Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening memastikan bahwa kliennya siap untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Kendati demikian, ia meminta agar Lukas diperiksa setelah sembuh dari sakit yang diderita saat ini.

Dia pun menawarkan solusi agar tim medis KPK dapat mengecek langsung kondisi kliennya bersama dokter pribadi Lukas di Jayapura, Papua, sehingga semua pihak dapat saling memahami kondisi kesehatan Lukas yang sebenarnya.

Menanggapi hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan pihak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menggelar pemeriksaan di Jayapura, Papua. Sebab, lembaga antikorupsi ini merupakan pihak yang memanggil Lukas untuk diperiksa di Jakarta.

Gde Siriana, Direktur Eksekutif Indonesia Future Institute (INFUS) merasa prihatin atas kasus yang menimpa Gubernur Papua ini. Berikut petikan wawancara wartawan FNN Sri Widodo Soetardjowijono dengan Gde Siriana.

Bagaimana Anda melihat persoalan Enembe yang menolak datang ke KPK?

Begini, persoalan Enembe ini punyak banyak dimensi. Yaitu dimensi penyelenggaraan otonomi daerah, juga punya dimensi internasional terkait dengan isu kemerdekaan Papua.

Bisa dijelaskan lebih detail dimensi itu?

Dari dimensi penyelenggaraan otonomi daerah, banyak isu yang bisa dibahas. Misalnya bagaimana hubungan pusat dan daerah hari ini. Kita bisa lihat bagaimana hubungan yang tegang secara terbuka antara Mendagri Tito dan Gubernur Enembe. Tetapi sebelum-sebelumnya bagaimana. Misalnya Mendagri menurut Enembe menyodorkan nama untuk calon Wakil Gubernur Papua. Apakah itu proses yang wajar dalam otonomi daerah. Atau seharusnya soal calon kepala daerah tidak etis diusulkan Mendagri. Juga soal info dari MAKI bahwa Gubernur Enembe sering berpergian ke luar negeri. Nah, apakah ini baru ketahuan sekarang? Apa Kemendagri tidak punya pengawasan, koq tidak dari awal Gubernur ditegur karena sering tidak berada di wilayahnya.

Juga isu pencucian uang oleh kepala daerah. Banyak Casino di negara-negara tertentu dipakai untuk money laundry hasil narkoba atau korupsi. Selain itu juga toko-toko branded di mal-mal premium, yang jika diamati sepi pengunjung terus tapi koq tetap survive?

Nah dalam dimensi otonomi daerah ini diuji kewibawaan pusat dan KPK, berani gak nangkap Enembe di Papua, di wilayahnya. Tapi saya menduga, jika terjadi chaos saat penangkapan, artinya memang ada pihak yang ingin situasi chaos terjadi di Papua. Karena sebenarnya kan bisa KPK nangkap Enembe saat di Jakarta. 

Apakah ada isu Pemilu 2024?

Sangat mungkin, karena kan itu berdekatan waktunya antara KPK menyatakan Enembe tersangka dengan pernyataan SBY akan turun gunung karena mensinyalir Pemilu 2024 akan berlangsung tidak Jurdil.

Lalu soal dimensi internasionalnya?

Enembe ini kan banyak pendukungnya. Kalau penangkapannya kemudian memunculkan deklarasi Papua Merdeka bagaimana? Kapan saja bisa dideklarasikan ketika situasi panas. Lalu deklarasi itu didukung negara-negara tetangga, akan jadi isu internasional. Apakah kita siap dengan kemampuan lobi internasional terkait isu Papua, atau kekuatan militer kita, jika kemudian juga ada kekuatan militer asing masuk ke Papua? Ini bukan situasi yang sama seperti operasi Mandala dan Seroja dulu. Kalau Papua bergolak karena deklarasi kemerdekaannya, ini pun dapat membangkitkan lagi GAM di Aceh. Dalam situasi global tidak menentu, sementara domestik nya ada isu kepemimpinan, itu sangat mungkin terjadi.

Jadi isu Enembe ini sangat kompleks dan sensitif. Perlu ledership yang kuat dan cerdas untuk atasi.