
Jakarta, FNN – Untuk kedua kalinya tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Putri Candrawathi menjalani pemeriksaan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada, Jumat (19/8/22). Pemeriksaan pertamanya pada Jumat (26/8/22) ditanyai 80 pertanyaan, kemudian kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan, Rabu (31/8/22) kemarin. Polri tidak melakukan penahanan terhadap, Putri Candrawathi meski sudah berstatus tersangka pembunuhan berencana. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Putri Candrawathi, Arman Hanis yang menyebut permohonan kliennya tidak menjalani penahanan dikabulkan oleh penyidik. Menurutnya, tidak ditahannya Putri Candrawathi sudah sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, pasalnya istri jenderal bintang dua itu masih memiliki anak kecil dan kondisi kesehatannya masih kurang stabil. “Kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan, karena alasan-alasan sesuai Pasal 31 ayat 1 KUHAP itu kita boleh mengajukan permohonan itu dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan,” kata Arman kepada wartawan. Meski demikian, Arman menegaskan bahwa Putri Candrawathi diharuskan oleh penyidik untuk melaksanakan wajib lapor dua kali dalam sepekan. Lalu, pihaknya menjamin istri dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo tersebut untuk kooperatif setiap ada pemanggilan untuk pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan. Putri Candrawathi diwajibkan lapor dimulai minggu depan. Terkait pemeriksaan kali ini, Arman menyatakan penyidik melontarkan 23 pertanyaan. Penyidik, menurut dia, mempertanyakan keterangan tersangka lain kepada Putri dari pukul 13.00 WIB dan berakhir 23.45 WIB (pukul 00 kurang 15 menit). “Ada 23 pertanyaan. Pertanyaan itu dikonfrontir dengan seluruh tersangka,” ungkap Arman. Semua tersangka yang dikonfrontasi kecuali Ferdy Sambo, adalah Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma\'ruf. Mereka dikenakan Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (Lia)
LaNyalla Minta Polisi Tangkap Bos Judi Besar, Bukan Kejar Operator Lapangan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Polri memberantas tuntas kasus perjudian hingga pihak pendukung aktivitas tersebut. Menurutnya, hanya karyawan dari situs judi online yang ditangkap. Padahal dibalik itu, disinyalir ada pengelola besarnya. \"Kita mengapresiasi pemberantasan perjudian oleh aparat kepolisian. Namun sayangnya bos dari judi online belum diberitakan ditangkap. Yang terdengar masyarakat polisi baru menangkap karyawan atau operator lapangan dari situs judi online,\" kata LaNyalla di sela Kunjungan Kerja di Surabaya, Kamis (1/9/2022). Oleh karena itu, dia meminta polisi membongkar secara tuntas dan memprioritaskan pemidanaan kepada bos besarnya. \"Perjudian online sangat merusak mental anak-anak muda. Dua tahun kita dilanda pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan. Ketika muncul perjudian online dengan tawaran-tawaran mudah memperoleh uang, akhirnya hal ini membius anak-anak muda. Mereka terjerumus pada judi online dan sulit menghentikannya,\" papar LaNyalla lagi. Yang lebih parah, lanjutnya, tawaran judi online langsung melalui SMS. Artinya pelaku bukan hanya membuka situs judi online semata tetapi juga membobol data. \"Ini patut menjadi perhatian aparat juga. Sebab menghubungi langsung ke nomer pribadi tentu saja sangat mengganggu privasi. Dan perlu diusut kenapa situs judi ini tahu nomer pribadi orang,\" tuturnya. Mewakili publik, LaNyalla mengaku mendukung Polri agar menangkap pelaku perjudian online dan juga pihak-pihak yang berkait atau pihak lain yang turut melindungi aktivitas perjudian. Dia juga berharap aparat kepolisian dan instansi terkait mengedukasi pengguna internet agar tidak masuk pada situs judi online. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari Mabes hingga Polda, untuk memberantas pelaku aktivitas judi baik online maupun konvensional. (mth/*)
DPO Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Pada 2015 Tertangkap
Surabaya, FNN – TIM Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Kejari Mataram berhasil mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejati Jawa Timur bernama Moh Shonhaji, Tegal, 47 Tahun, Wiraswasta, Laki-laki, Indonesia, Kelurahan/Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Moh Shonhaji merupakan Terpidana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun pada 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,065 miliar. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 147/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Surabaya tanggal 16 Oktober 2017, Terpidana Moh Shonhaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar seratus lima puluh juta rupiah dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan enam bulan penjara serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar tiga ratus dua belas juta seratus sembilan satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah, subsidiair pidana penjara selama tiga tahun penjara. Terpidana Moh Shonhaji diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam DPO. Setelah melalui proses pencarian akhirnya terpidana berhasil diamankan di seputaran Jl. Adi sucipto, Nusa Tenggara Barat pada 31 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB, kemudian terpidana dibawa ke Kejati NTB untuk proses lebih lanjut. Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap Buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum, danpihaknya menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan. (mth/*)
Covid Baru Mereda, Masyarakat Diteror Lagi dengan Kenaikan BBM
