ALL CATEGORY
Azyumardi Tokoh Pluralis yang Menginspirasi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengenang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra yang baru saja berpulang sebagai tokoh pluralis yang menginspirasi.\"Kami ikut berduka dan merasakan kehilangan yang mendalam atas wafatnya Prof. Azyumardi Azra, beliau ini seorang tokoh pluralis yang sangat menginspirasi,\" kata Azwar dalam pesan audionya yang diterima di Jakarta, Minggu.Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan bahwa semasa hidupnya Azyumardi selalu memberikan pendapat-pendapat yang mampu menengahi perbedaan.\"Selalu memberikan pendapat-pendapat jalan tengah di tengah berbagai perbedaan pandangan yang sering mengemuka,\" ujarnya.Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) itu pun menyampaikan dukacita sekaligus menghaturkan doa atas berpulangnya Azyumardi di Malaysia pada Minggu siang.\"Sekali lagi kita merasa kehilangan sosok seperti beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Swt. dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran,\" kata Azwar.Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra yang mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia, Minggu pukul 12.30 waktu setempat.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan Muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022—2025. Ia dilantik memimpin Dewan Pers pada bulan Mei lalu. (Ida/ANTARA)
Besok Azyumardi Azra Dimakamkan di TMP Kalibata
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/9). \"Info dari pihak keluarga Prof. Azra akan dimakamkan di TMP Kalibata, Blok Z , Senin, 19 September 2022. Waktu pemakaman menunggu konfirmasi lebih lanjut,\" tulis pesan yang diterima di Jakarta, Minggu.Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana. Namun, Dewan Pers menunggu informasi dari pihak keluarga terkait dengan pemakaman almarhum Azyumardi Azra. “Silakan untuk keterangan lebih lanjut dengan keluarga, kami dari Dewan Pers menunggu informasi dari keluarga,\" kata Yadi.Yadi juga menyampaikan kedukaannya atas wafat Prof. Azra. Dia tidak menyangka atas kepulangannya yang begitu cepat karena belum lama ini ikut mendampinginya dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah.\"Ya Allah Prof., beberapa terakhir mendampingi Prof. di Bali dan Sumatera barat, sungguh semua yang Prof. Katakan adalah \'cahaya\', Prof. sangat senang berada di tengah-tengah kami masyarakat Pers. Husnulkhatimah dan jalan lapang menuju Surga Allah Swt. Sayang kami untuk Prof. Azra,\" tulis Yadi.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu wafat di Rumah Sakit Serdang, Selanggor, Malaysia, Minggu pukul 12.30 waktu setempat. Prof. Azyumardi Azra berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022—2025. Ia baru saja dilantik memimpin Dewan Pers pada bulan Mei lalu. (Ida/ANTARA)
Azyumardi Memberi Perhatian pada Kerukunan dan Toleransi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengenang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yang baru saja berpulang sebagai sosok yang memberi perhatian besar pada kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia.\"Saya selalu teringat perhatiannya yang besar pada kerukunan beragama dan toleransi beragama di Indonesia yang menurut dia menjadi fondasi hadirnya persatuan di negeri ini,\" kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Christina menyebut bahwa semasa hidupnya Azyumardi selalu menggaungkan prinsip saling respek dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan di antara berbagai agama. Bahkan, katanya pula, pluralisme bagi seorang Azyumardi tidak hanya antaragama melainkan juga intraagama.\"Menurutnya, Indonesia ini adalah gambaran surga yang ada di kitab suci. Ia katakan bahwa kekayaan alam yang baik, serta masyarakat yang hidup tenteram damai dalam keragaman adalah laiknya gambaran tentang surga. Maka menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kondisi tersebut,\" ujarnya pula.Christina menyebut sebagai mitra Komisi I DPR RI dalam posisi Azyumardi sebagai Ketua Dewan Pers, kepergiannya tersebut juga membawa kehilangan penyangga yang mampu memberi arah dunia pers di Tanah Air.