ALL CATEGORY
Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas
Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok “SAYA ingin ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa dari waktu ke waktu. Konsolidasi nasional harus senantiasa diperkuat,” kata Presiden Joko Widodo, 18 Agustus 2022, di depan Sidang MPR. “Bagi PDIP berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, 2 September 2022. “Sesuai pernyataan saya sebelumnya, bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI,” kata mantan Ketum PSI Grace Natalie, 28 Juni 2022. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam RGTV Channel, 21 September 2022. Berbagai cara yang digunakan musuh-musuh politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjegalnya jadi calon presiden. Satu cara yang kini massif digunakan, adalah menstigma Anies dengan politik identitas. Kemenangan Anies pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu dianggap mereka karena politik identitas. Mereka tidak mau tahu jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu juga menggunakan politik identitas. Ahok menang di wilayah-wilayah Jakarta yang banyak dihuni kaum China dan Kristen. Kampanye massif yang digunakan presiden Jokowi tentang politik identitas ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena Jokowi dikelilingi orang-orang dungu. Rocky juga menegaskan, kampanye negatif politik identitas ini bertujuan untuk mencegah tampilnya politisi Muslim (sebagai presiden). Dalam diskusi buku Politik Identitas di Jakarta (24/9/2022), Rocky Gerung menjelaskan bahwa bangsa ini dibentuk dengan identitas para founding fathers. “Mereka berbeda-beda identitas, kemudian bersatu,” ujarnya. Jadi, menurutnya, wajar orang menggunakan politik identitas. Rocky Gerung menceritakan bagaimana Piagam Jakarta mewarnai dalam sejarah politik bangsa. Menurutnya, Piagam Jakarta tidak bisa dihapus dalam memori sejarah bangsa. Tokoh PDIP dan PSI, Hasto Kristiyanto dan Grace Natalie secara terus terang menyerang Anies Baswedan karena menggunakan politik identitas. Mereka tidak mau tahu, bahwa partai mereka – terutama PDIP – juga menggunakan politik identitas, yaitu Soekarnoisme. Jokowi yang merupakan petugas partai PDIP, juga gemar untuk menstigma buruk politik identitas. Tentu sebagai presiden, ia tidak menunjuk hidung Anies. Tapi, bagi yang paham politik tahu pernyataan Jokowi itu ditujukan kemana. Para Aniesfobia ini akan terus melakukan serangan opini buruk agar Anies terjegal sebagai capres. Terakhir adalah opini yang dibuat Luhut Pandjaitan ketika berdialog dengan Rocky Gerung. Dalam forum itu, Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan maksa jadi presiden. Pernyataan Luhut ini bisa dibaca, bahwa ia tidak menginginkan Anies untuk jadi presiden. Ia ingin Ganjar Pranowo yang orang Jawa. Sebab, Anies adalah orang Sunda-Arab. Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Kita hanya berdoa semoga Anies lolos dari penjegalan-penjegalan yang tidak fair ini. Semoga Allah memberikan presiden terbaik untuk bangsa Indonesia di tahun 2024. Wallahu azizun hakim. (*)
Kudeta Militer di China: Presiden Jinping Ditahan, Dampaknya Serius bagi Indonesia?
