ALL CATEGORY
Mahasiswa Sudah Benar, Teruslah Bergerak
Oleh: Ubedilah Badrun | Analis Sosial Politik UNJ, Penulis Buku Gerakan Mahasiswa SABTU lalu (3/9) pemerintah resmi menaikan harga BBM dengan alasan beban subsidi yang berat dan subsidi yang salah sasaran, sehingga BBM harus dinaikan dan subsidi dialihkan melalui bantalan bantuan langsung. Argumen pemerintah ini argumen terburuk sepanjang sejarah kenaikan BBM. Sebab paradigma melihat subsidi sebagai beban itu sama saja meludahi konstitusi UUD 1945. Argumen subsidi salah sasaran itu juga artinya pengakuan buruknya tata kelola subsidi. Kok bisa salah sasaran dilakukan bertahun-tahun. Sepertinya perlu diingatkan bahwa paradigma subsidi itu diambil dari pasal 33 UUD 1945. Dari ayat 3 yang berbunyi \"Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat\". Jadi subsidi itu perintah konstitusi UUD 1945 yang secara tegas ada pada kalimat \"..dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat\". Itu maknanya pemerintah wajib mensubsidi rakyatnya, sebab pemerintah diberi wewenang oleh rakyat untuk mengelola kekayaan negara. Jika pemerintah mengurangi subsidi itu maknanya pemerintah gagal mengelola kekayaan negara. Pertanyaanya dikemanakan saja itu kekayaan negara? Dikeruk oleh oligarki ?Itu juga maknanya pemerintah telah mengabaikan hak-hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Mari kita lihat hasil kekayaan alam kita saat ini. Misalnya satu saja, yaitu batu-bara. Ternyata tahun ini harga rata-rata bulanan batu bara naik $17, sekitar Rp250.000 per ton, ekspor rata-rata per bulan 28,75 juta ton (tahun lalu). \'Rezeki langit\' ini jika dihitung mencapai Rp.7.187.500.000.000 per bulan. Kalau selama 6 bulan sepanjang 2022 ini naik sekitar $170 per ton, berarti ada \'rezeki langit\' selama 6 bulan ini mencapai Rp.431,25 triliun! Ini dahsyat! Saya sebut \'rezeki langit\' karena tanpa perlu kerja keras, tinggal keruk dan jual kekayaan batu bara kita dapat uang sebanyak itu. Dengan mencermati selama 6 bulan ini \'rezeki langit\' mencapai Rp.431,25 triliun! Lalu pertanyaanya rakyat dapat apa? Siapa yang paling diuntungkan dari penjualan batu bara itu? Bukan rakyat !! Rakyat justru dapat harga BBM dinaikkan. Harga pertalite naik Rp.2.350 per liter, dari Rp.7.650 menjadi Rp.10.000. Harga solar naik Rp.1.650 per liter, dari Rp.5.150 menjadi Rp. 6.800. Uang yang harusnya diterima rakyat tetapi tersedot hingga bisa mencapai Rp.31,75 triliun. Rakyat yang seharusnya mendapat bagian dari kekayaan alam yang dikeruk, nyatanya penderitaan demi penderitaan yang didapat. Jadi sudah benar mahasiswa bergerak membela rakyat! Dalam banyak literatur tentang social movement, gerakan mahasiswa ditempatkan sebagai gerakan sosial kelas menengah terpelajar yang paling ditakuti oleh rezim yang berkuasa, apalagi rezim korup dan tidak berpihak kepada rakyat (Meredith L.Weiss, Edward Aspinall, Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness, 2012) Dalam konteks itu demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan BBM sudah benar, mereka menyuarakan suara rakyat. Keberadaan gerakan mahasiswa ini sangat penting ditengah parlemen sudah tidak lagi menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Problemnya, dibanyak negara secara empirik gerakan mahasiswa membela rakyat itu hanya akan menang ketika mereka mampu bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk menyuarakan aspirasinya? Akankah mahasiswa mampu bergerak berhari-hari bahkan berbulan-bulan? Fakta historisnya itu pernah dilakukan gerakan mahasiswa di Indonesia. Apalagi gerakan mahasiswa didukung gerakan buruh, akademisi, nelayan, petani dan mayoritas rakyat Indonesia.
Kuasa Hukum Erick Thohir: Faizal Assegaf Jangan Keluar dari Jalur Hukum
Jakarta, FNN – Tim penasehat hukum Erick Thohir meminta Faizal Assegaf untuk tidak mencoba membawa kasus fitnah yang dilakukannya terhadap Erick Thohir ke arah lain di luar jalur hukum. Apalagi sampai membawa-bawa ulama setelah menzalimi Erick Thohir. “Kita fokus dan kembalikan penyelesaiannya di jalur hukum, sesuai dengan laporan kita berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jangan ditarik kesana kemari,” kata J Kamal Farza dari IMF Lawfirm dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September 2022. Pernyataan ini merespon ucapan Faizal Assegaf seusai diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, 5 September 2022, yang menantang Erick Thohir untuk bersumpah di depan ulama PBNU. Menurut Kamal, sebagai warga negara yang baik, kliennya Erick Thohir telah memutuskan mencari keadilan lewat jalur hukum atas fitnah keji yang dilakukan Faizal Assegaf. Tidak lewat mekanisme lain. Karena itu, kata Kamal, pihaknya mengapresiasi kerja cepat penyidik Polri yang secara serius sudah bekerja maksimal untuk memproses laporan kliennya, Erick Thohir. Kamal juga mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diketahui, Erick Thohir telah melaporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LP/B/0490/VIII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tertanggal 29 Agustus 2022. Faizal diyakini melanggar pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. Laporan ke polisi dilayangkan Erick Thohir karena merasa dirugikan atas fitnah keji yang dibuat Faizal Assegaf melalui konten di Instagram. Faizal menyebarkan atau mentransmisi konten yang merupakan tambahan atas video pernyataan kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak. Dalam unggahannya di Instagram, Faizal Assegaf menambah narasi dengan menuliskan bahwa Erick Thohir punya banyak istri yang dinikahi secara gaib serta menyebut Erick Thohir memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya. Padahal, kedua hal itu tidak ada dalam pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, melainkan ditambah oleh Faizal Assegaf melalui akun instagram-nya. (mth/*)
