ALL CATEGORY
Kata Pakar Asing: Betawi Turunan Budak
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Tulisan Lance Castle Betawi Turunan Budak, potong leter BTB, ditulis tahun 1976, tapi baru tahun dua ribunan pakar berjubel-jubel menggemakan BTB. Kesimpulan Castle diambil dari 2 sensus bikinan Belanda: 1. Sensus 1667. Tak ada segmen Betawi. Malah budak ada 2. Sensus 1930 muncul segmen Betawi 60% dari penduduk Batavia 1,8 juta. Sedangkan segmen budak tak ada. Populasi Betawi begitu banyak dari mana kalau bukan dari budak. Begitu logika Castle. Ini dasar yang dipakai untuk comot kesimpulan Betawi turunan budak. Pada tahun 1956 muncul tulisan orang bernama Mimin Saleh dalam buku Jakarta 434 tahun dimana pakar adat Prof DR Sukamto juga menggelar imajinasinya HUT Jakarta 22 Juni 1527. Padahal saat itu yang gunakan penanggalan Masehi baru migran Greek dan Portugis. Menjadi pertanyaan tanggal Masehi yang dipakai pak Doktor dikonversi dengan penanggalan apa? Ada pun Mimin Saleh menulis tentang Betawi yang maknanya, menurut dia, bau tinja. Entah apa maksud orang ini menulis soal begini. Betawi bahasa Armenia: gerbang. Dalam debat saya vs Castle di muka umum bulan puasa 2003, saya katakan lokasi sensus itu di pulau Onrust dimana sejak 1619 Belanda oleh Syahbandar Aria Rana Manggala disuruh diam disitu dan di Kalimati yang oleh Belanda disebut Binnenstad. Native Batawi berhuni di seluruh Jacatra kecuali di kedua tempat itu. Castle bungkam. Yang marah ke saya malah seorang pakar UI, Prof Castle \'kan lagi sakit, jangan digituin dong, katanya. Saya jawab, kalau dia atit (sebutan manja untuk sakit) kenapa dia di mari? Itulah intelectual exercise yang saya alami di sini. Banyak pendapat dikeluarkan tanpa dukungan argumentasi. Orang yang disebut akademisi sering juga begitu. (RSaidi)
Rezim Makin Arogan, Para Aktivis Berkumpul Membahas Percepatan Perubahan
Jakarta, FNN – Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) menggelar temu tokoh nasional bertemakan \"Qua Vadis Indonesia Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan\" di Teras Budhe, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, Rabu (21/09/22). Forum tersebut menghadirkan para aktivis ternama Indonesia, di antaranya Syahganda Nainggolan (Direktur Sabang-Merauke Circle), Rocky Gerung (Pengamat Politik), Edy Mulyadi (Wartawan Senior FNN), Tamsil Linrung (Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Sulawesi Selatan), Habil Marati (Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun), Said Didu (Mantan Sekretaris Utama Kementerian BUMN), dan tokoh-tokoh lainnya. Selaku moderator, Syahganda memaparkan konsep acara ini. Pertama, sebagai rasa syukur atas bebasnya Edy Mulyadi. Kedua, mendukung pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR oleh Bambang Soesatyo. Dan mendukung gerakan mahasiswa, buruh, ulama, dan emak-emak mengenai BBM. Acara berlangsung selama 1,5 jam dengan inti acara menghasilkan resolusi. Rocky menjelaskan bahwa harapan itu bersifat absurd apabila hanya diperharapkan. Pengamat politik tersebut sempat membahas G20 yang akan digelar di Indonesia dan mengatakan dirinya ingin menerangkan sungguh-sungguh agar ada variabel yang kita pegang hari ini. Eskalasi harus diterjemahkan secara jelas, diperluas atau diperdalam. Menurut Rocky, eskalasi itu mestinya diperdalam. Rocky juga menyinggung ketidakadilan yang disebabkan oleh desain pemilu. Rocky mendukung gerakan mahasiswa dan emak-emak untuk menghasilkan lebih cepat aura perubahan. Bahwa perubahan politik hanya berubah kalau direncanakan. Edy Mulyadi, selaku wartawan senior FNN, menceritakan sedikit pengalamannya saat keluar dari penjara setelah 7 bulan 15 hari. Edy juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim pengacara Ahmad Yani yang telah memperjuangkan upaya pembebasannya. Selanjutnya, Tamsil Linrung menyampaikan karena dirinya dan LaNyalla yang merupakan aktivis berada di DPD RI, apabila keduanya diletakkan di MPR, pemerintah khawatir bahwa massa demonstrasi akan merobohkan pagar DPR agar dapat masuk. Hal tersebut dikarenakan anggota DPD RI itu mengaku akan mengusulkan bahwa demonstran harus diterima untuk