AKHIR pekan lalu beredar isu kudeta militer di China, dikabarkan merebak usai sejumlah netizen membincangkan rumor Xi Jinping telah dicopot sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jenderal Li Qiaoming disebut ada dibalik kudeta yang menerpa rezim komunis China. Benarkah telah terjadi kudeta di China, hingga kini belum ada berita yang terkonfirmasi dari China. “Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. “China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup,” lanjutnya. “Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini kan nggak bisa diverifikasi semua soal. Semua berita nggak bisa diverifikasi bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri,” jelas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (25/9/2022). Berikut petikan dialog selengkapnya. Hersu: Halo halo Bung Rocky. Ini akhir pekan begini tapi kita mau bahas berita yang ngeri-ngeri sedap, meskipun ini masih berupa rumor. Banyak media di India dan Nepal yang memberitakan bahwa Jinping, pemimpin China, itu dikudeta oleh panglima-panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, dan ditempatkan di tahann rumah. Tapi sepanjang saya Googling di mana-mana dan biasanya Amerika yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini belum ada pemberitaannya. Nah, tapi tetap saja menurut saya, sebagai negara tertutup seperti China itu, sangat mungkin hal-hal semacam itu terjadi. Ya, itu betul. Di mana negara otoriter kalau orang mau intip apa yang di dalam. Tapi semakin diintip tentu semakin ditutup. Kan sama halnya dengan Korea Utara juga begitu, negara komunis yang berlapis-lapis sehingga tidak mungkin ditembus berita, dulu Kim Jong Il ya sakit segala macam. Jadi, itu berita yang harus diverifikasi, tetapi yang jadi persoalan kenapa tidak bisa diverifikasi. Kan ini masalahnya? Mustinya kalau rumors sudah dibantah oleh China. Mungkin Amerika juga merasa ini belum sempurna atau sehingga dia bermain di dalam momentum taktisnya bagaimana tuh. Tapi kita musti asumsikan bahwa semua berita yang keluar dari China itu pasti disensor oleh pemberitaannya. Jadi memang tidak ada kebebasan pers, internet dikendalikan segala semacam. Tapi, bagi mereka yang mengamati China menduga keras bahwa ada peristiwa di China, ada sesuatu yang sedang berlangsung, entah apa namanya. Dan itu yang berhubungan dengan keadaan ketegangan di China, terutama di Taiwan kalau sekarang. Dan bisa dipastikan bahwa ketegangan China dengan Taiwan itu pasti juga hasil operasi intelijen CIA yang mungkin ada di Taiwan atau menyebrang ke China daratan. Lalu terjadi komplikasi-komplikasi itu. Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh. Kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. Kan tidak semua rakyat China itu menikmati pertumbuhan ekonomi kendati growth-nya tinggi. Tetapi disparitas juga tinggi. Beberapa tahun lalu saya datang ke Beijing dan mengintip apa yang disebut kota tua Tiananmen Square itu, itu temboknya ada dua lokasi, temboknya sama. Sama persis dari luar. Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang satu perumahan mewah yang satu betul-betul perumahan kumuh yang tempatnya betul-betul kalau kita mau lihat mana yang kumuh dan yang mewah, kita lihat saja gardu di depannya itu. Kalau gardu itu ada enam misalnya berjejer 6 meteran, itu artinya satu rumah yang 6 x 6 itu juga ada 6 meteran. Tapi kalau rumah yang mewah besar cuma satu meteran. Itu dengan mudah kita lihat. Lalu saya coba berbincang-bincang di situ dengan beberapa emak-emak di wilayah yang kumuh, mereka masuk ke dalam, karena takut dianggap saya wartawan. Tapi saya anggap saya agak tipu, saya bilang saya analis, lagi bikin riset. Jadi, ketegangan di China itu, ini di Beijing loh, terlihat sekali ditutup-tutupi. Tembok dari luar besarnya sama, tetapi di dalamnya ada yang parah betul. Dinding sudah keropos, jendela yang betul-betul jendela bekas. Kita hanya bisa intip kecil dari situ. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, kalau kita bikin analisis tentang China, potensi kelas menengah untuk menuntut kebebasan besar sekali di China. Dan semakin lama kita lihat krisis di China itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena pertumbuhan yang menurun, inflasi yang naik, dan proyeksi-proyeksi. Itu mungkin terjadi sedikit ketegangan di kalangan PKC. Dan, biasa saja di China kalau terjadi kudeta hal yang biasa. Di negara-negara otoriter itu hal yang sama berlangsung. Mungkin sering dalam dua tiga hari nggak ketahuan apa yang terjadi di belakang persaingan jenderal-jenderal itu. Kita bisa menduga kalau nggak benar ya sudah. Itu artinya, ada problem dengan pemberitaan China. Kenapa nggak diluruskan duluan. Atau China memang lagi mancing saja tuh bahwa seolah-olah ada kudeta. Tapi kalau dia benar, itu mudah diduga bahwa memang itu hal yang bisa terjadi. Kan kita teringat juga ketika serbuan Rusia ke Ukraina beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai lembaga intelijen Inggris, misalnya, menyebarkan rumor bahwa Putin itu sudah meninggal dunia, dan yang muncul adalah orang kembarannya dan sebagainya. Bisa jadi ini juga operasi semacam itu ya. Tapi kalau India kan sekarang ini juga punya ketegangan di perbatasan dengan China itu dan berapa kali sering terjadi bentrokan. Ya, India itu sudah lama bersitegang dengan China, dan India itu bertegang-tegangan dengan China dan Pakistan. Kalau dengan Pakistan sudah lama sekali. Tapi kalau beritanya dari India atau dari Nepal, negara kedua saya tuh. Nepal itu adalah negara boneka dari China sebetulnya, pemerintahannya ditunjuk saja oleh China. Jadi Nepal mungkin juga punya kepentingan atau Amerika, negara-negara barat punya kepentingan untuk mengatur isu-isu semacam ini. Itu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi yang lebih utama adalah memastikan bahwa China memang dulu disebut sebagai mini super power atau junior super power, nggak bisa lompat jadi super power karena tiba-tiba kena covid, krisis ekonomi. Sementara China sangat tergantung energinya dari negara-negara luar. China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu relasi Indonesia dengan China potensi mau ngapain itu, ikut berantakan. Nah itu pentingnya. Saya kira itu yang lebih penting karena kan bagaimanapun juga belakangan ini ketergantungan kita kepada China sangat tinggi, meskipun itu dibantah oleh pemerintah bolak-balik, termasuk Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menafikan. Itu sangat tinggi sekali dan kita pasti sensitif dengan perubahan-perubahan kekuasaan di China juga. Betul, Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini nggak bisa diverifikasi semua soalnya. Semua berita nggak bisa diverifikasi, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nggak bisa pemerintah Indonesia bilang wah itu nggak ada apa-apa atau ada apa-apa. Tapi tetap pemerintah Indonesia juga menduga ada sesuatu mengapa berita itu agak masif tapi hanya keluar dari beberapa negera. Apakah ini diatur oleh Amerika supaya disuruh India sedikit kasih rumor atau Nepal dibujuk oleh pemerintah China karena Nepal adalah bagian protektorat China kendati dia negara independen tapi kita tahu negara itu dikendalikan oleh China. Lalu China bilang oke sodorkan dulu berita semacam ini untuk memancing opini publik. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Kesamar-samaran itu membuat orang curiga benar apa nggak, tapi antara benar dan nggak kita bisa pastikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pemerintahan Partai Komunis China sendiri. Oke. Jadi, seperti apa yang Anda bayangkan kalau ini terjadi. Katakanlah ini terjadi perubahan sikap. Ini kan ada berkaitan dengan G20 untuk yang paling dekat gitu. Yang kedua, tentu saja tadi kelangsungan dari proyek-proyek China di Indonesia karena bagaimanapun ketika terjadi perubahan pemerintahan itu, hampir pasti akan ada revisi-revisi berbagai kebijakan. Ya, tentu kalau terjadi political uphheaval, ‘pergolakan politik’, di China, pasti yang diukur pertama adalah fungsi Amerika Serikat dalam perubahan itu. Itu dasarnya tuh. Lalu kita lihat Rusia mau bantu China nggak, sementara Rusia lagi bersiap-siap untuk mempertahankan Ukraina dari kemungkinan eskalasi di situ karena faktor NATO. Kan kita lihat bahwa China dan Rusia itu diam-diam saling membantu. Kira-kira begitu poinnya. Jadi, kalau betul ada krisis di China dan kita andaikan saja karena memang potensi untuk krisis, Indonesia terdampak besar sekali itu karena intensitas perdagangan kita dengan China, karena ketergantungan China atau ekspor Indonesia yang selalu dibutuhkan China dalam soal energi. Nah, soal-soal semacam ini tentu yang akan memporak-porandakan desain-desain yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, terutama soal G20. Itu langsung menjadi heboh dan bisa fatal. G20 pasti batal kalau eskalasi itu berlangsung. Dan biasanya kalau kita perhatikan cara China menyelesaikan persoalan adalah dengan yang disebut summer the execution, artinya diam-diam dilenyapkan semua itu. Jadi, kalau terjadi pergantian di China juga terjadi dengan kekerasan. Nah, kita yang menghitung adalah Tiananmen itu bisa berulang karena kelas menengah resah dengan keadaan di China. Sebetulnya itu dasarnya. Jadi, kalau kelas menengah itu menuntut kebebasan itu karena ekonominya sudah naik, sudah tumbuh. Karena dalilnya setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, orang menuntut kebebasan. Dan, itu nasib kita juga akan begitu. Cuman buruknya kita justru lagi turun pertumbuhan ekonomi. Tapi, itu sama saja di negara demokratis, kalau Indonesia bilang demokratis menurunnya perekonomian rakyat itu akhirnya berujung pada demo untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan, pertanggungjawaban presiden. Ya, kita ingat bagaimana revolusi kebudayaan. Itu kan bener-bener banyak sekali level kalangan elit di China yang disingkirkan, bahkan termasuk orang tua Jinping. Orang tua Jinping ini kan juga korban dari revolusi kebudayaan. Jadi, kalau ini terjadi juga pasti akan terjadi perubahan besar-besaran yang terjadi di China. Ya, itu betul. Itu demoisasi terjadi. Lalu, Jinping ambil alih kekuasaan dan mulai melakukan reformasi di bidang ideologi, lalu China tumbuh sebagai negara yang besar. Tetapi dengan ongkos yang besar. Jadi, hal semacam ini adalah tradisi yang nggak bisa demokratis memang dan itu yang harusnya diperhatikan Indonesia bahwa harusnya kita akan mendorong sebetulnya perubahan politik di China atau sebagai negara yang demokratis Indonesia harus mengekspor demokrasi. Kan itu intinya. Yang terjadi sebaliknya. China mengekspor kepentingan dia di Indonesia dan itu yang dicurigai bahwa China kalau mengirim tenaga kerjanya sekaligus juga mengirim intel. Kan itu intinya. Karena ada semacam doktrin di China itu kalau ada pengusaha di luar negeri warga negara China, artinya dia juga harus melaporkan keadaan keamanan di negeri di mana dia berinvestasi. Jadi dia merangkap intel negara sebetulnya. (Ida/sws)
Nafsu Hutang dan Jebakan Investasi Berakhir Petaka
Yang terjadi justru ketidak-warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEKERJAAN yang instan, mudah, waktunya singkat, dengan keuntungan fee yang sangat besar, adalah pekerjaan infrastruktur sebuah proyek yang sangat menjanjikan untuk pengembalian modal bagi para Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden yang telah melewati kontestasi pemilu dengan transaksi politik dengan pengeluaran modal politik yang sangat besar. Super cepat dapat uang adalah hutang dan menarik investasi, ujungnya mendapatkan fee tanpa resiko dengan hasil yang sangat besar wajar diburu para pemimpin hedonis tipe kekinian yang penting saat ini dapat (madzhab enjoy life), tidak peduli masa depan dengan segala resiko dan akibatnya jangka panjang. Dalam pikiran pendek, kekuasan ada di tanganku, kapan lagi kalau bukan sekarang atau saat ini. Kepuasan dan kenikmatan dunia semata adalah arah hidupnya toh mereka juga berpikir tidak lama akan mati dengan keyakinan menjadi debu tanpa mengetahui akibat perbuatannya di alam lain (akhirat). Kondisi psikologis para pejabat kita direkam dengan tepat, antara lain oleh petinggi Republik Rakyat China (RRC) dan negara lain yang justru cukup ketat disiplin bahkan bagi koruptor harus dihukum mati, melihat oknum pejabat pemerintah Indonesia, ditengarai mereka adalah bodoh dan rakus sangat mudah kena jebakan atau dijebak dengan hutang dan akan nurut disuruh bayar asal ada kick back-nya. Dalam diorama kognitif, afektif dan psikomotorik mereka sudah terpola dalam kesepakatan, yang penting komisi aman masuk kantongnya, tidak peduli dengan sebutan pejabat bandit, penjahat, garong dan apapun sebutan lainnya, cukup masuk telinga kiri dan harus segera keluar di telinga kanan. Ketika tiba waktunya harus membayar cicilan hutang, pikiran pendek kembali bereaksi, proyek insfratruktur struktur dijual, pulau disewakan, sumber daya alam dilelang, pajak dinaikan nyasar bakulan pulsa kena beban pajak, BBM dinaikkan, daya listrik rakyat dinaikkan