Jembatan Tiga dan Pulo Kapal, Arkaeologi Jakarta (III)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan JEMBATAN Tiga dalam konteks ini bukan bridge. Tapi jamba tana tiga. Jamba hunian, tana tiga orang Tiga. Tiga komunitas sosiologi orang Portugal. Seorang pemain bola nasional Portugal Postiga. Orang Betawi juga banyak yang dipanggil Bang Tiga. Jembatan Tiga tak jauh dari Kapuk Muara dan labuhan Sunda Kalapa Tiga dalam Salatiga berarti tinggi. Salatiga tinggi rendah. Tahun 1602 Belanda mulai masuk Jakarta untuk transit ke Maluku. 1610 mulai banyak Belanda berdiam di Jakarta Mereka menyewa loji. Tahun 1619 Belanda di Jakarta makin banyak. Jan Pieterzon Coen minta tanah di Jakarta mau bikin bangunan, ditolak Syahbandar Arya Ranamanggala. Akhirnya mereka bermarkas di pulo Kapal, yang artinya tempat sembunyi. Pulo ini dihuni orang-orang Asia minor yang tajir. Uang dari mana tak jelas. Mereka diusir native karena konsep moral yang berbeda. Kapal oleh Belanda diganti Onrust. Belanda tinggal rust/rehat saja karena di pulau ini sudah berdiri banyak bangunan arsitektur Caucasia yang penghuninya tinggalkan begitu saja karena digebah native pulo Serebu. Sementara arkaeolog claim itu bangunan made in Holland, bahkan Belanda katanya bikin asrama haji. Tempat ini tak pernah jadi asrama haji. Tetapi sebagai karantina untuk mereka yang mengidap sakit menular. Lagi pula Calhaj jaman Belanda tak perlu diasramakan. Pada hari H mereka langsung berangkat dari rumahnya ke labuhan. Belanda yang tak dapat tempat di Onrust, bikin rumah di Kali Mati yang disebut Buitenstad. Belanda meninggalkan Onrust pada tahun1707, mereka diizinkan bikin Stadhuis di Kota Inten. Sinagog mereka bikin dekat Stadhuis. Hal ini menguatkan bukti bahwa VOC dan Heeren van Zeventeen bukan bentukan kerajaan Belanda, tapi oleh kumpulan top level Yahudi: City of London. Sebaiknya pola arsitektur bangunan harus dipelajari yang benar agar tidak terjadi kesembronoan dalam mengambil kesimpulan ini Belanda itu India. Cukup banyak bangsa2 yang berhuni di Indonesia. Mereka meninggalkan rupa2 model bangunan. Duduk soalnya, banyak pakar terkait yang salah timbang kekuatan Imperialis dan kolonialis seperti VOC, karena mereka tidak paham demgan struktur kekuasaan zona econ di Indonesia yang biasanya tandem, sekutu, dengan system administrasi seperti: Kepatihan Majakatera dengan Syahbandar Sunda Kalapa. Tandem ini secara konvensional mendapat respect dari bangsa-bangsa luar. Coen harus tunduk dengan perintah Patih Arya dan Syahbandar Rana Manggala. Zona econ di Indonesia tidak ada yang dikuasai VOC atau Nederlands Indie. Zona econ tak lagi berfungsi pada medio XIX M. Mereka dikalahkan system perbankan modern. (RSaidi)
Jangan Biarkan Anies Sendirian
Oleh Ady Amar Kolumnis ANIES Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dipanggil KPK. Anies pun siap memenuhi panggilan itu. Anies justru tampak senang, itu jadi cara ia bisa menyambungkan tali putus informasi, agar KPK mendapat penjelasan utuh tentang penyelenggaraan Formula E. Anies pastilah bukan politisi atau pejabat busuk, yang mengelak dengan menghindari panggilan KPK, seperti kucing takut akan hujan. Hal umum yang dilakukan mereka yang sadar telah melakukan kesalahan. Tidak perlu Anies dipanggil sampai tiga kali baru menghadap. Terpaksa menghadap, jika tidak ingin dijemput paksa. Atau buron agar kasusnya tidak lagi jadi pembicaraan, sambil mencari celah pembebasannya. Alasan umum yang dipakai menghindari panggilan KPK, biasanya karena sakit. Bahkan sakit mencret pun bisa jadi alasan politisi untuk tidak menghadiri panggilan KPK. Anehnya, KPK tidak perlu harus memanggilnya ulang. Lagak seperti manusia istimewa yang terlindungi. Noted. Rabu, 7 September, jadwal panggilan KPK untuk Anies. Untuk didengar keterangannya, berkenaan dengan penyelenggaraan Formula E. Spekulasi sejak beberapa hari ini muncul di masyarakat, bahwa Anies akan ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan. Jika spekulasi dengan serba ketidakpastian itu benar, maka KPK harus benar-benar bisa menunjukkan setidaknya dua alat bukti apa yang dilanggar Anies. Sebab, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengaudit penyelenggaraan Formula E, dan menyatakan tidak ada temuan yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan negara dalam penyelenggaraannya. Mestinya itu clear. KPK mestinya cukup berpedoman dengan