Jakarta, FNN - Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Aksi ini dihadiri oleh para pekerja honorer dari berbagai provinsi.

Rofik Fauzi,  peserta unjuk rasa, menjelaskan, bahwa massa yang tergabung dalam aksi kali ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Mereka  datang dengan menggunakan 15 bis pariwisata dari berbagai provinsi khususnya Jawa Barat.

"Kebanyakan kami ini dari Jawa Barat, cuma ada beberapa teman-teman FKHN perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa timur dengan total Sekitar 3000 orang. Kita sewa sekitar 15 bis pariwisata dengan tujuan lokasi monas ya terutama di kawasan patung kuda ini, " ujar Fauzi.

Ia juga menjelaskan, bahwa aksi ini digelar sebagai respon atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 yang melarang instansi untuk mengangkat pekerja honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Surat Edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat, Tjahjo Kumolo  atas wacana penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Menurutnya, pemerintah harus merevisi PP dan juga Surat Edaran tersebut karena sangat mengancam para pekerja honorer.

"Kami menuntut agar PP No. 49 Tahun 2018 harus di revisi karena akan berdampak pada stagnannya para pekerja honorer. Dan juga kami menuntut agar Surat Edaran segera dipertimbangkan karena hal ini sangatlah mengancam para pekerja honorer untuk kedepannya," ujarnya.

Fauzi juga menambahkan, bahwa adanya ketidakadilan dalam seleksi penerimaan ASN. Ia mengatakan bahwa proses seleksi seharusnya mengutamakan para pekerja honorer yang memang sudah bekerja untuk instansi, bukan orang luar.

"Terus juga kami menuntut untuk seleksi penerimaan ASN agar di rasionalkan. Harusnya para peserta seleksi itu yang diutamakan orang yang memang sudah bekerja di instansi, bukan orang luar," ujarnya.

Unjuk rasa ini digelar mulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00, aksi ini mendapat respon dari 'pemerintah' dengan dipersilahkannya 4 orang perwakilan FKHN untuk menyampaikan tuntutannya di Kantor Staff Presiden (KSP).

Dikabarkan setelah menyampaikan aspirasi, KSP pun mengaku akan segera menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindak lanjut. Pihak FKHN pun mengancam, jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi maka FKHN akan datang dengan masa yang lebih banyak lagi. (Habil)