ALL CATEGORY
Perundungan di Dunia Kedokteran Harus Dihentikan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta perundungan di dunia kedokteran harus dihentikan karena menimbulkan efek-efek traumatik pada korban, bahkan membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi tidak sempurna.\"Perundungan di dunia kedokteran ini merupakan fenomena gunung es yang harus dicari solusinya secara bersama-sama, distop karena merupakan tindak kejahatan,\" kata Nabil saat memberikan pidato kunci dalam diskusi kelompok terpumpun yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, Senin.Dia menyebutkan beberapa efek traumatik dari perundungan di dunia kedokteran adalah munculnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh dokter muda serta gangguan jiwa atau penyakit mental akibat tekanan mental besar dan luka batin.Dari efek traumatik itu, tambahnya, korban tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. \"Sebagian dokter menjadi pribadi yang punya penyakit mental dan kejiwaan. Dampaknya, tidak hanya bagi pribadi dokter, keluarga, tapi juga terhadap masyarakat secara luas. Bangsa Indonesia tidak bisa mendapatkan pelayanan kedokteran dan kesehatan yang sempurna atau pada level terbaik karena dokternya oleng, punya masalah kejiwaan,\" jelasnya.Oleh karena itu, dia meminta praktik perundungan di dunia kedokteran jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Langkah awal untuk menghentikan masalah tersebut adalah dengan membenahi dunia pendidikan kedokteran.\"Kampus dan fakultas kedokteran atau kesehatan, sebagai pusat pendidikan bagi para dokter dan tenaga kesehatan, harus menyegarkan kurikulumnya. Proses pendidikan dari awal hingga menjadi dokter (umum), bahkan dokter spesialis, harus ditinjau ulang. Celah terjadinya perundungan bagi dokter harus segera ditambal dengan solusi untuk perbaikan,\" katanya.Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga harus segera dilakukan, seperti pelibatan aparat penegak hukum dalam memproses dan menindak tegas kasus perundungan.\"Harus ada solusi serta proses hukum yang jelas dan konkret, sehingga tidak ada yang dirugikan. Praktik perpeloncoan senior-junior ini harus berhenti. Ini merugikan kita semua, merugikan bangsa Indonesia. Pelaku kejahatan ini harus diproses hukum untuk efek jera dan menghentikan perundungan ini untuk selamanya di lingkungan para dokter,\" tegasnya.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar IDI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan IDI DKI Jakarta Slamet Budiarto mengatakan persoalan perundungan di dunia kedokteran terjadi karena sistem.Menurut Slamet, sistem dalam pendidikan kedokteran spesialis harus diperbaiki dan IDI perlu masuk ke dunia pendidikan spesialis untuk terlibat mencegah terjadinya kasus perundungan.\"Ini kan sudah bagian momok dari pendidikan spesialis sehingga bullying ini masih terjadi. Jadi, permasalahan utamanya adalah sistem ini harus diperbaiki. Yang kedua, IDI juga harus masuk dalam dunia pendidikan spesialis agar bisa menangani atau mencegah terjadinya bullying, terutama untuk peserta didik karena nanti korban berpotensi jadi tidak baik,\" katanya.Dia juga mengatakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan DPR RI, harus bersinergi mencegah terjadinya perundungan di dunia kedokteran.\"Kalau pendidikannya baik, hulunya baik, maka keluarannya juga akan menjadi baik. Kalau pendidikannya kurang baik, maka dokternya berpotensi kurang baik. Jadi, masalah ini suatu hal yang harus cepat dan wajib ini segera diselesaikan,\" ujar Slamet. (Sof/ANTARA)
Eforia Anies, Tapi Jangan Lupa Mafia Ferdy Sambo Masih Sangat Kuat
Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Forum News Network (FNN) HARI-hari ini, semua orang sibuk dengan Pilpres 2024. Wajarlah. Pertama, karena rakyat menginginkan agar Indonesia tidak lagi amburadul. Kedua, karena rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Mereka ditipu saat Pilpres 2019. Para penguasa jahat sepakat menipu rakyat. Meskipun penipuan itu akhirnya membawa hikmah juga. Nanti hikmah penipuan itu kita bahas terpisah. Tidak apa-apa Anda semua bergelut 24 jam untuk memastikan agar Anies Baswedan bisa ikut pilpres dan menang. Agar Anies tidak menjadi objek permainan partai-partai politik dan elit bandit yang selama ini memang kerjanya menipu. Silakan Anda beraktivitas agar rakyat tidak lagi diperdaya. Silakan Anda semua membentuk relawan pendukung Anies agar figur-figur yang bakal menjadi boneka oligarki tidak sampai masuk ke istana kekuasaan. Cukuplah sekali saja kita dipresideni oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak pula berkapasitas. Sehingga, sebagian besar rakyat sekarang ini memberikan perhatian kepada Anies Baswedan. Tidak masalah. Lanjutkan saja. Tetapi, Anda jangan lupa bahwa di tengah kesibukan Anda itu, geng mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. Jaringan mafia Ferdy Sambo di Polri sudah terlanjur masif dan berakar dalam. Geng mafia itu membuat polisi-polisi yang baik menjadi tertutupi, tersingkir, dan tak berdaya. Seperti kata Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi III, polisi