ALL CATEGORY
Calon Presiden Alternatif Kurangi Angka Golput dalam Pilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN – Partisipasi pemilih akan meningkat jika calon presiden (capres) alternatif muncul pada pada Pilihan Presiden 2024. Tokoh dari alternatif inilah yang harus mewakili masa depan bangsa, ahli dalam bidang tertentu, antikorupsi, sekaligus memiliki konsep dan strategi membuat negara menjadi lebih baik. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan misalnya majulah tokoh alternatif seperti Jimly Asshiddiqie, salah satu tokoh rasional dan bisa diterima semua golongan. “Saya coba tawarkan nama seperti mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Beliau tokoh yang secara rasional dan empiris bisa diterima. Ada juga Ilham Akbar Habibie. Memang dia belum terlalu terkenal, tapi punya darah pemimpin. Selain itu Ilham sangat ahli di bidang teknologi” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk “Capres Alternatif, Mengapa Tidak?” yang diselenggarakan oleh Komite Pemilih (TEPI) Indonesia, Kamis (8/9/2022). Koordinator TEPI Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan pilpres harus menjadi ajang kontestasi gagasan dan arena persaingan ide. \"Banyak sekali figur yang memiliki prestasi namun kurang diperbincangkan karena namanya tidak banyak beredar di media, seperti Prof. Haedar Nashir dari Muhamadiyah, Gus Yahya dari PBNU, Jimly Asshiddique, dan Ilham Akbar Habibie yang merupakan seorang cendekiawan terkemuka di bidang teknologi. Oleh sebab itu, wacana capres alternatif harus didukung oleh masyarakat agar nama-nama yang muncul tidak hanya yang sudah di-branding partai politik,” ujar Jeirry. Peneliti kepemiluan PP AIPI, Ferry Daud Liando, menilai wacana capres alternatif dapat menjadi terobosan untuk mencegah terjadinya golput pada Pilpres 2024. “Ditemukan fakta bawah faktor-faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilih, diantaranya akibat kejenuhan terhadap calon-calon yang tampil berkompetisi pada pemilu,” katanya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada 2015. Ferry mengatakan sehingga capres alternatif dapat memecah kebosanan publik terhadap calon yang sudah lebih dulu bererdar dari partai politik. “Dia pun berharap parpol bersifat selektif dalam menyeleksi calon. Banyak figur-figur yang sudah teruji, tidak korup, visioner, dan nasionalis tapi tidak diberi ruang oleh parpol untuk menjadi calon,” terangnya. Ia juga mengatakan partai politik juga kerap hanya terjebak pada hasil-hasil survei dan pemodal. Padahal hasil survei sebatas mengukur popularitas, bukan mengukur kinerja, kejujuran, dan visi. Seknas FITRA, Baidul Hadi, mengungkapkan capres alternatif harus menjadi diskursus publik dengan cara ditawarkan oleh lembaga survei kepada masyarakat selain dari tokoh yang sudah ada. “Banyak tokoh nasional alternatif yang tidak masuk ke dalam radar lembaga survei, contohnya anak dari mantan Presiden Habibie, Ilham Akbar Habibie, yang bisa menjadi pilihan capres alternatif,” katanya. (mth/*)
Mobil Wapres Dihadang: Demonstran Makin Nekad, Para Profesor Kumpul di UGM
TAMPAKNYA pengunjuk rasa sudah tidak takut lagi jika harus ditangkap. Di Palembang, misalnya, mobil rombongan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dihadang demonstran saat kunjungan ke Palembang. “Jadi, selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia dia akan jalan terus, kayak snow bowling, dia nggak bisa ditahan itu,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (8/9/2022) “Sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas muslim di situ. Jadi sebetulnya penolakan dari konstituen yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat, mereka kabur dari persoalan riil, yaitu BBM. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan bahwa Istana berbohong terus,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi, sebetulnya ini sudah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengan kritiknya, akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk yang masalah,” lanjutnya. “Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih dan itu berhadap-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau sama sekali bersuara,” ujar Rocky Gerung. “Mustinya kampus UI malu pada UGM. UGM yang tadinya mengasuh presiden sekarang dia menganggap Presiden itu sudah bukan lagi aset. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan, yang Rektor dan aparat-aparat petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan,” tuturnya. “Jadi, saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan bahwa kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu, ada kritik dari UGM,” tambah Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat semua ini, berikut petikan dialognya dengan Hersuben Arief. Halo halo apa kabar Bung Rocky, sehat ya? Sehat karena melihat perkembangan situasi semakin mendidih, makin sehat. Jadi, makin mendidih politik kita makin sehat. Ya, dan unjuk rasa sudah mulai makin nekad, karena mulai kemarin kita bahas soal ada yang “membajak” mobil pejabat, walikota Cilegon, Banten. Kemarin, di Palembang terjadi mahasiswa mencoba menghadang mobil rombongan dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. Walaupun nggak berhasil teman-teman, tapi bagaimanapun juga ini kan simbol-simbol negara yang mulai dijamah oleh para pengunjuk rasa. Ya. Itu yang biasa disebut contiguous effect, efek menular dari satu peristiwa yang memang harus jadi lengkap. Jadi, selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia dia akan jalan terus, kayak snow bowling, dia nggak bisa ditahan itu. Dan, apa yang terjadi di Palembang itu hampir jadi puncaknya karena itu mobil wakil presiden dihadang gitu. Dan orang masih coba-coba tuh, tapi sebetulnya yang dihadang itu bukan wakil presiden gitu, tapi presidennya sendiri. Kebetulan memang Pak Ma\'ruf Amin yang ada di situ. Kalau menteri masih bisa secara teknis mungkin bermasalah, tapi ini wakil presiden yang sebetulnya satu paket dengan Presiden Jokowi waktu dipilih. Dan kita tahu Ma’ruf Amin ini dipilih untuk mengambil suara muslim mayoritas kan pada waktu itu. Dengan akibat Pak Mahfud MD tidak terpilih karena pertimbangan macam-macam. Akhirnya okelah ambil saja beliau, Kyai Ma’ruf Amin. Dan sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas muslim di situ. Jadi, sebetulnya penolakan dari konstituen yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat mereka kabur dari persoalan riil, yaitu BBM. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan bahwa Istana berbohong terus. Tetapi, hal yang sama juga ada tumpahan kemarahan di Universitas Gajah Mada (UGM). Para Profesor berkumpul di situ dan menyatakan keprihatinan. Sebelumnya mereka sudah mendatangi ketua-ketua partai. Jadi, lengkaplah bahwa kritik itu mengalir dari pikiran sampai ke jalan. Kira-kira itu yang akan terjadi nanti. Itu yang terjadi juga pada ’98. Kasak-kusuk di kampus akhirnya turun ke jalan. Konsolidasi ide akhirnya berakibat pada konsolidasi otot. Dan kehadiran para mahasiswa itu betul-betul simbol moral saja. Jadi jangan dianggap mereka akan mengganggu perjalanan Kyai Ma’ruf di situ. Enggak. Mereka memang ingin hentikan mobil itu dalam pengertian ingin hentikan kekuasaan. Kan itu mobil presiden lambang kekuasaan. Demikian juga yang terjadi di Gajah Mada. Kendati masih dalam formulasi akademis, pasti memang harus begitu formulasinya. Membuat evaluasi tentang keadaan bangsa dan menemukan bahwa yang sekarang itu betul-betul nggak bermutu. Dan, semua yang kita bicarakan di FNN pasti tercakup juga di situ, mulai dari kemampuan mengolah kemajemukan nggak diperlihatkan Presiden Jokowi, soal ekonomi apalagi, bahkan mereka disinggung yang sering kita sebut di FNN kemampuan berdiplomasi, presiden nggak ada. Jadi satu paket yang lengkap sebetulnya. Ide sudah mateng dan aksi sudah mulai berlangsung. Jadi, itu yang kita sebut sebagai momentum sejarah. Ya, ,mari kita bahas satu persatu. Mahasiswa dan profesor-profesor yang berkumpul di UGM tadi. Pertama, mahasiswa ini sekarang ini makin masif di berbagai daerah. Dan sekarang yang menjadi sasarannya DPRD. Gerbang pintu ada yang jebol gerbangnya, ada yang disegel Gedung DPRDnya, dan sebagainya. Karena memang mereka berharap DPR atau DPRD itu menjadi saluran aspirasi rakyat. Tetapi, kita tahu bahwa selama ini dewan itu justru bagian dari kekuasaan yang dikooperasi oleh kekuasaan. Ya, itu intinya kan berupaya untuk dilarang mahasiswa itu dengan segala macam cara. Dan mereka bisa menembus itu. Dan barikade yang paling bagus sebetulnya adalah barikade pikiran. Tetapi, kalau mahasiswa dibarikade pikirannya, mahasiswa anggap Istana nggak punya pikiran kok. Ngapain kita dibarikade pikiran kita. Kalau akhirnya mereka disebut nanti ini covid dinaikin PPKM-nya, nanti akan ada argumen yang bagus. Kami jingkrak-jingkrak, itu artinya kami sehat. Justru dengan memanaskan badan virus mati. Kalian bakar ban. Iya bakar ban itu justru untuk membunuh virus yang lagi beredar. Kan covid bisa mati oleh asap. Jadi, terlihat bahwa cekcok di lapangan itu nggak mungkin lagi ditahan oleh aparat. Yang harus dilakukan adalah jangan sampai dia merembet menjadi kerusuhan. Jadi, biarkan saja mereka masuk ke DPR, lindungi mereka, ya pecah-pecahin kaca kecil ya bisalah itu karena desa-desakan pasti ada yang pecah. Tetapi, sinyal pertama kita adalah seluruh lembaga politik kita yang mewakili arogansi kekuasaan: anggota DPR, gedung DPR, segala macam, sudah nggak dipercaya. Dan mudah-mudahan nggak ada kerusuhan di kantor polisi. Jadi, kita jaga jangan sampai masuk ke