\"Perjalanan Azyumardi Azra yang pernah menjadi wartawan, pemimpin redaksi, dosen, penulis, hingga guru besar memberikan banyak kontribusi bagi perjalanan bangsa ini,\" katanya lagi.Kepergian Azyumardi, ujarnya lagi, adalah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Di mana ia mengenang Azyumardi sebagai sosok yang tenang, kritis, dan terdepan menyuarakan moderasi beragama.\"Dan pluralisme, toleransi, keindonesiaan serta demokrasi merupakan gambaran yang bisa kita lihat dari kiprah beliau selama ini,\" ujarnya.Dia pun menyampaikan duka cita, sekaligus menghaturkan doa atas berpulangnya Azyumardi di Malaysia pada Minggu siang.\"Selamat Jalan Prof (Azyumardi) beristirahatlah dalam damai. Terima kasih atas seluruh jasamu. Turut berduka mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan,\" katanya pula.Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia pada Minggu pukul 12.30 waktu setempat.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan Muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk periode 2022-2025. Ia dilantik memimpin Dewan Pers pada Mei lalu. (Ida/ANTARA)
Indonesia Kehilangan Jubir Nasionalisme
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam cuitannya menyampaikan Indonesia kehilangan juru bicara (jubir) nasionalisme atas wafatnya Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra. “Kita kehilangan seorang jubir nasionalisme Indonesia yang tangguh,” tulis Mahfud di akun Twitter resmi miliknya, Minggu.Melalui akun Twitternya, Mahfud mengumumkan wafatnya Prof Azyumardi Azra dan menyampaikan ucapan belasungkawa, serta menuliskan sebait doa untuk almarhum.Dalam cuitannya, Mahfud menyampaikan Azyumardi Azra sebagai cendekiawan Muslim yang handal dalam menulis dan berbicara tentang keislaman serta keindonesiaan. “Allahumma ighfir lahu wa irhamu. Prof Azyumardi Azra, cendekiawan Muslim yang sangat fasih menulis dan berbicara tentang keislaman dan keindonesiaan telah wafat hari ini, 18-9-2022 di Malaysia.”Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, Minggu, pukul 12.30 waktu setempat.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan Muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk periode 2022-2025. Ia baru saja dilantik memimpin Dewan Pers pada Mei lalu.(Ida/ANTARA)
Prof Azyumardi Azra Meninggal karena Serangan Jantung
Selangor, Malaysia, FNN - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan Profesor Azyumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia karena serangan jantung.Dubes Hermono, di Rumah Sakit Selangor, Malaysia, Minggu, mengatakan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan pihak rumah sakit disebutkan penyebab kematian Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yakni “acute inferior myocardial infarction”. “Jadi tertulis dalam surat tersebut penyebabnya ‘acute inferior myocardial infarction’,” ujar dia.Prof. Azyumardi Azra sempat memperoleh upaya resusitasi dari tim dokter sebelum mengembuskan napas terakhir pada pukul 12.30 waktu setempat, di coronary care unit (CCU) rumah sakit tersebut. Istri Prof Azyumardi Azra, Ipah Farihah bersama putra keduanya Firman El Amny Azra sempat menemani di saat akhir beliau.Saat ini pihak keluarga bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur melakukan penanganan jenazah almarhum Prof Azra. Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra mendapat perawatan di Rumah Sakit Serdang, Selangor, sejak Jumat (16/9) sore.Prof Azyumardi Azra hendak menghadiri undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dalam Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz mengatakan Prof Azyumardi Azra akan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim. (Ida/ANTARA)
Mayoritas Masyarakat Dukung Alvin Lim Kritik Keras Polri
Jakarta, FNN – Ketum KBPP (Keluarga Besar Putra-Putri Polri) Evita menghimbau Alvin Lim agar tidak mencaci-maki karena tindakan Alvin Lim berupa kritikan yang terlalu keras akan merusak Polri. Hal ini disampaikan Evita dalam salah satu media nasional yang terbit beberapa hari lalu. Namun, nampaknya masyarakat menanggapi berita tersebut dengan memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Terlihat ada total 163 komentar, sekitar 90% lebih komentarnya mendukung Alvin Lim dan menghujat Polri dan KBPP, seperti berikut ini. Jim Bean: saya sempet nonton chanel Yutube Alvin, dia advokat dan punya bukti, ga mungkin blunder hoax. Ajak debat aja bu. King Queen: Emang pernah yah selama ini di kritik baik2 dan berubah? Law Enforcement: Alvin Lim ketika ngomong santun tidak didengerin kritiknya. Terpaksa dia ngomong keras di media. Yg Alvin Lim omongkan semua benar. 