ALL CATEGORY
Lawan Terus Kenaikan BBM !
Oleh Sugeng Waras | Purnawirawan TNI AD JUDULNYA sederhana BBM NAIK, tapi dampaknya luar biasa. Oligarkhi semakin subur, ekonomi rakyat semakin hancur! Lalu mudah dikuasai, diadu domba dan tidak diberdayakan. Wahai bangsaku, TNI POLRI ku dan para PARPOL ! Ini masalah negara, ini masalah bangsa, ini masalah kedaulatan rakyat dan ini masalah anak cucu kita ! Tegakkan kepalamu, busungkan dadamu, buka lebar matamu, buka luas pikiranmu dan bersihkan hatimu ! NKRI dalam keadaan bahaya, barangkali sudah terlanjur, para pengelola negara mungkin sudah sadar atas kesalahan dan dosa dosanya terhadap para pendiri bangsa khususnya dan rakyat Indonesia umumnya, namun enggan mengakui dan mengutarakanya, karena disimpang siur antara belenggu cengkeraman oligarki dan kenikmatan yang dirasakanya. Kini bukan lagi saatnya TNI POLRI lebih utamakan garda terdepan dan benteng terakhir rezim. TNI POLRI harus BERDIRI TEGAK antara Pemerintah dan rakyat sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NEGARA ! TNI POLRI harus sadar, bahwa kenaikan BBM yang signifikan ditengah masih terseok seoknya rakyat terbelenggu oleh penderitaan pandemi. Sampai hatinya rezim menekan dan menindas potensi finansial rakyat yang sangat sangat terbatas, dicekik dan dihancur lumatkan hingga tak berdaya, hanya karena sebagai solusi mengatasi hutang negara ! Airmata rakyat sudah habis kering, barangkali hati nurani para anggota MPR, DPR/D, pejabat pejabat BUMN serta para petinggi negara tak tersentuh dan tak terketuk hatinya, bahwa keseharian rakyat dalam cemas harap kebimbangan mengadu nasib untuk makan hari ini dan esok. Sekali lagi... KENAIKAN BBM hal yang sangat fundamental untuk menyuburkan Oligarki dan menghancurkan rakyat ! Wahai....Para petinggi PAR POL ! Swith dan putar pikiranmu, jangan hanya berpikir mengancang ancang kemenanganmu di Pilpres 24. Kerahkan dan turunkan semua anggotamu, untuk sungguh sungguh aktif dan berpartisipasi, melawan kenaikan BBM ini. Tinggalkan dan tanggalkan untuk sementara ego pribadimu, lupakan sejenak hal hal yang membuat nikmatmu. Marilah bersama sama anak bangsa lainya kita turun dan tangani kenaikan BBM ini, jangan hanya sebagai penonton saja. Punya malulah dan punya harga dirilah..terhadap bangsamu dan negaramu. Saya yakin jika semua parpol ikut turun menangani kenaikan BBM ini, niscaya dalam sekejab rezim akan mengubah kebijakanya. Wahai Polisi, tidak perlu lagi pasang pasang rintangan dan barikade sekitar DPR/MPR atau Istana, beri kesempatan rakyat bermusyawarah dan bermufakat dengan para wakil wakilnya. Wahai rakyat sudah saat nya kita unras dengan santun dan elegant dengan menghargai dan menghormati kepada para wakil wakil kita. Kapan kita mulai...sekarang ! Catatan : Jangan pernah pemerintah bersombong, berkepala besar dan berkeras kepala kepada rakyat. Karena rakyat adalah ibu kandungmu, yang sewaktu waktu bisa marah dan membuat penderitaanmu. Wait n see... !
