ALL CATEGORY
Generasi Sandwich Perlu Diberikan Jaminan Sosial, karena Kompleksitasnya Masalah yang Mereka Hadapi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai bonus demografi ternyata belum menjadi kekuatan bagi Indonesia yang bisa membawa lompatan kesejahteraan. Sebab, usia produktif yang digadang-gadang untuk bisa membawa lompatan kesejahteraan itu ternyata, partisipasi pendidikan tingginya masih relatif rendah, akibat tekanan ekonomi yang mereka alami. \"Bonus demografi ini, ternyata dalam perjalanannya tidak semudah yang kita harapkan. Momentum ini tidak jadi meledak, karena ternyata usia produktif yang digadang-gadang itu, partisipasi pendidikannya relatif rendah,\" Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi Partai Gelora dalam Gelora Talk Bertajuk \'Generasi Sandwich, Para Pemikul Beban di Usia Produktif, Rabu (14/9/2022). Menurut Dadi, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta sudah mengingatkan hal ini dalam bukunya \'Gelombang Ketiga Indonesia\' yang telah ditulis pada 2013-2014 lalu. \"Memang ada problem kultural dan struktural dalam rantai ekonomi kita. Keluarga dan agama tidak mungkin menjadikan orang Indonesia itu individual, sehingga generasi penerus ini menjadi pemikul beban dan harus mengesampingkan urusannya sendiri,\" ujarnya. Namun, Dadi optimis generasi sandwich atau generasi para pemikul beban ini bisa keluar dari kompleksitas masalah tersebut, meskipun ada nilai-nilai sosial dan agama yang tidak bisa dihilangkan. \"Karena saat ini, siapa yang akan mengurusi lansia (orang tua mereka). Nilai-nilai seperti ini tidak mungkin dihilangkan, tetapi kami optimis akan ada solusi revolusioner yang akan menjadi role model,\" katanya. Partai Gelora, lanjutnya, akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bonus demografi dalam perspektif bangsa, karena sangat strategis untuk lompatan kesejahteraan. \"Mungkin ada solusi-solusi baik dari segi kebijakan kelembagaan, bahkan dari anggaran negara dan lain-lain. Kita harus gulirkan ini terus, karena punya implikasi terhadap kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi Ph.D mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa solusi terkait generasi sandwich, diantaranya masalah jaminan kesehatan. Solusi pemerintah tersebut, juga untuk mengatasi adanya peningkatan percepatan jumlah lansia yang cukup tinggi. Sehingga program Indonesia Emas yang dicanangkan tidak terhambat. \"Kami sedang melakukan kajian berbasis komunitas, bagaimana para pemikul beban ini tidak terus menjadi korban dengan adanya partisipasi masyarakat, dimana beban-bebannya bisa dikurangi. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Jogja yang akan kita jadikan role model,\" kata Nawawi. Khusus mengenai lansia, BRIN merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi sistem jaminan sosial di Jepang. Namun, dampak yang harus diantisipasi adalah timbulnya individualisme, karena di kita keluarga dan agama menjadi berkah tersendiri. \"Pada masyarakat kita yang menarik, sebenarnya mereka (generasi sandwich, red) mengatakan, hal itu bukan menjadi beban terkait beban-beban ekonomi. Tetapi bagaimana kedepannya bisa bertahan ini, hal yang menarik untuk menjadi catatan,\" katanya. Sebab, pengeluaran yang dikeluarkan oleh generasi sandwich ini untuk orang tua, anak dan lain-lain tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan, namun hal itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. \"Agama dan budaya itu sampai saat ini masih kuat, sehingga kita tidak bisa memutus mata rantainya. Inilah tantangan kita sebagai bangsa, kita bisa menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia,\" ujarnya. Executive Director youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal menambahkan, generasi sandwich di Indonesia memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan generasi serupa di negara lain. \"Yakni kita selalu perhatian sama orang tua, bahwa membahagiakan orang tua masuk surga. Jadi