ALL CATEGORY
Noel Itu Waras
Oleh Ady Amar Kolumnis NOEL nama kecilnya. Immanuel Ebenezer nama panjangnya. Makin ke belakang sikapnya makin wise.. Noel seolah tahu kapan ngegas dan kapan ngerem.. Kapan ia membelalakkan matanya, dan kapan senyumnya mengembang. Noel dikenal sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan). Ia pasang badan jika Presiden Jokowi dikritik. Noel membela dengan tangkas, matanya acap membelalak dengan suara meninggi dalam perdebatan di televisi versus mereka yang mengkritik Jokowi. Tapi Noel bukan sembarang relawan yang menutup mata untuk bicara yang tidak sebenarnya. Sebagai aktivis 98 yang menumbangkan rezim Orde Baru, Noel tidak kehilangan kekritisannya. Tidak banyak yang sepertinya. Ia berani tampil sebagai saksi yang meringankan Munarman, eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI). Meski kawan-kawannya mengingatkan agar ia tak beri kesaksian di Pengadilan. Tuduhan terhadap Munarman bukan main-main, tuduhan teroris. Justru itu kata Noel, ia mesti beri kesaksian pada kawan yang sudah dikenalnya cukup lama. Tidak ada jejak teroris pada Munarman, katanya. Noel tampil seolah ia bukan bagian dari Jokowi. Noel nekat hadir di PN Jakarta Timur, dan bicara lantang tentang kawan yang dikenalnya, yang tidak sebagaimana tuduhan jaksa. Para buzzer, utamanya Denny Siregar mencak-mencak melihat sikap Noel yang melawan \"tradisi\" persengkokolan. Meminta Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk mencopot Noel selaku komisaris BUMN. Tidak menunggu lama, Noel dicopot sebagai komisaris anak perusahaan BUMN, PT Mega Eltra. Tidak tampak sikap penyesalan darinya. Noel pastilah tahu risiko yang diambilnya. Ia tetap mengambil peran yang tidak disuka rezim. Noel pengkhianat, kata para buzzer, yang memang dibayar untuk menumpulkan nalar dan nuraninya. Noel tak perlu merengek-rengek pada Jokowi, ia biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Noel, akan tetap bersama Jokowi sampai di ujung periode keduanya, itu yang ia tuturkan. Tapi melihat wacana yang ingin menjadikan Jokowi maju lagi untuk periode ke-3, Noel meradang menampakkan sikap ketidaksukaannya. Katanya, presiden 3 periode itu produk haram. Pun saat Jokowi digadang-gadang maju lagi sebagai cawapres, Noel pun bersikap dengan mengatakan, lebih baik Jokowi dukung Anies Baswedan saja, itu lebih elok. Noel amat mengedepankan asas kepatutan dalam berdemokrasi, yang itu seperti tak bisa ditawar-tawar. Kecintaannya pada Jokowi tak membuatnya mengkhianati nilai-nilai demokrasi yang dijunjung dan diperjuangkan bersama kawan-kawannya, yang masih memilih posisi di tempat terhormat. Noel saat ini tampil sebagai relawan Ganjar Pranowo--Ganjar Mania, meski yang didukung belum dapat tiket maju lewat partai apa--ia anggap Ganjar sebagai kelanjutan dari Jokowi. Pilihan yang diyakini benar. Sah-sah saja pilihannya. Sikap Noel akhir-akhir ini memang makin matang, tampak lebih dewasa. Meski ia pendukung Ganjar, yang berpotensi akan berhadapan dengan penantang berat seorang Anies Baswedan, Noel pantang menjelekkan. Bahkan ia memanggil Anies dengan Mas Anies, yang disebutnya sebagai kader bangsa, bukan kader partai. Tak cukup di situ, Noel bahkan mengatakan bahwa Habib Rizieq juga bukan kader partai, yang punya hak berkontribusi untuk bangsa ini. Dia (Habib Rizieq) juga punya hak dipimpin dan memimpin, itu dilindungi undang-undang. Sementara orang dekat Jokowi lainnya menghindar bicara positif tentang Anies Baswedan, dan apalagi Habib Rizieq Shihab--menyantolkan nama itu dipikiran saja seolah terlarang--Noel justru menampakkan sikap berbeda. Bahkan tuduhan pada Anies sebagai bapak politik identitas, Noel menyangkalnya. \"Yang politik identitas itu Denny Siregar dan Cokro TV karena mereka yang selalu menarasikan sendiri politik identitas. Banyak teman Anies yang Kristen kok, banyak teman nasionalis saya yang juga dukung Anies,\" kata Noel dalam wawancaranya dengan Realita TV. Maka, biarkan Noel tetap membantu Ganjar Pranowo di sana. Jangan berharap Noel berada di kubu Anies. Biar saja Noel terus bersama Ganjar, agar ia bisa jadi penyeimbang akal sehat. Berharap politik bisa tetap santun, tidak saling menjegal dengan menghalalkan segala cara. Dan saya, juga Anda tentunya, masih ingin melihat langkah-langkah positif Noel berikutnya. Benar, gak? (*)
Samboisme, Aparat Kok Tidak Kapok-kapok?