Keberlanjutan Anies Baswedan
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI KEBERHASILAN Anies menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih modern dan humanis, linear dengan pemenuhan aspirasi dan kepuasan warganya. Setelah terbentur-terbentur kemudian terbentuk, Anies berpeluang bertransformasi dari gubernur Jakarta menjadi presiden Indonesia. Tentunya, sesuai dengan kehendak rakyat dan mengakomodasi semua kepentingan entitas politik yang ada. Purna bakti sebagai gubernur DKI Jakarta tepatnya setelah tanggal 16 Oktober 2022, Anies telah mengambil banyak hikmah. Selain menunaikan amanah sekaligus tugas mulia baik dari Allah Subhanahu wa ta\'ala maupun dari warga Jakarta. Anies diantaranya mampu mengejawantahkan arti dari konsep pembangunan Jakarta bertema maju kotanya, bahagia warganya. Anies juga mampu menjadi figur dengan kepemimpinan \"role model\" yang mengedepankan karakter berintegritas dengan keunggulan figur yang berkarakter, jujur, cerdas dan berprestasi. Kemuliaan adab atau ahlakul kharimah dengan terus mempertahankan sikap sabar, terus menebar senyum dan hangat pada semua orang, menjadi identifikasi sosial Anies, yang semakin sulit dijumpai pada banyak sosok yang bersentuhan dengan dunia politik dan kepentingan publik. Seperti apa yang menjadi esensi dan substansi pada kepemimpinan Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, bahwasanya beliau diutus Allah sebagai nabi dan rasul tidak bukan dan tidak lain adalah untuk memperbaiki Ahlak. Maka pesan sekaligus semangat itupula yang menjadikan pondasi kepemimpinan Anies sejak menjadi rektor Universitas Paramadina, mendirikan program Indonesia mengajar hingga dipercaya sebagai menteri pendidikan dan sebagai gubernur Jakarta. Anies sadar dan paham betul, mencapai tujuan dari cita-cita Indonesia merdeka yakni masyarakat adil dan makmur. Tidak cukup diraih hanya dengan pembangunan fisik semata atau sekedar memenuhi kebutuhan materil. Meminjam istilah Bung Karno membangun jiwa dan badannya, atau pandangan Pak Harto dengan pembangunan manusia seutuhnya. Anies menangkap betul, betapa pentingnya menjunjung moralitas dan pembentukan ahlak dalam dimensi kemaslahatan umat. Dunia politik yang tak terpisahkan dari paradigma dualisme. Memberikan makna pada umumnya, politik sangat ditentukan oleh siapa lakonnya. Ditangan orang yang baik dan benar politik akan membawa kemaslahatan. Begitupun sebaliknya, ditangan orang yang jahat dan hipokrit maka politik akan mendatangkan kemudharatan dan malapetaka. Dunia dan sejarah peradaban manusia telah menjadi saksi bisu, betapa perjalanan kehidupan umat manusia sangat ditentukan oleh siapa pemimpinnya dan bagaimana ia menjalankan sistem politiknya. Negara dan agama terus berkelindan antara seiring sejalan dan berhadap-hadapan dalam mengurus kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Konsep negara agama terus mengalami pasang-surut hubungannya dengan konsep liberalisasi dan sekulerisasi yang menginduk pada kapitalisme dan komunisme. Relasi sosial politik itu tak pernah berhenti begitu dinamis hingga tak jarang menemui konflik, dimana konsep Ketuhanan menebar spiritual di satu sisi, sementara di sisi lain materialisme cenderung sarat nilai atheis. Kehidupan dunia meski dibalut dengan persfektif globalisme, tetap saja membuat eksistensi negara-negara di pelbagai belahan benua yang ada dengan keragaman pemimpinnya, tetap kuat menampilkan disharmoni dan peperangan. Meskipun isu demokratisasi, HAM, lingkungan, ketahanan pangan, penanggulan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dlsb., terus bergulir dan menjadi kesepakatan internasional. Mutlak perlu kemauan dan keberanian membawa negara Indonesia pada posisioning sebagai kekuatan non blok. Sebagaimana pernah tercatat dalam KAA di Bandung tahun 1955 yang historis dan heroik itu, Indonesia sepatutnya menjadi sebuah negara pancasila yang bernafaskan nasionalis religius dan religius nasionalis yang progressif. Tidak terkoyak oleh kapitalisme dan tidak tercabik oleh komunisme. Menjadi bangsa yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan kpberkepribadian dalam kebudayaan. Anies dengan model kepemimpinan yang merangkul dan telah dibuktikan selama mengurusi ibukota negara. Telah memberi nuansa baru tentang bagaimana masyarakat yang heterogen bisa tercipta tanpa harus mengabaikan realitas sosial yang homogen. Tatanan nilai kemajemukan dan kebhinnekaan tetap dapat menjamin aspek pluralitas. Eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI bisa diwujudkan bukan hanya sebatas konsep negara, melainkan menjadi \"way of life\" sekaligus menjadi \"passion\" dari struktur dan kultur rakyat Indonesia. Begitupun kehadiran penyelengaraan pemerintahan dengan pemimpin yang cakap dan bijak, menjadi faktor penting dan utama masih adanya ruang bagi kemanusiaan dan terbukanya peluang negara kesejahteraan. Tidak