temuan badan audit negara itu. Tapi sepertinya KPK perlu mendalami jika saja ada indikasi potensi penyalahgunaan keuangan di sana. Meski penyelenggaraan Formula E sudah 4 bulan berlalu, tapi tidak menyurutkan hasrat menemukan kesalahan--banyak pula yang berpendapat lebih pada mencari-cari kesalahan. Baru sekarang ini KPK perlu memanggil Anies. KPK dihadapkan pada ujian akan marwahnya, sebagai komisi anti rasuah yang mestinya tidak tunduk pada kekuasaan politik. Atau sebaliknya manut ditarik larut dalam permainan politik kotor. Semua akan menyaksikan itu. Memanggil Anies, apa pun bunyi surat panggilan KPK, itu akan ditarik pada peristiwa politik. Dipanggil KPK, meski sekadar diminta kesaksian, atau diminta mempersentasikan apa yang sudah dikerjakan, itu bisa dipelintir punya konotasi negatif. Maka, memanggil Anies, apa pun alasannya, itu bisa ditarik seolah ada temuan KPK berkenaan dengan penyalahgunaan uang dalam perhelatan Formula E. Memanggil Anies tentu punya konotasi negatif. Setidaknya itu tafsir publik melihat korelasi dari pemanggilan itu. Apalagi dipenghujung purna tugas Anies selaku Gubernur DKI Jakarta tinggal hitungan hari. Seperti ada upaya sistemik menggiring Anies agar tidak mengakhiri jabatan selaku gubernur DKI Jakarta dengan \"husnul khotimah\". Berjuta mata seantero negeri akan menyaksikan peristiwa pemanggilan Anies itu, bernuansa politik atau penegakan hukum. Tapi nuansa politik atas pemanggilan itu lebih terasa untuk menstigma Anies bukanlah Mr. Clean sesungguhnya. Karena ia pernah dipanggil KPK, meski dipanggil sekadar mempersentasikan dari A-Z penyelenggaraan Formula E. Tidak saja berjuta penduduk negeri melihat apa yang dilakukan KPK dengan memanggil Anies itu. Tapi juga perwakilan negara sahabat pun dengan seksama akan menyaksikan itu semua. Salah memperlakukan Anies, maka gaungnya akan terasa hingga ke manca negara. Anies salah satu kepala daerah yang membina hubungan persahabatan antarnegara dengan cukup baik. Maka, jka tetap nekat--sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa pihak Anies akan ditersangkakan dan ditahan--itu benar terjadi, maka itu bukan akan meredupkan Anies, justru akan melambungkan namanya tinggi-tinggi. Mencari kesalahan Anies yang dipaksakan dengan berbagai cara, itu bentuk kriminalisasi, yang akan memunculkan perlawanan keras kekuatan civil society. Pastilah Anies tidak dibiarkan sendirian mendapat perlakuan tak sepantasnya. Dipaksa menerima takdir buruk dengan ditersangkakan. Menghabisi Anies untuk tidak bertarung pada pilpres 2024, sepertinya terus diikhtiarkan. Dan, KPK pun coba diseret pada permainan politik kekuasaan. Rakyat dianggap bodoh. Rakyat tentu punya penilaiannya sendiri yang tidak bisa dibelokkan. Pada saatnya perlawanan pada kezaliman akan dimunculkan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Maka, baik-baik lah belajar dari sejarah, agar peristiwa yang sama tidak terus terulang: jatuhnya kekuasaan zalim dengan tidak mengenakkan. (*)
Rakyat Makin Sengsara Akibat Kenaikan Harga Minyak
Jakarta, FNN – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin meningkatkan beban masyarakat. Hal ini terjadi karena persentase konsumsi BBM dalam kehidupan sehari-hari masih sangat tinggi, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia layanan jasa transportasi. “Kebijakan apa pun tentang BBM itu sudah pasti tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat. Apalagi, tidak ada satu pun fakta tersaji yang menyebutkan pemerintah lewat skema kenaikan harga BBM dapat melindungi masyarakat,” kata aktivis mahasiswa, Martin Lauren Siahaan, dalam diskusi yang diselenggarakan ProDEM (Pro Demokrasi), di Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Menurut Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni (Barak 106) itu, sejak dulu tidak pernah ada kebijakan – mengenai BBM - yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM jelas akan membuat rakyat semakin sengsara. Tiga pilar dalam demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kesengsaraan yang dialami rakyat. “Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang berkuasa. Intinya siapa pun yang berkuasa baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sebab tiga penguasa inilah yang menentukan kondisi rakyat saat ini dan ke depan,” kata Martin dalam diskusi yang diselenggarakan di Sekretariat ProDEM itu. Dia memprediksi akan ada skenario lanjutan yang dibuat pemerintah guna membenarkan kebijakannya dengan mencoba membuat determinasi sosial baru, yaitu Buzzer. Jika hal itu dilakukan, jelas keliru. Sebab, yang seharusnya menjadi determinan adalah kaum intelektual. “Kemudian, pemerintah akan membuat determinasi sosial baru. Siapa? Buzzer, Busser akan dilekatkan sebagai determinan baru. Hal itu salah, karena seharusnya yang dilekatkan sebagai determinasi sosial itu adalah para intelektual, bukan orang yang hanya ‘mengiyakan’ kebijakan pemerintah,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, harga BBM naik sejak Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan harga tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo. (Habil).