masuk ke DPR. Tamsil juga menceritakan rencana dirinya untuk rapat dan mengikuti mekanisme pelantikan. Habil Marati, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun, menyampaikan peresmian forum tersebut yang akan digelar pada pertengahan Oktober di Yogyakarta. Habil menjelaskan tujuan dibentuk Forum Ka’bah Membangun untuk menjembatani kader untuk memilih PPP. Habil juga berharap koordinator dapat menemukan kembali Indonesia, salah satu bahu bangsa. Selanjutnya, Said Didu memaparkan 7 jebakan yang diwarisi oleh bangsa. Pertama, jebakan utang dengan membandingkan utang Soekarno hingga utang Jokowi. Kedua, jebakan infrastruktur tentang mangkraknya pembangunan sehingga berdampak pada perekonomian bangsa. Ketiga, jebakan politik identitas dengan adanya upaya melegitimasi kaum mayoritas. Keempat, jebakan demokrasi cukong. Kelima, jebakan hubungan internasional. Keenam, jebakan pembelokkan arah bangsa untuk meninggalkan landasan negara. Dan jebakan kodifikasi sosial. Said juga menyatakan kekhawatirannya bahwa sebanyak 50% pendapatan negara akan dipakai untuk membayar utang. Seperti yang diketahui, ide pencetus PMKI berasal dari Rocky Gerung. Forum ini diadakan sebagai ajang berkumpulnya aktivis-aktivis dan pejuang pergerakan dengan bertukar pikiran untuk mewujudkan karakter bangsa yang lebih baik. (oct)
Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan
Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)
Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!
Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya. Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)
PMKI Minta Pimpinan MPR RI Berhentikan Fadel Muhammad
Jakarta - Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) meminta pimpinan MPR RI segera mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. \"MPR yang seharusnya mempertimbangkan keputusan DPD yang dilakukan secara kelembagaan melalui rapat paripurna, malah bertindak seolah-olah sebagai pengacara Fadel Muhammad,\" kata tokoh PMKI Syahganda Nainggolan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Menurut Syahganda, rapat pimpinan MPR RI pada Senin (19/9) memutuskan mengirimkan surat kepada DPD RI yang intinya menunda pelantikan Tamsil Linrung dengan alasan tidak ada masalah hukum setelah pelantikan. Padahal, kata dia, pergantian dari Fadel ke Tamsil jelas sesuai undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPD RI. Ia mengatakan surat pimpinan MPR tersebut jelas terlihat mempertimbangkan semua masukan dari seorang Fadel Muhammad dan pengacaranya. Pimpinan MPR malah mengabaikan surat DPD yang merupakan suara forum tertinggi lembaga negara ini, yaitu melalui penghitungan suara terbuka pada rapat paripurna. Hal itu disampaikan Syahganda dalam diskusi bertema \"Quo Vadis Indonesia, di Tepi Jurang dan Kebangkrutan\". Dalam diskusi tersebut, sejumlah aktivis yang ikut menjadi pembicara, antara lain, Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Ahmad Yani, Lieus Sungkarisma, Habil Marati, dan Arif Minardi. Selain itu, PMKI meminta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta seluruh pimpinan lembaga negara tersebut agar segera mengagendakan pelantikan Tamsil Linrung. Hal itu guna mengisi kekosongan jabatan Wakil MPR dari unsur DPD. \"MPR bertugas menindaklanjuti dengan melantik Wakil Ketua MPR Tamsil Linrung, hasil keputusan DPD. Tidak boleh menunda pelantikan dan mempertanyakan kembali hasil keputusan Rapat Paripurna DPD itu,\" katanya menegaskan. Sebelumnya, DPD RI menarik dan memberhentikan Fadel Muhammad dari posisi Wakil Ketua MPR RI unsur DPD dalam rapat paripurna. Tamsil Linrung terpilih sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD setelah mengamankan dukungan dalam voting terbuka di Rapat Paripurna DPD. Tamsil berhasil menyisihkan Bustami Zainudin, Yorrys Raweyai, dan Abdullah Puteh dalam pemilihan yang digelar pada Kamis (18/8). Pergantian itu mendapatkan tanggapan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyatakan pimpinan MPR segera bersurat kepada pimpinan DPD RI terkait pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. \"Pimpinan MPR akan segera berkirim surat untuk menjawab surat pimpinan DPD RI terkait usulan pergantian pimpinan MPR unsur DPD RI dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,\" kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/9). Dia menjelaskan pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian itu sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, Tata Tertib MPR RI, dan sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. \"Dengan demikian tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,\" ujarnya. (ant/sws)