kantor polisi karena itu adalah lembaga yang kita perlukan. Jadi, sekali lagi persiapan demonstrasi itu makin lama makin matang. Kan kita percaya mahasiswa punya ruang diskusi, yang sekarang bahkan di cafe-cafe untuk membahas dari mana kita bikin peta. Mereka bikin peta di situ. Batunya di mana dilemparin. Kira-kira begitu. Tetapi, kita ingin agar tidak ada lempar-lemparan batu, tidak ada lemparan-lemparan molotov, walaupun mereka juga berpikir begitu. Tapi, tentu mereka juga melihat atau membaca, bahkan mengikuti FNN, dan seringkali teman-teman BEM itu menelpon saya dan minta diwawancara langsung. Saya bilang pasti itu, nanti ada wartawan di sana kan itu akan terbuka semua dan akan kita bahas di FNN. Mereka merasa, oke, itu bagus. Jadi, mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi, sebetulnya sudah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengannya kritik akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk yang masalah. Semua ini kritikan. Yang kita bahas di FNN adalah kritik, yang dibicarakan oleh profesor-profesor di UGM adalah kritik, yang dilengkapkan dengan kritik di jalanan oleh demonstrasi itu semua adalah upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia. Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih dan itu berhadap-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau bersuara. Bahkan ada video-video baru yang sudah lama sebetulnya muncul lagi. Ibu Mega bilang di zaman SBY dia berpidato bahwa penerima BLT itu artinya mereka yang terhina. Jadi, SBY dianggap menghina rakyat karena memberi BLT. Itu soalnya. Dan sekarang petugas partainya nggak dia tegur, padahal dia menghina berkali-kali, karena BLT sudah berkali-kali diberikan. Jadi mahasiswa membaca jejak itu, betul-betul partai munafik ini PDIP. Begitu yang saya terima dari teman-teman BEM itu, mereka uraikan begitu. Karena saya bertanya, kenapa kalian nggak minta langsung PDIP untuk ikut turun ke jalan. Ah, mereka sudah nggak peduli lagi tuh. Dulu mereka bilang BLT itu adalah menghina rakyat, kok sekarang mereka justru yang siram BLT ke rakyat. Ini sudah terjadi perbandingan dan itu yang sering di dalam sejarah sosiologi, kita lihat bahwa situasi semacam ini, tadinya cair makin lama makin menyatu. Jadi, tinggal ada kepemimpinan alternatif yang mengarahkan perubahan itu. Nah, pada saat itu, atau nanti begitu ada pemimpin alternatif orang nggak mau lagi dengan pemilu karena sudah ada pemimpin alternatif yang dijalani, ngapain lagi ada Pemilu. Tapi ini kita bukan kita bocorkan strategi, justru kita cuma mau lihat keadaan yang akan berkembang. Pasti akan ada pemimpin alternatif turun ke jalan dan memimpin. Sangat mungkin Ketua DPD LaNyalla, sangat mungkin Anies, sangat mungkin bahkan kita membayangkan keadaan yang paling mendesak lalu ada rapat-rapat di Cilangkap. Jadi, kita membayangkan semacam persiapan ’98. Jadi, harusnya Istana juga berpikir begitu. Jangan istana sekadar hura-hura dan merasa semua bisa dikontrol, lalu evaluasi lagi. Wacana-wacana begitu mahasiswa sudah pahamlah bahwa dia akan nipu lagi itu Istana. Dan hari ini (kemarin, Red) rencananya berlangsung juga penjelasan besar-besaran koordinasi rapat BEM seluruh Indonesia. Tetapi, kalau kita amati di lapangan, ini bukan soal besar atau tidaknya, tapi masifnya dan bisa jangka panjang ini. Karena kelihatannya agak tidak mungkin rasanya pemerintah kemudian tiba-tiba membatalkan kenaikan BBM kalau lihat proses yang semacam ini. Kalaupun dibatalkan kenaikan BBM, tapi toh barang-barang lain juga sudah terlanjur naik dan nggak mungkin turun. Misalnya, kita dengar ini tanggal 10 nanti, misalnya, ojol atau ojek onlani akan menyesuaikan tarif yang sudah diizinkan oleh Departemen Perhubungan dan itu saya kira sebenarnya juga belum tentu kabar gembira buat para pemilik ojol karena potensi mereka untuk kehilangan pelanggan juga sangat besar. Ya, ini masalahnya. Kalau sekadar pintu air yang dibuka, itu masih bisa ditutup. Ini bendungannya jebol jadi buat menghalangi banjir itu musti ada gunung yang diruntuhkan untuk bikin bendungan baru. Dan, itu artinya kekuasaan sudah nggak punya peralatan. Masalahnya, sekali legitimasi hancur, itu lenyap saja kemampuan untuk bertahan. Kalau cuma soal legalitas bisa dipulihkan dengan Perpu segala macam. Ini legitimasi, kepercayaan terhadap kebijakan negara itu hilang sama sekali. Itu nggak mungkin ditambal, snow ball itu akan berjalan terus sampai akhirnya terjadi perubahan politik di luar sistem pemilu. Dan, ini akan panjang karena akan banyak momentum. Nanti ada G20, misalnya, di Bali dan semua aparat mungkin BNPT sudah siap-siap di Bali, dikerahkan di situ karena potensi luar juga akan masuk ke Indonesia untuk menikmati kerapuhan-kerapuhan lembaga-lembaga politik kita kan. Jadi, begitu ada momentum