Kenaikan Harga BBM Memicu Pemberontakan Mahasiswa
Fenomena gerakan mahasiswa belakangan ini, antara lain, menolak revisi UU KPK (2019), menolak RUU Omnibuslaw (2020), menolak isu Talibanisasi KPK (2021) dan sekarang isu kenaikan harga BBM memperlihatkan mahasiswa tampil sebagai Avant Garde. Artinya, mereka mempertaruhkan reputasi kesejarahannya, bukan sekedar kepentingan dirinya yang terganggu. Oleh: Syahganda Nainggolan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ). LAGU Jamrud Selamat Ulang Tahun berkumandang, Selasa (6/9/2022), di Gedung DPR, gedung yang katanya mewakili rakyat, untuk merayakan ulang tahun Puan Maharani yang ke-49 tahun. Beberapa anggota DPR berjoget dan bertepuk tangan. Mereka bergembira ria. Sementara, di luar gedung DPR RI, ribuan mahasiswa melakukan perlawanan atas kenaikan harga BBM. Begitu juga puluhan ribu buruh yang dikerahkan Partai Buruh. Gerakan mahasiswa ini terjadi secara paralel di berbagai penjuru tanah air. Mereka merasa terkhianati di republik ini, karena mereka berjuang sendiri untuk keterpurukan yang dialami akibat krisis ekonomi, khususnya inflasi dan gelombang PHK, paska kenaikan BBM. Hanya DPR dari partai PKS saja yang bulat menolak kenaikan BBM ini, maksudnya secara total. Mahasiswa bergerak merupakan kewajiban sejarahnya. Mahasiswa adalah Avant Garde dari sebuah pemberontakan terhadap situasi yang memuakkan. Hampir seluruh gerakan besar di dunia mempunyai irisan dengan gerakan mahasiswa. Misalnya, Revolusi Umbrella di Hongkong, beberapa tahun lalu, adalah tulang punggung gerakan rakyat Hongkong melawan pembungkaman sipil oleh rezim Peking di sana. Begitu juga gerakan civil right, Kulit Hitam di Amerika, pimpinan Martin Luther King dan Malcom X, di masa lalu, sepanjang tahun 60-an, berbarengan dengan gerakan mahasiswa. \"The sit-ins\", gerakan menduduki restoran orang khusus kulit putih, maupun Gerakan Tanpa Kekerasan. Indonesia sendiri, tidak akan pernah merdeka jika mahasiswa tak melakukan Sumpah Pemuda dan menculik Sukarno Hatta di Rengas Dengklok, untuk dipaksa menyatakan kemerdekaan RI. Begitu juga tahun 1960 an dan era reformasi, di mana mahasiswa tampil sebagai kekuatan moral menjatuhkan rezim zalim. Naik turunnya gerakan mahasiswa selalu berkaitan dengan representasi politik sebuah negara. Jika representasi itu mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan penderitaan rakyat, umumnya mahasiswa mengambil posisi pragmatis dalam aktifitasnya. Namun, sebaliknya, jika penderitaan rakyat semakin parah dan perwakilan rakyat kurang memperjuangkan, tentu saja mereka akan muncul sendiri mewakili penderitaan rakyat itu. Fenomena gerakan mahasiswa belakangan ini, antara lain, menolak revisi UU KPK (2019), menolak RUU Omnibuslaw (2020), menolak isu Talibanisasi KPK (2021) dan sekarang isu kenaikan BBM memperlihatkan mahasiswa tampil sebagai Avant Garde. Artinya, mereka mempertaruhkan reputasi kesejarahannya, bukan sekedar kepentingan dirinya yang terganggu. Analisa kesejarahan biasanya dibarengi dengan analisa kelas, di mana mahasiswa dianggap bagian kelas menengah. Dalam dialektika Marxian, yang membuat sebuah pemberontakan adalah terganggunya kepentingan material kelas tersebut. Namun, di berbagai New Social Movement Theory, perjuangan \"Beyond Social Class\", dapat dipahami, yakni perjuanganan mahasiswa lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri. Arah gerakan mahasiswa umumnya tarik menarik antara afiliasinya dan misi suci gerakan itu sendiri. Dari sisi afiliasi, gerakan mahasiswa saat ini, terjadi bukan saja oleh mahasiswa intra kampus, atau BEM, melainkan juga oleh mahasiswa kelompok Cipayung (GMNI, PMII, HMI dll). Kelompok Cipayung ditenggarai selama ini berafiliasi secara ideologis dengan kelompok sosial yang lebih besar, bahkan partai. Namun, sejatinya mereka dapat berseberangan dengan afiliasi mereka, seperti tahun 1965 dan 1998. Apalagi, dalam situasi era digital saat ini, difahami bahwa loyalitas mahasiswa pada afiliasi vertikal dapat dikalahkan oleh kolaborasi diantara mereka dan kepentingan rakyat. Kasus kenaikan BBM saat ini begitu buruk, baik dari sisi kepentingan mahasiswa atas masa depan mereka, yakni semakin suram karena beban biaya hidup dan semakin banyaknya PHK, maupun kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Di sisi lainnya, wakil rakyat dan elit-elit bangsa tidak memperlihatkan sensitivitas, misalnya ada pejabat kepolisian yang dibully nitizen karena memakai baju seharga Rp 7-10 juta, ditengah kemiskinan rakyat. Apalagi kasus Sambo yang menggemparkan Indonesia, bahwa supermasi hukum sudah berubah jadi mafia hukum dan kekerasan. Menaikkan BBM dalam masa sulit di kalangan buruh, tani dan rakyat miskin kota, khususnya ketika pandemi Covid-19 baru hampir usai, sangatlah tidak tepat. Alasannya pun tidak tepat. Pernyataan Puan Maharani yang mengatakan bahwa kenaikan BBM untuk kesejahteraan rakyat dimaknai sebagai ingkar terhadap penolakan Puan atas kenaikan BBM era SBY. Justru rakyat semakin susah atas kenaikan harga-harga menyusul beberapa saat lagi, sekaligus hancurnya daya beli. Maka kita akan melihat gerakan mahasiswa akan menemukan sejarahnya sendiri, sebagaimana Akun istagram @gejayanmemanggil, 6 september 2022, yang dikutip CNN Indonesia, \"Arahkan amarahmu, buat titik api di sekitarmu\". Ini adalah bahasa pemberontakan. Mari kita berdoa, agar gerakan mahasiswa berjalan dengan baik, untuk kepentingan rakyat jelata dan dalam lindungan Allah SWT. (*)
Hari Ini Demo Besar-besaran Digelar: “Winter is Coming”, Pak Jokowi