yang baik-baik menjadi stress. Jaringan Sambo tak bisa dianggap remeh. Dia dan kaki-tangannya, menurut Kamaruddin Simanjuntak – pengacara Brigadir Yoshua atau Brigadir J yang diduga kuat dibunuh secara sadis oleh Sambo – masih sangat ditakuti. Yang takut itu termasuk pimpinan Polri. Yang berbintang tiga, dan bahkan yang berbintang empat sekalipun. Kamariddin mencoba mendalami mengapa mereka merasa takut. Ketika Ferdy Sambo dinonaktifkan, para jenderal masih takut. Sambo dijadikan tersangka, mereka masih tetap gemetar. Kemudian, Satgatsus Merah Putih dibubarkan, tetap saja takut. Terus, Sambo dipecat. Masih saja kelihatan takut. Ini menunjukkan bahwa Sambo bukan jenderal sembarangan. Lebih-kurang, orang yang digambarkan sebagai Kaisar Judi ini bagaikan punya senjata pamungkas yang bisa melumpuhkan siapa saja di jajaran pimpinan Polri. Sekarang ini, kita bisa memahami situasi yang terjadi di Kepolisian. Sambo masihlah tetap Sambo. Dalam arti, jaringan yang dia bangun selama ini terbukti mampu membungkam semua polisi – yang tinggi, apalagi yang rendah. Alat bungkam Sambo bukanlah pistol. Tapi, kartu truf dan uang besar. Sambo tahu apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh para pembesar Trunojoyo, kata seorang sumber berbintang yang tidak masuk lingkaran Sambo. Tidak hanya itu, Sambo juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Yaitu, hubungan persaudaraan cuan. Sambo memahami kesenangan para pembesar di lingkungan Polri. Para hedonis yang haus cuan itu. Untuk itulah dia membentuk jaringan pengumpul duit judi – judi online atau judi offline. Inilah yang dijelaskan oleh diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Diagram ini dibuat sangat detail dengan “deep knowledge” (pengetahuan yang dalam) tentang perlindungan judi dan aliran dananya ke Ferdy Sambo. Intinya, jaringan Sambo masih sangat kuat. Kalau pun kita melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil tindakan tegas kepada Sambo dan para perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), dan perwira pertama (pama) yang ikut dalam gerbong mafia mantan Kadiv Propam ini, itu hanya langkah-langkah kosmetik belaka. Bukan satu tindakan serius untuk membersihkan Polri. Kalau Kapolri Listyo Sigit serius, kata Kamaruddin Simanjuntak, seharusnya jumlah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J minimal 35 orang. Hingga saat ini hanya dimunculkan 5 tersangka saja. Ke mana yang 30 orang lagi? Boleh jadi bukan karena Kapolri tidak sungguh-sungguh. Melainkan karena dia tahu ranjau-ranjau Sambo yang bisa menyebabkan fatalitas. Salah-salah, Jenderal Listyo Sigit sendiri bisa tergiring ke pojok yang mematikan. Semua orang sepakat bahwa Polri harus diselamatkan dari virus Sambo. Mafia Sambo harus diberantas habis. Untuk saat ini, yang harus berada di depan adalah Kapolri. Dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia masih memegang kendali navigasi Polri. Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Di tengah eforia pencapresan Anies Baswedan yang saat ini menyita perhatian kita semua, jangan lupa mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. (*)
Beda Kelas Jauh: Kepala BRIN Kok Bandingkan dengan Habibie, Mendag dengan Pak Harto
PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, kalau sebuah pemerintah itu membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. “Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi, kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (26/9/2022). “Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenernya. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang mereka nggak bisa kerjanya,” lanjutnya saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikan dialog lengkapnya., Halo halo Bung Rocky. Ini Background-nya beda nih, suasananya. Kelihatannya nggak di tempat yang biasa Bung Rocky. Oh, iya, saya lagi di Tokyo. Ada seminar soal lingkungan, soal energi alternatif. Kelihatannya soal-soal biomassa itu menjadi favorit isu dunia sekarang. Tahun ini dibicarakan di sebuah forum di Tokyo dan saya diundang untuk jadi pengamat, bukan jadi pengusaha. Kan ada pengusahanya, pengusaha cangkang dan ada researcher. Jadi begitu kira-kira. Cangkang sawit ya ini maksdunya? Cangkang bekas batok-batok sawit. Cangkang sawit. Jangan banding-bandingkan antara insiden cangkang. Ada orang yang hanya cangkangnya doang. Itu bedanya. Kalau cangkang sawit masih berguna tapi kalau cangkang kepala atau batok kepala kadangkala nggak berguna karena, bahkan, isinya nggak ada. Ini saya perhatikan orang memang lagi senang membanding-bandingkan. Kemarin setelah sekian lama pendukung Pak Jokowi selalu membanding-bandingkan dengan Pak SBY, sekarang giliran demokrat melalui AHY mulai membandingkan kinerja bangunan di masa Pak SBY dengan Pak Jokowi yang dianggap Pak Jokowi itu tinggal gunting pita. Kan pernah juga di Jakarta Pak Anies di Jakarta juga dikatakan tinggal gunting pita pada proyeknya Pak Jokowi dan Ahok. Tapi yang tidak menarik justru Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Laksana Tri Handoko, yang kini sedang menjadi sorotan karena dia juga membanding-bandingkan dengan eranya Pak Habibie yang katanya jangan diulang lagi. Terus, yang terakhir ini yang lagi ramai juga tentang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang menyinggung soal beras dalam negeri yang sekarang ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman Pak Harto. Ini saya jadi ingat tentang penyanyi Farel Prayoga, Ojo Dibanding-bandingke. Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau itu. Makanya, kalau Pak SBY membandingkan dengan Pak Jokowi nggak boleh sebetulnya. Biarkan pengamat yang membandingkan. Demikian juga Pak Jokowi jangan membandingkan dengan Gajah Mada. Jadi, sebetulnya itu biasa saja analis membandingkan prestasi Pak Harto di bidang swasembada pangan dan Pak Jokowi entah swasembada apa itu kan. Jadi, sebetulnya kalau ada riset itu boleh dibandingkan, tapi kalau dari menteri perdagangan langsung bikin perbandingan ngapain. Memang dia researcher. Datanya. Oh iya, datanya ada, tapi bukan datanya yang dibandingkan tapi kebijakannya. Jadi, kalau sekarang ini menteri-menteri Pak Jokowi mulai membanding-bandingkan itu tanda nggak percaya diri. Jadi, kalau sebuah pemerintah membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. Yang boleh membandingkan itu researcher-nya atau penelitinya. Kalau ada kalangan kampus membandingkan ya masuk akal. Kalau pemerintah Jokowi membandingkan dengan SBY pasti Pak Jokowi membesar-besarkan dirinya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang oh Pak SBY lebih bagus dari kita tuh, Pak Harto lebih bagus dai kita. Nggak bisa itu pasti. Jadi dari awal itu sudah pasti buyers. Pertanyaannya, kenapa musti membandingkan? Kan yang penting dipercaya. Jadi, dibandingkan pun kalau faktanya nggak ada ya emak-emak bisa bilang yang zaman Pak Harto memang lebih bagus kok. Tersedia bahan pokok. Lalu dibilang enggak emak-emak, Pak Harto lebih buruk. Kalau begitu sekarang tersedia dua kali lipat dibanding Pak Harto dong. Ada juga. Jadi itu yang seringkali kita anggap nggak ada kerjaan rezim ini. Mencari pembenaran dengan membandingkan. Tapi justru dari situ sebagai pengamat kita mencium adanya sebuah indikator itu ya, mengapa kok tiba-tiba sering bener memunculkan perbandingan. Itu kan jadi seperti yang Anda sebut tadi: Satu kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, dia ingin memberikan justifikasi. Itu kayak anak kecil saja kan. Dia bikin salah tapi bilang ya tapi lo salahnya lebih gede. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi. Kan dicatat dalam statistik dunia bahwa Indonesia nggak tumbuh. Apalagi, kalau perbandingannya itu dipakai yang dari Pak Jokowi, bahwa 7% lalu 10% meroket. Oke, mungkin dikortinglah karena ada covid dan sebagainya dan pandemi masih berlangsung. Global supply change-nya macet. Tapi bukan dengan cara membandingkan, tapi akui saja. Kalau mau membandingkan misalnya membandingkan jumlah investasi di bidang pertanian antara Indonesia dan Vietnam lalu lihat, mana yang berhasil. Bukan dengan membandingkan dengan Pak Harto, itu nanti diketawain Pak Harto dari alam baka. Ya, mari kita bersikap adil. Begitu ya Bung Rocky. Mari kita membuat penilaian karena kan kelihatannya mereka membanding-bandingkan itu karena ingin mengunggulkan mereka sendiri. Kalau saya lihat ini lebih pada Pak Zulkifli Hasan karena beliau kan seratus hari kinerjanya. Jadi beliau itu ingin memberikan semacam atau menyampaiakn keberhasilan programnya dia. Tapi orang kemudian tidak bisa lepas menilai bahwa ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Memang itu. Kalau membandingkan ya menteri yang sekarang dengan menteri sebelumnya yang habis dipecat. Kan begitu mustinya. Jadi kalau rakyat ternyata menemukan bahwa oh ya, yang dilakukan oleh menteri sekarang, itu artinya PAN lebih bagus dari menteri sebelumnya yang dari PKB. Berarti, elektabilitas PAN lebih tinggi dari PKB. Nggak ada juga itu. Jadi, nggak ada gunanya bikin perbandingan kalau sekadar mau bikin raport. Itu raport-nya dia tulis sendiri akhirnya tuh. Pak Zulkifli Hasan bisa menulis sendiri raport-nya itu, yang sebetulnya merah terus dikasih tinta biru. Padahal, sebetulnya hal yang paling masuk akal, yang paling kasat mata yaitu melambungnya harga-harga. Bagaimana mumgkin kita bisa bandingkan Pak Harto yang pernah swasembada dengan yang sekarang yang impor terus. Itu saja sudah lain bedanya kan? Jadi, kita musti importir beras. Jadi, hal-hal semacam itu yang nggak masuk akallah. Mungkin Pak Mendag sekarang lagi frustasi, sehingga apa yang mau dibandingkan ya sudah tiba-tiba dapat ide. Di luar Pak Zulkifli Hasan tadi ada juga Pak Kepala BRIN yang sekarang sudah mulai membandingkan dengan pada era Pak Habibie. Dan, beredar videonya yang dikomentari oleh Fadli Zon. Jadi, ini saya kira bukan gejala pada Pak Zulkifli Hasan tapi juga gejala pada pejabat di pemerintahan ini. Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenarnya. Berupaya untuk bercermin lalu dia anggap dia cantik. Padahal di belakang cermin itu diketawain sama genderuwo yang di belakang cermin. Ngapain muji-muji diri sendiri. Tetapi ini sudah saatnya kita beri semacam peringatan agar berhenti membanding-bandingkan, mulailah dengan prestasi sendiri, kan itu sebetulnya. Dan, Pak Jokowi akhirnya akan membanding-banndingkan antara dirinya dengan Pak Jokowi sebelumnya kan? Kan Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua. Akhirnya begitu perbandingannya. Lalu apa sih? Ya sama-sama Jokowi. Jadi intinya seperti itu. Kalau orang bilang ya Jokowi periode pertama gagal memberi janji janji, periode kedua lebih gagal lagi kan. Kan kalau di awal sudah gagal ya di ujung juga gagal. Sekarang malah masih memaksa. Tapi, kita mau kasih beban baru pada pemerintahan ini saja untuk menjawab tuntutan kenaikan harga. Itu saja. Dasar itu saja sebetulnya sudah nggak bisa itu. Jadi, mau membandingkan dengan Pak Harto ya Pak Harto tetap pelihara stabilitas harga. Nggak pernah ada harga yang naik di zaman Soeharto. Dan, itu yang orang ingat bahwa semua ketersediaan kebutuhan pokok tersedia di zaman Pak Harto. Bensin nggak ada yang naik gila-gilaan. Sembilan bahan pokok itu diterangkan setiap hari oleh ahlinya. Kalau sekarang siapa yang mau terangkan bahwa ada stabilitas 9 bahan pokok. Dan itu tidak mungkin kita percaya bahwa ada hal yang bagus yang harus diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang nggak bisa kerjanya. Yang bisa kerja cuma satu orang, namanya LBP. Jadi, nggak ada kemungkinan lagi kita memperbaiki diri karena orang yang mampu memperbaiki diri, coba lihat Pak Zulkifli Hasan sudah berapa lama jadi menteri, dan nggak ada hasilnya. Sekarang stabiltas politik nggak ada, pertumbuhan ekonomi nggak ada, lalu orang cari-cari cara untuk menjagokan diri atau memuji-muji dirinya sendiri. (Ida/sws)
Menjegal Langkah Anies Baswedan
Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior MESKIPUN baru pada tahap isu, namun suara-suara yang akan menolak calon presiden yang bukan dari partai politik ternyata bukan isapan jempol. Karuan saja hal ini mendapatkan perhatian serius dari beberapa kalangan tertentu. Karena dikuatirkan akan melahirkan suasana baru yang kontra produktif bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis di negeri ini. Bagaimanapun, wacana ini tentu saja melahirkan sejumlah praduga. Ke manakah arah wacana ini dikembangkan? Siapa yang akan disasar oleh mereka yang menggagas ide ini? Secara gamblang, tentu orang akan mengasosiasikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak bisa dipungkiri lagi, Mantan Menteri Pendidikan itulah sejatinya yang hendak dibidik. Sebab dialah salah satu bakal calon presiden yang sangat potensial akan maju pada pemilu 2024 mendatang. Dengan elektabilitas yang tak boleh dianggap enteng. Dan yang paling penting, dia adalah satu-satunya yang tidak berasal dari partai politik. Selain itu, bukan tak mungkin para bakal calon lain merasa ketar-ketir bila nanti berhadapan dengan Anies. Yang semakin mendapatkan perhatian dari rakyat pemilih dari berbagai pelosok tanah air. Anies dielu-elukan orang di banyak kesempatan. Padahal dia belum berkampanye. Dan, penting untuk diingat, bahwa survey-survey yang memperlihatkan elektabilitasnya yang tinggi sama sekali tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Tidak bohong alias tidak dibuat-buat. Dan so pasti tidak dibayar olehnya. Misalnya, polling pilpres yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC), 17-19 September lalu. Dari 56 ribu lebih warganet yang berpartisipasi dalam polling itu, hasilnya: Anies memperoleh 77,3 persen vote, Ganjar Pranowo 14,2 persen, dan Prabowo 8,6 persen. Wacana balon Capres dan Cawapres harus kader partai ini bukanlah barang baru. Sudah ada jauh sebelum Anies menyatakan siap menjadi bakal calon presiden. Seandainya ada partai yang mencalonkan dirinya. Seperti diungkapkannya kepada Reuters, dikutip dari Taipeitimes, Jumat (16/9/2022). Bukan rahasia lagi, Anies memiliki potensi yang besar. Dengan kualitas, kapasitas dan integritas diri yang tidak diragukan lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama yang disebut-sebut bakal maju, Anies dianggap paling unggul. Dengan kerja kerasnya yang tanpa gembar-gembor. Lalu, prestasi yang berhasil ditorehkannya membuat namanya semakin harum. Semakin menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan bisa dipastikan, tentunya, hal inilah yang mendorong lahirnya wacana itu. Sebelumnya, tidak banyak yang menduga wacana ini akan berhembus begitu rupa. Tapi, politisi PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi barangkali termasuk yang terbuka mengemukakannya di ruang publik. Dalam percakapan di podcast Refly Harun, yang diunggah pada Senin, 4 Juli 2022. Tentu saja, bisa jadi ada orang yang tak sependapat. Bahwa hal itu adalah upaya untuk menjegal Anies. Tapi sejumlah fakta secara terang-benderang bicara tentang hal itu. Diakui atau tidak, sekarang banyak kenyataan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai bakal calon presiden. Artinya, itu hanya salah satu upaya. Tapi bukan berarti tidak ada upaya lain, yang sedang dan akan dilakukan. Sepanjang Anies masih tetap dianggap ancaman bagi lawan-lawannya yang akan bertarung nanti. Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui, wacana itu pernah bersebaran di kalangan anggota parlemen. Tapi, katanya, berkat perlawanan dari sejumlah pihak, khususnya PKS, wacana tersebut dapat dikatakan sudah layu sebelum berkembang. Meski demikian, tentu HNW tidak menolak bahwa upaya dengan cara itu pernah ada. Menjegal Anies Sejak terpilih sebagai pemenang pemilihan Gubernur DKI Jakarta awal Mei 2017 lalu, berbagai rintangan dihadapkan kepadanya. Betapa pun, Anies adalah pemenang Pilkada DKI Jakarta, yang sukses mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Calon petahana yang didukung pemerintah pusat, oligarki, bahkan media mainstream. Kekuatan-kekuatan luar biasa. Sebelumnya nyaris mustahil untuk bisa mengalahkan Ahok. Tapi itu sudah terjadi. Akibat kerasnya pertarungan antar pendukung, bangsa ini terbelah jadi dua. Sudah muak kita mengulangi menyebut cebong dan kampret. Tapi apakah ada yang berusaha menghilangkan keterbelahan itu? Sebaliknya terkesan malah berusaha memeliharanya. Apalagi kemudian ada buzer pemerintah yang tiada henti mengipas. Memprovokasi. Agar bangsa ini makin terbelah. Kalau mau memperhatikan agak jeli, upaya untuk menjegal Anies dapat dilihat dari berbagai cara. Pertama, melalui kasak-kusuk pembentukan undang-undang di parlemen. Seperti kita sebutkan di atas. Bahwa bakal calon presiden itu harus berasal dari kader partai politik. Kedua, tudingan adanya kriminalisasi atas Anies dengan menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soal ini banyak yang menilai bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Anies selama 12 jam lebih di KPK membuktikan tudingan ini. Ketiga, serangan lewat media. Bukankah sudah jadi rahasia umum bahwa tidak satu pun media mainstream di negeri ini yang mau melirik berita-berita positif tentang Gubenur DKI Jakarta itu. Apalagi untuk memberitakan sejumlah prestasi yang sudah dia ukir. Sebaliknya. yang ada adalah upaya mendegradasi citra dirinya. Pemasangan foto Anies yang disandingkan dengan berita korupsi di harian Kompas, pada Kamis, 8 September 2022, lalu adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Walaupun Kompas mengakui lalai pasang foto Anies dalam Head News Tentang Koruptor, namun publik bisa menilai. Bahwa kebencian itu ada. Tidak bisa dinalar media besar seperti Kompas mengaku lalai melakukan serangan yang mengerdilkan dirinya sebagai media yang independen tidak memihak. Bagaimanapun, banyak yang menilai bahwa tindakan Kompas ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah keteledoran biasa. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan mengatakan bahwa hal itu merupakan framing bahwa Anies itu koruptor. Sebagai media dari kelompok non-muslim yang mengaku non partisan terbukti Kompas dalam bawah sadarnya terperangkap dalam perbuatan Islamofobia. Sejumlah pihak yang tidak suka Anies dengan menggunakan media selalu menyerang Anies menggunakan narasi kebencian. Salah satunya adalah dengan mencap dirinya sebagai tokoh yang suka memainkan politik identitas. Padahal bukankah perbuatan Islamofobia seperti yang dilakukan Kompas membuktikan bahwa mereka sendirilah sebenarnya yang tiada henti melakukan politik identitas. Seperti maling teriak maling. Keempat, memilih untuk tidak memilih. Hal ini dapat dilihat dari upaya Nasdem sebagai partai yang lebih awal menyatakan akan mencalonkan Anies sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Mestinya publik jangan sampai terkecoh. Bisa jadi hal ini hanyalah akal-akalan untuk menggerek elektabilitas partai. Karena begitu besarnya kegandrungan publik terhadap sosok Anies. Jangan sampai tindakan Nasdem ini hanyalah hembusan angin surga saja buat para pencinta Gubernur DK Jakarta itu. Soalnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Kamis (22/9/2022) mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Jum’at (23/9/2022). Hal itu menunjukkan bahwa Nasdem hanya memilih untuk tidak memilih. Dengan mengajukan syarat yang rasa-rasanya tidak akan diterima Anies. Tokoh populis yang punya karakter dan kapasitas untuk membangun bangsa ini ke depan. Bisa jadi juga tidak akan disetujui orang-orang di PD dan PKS yang berharap adanya perubahan kebijakan pemerintah sesudah ini. Kelima, soal kemungkinan terjadi pemilu dicurangi. Di kalangan netizen belakangan ini banyak sekali suara-suara kritis terhadap rejim. Dengan menyebutnya sebagai rejim kardus digembok. Sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat pemilih terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2019 silam. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara hukum di MK bahwa pemilu 2019 itu curang. Meski demikian, pidato Presiden Indonesia ke-6, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapimpnas PD di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta beberapa hari lalu, sempat membuat publik geger dan viral. Dia menjelaskan akan “turun gunung” karena mendapatkan informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Yang jelas, Anies tampaknya sudah semakin bulat akan disandingkannya dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono. Tentunya terpulang kepada anda semua untuk menjawabnya. (*)
Jokowi: Sebentar Lagi Anies Masuk Penjara!