internasional tentunya demonstrasi akan juga tambah karena itu tetap momentum yang dianggap bahwa ini upaya untuk memperbaiki dunia itu tidak dibantu oleh Indonesia karena Indonesia justru buat kacau di dalam negerinya. Dan pemimpin-pemimpin dunia akan menyaksikan semua itu. Jadi, kalau kita bayangkan beberapa minggu lagi akan G20. Itu artinya, intel-intel asing sudah ada di Indonesia sekarang, CIA, KGB, dan macam-macam Mosad. Jadi, semua intelijen asing ada di Jakarta dan mereka memantau itu. Itu artinya, satu momentum yang akan dievaluasi oleh pemimpin internasional apakah Indonesia masih bisa menyelamatkan diri atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah nggak bisa ditolong, seluruh bantuan internasional juga akan ogah untuk bantu Indonesia karena dianggap Indonesia sudah keterlaluan. Jadi, kita hari ini bukan sekadar akan dibatalkan oleh demo, tapi juga oleh intervensi diplomasi internasional. Nah, kalau tekanan internasional itu akhirnya datang di G20 itu sudah berantakan Indonesia. Bayangkan misalnya, beberapa sebut saja beberapa senior minister atau apalagi itu pemimpin negara kasih speech di G20 nanti yang menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak lagi diasuh oleh global politik, sudah selesai. Jadi, betul tadi, ini akan panjang dan makin lama makin dalam, panjang dan dalam. Karena itu, dulu kita sudah duga ini susah membayangkan Pemilu masih satu setengah tahun bagaimana kalau demo itu tiap hari. Sementara kapasitas pemerintah untuk membujuk rakyat sudah nggak ada. Masalah Pertemuan Para Profesor di UGM Oke. Mari kita bahas secara serius ini pertemuan para Profesor di UGM. Karena menurut saya ini ada dua simbol sebenarnya: satu simbol bahwa para Profesor ini yang selama ini kita selalu kritik bagaimana lembaga perguruan tinggi, para guru besar, para dosen, itu lebih sibuk ngurusin bagaimana selingkuh dengan kekuasaan demi jabatan, demi macam-macamlah. Tetapi, sekarang ini mulai pulih akal sehatnya. Ini satu simbol yang menarik. Yang kedua, ini dilakukan di kampus UGM. Jangan lupa, ini adalah almamaternya Pak Jokowi dan selama ini kita tahu UGM juga menjadi salah satu pilar penyangga kuasanya Pak Jokowi. Tetapi, sekarang ini ternyata itu dilakukan di student cafenya UGM. Saya belum membayangkan kalau hal ini juga terjadi di kampus UI. Ya ini akan jauh lebih menarik lagi kalau itu terjadi. Ya, mustinya kampus UI malu pada UGM. UGM itu yang tadinya mengasuh presiden sekarang dia menganggap Presiden itu sudah bukan lagi aset. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan, yang Rektor dan aparat-aparat dari petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan. Mustinya UI malu. Karena UI mau promosi terus kami akan jadi World Class University (WCU). Jadi, coba kita bayangkan bahwa ini profesor dari Satu Yogyakarta atau Jawa Tengah, dan tentu saling tanya “kita bikin di mana ya, di Undip atau di mana, Surabaya atau di Universitas Muhammadiyah atau di mana” tapi mereka kemudian kasih sinyal semiotik yang keren, kita bikin di UGM. Itu benteng pertahanan intelektual Indonesia adalah UGM, yang pada waktu yang lalu itu dikooptasi oleh kekuasaan dan akhirnya di situ kan ada segala macam dari situ. Beberapa menteri dari situ, beberapa Gubernur juga dari situ. Jadi, UGM yang tadinya disebut pendukung kekuasaan, sekarang menyatakan diri bahwa kami tidak ingin lagi mendukung kekuasaan. Jadi, dari cafe center itu di UGM, dulu sebetulnya tempat itu berseberangan dengan Balairung yang zaman saya mahasiswa itu tempat demonstrasi teman-teman yang mengelola majalah Balairung. Dan itu simbol perlawanan kepada Soeharto. Sekarang berseberangan dengan itu, disebut juga cafe. Bagus karena dulu di Prancis yang namanya Cafe itu tempat pertemuan politik sebetulnya, bukan tempat sogok-menyogok amplop. Cafe menjadi tempat wartawan dan jurnalis berkumpul di abad ke-19, abad 18, itu dan menghasilkan perubahan besar di Eropa. Jadi, saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu, ada kritik dari UGM. (ida/sws)
Membobol Dinding Arogansi Oligarki
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan GERAKAN Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang terdiri dari komponen bangsa GNPF Ulama, FPI, PA 212, Ormas-Ormas Islam, Ormas Nasionalis, LSM dan pengelompokan masyarakat lainnya bersiap untuk Aksi Akbar atau Aksi Bela Rakyat pada Senin 12 September 2022 di depan Istana Negara. Keprihatinan dan perlawanan adalah spirit kebersamaan rakyat yang merasa semakin tertindas akibat kebijakan Pemerintahan Jokowi yang tidak populis dan sewenang-wenang. Ada tiga tuntutan yang dicanangkan yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakan supremasi hukum. Tiga tuntutan ini menjadi sangat strategis dalam rangka berkhidmah pada umat dan rakyat. Harga BBM