ALL CATEGORY
Inilah Sejumlah Persoalan yang Harus Dihadapi Raja Charles
London, FNN - Raja baru Inggris Charles akan menghadapi sejumlah persoalan di awal kekuasaannya, mulai dari kasus pelecehan seksual terhadap sang adik hingga tuduhan rasisme kerajaan.Kasus Pangeran AndrewAndrew, putra kedua dan anak kesayangan Ratu Elizabeth II yang baru saja mangkat, mundur dari tugas-tugas kerajaan pada 2019 setelah sebuah wawancara TV ditayangkan.Wawancara itu mengungkap hubungannya dengan Jeffrey Epstein, ahli keuangan AS yang dipenjara setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran seksual. Pada Januari 2022, dia kehilangan pangkat militer dan perlindungan bagi keluarga kerajaan, serta menyerahkan gelar Royal Highness.Satu bulan kemudian dia menyetujui penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan Virginia Giuffre, seorang perempuan AS yang menjadi korban Epstein dan menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual saat dirinya masih remaja.Andrew menyangkal tuduhan itu dan tidak didakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.Charles harus memutuskan bagaimana mengatasi persoalan adiknya itu, yang secara resmi masih menyandang gelar Duke of York, dan apa tugas, jika ada, yang dapat diemban oleh Andrew.Pangeran Harry dan RasismeCharles telah lama berencana untuk merampingkan monarki hingga ke keluarga dekatnya, istrinya Camilla serta para pasangan dan para cucu dari kedua putranya, Pangeran William dan Harry.Namun, keputusan Harry untuk pindah ke luar negeri bersama istrinya yang berkebangsaan Amerika, Meghan, dan melepas peran di kerajaan pada 2020, membuat rencana Charles berantakan.Sejak itu, Harry dan Meghan telah menyampaikan kritik terhadap Istana Buckingham, termasuk menuduh sejumlah pejabat dan bangsawan atas tindakan rasisme. Mereka mengatakan bahwa Charles dan William \"terjebak\" dalam kerajaan.Harry, yang bergelar Duke of Sussex, telah berbicara tentang perpecahan keluarga, yang membuat sulit hubungannya dengan sang ayah dan kakaknya.Dalam pidato pertamanya sebagai raja, Charles memberi sinyal tentang keinginannya untuk mencairkan ketegangan hubungan itu.\"Saya juga ingin mengungkapkan kasih sayang saya kepada Harry dan Meghan ketika mereka terus membangun kehidupan mereka di luar negeri,\" kata Charles dalam pidatonya, Jumat.Penyelidikan PolisiPada November 2021, Michael Fawcett, asisten paling dekat dan tangan kanan Charles selama puluhan tahun, mengundurkan diri dari tugasnya di yayasan amal The Prince\'s Foundation, setelah dituduh menawarkan penghargaan kepada seorang warga Arab Saudi sebagai imbalan atas donasinya.Beberapa bulan kemudian, Kepolisian London mengatakan mereka telah membuka penyelidikan terhadap yayasan tersebut. Kantor Charles telah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kejahatan yang dituduhkan itu, dan hubungannya dengan Fawcett telah berakhir.Pada Juni 2022, Sunday Times juga melaporkan bahwa Charles telah menerima dari seorang mantan perdana menteri Qatar uang tunai 3 juta euro (Rp45,18 miliar), sebagian dimasukkan dalam kantong belanja.Kantor Charles mengatakan uang tersebut untuk salah satu yayasan amalnya dan semua prosedur telah dipatuhi. Seorang sumber kerajaan mengatakan donasi tunai dalam jumlah besar tidak akan diterima lagi.Times melaporkan satu bulan kemudian bahwa Dana Amal Pangeran Wales telah menerima uang dari keluarga Osama bin Laden. Kantor Charles mengatakan keputusan menerima uang itu diambil setelah melakukan uji kepatutan yang tepat, dan dirinya tidak terlibat. (Sof/ANTARA/Reuters)
Pemerintah Canangkan Pembangunan Paket CP 202 MRT Jakarta