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 PERLAKUAN keras dan brutal kembali diperlihatkan oleh aparat kepolisisan dalam mengamankan unjuk rasa mahasiswa di Bandung (22/9). Setelah demo mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Jabar mengenai kenaikan harga BBM. Polisi membubarkan mahasiswa dengan gas air mata dan mengejar mahasiswa sampai jauh kearah Jalan Dago. Bahkan beberapa masyarakat yang bukan peserta aksi pengendara kendaraan motor kena gas air mata. Apa perlunya polisi harus mengejar mahasiswa sampai jauh dari lokasi unjuk rasa, ketempat umum. Mahasiswa peserta aksi yang tertangkap, di pukuli dan ditendang. Mahasiswa bukan penjahat. Mereka calon-calon pemimpin. Sedang melakukan tugas mereka dalam pengabdian kepada masyarakat. Menyampaikan aspirasi. Memprotes kenaikan harga-harga. Tidak semestinya diperlakukan kekerasan secara semena-mena. Mengenai adanya tindakan anarkis harus juga peka, bahwa ada penyusup. Saat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian anjlog karena kasus Sambo. Baru saja kena “tampar” oleh Menko Polhukam bahwa beberapa polisi tamak, bergaya hedonis dan sombong. Institusi Polri dalam pengawasan rakyat. Lalu aparat polisi kembali melakukan tindakan kekerasan sesuatu tindakan tak terpuji dalam mengamankan unjuk rasa mahasiswa. Tindakan tersebut akan menambah hancur kepercayaan masyarakat. Bahwa polisi sebagai pengayom. Artinya. Jangan salahkan rakyat karena berbagai tindakan, prilaku dan gaya hidup aparatlah yang membuat rusaknya citra polisi di mata rakyat. Jika citra rusak dan kepercayaan rakyat kepada polisi sampai ketingkat nadir. Berbahaya bagi Negara dan bangsa. Hentikan kekerasan dalam mengatasi unjuk rasa. Hentikan juga rekayasa membela diri. Samboisme. Jaman android. Semua tindakan tidak bisa ditutupi. Sosial media berupa foto dan video kekerasan dengan cepat beredar. Tidak saja didalam negeri tapi juga di luar negeri. Memperlihatkan wajah kepolisian dengan telanjang. Sepertinya Kapolri harus segera berbenah dengan tegas. Harus pula didukung oleh semua Kapolda, Kapolres dan Kapolsek. Hentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Cukup sudah. Ketika rombongan polisi lewat diteriaki dengan Sambo! Sambo oleh masyarkat. Anak SD pun ikut membuat lagu. Sambo. Bandung, 22 September 2022
Gde Siriana: PLN Yang Rugi, Rakyat Yang Bayar, Curang
PT PLN (Persero) saat ini sedang melakukan uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik atau kompor induksi di berbagai kota. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebut dalam program konversi kompor elpiji ke kompor listrik, masyarakat bisa hemat hingga Rp 8.000 per kilogram elpiji. Pandangan Darmawan dibantah oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf. Berikut wawancara Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN dengan Gde Siriana Yusuf. Petikannya: Menurut Anda apakah kebijakan itu tepat untuk saat ini? Seperti masyarakat umumnya, ya saya juga bingung kenapa tiba-tiba pemerintah ngurusi cara masak rakyat. Tapi kan ketahuan juga bahwa kebijakan ini gak jelas asal-usulnya, misalnya sebagai kampanye green energy atau apa, kampanye cara hidup sehat atau apa, atau kampanye cara masak yang lebih aman dari kompor gas, misalnya. Tau2 masyarakat disuruh ganti kompor gas ke kompor listrik. Belakangan kita tahu bahwa rencana konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik kan karena ada kelebihan pasokan/oversupply listrik PT PLN (Persero). Nah ini koq jadi rakyat yang harus dibebani? Padahal ini kan salah perhitungan di PLN. Maksud salah perhitungan? Begini, kontrak listrik PLN kan dengan skema take or pay. Artinya, PLN harus tetap bayar sesuai kontrak meski listrik yang diproduksi produsen listrik swasta (IPP) dipakai atau tidak. Nah, ini kan kelemahan kontrak yang PLN bikin sendiri dengan swasta. Lalau kalau sekarang rakyat dipaksa serap kelebihan listrik tersebut dengan cara ganti kompor gas ke listrik, apakah itu fair buat rakyat? Sama aja rakyat dipaksa nolong PLN dari kerugian. Cara pandang seperti ini berbahaya sebagai dasar dibuatnya kebijakan publik. Kesalahan atau kelemahan yang dibuat pemerintah tapi rakyat yang harus menanggung. Apakah ini akan berjalan diterima masyarakat? Ini kan 300 paket kompor listrik akan dibagikan tahun ini ke masyarakat menengah-bawah. Setahu saya belum ada sosialisasi atau survei atau feasibility studies di masyarakat. Bagaimana penerimaan masyarakat kan bergantung pada penyesuaian kebiasaan di awalnya, lalu setelah jalan dihitung biaya yang ditanggung lebih murah atau justru lebih mahal. Biaya ini kan bukan soal konsumsi listriknya saja, tetapi ketika daya ditambah abondemennya kan naik, juga biaya per kwh nya apakah tetap atau naik dibandingkan sebelum daya ditambah. Masyarakat biasanya sederhana aja, setiap bulannya nanti pengeluaran nya naik atau tetap. Kedua, beban rakyat kan semakin berat setelah harga BBM naik, masa tega sih rakyat dipaksa konsumsi kelebihan listrik PLN? Jadi menurut Anda, kenapa pemerintah tetap paksakan kebijakan ini? Yaitu tadi pemerintah hanya berpikir dari perspektif nya saja, yaitu apa yang mungkin. Artinya yang paling mungkin untuk selamatkan keuangan pemerintah. Tapi rakyat kan perspektifnya apa yang harus, yaitu seharusnya rakyat dapat energi yang termurah. Ini juga sama dengan kebijakan harga BBM naik. Jadi siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Pertama ya direksi dan komisaris PLN. Karena kalau kelebihan listrik ini tidak terserap, PLN kan potensi merugi. Lalu gaji dan bonus Direksi dan Komisaris PLN gimana? Kedua ya produsen kompor listrik. Rencananya kan akan diproduksi 5juta unit kompor listrik tahun depan. Sudah bisa dihitung dong untungnya berapa. Nah tinggal dilihat siapa aja produsennya. (sws)
“Dewan Kolonel” Dianggap Guyonan: Ledek Tentara?
Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) JELANG Peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut. Kini julukan serupa muncul lagi. Hanya saja namanya “Dewan Kolonel”. Ini dilontarkan oleh beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR RI, antara lain Johan Budi dan Trimedya Panjaitan. Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan sehingga jalan menuju Pilpres 2024 bisa dilalui. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, munculnya tim ini adalah upaya Megawati supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres. Di sini terlihat jelas bahwa Megawati Soekarnoputriputri sendiri tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres pada bukan garis Megawati sebagai Ketum PDIP. “Tapi memberikan tiketnya kepada kader PDIP semata,” jelas Achmad dalam keterangan resminya, Rabu (21/9/22). Menurutnya, penguatan trah Soekarno dalam PDIP adalah hal yang penting sehingga perlu adanya cara untuk merespons adanya oknum kader yang mulai tebar pesona sehingga moncer di lembaga survei untuk jadi capres. Salah satu yang disebut-sebut adalah sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sehingga dengan munculnya nama Ganjar dalam berbagai Survei tentu membuat Megawati sebagai Ketum Partai merasa tidak nyaman. “Berkali-kali disampaikan, keputusan memilih capres adalah kewenangannya selaku Ketua Umum dan bukan oleh tekanan tekanan pihak eksternal,” jelas Achmad. Maka, demi menguatkan eksistensi keturunan Soerkarno ini, lanjut Achmad, Megawati tentu akan berusaha maksimal supaya putrinya tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. “Dan tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Dan pembentukan Dewan Kolonel ini bisa jadi adalah upaya untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang,” jelas Achmad. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya Guyon saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden di 2024. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Ucapan Hasto itu berbeda dengan yang disampaikan Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. “Gak ada hubungannya sama Dewan Pengurus Pusat PDIP, ini inisiatif kami sendiri sebagai kader perorangan. Awalnya Mas Utut dan Mas Pacul engga ikut, kami mencari jenderal yaudah kita tunjuk saja,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto meluruskan soal pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat. Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. “Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Sebelumnya, Hasto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik. Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai. Rasanya kurang pantas jika simbol atau atribut kepangkatan dalam militer (baca: TNI) itu dibuat guyonan politik. Bagi seorang Tentara, pangkat adalah satu kebanggaan, apalagi ketika dia sudah berpangkat Kolonel. Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Apalagi, Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) juga membuat “Dewan Kopral” untuk menyaingi Dewan Kolonel sebagai pendukung Puan Maharani. Ketua Ganjarist, Immanuel Ebenezer, menyatakan bakal membentuk Dewan Kopral sebagai tandingan dari Dewan Kolonel. Tampaknya politisi PDIP sudah melupakan peristiwa marahnya prajurit TNI atas pernyataan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas yang dikemukakan saat rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di gedung DPR RI Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu. Pernyataan Effendi Simbolon itu membuat prajurit TNI AD di sejumlah wilayah Indonesia mulai dari jenderal hingga tamtama marah. Kemarahan prajurit TNI AD itu banyak ditemukan di media sosial. Jangan sampai guyonan Dewan Kolonel, apalagi Dewan Kopral menjadi salah satu pemicu marahnya prajurit TNI, karena dianggap meledek. (*)
Jerita Hati Nakes, Covid Datang Kami Lawan, Covid Hilang Kami Dilupakan
Jakarta, FNN - Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) mengeluhkan masalah pengangkatan status honorer kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/22). Massa yang hadir dari berbagai wilayah berkumpul di sekitar Patung Kuda dalam menyuarakan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah agar status honorer para nakes dan non-nakes dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para massa telah berkumpul dari pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB. Terlihat dari beberapa spanduk yang menyuarakan tuntutan mereka maupun keluh kesah mereka yang tidak juga diangkat menjadi ASN. \"Covid-19 Datang Kami Lawan, Covid-19 Hilang Kami Dilupakan,\" tulis salah satu spanduk yang dibawa massa aksi. Banyak juga yang menyuarakan kesejahteraan mereka yang dibuang begitu saja selepas meredanya pandemi COVID-19. \"Tolong pikirkan nasib kami yang sudah mengabdi. Kami garda terdepan dan sampai saat ini masih jadi garda terdepan, ASN harga mati,\" tertulis di salah satu spanduk. Dari perwakilan FKHN juga sudah ada yang menemui KSP dan melakukan audiensi di Istana Kepresidenan. Salah satu perwakilan dari FKHN adalah Ketua Umum FKHN, Sepri Latifan. Selepas audiensi dengan KSP, Sepri Latifan lalu menyampaikan hasil keputusan yang didapat kepada para massa aksi di atas mobil komando. \"Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, betul-betul terakomodir dengan baik tanpa terkecuali. Kita berdoa bareng-bareng, ikhtiar bareng-bareng, tawakal bareng-bareng. Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kita, kata Staf Kepresidenan, menerima kita dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi bukti perjuangan kita, sejarah panjang perjuangan kita,\" tuturnya. \"Jadi ada beberapa poin yang kita sampaikan kepada KSP. Salah satunya kita menuntut KSP untuk memfasilitasi kita untuk bertemu langsung dengan presiden. Setelah itu, KSP kita minta untuk mengawal, memfasilitasi, regulasi, apapun itu bentuknya yang pro kepada Non-ASN,\" tambahnya. Sepri juga menambahkan bahwa poin-poin tuntutan yang sudah dibicarakan dengan KSP nantinya akan dibahas dalam rapat terbatas dengan presiden. \"Setelah itu, apa yang menjadi poin-poin aspirasi kita tadi, akan disampaikan melalui rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Salah satunya yang menjadi kajian bahan diskusi, bahan rapat terbatas presiden itu, bersumber dari KSP,\" ucapnya. Setelah itu, aksi unjuk rasa ditutup dengan doa untuk para rekan-rekan massa aksi yang telah gugur selama mengahadapi pandemi COVID-19 ini. Massa aksi pun bubar meninggalkan lokasi demo secara teratur sekitar pukul 15.15 WIB. Sementara itu, berdasarkan pantauan langsung FNN, kondisi lalu lintas di sekitar wilayah patung kuda terbilang lancar selain arah jalan Merdeka Barat yang diblokade untuk antisipasi demo kenaikan BBM.(fik)
Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer, Demonstran : Kami Datang Dari Jam Lima Pagi
Jakarta, FNN - Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Aksi ini dihadiri oleh para pekerja honorer dari berbagai provinsi. Rofik Fauzi, peserta unjuk rasa, menjelaskan, bahwa massa yang tergabung dalam aksi kali ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Mereka datang dengan menggunakan 15 bis pariwisata dari berbagai provinsi khususnya Jawa Barat. \"Kebanyakan kami ini dari Jawa Barat, cuma ada beberapa teman-teman FKHN perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa timur dengan total Sekitar 3000 orang. Kita sewa sekitar 15 bis pariwisata dengan tujuan lokasi monas ya terutama di kawasan patung kuda ini, \" ujar Fauzi. Ia juga menjelaskan, bahwa aksi ini digelar sebagai respon atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 yang melarang instansi untuk mengangkat pekerja honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Surat Edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat, Tjahjo Kumolo atas wacana penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Menurutnya, pemerintah harus merevisi PP dan juga Surat Edaran tersebut karena sangat mengancam para pekerja honorer. \"Kami menuntut agar PP No. 49 Tahun 2018 harus di revisi karena akan berdampak pada stagnannya para pekerja honorer. Dan juga kami menuntut agar Surat Edaran segera dipertimbangkan karena hal ini sangatlah mengancam para pekerja honorer untuk kedepannya,\" ujarnya. Fauzi juga menambahkan, bahwa adanya ketidakadilan dalam seleksi penerimaan ASN. Ia mengatakan bahwa proses seleksi seharusnya mengutamakan para pekerja honorer yang memang sudah bekerja untuk instansi, bukan orang luar. \"Terus juga kami menuntut untuk seleksi penerimaan ASN agar di rasionalkan. Harusnya para peserta seleksi itu yang diutamakan orang yang memang sudah bekerja di instansi, bukan orang luar,\" ujarnya. Unjuk rasa ini digelar mulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00, aksi ini mendapat respon dari \'pemerintah\' dengan dipersilahkannya 4 orang perwakilan FKHN untuk menyampaikan tuntutannya di Kantor Staff Presiden (KSP). Dikabarkan setelah menyampaikan aspirasi, KSP pun mengaku akan segera menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindak lanjut. Pihak FKHN pun mengancam, jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi maka FKHN akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi. (Habil)
Sebanyak 176 Kendaraan Listrik Disiapkan Polri untuk Mengamankan KTT G20