Negara Dalam Bahaya SOS
Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof. DR. Daniel M Rosyid negara sudah SOS bahwa: Negara dalam keadaan darurat.. hampir semua institusi negara lumpuh, kejahatan bersimaharajalela tak terbendung, kedunguan meluas, ketakutan mencekam bangsa ini…. Kini tinggal menunggu kebangkitan ummat Islam dan TNI untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat dan negara. Negara sudah dikuasai asing dan aseng dengan kekuatan Oligargi. Mereka telah menguasai hasil tambang, hutan, minyak, air, dan tanah. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. “Bahwa berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Sedangkan di Indonesia 0.2 % menguasai 74 % di Indonesia”. Tidak bisa dibantah negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). Guilford (1973): mengatakan bahwa oa_if you would understand world geopolitic today, follow the oil_ (Deep Stoat). (berbicara soal minyak maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka kamu menguasai negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Negara ini sudah terlalu lama dijalankan dengan cara yang salah, secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Ketika diberi saran oleh rakyat, bahkan oleh para pakar sesuai bidangnya masing-masing, mereka menutup telinga, membutakan mata dan nuraninya, menutup kritik, tampil jumawa seolah-olah serba bisa dan tahu semuanya. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Prof. Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” ucapnya. Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Demo mahasiswa dan rakyat sedang berlangsung, tuntutan turunkan BBM, itu hanya kejadian kecil dari kerusakan negara yang sedang terjadi. Tanpa fokus tuntutan perubahan total, semua akan sia-sia. Bahkan Presiden seperti menantang akan berapa lama kalian berdemo. Di balik kata ada makna kalian akan kelelahan dan akhirnya menghilang. Demo harus fokus pada tujuan kembalikan negara sesuai konstitusi UUD 1945. Dan tuntutan perubahan ke negara harus kembali normal harus fokus kembali ke UUD 45 asli dan kembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Negara terus menuju kehancurannya dan saat ini negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). (*)
IPW Desak Jokowi Segera Audit Satgassus Merah Putih
Jakarta, FNN - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak untuk audit Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, setelah dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Sugeng membeberkan mengenai latar belakang pembentukan hingga tugas dari Satuan Tugas Khusus (Satgasussus) Merah Putih. Satgassus Merah Putih itu telah terbentuk saat Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi Kapolri dan telah berjalan selama tiga periode. Sugeng mengatakan Ferdy Sambo telah menjadi Ketua Satgassus selama tiga periode. Hal ini disampaikannya sebagai salah satu narasumber dalam seminar online dan offline yang bertajuk “Audit Satgassus Merah Putih Polri, Segera!” di hotel Sofyan Soepomo, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/22). Hadir juga sebagai narasumber dalam seminar tersebut, DR. Anton Permana (Alumni LEMHANAS), Haris Azhar (LOKATARU), Irma Hutabarat (Aktivis Senior), dan Benni Akbar Fatah (FNP). Selanjutnya Sugeng menjelaskan, pada 2019, Satgassus diketuai oleh Idham Azis dan Ferdy Sambo menjadi sekretarisnya. Kemudian saat Idham Azis menjadi Kapolri, Ferdy Sambo kemudian menjadi ketua Satgassus sampai Satgas tersebut dibubarkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Sugeng, Satgassus Merah Putih memiliki kewenangan yang begitu besar dan menangani tindak pidana yang masuk kategori mewah. Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan empat alasan Satgassus dibubarkan. Pertama, Satgassus tersebut adalah polisi elite. Kedua, terjadi demoralisasi di kalangan polisi yang bukan merupakan anggota Satgassus. Ketiga, adanya tumpang tindih kewenangan karena penyelidikan dan penyidikan sebetulnya kewenangan Satker Reserse. Keempat, Satgassus itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Diketahui sebelumnya, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membubarkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang diketuai oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo per 11 Agustus 2022. Adapun pembubaran tersebut dilakukan pasca Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. (Lia)
Kembangkan Pariwisata, Wabup Tana Toraja Minta Dukungan Ketua DPD RI
Tana Toraja, FNN – Wakil Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, meminta dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal itu disampaikan Zadrak saat Ketua DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Tana Toraja, Rabu (21/9/2022). Menurut Zadrak, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia dengan potensi budaya yang unik dan alam yang indah. “Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pariwisata Tana Toraja mengalami pasang surut, terutama dengan adanya wabah Covid-19,” paparnya. Zadrak menyebut Pemkab Tana Toraja telah menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata yang berdimensi budaya dan lingkungan dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Namun, rencana yang telah disusun tersebut masih belum optimal dalam memajukan kepariwisataan Tana Toraja. “Berbagai perubahan yang terjadi, termasuk kondisi kepariwisataan internasional ternyata berpengaruh terhadap kepariwisataan Tana Toraja yang seolah-olah stagnan,” ujar dia. Salah satu faktor penting yang perlu dibenahi adalah aksesibilitas yang merupakan permasalahan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti. “Oleh karenanya, kami berharap pengembangan pariwisata Tana Toraja dapat mengakomodir tuntutan, perubahan, kendala dan permasalahan yang terjadi agar dapat menunjang pengembangan pariwisata Sulawesi Selatan,” ujar Zadrak. Asisten II Pemkab Tana Toraja, Yunus Sirante, menambahkan, adapun daya tarik utama dalam pengembangan ini di antaranya pemandangan bentang alam nan eksotik dari Puncak Buntu Sarira ke seluruh penjuru Toraja, hamparan awan di pagi hari serta sunrise dan sunset, kolam alam di Tilangnga’, goa alam Kambuno, Alang Deata (Lumbung Dewa), Glamping Area, Gugusan Buntu Sarira, Desa Wisata Sarira dan panjat tebing. “Mengenai aksesibilitas kami harapkan mudah dijangkau oleh semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat,” katanya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penuh pengembangan pariwisata di Tana Toraja. Menurutnya, sektor pariwisata merupakan penggerak roda perekonomian di tingkat dasar. “Pariwisata langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya setuju agar Tana Toraja ini terus dikembangkan, sehingga menjadi destinasi unggulan dengan ciri dan karakternya sendiri,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, potensi keunikan sosial budaya Tana Toraja yang dipadu dengan kekhasan alam memerlukan rencana pengembangan yang mengedepankan dimensi budaya maupun lingkungan dengan berorientasi lada peningkatan ekonomi, yang pada gilirannya memajukan kesejahteraan masyarakat. “Tentu tujuan utama dari pengembangan sektor pariwisata ini adalah bagaimana pondasi perekonomian masyarakat semakin kuat. Maka, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata merupakan satu keharusan dalam memajukan daerah,” ujar LaNyalla. Ia terus mendorong agar sektor kepariwisataan Tana Toraja mendapat prioritas untuk dikembangkan. Apalagi, Tana Toraja telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan juga Kawasan Strategis Nasional (KSN). “Tentu ini menjadi harapan besar bagi percepatan pengembangan kepariwisataan Tana Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan,” papar LaNyalla. (Sof/LC)
Sidang Pelanggaran HAM Paniai Dipantau Lembaga Amnesty Internasional