Jakarta, FNN - Pemerintah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kontrak paket CP 202 angkutan massal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, yang menghubungkan Harmoni-Sawah Besar sepanjang 1,8 kilometer (km) dengan tiga stasiun di bawah tanah.“Saya selaku pembantu Presiden secara konsisten mendukung apa yang dilakukan kota-kota besar di Indonesia khususnya DKI Jakarta untuk meningkatkan fungsi-fungsi angkutan massal karena tidak mungkin kita membiarkan pergerakan manusia yang ada di kota besar terutama di DKI Jakarta,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri acara groudbreaking tersebut di Plaza Beos Kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula seremonial pembukaan kembali Kawasan Kota Tua.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya konsisten terhadap pembangunan angkutan massal terutama di Jakarta. Kontrak kerja paket CP 202 telah ditandatangani sebelumnya pada 18 Juli 2022. Paket CP 202 merupakan bagian dari fase 2 menghubungkan Bundaran HI hingga kawasan Kota.Selain paket CP 202, sudah dilakukan pengerjaan paket CP 201 dari Thamrin-Monas sepanjang 2,26 km dengan dua stasiun di bawah tanah. Hingga kini, paket CP 201 telah tercapai 42,7 persen sejak pekerjaan pada 15 Juli 2020.Selain itu, PT MRT Jakarta (Perseroda) juga telah mengerjakan paket CP 203 yang menghubungkan Glodok-Kota sepanjang 1,3 km dengan dua stasiun bawah tanah yang mencapai persentase 15 persen sejak dilakukan pengerjaan pada 18 September 2021.“Tentu kegiatan di Kota Tua akan menjadi yang favorit karena aktivitas kereta api sudah terbukti sangat mumpuni dan memberikan kebersamaan untuk semua level. Saya apresiasi pemerintah Jepang yang telah bekerja sama (membangun MRT) dengan pemerintah Indonesia ” kata Menhub.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen mendukung proyek pekerjaan MRT fase 2 secara keseluruhan agar tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat anggaran.Berdasarkan proyeksi, diperkirakan fase 2 MRT yang terdiri dari tiga paket (CP 201, CP 202, dan CP 203) selesai pada tahun 2028.“Ini kegiatan penting karena pembangunan MRT akan terus berjalan ke depan. Jakarta sebagai kota modern yang nantinya akan menjadi pusat perekonomian, bukan hanya Indonesia, tetapi juga kawasan Asia Tenggara, sehingga kita harus menyiapkan transportasi umum massal yang bisa menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta,” ujar Anies.Saat ini, 92 persen wilayah DKI Jakarta disebut telah terjangkau dengan kendaraan umum. Hal tersebut didukung kesadaran warga yang mulai menggunakan kendaraan umum.“Karena itulah pembangunan fasilitas kendaraan umum modern harus jalan terus dan salah satunya yang penting ini adalah pembangunan MRT yang kita tahu akan menjadi salah satu tulang punggung utama bagi kegiatan mobilitas penduduk di Jakarta,” ungkap dia. (Sof/ANTARA)
Dasar Hukum hingga Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Didalami KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dasar hukum hingga prosedur dalam penerimaan mahasiswa baru dengan memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Srie Tjahjandarie sebagai saksi.Tjitjik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) dan kawan-kawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/9) dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru Unila tahun 2022.\"Saksi hadir dan dikonfirmasi pengetahuan saksi, antara lain soal dasar hukum, prinsip-prinsip, mekanisme, serta prosedur dalam penerimaan mahasiswa baru,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu.Selain itu, KPK juga mendalami pengetahuan saksi Tjitjik soal peran. Kemendikbudristek dan rektor dalam penerimaan mahasiswa baru tersebut.KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Unila. Tiga tersangka selaku penerima suap ialah Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB), sedangkan seorang tersangka selaku pemberi suap adalah Andi Desfiandi (AD) sebagai pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020-2024 memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan HY, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, dan MB untuk menyeleksi secara \"personal\" terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat \"dibantu\" dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme pihak universitas.Selain itu, KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin, yang seorang dosen, dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp575 juta.KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan atas perintah KRM.Uang tersebut telah dialihkan dalam bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 miliar. (Sof/ANTARA)
Potensi Kejatuhan Presiden Jokowi
Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DEMONSTRASI menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah marak di mana-mana. Mahasiswa dan buruh di berbagai kota turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022). Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM terbaru di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter dan berlaku mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Akankah demonstrasi besar-besaran ini berpotensi menjadi gerakan people power yang bisa menjatuhkan jabatan Presiden Jokowi? Pasalnya, fakta di lapangan ditemukan suara-suara desakan Jokowi Mundur. Apalagi rakyat sudah benar-benar jenuh dengan berbagai kebijakan yang telah diambil Presiden Jokowi. Janji-janji kampanye 2014 dan 2019 tidak banyak ia penuhi. Kebohongan APBN bisa jebol jika terus subsidi BBM didengungkan di depan publik. Bahkan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut, Pemerintah berbisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap saja 10 juta KL = Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp 31,75 triliun? Di lain sisi, Anthony mengungkap, pendapatan Negara per Juli 2022 naik jadi Rp 519 triliun (50,3%), akibat harga komoditas, yang notabene milik negara, meroket. Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, tapi yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat? Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar, ekspor 2021 naik $12 miliar, dari $14,5 miliar (2020) menjadi $26,5 miliar. Kenapa Rp 31,75 triliun, sekitar $2 miliar saja, tidak ambil dari batubara ini? Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga? Yang jelas, kemarahan rakyat sudah memuncak. Sehingga demonstrasi tetap akan sulit dibendung, meski senjata “BLT” BBM sudah digelontorkan dengan nilai miliaran, atau bahkan, triliunan rupiah. Anthony mengungkap, negara maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah. Dan, subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp 1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Tapi, pemerintah bersikukuh menghapus subsidi BBM dengan alasan APBN bisa jebol. Inilah yang dinilai sebagai kebohongan pemerintah. Karena riilnya subsidi BBM itu cuma sekitar Rp 11 triliun saja. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat dari perang Rusia-Ukraina, bayang-bayang krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Karena bisa berdampak para krisis politik. Apalagi, tanpa disadari, suku bunga tabungan di perbankan kini sudah menyentuh 0%. Beberapa bank memberlakukan bunga ini untuk jumlah simpanan tertentu.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Sedangkan untuk biaya administrasi mulai dari Rp 12.500 sampai Rp 18.000. Tergantung dari jenis kartu dan tabungan yang digunakan. Apakah ini artinya jumlah tabungan lama-lama bisa habis termakan biaya admin?Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho mengungkapkan memang untuk bunga bank yang nol persen hingga biaya admin yang besar bisa mempengaruhi jumlah tabungan.Seperti dilansir Detik.com, lanjut Andy Nugroho, sebaiknya rekening tabungan digunakan bukan untuk mengembangbiakan uang. “Karena dengan bunga segitu (0%), sudah pasti tak akan ada keuntungannya. Apalagi sekarang inflasi dan BBM naik,” katanya, Senin (5/8/2022). Andy menyebut sebaiknya rekening tabungan ini digunakan untuk cash flow sehari-hari atau menerima gaji, untuk transaksi bisnis. “Jadi kalau simpan uang di bank lebih baik untuk transaksi keuangan bukan untuk menabung. Jika ingin mendapat keuntungan bisa simpan di deposito,” ujarnya.Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengungkap, biaya administrasi yang dikenakan bank ini digunakan untuk pengembangan sarana dan pra sarana.Nasabah juga bisa menikmati berbagai layanan perbankan agar transaksi menjadi lebih mudah. “Misalnya internet banking dan mobile banking bisa digunakan 24 jam, jaringan ATM yang luas ada di mana-mana,” jelas dia.Menurut dia, jika memang ingin menabung dan tak dikenakan biaya admin. Bisa memilih produk tabungan yang biaya admin rendah atau gratis. Namun memang transaksi dibatasi dan tak bisa menggunakan layanan e channel. Dalam tulisan yang lainnya, Senin (05 Sep 2022 07:26 WIB), Detikcom dengan tegas menyebut, bunga tabungan di bank kini sudah menyentuh level 0%. Ya, 0% alias tidak ada bunganya sama sekali. Tapi bunga 0% ini berlaku untuk jumlah simpanan dengan nominal tertentu. Tidak semua simpanan diberikan bunga 0%. Di beberapa website bank, bunga tabungan untuk denominasi rupiah ini mulai dari 0% - 1%.