Jakarta, FNN - Polri menyiapkan 176 kendaraan listrik yang terdiri atas 88 mobil listrik dan 88 motor listrik untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 guna mengakselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.“Kita mulai dari pelaksanaan pengamanan di KTT G20, sebanyak 88 mobil listrik sudah disiapkan,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan \"Launching\" ETLE Tahap III bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-67, di Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Kamis.Penggunaan mobil listrik dalam pengamanan KTT G20 selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (\"Battery Electric Vehicle\") Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Tentunya kita perlahan-lahan, secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah untuk mulai bergeser dari kendaraan fosil ke mobil listrik,” ucap Listyo.Oleh karena itu, Kapolri mengingatkan kepada jajarannya untuk memastikan persiapan yang maksimal, termasuk pemeriksaan baterai dalam pelaksanaan pengamanan di KTT G20. “Silakan dicek betul sehingga pada saatnya betul-betul bisa beroperasi dengan baik karena memang perlu pelatihan khusus. Yang utama, diperhatikan baterainya. Lalu mobil fosil mungkin setiap SPBU kita bisa mampir, tapi kalau mobil listrik harus betul-betul dihitung. Ini tolong betul-betul dikontrol,” kata Listyo.Adapun sejumlah instruksi khusus untuk Kapolri dari Presiden Jokowi, yakni memprioritaskan secara bertahap penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, melakukan perumusan, penetapan regulasi, dan alokasi anggaran.Kemudian terdapat instruksi untuk mewujudkan program pelaksanaan konversi kendaraan dinas operasional dan/atau perorangan dinas Polri, serta memberikan pelayanan skala prioritas proses registrasi, identifikasi, dan perubahan STNK, TNKB, dan BPKB hasil konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.(Sof/ANTARA)
KPK Sedih Harus Menangkap Hakim Agung
Jakarta, FNN - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedih harus menangkap hakim agung atas dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. \"KPK bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan,\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.KPK mengharapkan penangkapan tersebut menjadi yang terakhir terhadap insan hukum. \"KPK sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Mengingat artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti, tetapi masih tercemari uang. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa, ternyata menjualnya dengan uang,\" ujar Ghufron.Padahal, kata Ghufron, KPK sebelumnya juga telah memberikan penguatan integritas di lingkungan Mahkamah Agung, baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya. \"Harapannya tidak ada lagi korupsi di MA. KPK berharap ada pembenahan yang mendasar, jangan hanya \'kucing-kucingan\'. Berhenti sejenak ketika ada penangkapan, namun kembali kambuh setelah agak lama,\" tambah Ghufron.KPK sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pihak atas dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada Rabu (21/9) malam. \"Pihak-pihak dimaksud saat ini sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi,\" ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing dari OTT tersebut yang hingga saat ini masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap.Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (Sof/ANTARA)
Aplikasi e-PPID Terintegrasi Diluncurkan Bawaslu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meluncurkan aplikasi e-PPID terintegrasi demi menunjang pelayanan informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.\"Aplikasi e-PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi elektronik) terintegrasi ini hadir dalam bentuk platform di situs web dan format aplikasi untuk gawai (mobile android),\" kata Anggota Bawaslu RI Puadi di Jakarta Kamis.Aplikasi e-PPID terintegrasi di lingkungan Bawaslu bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi publik. Harapannya, kata dia e-PPID terintegrasi membatu layanan informasi tanpa tatap muka.Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi e-PPID yakni daftar informasi publik. fitur tersebut menyajikan seluruh daftar informasi publik yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia;Kemudian, masyarakat bisa membaca informasi profil Bawaslu seperti alamat kantor, situs web lembaga, dan laman PPID serta media sosial yang dimiliki Bawaslu.Fitur yang ada berikutnya yakni pengajuan permohonan informasi. Fitur tersebut memungkinkan pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara daring ke seluruh Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten kota se-Indonesia.Dia mengatakan e-PPID juga memberikan kemudahan kepada pemohon informasi yang merasa informasi yang diterima belum sesuai. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan informasi secara langsung melalui halaman pengajuan keberatan.Aplikasi e-PPID menyediakan survei dalam hal peningkatan layanan PPID Bawaslu. Aplikasi juga menyediakan fitur regulasi yang menyajikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.Pemohon informasi juga dapat mengetahui tentang standar layanan informasi yang diterima pemohon dan wajib diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Sepanjang 2021 Bawaslu telah menunjukkan komitmen besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Bawaslu membuktikan komitmen dalam memberi layanan informasi dengan data terintegrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!