sampai jualan kompor listrik di mainkan. Pengpeng memang hebat liciknya. Kemudian, posisi makin sulit dan muncul berbagai masalah - sebagian proyek infrastruktur dan ambisi proyek lainnya semisal IKN - Kereta Api Cepat pada posisi maju rugi, mundur rugi, maju kebentur mundur ajur. Tetap saja mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dengan senyumnya untuk menunda tangis, tidak masalah pada pilihan terburuk. Ketika rakyat ngamuk (berontak) adalah kabur sebelum ditangkap dan diadili oleh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan negara memaksa mencabut mandatnya. Jebakan Panda dan Naga mulai menebar bau busuk akibat kebusukan, bodoh dan rakusnya pejabat negara saat ini melahirkan petaka demi petaka. Rezim ini lepas kendali bahwa negara ada adalah untuk kesejahteraan rakyat, kekuasaan ada adalah untuk melindungi rakyatnya. Kekuasaan saat ini sudah liar tak ada lagi usaha bagaimana cara menciptakan loophole (jalan keluar)-nya untuk meng-alter (mengubah) penderitaan rakyat menjadi sejahtera sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Fakta hanya ada otak artifisial hedonis, enjoy life dengan perilaku kapitalis dan liberalis sesuai remot pemberi hutang dan investasi gaya bar-barnya. Dampak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan kalang kabut, mereka para borjuis mengerti, jelas tidak peduli, karena itu tujuan mereka. Rakyat protes, pasukan Sambo bergerak, tangkap, penjarakan mereka. Hilang logika waras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ada hanya watak kapitalis yang tidak peduli dengan rakyat yang terdesak merintih kelaparan dan tidak peduli lagi dengan kematian akibat kelaparan. Jadi, penyakit fundamental itu bukan saja kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen tapi bagaimana membuat konstitusi common sense (kewajaran) dan membumi logika waras ke tataran implementasi yang normal dan waras sesuai konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru ketidak- warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Membuncah di media sosial peringatan negara di tepi jurang kerusakan, kehancuran dan petaka silih berganti. Ambyar semua.... (*)
Akhirnya Semesta Mendukung
Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center SAYA memanggilnya ustad. Dan, harta termulia satu-satunya adalah ilmu dan akhlaknya. Masa kerjanya tidak bertepi. Masa normalnya tidak berkesudahan. Masa perjuangannya tidak tak terhentikan. Masa pikiran dan tesis-tesisnya terus bermutu dan muncul dalam detak peradaban yang tak beku, tak jemu, tetapi dirindu. Bekalnya dua: iman pada ilmu serta iman pada waktu. Dengan dua bekal itulah, ia menempatkan derajatnya di antara derajat kemanusiaan yang makin rusak akhir-akhir ini. Ia jenis sintesa ke-Indonesia-an: beriman, berilmu dan berakhlak. Tulisannya tersebar dengan semangat yang sosialis dan Pancasilais. Dunia mengenalnya dengan nama Habib Chirzin. Seorang ulama, ilmuwan, rokhaniawan sekaligus pejuang perdamaian yang gigih. Hampir dua puluh tahun saya mengenalnya, membaca tulisannya, mengunjunginya, dan juga mempraktekkan hipotesa-hipotesanya yang ceria. Salute. Sepuluh tahun terakhir, ia terus kampanye mengarus-utamakan keamanan manusia. Mungkin karena manusia makin tak aman. Mungkin juga karena manusia makin greedy dan homo homini lupus. Di kita, mungkin karena SDM (selamatkan diri masing-masing), makin individualis bin selfis. Di kawasan Asia, gagasan dan praktik pengarus-utamaan dilakukan dalam rangka merealiassikan keamanan yang selaras dengan nilai-nilai Asia. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa dalam mengembangkan dan menerapkan keamanan manusia di Indonesia. Jihad dan ijtihadnya dalam urusan perdamaian di dunia internasional tidak bisa sangkal lagi. Tercatat lebih dari 90 kali, ustad Habib menyampaikan presentasi makalah dalam seminar, workshop dan konferensi internasional. Terjun dalam urusan perdamaian internasional telah dilakoninya sejak 4 dekade silam. Oleh karena kerja kerasnya, beliau dianugerahi Doktor HC dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menurutnya, jika dulu dalam menciptakan perdamaian ada adagium si vis pacem para bellu, sekarang adagiumnya berubah menjadi si vis pacem para pacem (jika engkau ingin damai, siaplah untuk damai). Tetapi, dalam konteks inilah, diskursus dan kemajemukan serta posisi