yang berkali-kali naik, harga-harga kebutuhan semakin mencekik, serta hukum yang diskriminatif dan menghimpit. Kenaikan harga BBM disaat baru saja rakyat lepas dari tekanan Covid 19 yang menekan adalah kebijakan brutal. Alasan bahwa subsidi tidak tepat sasaran itu mengada-ada dan hanya menutupi pemaksaan kehendak. Kenaikan harga BBM dipastikan berimplikasi luas, termasuk pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Usai Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM maka harga-harga barang di pasaran langsung ikut naik termasuk barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini menekan kemampuan daya beli masyarakat yang belum pulih pasca pandemi. Semakin keras saja jeritan rakyat. Tidak ada pilihan selain Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM demi menyelamatkan kehidupan rakyat. Solusi lain mesti ditempuh termasuk penghematan anggaran dan pemotongan gaji atau tunjangan pejabat dan aparat. Batasi hutang luar negeri dan stop proyek-proyek ambisius seperti Kereta Cepat dan perpindahan Ibu Kota baru. Tuntutan ketiga yang sangat mendasar adalah penegakan hukum. Hukum di bawah rezim Jokowi telah ambyar. Di samping transaksi yang berbau mafia hukum, juga hukum telah menjadi alat kepanjangan tangan politik atau kekuasaan. Hukum sebagai alat untuk melumpuhkan bahkan membunuh lawan politik. Kasus HRS, HBS, Eddy Mulyadi, Farid Okbah, KM 50 dan lainnya adalah contoh. Turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan supremasi hukum merupakan teriakan keras ke telinga Jokowi dan anggota kabinetnya. Agar rezim bersikap lebih bijak dan berempati pada penderitaan rakyat. Akan tetapi bila tetap tuli dan buta akan realita bahwa rakyat sudah muak dengan kebohongan, keserakahan dan ketidakbecusan maka keniscayaan tumbang adalah masalah waktu saja. Jika mahasiswa bergerak, buruh menggemuruh dan umat telah bertakbir serentak, maka sang waktu sedang berlari mendekat. Elemen kerakyatan lainnya ikut melangkah dengan cepat. Pasukan perubahan itu akan mampu membobol dinding arogansi oligarki. Demokrasi harus segera dipulihkan kembali demi lurusnya kiblat bangsa. Kiblat yang telah dibelokkan arahnya oleh kaum penjajah dan para penghianat bangsa. (*)
Moor dan Andunisi, Arkaeologi Jakarta (V)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Nama Moor/Moro selain di mesjid Kampung Baru juga di situs betsheba pulau Bidadari: Mortelo atau Moro Telo, telaga Moro. Oleh arkaeolog disebut benteng. Untuk meyakinkan dirinya bahwa ini benar benteng (kasteel) mereka pajang beberapa meriam fitik (kecil) sebesar kuda-kudaan kayu. Pada abad 17 terbit kamus Melayu-Madagascar. Orang2 Moor merantau dengan pintu keluar Madagascar. Orang Moorv dari Afrika itu berbahasa Swahili. Indonesia dari bahasa Swahili artinya kenegerian Ibu Suri. Nama Nusantara tak dikenal dalam peta navigasi mau pun migran. Apa kata Andunusi dikenal native? Andunisi nama yang shahih. Dipakai oleh mukimin, pemukim, kita di Mekah XVIII s/d awal XX M. Ini reaksi atas penamaan Belanda kepada mereka sebagai kontingen Jawa. Padahal pemukim itu ada Al Banjari. Al Minangkabawi, Al Falimbani, Al Batawi. Di antara mereka ada yang memakai Andunisi yaitu pengarang kitab Al Mazhab Syekh Abdul Kadir Abdul Mutalib Al Andunisi. Kita pun akrab dengan kata andunusi. Anduang dalam Minang itu ibu suri. Perahu Pinisi itu lintas negeri. Nama-nama hari yang lima juga dari Moro: 1. Senen, awal hari 2. Selesa, nyaman 3. Rebo, ramai 4. Kemis, kasih sayang 5. Jumahat, berkumpul. Saptu dan minggu muncul ketika sepekan jadi 7 hari. Ini pengaruh pedagang-pedagang Islam yang datang ke zona-zona ekonomi.. Minggu dari mango atau mangga. Pasar penjual mangga dan buah2an lain Pasar Minggu. Diperkirakan abad XV/XVI orang Portugis yang datang mulai tahun 1485 juga menghitung sepekan itu 7 hari. (RSaidi)
Negara Kapitalis Subsidi BBM, Indonesia Malah Mencabut
Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) NEGARA maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah: subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Semoga masih ada rasa empati Pemerintah! Coba kita tengok bagaimana hitungan produksi minyak Indonesia. Realisasi produksi minyak mentah Indonesia Semester I 2022 sekitar 611 ribu barel per hari. Jika produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barel (611.000 barel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter. Minyak mentah itu diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, Production Sharing Contract (PSC). Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan ‘hasil bersih’ setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery). Sedangkan bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, dan 43 persen mitra kontraktor. Untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, dan 48 persen mitra kontraktor. Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022. Berapa harga produksi minyak mentah Indonesia tersebut? Nol rupiah. Karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen. Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dolar per barel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp 15.000 : 159 liter). Harga jual Pertalite Rp 7.600 per liter, sudah termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite yaitu Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter! Indonesia sekarang ini adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga perlu impor. Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi. Bagaimana dampaknya? Pertama, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON 92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi. Kemudian, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar ‘bersubsidi’, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter. Selanjutnya, kebutuhan biosolar ‘bersubsidi’ (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih, Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter). Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter). Sehingga total pendapatan bersih negara dari kekayaan alam Indonesia, milik rakyat Indonesia, mencapai Rp 91,65 triliun (Rp 35 triliun + Rp 56,65 triliun). Malaysia sepertinya menggunakan perhitungan seperti ini. Sehingga, BBM sejenis RON 95 (setara Pertamax Plus) bisa dijual dengan harga di bawah Rp 7.000, tanpa menyebut subsidi, tanpa menyebut APBN akan jebol, karena memang secara total ternyata masih surplus besar. Tetapi, kebutuhan pertalite dan biosolar domestik sangat besar, masing-masing sekitar 22 miliar liter dan 10 miliar liter. Sedangkan minyak mentah milik pemerintah hanya 20,3 miliar liter, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pertalite, 10,3 miliar liter, dan seluruh kebutuhan biosolar 10 miliar liter (100 persen). Sehingga ada selisih 11,7 miliar liter kebutuhan pertalite yang harus dipenuhi dari impor. Dengan tingkat harga minyak mentah yang tinggi saat ini, biaya produksi bbm (harga keekonomian) kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp7.600 (termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak). Pertamina akan rugi kalau tidak dibantu dengan subsidi pemerintah. Berapa besar subsidinya? Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Jadi, sekali lagi, bagaimana APBN bisa jebol? Subsidi yang cukup besar dalam APBN itu malah untuk subsidi listrik, mencapai Rp 56,5 triliun di dalam UU APBN tahun anggaran 2022. (*)
Kalau Anies Dijadikan Tersangka, Rakyat Tak Punya Pilihan Lain
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN Kemarin, Rabu (7/9/2022), Anies Baswedan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sendirian. Tidak ada pengawal maupun pendamping. Dia diperiksa selama 11 jam. Kalau orang-orang KPK berakal, maka kedatangan Gubernur Jakarta itu dengan tidak membawa siapa-siapa akan mereka pahami sebagai suasana tanpa beban. Tanpa beban berarti keyakinan penuh bahwa dia tahu seratus persen seluk-beluk Formula E yang dipersoalkan oleh KPK. Yang sekarang punya baban adalah KPK sendiri. Orang-orang di lembaga antikorupsi ini sebetulnya sudah mengerti bahwa Anies tidak punya perkara yang harus ditindaklanjuti. Tidak ada sepeser pun uang negara yang dimakan Anies dalam hal pembayaran fee Formula E. Anies hanya mempercepat pembayaran supaya tidak kena denda. Tapi, mengapa KPK masih mencari-cari kesalahan? Bahkan beredar luas spekulasi bahwa Anies akan dijadikan tersangka. Mengapa? Yang jelas, KPK tidak sendirian. Atau lebih tepat: tidak mandiri. Pantas diduga, ada yang menitipkan keinginan. Nah, apa dampak yang akan muncul kalau Anies djadikan tersangka? Pastilah rakyat mayoritas pendukung Anies akan melihat upaya mentersangkakan itu sebagai “instruksi” dari kelompok oligarki konglomerat hitam. Tidak ada tafsiran lain bagi rakyat. Pemeriksaan Anies oleh KPK murni soal politik. Murni soal nafsu oligarki yang tidak ingin Anies maju di Pilpres 2024. Oligarki rakus, perampok Indonesia, sadar bahwa mereka akan sirna di bawah Presiden Anies Baswedan. Jadi, mereka akan lakukan apa saja untuk mencegah itu. Kalau mau mempersoalkan dugaan korupsi, maka kasus Sumber Waras, pengadaan bus TransJakarta, dll, jauh lebih muda untuk diungkap. Mengapa KPK tidak menelusuri kasus-kasus ini? Oleh karena rakyat yakin pemeriksaan Anies oleh KPK murni sebagai “instruksi” oligarki, maka dipastikan grass-root Anies di seluruh Indonesia akan menyambutnya dengan aksi-aksi politis pula. Apabila Anies dijadikan tersangka, dapat dipastikan rakyat cerdas dan sehat akal akan turun ke jalan-jalan. Tidak hanya Jakarta, tapi di seluruh pelosok negeri untuk menunjukkan perlawanan. Kalau para penguasa ingin memicu pergolakan nasional yang akan berlangsung tanpa jeda, maka jadikanlah Anies tersangka. Jika para pengusaha dan penguasa punya duit tak bernomor seri, maka rakyat Anies akan menunjukkan semangat perlawanan yang tak berbatas. Unlimited. Jangan-jangan tindakan bodoh menjadikan Aneis tersangka akan mempercepat pematangan kejatuhan rezim bobrok yang hari ini berbau sangat busuk. Rakyat tidak punya pilihan lain. Mereka tidak akan membiarkan puncak kezaliman itu berlangsung tanpa koreksi. Boleh jadi rakyat sudah lama menunggu alasan yang sangat kuat untuk melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran.[]