100% benar. Jimmy Saputra: sombong dan antikritik. Ahmad Faisol: Loh, bukannya sudah sejak dulu Polri Rusak?? Tuh kasus Yosua, kasus judi online dan setoran2, hampir semua kebagian dan jadi mafia, yg jujur hanya oknum dan sangat sedikit, Menghina saja saya rasa Pantas apalagi kritik, itu hal yg wajib!!! Anonimous User: apa yg disampaikan adalah kenyataan.selama ini rakyat kecil sering jadi korban kelakuan polisi. skrg ada yg mewakili menyuarakan hati rakyat.apa salahnya? Otje Moses: Dia bukan kritik tapi fakta!!! Inspirasa 6777: bukannya polisi sdh sekian lama dikritik tp ga pernh bs memperbaiki diri? bukankah polisi yg merusak dirinya sendiri??? bukankah polisi sdh menjatuhkan harga diri dan menghinakan dirinya sendiri???? Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Maria menanggapi tidak heran masyarakat makin antipati. KBPP bukannya ingin Polri diperbaiki malah secara membabi-buta meminta Alvin Lim untuk berhenti memcaci-maki Polri. “Logika aja, apakah seorang Alvin Lim mampu merusak institusi Polri, jika seluruh personel Polri baik dan berkualitas. Penyebab Polri hancur dari Internal atau dari eksternal Polri? Masyarakat sudah pintar makanya tidak mudah terhasut pemikiran dari Ketum KBPP. Sebaiknya Ketum KBPP beri masukan ke Polri saja, kemana KBPP ketika Polri terpuruk kasus Ferdy Sambo?” ucap Maria dengan kritis. “Berhenti pencitraan dan merasa bahwa Institusi Polri adalah super power dan anti kritik, idealnya Polri adalah Institusi Pelayan Masyarakat. Camkan itu!” tanggap Maria. Maria juga mengakui bahwa Alvin Lim ini sebagai seorang perintis, rela berkorban demi mengkritik Polri. Alvin tahu bahwa resiko kena ITE besar ketika mengkritik Polri, namun karena beliau ingin membela masyarakat dan memperbaiki citra Polri maka dengan terpaksa disampaikanlah kritik keras tersebut. Maria sekali lagi mengingatkan bahwa LSM Konsumen Cerdas Hukum menerima banyak laporan mandeknya LP Investasi bodong seperti LP Mahkota dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari di Polda metro Jaya dan KSP SB, Net89 mandek di Mabes Polri. Bahkan Kresna Life dan Sekuritas yang sudah Tersangka, selama 2 tahun ini tidak ditahan oleh Tipideksus Mabes. “Wajar jika masyarakat berasumsi ada permainan, atau dugaan gratifikasi para pelaku Investasi bodong ke oknum Jenderal Polri. Wajar pula jika seorang Alvin Lim mengkritik bahwa ada oknum Jenderal Polri jadi anjing peliharaan oknum Pelaku Investasi bodong, karena tindakan hukum yang tumpul. Solusinya kan mudah, polisi tinggal proses LP Investasi bodong tersebut, bukannya malah menyerang orang yang mengkritik Polri.” Alvin Lim pun ternyata menanggapi kritik KBPP dan 4 Irjen Purn Polisi dalam kanal Youtube Quotient TV. (mth/*)
Pemerintah Menantang Demo, Aktivis 98 Kembali Berjuang
Jakarta, FNN - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah memicu banyak pergerakan dari berbagai elemen untuk menolak, salah satunya adalah Barisan Jaringan Organisasi Kampus (BJORKA) 98. Minggu, 18 September 2022, BJORKA 98 dalam konferensi pers menyatakan empat sikap terhadap kenaikan harga BBM, yaitu: 1. Mendukung setiap aksi demonstrasi di seluruh Indonesia. 2. Menolak pencabutan subsidi BBM 3. Mengajak seluruh elemen untuk menggalang kekuatan untuk melakukan aksi demonstrasi. 4. Menjaga soliditas dan soliditas dalam bergerak dan tidak mudah diprovokasi. BJORKA 98 yang terdiri dari para aktivis 98 menolak dengan keras kenaikan BBM. Dukungan moral mereka merupakan tanggung jawab untuk menuntaskan reformasi pada massa 98 yang belum berakhir. Selain itu, para aktivis 98 juga akan memberikan dukungan logistik untuk menyokong para demonstran agar terus dapat berjuang. Dan aktivis yang tergabung dalam Bjorka tersebut menyatakan bahwa demo untuk menurunkan harga BBM hanya pemicu untuk menumbangkan rezim yang menyelewengkan amanat konstitusi dan bersekutu dengan oligarki. Salah seorang aktivis Forum Kota, Imanuel Ebenezer mengatakan bahwa kenaikan BBM karena alasan salah sasaran atau kebanyakan dikonsumsi orang kaya, hal itu seperti menembak orang kaya, tapi orang miskin yang mati. (rac).