santunan atau hadiah untuk orang tua itu, dilakukan secara volunteering, bisa dikatakan secara ikhlas bukan sesuatu yang menjadi beban,\" kata Faisal. Faisal mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat kesuksesan ekonomi itu sebagai sebuah kebahagiaan dalam budaya dan politik kita. \"Artinya kesuksesan sebagai sesuatu yang sifatnya kolektif secara ekonomi. Dimana kebahagiaan itu, dilihat berbeda antara budaya individualis dengan budaya politik di Indonesia. Dan itu itu yang bisa menjadi kunci, bagaimana kita bisa melampaui krisis saat ini,\" katanya. Peneliti Litbang Kompas Advent Krisdamarjati mengatakan, Litbang Kompas menemukan fakta dari jajak pendapat bahwa generasi Y dan Z menjadi satu kelompok masyarakat yang dominan sebagai generasi sandwich. \"Generasi sandwich ini mencapai 56,7 juta. Mereka kebanyakan menjalankan kerja sampingan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka menanggung beban ganda dalam mempersiapkan finansialnya untuk hari tua,\" kata Advent. Dalam jajak pendapat itu, Litbang Kompas juga menemukan fakta bahwa generasi sandwich wajib dan wajar memikul beban orang tua. Fenomena generasi sandwich saat ini sudah berlangsung empat generasi. \"Namun, sebagian merasa hal ini sangat membebani mereka. Sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau mengejar cita-cita mereka sendiri karena lebih banyak biaya yang dikeluarkan bukan untuk kebutuhan mereka sendiri,\" katanya. Apa yang dialami usia produktif ini, kata Advent, cukup membahayakan bagi keberlanjutan bonus demografi Indonesia, karena mereka terlalu sibuk dan kewalahan untuk membiayai yang bukan menjadi tanggung jawab sesungguhnya. \"Dari sinilah sebenarnya menjadi rambu-rambu, bahwa harus segera dilakukan penanganan yang nyata untuk membantu mereka,\" katanya. Pertama dari segi lingkungan keluarga atau individu dengan memberikan kemandiran edukasi tentang kemandirian finansial seperti menabung. Kedua mendorong komunitas yang ada untuk membantu lingkungan keluarga dengan memberikan edukasi dan bimbingan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan seperti mempersiapkan perkawinan secara mental dan kesehatan dengan benar. \"Terakhir perlu ada penanganan untuk memutuskan lingkaran dengan pola finansial atau memperkuat jaminan sosial. Disinilah peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, karena bisa jadi daya beli mereka melemah,\" pungkasnya. (*)
Pendidikan Pemanusiaan
Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, detak jantung kehidupan bangsa bisa memompakan dua alunan emosi publik: cinta dan takut. Emosi cinta mengalirkan agama kasih sayang, perikemanusiaan, persatuan, kesetaraan, keadilan dan perdamaian. Emosi takut mengalirkan agama kebencian, permusuhan, pembelahan, dominasi, kesenjangan dan kekacauan. Manakala daya cinta pudar dari jiwa suatu bangsa, takut akan merajalela menghantui segala sendi kehidupan. Cita-cita kemuliaan dan kebahagiaan hidup bersama terjerembab jatuh ke lembah kebiadaban susah nestapa. Bagaimana hidup mulia bila beragama tak bisa susila. Berilmu tak bisa bijak. Berkuasa tak bisa rumeksa. Berharta tak bisa derma. Bagaimana hidup sentosa bila agamawan tak jadi teladan. Penguasa tak jadi penjaga. Sarjana tak jadi sujana, hartawan tak jadi peraharja. Bagaimana hidup damai bila iman tak bawa akhlak, ilmu tak bawa haluan, politik tak bawa tertib, ekonomi tak bawa sejahtera. Bagaimana hidup sungguh hidup, bila iman, ilmu, kuasa, dan harta tak bisa menghidupi hidup? Demi menumbuhkan nilai-nilai cinta itu, suatu negara memerlukan proses pembudayaan pendidikan bermakna. Suatu pendidikan dikatakatan bermakna kalau bisa menjadi ajang persemaian subur bagi pertumbuhan kehidupan baik. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan tujuannya. Jam yang baik menunjukkan ketepatan waktu. Anjing yang baik menjaga tuannya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengembangkan kodrat keluhuran kemanusiaannya. Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Singkat kata, pendidikan bermakna adalah pendidikan berkebudayaan yang bisa mengembangkan kemanusiaan seutuhnya. Suhu pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, secara tepat menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup. (*)