serta-merta bangga dan puas atas kinerja dan pretasi dari semua pembangunan fisik saja. Anies tahu betul bagaimana menerjemahkan dan menjawab tuntutan amanat penderitaan rakyat. Anies terus mengelola kepentingan publik dalam ranah keseimbangan antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional materil. Keberhasilan serta sukses pembangunan Jakarta yang modern dan humanis, layak bertransformasi pada Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan Anies dalam menguba Jakarta menjadi lebih baik, memberikan sinyal kemampuannya untuk mendapat kepercayaan, tantangan sekaligus mandat dari rakyat Indonesia untuk ikut mengelola republik yang sedang gamang dan dalam keadaan yang sangat rapuh. Jadi, menunggu aspirasi dan kehendak rakyat dalam pilpres 2024 termasuk semua entitas politik yang ada. Indonesia tak bisa ditawar-tawar lagi membutuhkan keberlanjutan Anies Baswedan. (*)
Indonesia di Tepi Jurang Kehancuran
Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KATA \'Indonesia\' memang disebut dalam novel Ghost Fleet, namun hanya tujuh kali di enam halaman dari 400 lebih halaman yang ada. Imajinasi novel Ghost Fleet, bahwa Indonesia bubar 2030 bisa jadi nyata, jika terjadi Great Depression seperti 1929. Ekonomi kita yang alami pendarahan akibat perang dagang USA-RRC. “From the water right now, Jamie Simmons thought the Zumwalt looked less like floating death and more like one of those ramshackle floating tidal towns off what used to be Indonesia, people weaving sheets of metal, plastic, and wood into improbable geometries to create homes”. (Dari air sekarang, Jamie Simmons berpikir Zumwalt kurang terlihat seperti kematian mengambang dan lebih seperti salah satu kota pasang surut terapung yang bobrok dari bekas Indonesia, orang-orang menenun lembaran logam, plastik, dan kayu menjadi geometri yang mustahil untuk membuat rumah). Artinya saat itu, pada 2030, Indonesia sudah hilang. Sinyal nafsu dorongan Presiden Jokowi ingin tetap berkuasa baik melalui perpanjangan masa jabatannya - jabatan Presiden 3 tahun maupun turun penawaran menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terang benderang bagian dari Imajinasi novel Ghost Fleet dalam sebuah skenario besar rontoknya NKRI. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara diselenggarakan atas remot kekuatan oligarki. Kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi adalah sebuah realitas yang sedang berjalan. Navigasi dan kebijakan negara dijauhkan dari ramu rambu pagar keamanan dan keutuhan negara, yaitu pagar UUD 1945 asli yang di dalamnya terdapat Pembukaan memuat tujuan negara dan Pancasila. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Kompas dan kiblat bangsa sempurna menuju arah kehancurannya sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 dimulai pada 1999 hingga 2002, andemen paling brutal dan ugal ugalan untuk menenggelamkan negara ini. Otomatis muncul post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute, oleh boneka kekuasaan, meramkah degradasi dan kerusakan: ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Beruntun sinyal ambruknya negara ditandai ketimpangan ekonomi akibat penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Sempurna, dengan masuknya TKA dengan dalih masuknya investasi yang diduga kuat adalah tentara asing lengkap dengan tenaga intelijen masuk dengan leluasa. Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Logika politik mengatakan kalaulah tidak lenyap dari peta dunia - Indonesia akan mengalami kehancuran yang nyata. Kesadaran bersama seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara wajib “Kembai ke UUD 1945 asli” adalah sebuah kemutlakan yang harus bersama diperjuangkan. “kembali ke UUD 45 asli atau negara hancur dan lenyap darr peta dunia”. (*)
Eko Kunthadi Akan Semakin Menggila Setelah Dimaafkan Ning Imaz
Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN EKO Kunthadi lega. Dia dimaafkan oleh Uztazah Fatimatuz Zahra (Ning Imaz). Ketua relawan Ganjar Pranowo itu menghina Ning Imaz yang menjelaskan tafsir al-Quran, surah Ali Imran ayat 14. Ning Imaz adalah putri KH Abdul Khalik Ridwan dari pondok pesanren Lirboyo, Kota Kediri. Suami Ning Imaz, Gus Rifqil Muslim, mengatakan bahwa dia memafkaan Eko Kunthadi, yang sering dijuluki “Kuntet” di media sosial itu, karena mencontoh Mbah Maimun Zubair yang selalu memaafkan orang yang menghinanya. Juga, mencontoh KH Mustofa Bishri. Penghinaan Eko itu sangat menyakitkan semua orang. Bukan saja bagi Ning Imaz. Tapi juga bagi umat Islam. Sebetulnya, selain menghina Ning Imaz pribadi, Eko juga melecehkan al-Quran. Ada dua bagian penghinaan oleh Eko. Pertama, “Tolol tingkat kadrun”. Ini jelas ditujukan kepada Ustazah NU itu. Kedua, “Hidup kok cuma mimpi selangkangan”. Ini ditujukan ke ayat al-Quran yang dibahas oleh Ning Imaz. Artinya, Eko melecehkan agama Islam juga. Bukan