Indonesia sangat diakronik. Kedamaian kita memiliki pondasi yang sangat kokoh karena syorga agama dan pancasila, tetapi bangunannya rapuh dan dirapuhkan penduduknya. Atas alasan itulah, ia kerja dan kerja serta kerja tak lelah-lelah. Sebab, pembangunan (apapun) memperoleh partisipasinya, jika dihayati dan dinikmati oleh umat beragama sebagai bagian penyelamat, ibadah, dan upaya mensejahterakan umatnya. Tanpa penghayatan itu, rumah bersama ini roboh disapu arus fundamentalisme, feodalisme, radikalisme dan terorisme. Ya. Tentu. Ia manusia jenius sekaligus \"crank\" karena berorganisasi secara Muhammadiyah tetapi berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, tetapi bertradisi Pancasila karena induk madzabnya hibridasi. Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Bopo guru, selamat. Mari kita masuki dunia ini lebih khidmat. Dengan energi dan semangat dahsyat. Sampai kiyamat. Salam kangen. Rujak ala Magelang sudah lama tak tersaji. Buku guyon ala Gusdur sudah lama tak tercetak. Dari kota Depok, doa dan sayang kami tak sudah-sudah. (*)
Rapat Perdana Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Surabaya
Surabaya, FNN - Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) berat di masa lalu menggelar rapat perdana di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi yang Berat Masa Lalu.\"Nama timnya PPHAM. Bertugas menyelesaikan secara nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai perwujudan tanggung jawab moral, politik kebangsaan, guna mengakhiri luka bangsa demi terciptanya kerukunan berbangsa dan bernegara,\" kata Mahfud MD kepada wartawan usai memimpin rapat perdana tersebut.Menurut dia, latar belakang dibentuknya tim ini karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengalami kesulitan memproses perkara-perkaranya melalui mekanisme yudisial.Mahfud mengatakan, lembaga yang memiliki wewenang menentukan pelanggaran HAM berat hanya Komnas HAM, yaitu melalui proses penyelidikan dan keputusan sidang pleno.\"Komnas HAM menyatakan saat ini tersisa 13 pelanggaran HAM berat. Sebanyak sembilan kasus terjadi sebelum dibuat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, empat kasus terjadi setelah keluarnya UU Nomor 26 Tahun 2000,\" ujar dia.Mahfud mengatakan, terdapat beberapa kasus yang telah diajukan Komnas HAM melalui mekanisme yudisial. Dua di antaranya kejadian HAM berat yang terjadi sebelum diterbitkan UU Nomor 26 Tahun 2000, yaitu pascajajak pendapat di Timor Timur dan peristiwa Tanjung Priok.Satu lagi kejadian HAM berat yang sudah disidangkan ke pengadilan terjadi setelah diterbitkan UU Nomor 26 Tahun 2000, yaitu peristiwa Abepura.\"Terhadap sembilan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diterbitkan UU Nomor 26 Tahun 2000 dan telah diselidiki Komnas HAM sampai sekarang masih menunggu proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan empat kasus yang terjadi setelah diterbitkan UU Nomor 26 Tahun 2000, masih sedang diproses untuk diselesaikan melalui Pengadilan HAM yang permanen,\" kata dia.Selain itu, lanjut dia, penyelesaian melalui mekanisme yudisial menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini sedang dilakukan pengajuan rancangan UU KKR yang baru.\"Maka sambil menunggu UU KKR yang baru, dikeluarkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran ham berat di masa lalu, atau disebut Tim PPHAM. Pembentukannya tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara yang berkesinambungan dan tetap harus kita lanjutkan siapa pun pemerintahnya. Karena upaya pembentukannya telah melalui serangkaian panjang yang dimulai sejak 2007,\" ujar dia.Masa kerja Tim PPHAM terhitung sejak diterbitkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022 hingga terakhir 31 Desember 2022.Ketua Tim PPHAM Makarim Wibisono mengatakan, hasil rapat perdana di Surabaya akan mengawali tugasnya dengan mempelajari sebanyak 13 kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu, sebagaimana telah ditetapkan Komnas HAM.\"Insya Allah dalam waktu dekat kami sudah mulai melakukan pengkajian-pengkajian dan bertemu muka dengan para korban dan tokoh-tokoh yang terlibat. Kita juga telah mengagendakan focus group discussion di beberapa tempat wilayah Tanah Air,\" kata Makarim. (Sof/ANTARA)
Terjadi Ledakan di Asrama Polisi Solo Baru, Jateng