People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “THE ballot is stronger then the bullet,” kata Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln: Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu,” kata Franklin D. Roosevelt. Kecurangan Pilpres 2024 (kalau jadi dilaksanakan), sebelum keburu rezim tumbang oleh kekuatan massa yang saat ini terus merangsek meminta Presiden Joko Widodo turun. Skenario kecurangan seperti sukses kecurangan pada Pilpres 2019 sudah dirancang jarak jauh oleh kekuatan Oligargi yang akan mengerahkan semua energi kekuatan dan finansialnya untuk tetap berkuasa dan mengendalikan negara ini. Tataran demokrasi tetap harus ada dalam kendalinya, apapun yang terjadi adalah kemenangan dan kembali berkuasa. Nampaknya Jokowi kebagian sebagai pelaksana untuk memaksakan proses skenario yang harus dilaksanakan. Skenario tersebut tercium oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buru-buru menginformasikan jarak jauh skenario kecurangan yang akan terjadi pada Pilpres 2024, kepada masyarakat luas. Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti diinginkan oleh mereka hanya ada dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, Ahad (18/9/2022). Kabar tersebut diperkuat oleh politisi Demokrat, Andi Arief, yang mengatakan bahwa menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal elektabilitas tinggi tidak jaminan bisa nyapres. Andi curiga, pernyataan Kepala Negara itu, sebagai upaya menjegal Anies untuk mendapatkan tiket capres. Kecurigaan Andi itu menuai pro dan kontra di kalangan warga dunia maya. Kecurigaan Andi itu dituangkannya dalam beberapa cuitan, di akun Twitter miliknya, @Andiarief_, kemarin (24.09.2022). Tiba tiba muncul dalam sebuah tayangan video oleh Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief (terpantau 25.09.2022). “Silahkan saja mau dimuat muatlah” Menurutnya, SBY bukan orang sembarangan informasinya kualitasnya dia cek satu-persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai selain PDIP, semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu, dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya P Presiden. P. Presiden hanya mau dua calon. Kena apa hanya dua calon P Presiden. Kan ada Anies dan Ganjar O, Anies sebentar lagi masuk penjara Terus partai partai lain di KIB apa segala, kalau nggak nurut. Tinggal masuk penjara aja itu. Ini adalah sebuah informasi politik yang mengerikan bukan hanya masalah SBY dengan Presiden Jokowi tetapi harus menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Bahwa kecurigaan akan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2024 bukan omong kosong. Tanpa pengawalan dan perlawanan sejak dini dan super ketat dari masyarakat luas, proses demokrasi yang kita dambakan dan kita bangun bersama akan dibajak dan dihancurkan oleh sekelompok para bandit, bandar, dan badut politik jahat di Indonesia. Informasi ini harus dimetamorfosa menjadi perhatian sejak dini dan harus dilawan It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – Besok atau semua terlambat). Pilihannya adalah: Aut non tentaris, aut perfice (laksanakan hingga tuntas atau jangan mengupayakan sama sekali). Diam tertindas atau bangkit melawan. People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Skenario kecurangan pada Pilpres 2024 harus digagalkan dan kembali pada proses demokrasi dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan mestinya tidak boleh dikangkangi atau bunuh oleh kejahatan politik para Oligarki. (*)
Bahasa Inggris Dihapus dari Kurikulum, TEFLIN Ingin Ketemu Komisi IX DPR
Jakarta, FNN – Menanggapi dihapusnya Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas, Utami Widiati, selaku Presiden TEFLIN (The Association for the Teaching English as a Foreign Language in Indonesia) mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan rilis yang diterima FNN, Senin, 26 September 2022, TEFLIN menelaah Draf RUU Sisdiknas, khususnya Pasal 81 ayat (1) dan (2) mengenai muatan wajib kurikulum yang tidak mencantumkan Bahasa Inggris. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran Bahasa Inggris tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai perkumpulan pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, TEFLIN mengusulkan agar Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya tetap dimasukkan secara eksplisit dalam muatan \"Bahasa\" RUU Sisdiknas 2022. TEFLIN juga menyampaikan usulan terkait penambahan ayat (5) pada Pasal 81 yang berbunyi: \"(5) Pemerintah memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.\" Dalam hasil telaah, TEFLIN memaparkan beberapa argumentasi terkait usulan tersebut. Pertama, TEFLIN menyinggung isi UU Sisdiknas 2003 yang membahas tentang pentingnya bahasa dalam pendidikan. TEFLIN memberi contoh pada negara Uni Eropa yang mewajibkan siswa mempelajari sedikitnya dua bahasa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, bahwa penggunaan Bahasa Indonesia memberi peluang digunakan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris. TEFLIN memaparkan dengan penghilangan Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum, maka akan menurunkan kualitas keunggulan bersaing bangsa dalam kompetisi global. Diketahui, Draf RUU Sisdiknas yang sedang dipersiapkan untuk mengganti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dan UU Dikti No. 12 Tahun 2012. TEFLIN berharap aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan dampak pengangguran bagi profesi guru Bahasa Inggris. (oct).