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Untuk tabungan Rp 50 juta kurang dari Rp 500 juta akan mendapat bunga 0,10%. Lalu tabungan Rp 500 juta kurang dari Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%. Lalu untuk tabungan di atas Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%.Suku bunga akan berbeda untuk setiap produk. Untuk tabungan berjangka mulai dari 1 sampai jangka waktu 15 tahun diberikan bunga mulai dari 1% - 1,85%.Di Bank Negara Indonesia (BNI) nyaris sama. Untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunga 0% (p.a). Lalu simpanan di atas Rp 1 juta hingga Rp 50 juta suku bunganya 0,10%. Kemudian di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta 0,20%, selanjutnya Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar 0,60% dan di atas 1 miiar 0,80%. Dari keterangan di website, suku bunga BNI Taplus ini berlaku mulai 04 Februari 2022.Di OCBC NISP untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunganya 0%. Lalu simpanan Rp 1 juta sampai dengan kurang dari Rp 30 juta bunganya 0,10%. Selanjutnya simpanan Rp 30 juta hingga kurang dari Rp 100 juta bunganya 0,10%. Untuk simpanan Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta bunganya 0,50% dan simpanan lebih dari Rp 1 miliar bunganya 1%.Untuk beberapa jenis produk di CIMB Niaga seperti XTRA Savers Special untuk saldo rata-rata bulanan kurang dari Rp 1 juta bunga tabungan adalah 0%. Lalu untuk tabungan Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 100 juta adalah 0,25%. Kemudian tabungan Rp 100 juta sampai kurang dari Rp 250 juta bunganya 1%.Lalu tabungan Rp 250 juta sampai kurang dari Rp 500 juta bunganya 2%. Selanjutnya untuk tabungan Rp 500 juta hingga kurang dari Rp 5 miliar bunganya 2,25% dan di atas Rp 5 miliar 2,5%.CIMB Niaga juga menyebut suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan kepada nasabah melalui cabang. Metode perhitungan bunga dan nisbah adalah tiering progrssive kecuali produk TabunganKu, SimPel, Xtra Pandai dan Xtra Dinamis.Di Panin Bank, untuk bunga tabungan dengan rata-rata saldo 0 - Rp 1 juta adalah 0%. Kemudian saldo Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 10 juta 0,25%.Kemudian saldo Rp 10 juta sampai kurang dari Rp 25 juta 0,25%. Saldo Rp 25 juta sampai kurang dari Rp 100 juta 0,50%, saldo Rp 100 juta kurang dari Rp 1 miliar 1%. Lalu saldo Rp 1 miliar sampai kurang dari Rp 10 miliar 1,25% dan saldo di atas Rp 10 miliar 1,5%. Berlakunya suku bunga bank sampai menyentuh 0% tersebut, tentu saja bisa membuat nasabah yang punya tabungan dengan nilai kecil hingga besar akan mempertimbangkan untuk menarik simpanannya dari bank-bank. Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Jika sampai terjadi rush, maka bisa berdampak pada krisis kepercayaan atas kepemimpinan Jokowi, seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto, Mei 1998. Meski kenaikan harga BBM itu dibatalkan, tuntutan Jokowi lengser bisa saja terus bergema di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Garut, misalnya. Jokowi sendiri sudah sejak awal 2022 boyongan barang-barang miliknya dari Istana untuk dibawa pulang ke Solo. Hal itu dilakukan agar bila nanti benar-benar lengser sebelum habis masa jabatan presiden 2024, tidak ada barang miliknya yang hilang seperti saat Presiden Abdurrahman Wahid keluar dari Istana. Konon, setelah dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR RI dulu, banyak barang milik Gus Dur yang hilang ketika harus keluar dari Istana. Kembali ke soal kenaikan harga BBM. Presiden mengungkapkan, berdasarkan penghitungan pemerintah kenaikan harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen. Penyesuaian subsidi BBM yang diumumkan pekan lalu berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen. “Tapi saya enggak mau diem, kita harus intervensi,” ujar Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9/2022). Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk turut berperan mengatasi inflasi seperti ketika menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemda diwajibkan untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yang mencakup dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial (bansos). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Soeharto Lengser Jika melihat gejala dan tanda-tandanya, kondisi saat ini nyairs mirip dengan jelang Presiden Soeharto lengser dari jabatan Presiden. Jokowi harus belajar dari lengsernya Presiden Soeharto, Mei 1998. Dari jejak digital dapat diketahui, ada peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto lengser. 1. Krisis Moneter. Dampak terjadinya krisis moneter 1997 yang melanda Indonesia sekaligus jadi titik awal gerakan reformasi. Dampaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melambung tinggi dari Rp 2 ribu per dolar AS pada Juni 1997, menjadi di atas Rp 16 ribu per dolar AS pada Juni 1998. Bahkan angka pengangguran pun makin meningkat dari 4,68 juta penduduk pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. 2. Demo Besar-Besaran. Tercatat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, menuntut Soeharto untuk mundur. Demo mahasiswa ini mendapat dukungan Harmoko selaku Ketua MPR saat itu. Harmoko adalah Menteri Penerangan era Orde Baru dari tahun 1983-1997. Setelahnya, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999. Harmoko berpidato pada 18 Mei 1998, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. 3. Kerusuhan Merajalela. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan merajalela di ibu kota dan sejumlah daerah pada 13-15 Mei 1998. Diantaranya adalah kebakaran Mal Yogya di Klender yang menewaskan 400 orang pada 15 Mei, setelah dua hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga. 4. Ke-14 Menteri Mundur. Dengan dimotori Ginandjar Kartasasmita, ke-14 menteri menyatakan untuk mengundurkan diri secara bersama-sama dari jabatan mereka. Dari empat peristiwa di atas, hanya poin ke-3 dan 4 yang belum terjadi saat ini. Poin pertama, tinggal menunggu waktu saja saat ketahanan perbankan bobol. Poin kedua, sedang berlangsung demonstrasi di mana-mana. Semoga saja poin ketiga tidak terjadi. Kalau poin keempat, rasanya sulit terjadi. Karena, jabatan menteri sedang diuber-uber politisi. (*)
Pembebasan 23 Koruptor Melukai Rasa Keadilan Masyarakat
Jakarta, FNN – Di tengah kecewanya rakyat akibat dinaikkannya BBM, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) malah membebaskan 23 koruptor. Rakyat marah! Kemarahan itu selain terlihat dari opini netizen di media sosial, juga dilontarkan pengacara senior, Juju Purwantoro. Dalam rilis yang diterima FNN, Sabtu (10/9/22), Juju yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Hukum DPP Parpol UMMAT menilai para koruptor yang dibebaskan dengan mudah itu tentu tidak menimbulkan \'efek jera\' sama sekali. “Sebanyak 23 koruptor sudah memperoleh banyak kemudahan, sekarang malah dibebaskan begitu saja. Pembebasan tersebut selain menimbulkan kontroversi juga melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Juju. Sebanyak 23 narapidana korupsi yang bebas itu, antara lain: Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten), Jero Wacik (mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral), Suyadarma Ali (mantan Menteri Agama), Tubagus Chaeri Wardana (adik Ratu Atut), Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), dan Pinangki (mantan Jaksa). Para koruptor ini menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat (PB) yang diberikan Kemenkumham mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang baru ini tentu menimbulkan kontroversi dan melukai perasaan keadilan masyarakat,” kata Juju. Beberapa persyaratan tertentu dalam UU tersebut menyebutkan bahwa para narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, berhak mendapatkannya sebagai narapidana. Antara lain remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, sebelum diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, narapidana harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, semua narapidana yang dimaksud dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. “Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan,” ucap Juju. Aturan pembebasan bersyarat tersebut, sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Pasal 