Solo, FNN - Kepolisian sedang menyelidiki ledakan di Asrama Polisi Grogol Indah, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 18.00 WIB.\"Benar ada suara ledakan di Aspol Solo Baru,\" kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Iqbal Aqudusy, saat dihubungi di Semarang, Minggu malam.Menurut dia, satu polisi bernama Bripka Dirgantara Pradipta dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut.Dari laporan awal, kata dia, ledakan berasal dari sebuah paket dalam wadah kardus coklat.\"Korban sudah dilarikan ke rumah sakit yang selanjutnya dirujuk ke RS Moewardi Solo,\" katanya.Unit penjinak bom, lanjut dia, telah diterjunkan ke lokasi kejadian.Petugas masih menyelidiki lebih lanjut penyebab terjadinya ledakan tersebut. (Sof/ANTARA)
Pembebasan Lahan Bakal Tol Jagat Kerthi Bali Dipercepat
Denpasar, FNN - Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung Wibowo mengaku akan mempercepat pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali.\"Yang menjadi keputusan untuk segera dilaksanakan ialah mempercepat pembebasan lahan, meliputi pengukuran lahan oleh BPN Bali,\" kata Koster, dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu.Selain pengukuran lahan dalam percepatan pembebasan lahan kemudian mempercepat penentuan harga lahan oleh penyedia jasa, mempercepat pembayaran lahan oleh konsorsium pemrakarsa, dan mempercepat konstruksi oleh konsorsium pemrakarsa, kata dia.Dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/9) itu, turut hadir Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Pada peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali di Jembrana, Sabtu lalu (10/9), dia menyampaikan untuk mempercepat infrastruktur jalan penghubung dari Gilimanuk-Mengwi tersebut. \"Saya minta tol 96,21 kilometer ini segera selesai karena ini kebutuhan untuk masyarakat agar bisa selesai 2025,\" kata dia saat itu.Dengan itu, Koster sepakat dan memutuskan untuk mempercepat pembangunan jalan senilai Rp24 triliun itu yang awalnya dicanangkan rampung pada 2028. \"Agar hasilnya berkualitas, Gubernur Bali mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan hingga mengevaluasi secara ketat dan rutin, kemudian hasilnya dilaporkan ke Menteri PUPR di Jakarta,\" ujar Koster, di hadapan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.Koster menyampaikan bahwa percepatan pengerjaan jalan tol Jagat Kerthi Bali yang melalui tiga kabupaten, 13 kecamatan, 58 desa ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan warga Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala–sakala (duniawi dan non duniawi) sesuai visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.(Sof/ANTARA)
Ratusan Pewarta Cianjur Mengikuti Sosialisasi Tahapan Pemilu yang Digelar KPU
Cianjur, FNN - KPUD Cianjur, Jawa Barat, menggelar sosialisasi tahapan Pemilu 2024 bersama seratusan pewarta yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI Cianjur, sebagai upaya sinergitas penyelenggara menjelang tahapan awal pemilu.Ketua KPUD Cianjur, Sely Nurdinah, di Cianjur, Minggu, mengatakan sosialisasi tahapan pemilu bersama pewarta itu, merupakan upaya KPU Cianjur untuk mempercepat penyampaian informasi ke tengah masyarakat terkait pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 dilanjutkan pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat tingkat daerah hingga pusat di Oktober 2024.\"Kami baru bisa menggelar sosialisasi untuk rekan pewarta yang bertugas di Cianjur dan tergabung dalam organisasi profesi PWI dan IJTI Cianjur. Selama ini sinergitas sudah terjalin dengan baik dan semakin baik lagi ke depan,\" kata dia.Pihaknya juga meminta setiap tahapan yang akan dilakukan mendapat dukungan pemberitaan dari seluruh pewarta agar dapat sampai langsung ke masyarakat pemilih yang ada di Cianjur, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui informasi sampai ke hari H pemilu.\"Saat ini, kami masih menunggu hasil verifikasi pendaftaran partai politik ke KPU pusat, dilanjutkan dengan pendaftaran di daerah. Semua tahapan nanti akan kami informasikan ke teman-teman pewarta,\" katanya.Wakil Ketua PWI Cianjur, Deni Hendra, mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPUD Cianjur bersama pewarta yang bertugas di Cianjur terkait tahapan pemilu serentak, merupakan sinergitas yang selama ini sudah terjalin baik, meski beberapa kendala saat pelaksanaan masih ditemukan pewarta.