Dahsyat, Rocky Gerung Jual Diri?
Jakarta - FNN – Pengamat politik Rocky Gerung beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Rocky yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mendadak bertemu dengan dua orang penting Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Gibran Rakabuming. Luhut Binsar Pandjaitan tampil sebagai narasumber pertama di channel YouTube barunya RG TV Channel pada Rabu (21/9/22), sedangkan Gibran Rakabuming diterima Rocky sebagai tamu di kediamannya kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/9/22). Warganet pun sontak menghujani Rocky dengan pertanyaan, akankah Rocky masuk kekuasaan Jokowi dan tidak lagi mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini juga diungkapkan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Minggu (25/9/22). Hersubeno mengatakan sebagian pihak banyak bertanya kepada dirinya soal pertemuan Rocky Gerung dengan dua orang dekat Jokowi tersebut. “Sampai hari Minggu ini, sejumlah pesan melalui chat pribadi sampai telepon terus masuk kepada saya, saya dibombardir dengan pertanyaan, pernyataan dan hujatan terhadap bung Rocky Gerung yang baru saja bertemu dengan Luhut Padjaitan dan Gibran Rakabuming,” ujar Hersu. Bahkan Hersu menyampaikan ada juga pihak yang langsung menuduh Rocky sebagai agen kekuasaan yang selama ini diselundupkan ke kelompok oposisi. Kritik keras itu tak kunjung mereda, padahal Hersubeno dan Rocky telah membuat konten khusus untuk menjelaskan persoalaan tersebut di channel YouTube Rocky Gerung Official yang berjudul ‘Ekslusif! Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran’ pada Sabtu (24/9/22). Lebih lanjut, Hersubeno menegaskan untuk para pihak untuk tidak ambil kesimpulan hanya dari satu atau dua tayangan maupun peristiwa serta menunjukkan track record dari Rocky Gerung. “Mari saya tunjukkan, tidak lama setelah Rocky wawancara bersama pak Luhut, dalam perbincangan saya dan Rocky di channel Rocky Gerung Official, bung Rocky dengan santai dan leluasa mengkritik pengangkatan pak Luhut sebagai penanggung jawab konfersi kendaraan listrik,” jelas Hersu. Kemudian, satu hari setelah bertemu dengan Gibran, Rocky juga dengan enteng tetap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi termasuk menaikkan harga BBM dan konfersi kompor listrik. Menurut Hersu, pertemuan Rocky tersebut tidak akan menghilangkan sikap kritisnya. Sebagai orang yang kenal Rocky Gerung cukup lama, Hersu mengaku sama sekali tidak khawatir Rocky tergoda terhadap kekuasaan atau kekayaan. “Kalau toh dia jadi tergoda, saya tentu jadi orang pertama yang mengingatkan,” pungkasnya. (Lia)
Ada Konsekuensi Bencana jika Rusia Memakai Senjata Nuklir di Ukraina
Washington, FNN - Amerika Serikat akan merespons secara tegas setiap penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina dan telah menjelaskan \"konsekuensi bencana\" yang akan dihadapi Moskow, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Minggu (25/9).Pernyataan Sullivan merupakan ultimatum terbaru Amerika menyusul ancaman nuklir terselubung dari Vladimir Putin dalam pidatonya Rabu lalu. Putin juga mengumumkan mobilisasi militer masa perang pertamanya sejak Perang Dunia II. \"Jika Rusia menerobos garis ini, akan ada konsekuensi bencana bagi Rusia. Amerika Serikat akan menanggapinya secara tegas,\" kata Sullivan dalam program \"Meet the Press\" NBC.Sullivan tidak membeberkan karakteristik rencana tanggapan AS dalam pernyataan pada Minggu, namun menurutnya bahwa AS secara pribadi ke Moskow telah \"menjabarkan secara rinci apa maksudnya.\" Ia menuturkan AS kerap berkomunikasi langsung dengan Rusia, seperti beberapa hari belakangan untuk membahas situasi di Ukraina serta tindakan dan ancaman Putin.Presiden AS Joe Biden dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York, Rabu, menuduh Putin membuat \"ancaman nuklir terang-terangan terhadap Eropa\" dengan nekat mengabaikan tanggung jawab nonproliferasi nuklir.Rusia juga sedang mengelar referendum di empat wilayah Ukraina timur yang bertujuan mencaplok wilayah yang dikuasai pasukan Rusia selama invasi yang dimulai sejak Februari lalu.Ukraina dan sekutunya menyebut referendum itu sebagai sebuah kepalsuan yang dirancang untuk membenarkan eskalasi perang dan upaya mobilisasi Putin setelah baru-baru ini kalah di medan perang.Dengan menyertakan daerah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia ke dalam Rusia, Moskow dapat menggambarkan ofensif untuk merebutnya kembali sebagai serangan terhadap Rusia sendiri, sebuah peringatan untuk Ukraina dan sekutunya dari Barat.Usai mengalami kemerosotan di medan perang, Putin mengerahkan 300.000 tentara seraya mengancam akan menggunakan \"cara yang ada\" untuk melindungi Rusia. \"Ini bukan sebuah gertak,\" ucap Putin dalam pidato yang dianggap di panggung dunia sebagai ancaman kemungkinan penggunaan senjata nuklir.Sullivan pada Minggu mengatakan: \"Putin masih berniat melenyapkan warga Ukraina yang diyakini olehnya tidak memiliki hak untuk hidup. Jadi dia akan terus datang dan kami harus terus datang dengan senjata, amunisi, intelijen dan semua dukungan yang bisa kami berikan.\" (Ida/ANTARA/Reuters)