Peternak Unggas Mandiri Lakukan Unjuk Rasa
Jakarta, FNN --- Peternak unggas mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mendesak Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Peternak. Pasalnya, harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup. Kondisi tersebut yang menyebabkan peternak akan selalu merugi. Titik impas atau break even point (BEP) peternak unggas mandiri di Rp. 21.000,- Sementara harga jual ayam hidup saat ini Rp. 17.000 /kg. \"Input atau sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC (day old chicken dan pakan yang tinggi tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup. Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar karena itu merupakan menjadi komponen penting pembentuk harga pokok produksi,\" ujar Ketua KPUN, Alvino Antonio, saat memimpin aksi yang dihadiri peternak se-Jawa Bali yang dilakukan di Istana Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Kata Alvino, selama pandemi peternak unggas mandiri tidak pernah mendapat insentif dalam bentuk apapun dari pemerintah. Sehingga populasi peternak pun semakin berkurang. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual ayam hidup lebih sering di bawah harga pokok produksi ( HPP ). Jumlah peternak Mandiri nasional terdegradasi terhitung sejak tahun 2000-an sebanyak 85 %. \"Tahun 2000-an jumlah peternak sebanyak 2,5 juta peternak dengan asumsi 90 % populasi nasional dikuasai oleh peternak rakyat UMKM. Sekarang tinggal 35.280 KK peternak,\" ujar Alvino. Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan lakukan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC. Bila terjadi kelebihan pasokan maka pemerintah wajib melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator. \"Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan Demand. Mereka ( integrator ) tidak boleh budidaya final stock atau Livebird,\" ungkap Alvino. Alvino menambahkan, pihaknya meminta Pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Karena, 64 persen kuota GPS dikuasai oleh 2 integrator raksasa. Atur kuota GPS dan biarkan perusahaan bersaing secara sehat di hulunya. Perusahaan integrasi juga fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengqn harga yang terjangkau. Menurut Alvino,.pihaknya juga meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat. \"Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM,\" pungkas Alvino. (TG)
Kondisi Kesehatan Ratu Inggris Elizabeth Mengkhawatirkan
London, FNN - Keluarga kerajaan bergegas untuk mendampingi Ratu Inggris Elizabeth setelah para dokter menyatakan kekhawatiran atas kondisi kesehatannya dan mengatakan bahwa dia harus tetap berada di bawah pengawasan medis.Elizabeth, 96 tahun, adalah penguasa Inggris terlama dan pemimpin monarki tertua di dunia. Dia menderita \"gangguan mobilitas episodik\" sejak akhir tahun lalu, kata Istana Buckingham.\"Menyusul evaluasi lebih lanjut pagi ini, para dokter Ratu prihatin dengan kesehatan Yang Mulia dan telah merekomendasikan dia tetap di bawah pengawasan medis,\" kata istana dalam sebuah pernyataan pada Kamis. \"Ratu tetap nyaman dan berada di Balmoral.\"Putra sulung sekaligus pewaris takhta Pangeran Charles dan istrinya Camilla telah berangkat ke Kastil Balmoral di Skotlandia, tempat Elizabeth kini berada. Putra sulung Charles yang berada di urutan kedua pewaris takhta Inggris, William, juga berada di Balmoral.Oktober lalu, Elizabeth dirawat di rumah sakit dan dipaksa untuk mengurangi kegiatan publiknya sejak saat itu. Pada Rabu (7/9), dia membatalkan pertemuan virtual dengan para menteri senior setelah disarankan untuk beristirahat oleh dokternya.Sehari sebelumnya, Ratu Elizabeth menunjuk Liz Truss sebagai perdana menteri baru negara itu di Balmoral. Elizabeth telah menjadi Ratu Inggris dan lebih dari selusin negara lain sejak 1952, dan awal tahun ini dia merayakan tahun ke-70 bertakhta.Truss mengatakan seluruh negeri akan sangat prihatin dengan kabar kesehatan Elizabeth. \"Pikiran saya---dan pikiran orang-orang di seluruh Inggris Raya---bersama Yang Mulia Ratu dan keluarganya saat ini,\" kata Truss. (Sof/ANTARA/Reuters)
Turki Berharap Ekspor Biji-bijian dari Rusia Segera Dimulai