hanya menghina Ustazah. Sekarang, Eko dimaafkan oleh Ning Imaz dalam kaitan penghinaan pertama. Jadi, untuk urusan dengan Ning Imaz, Eko sudah Oke. Tetapi tidak untuk penghinaan kedua – pelecehan al-Quran. Urusan ini bisa panjang. Masuk ke dalam penistaan agama. Kita fokus dulu pada kemaafan dari Ning Imaz. Apa makna pemberiaan maaf ini? Salah satunya adalah kemuliaan yang memberi. Hanya saja, pemberian maaf yang mulia itu tidak pantas dihibahkan kepada Eko Kunthadi yang terkenal suka melecehkan orang dan agama. Dia sudah bolak-balik melakukannya tetapi tidak diproses hukum karena dia adalah buzzer penguasa. Dia dilindungi oleh para penguasa. Makna yang kedua dari pemaafan Eko adalah merestui sikap dan tindak-tanduk dia yang bermisi menghina agama. Pemberian maaf ini sama dengan penerbitan Surat Izin Menghina (SIM) agama Islam untuk Eko. Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Lirboyo cuma mengimbau agar Eko sopan-santun bermedsos dan tidak lagi menghina. Imbauan itu sudah sering disampaikan kepada buzzer Islamofobia ini. Tapi, dia malah busung dada. Eko tidak akan jera seperti diharapkan pimpinan Lirboyo. Dia akan terus menghina orang dan mencaci agama serta umat Islam. Eko akan semakin menggila setelah dimaafkan Ning Imaz. Medan, 18 September 2022. (*)
Pinjaman Luar Negeri (PLN): Bahaya Serius Dalam Nilai Tukar
Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SAAT arus pinjaman luar negeri sudah negatif maka siap-siaplah nilai tukar akan memburuk. Apakah ada yang diuntungkan? Selalu ada, lihat cadangan devisa melemah pada saat harga komoditas tinggi. Berarti ada yang menyimpan uang hasil ekspornya dalam mata uang asing dalam jumlah besar. Mereka menunggu kejatuhan rupiah untuk mengambil alih semuanya di dalam.negeri. Termasuk membeli kepala pemerintahan. Semua bahaya yang akan dihadapi oleh pemerintahan sekarang dan ke depan semunya berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memang didesain untuk menguntungkan segelintir orang dan menjadikan negara sebagai bancakan oligarki nasional kolaborator bandit internasional. Bagaimana alurnya? Perhatikan fakta berikut. Masih tinginya Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan instrumen utang yang lebih dulu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Masalahnya adalah pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur. Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2018-2021 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$ 6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$ 1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$ 1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp 102.25, triliun atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. (Ini bahasa APBN, gak salah ini? Lihat prosentasenya). Secara bruto, realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri periode tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 186,7 persen dari target penarikan dalam APBN. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok PLN sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Bahayanya sekarang adalah perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok PLN terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2023 direncanakan sebesar US$ 2,0 miliar atau ekuivalen Rp 29.5, triliun. Sementara itu, untuk 2024-2027 penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US$2,0 miliar atau ekuivalen dengan Rp28.9 triliun. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix. Angka ini mengecil, karena kapasitas Indonesia tidak layak lagi dapat pinjaman. Akibatnya Aliran uang Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang masih Negatif. PLN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar negatif Rp 17.37 triliun, yang terdiri atas penarikan PLN (bruto) sebesar Rp 62.05 triliun. Sementara pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp 79.42 triliun. (Ingat ini sudah negatif, akan ada bahaya besar dalam nilai tukar, memang ini desainnya, gak bakal bisa ditahan). Dengan demikian, penarikan PLN (neto) RAPBN tahun anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan target outlook APBN tahun 2022 sebesar Rp 44.401,1 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. (Perhatikan sebenarnya ini logika dibuat-buat, yang terjadi ada tidak mungkin lagi menarik pinjaman luar negeri karena geopolitik, dan situasi politik nasional yang tidak lagi baik bagi investor). Dari sisi mata uang, cicilan pokok PLN jatuh tempo pada tahun 2023 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank. Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi Indonesia kehilangan separuh dari daya nilai tukar mata uangnya. Sekarang transisi pemerintahan tampak akan kehilangan separuh lagi. Jadi, kurs ini bisa jadi diproyeksikan berada pada Rp 25 ribu sampai 30 ribu per USD. Jadi apa kira kira, Men? (*)
Menkeu Harus Klarifikasi!
Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA “wawancara” dengan KompasTV, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Subsidi BBM naik dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun (menit 2:24), akibat kenaikan harga minyak mentah ICP dari asumsi US$ 63 menjadi US$ 100 per barel. Pembengkakan Subsidi BBM ini kemudian dijadikan alasan utama menaikkan harga BBM. Tetapi, ternyata Subsidi BBM tidak sebesar itu. Apakah Menkeu memang ada maksud penyesatan informasi? Pembohongan publik? Sebagai konsekuensi, kebijakan berdasarkan informasi yang salah, maka tidak sah. MenKeu Sri Mulyani juga menyebut, konsumsi pertalite dan solar diperkirakan naik, masing-masing dari 23 juta Kilo Liter menjadi 29 juta KL dan 15 juta KL menjadi 17 juta KL, yang mana mengakibatkan Subsidi BBM membengkak lagi menjadi Rp 698 triliun (menit 4:54): atau naik Rp 195,6 triliun. Artinya, dengan hanya kenaikan konsumsi pertalite 6 juta KL dan solar 2 juta KL, total 8 juta KL, Subsidi BBM naik Rp 195,6 triliun? Artinya, Subsidi BBM mencapai rata-rata Rp 24.450 per liter, yaitu Rp 195,6 triliun dibagi 8 juta KL? Sepertinya mustahil? Mohon Menkeu klarifikasi. Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Apakah kelompok buruh dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan dianggap salah sasaran: sehingga tidak berhak menerima Subsidi BBM, dan juga BLT? Apa konsekuensinya seorang pejabat negara yang melakukan pembohongan, sengaja memberi informasi tidak benar dan menyesatkan, digunakan untuk mengambil kebijakan yang mempunyai dampak negatif luas, yang menyebabkan demo terus-menerus: apakah patut diduga sengaja memicu keonaran, pasal 14 UU No1/1946? (*)
Kuasa Hukum Freddy Widjaja, Alvin Lim: Butuh Nyali Polisi Hadapi Pemilik Sinarmas yang Pakai Akta Lahir Palsu
Jakarta, FNN – Mabes POLRI mengelar perkara dugaan pemalsuan akta lahir para pemilik Sinarmas, Indra dan Frangky Widjaja Kamis, 15 September 2022 dihadiri unsur pengawasan Irwasum dan Bidkum, serta pihak Pendumas dan kuasa hukum terlapor. Dalam gelar perkara, ditanyakan oleh Korwas Kombes Wawan kepada pihak Terlapor mengenai Objek surat palsu apakah benar palsu dan diberikan ke mana? Edi Santoso, kuasa hukum Sinarmas yang hadir menjawab \"Akta Lahir palsu diberikan Eka Tjipta Widjaja kepada Indra Widjaja dan Franky Widjaja (Pheng Lian dan Jong Nian) untuk digunakan dari kecil, untuk membuat KTP, Passport dan semua akta lainnya. Akta lahir palsu diberikan sebagai lampiran pengajuan gugatan pembatalan anak sah di Pengadilan Negeri,” ucap Edi Santoso dengan muka tertunduk dan suara lirih. Ketika diminta copy surat dan akta lahir palsu yang aslinya oleh Kombes Wawan, dijawab tidak dibawa oleh Edi Santoso. Freddy Widjaja selaku anak Kandung Eka Tjipta Widjaja mengaku dirugikan karena penggunaan surat akta lahir palsu itu menyebabkan batalnya akta anak Freddy Widjaja. “Kerugian baik materiil maupun imateriil telah terjadi akibat pengunaan surat palsu tersebut. Ini salah satu unsur pidana pasal 266 ayat 2 pidana mengunakan akta otentik palsu yang dapat menimbulkan kerugian,” katanya. Freddy Widjaja sebagai pendumas mengucapkan terima kasih atas digelarnya perkara dugaan pengunaan akta otentik palsu ini. “Melalui gelar, semua peserta gelar mendengar langsung pengakuan bahwa surat palsu itu memang diakui digunakan oleh Indra Widjaja dan Franky Widjaja. Jelas sudah unsur pidana semua terpenuhi. Alat bukti berupa surat keterangan dari Disdukcapil bahwa akta lahir tersebut palsu juga sudah diberikan kepada penyidik beserta keterangan saksi dan keterangan ahli yang mendukung terjadinya pidana pemalsuan surat,” jelasnya. Advokat Alvin Lim, selaku kuasa hukum Freddy Widjaja dari kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm, dengan