KPU Berikan Bimtek Secara Khusus kepada Partai Gelora Terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Parpol
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan bimbingan teknis (bimtek) secara khusus kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam rangka perbaikan dokumen persyaratan partai politik (parpol), Sabtu (17/9/2022) sore. KPU sendiri mempersilahkan bagi parpol yang hasil verifikasi administrasinya belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melakukan perbaikan mulai 15-28 September 2022. Dalam kesempatan ini, Komisioner KPU RI Idham Holik, yang juga Ketua Divisi Teknis KPU RI memberikan Bimtek secara langsung kepada LO dan Admin Sipol Partai Gelora dari 34 DPW se-Indonesia. Bimtek yang digelar secara daring ini juga dihadiri para ketua, sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Ketua Pojka Verpol Daerah. Dalam Bimtek ini, KPU juga menugaskan dua tim teknis mereka, yakni Yulie Fitria Setianti dan Firdaus Pandu Aji untuk memberikan penjelasan secara teknis seputar pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sesuai dengan PKPU No.4 Tahun 2022. Lalu, berdasarkan Keputusan KPU No.259 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi parpol calon peserta Pemilu, serta Keputusan KPU No.346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022. \"KPU telah menyampaikan ke kita, bahwa ada hal menarik, dimana kunci keberhasilan agar status BMS dan TMS tidak banyak, adalah keaktifan LO-nya. LO ini nongkrongnya, ngopinya, dan mungkin tidurnya harus di KPU-KPU, sehingga mengetahui persoalan-persoalan yang muncul,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022). Menurut Mahfuz, ketika menemukan ada persoalan dalam proses verifikasi administrasi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka LO bisa langsung melakukan komunikasi dengan admin di struktur DPW atau DPD untuk segera menginput data perbaikan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. \"Komunikasi ini yang akan kita lakukan, ngantornya di KPU-KPU dan bisa langsung berkomunikasi dengan struktur, sehingga nanti masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan. Ini penting untuk tahapan perbaikan, karena sudah nggak ada lagi perbaikan kedua begitu tanggal 28 September,\" katanya. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU saat ini sesuai dengan pasal 173 ayat 2 dan pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga ketika proses input di Sipol KPU, dibutuhkan kecermatan dalam menginput data dan dokumen yang diperlukan. \"Karena yang namanya verifikasi itu adalah menguji keabsahan dokumen. Berbekal pengalaman kemarin, KPU menyampaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen dengan keterangan yang sangat rinci dalam pelaksanaan perbaikan dokumen maupun menindaklanjuti apa ang tertera dalam hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 lalu,\" kata Idham. Ketua Divisi Teknis KPU RI ini mengingatkan kembali, kepada seluruh pimpinan parpol untuk segera melengkapi dokumen secara lengkap dalam masa perbaikan dari 15-28 September 2022. \"KPU juga memberikan kesempatan kepada Narahubung atau LO untuk berkonfirmasi mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual, kita menggunakan berbagai metode. Ketika pemegang kartu tidak bisa dihadirkan, maka parpol diberi kesempatan untuk menghubungi verfikator. Kita juga akan gunakan teknologi komunikasi untuk pemanggilan video untuk pelaksanaan verifikasi,\" katanya. Idham yakin Partai Gelora sudah siap menempatkan LO-nya di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka proses perbaikan dokumen persyaratan parpol. \"Saya yakin, berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa Partai Gelora telah menempatkan LO-nya di 514 kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan tim verifikator KPU untuk pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,\" ungkapnya. \"Pada prinsipya, KPU memberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada partai politik, termasuk Partai Gelora untuk menyampaikan pertanyaan terhadap apa yang belum dimengerti untuk didalami. Dipersilahkan menghubungi KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,\" pungkas Idham. Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi terhadap 24 parpol yang memiliki dokumen lengkap pada Rabu (14/9/2022). Dari 24 parpol tersebut, hanya PKB yang telah memenuhi syarat (MS) syarat verifikasi administrasi. Sementara 23 parpol lainnya masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). KPU memberikan kesempatan bagi parpol dengan kategori BMS dan TMS untuk melakukan perbaikan dokumen parpol dari 15-28 September 2022. Selanjutnya, verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen yang diserahkan mulai 29 September sampai 12 Oktober 2022. Kemudian pengumuman verifikasi administrasi perbaikan pada 14 Oktober 2022.(*)
In Memoriam: Indonesia Menangis, Tiada lagi Prof Azyumardi Azra
Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat INNALILLAHI Wainnailaihi Rojiun. Telah berpulang ke pangkuan Illahi Rabbi: Cendekiawan Muslim, Professor Azyumardi Azra. Almahum mengembuskan nafa terakhir Minggu (18/9) pukul 12.30 waktu setempat di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Ia meninggalkan seorang istri, Ibu Ipah Farihah dan empat anak. Prof Azyumardi Azra sempat dua hari dirawat di RS akibat terpapar Covid-19. Virus itu baru diketahui bersarang di tubuhnya saat ditangani di RS Serdang, Malaysia, Jumat (16/9) petang. Hal itu diawali di atas pesawat dalam penerbangan ke Malaysia, sore itu Prof Azyumardi mendadak terserang batuk keras, panjang, disertai sesak nafas. Dari Bandara Azyumardi langsung dilarikan ke RS yang berjarak 35 km dari Kualalumpur. \"Semalam sudah dalam penanganan intensif tim medis RS Serdang,” kata Datuk Zakaria A. Wahab, wartawan senior, mantan Pemred Kantor Berita Bernama Malaysia dan Penasihat/Pendiri ISWAMI (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia). Tidak lama setelah pecah kabar Prof Azyumardi terserang sakit di seluruh grup WhatsApp wartawan Indonesia dan Malaysia, kami meminta bantuan rekan wartawan di Malaysia untuk ikut memantau. Zakaria wartawan pertama yang merapat di RS Serdang. Zakaria bertemu Dubes RI untuk Malaysia. “Saya sendiri ada bertanya doktor di ruang terbuka, mengesahkan Prof AA dijangkiti covid dan tidak boleh diziarahi,” tambah Zack, panggilan akrab Zakaria. Sejak semalam Prof Azyumardi sudah dalam pemantauan KBRI di sana. Kunjungan Dinas di Sumbar Ketua Dewan Pers itu pada awal pekan lalu mengadakan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia sempat ke Bukittinggi dan mengunjungi keluarganya di Batusangkar sebelum bertolak ke Malaysia melalui Jakarta. Sabtu kemarin ini, sedianya mantan Rektor UIN tersebut jadi salah satu pembicara dalam seminar internasional di Selangor bersama tokoh penting Malaysia, Anwar Ibrahim. Saksi mata dalam penerbangan adalah Guru Besar Universitas Sumatera, Professor Budi Agustono. Ia dan istri sama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan Azyumardi. Mereka sempat ngobrol sejak di bandara hingga di dalam pesawat. Semalam Budi membagi kisah yang dilihatnya dalam pesawat di grup WhatsApp wartawan. “Dua puluh menit sebelum pesawat mendarat, saat saya, istri dan pak Azra sedang bercakap tiba-tiba pak Azra batuk tanpa henti, tubuhnya berkeringat dingin. Saya minta dia minum air mineral. Saya memijat tubuhnya yang keringat dingin lalu meminta pramugari memasang selang oksigen di hidung dan mulut. Meski selang terpasang sesak nafasnya tak berhenti, malah tubuhnya begerak ke kiri ke kanan di atas kursi pesawat,” kisah Budi. Ketika pesawat parkir dan pintu pesawat dibuka menurunkan penumpang, lanjut Budi, “saya dan istri mengurus kesehatan pak Azra yang diminta turun belakangan. Saya dan istri