Bukan Soal BBM, Satuan Mahasiswa Maluku Jabodetabek Ajukan Tuntutan Pencabutan Operasi Perusahaan di Gedung Kementrian ESDM
Jakarta, FNN - Demonstrasi sebagai bentuk protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi peristiwa terpanas di bulan September ini. Tak hanya buruh, masyarakat dari berbagai kalangan pun ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang terus bergulir sejak tanggal 5-13 September 2022. Publik menilai naiknya harga BBM kian mempersulit perekonomian rakyat. Dan ternyata demo akhir-akhir ini tidak melulu soal BBM. Ada juga demo dari kelompok masyarakat pada PT Balam Energy Limited dan PT. Baereu of Geopgysical Prospecting (BGP). Kedua perusahaan yang beroperasi di Maluku ini, khususnya di daerah Bati, oleh masyarakat setempat dinilai berpotensi mencemari lingkungan karena melakukan kegiatan eksploitasi energi di Gunung Bati. Demonstrasi ini diinisasi oleh Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan tajuk gerakan Save Bati. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu, 14 September 2022, Pukul 13.00 WIB di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini disambut oleh Kepala Humas Kementrian ESDM, ia mempersilahkan perwakilan dari massa yang ada untuk menyampaikan aspirasinya di dalam Gedung Kementrian ESDM. Mahasiswa pun membacakan 5 tuntutan, yaitu : 1. Mendesak agar PT. Balam Energy Limited dan PT. BGP dalam kurun 1 x 24 jam agar angkat kaki dari Tanah Bati. 2. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati agar segera menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 3. Mendesak agar Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Pimpinan, Anggota DPRD dan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) memanggil dan menghentikan aktifitas PT Balam Energy Limited dan PT. BGP. 4. Mendesak agar Presiden Joko Widodo mencabut izin operasi PT Balam Energy Limited dan PT. BGP di Tanah Bati. 5. Mendesak agar DPR RI segera mensahkan RUU masyarakat adat. Yani Bofakar selaku koordinator Save Bati se-Jabodetabek memberikan pendapatnya terhadap diterima masuknya aksi ini kedalam gedung Kementrian ESDM. Ia mengatakan bahwa, aksi ini merupakan yang empat kalinya setelah sebelumnya tiga kali gagal untuk masuk dan menyampaikan aspirasi di gedung Kementrian ESDM. \"Ini sudah yang keempat kalinya, sebelumnya kita sudah tiga kali demo tidak digubris sama sekali oleh pihak kementrian,\" akunya. Yani juga menerangkan bahwa pihak humas akan segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri ESDM. \"Mereka bilang akan segera memberikan tuntutan kami kepada menteri kepada ESDM agar cepat ditindak lanjuti,\" ujarnya. Intinya Yani dan massa gerakan Save Bati ini meminta tuntutan yang mereka ajukan segera diproses. \"Kami berharap semoga pemerintah dibukakan matanya dan segera memproses tuntutan tersebut agar masyarakat Bati bisa bebas dari pencemaran lingkungan,\" ujarnya. Gerakan Save Bati ini adalah Gerakan solidaritas mahasiswa Maluku yang berjuang untuk menyuarakan hak-hak wilayah di Tanah Adat Bati, Seram Bagian Timur, Maluku. Aksi ini diikuti oleh 30 anggota Satuan Mahasiswa Maluku se-Jabodetabek dengan target tujuan Kementrian ESDM dan Kominfo. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. (Habil)
Gatot Nurmantyo: Kondisi Sekarang Lebih Bahaya dari VOC