tegas memberikan tanggapan. “Saya hadir dalam gelar perkara tersebut, dari pernyataan dan raut wajah semua peserta gelar, bisa dibaca bahwa pidana itu terjadi, dipenuhi unsur dan cukup alat bukti. Tinggal “Nyali Polisi” yang akan menjadi penentu, berani gak Mabes Polri menaikkan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Indra Widjaja dan Frengky Widjaja, penguna Akta Lahir palsu,” ungkapnya. “Mengingat infonya mereka (para pemilik Sinarmas) adalah orang kuat dan salah satu dari 9 Naga yang ditakuti pejabat. Dari kasus ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia negara hukum atau negara kalah dengan oknum Mafia “9 Naga” yang konon menjadi ladang uang oknum Bhayangkara,” lanjut Alvin dalam rilis Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, jika jelas-jelas orang sudah mengaku secara sadar mengunakan surat palsu, malah menyalahkan Bapak mereka. “Hal yang menurut saya ‘ungrateful’, apalagi orang mati yang disalahkan. Terlebih akibat hukum dari Akta Lahir palsu, KTP, Passport, surat nikah beserta akta lahir anak mereka yang dibuat berdasarkan akta lahir palsu dapat pula dibatalkan secara hukum,” terangnya. “Parahnya jika akta lahir mereka palsu, lalu hak apa yang mereka (para Terlapor) punya terhadap harta warisan dan aset Sinarmas? Karena secara hukum, de jure, keberadaan Indra Widjaja dan Franky Widjaja tidak diakui oleh negara. Kelahiran mereka tidak diakui, bisa saja sama dengan mereka adalah asing/alien, yang patut diusir dari bumi pertiwi karena tidak punya legal standing,” tegasnya. “Saya minta Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) agar tegas dan segera tahan kedua penjahat penguna akta lahir palsu tersebut, karena pembiaran terhadap pelaku pidana adalah perbuatan pidana pula. Sekali-kali Kapolri buktikan bahwa Equality before the Law itu ada di Indonesia dan segera tahan Kedua terlapor Indra Widjaja dan Franky Widjaja,” ucap Alvin Lim semangat. (mth/*)
Komunitas Kabut Malam Melestarikan Lingkungan dan Tradisi Leluhur
Mojokerto, FNN – Komunitas Kabut Malam menggelar Jamhore Anak Desa di lapangan Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu-Minggu (17-18/9/2022). Acara ini mengajak anak-anak Desa Banjarkemantren berkemah sembari melestarikan lingkungan dan tradisi warisan leluhur. Desa Banjarkemantren terdiri dari empat dusun yakni Pandean, Jambe, Kemantren dan Banjar. Kegiatan kemah pendidikan dan kebudayaan ini berkolaborasi dengan karangtaruna desa dan KLG (Kampung Lali Gadget) Wonoayu, Sidoarjo. Event Jamhore Anak Desa yang dilaksanakan mulai pujul 15.00 WIB-selesai merupakan event akbar pertama dalam sejarah Komunitas Kabut Malam. Sejumlah penampilan kesenian juga akan ditampilkan dalam acara tersebut, seperti Tarian Remo, Cokronegoro, Ludruk dan kesenian modern. “Jamhore Anak Desa ini sebagai wujud persembahan bangga menjadi generasi penerus sang Maestro munali patah. serta melatih ketangkasan dan kekompakan melalui permainan tradisional,” bunyi keterangan tertulis Komunitas Kabut Malam. Jamhore Anak Desa akan diikuti oleh sedikitnya 100 anak-anak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Banjarkemantren. Selain itu, orang tua dari anak-anak juga warga desa dan elemen pemuda karang taruna turut mendampingi kegiatan tersebut. “Peserta akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan jelajah desa, permainan tradisional, dan membuat udeng pacul gowang bersama. Udeng tersebut adalah udeng khas sidoarjo yang di buat oleh Eyang Munali Patah sang maestro asli yang lahir, hidup dan beremayam di Dusun Jambe Desa Banjarkemntren,” katanya. Para peserta juga akan membuat papan visioning untuk masa depan desa dengan gaya mereka masing-masing. Karena masa depan bangsa dan negara bermula dari desa. “Dengan kegiatan ini, banyak harapan yang disemogakan untuk anak-anak di Desa yang merupakan penerus generasi agar memiliki kegembiraan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan masa depan dari desa untuk Indonesia,” demikian rilis Komunitas Kabut Malam. (mth/*)