SELASA, 6 September 2022, terjadi demo besar-besaran memprotes kenaikan harga BBM. Mahasiswa, buruh, dan emak-emak turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. “Jadi, ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Kalau soal dua data ya mungkin saja mayarakat sipil kalah. Tapi, kalau soal momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam dua hari ini, punya kepentingan yang sama, mau Kadrun, mau cebong, sama-sama sudah jatuh di bawah garis kemiskinan,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menceritakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Berikut dialognya yang disajikan dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (6/9/2022) “Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran”. “Padahal ini bukan soal BLT untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti.” “Tetapi riil sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu. Buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil.” Halo halo apa kabar Bung Rocky. Hari ini, Selasa, 6 September 2022. Hari ini direncanakan akan ada unjuk rasa besar-besaran dan itu terjadi di seluruh Indonesia karena kalau hari ini bukan hanya BEM se-Indonesia yang akan turun, tapi juga buruh, emak-emak, dan kalangan ojol. Semua turun karena memang soal kenaikan BBM ini dampaknya bukan hanya pada satu sektor, tapi seluruh sektor langsung terkena. Iya, pedagang pasar juga akan ada demonstrasi. Jadi betul ini merata dan hal yang saya kira juga sudah diperhitungkan pemerintah. Tapi pemerintah musti ambil keputusan kemarin dan risikonya dia tanggung sekarang. Bahkan, teman-teman mahasiswa sama buruh mulai bikin tag line BBM Rp 5.000. Karena bagi mereka ongkos produksinya paling Rp3.500. Walaupun nanti orang itu nggak masuk akal. Poinnya bukan soal masuk akal dan tidak masuk akal, tetapi secara psikologi orang ingin betul-betul harga itu terlihat 5000, nggak usah pakai 7.800 sekian. Sudahlah 5000. Pemerintah pasti akan duel data, tapi masalahnya LSM dan mahasiswa juga punya data itu bahwa pemerintah nggak mau buka data sebetulnya. Kan itu intinya. Jadi ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Nah kalau soal dua data ya mungkin saja mayarakat sipil kalah. Tapi kalau momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam dua hari ini, punya kepentingan yang sama. Mau Kadrun, mau Cebong, sama-sama sudah jatuh di bawah garis kemiskinan yang selalu dibayangkan orang bahwa efek inflasi makanan itu pasti disebabkan oleh harga pengangkutan, harga transportasi, segala macam. Jadi, bagaimana kita membayangkan keadaan Indonesia kira-kira dua minggu ke depan yang akan diisi oleh demo terus-menerus. Nah itu mungkin presiden tiap hari dia rapat pasti di kabinet. Tapi mau diapain lagi, semuanya itu sudah berlangsung. Tinggal orang minta ya, kalau dia mau jangan keras, ya itu soal teknik di lapangan saja. Iya betul. Kalau soal data, katakanlah pemerintah menang. Itu pun publik sudah nggak percaya. Apalagi kalau kemudian para ekonom yang kritis itu tetap bisa menyajikan data yang yang kredibel. Itu juga pasti mereka akan lebih percaya itu. Apalagi juga kemarin kita baca dari anggota DPR komisi anggaran (banggar) yang menyusun anggaran pemerintah, juga menjelaskan bahwa nggak betul kalau subsidi itu sampai 502 triliun. Tapi benar tadi Anda menyinggung, sebelumnya saya tadi lupa. Harusnya saya highlights di awal bahwa presiden Jokowi mempersilakan kita untuk unjuk rasa atau demo tapi sampaikan dengan cara yang baik. Jadi please Bung Rocky, tolong sampaikan dengan cara yang baik. Ya, teman-teman mahasiswa dan emak-emak pasti sudah tahu reaksi Istana pasti begitu, kan nggak bisa dia bilang jangan demo. Undang-undang kita menjamin itu. Tinggal itu satu-satunya, sampaikan dengan cara yang baik karena nanti dibalas oleh emak-emak juga harga BBM itu sampaikan dengan cara yang baik, jangan tiba-tiba iya, tiba-tiba enggak, tiba-tiba melejit. Jadi ini bukan sekadar soal cara, substansinya memang masuk akal kalau demo itu akan dituntut dengan cara yang kadangkala tidak sopan, karena beberapa mahasiswa sudah mulai pakai kata-kata yang kasar itu. Padahal sebetulnya itu memang ekspresi kejengkelan, masa musti pakai kata-kata lembut lagi demonstrasi. Yang nggak boleh itu merusak atau macam-macam. Tapi itu juga efek dari cara penanganan di lapangan. Kalau di lapangan para mahasiswa dan LSM emak-emak itu ditangani dengan sopan santun, ya mereka juga akan dengan sopan santun. Tetapi, terhadap isu nggak boleh sopan santun. Masa kita, ya kalau bisa nanti Pak Presiden pikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan wong sudah diputuskan. Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran itu. Polisi saya kira sekarang akan sangat berhati-hati, manusiawi untuk menangani demo, karena mental polisi juga lagi jatuh. Dan, asrama-asrama polisi juga sebetulnya mengalami hal yang sama, kekurangan daya beli. Dan sekarang ini kalau saya baca-baca (menyimpang sedikit) di polisi itu ada tiga Kapolda yang sekarang lagi disorot berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Jadi, artinya mau nggak mau dia sendiri juga sedang tidak fokus menangani soal unjuk rasa karena dia fokus bagaimana menyelamatkan dirinya. Kalau kena sidang kode etik dan kemudian dipecat itu sudah nggak sopan lagi. Bagaimana caranya dia mikirin sopan? Iya, nanti akan ada saling panggil-memanggil, Dik sudahlah kami lagi capek, kita istirahat di trotoar dulu. Itu lebih masuk akal daripada gas airmata segala macem yang memang protapnya sudah kacau dari awal. Jadi, sekali lagi ini soal yang terutama menyangkut nasib generasi baru yang mau demo karena mereka yang akan terkena dengan dampak kenaikan harga-harga ini. Saya baca seminggu dua minggu lalu, ILO bahkan membuat prediksi bahwa setelah pandemi, 70 juta pemuda usia kerja (15-25 tahun) di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan atau tidak bisa masuk pekerjaan karena soal kapasitasnya. Nah, 70 juta itu pasti di Indonesia mungkin sudah separuh itu. Dan Indonesia kena pandemi lalu kena terpaan BBM ini kan. Jadi, pasti efeknya berlipat di