Jakarta, FNN – Gatot Nurmantyo memberikan pidatonya pada Diskusi Publik membahas persoalan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" yang diselenggarakan pada Rabu (14/09/22) berlokasi di Jakarta Pusat. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menyoroti kutipan dari Mulyadi. Menurutnya, bagi negara Pancasila akan menghancur remukan. \"Liberalisme masuk ke bidang sosial menjadi individualisme. Kemudian masuk ke dunia politik menjadi demokrasi. Kalau masuk ekonomi menjadi kapitalisme.\" Gatot menjelaskan adanya unsur protektif terhadap anak bangsa sehingga Pancasila muncul untuk menjaga agar liberalisme, kapitalisme, dan komunisme tidak masuk. Gatot membandingkan kondisi sekarang yang lebih bahaya dari zaman VOC dikarenakan liberalisme melahirkan peluang komunisme yang disebabkan oleh kemiskinan. \"Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC. Lebih bahaya dari Belanda. Karena berdasarkan teori tadi, kapitalisme, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme. Karena kemiskinan tadi. Ini yang sangat berbahaya,\" tutur Gatot pada diskusi publik yang digelar KAMI pada Rabu (14/09/22). Teori liberalisme tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan dengan Pancasila. BLT merupakan suap politik dengan penguasaan terhadap media yang menyebabkan rakyat terlena. Gatot menggaungkan kepada masyarakat bahwa Pancasila dikeroyok liberalisme dan komunisme. \"Ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi, Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme,\" ucap Gatot. Mantan Panglima TNI Jenderal tersebut juga membahas krisis yang melanda Indonesia, meskipun negara ini berada di sisi geografis yang paling baik didukung dengan tanah yang subur dan hasil tani yang berkualitas. Di akhir pidatonya, Gatot berpesan agar masyarakat tetap menjaga bangsa dengan bangkit dan tidak abai terhadap negara. \"Ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Jadi, bangkit atau punah,\" tutup Gatot. (sws, oct)
Gatot Nurmantyo Tersakiti dengan Ucapan Effendi Simbolon
Jakarta, FNN – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo sangat tersinggung dengan ucapan Effendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR yang melecehkan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menduga sedang terjadi pembusukan di dalam tubuh TNI. \"Ini sangat berbahaya. Ini proses pembusukan TNI, dilakukan di dalam forum terhormat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,\" katanya geram di tengah diskusi publik \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\", Rabu, 14 September 2022 di Kantor KAMI, Jl. Kusumaatmaja 76 Menteng, Jakarta Pusat. Gatot menerjemahkan apa yang disampaikan Effendi Simbolon jika dilihat dari faktor luar negeri maka pesannya, inilah kondisi TNI saat ini yang lemah. \"Jadi sekarang ini di luar negeri, pesannya \'Kalau kamu mau nyerang Indonesia, sekarang! Karena TNI berantakan porak poranda, tidak ada kendali, kayak gerombolan.\' Itu permasalahan dari luar negeri,\" tuturnya dengan menggebu-gebu. Sedangkan dari dalam negeri bisa diterjemahkan bahwa TNI tidak solid, para pimpinannya tidak harmonis dan lebih jelek dari gerombolan. \"Dari dalam negeri, menyampaikan kepada rakyat, \'Hei, rakyat. Jangan kau percaya dengan TNI. TNI itu lebih jelek dari gerombolan-gerombolan ormas. TNI udah gak ada kendali. Tidak patuh sama pimpinan dan terjadi pembangkangan.\' Itu TNI sekarang, sehingga kepercayaan rakyat diharapkan tidak percaya lagi dengan TNI,\" ungkapnya. Gatot menegaskan bahwa central of gravity yang menjaga Indonesia bukan hanya TNI, tetapi bersatunya TNI dengan rakyat. Sehingga apabila TNI ditinggalkan rakyat akan menjadi bangkai. Gatot juga berpesan kepada para prajurit, pimpinan dan Panglima TNI agar tetap merapatkan barisan. \"Rapatkan barisan, konsolidasi, siaga penuh. Jangan mau dipecah-pecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini,\" pesan Gatot. Gatot mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan karena bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. (sws, oct)
Demo Mahasiswa Makin Besar, Istana Sudah di Ujung Kerapuhan dan Tidak Bisa Dipertahankan Lagi