\"Kami meminta tidak hanya sosialisasi, tapi kemudahan informasi saat pelaksanaan dapat dengan mudah dilayani dengan membuka posko informasi terpusat, sehingga pewarta dengan mudah mendapat data atau informasi seputar pemilu,\" katanya.Sedangkan Ketua IJTI Cianjur, Rendra Gojali, mengingatkan terkait netralitas pewarta selama pemilu digelar sesuai amanat Dewan Pers dan tugas fungsi pewarta sebagai kontrol sosial yang tidak berpihak serta tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga profesional dan proporsional pewarta tetap terjaga dengan berita yang berimbang.\"Kita akan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Cianjur, namun sering kita lupa sebagai pewarta terkait netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kalau terkait sosialisasi tentunya kita akan membantu agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Satgas Polri VS Civil Society
Oleh Farid Gaban - Jurnalis Senior DALAM beberapa hari ini terungkap bahwa Satgas Khusus Polri yang dipimpin Fredy Sambo dipakai pula untuk membungkam oposisi dan mengkriminalisasi demonstran serta aktivis. Satgas itu dibentuk oleh Tito Karnavian, kini Menteri Dalam Negeri. Tito adalah mantan Kapolri yang naik daun secara politik berkat sukses membasmi terorisme (war on terror). Lebih setahun lalu saya telah menulis tentang bagaimana isu terorisme (war on terror) sangat rawan dipakai tidak hanya untuk menangkapi orang Islam, tapi juga para aktivis sekuler (HAM dan lingkungan). Perluasan cakupan Satgas Polri sangat mudah terjadi karena kita (publik) cenderung permisif, bahkan memberi \"blanko kosong\" kepada polisi dan badan intelijen negara. Tanpa kritisisme, kerja \"perang melawan teror\" mudah tergelincir disalahgunakan. \"War on terror\" di Indonesia sudah 20 tahun lebih, operasi anti-teror terlama di dunia di luar wilayah konflik. Alih-alih menagih tanggungjawab polisi, Densus, BNPT dan badan intelijen, kaum intelektual, akademisi serta jurnalis cenderung percaya begitu saja cerita polisi dan intel. Memberi blanko kosong kepada polisi dan intel punya konsekuensi luas bagi demokrasi kita dan bagi civil society keseluruhan (tak hanya bagi umat Islam yang selalu dijadikan sasaran kecurigaan). Pada 2003, Human Rights Watch membuat laporan yang menyimpulkan bahwa \"war on terror\" dimanfaatkan oleh para despot dan diktator sebagai dalih untuk mempersempit kebebasan sipil, memberangus oposisi dan meredam protes. Lewat \"perang melawan teror\", kekuasaan polisi dan aparat intel makin kuat. Tak hanya anggaran makin besar, tapi juga kekuasaannya, yang jarang dipertanyakan. Kita tidak peka lagi terhadap standar normal kehidupan bernegara. Kita cenderung membiarkan polisi melenggang begitu saja meski telah membunuh 100 lebih terduga teroris tanpa proses hukum (extra-judicial killing). Kita tidak peka lagi ketika kekuasaan polisi/intel dipakai untuk memberangus demonstrasi damai. Kita menutup mata bahwa polisi menangkap 5.000 demonstran dalam dua gelombang besar demonstrasi: anti-korupsi dan anti-Omnibus Law dua tahun terakhir. Kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan cenderung mengarah pada pendekatan keamanan dan negara-polisi (police state). Memberi impunitas kepada aparat dan mendorong satu warga memata-matai warga lain. Dan itu tak hanya merugikan aktivisme Islam. Kekuasaan polisi dan aparat intel dipakai juga untuk meredam demonstrasi tanpa motif agama, aspirasi politik lokal seperti Papua, aktivisme sosial melawan penggusuran dan aktivis pembela lingkungan. Lebih segalanya, blanko kosong kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan memperkuat posisi kaum oligark, melindungi perselingkuhan politisi dan bisnis yang makin korup dan menindas. (*)
Ke Mana Jin Ping?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan DARI habis subuh sampai asar jagat politik Indonesia heboh soal Presiden seumur hidup China Jin Ping yang diberitakan tahanan rumah, dikudeta, kecapean pulang darj Uzbek. Heboh mereda setelah berita-berita itu tidak confirmed dengan Reuter, Aljazeera, dan CNN. Kok hebohnya di Indonesia saja? Kepala Negara asing dan negara yang banyak disebut dalam 7 tahun terakhir Jin Ping dan China. Apalagi Jin Ping disebut-sebut akan rasmikan KA cepat. Sebenarnya yang hilang dari penampakan Putin juga Kayaknya ada lagi tapi saya lupa.. (RS)
POPULER