43A aturan ini menyebutkan : “Pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi mesti bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara (justice collaborator).” Sementara itu, PP ini juga telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga saat ini yang berlaku adalah UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan tersebut juga tidak mengatur lagi secara khusus tentang narapidana koruptor yang tidak bisa mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) maupun \'pembebasan bersyarat,\' sehingga korupsi menjadi tindak pidana biasa. Padahal, kata Juju, dalam hal kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang lain, seperti narkoba dan terorisme (lex specialis) ketentuannya tetap tidak mendapatkan remisi. Menurut Juju, jika narapidana korupsi dapat dengan mudah mendapatkan \'remisi dan hak bebas bersyarat\' seperti narapidana biasa, walaupun telah memenuhi syarat administratif dan substantif, maka tetap saja hukum tidak bisa diterapkan secara konsekuen dan tegak lurus (konstitusional). Salah satu solusinya (terobosan hukum) adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau KPK bisa menuntut hukuman minimal para koruptor dengan hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Tidak seperti yang terjadi selama ini, hukuman bagi koruptor berkisar hanya antara 2 hingga 5 tahun, sehingga tidak menimbulkan \'efek jera\' sama sekali. Juju mendesak supaya hak pembebasan bersyarat maupun remisi sesuai UU Nomor 22 tahun 2022, khususnya bagi koruptor segera direvisi atau dicabut. Bisa juga, JPU dalam tuntutannya meminta kepada hakim pengadilan untuk mencabut hak pengurangan masa tahanan (remisi), sehingga tidak ada (lagi) pengurangan hukuman apa pun bagi narapidana korupsi. “Hakim dalam vonisnya juga harus bisa \'memiskinkan terpidana korupsi’. Supaya efektif, perangkat perundangannya juga harus segera dibuat dan diterapkan,” kata Juju. (Lia)
LaNyalla Dukung UMKM Berbasis Ekspor Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur untuk membantu pengembangan UMKM berbasis ekspor. Menurut LaNyalla, pasalnya ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi. \"Saya lihat implementasi program pengembangan ekonomi syariah masih minim. Harapannya pemerintah lebih gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berfokus pada ekspor,\" tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (10/9/2022). Dijelaskan LaNyalla, saat ini perbankan ekonomi syariah sedang gencar memberikan fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan bagi hasil yang terjangkau. Hal ini perlu digaungkan sehingga mampu mendorong pergerakan usaha yang kontinyu. Diingatkan LaNyalla, pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha ekonomi syariah. Sehingga resonansi pengembangan secara nasional semakin kuat dan berdaya saing. \"Program pembinaan dan aspek-aspek pendukung lainnya perlu dihidupkan melalui kolaborasi berbagai elemen terkait seperti pembinaan peningkatan kualitas produk, jaminan kehalalan, merk dan aspek lain sehingga menembus pasar global,\" ujar dia. Terpenting lagi, menurut LaNyalla, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus dilakukan secara kontinyu dengan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait. \"Program ini perlu kerjasama seluruh pihak seperti perbankan, pelaku usaha, pesantren-pesantren dan lainnya. Dengan satu tujuan yang sama yakni kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM,\" paparnya. (mth/*)
Menentukan Harga BBM Wajib Sesuai Kemampuan Ekonomi Masyarakat
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAHAN Bakar Minyak, BBM, merupakan barang kebutuhan (necessity goods) yang menguasai hajat hidup orang banyak. BBM dikonsumsi masyarakat luas, dari kendaraan pribadi hingga transportasi umum dan taksi, dari pertanian hingga nelayan, dan lain-lainnya. BBM juga merupakan komponen biaya produksi dan distribusi yang cukup signifikan. Kalau harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi juga akan naik, menyebabkan inflasi, membuat daya beli masyarakat tergerus. Di negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan tingkat kemiskinan. Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September lalu. Sangat tinggi, lebih dari 30 persen. Alasannya, untuk mengurangi subsidi BBM. Kalau tidak, APBN akan jebol, demikian alasan horor yang dikemukakan. Apa benar APBN akan jebol? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, apa artinya ‘jebol’? Pemerintah tidak transparan dalam menghitung neraca keuangan BBM. Berapa pendapatan dan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak mentah? Tidak jelas! Kenaikan harga BBM ini langsung menuai protes dari masyarakat luas. Tentu saja ada juga yang mendukung. Protes umumnya berasal dari kelompok bawah. Kenaikan harga BBM akan berakibat buruk bagi mereka. Jumlah kelompok bawah ini sangat besar, merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Kelompok pendukung terkesan sangat liberal, harga BBM harus merujuk harga internasional, untuk mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM. Selain itu mereka juga beralasan subsidi BBM tidak tepat sasaran, jadi harus dicabut. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin sepertinya kurang dipedulikan. Jadi, berapa harga BBM yang pantas di Indonesia? Apakah harus mengikuti harga internasional dengan mencabut subsidi, seperti yang dilakukan banyak negara maju antara lain Amerika Serikat, Eropa, Jepang, bahkan Singapore, Hong Kong atau Korea Selatan? Atau sebaiknya meniru Malaysia, yang memberlakukan harga BBM (tertentu) cukup rendah bagi warganya? Jawaban untuk itu, harusnya cukup sederhana. BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka itu harga BBM wajib terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Terjangkau, artinya relatif dibandingkan dengan penghasilan masyarakat. Kalau harga BBM di Indonesia setinggi di Singapore, sekitar Rp 30.000 – Rp 40.000 per liter, maka sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM-nya untuk aktivitas sehari-hari. Karena penghasilan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dari masyarakat Singapore dan negara maju lainnya. Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 hanya 4.292 dolar AS, sedangkan Singapore sudah mencapai 72.794 dolar AS, atau 17 kali lipat dari Indonesia. Selain itu, menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 50,3 persen dari jumlah penduduk pada 2021, setara 138,9 juta orang, dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per orang per bulan (atau 5,5 dolar AS, kurs PPP 2011). Sedangkan Singapore dan negara maju lainnya tidak ada penduduk miskin dengan pendapatan sebesar itu. Dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah, ditambah jumlah penduduk miskin yang sangat besar, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mampu membeli BBM dengan harga internasional. Meskipun harga BBM di Indonesia lebih rendah dari negara maju, tetapi rasio atau persentase pengeluaran BBM terhadap penghasilan bersih (disposable income) di Indonesia lebih tinggi dari negara maju. Yang lebih memprihatinkan, kelompok masyarakat bawah menanggung beban kenaikan harga BBM jauh lebih berat dari kelompok atas. Menurut salah satu studi di Amerika Serikat, rasio pengeluaran BBM terhadap penghasilan masyarakat berpendapatan rendah bisa mencapai 11 sampai 38 persen dari penghasilan bersihnya. Sedangkan bagi kelompok menengah atas hanya 2,8 hingga 4,9 persen saja. Maka itu, kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat miskin semakin bertambah miskin. Belum memperhitungkan inflasi yang akan melonjak akibat kenaikan harga BBM. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk miskin sangat besar, kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi jelas akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Di samping itu, masyarakat pedesaan akan menanggung beban kenaikan harga BBM lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Kemiskinan pedesaan akan melonjak. Maka itu, kenaikan harga BBM di tengah inflasi yang tinggi saat ini sangat tidak tepat. Mencabut subsidi BBM akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin, dan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Maka itu, mereka masih sangat perlu dibantu. Artinya, menentukan harga BBM, barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, wajib memperhatikan penghasilan masyarakat agar mampu (untuk) memenuhi kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari, dan mempertahankan ekonomi sosial masyarakat agar tidak bertambah miskin. (*)