Jakarta, FNN – Badan Eeksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali berkumpul dalam demo besar-besaran pada Selasa (13/09/22) berlokasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini terus berlangsung demi menuntut persoalan kenaikan harga BBM. Berkaitan dengan ini, Rocky Gerung menanggapi persoalan demonstrasi dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky berpendapat bahwa demonstrasi tidak dapat dihindari. Bahwa kesadaran publik datang bersama dengan krisis politik. Pengamat politik itu juga menyatakan orang yang mengintai keadaan istana mengerti bahwasanya istana sudah di ujung kerapuhan. \"Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan istana itu tahu bahwa istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa ditahankan lagi itu,\" ungkap Rocky. Rocky menyoroti sikap pemerintah yang berusaha menghalangi demonstrasi yang sudah jelas bakal terjadi. Upaya pemerintah tersebut misalnya adanya pembatasan, ancaman kecil-kecilan, dan sikap sinis pemerintah terhadap demonstrasi. Menurut Rocky, semua orang yang turun ke jalan berarti memiliki prinsip yang sama. Kesepakatan sosiologis tersebut akan terus bergulir, baik ada atau tidak adanya perintah dari istana. Kebijakan pemerintah yang kacau dan berantakan memicu terjadinya demontrasi. Kenaikan BBM yang dianggap sebagai keputusan sepihak pemerintah dianggap merugikan berbagai elemen masyarakat. Dalam pernyataannya, Rocky menyarankan daripada mencegah demonstrasi, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap kebijakan. “Terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi, jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya,” ujar Rocky. (Ida, oct)
Anies Makin Bersinar, Buzzer Makin Gencar Promosikan Jokowi Sambil Menghina Orang Lain
Jakarta, FNN – Pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mendekati masa tenggat pelengseran jabatan pada 16 Oktober 2022. Salah satu topik yang menarik perhatian publik adalah mengenai rencana kepemimpinan Anies selanjutnya. Pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas tentang hal ini dalam video berjudul \"Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Akan Semakin Kencang\" yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky percaya ketika Anies membentuk lembaganya sendiri, tingkat elektabilitasnya sebagai tokoh politik akan naik, meskipun telah diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dan saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik,” ujar Rocky dalam obrolannya melalui kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official. Kemudian, berkaitan dengan pemanggilan KPK terhadap Anies mengenai keterangan tentang Formula-E, Rocky mengatakan bahwa hal tersebut justru menaikkan nama Anies meskipun telah lengser. \"Tapi kalau Anies yang segera dipanggil setiap minggu nanti, apalagi sedia lengser, itu publik akan berbalik justru mengepung KPK. Dan Anies akan pidato setiap hari di situ, maka nama Anies akan naik terus,\" terang Rocky. Selain itu, Rocky menyatakan adanya kemungkinan Bjorka akan menuntun Anies dengan membocorkan data-datanya. Menurutnya, pembocoran data pejabat yang dilakukan Bjorka merupakan hal yang perlu disyukuri publik. Beda halnya dengan orang-orang yang sengaja menjilat kekuasaan. Rocky mencontohkan dengan para buzzer Jokowi yang mempromosikan penguasan sambil menghina kelompok lain. Tanpa menyadari bahwa mereka tumbuh dengan uang dari istana. “Kan buzzer-buzzer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana,” ucap Rocky. Kembali dengan pembahasan Bjorka, Rocky berharap akan adanya Bjorka politik sehingga dapat menyeimbangkan oposisi dan kekuasaan. “Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu Bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan,” tegasnya. Diketahui, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2022 untuk meresmikan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. (Ida, oct)