Oleh Marwan Batubara | TP3-UI Watch KASUS pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (9/7/2022) telah terungkap lebih dari dua bulan. Namun hasil penyelidikan tak kunjung tuntas untuk segera disidik Kejaksaan Agung. Tampaknya perkara seksual terus digiring untuk dijadikan sebagai motif pembunuhan, dan terus dipaksakan untuk diterima publik. Padahal selama proses penyelidikan berlangsung, terungkap pula berbagai dugaan kasus kejahatan sistemik skala besar modus mafia, yang sangat tidak layak dilakukan aparat kepolisian sebagai dan pencegah dan pembrantas kejahatan. Aparat Satgasus bertindak sebaliknya: membunuh rakyat dengan sadis dan terlibat pula dalam berbagai dugaan kasus kriminal sistemik modus mafia, yang antara lain adalah sbb: 1. Operasi sebar dana puluhan miliar Rp oleh Sambo kepada sejumlah oknum pejabat negara dan lembaga/komisi negara, untuk merekayasa skanario palsu dan menutup kasus sebenarnya, yang dapat dikategorikan sebagai suap/gratifiksasi (17/8). IPW menyampaikan bahwa guyuran dana Sambo juga mengalir ke DPR (18/8); 2. Ibarat praktek gank mafia, “pendukung” Sambo di tubuh Polri masih terus melakukan perlawanan baik untuk “menolong” Sambo dan juga mengamankan berbagai kepentingan, termasuk tentang Dana BESAR. Terjadi perang kepentingan di tubuh Polri (3/9); 3. Komisioner Kompolnas membenarkan penemuan Rp 900 miliar di rumah Sambo. Kadiv Humas Polri membantah adanya bungker di rumah Sambo. Namun Polri tidak membatah temuan sejumlah besar uang dalam penggeledahan rumah Sambo (30/8); 3. Menurut Pengacara Keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, ada aliran dana Rp 800 miliar - Rp 1 triliun per bulan antara Sambo dan ajudan. Dana tersebut bisa saja mengalir hingga jauh ke oknum-oknum lembaga negara, yang dapat tersandera mafia Sambo (15/8); 4. Konsorsium 303 yang dipimpin Ferdy Sambo diduga kuat sebagai pelindung bandar judi. Kode angka 303 merujuk pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian (29/8); 5. PPATK mendeteksi dana Rp155 Triliun dari judi online mengalir ke sejumlah kalangan, mulai dari polisi, ibu rumah tangga, hingga PNS (13/9); 6.Dengan besarnya dana yang dikompilasi, terpantau adanya jejak Sambo yang mendukung seorang politisi tertentu (belakangan sedikit “redup”) untuk menjadi Capres 2024 (20/9); 7. Adanya hubungan antara Sambo, dana judi online sebesar Rp155 triliun milik Konsorsium 303, dengan pengusaha RBT dan Yoga Susilo dalam kaitan pemberian dukungan kepada Capres 2024 tertentu (20/9); 7. Diduga ada gratifikasi penggunaan privat jet milik pengusaha RBT oleh Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dkk., dalam perjalanan ke Jambi (11/7) menemui keluaga Yosua (19/9). Karena yang terlibat dugaan pembunuhan sadis Yosua dan berbagai kasus lain yang terungkap di atas, serta adanya jajaran perwira tinggi terlibat merekayasa skenario palsu, dan bahkan hingga melibatkan lembaga-lembaga dan sejumlah komisi negara, maka kejahatan seputar kasus Sambo dapat dikatakan sebagai ultimate crime against humanity and the nation. Kasus Sambo yang melibatkan Satgasus dapat dikatakan sebagai kejahatan puncak terhadap kemanusiaan dan negara. Maka penuntasan kasus-kasusnya pun bukan sekedar basa-basi dan retorika! Apalagi yang menyelidiki hanyalah diri/lembaga sendiri, meskipun disebut Timsus Polri. Presiden sudah empat kali meminta agar kasus pembunuhan Yosua diusut tuntas. Kata Jokowi: \"Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya\" (9/8/). Namun