KBRI Tokyo Bersama Kemendagri Membuka Layanan Kependudukan bagi WNI di Jepang
Tokyo, FNN - Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo membuka layanan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jepang, Senin (26/9).Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam peninjauannya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Senin mengatakan layanan tersebut untuk mempermudah WNI mencatatkan kependudukannya yang saat ini masih belum terdaftar.“Ini untuk mempermudah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, diaspora Indonesia itu kan banyak, di Malaysia, Saudi, Amerika termasuk Jepang untuk menghubungkan pencatatan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan kedutaan-kedutaan,” katanya.Dia menyebutkan dari sekitar 128 kedutaan RI di luar negeri, sebanyak 38 kedutaan sudah terhubung dengan Dukcapil di Indonesia. “Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Menlu Retno dan beliau memberikan sinyal yang sangat positif,” katanya.Sehingga, lanjut dia, pengurusan Dukcapil di luar negeri, termasuk untuk KTP elektronik, akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) tidak perlu pulang ke Indonesia. “Jadi bisa membantu WNI di luar negeri perpanjang KTP, bahkan tadi ada salah satu warga yang 10 tahun tidak punya KTP sama sekali. Dia mau pulang ragu-ragu. Jadi, bisa membuat KTP dan memperpanjang KTP tanpa perlu pulang dan biaya transportasinya tidak mahal,” katanya.Dalam kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan masih banyak WNI di Jepang yang belum terdaftar kependudukannya. “Sangat banyak. Warga kita separuhnya itu yang bolak-balik yang mayoritas, separuhnya sudah banyak yang menetap dan beranak-pinak di Jepang,” katanya.Dia menyebutkan sebanyak 30.000 WNI sudah menetap dan mendapatkan identitas penduduk tetap (permanent resident) di Jepang. “Tapi mereka tetap harus memiliki identitas Indonesia yang hidup untuk program perlindungan dan pelayanan ke depan ataupun pembinaan agar tetap pada jati diri Indonesia,” katanya.Layanan administrasi kependudukan bagi WNI Jepang dilaksanakan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Meguro City, Tokyo, Senin (26/9) mulai pukul 09.00-12.00 waktu setempat.Sejumlah WNI berdatangan sejak pagi hingga siang hari untuk mengurus berbagai urusan kependudukan dan catatan sipil, mulai dari e-KTP, akte, dan kartu keluarga. (Ida/ANTARA)
Garuda Menerapkan Strategi Agar Restrukturisasi Berjalan Baik
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan PT Garuda Indonesia Tbk telah menerapkan strategi-strategi inisiatif untuk memastikan restrukturisasi berjalan baik ke depannya.\"Pertama, mereka sudah melakukan negosiasi dimana tarif sewa pesawat untuk wide body rata-rata turun sebesar 43 persen dan narrow body rata-rata turun sebesar 34 persen,\" kata Rio dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.Garuda Group, lanjut dia, juga akan mengurangi jumlah pesawat dari 196 pada 2020 menjadi 119 pada 2022. \"Garuda juga berhasil menegosiasikan dengan para penyedia pesawat untuk meningkatkan power by hour dimana pembayaran biaya pesawat disesuaikan dengan durasi pemakaian pesawatnya,\" ucapnya.Selain itu, optimalisasi rute network juga akan dilakukan sehingga Garuda mengurangi rute dari 102 di 2019 menjadi 76 di 2022 dengan hanya mengoperasikan rute yang menguntungkan. \"Penawaran rute ke depan juga akan disinergikan dengan Citilink,\" ucapnya. Garuda juga akan meningkatkan pendapatan bisnis terkait lain, termasuk kargo, dari potensi 323 juta dolar AS pada 2022 menjadi sekitar 514 juta dolar AS pada 2025.Adapun rencana right issue dan konversi saham Garuda diharapkan bisa diselesaikan pada Desember 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilakukan pada 14 Oktober 2022.Sebelumnya, pemerintah mengusulkan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk Garuda Indonesia melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun dan pengumpulan dana publik yang diharapkan mencapai Rp5,37 triliun. (Ida/ANTARA)
POPULER