Pinter, Ditolak 3 Periode, Jokowi Ingin Maju Menjadi Wapres di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Dalam Undangan-Undang Dasar 1945 (UUD \'45) sudah jelas diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi bagaimana jika presiden dua kali masa jabatan tersebut, mencalonkan sebagai wakil di masa jabatan ketiga? Melihat fenomena ini, ahli hukum tata negara Refly Harun menyampaikan dalam kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Live! Hensat dan San Alang Geruduk RH: Memang Bisa Presiden 2 Periode Jadi Cawapres? Ini Jawabannya!\" Dalam video yang berdurasi sekitar 54 menit tersebut, Refly Harun membacakan kembali isi pasal yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. \"Konstitusi jelas mengatakan bahwa, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun. Dan sesungguhnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dari situ kemudian orang mengatakan bahwa ada pembatasan presiden dan wakil presiden dua periode saja,\" ucap Refly yang membacakan isi dari Pasal 7 UUD 1945. Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan bahwa presiden yang telah menjabat dua periode bisa saja mencalonkan diri menjadi wakil presiden di periode berikutnya karena tidak ada peraturan yang melarang, melainkan hanya etika politik saja. Menanggapi hal tersebut, Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), memberikan cuitan melalui akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan. \"Apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait uji materi, presiden 2 periode boleh maju sebagai cawapres? Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?\" tulis Anthony pada 12 September 2022. Anthony juga menyampaikan bahwa apabila memang bisa seperti itu, maka nantinya posisi wakil presiden bisa saja menggantikan presiden apabila dalam kondisi yang berhalangan yang manakala sama saja dengan menenteng Pasal 7 UUD. \"Kalau Presiden 2 periode menjadi Wakil Presiden, kemudian kembali menjadi Presiden (3 periode) karena PRESIDEN berhalangan TETAP, bukankah secara SUBSTANSI bertentangan dng pasal 7 UUD, …. masa jabatan Presiden hanya 2 periode saja: terlepas bagaimana cara menjabatnya,\" ujar Anthony. \"Kalau tidak ada permohonan uji materi resmi kepada MK terkait apakah Presiden 2 periode boleh dicalonkan sebagai Wakil Presiden, apakah pernyataan juru bicara MK, terkait point ini, dapat dilihat sebagai pernyataan politik: bukan pernyataan hukum konstitusi, karena tidak sidang?\" tambahnya. Terlepas belum adanya konfirmasi sikap dari MK tentang apakah presiden dua periode boleh mencalonkan kembali menjadi wakil presiden di periode berikutnya, Anthony Budiawan kembali menambahkan sekaligus mengingatkan kepada MK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. \"John Locke: Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), tirani mulai (berkembang). Ketika Mahkamah Konstitusi tidak berfungsi alias mati, maka akan muncul tirani: menciptakan hukum untuk kepentingan kelompoknya, Presiden 2 periode boleh jadi cawapres?\" tandas Anthony. (Fik)
Rezim Jokowi Panik
Oleh Syafril Sjofyan | Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77/78 Rezim Jokowi diserang dan dipermalukan oleh seorang Hacker bernama Bjorka. Bjorka merupakan sosok yang menghebohkan warga internet (Netizen). Membuat pemerintah Indonesia kalang kabut. Rezim Jokowi Panik. Konon rapat kabinet lengkap sengaja diadakan untuk membahas “ulah” Bjorka. Kementerian Kominfo menyatakan aparat sedang memburu Bjorka dengan ancaman UU ITE. Bjorka balik “meledek” dengan membocorkan data pribadi beberapa Menteri termasuk Jhoni Plate Menteri Kominfo. Bjorka adalah hacker yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer. Meretas situs terutama situs Pemerintah diantaranya Kementrian Kominfo, Depdagri, KPU, BIN bahkan Istana, termasuk situs BUMN besar seperti Telkom dan Pertamina. Dia buktikan dengan menampilkan sample data yang dia retas dan jutaan data tersebut ditawarkan kepada yang berminat. Bjorka bukan becanda. Memberikan harga. Bisa saja membuktikan kemampuan dia yang luar biasa. Bjorka jadi trending topik. Netijen bersorak senang. BuzzerRP dan Influencer RP bengong. Para pendukung bayaran rezim tergagap-gagap tak berdaya. Jauh kemampuan mereka untuk sekadar menandingi. Kepanikan rezim Jokowi tergambarkan dari saling tuding antar-kelembagaan Negara. Kementerian Kominfo menyatakan bahwa keamanan terhadap serangan siber atas ruang digital bukan tupoksi mereka, menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Langsung pula menjawab. “Itu menjadi tanggung jawab bersama.” Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Walaupun sudah dibantah oleh jubir BIN. Tapi siapa tahu. Kemampuan yang telah dibuktikan oleh sosok misterius itu. Bisa saja mencicil menunggu momen. Inilah yang membuat panik rezim Jokowi. Kepanikan juga bisa membuat pejabat menjadi dungu. Pihak Kominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing. Lho? Bagaimana reaksi Bjorka, yang entah dimana keberadaannya “…..so i chose to be a martyr to make a change by slapping their face“ saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka\" tuturnya via akun twitter@bjorka. Nah pandangan masyarakat? Kebanyakan malah mendukung. Tentunya bagi kalangan besar masyarakat yang sudah bosan dengan kebohongan para pemimpin. Terlebih melalui sosmednya @Bjorka “mengajak” Revolusi. Rupanya tidak selamanya hacker identik dengan penjahat dunia maya. Ada kalanya jadi pahlawan. Dengan adanya fenomena @Bjorka. Semoga terjadi Perubahan di Indonesia. Bandung, 14 September 2022.
Harga BBM Naik, Petani, Peternak dan Pengusaha Mati
Jakarta, FNN – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai macam profesi. Seluruhnya merasa hidup makin sulit pasca kenaikan yang dipaksakan itu. Kenyataan ini muncul dalam diskusi publik bertemakan \"BBM Naik, Rakyat Menjerit\" diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Rabu (14/09/22). Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN. Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM. Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk. Marlan selaku koordinator Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang mencekik para petani. Harga yang berubah-ubah dengan masalah kebijakan yang bergantung pada pasar, World Trade Organization (WTO) dan World Bank. Ia mengharapkan adanya jaminan stok dan harga dari pemerintah. Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga. Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh. Alvino juga menyoroti Satuan Tugas (Satgas) yang belum mampu menurunkan harga di tingkat konsumen dan operasi pasar yang juga tidak berhasil. Namun, fakta bahwa pemerintah tidak ada upaya dalam membantu permasalahan ini menyebabkan peternak perlu mandiri dengan keseriusan pemerintah. Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya. Menurut Mulyadi, demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan. Mulyadi menegaskan bahwa yang menjadi politisi adalah pengusaha. Apabila Indonesia ingin aman, maka badut politik, bandar politik, dan bandit politik perlu diberantas. Subsidi merupakan tugas negara sehingga tidak ada istilah subsidi dalam negara kesejahteraan (welfare state). Selanjutnya, Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengutarakan bahwa John Lock tahun 1600-an, kepemilikan lahan diberikan kepada orang yang bisa menggarap seoptimal mungkin. Lahan yang seharusnya menjadi hak putra daerah, namun terpinggirkan oleh korporasi yang masuk. Anthony menyatakan terdapat 138,9 juta rakyat miskin di Indonesia. Penderitaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 dengan APBN defisit sebanyak Rp 1.200 triliun, pemecatan buruh hingga kenaikan harga BBM jelas mencekik rakyat bawah seperti petani, nelayan, dan peternak. Kenaikan pendapatan pemerintah pasca kenaikan BBM hanya berjumlah Rp 31,75 triliun. Namun berdampak sangat besar terhadap kesulitan rakyat. Anthony berpendapat kenaikan harga BBM tidak adil dikarenakan tidak adanya transparansi dan perhitungan kenaikan harga yang fair. Kenaikan BBM telah melukai rakyat banyak dengan segala permasalahan yang ditimbulkan. (sws, oct)
POPULER