gelisah dan cemas melihat kesehatan pak Azra. Tidak lama sesudah itu kami bertiga turun dengan selang oksigen dan dibawa segera ke bed panjang perawatan lalu dilarikan ambulans ke rumah sakit. Saya sempat merogoh tas tenteng Pak Azra mencari telpon, tapi karena bingung dan panik lambat ketemunya. Akhirnya istri saya menelpon temannya staf khusus Menteri Sosial meminta bantuan mengabarkan ke istri atau keluarga pak Azra,” lanjutnya. “Saya sampaikan ke istri antar dan temani Pak Azra demi keselamatan dan keamanan. Kita bantu sekuat kita ke RS di Kuala Lumpur,” ungkap Budi. “Istri saya, Reni Sitawari Siregar, mengantarkan hingga ke dalam ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan saya urus imigrasi di Bandara,” kisah Prof Budi Agustono. Tanpa Swab Indonesia, seperti halnya Malaysia telah menghapus keharusan Swab Antigen/ PCR untuk perjalanan luar negeri. Kondisi itu membuat penumpang pesawat yang terpapar Covid19 dalam kategori orang tanpa gejala (OTG) sulit terdeteksi. Baru seminggu lalu, Pemerintah Malaysia menghapuskan larangan memakai masker di dalam ruangan. Saya mengenal Prof Azyumardi cukup lama. Ia pernah menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985). Kesamaan isu atau topik yang kami bahas dalam tulisan masing-masing semakin mengeratkan hubungan. Semasa pandemi Covid19 kami intens berkomunikasi. Usia kami sama-rentan terpapar Covid19, sehingga mengatur sebaiknya beraktifitas dari rumah saya. Suatu hari di tahun lalu, anak cucunya tertular Covid19. Ia mengontak saya meminta dicarikan Ivemertin, obat cacing yang terkenal itu. Yang dipercaya sebagian masyarakat bisa melawan virus Covid19. Masa itu, obat tersebut sangat sulit mencarinya, harganya di pasaran ikut dimainkan karena diburu banyak orang, meski dilarang pemerintah untuk digunakan menyembuhkan Covid19. Kebetulan saya memiliki stock, maka saya kirimlah ke beliau. “Alhamdulillah, anak cucu berangsur baik, sudah keluar keringat. Terima kasih Pak Ilham,” ucapnya. Komunikasi semakin intens sejak pria kelahiran 67 tahun lalu itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers (DP). Begitu menjabat kasus di dunia pers terus meningkat, membuatnya praktis sejak itu siang malam beraktifitas. Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Kolumnis yang sangat produktif itu sering mengirimi saya link tulisannya membahas pelbagai topik di berbagai media kemudian kita bahas bersama. Demikian sebaliknya. Rabu ( 14/9) lalu kami masih bertegur sapa. Hari itu beliau sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Saya ketahui dari fotonya ketika bersama wartawan Sumbar menghadiri jamuan makan siang Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah. Foto saya peroleh dari rekan Zulnadi, wartawan senior Pemred Semangat.com di Padang yang hadir dalam jamuan itu. Foto itu kemudian saya forward ke beliau. Seperti biasa dia pun merespons cepat di WA. “Terima kasih pak Ilham. Kolomnya ditunggu,” ucapnya. Dalam kunjungannya di Sumatera Barat, Azyumardi sempat ke Bukit Tinggi dan mengunjungi keluarganya di Batu Sangkar. Kuat dugaan lantaran kecapean melakukan perjalanan dinas yang membuat kondisinya drop dan dengan mudah diserang virus Covid19 yang secara obyektif sebenarnya penyebarannya sudah menurun di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Intelektual Segudang Prestasi Bukan hanya kalangan pers yang kehilangan Prof Azyumardi Azra, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE CBE kelahiran 4 Maret 1955 adalah akademisi Muslim asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan muslim. Azyumardi terpilih sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006. Pada 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi \'Sir\' pertama dari Indonesia. Pada 2022, Azyumardi terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Riwayat pendidikan tinggginya sendiri dimulai sebagai mahasiswa sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982, kemudian atas bantuan beasiswa Fullbright, ia mendapakan gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada 1988. Ia memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah, dan memperoleh gelar MA pada 1989. Saya dikirimi foto sewaktu almarhum mengenakan selang oksigen di dalam pesawat hingga ketika dirawat di RS hari Jumat itu. Dalam tulisan kemarin “Kisah Prof Azyumardi Azra yang Terpapar Virus Covid-19” (Sabtu,17/9) saya memanjatkan doa kesembuhannya segera. Semoga Allah SWT menjabahnya dengan memberikan kesembuhan kepada cendekiawan penting Indonesia itu, yang berpembaan humble namun sangat kritis. Tetapi Allah SWT berkehendak lain. Dia lebih menyanginya, maka Tuhan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, memanggilnya pulang. Insya’ Allah Tuhan menyediakan tempat lapang, nyaman, dan indah di sisi-Nya. Aamiin, YRA. Jakarta, 18 September 2022. (*)
Tito Membangun Otoritarian dengan Cuci Tangan
Oleh M Rizal Fadillah Satu langkah untuk membangun pemerintahan otoriter tengah dijalankan melalui Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Keluar Surat Edaran (SE) No 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 yang membolehkan Pelaksana Tugas (Pt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum. Aneh dan diduga memiliki motif politik tinggi dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri di tengah kritik publik. Bagaimana mungkin adanya ratusan Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati/ Walikota yang ditunjuk langsung oleh Presiden atau Mendagri tanpa proses pemilihan? Demokrasi yang dihancurkan. Motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa, untuk Pemilu tahun 2024. Adalah pembohongan publik alasan bahwa perlunya \"tanpa persetujuan tertulis\" Mendagri karena \"persetujuan tertulis\" akan memperlambat proses pengambilan keputusan. Lalu bagaimana Surat Edaran dapat disamakan dengan \"persetujuan tertulis\" secara umum ? Hukum Administrasi yang diabaikan bahkan diinjak injak. Surat Edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian karena : Pertama, kewenangan besar Pt, Pj, dan Pjs adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat \"sementara\". Berbekal Surat Edaran Kepala Daerah \"sementara\" dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk Kepala Daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Kedua, kewenangan \"tanpa persetujuan tertulis\" membuka peluang \"konsultasi\" atau \"persetujuan tidak tertulis\" atau \"instruksi bisik-bisik\" Mendagri kepada Kepala Daerah yang ditunjuknya itu. Ini konsekuensi dari Pt, Pj, atau Pjs Kepala Daerah yang dipastikan adalah \"orang-orangnya Mendagri\'. Ketiga, Surat Edaran (SE) bukanlah peraturan perundang-undangan karenanya hanya instrumen administrasi yang bersifat internal. Mutasi apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis pada peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Mendagri No 821/5292/SJ adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum. Ketiga, bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak Kepala Daerah atau ASN yang diberhentikan nyatanya tidak memiliki \"hak banding\" atau mengadu kepada atasan Pt, Pj, Pjs yakni Mendagri. Menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban. Adalah cara berpolitik munafik dijalankan dengan Surat Edaran ini. Mendagri cuci tangan atas segala keputusan Kepala Daerah. Dengan tidak mengeluarkan \"persetujuan tertulis\" Mendagri membersihkan dirinya sendiri. Segala kesalahan dibebankan kepada Kepala Daerah \"boneka\" nya. Ini semua adalah jalan untuk membangun pemerintahan otoriter dengan pola cuci tangan. Persis sebagaimana gaya Presiden Jokowi yang biasa melempar-lempar tanggung jawab. Mendagri sedang bermain untuk mengamankan prosesi Pemilu 2024. Democratic policing nya dijalankan dengan halus dan tersembunyi. Tito Karnavian memang pemain.
POPULER