kita belum pernah mendengar sikap Presiden khusus terkait penuntasan dugaan kasus kriminal sistemik berkategori mafia, yang dilajukan Satgasus, yang meliputi peredaran narkoba, perlindungan perjudian on dan offline, perizinan tambang, dan lain-lain, yang secara keseluruhan bernilai puluhan hingga ratusan triliun Rp. Padahal kejahatan-kejahatan ini jenis dan dampaknya kepada negara dan rakyat jauh lebih besar dibanding kasus pembunuhan. Jenis, skala dan level kejahatan Konsorsium 303 dan Satgasus jelas lebih tinggi, besar dan berat, terutama karena menyangkut dana ratusan triliun Rp yang didapat dari cara HARAM, bebas kewajiban PAJAK dan dikontrol pula oleh lembaga berkategori MAFIA yang bernama Satgasus Polri. Apalagi tampaknya dana tersebut sedang dipersiapkan untuk mendukung politisi dan pejabat tertentu memenangkan Pilpres 2024. Maka, jangan-jangan pemenang Pilres 2024 adalah pasangan calon dukungan Konsorsium 303, Satgasus dan oknum-oknumpenguasa yang berkuasa saat ini. Nama paslon tersebut sempat beredar luas di sosial media, seperti disinggung di atas. Karena itu, sangat wajar jika rakyat menuntut agar Presiden Jokowi mengambil posisi terdepan untuk mengusut kejahatan berkategori MAFIA yang dilakukan Satgasus. Tak cukup bagi Jokowi hanya berbasa-basi dan retorika memerintahkan pengusutan tuntas kasus Yosua. Memang Presiden Jokowi sudah mengeluarkan perintah tersebut sebanyak empat kali. Jika penyelidikan kasus Yosua tak kunjung selesai dan digiring pula menjadi kasus minimalis sebagai perkara seksual, maka rakyat bisa mengartikan Presiden telah dilecehkan bawahan, yakni Timsus/Polri. Namun rakyat bisa pula mengartikan bahwa Presiden hanya beretorika. Persepsi spekulatif rakyat ini antara lain bisa saja disebabkan karena penyelesaian kasus hanya dilakukan Polri, pembiaran penanganan yang berlarut-larut, hukuman tak tegas kepada aparat pelaku obstruction of justice, terlibat dalam pembentukan Satgasus, dll. Bahkan muncul pula spekulasi bahwa sikap tak tegas Presiden Jokowi disebabkan karena “mendapat manfaat dari keberadaan Satgasus”. Spekulasi yang berkembang di masyarakat bisa sangat beragam dan sarat kecurigaan. Hal tersebut bisa pula menjadi keyakinan rakyat. Spekulasi ini lumrah terjadi karena faktanya penanganan kasus Yosua sangat tidak optimal. Bahkan kasus-kasus Satgasus malah coba diredam dan disembunyikan. Apa pun itu, kita menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap jelas dan tegas, terutama atas kejahatan sistemik berkategori mafia yang dilakukan Satgasus. Hal ini juga untuk memperjelas bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat kasus-kasus kejahatan Satgasus. Maka, Pak Jokowi, terbitkanlah perintah agar Satgasus Polri diaudit secara menyeluruh oleh Auditor Independen. Terungkap adanya dana yang diduga mengalir ke DPR. Karena itu, DPR perlu mengklarifikasi dan sekaligus mengkonter isu tersebut dengan meminta Auditor Independen untuk segera mengaudit Satgasus. Dengan lingkup dan skala kejahatan sistemik kategori mafia oleh Satgasus Polri, termasuk Konsorsium 303, maka tidak benar dan sangat absurd, sarat rekayasa dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan pula oleh penyelenggara negara yang berkuasa saat ini, jika penyelesaiannya hanya sebatas proses hukum atas pembunuhan Brigadir Yosua. Apalagi, sejauh ini, yang melakukan penyelidikan adalah Polri sendiri, dan motifnya pun telah diarahkan hanya karena masalah seksual. Indonesia bisa hancur![]
POPULER