Indonesia. Dan itu yang mungkin nggak pernah dipikirin oleh negara karena negara mau ambil yang efisien saja, sudah nanti keluarin saja BLT maka bisa selesai. Padahal ini bukan soal BLT untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti. Jadi semua soal yang sering kita sebut sejarah sudah menyediakan semua faktor, tinggal momentum itu kita pakai dengan cara unik atau dipakai dengan acara taktis, itu soal evaluasi di lapangan nanti dalam dua hari nanti. Saya sudah ngomong, sudah kayak korlap. Oke, dalam banyak kasus di berapa negara, krisis inilah, krisis yang dipicu oleh kenaikan BBM bisa berujung pada jatuhnya pemerintahan. Nggak jauh-jauh, yang baru terjadi belum lama ini adalah Sri Lanka. Tapi, kemarin kita singgung bahwa kita terlalu banyak seri, jadi nggak jadi langka-langka juga seringnya. Invasi seri justru mungkin. Orang berhitung sekarang, bahkan analis dunia berhitung bahwa hal yang sama dengan Sri Lanka sangat mungkin berlangsung di Indonesia karena kan yang kita sebut sebagai sebut saja permulaan dari sebuah gerakan perubahan itu selalu dimulai dari dapur dan keadaan itu tentu dipengaruhi sangat kuat tadi multiplier effect dari BBM. Jadi, kalau inflasi pangan itu sudah dua digit, itu artinya ketidakmampuan kita untuk bersabar lagi, karena itu kondisi paling dasar dari manusia. Apalagi para pemuda dan emak-emak itu adalah soal isi dapurnya. Ya ini yang samar-samar kita tahu pemerintah cemas, tapi apalagi yang mau didesain oleh pemerintah untuk menyogok. Dan sogokan itu pasti akan efektif bila dia tidak mengganggu IKN. Padahal Presiden Jokowi tetap merasa BLT BLT, IKN-IKN. Seolah-olah nggak ada hubungannya tuh. Padahal, ada thry of antara IKN dan BLT dan BBM. Masalah-masalah ini di atas kertas mudah sekali, tinggal pindah-pindahin anggaran. Tetapi, psikologi manusia yang merasa sudah dibohongi berkali-kali, itu enggak mungkin lagi disogok dengan himbauan presiden tadi, sopan santun. Oke, begini deh, mari kita membantu pemerintah dengan memberikan indikator-indikator bahwa situasinya memburuk. Mungkin saja pemerintah nggak bisa melihatnya. Karena biasanya kan begitu. Kalau orang di dalam itu kan nggak bisa melihat secara berjarak. Tentu dia tidak bisa melihat ada persoalan yang serius itu. Satu indikatornya jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM ini dampaknya langsung terasa. Apalagi solar. Solar itu berkaitan langsung dengan distribusi berbagai kebutuhan pokok dan macam-macam. Semua itu pasti naik. Diperkirakan ini sekitar 30 persen. Sekarang tarif kendaraan umum juga sudah mulai naik. Bis antarprovinsi sudah mulai menaikkan 30 persen ongkosnya. Belum lagi ojol pasti juga akan segera menaikkan harganya. Dan ini dampaknya kepada para UKM-nya yang selama ini mengandalkan ojol untuk mengirim barang-barang. Belum lagi ini industri-industri juga harga-harga yang bikin kue, yang dari sedari tepung terigu itu juga naik gila-gilaan. Dan juga banyak yang sudah tutup saya dengar. Artinya, ini akan muncul pengangguran baru. Sementara, dari sisi pemerintah tadi ada krisis kepolisian, padahal polisi selama ini terdepan dalam menangani masalah demo. Belum lagi di internal pemerintah juga nggak fokus. Indikator-indikator ini saya kira semua menjelaskan bahwa pemerintah betul-betul harus mewaspadai soal ini. Kali ini menurut saya sangat serius. Betul, dan keseriusan itu tidak bisa lagi dimanipulasi lewat survei-survei dukungan pada presiden. Dukungan apa? Ini hal yang dari awal bisa kita deteksi gitu. Jadi, permainan para surveyor ini akhirnya terbaca sebagai penipuan juga. Kan kalau surveyor ini punya otak, dia bisa bikin prediksi bahwa potensi kemarahan publik itu akan terjadi. Surveyor harus mampu untuk membaca potensi kebijakan pemerintah di masa depan. Kan begitu cara orang bikin survei, procrastinating terhadap sesuatu yang akan memburuk di masa depan. Jadi bagian-bagian ini memang membutakan pemerintah juga, pemerintah mengandalkan survei. Padahal, hal yang menyangkut kepercayaan itu nggak mungkin dikuantifikasi. Berkali-kali presiden datang untuk mengucapkan ini subsidi ini, kompensasi segala macam. Bagi publik nggak ada gunanya umumkan itu. Karena publik juga tahu iya disubsidi, kompensasi, itu nanti juga habis di jalan. Dipotong oleh si ini si itu, tiba-tiba tiba di masyarakat bawah itu tinggal 10% barangkali itu, dipotong di mana-mana. Tetapi riil sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Karena saya dapat banyak sekali dapat undangan atau pemberitahuan dari satu Indonesia. Keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu. Buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil. Kalau kerusuhan di kalangan elit sudah terjadi kan? Ya kerusuhan di kalangan PPP sudah mulai tuh. Ini justru hal yang diinginkan oleh pemerintah penundaan Pemilu. Penundaan pemilu adalah hal yang diinginkan pemerintah, karena itu adalah bagian dari skenario. Kita masih inget kan bahwa ada dua opsi buat Pak Jokowi, yakni menunda pemilu dengan memperpanjang masa jabatannya dan kemudian atau tiga periode. Tiga periode kelihatannya peluangnya jauh, tertutup sekarang kelihatannya, dan KSP sendiri sudah mulai berteriak menyarankan bahwa ini sama juga dengan menjerumuskan Pak Jokowi mereka yang relawan tiga periode ini. Tapi kalau soal penundaan pemilu ini kan mereka yang inginkan dan sekarang mereka mendapat justifikasi. Ya, justifikasi yang nggak dia ukur. Dia anggap bahwa nanti polisi pasti akan berpihak pada kekuasaan untuk keamanan itu. Demikian juga seperti lembaga-lembaga partai politik. Tapi itu yang sering kita sebut bahwa sejarah seringkali menghadirkan faktor atau variabel yang nggak pernah diduga itu. Nggak ada orang yang pernah menduga bahwa Ferdy Sambo akan betul-betul frustrasi menghadapi problem lalu pistolnya meledak. Itu cuma faktor kecil yang kemudian