Ankara, FNN - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung ekspor biji-bijian dari Rusia, menyusul pengiriman biji-bijian dari Ukraina yang sedang berlangsung di bawah kesepakatan penting yang dicapai di tengah perang antara kedua negara tersebut.\"Kami ingin pengiriman biji-bijian dari Rusia juga dimulai, kami mengharapkan ini,\" kata Erdogan pada konferensi pers, Kamis.Erdogan juga membenarkan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengeluhkan bahwa biji-bijian dari Ukraina justru dikirim ke negara-negara kaya, bukan ke negara-negara miskin seperti tujuan awal kesepakatan yang ditengahi oleh Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).\"Sementara sanksi terhadap Rusia terus berlanjut, di sisi lain, pengiriman biji-bijian ke negara-negara yang memberlakukan sanksi ini mengganggu Putin,\" kata Erdogan.Erdogan mengatakan dia akan membahas masalah ini dengan Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Uzbekistan pada September.Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul pada 22 Juli 2022 untuk melanjutkan ekspor gandum dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, yang dihentikan sementara setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari lalu.Pada Rabu (7/9), Presiden Rusia Putin melontarkan gagasan untuk membatasi kesepakatan karena pengiriman biji-bijian justru ditujukan ke Uni Eropa dan Turki, bukannya negara-negara miskin.Kelompok koordinasi yang berbasis di Istanbul, yang mencakup empat penandatangan, mengatakan sekitar 30 persen kargo telah dikirim ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.Pejabat PBB dan Rusia bertemu di Jenewa pada Rabu untuk membahas keluhan Putin bahwa sanksi Barat menghambat ekspor biji-bijian dan pupuk, meskipun ada kesepakatan dengan PBB.Juru bicara PBB untuk Inisiatif Gandum Laut Hitam Ismini Palla mengatakan penurunan harga gandum global pada Agustus sebagian karena kembali berlanjutnya ekspor dari Ukraina.Menurut dia, memastikan pasokan makanan dan pupuk sangat penting untuk mempertahankan tren itu.Meskipun sekitar 100 kapal kargo telah meninggalkan pelabuhan Ukraina sejak kesepakatan ditandatangani pada akhir Juli, gandum Ukraina masih belum mencapai klien tradisionalnya di Afrika dengan volume mendekati normal.Kesepakatan yang ditengahi PBB dan Turki harus diperbarui setiap 120 hari dengan persetujuan para pihak. (Sof/ANTARA)
Gubernur NTB Minta MGPA Menurunkan Harga Tiket WSBK Mandalika
Mataram, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bisa menurunkan lagi harga tiket World Superbike (WSBK) yang akan dihelat pada 11-13 November 2022 mendatang.\"Kita ingin WSBK-nya sukses, sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti biasa ada dari sisi kita persiapan-nya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan,\" ujarnya di Mataram, Kamis.Menurut gubernur, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola sangat mengerti apa yang menjadi keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Namun, kata dia, ITDC bukan penyelenggara melainkan MGPA.Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemprov NTB akan bertemu dengan MGPA untuk membicarakan persoalan harga tiket tersebut, sehingga bisa lebih banyak masyarakat lokal menikmati ajang balap dunia tersebut. \"Nanti direksi MGPA akan ketemu. Di carilah caranya supaya masyarakat lokal bisa menonton WSBK,\" ucap Gubernur NTB.Selain itu, gubernur meminta ITDC untuk lebih fokus pada perhelatan tersebut sehingga sukses. \"Kami ingin acaranya sukses, media liputan-nya bagus, menurut saya fokus aja di situ dulu,\" ujar Bang Zul sapaan akrabnya .Sebagai penyelenggara WSBK, perusahaan asuhan BUMN ini kurang terlihat hasilnya mengelola kegiatan WSBK. Harapannya WSBK tahun ini bisa lebih ramai dan meriah dari tahun kemarin. \"Kami ingin sesuatu yang direspon masyarakat dengan baik, penonton ramai, bukan sekedar laporan bisnis dan keuangan tapi ada nilai intrinsik-nya,\" katanya.Sebelumnya ITDC dan MGPA menjual harga tiket WSBK mulai 31 Agustus 2022 yang dijual sampai 30 hari ke depan.MGPA telah menyiapkan berbagai kategori pilihan tiket dengan variasi harga sesuai dengan lokasi menonton yang terbagi menjadi lima kategori yaitu, General Admission, Regular Grandstand, Premium Grandstand, Premiere Class, dan Deluxe Class.Untuk harga tiket tanggal 12 November 2022 dimulai pada harga Rp74.750 sampai Rp373.750. Untuk tanggal 13 November 2022 dimulai pada harga Rp149.500 sampai Rp747.500.Selain tiket harian, MGPA juga telah menyiapkan tiket weekend pass untuk Sabtu dan Minggu pada tiga kategori dengan harga Rp186.875 sampai Rp971.750. Khusus tahun ini, ITDC-MGPA menyediakan bonus gratis tiket hari pertama 11 November 2022 bagi pembeli tiket WSBK untuk semua kategori. (Sof/ANTARA)
POPULER