Jakarta, FNN - Hitung-hitungan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya subsidi pertalite dan solar sudah banyak diangkat bicara oleh beberapa pihak. Mulai dari pengamat yang berpendapat harga pertalite seharusnya Rp10.000 sampai Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bilang harga BBM subsidi seharusnya Rp17.200 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku masih banyak pertimbangan dan perhitungan yang harus dilakukan secara detail oleh para menteri ekonomi yang sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kenaikan harga BBM ini membuat beberapa pihak menyampaikan fakta-fakta menarik terkait hitungan keekonomian mereka dalam berapa besar kenaikan harga BBM ini. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang mengatakan bahwa harga Pertalite dijual dengan harga yang jauh dari harga keekonomian. Nicke juga menyampaikan bahwa harga Pertalite saat ini sebesar Rp7.650 per liter yang seharusnya dijual Rp17.200. Nicke juga menyayangkan selisih dari harga penjualan Pertalite sebesar Rp9.550 per liter ini tentu saja akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena Pertalite masuk ke kategori BBM subsidi. Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan perhitungannya bahwa harga keekonomian Pertalite seharusnya dijual di kisaran Rp14.450 per liter. Sedangkan untuk harga keekonomian solar senilai Rp13.950 per liter. \"Saya akan melakukan beberapa penjelasan maupun kemarin di DPD mengenai kondisi dari APBN terkait subsidi BBM. Jadi supaya bisa lebih menjelaskan dan sekaligus memberikan juga transparansi mengenai desain dari kebijakan pemerintah dari subsidi BBM yang jadi perhatian masyarakat luas,\" papar Sri Mulyani. \"Subsidi dan kompensasi itu identik, tapi poinnya membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah walaupun harga di luar sudah berubah,\" tambahnya. Dengan demikian, maka pemerintah harus memberikan subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat. Alhasil, belanja negara akan naik menjadi Rp3. 106,4 triliun atau naik sebesar Rp392 triliun. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengutarakan dukungannya terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Said, beban subsidi energi ini memang sudah terlalu berat bagi keuangan negara. \"Tata kelola BBM bersubsidi kita tahun ini menghadapi tekanan karena migrasi pembeli dari Pertamax ke Pertalite,\" ucap Said dalam keterangannya, Rabu (32/8/2022). Said Abdullah juga menyarankan untuk kenaikan harga BBM jenis Pertalite sebaiknya maksimal sebesar 30% dari harga yang berlaku, atau menjadi sekitar Rp10.000 per liternya. \"Kenaikan harga BBM maksimal 30% sudah mempertimbangkan dampak inflasi agar tak terlalu tinggi,\" kata Said. Selain itu, Said juga mendorong pemerintah untuk dapat membatasi akses untuk Pertalite. Said menyarankan opsinya bisa dengan menyalurkan subsidi langsung kepada penerima yang datanya diintegrasikan dengan data keluarga miskin ataupun membatasi penyaluran dengan berdasarkan jenis kendaraan. Ungkapan Said Abdullah, juga serupa dengan Josua Pardede, _Chief Economist Bank Permata_ yang mengatakan bahwa konsumsi BBM bersubsidi lebih banyak oleh kalangan mampu. \"Artinya, siapapun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,\" ujar Josua, Selasa (30/8/2022). Menurut Josua, dengan pola subsidi yang selama ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat cukup besar, maka perlu dilakukan penyesuaian harga secara bertahap agar gejolak sosial yang ditimbulkan dapat tertangani. \"Sebagai langkah awal, pemerintah dapat menaikkan harga BBM (Pertalite) ke level Rp10.000 per liter untuk mengurangi beban anggaran negara saat ini dan kuota BBM bersubsidi tahun mencukupi,\" jelas Josua. Josua berpendapat dengan hal ini maka, jika melihat dari kondisi psikologis masyarakat saat ini, harga BBM berada di level Rp10.000 ini dapat mengurangi beban subsidi BBM agar nilai subsidi APBN tidak membengkak ke angka Rp700 triliun, atau tetap di Rp502,6 triliun. Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan juga beropini dalam kenaikan harga BBM ini. Melalui cuitan akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan, mengatakan bahwa rencana kenaikan harga BBM ini walaupun belum resmi dari pemerintah, akan tetapi hampir seluruh fraksi di DPR yang menolak kenaikan harga BBM tersebut. \"Wacana kenaikan harga BBM: 6 menolak, 2 abstain, 1 setuju. Hanya Nasdem yang setuju BBM naik. Alasannya, 70%-80% dikonsumsi orang kaya? Jadi, rakyat kurang mampu, paling sedikit 138,9 juta penduduk, selama ini konsumsi BBM apa?\" tulis Anthony (1/9/2022). Anthony juga menambahkan data dari Bank Dunia tentang jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 138,9 juta jiwa dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp31.086,7/orang/hari. \"Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia 138,9 (2021), dengan pendapatan di bawah Rp31.086,7/orang/hari ($5,5 kurs PPP 2011): di bawah Rp1 juta/orang/bulan. Mereka antara lain terdiri dari petani, nelayan, buruh, tenaga honorer, usaha mikro, sektor informal, etc,\" ujar Anthony. Selain itu, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hampir seluruhnya menolak kenaikan harga BBM, enam fraksi yang menolak kenaikan ini antara lain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu ada dua dari mereka yang abstain yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan satu yang menyetujui dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ketua Komisi VII DPR fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan kalau selama ini menurutnya subsidi BBM tidak tepat sasaran dan malah banyak dinikmati oleh kalangan mampu, maka dari itu perlu dialihkan. \"Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil, bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,\" ujar Sugeng. Selain itu, menurut Sugeng harga BBM yang sekarang ini sangat jauh dari harga keekonomian. \"Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel,\" tambah Sugeng, selaku politisi Partai Nasdem. Dalam perkembangannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri selalu menyampaikan perhitungan harga riil bila BBM (Pertalite maupun solar) tidak disubsidi pemerintah. Akan tetapi, memang perhitungannya berbeda-beda. Jokowi juga menyampaikan bahwa harga murni Pertalite apabila tidak disubsidi maka akan mencapai Rp17.100 per liternya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara saat Silahturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat, 5 Agustus 2022 silam. \"Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik Rp7.650 harga sekarang ini kemudian naik jadi, harga yang benar adalah Rp17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya dulu tiga bulan,\" ujar Jokowi. (Fik)
POPULER