Kekuasaan Presiden Sekalipun Ada Batasnya
Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBAGAI kebijakan pemerintah tidak memperhatikan keadaan rakyatnya menjadi kesengsaraan rakyat. Naiknya harga BBM tentu mempunyai efek domino terhadap segala kehidupan kalau angkutan naik maka semua barang dan jasa akan ikut naik. Bagi rakyat kecil sungguh penyiksaan, sebab sudah kecil pendapatannya masih harus ditekan dengan biaya hidup yang besar. Demo yang dilakukan mahasiswa, elemen rakyat, dan emak-emak sudah memasuki minggu ketiga. Demo yang merata seantero negeri dari Sabang sampai Merauke. Harus bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo, jangan pongah merasa berkuasa yang berada di atas Angin. Bung Karno mengatakan, deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. ... Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 maka negara yang berdasarkan Pancasila sudah diganti menjadi negara super Kapitalis dan super Liberal. Listrik untuk rakyat kecil 450 watt diganti dengan 900 W. Mengapa harus diganti? Tujuannya gas elpiji melon akan diganti dengan kompor listrik. Apakah kompor listrik lebih merah dibanding gas elpiji? Tidak jelas. Mengapa kebijakan tidak pro terhadap rakyat? Ujung-ujungnya kepentingan oligarki perubahan kompor gas ke kompor listrik tentu butuh biaya besar. Siapa yang punya pabrik kompor listrik, tentu para oligarki. Tidak nyambungnya keinginan rakyat dengan kemauan elit politik, serta pemimpin akibat tidak paham dan tidak mengerti apa itu “Amanat Penderitaan rakyat”. Presiden Soekarno pernah mensitir tulisan yang mengharukan hati di atas nisan kuburan Sdr. Ali Archan, pejuang kita yang gugur di Boven Digul. Bunyinya, ”obor yang kunyalakan di malam gelap ini kuserahkan kepada angkatan yang kemudian”. Inilah Amanat Penderitaan Rakyat yang kita laksanakan terus sampai tempat yang dituju, yaitu hari depan kita yang gilang gemilang. Dan kitalah ”angkatan” yang kemudian itu, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (sambutan JM Menteri Penerangan) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 sebuah kalimat tertera hitam di atas putih bahwa ”Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Jadi, sangat keliru kalau rakyat miskin dan anak terlantar hanya diberi BLT 150 ribu perbulan, dan dianggapnya beban kehidupan pemerintah memberi subsidi. Pemerintah menganggap penguasa dan rakyat adalah budak Belian yang perlu disubsidi oleh juragan atau majikannya. Subsidi adalah kata politik untuk mengelabuhi dalam proses pembodohan terhadap rakyat, padahal rakyatlah yang berdaulat, bukan partai politik atau penguasa. Pada hakikatnya, UUD 1945 ayat 34 ayat 1 adalah upaya pengejawantahan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Sebagai ikhtiar mendukung perjuangan negara, bangsa dan rakyat Indonesia menempuh perjalanan menuju Masyarakat Adil dan Makmur yang bahagia hidup bersama di dalam sebuah negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. Tetapi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sistem pemerintahan diganti Visi Misi Negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati/Walikota, maka tujuan bernegara sudah diganti. Jadi tidak mungkin Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia diletakkan pada sistem kapitalisme liberalisme seperti sekarang ini yang tidak mengenal apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara terus berlanjut, satu-satu kebobrokan oleh kekuatan