Makassar, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memantau langsung proses sidang perdana kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Provinsi Papua Barat yang disidangkan di Pengadilan HAM, Ruangan Prof Bagir Manan, Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar, Sulawesi Selatan.\"Nampaknya persiapannya (sidang) tidak matang, bahkan tadi dari jadwal 180 hari (pelaksanaan sidang), tapi ini sudah (molor) termakan waktu 90 hari lebih,\" ujar Usman kepada wartawan usai memantau sidang, di Makassar, Rabu.Hal ini berkaitan atas penetapan satu orang sebagai terdakwa yakni Mayor TNI (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai di Kabupaten Paniai saat itu posisinya sebagai perwira tertinggi yang dianggap bertanggung jawab dalam insiden penembakan warga.Kejadian tersebut pada Senin, 8 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WIT di Lapangan Karel Gobay dan Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) 1705-02/Enarotali di Jalan Karel Gobay, Kampung Enarotali, Distrik Paniai yang mengakibatkan 14 orang korban, 10 orang luka-luka serta empat di antaranya meninggal dunia.Menurut dia, yang paling penting adalah substansi perkaranya, benar tidak peristiwa di Paniai itu memang terjadi akibat perbuatan terdakwa. Ia menghormati proses hukum, walaupun menimbulkan pertanyaan publik, apa benar terdakwa pelaku sesungguhnya. Sebab, banyak hal yang meragukan bahwa pelakunya hanya satu orang.\"Dalam sidang, diduga banyak yang hilang kronologisnya terutama siapa yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak (korban), itu siapa. Harus dibuktikan dulu, itu menurut saya,\" kata mantan Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menekankan.Selain itu, sebelum kejadian penembakan pada Senin, 8 Desember 2014, ada dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan warga oleh oknum aparat pada Minggu, 7 Desember 2014 sesuai uraian dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).Bahwa di Jalan Enarotali-Madi Kilometer 4 sempat terjadi cekcok mulut antara warga Ipakiye Tanah Merah diduga nyaris ditabrak oknum aparat saat melintas ketika mereka meminta sumbangan dari pengguna jalan untuk acara perlombaan Pondok Natal Desember 2014. Buntutnya, usai kejadian itu, diduga terjadi penganiayaan warga setempat.\"Ada penganiayaan di tanggal tujuh itu dan ada penembakan di tanggal delapan. Hari pertama itu kan mengakibatkan luka fatal, tapi tidak menyebabkan kematian, tetapi siapa pelakunya, itu tidak ada,\" ujar Usman pula.Pihaknya berharap, sidang berikutnya segala celah kosong yang ada harus diisi dalam pembuktian, apalagi agendanya menghadirkan saksi fakta maupun ahli. Sedari awal, kata dia, pihak keluarga masih ragu apakah perintah sidang itu sungguh-sungguh memberikan keadilan atau hanya sebatas formalitas.\"Tentunya, kami harus menerima kenyataan bahwa sidang ini akhirnya digelar. Kami ingin melihat negara sungguh-sungguh atau sebaliknya. Ini adalah ujian bahwa PN Makassar membawa beban yang sangat berat dan tantangan berat, kalau gagal bisa disalahkan,\" katanya menambahkan. (Sof/ANTARA)
Hasto Menepis Isu Dewan Kolonel PDIP
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis isu pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2024. \"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menambahkan, “Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya pula.Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.\"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,\" katanya pula.Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Ia menyebut yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat. “Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,\" ujarnya lagi.Dia mengatakan bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya pula.Ia kemudian menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin utamanya terkait dengan capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat. Ia menyebut fokus seluruh kader PDIP saat ini ialah menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positif untuk kemajuan bangsa.“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,\" kata Hasto. (Sof/ANTARA)
POPULER