membuka banyak faktor. Sama seperti dulu orang menganggap bahwa perang dunia kedua itu atau perang dunia pertama itu bukan soal sekedar pernah menyangkut Pangeran Kroasia yang dibunuh Ferdinand itu skandal. Ini soal ketika orang paham bahwa keadaan kebuntuan politik itu memang harus diselesaikan secara radikal. Jadi tiba-tiba ada masalah polisi, tiba-tiba ada masalah BBM, dan itu membatalkan semua desain yang dibayangkan. Ini akan menjadi alasan penundaan Pemilu. Dulu alasan itu memang masuk akal karena bisa dikontrol para protes. Ini bagaimana presiden mau membayangkan itu. Bahkan, saya kira musra itu sudah selesai, nggak bakal berlanjut lagi. Uang-uang strategis kan sudah nggak ada untuk membiayai itu. Dan para sponsor juga merasa sudah cukuplah, satu kali musra saja. Kira-kira itu intinya. Mereka mulai frustrasi lagi fundamentalisme-fundamentalis Jokowi. (ida, sws)
Gabungan Aktivis Lintas Elemen Sampaikan Tiga Tuntutan ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Gabungan Aktivis Lintas Elemen menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Puluhan aktivis tersebut menyampaikan tiga tuntutan yang disampaikan secara langsung kepada LaNyalla. Tuntutan pertama, mereka meminta DPD RI mendukung gerakan rakyat yang menolak kenaikan BBM. Kedua, membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Polri dan ketiga, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan investigasi harta kekayaan pejabat dan mengumumkannya kepada publik. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Habib Ali Alwi (Banten) Bustami Zainuddin (Lampung) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sedangkan aktivis lintas elemen yang hadir di antaranya Haris Rusli Moti (Petisi 28), Wenry AP (Forum Merah Putih), M Hatta Taliwang, Jhon Mempi, Doni (Matekkon), Yosef Nggarang (Gerakan Kedaulatan Rakyat), Rahman Toha (Inside), Chaerudin Affan (Puskamuda), Urai Zulhendri, Hartsa Mashirul (UN WCI Campaign Indonesia), Zulkifli S Ekomei (Presidium MPBI), Gigih Guntoro (Indonesian Club) dan Ariandy A. Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti menyampaikan, apa yang disampaikannya merupakan kegelisahan rakyat pada umumnya. “Kami ini merupakan representasi rakyat di daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM direspon oleh gelombang penolakan rakyat di seluruh daerah. Kami meminta agar DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla untuk mendukung gerakan rakyat tersebut,” kata Haris, Selasa (6/9/2022). Dikatakan Haris, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tak dibarengi dengan standing moral untuk hidup prihatin. “Jokowi seakan memaksa rakyat untuk memikul beban pemerintah dengan mencabut subsidi BBM,” kata dia. Di sisi lain, para pejabat tak ada yang sama sekali memberikan contoh kepada masyarakat untuk hidup secara sederhana. Mestinya harus dimulai dari memberikan contoh hidup sederhana sebelum memutuskan untuk menaikkan BBM. “Agar standing moralnya kuat, maka kami mendorong agar dilakukan audit kekayaan harta para pejabat dari pusat hingga daerah dan diumumkan kepada publik. Kami mendesak Jokowi membentuk tim audit investigasi harta dan kekayaan para pejabat. Kami meminta Ketua DPD RI menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi,” pinta Haris. Haris juga meminta agar DPD RI tak menutup mata terhadap proses reformasi di tubuh Polri. Apalagi, berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferddy Sambo yang menggegerkan publik, Haris menilai sulit Polri melakukan reformasi secara internal. “Jadi, kami mendorong agar DPD RI membentuk Pansus Reformasi Polri. DPD RI tak boleh menutup mata terhadap hal tersebut. Sebab, reformasi Polri adalah hasil perjuangan berdarah-darah mahasiswa pada 1998,” urai Haris. Aktivis UN WCI Campaign Indonesia, Hartsa Mashirul menambahkan, aspirasi penolakan kenaikan harga BBM ini disampaikan karena memang rakyat mengalami kebuntuan dalam menyalurkan pendapatnya. “Maka, membludak-lah aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai saluran aspirasi,” ujar Hartsa. Hartsa menilai pemerintah seperti memberikan subsidi kepada para koruptor lantaran tak bergerak cepat melakukan pembenahan internal dari praktik korupsi. “Tahun 2020, APBN kita yang dikorupsi itu lebih dari Rp56 triliun. Sedangkan subsidi rakyat untuk BBM hanya Rp11 triliun. Tentu ini kejahatan terhadap rakyat jika dibiarkan,” tegas Hartsa. Pada kesempatan itu, Hartsa juga menyinggung soal kejahatan trans-nasional yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan orang, pencucian uang, narkotika dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata dunia. “Ada satu kebuntuan mengurai dan menuntaskan kejahatan keuangan dan kemanusiaan yang sifatnya transnasional,” tegas Hartsa. Aktivis Puskamuda, Chaerudin Affan berpendapat, bahwa DPD RI harus menyatakan pendapat secara terbuka mengenai sikapnya soal kenaikan harga BBM, reformasi Polri dan audit investigasi harta kekayaan pejabat. “Berkenan kiranya agar disampaikan kepada publik secara terbuka mengenai sikap DPD RI ini,” kata Chaerudin. Menanggapi hal tersebut, Senator Bustami Zainuddin siap meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis lintas elemen tersebut. Terkhusus soal Pansus Reformasi Polri, Bustami menilai akan dikaji terlebih dahulu soal relevansinya. “Kami akan kaji terlebih dahulu mengenai Pansus Reformasi Polri ini. Apakah harus pansus atau lainnya,” kata Bustami. Sedangkan Senator Habib Ali Alwi mengakui jika negara ini keliru dalam mengambil kebijakan. “Sehingga salah atur dan salah pengelolaan. Padahal, kekayaan bangsa ini sangat cukup untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Habib Ali Alwi. Terkhusus kenaikan harga BBM, Habib Ali Alwi menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, masih ada skema lain yang bisa diambil pemerintah selain mengurangi subsidi yang menjadi hajat hidup orang banyak. “Saya menilai tak ada alasan untuk menaikkan harga BBM, karena dampaknya yang sangat dahsyat bagi masyarakat. Pemerintah perlu membuat skema lain selain menaikkan harga BBM,” tegas Habib Ali Alwi. Ketua DPD RI menegaskan, yang seharusnya dihapus itu adalah korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini. “Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tegas LaNyalla. Ditambahkan, jika kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka itu tidak boleh ditempuh oleh pemerintah sebagai kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum 100 persen menjawab persoalan. “Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional (pilihan, red). Bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” imbuhnya. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya ini, mengingatkan bahwa kewajiban negara adalah untuk memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah, dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak. Dan semakin hari semakin sejahtera. Bukan semakin susah. Apalagi sampai bunuh diri karena kemiskinan. “Jangan menambah paradoksal yang sekarang semakin banyak. Justru yang wajib dilakukan pemerintah adalah menghilangkan total korupsi yang membebani APBN kita. Jangan kemudian memberi perlindungan rakyat dianggap membebani APBN. Sementara bayar bunga utang sekitar 400 triliun rupiah setahun pemerintah tidak mengeluh,” ungkapnya. LaNyalla mengaku tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal itu ditegaskannya ketika judicial review Presidential Threshold ditolak oleh pemerintah. “Saat itu saya sedang berada di Makkah. Saya berkomitmen, sekembalinya saya ke Indonesia, saya akan pimpin sendiri gerakan pengembalian kedaulatan rakyat kembali ke tangan rakyat,” tegas LaNyalla. Seluruh persoalan rakyat, ditambahkan LaNyalla, dapat dituntaskan jika kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk disempurnakan secara benar melalui adendum. “Maka, saya telah membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Saya harap agar hal ini dapat diresonansikan ke seluruh lapisan masyarakat agar menjadi kesadaran bersama,” harap LaNyalla. (Sof/LC)
Ada Perbedaan Komponen Pembentuk Harga BBM RI dan Malaysia
Jakarta, FNN - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan Malaysia tidak bisa dibandingkan begitu saja karena selain ada perbedaan komponen pembentuk harga di kedua negara, pemerintah Malaysia menerapkan subsidi besar-besaran sehingga harga BBM di sana bisa terus ditahan meskipun ada peningkatan harga minyak.Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Selasa, mengungkapkan pada dasarnya Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi bahan bakar sehingga harga bahan bakarnya juga tidak mengikuti skema pasar.Hanya saja, tujuan pemberian subsidinya berbeda dengan skema pemberian subsidi yang ada di Indonesia. \"Fokus Malaysia dengan kita (Indonesia) berbeda. Mereka fokus pertumbuhan sehingga memberikan subsidi yang besar,\" ungkap Komaidi.Menurut dia, informasi yang beredar di masyarakat terkait harga BBM di Malaysia yang lebih murah dibandingkan di tanah air harus bisa dijelaskan secara gamblang juga oleh pemerintah maupun Pertamina. Dengan begitu, isu yang berkembang di masyarakat tidak menjadi bola liar dan memperkeruh suasana.\"Kalau ada yang menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada subsidi mungkin belum mendapat info lengkap. Semestinya hal-hal semacam ini dengan sederhana dijelaskan oleh pemerintah atau Pertamina,\" kata Komaidi.Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), saat dikonfirmasi mengatakan jika dibandingkan secara keseluruhan besarnya subsidi yang digelontorkan Malaysia, sebenarnya tidak bisa menyamai subsidi yang sudah diberikan Pemerintah Indonesia.\"Subsidi mereka (Malaysia) sebenarnya besar, tapi kalau dibandingkan seluruh subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, itu jauh lebih besar,\" ungkap Irto.Sebagaimana diketahui, faktanya Harga Jual Eceran (HJE) di Malaysia memang lebih murah. Selain itu, produk yang dijual juga adalah BBM yang lebih ramah lingkungan.Penetapan harga eceran produk minyak bumi, baik bensin maupun solar di Malaysia yang telah berlaku sejak 1983 ditetapkan berdasarkan biaya operasional, margin untuk distributor produk minyak bumi, komisi untuk pemilik SPBU, pajak penjualan dan subsidi.Dengan komponen pemberian subsidi dan pengecualian pajak penjualan membuat harga BBM di Malaysia menjadi yang termurah dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. (Sof/ANTARA)
Harga Ekspor CPO Indonesia Masih Tertekan
Medan, FNN - Harga ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia masih tertekan atau hanya Rp11.051 per kg pada posisi 6 September dibanding pada tanggal 1 yang masih Rp11.390 per kg.\"Harga ekspor CPO di September masih tertekan walau masih tergolong tinggi dibandingkan pada Juli yang rata-rata Rp8.322 per kg,\" ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Darma Sucipto di Medan, Selasa.Harga harian yang terendah tanggal 6 Juli yaitu Rp6.599 per kg. Harga CPO terendah tercatat pada 6 Juli atau hanya Rp6.599 per kg. \"Diprediksi harga CPO masih akan tertekan karena produksi lumayan banyak,\" katanya.Menurut dia, CPO dipengaruhi banyak faktor seperti harga minyak mentah. Harga diperkirakan membaik pada Oktober dan November karena biasanya permintaan banyak untuk stok akhir tahun dan awal tahun baru.Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut, Doddy Zulverdi mengatakan, harga CPO sangat mempengaruhi ekonomi di Sumut. Sumut termasuk salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia. \"Kalau harga TBS, bahan baku CPO naik, pendapatan petani meningkat sehingga mendorong daya beli,\"katanya. (Sof/ANTARA)
POPULER