alam semesta dibongkar. Kasus Sambo adalah alam semesta yang membongkar bagaimana bobroknya kepolisian sebagai bhayangkara negara justru berbuat nista, dengan menggunakan kendaraan Satgassus Merah Putih menjadi backing judi online, perjudian, narkoba, pencucian uang, dan banyak lagi kasus pertanahan. Padahal agenda reformasi memisahkan ABRI dengan dwifungsi ABRI justru sekarang Polisi menjadi multifungsi, segala jabatan dimasuki, bahkan peran combatan TNI diambilalih senjata Polri menjadi senjata combatan. Brimob lebih tentara dari tentara dengan peralatan yang combatan. Kepangkatan Polisi juga meniru kepangkatan TNI, sistemnya komando padahal Polisi itu komandonya Hukum. Kerusakan semua ini tanggungjawab siapa? Harusnya Presiden berani melakukan reformasi pada tubuh Polisi karena komandan tertinggi Polri adalah Presiden. Sistem hukum yang sudah menjadi mafia hukum Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Menurut Mahfud, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Tidak ada jalan lain bagi bangsa dan negara ini jika ingin menyelamatkan Negeri ini, tidak ada jalan lain kecuali melakukan revolusi penegakan kembali Amanat Penderitaan Rakyat kembali ke UUD 1945 Asli dan Pancasila. Rakyat harus sadar bahwa masa depan anak cucu kita diambang kehancuran. Tanpa kesadaran seluruh rakyat Indonesia, maka mustahil perubahan akan terjadi. Alam semesta telah memberikan tanda-tanda semakin zalim pemerintahan ini terhadap rakyatnya. Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Semakin hari terus dipertontonkan ketidakadilan kedaulatan rakyat semakin tidak ditanggapi. Dengan demo yang sudah berhari-hari, kemarahan rakyat sudah berada pada keputusasaan hal demikian yang semakin membuat cipta kondisi menuju kenekatan yang tak terbendung. (*)
DPP Pemuda ICMI Desak MPR Segera Melantik Tamsil Linrung
Jakarta, FNN – Desakan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar segera memproses pelantikan hasil rotasi Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari berbagai pihak. Kali ini, Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru menilai penarikan Fadel Muhammad berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Kelompok atau Fraksi DPD, membuat posisi Wakil Ketua MPR kosong. Karena itu, harus segera diagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru, Tamsil Linrung. “Sejak surat penarikan dan pengajuan nama baru dari Kelompok DPD masuk ke MPR, maka pada saat itu pula masa bakti Fadel Muhammad selesai dan pelantikan perlu segera dilakukan. Apalagi proses pergantian di DPD telah melalui mekanisme yang panjang dan diputuskan di Paripurna,” sambungnya, Ahad, (18/9/2022). Ardiansyah menambahkan, tak ada satu alasanpun dari MPR untuk menunda pelantikan. Apalagi tertuang jelas di dalam Tata Tertib MPR, penggantian yang diajukan Fraksi dilakukan dalam waktu 30 hari. “MPR itu sifatnya hanya memproses usulan dari Fraksi atau Kelompok DPD. Tidak bisa menunda dengan alasan apapun,” imbuhnya. Pimpian MPR berpotensi melanggar Tatib jika mengikuti pola Fadel mengulur-ulur pelantikan. Adapun gugatan yang diajukan Fadel ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak jadi penghalang pelantikan segera dilakukan. Penarikan dan penggantian Fadel dari posisi Wakil Ketua MPR merupakan keputusan dari Rapat Paripurna DPD RI yang mengakomodir kekecewaan anggota sehingga menarik dukungannya dari Fadel. Fadel dinilai tidak dapat menjalankan mandat dari anggota. Keputusan itu merefleksikan aspirasi kolektif anggota yang dilembagakan sesuai dengan mekanisme internal. Seluruh pimpinan DPD telah menandatangani keputusan penarikan Fadel Muhammad dan digantikan oleh Tamsil Linrung melalui pemilihan yang melibatkan seluruh anggota. (JD/mth).
POPULER