Raja Charles III Berjanji Akan "Melayani Seumur Hidup"
London, FNN - Raja Inggris Charles III pada Jumat (9/9) berjanji akan memberikan \"pelayanan seumur hidup\" dalam pidato pertamanya kepada masyarakat Inggris dan Persemakmuran usai naik takhta setelah wafatnya sang ibunda, Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9). \"Sepanjang hidupnya, Yang Mulia Ratu adalah sebuah inspirasi,\" kata Charles dalam pidatonya di televisi.\"Ratu Elizabeth menjalani hidup dengan baik, sebuah janji dengan takdir yang ditepati dan dia sangat ditangisi atas kepulangannya. Janji pelayanan seumur hidup itu saya perbarui kepada Anda semua hari ini.\"Charles mengatakan dia merasakan \"kesedihan mendalam\" atas mangkatnya sang ibu dan dia berbagi \"rasa kehilangan yang besar\" dengan masyarakat. Ratu Elizabeth II, penguasa terlama kerajaan Inggris dalam sejarah, wafat di Balmoral, Skotlandia, pada Kamis, dalam usia 96 tahunCharles (73) akan secara resmi naik takhta sebagai Raja di Dewan Aksesi pada Sabtu (10/9) dalam sebuah upacara yang digelar di Istana St. James di London. Charles menganugerahkan gelar Pangeran dan Putri Wales kepada putra sulungnya William dan menantu perempuannya Kate, gelar yang sebelumnya diberikan kepadanya dan mendiang istri Diana.Dia juga mengungkapkan rasa cinta untuk putranya Harry dan menantu perempuannya Meghan Markle saat mereka \"terus membangun kehidupan mereka di luar negeri.\" (Ida/ANTARA)
Keindahan Pulau Lengkuas Belitung Membuat Delegasi G20 Terkesima
Belitung, FNN - Para delegasi G20 dari 22 negara terkesima melihat keindahan alam Pulau Lengkuas Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mereka tertarik untuk kembali berwisata ke Negeri Laskar Pelangi itu. \"Para delegasi G20 ini sangat terkesan dan kagum dengan keindahan Pulau Lengkuas ini,\" kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Belitung, Sabtu.Ia mengatakan dalam kunjungan ke Pulau Lengkuas ini, para delegasi G20 dari 22 negara ini banyak bertanya mengenai proses terjadinya batu-batu besar tersusun rapi di pulau ini.Selain itu, para delegasi ini juga menanyakan menara mercusuar yang didirikan 1882 yang masih kokoh berdiri di Pulau Lengkuas ini serta menjaga keindahan alam yang masih alami di destinasi wisata pulau itu. \"Kami menjelaskan bebatuan ini secara ilmiah dan secara geologi dan juga tujuan pendirian menara untuk kepentingan pelayaran. Dengan adanya penjelasan ini, mereka terkesan dengan ketersediaan informasi yang telah berikan,\" katanya.Menurut dia para delegasi selama perhelatan G20 di Pulau Belitung sangat senang dan terkesan dengan persiapan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Mereka senang melihat jalan dan kota yang bersih.Tidak hanya itu, para delegasi ini juga sangat senang melihat anak-anak yang melambai-lambaikan bendera menyambut mereka. Mereka sangat berterima kasih dengan kehangatan yang masyarakat berikan kepada mereka. \"Mereka juga senang dengan produk-produk UMKM yang ramah lingkungan, bernilai seni tinggi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.Head of Cabinet for Commissioner Urpilainen of Europian Commision Tanelli Lahti menyampaikan keindahan Pulau Belitung. Tak segan, dirinya ingin memboyong keluarganya untuk mendatangi Belitung bersama.Ia mengaku pengalaman di Pulau Belitung luar biasa. Saya baru saja tiba di sini dan melihat ini dan itu baru bagi saya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. \"Uniknya, saya suka suasananya luar biasa. Alamnya sangat luar biasa,” katanya. (Ida/ANTARA)
Tidak Ada Surat untuk Presiden Jokowi yang Bocor
Jakarta, FNN - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di internet.“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, menanggapi informasi beredar yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun beridentitas Bjorka.Heru mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Beredarnya informasi bohong itu, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” katanya.Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi \"SIM Card Prabayar\" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
POPULER
