ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Yang Musti Diturunkan Bukan Hanya BBM, tetapi Kekuasaan
Jakarta, FNN – Demo besar-besaran tolak kenaikan harga BBM dipastikan terjadi di pekan ini berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat umum akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Sistem politik dan kebijakan pemerintah menjadi alasan utama dilakukan demontrasi. Publik berusaha mengkritisi ketegangan yang terjadi dalam negeri. Pengamat Politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas persoalan ini melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang dipublikasikan pada Senin (12/09/22). Rocky mengaitkan persoalan Hacker Bjorka yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Menurutnya, kepentingan asing seperti Bjorka justru memperkuat gerakan demokrasi. Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan aktivitas menuntut perubahan politik. \"Dan kalau kita sekarang bicara tentang Bjorka-Bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik,\" jelas Rocky dalam video berjudul \"Pekan Ini Demo Besar Tolak BBM Naik. Jutaan Orang Turun ke Jalan\". Mengenai hal ini, walaupun pemerintah menurunkan harga BBM, eskalasi unjuk rasa tidak akan turun juga. Rocky menjelaskan meskipun faktor picunya mengenai BBM, tetapi di bawah sadar publik, mereka juga menuntut penurunan kekuasaan. \"Dalam teori unjuk rasa, ada hal yang disebut precipitating factor. Faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan,\" kata Rocky. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM mempengaruhi harga bahan pokok. Layaknya sifat pasar, naiknya harga juga akan dibarengi dengan kenaikan daya beli publik. Rocky menyebut keadaan ini sebagai, \"Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.\" Diberitakan, publik tengah menggencarkan aksi demonstrasi dengan tuntutan utama mengenai kenaikan BBM. Krisis ekonomi dan kurangnya simpati pemerintah membuat geram masyarakat sehingga melakukan pembelaan demgan turun ke jalan demi menuntut keadilan. (Ida, sws)
Rocky Gerung: Begitu Musyawarah Rakyat Meledak, Orang Langsung Paham Jokowi Tidak Ingin Tinggal Gelanggang
Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu penolakan masif dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menjelaskan adanya dampak dari kaitan antara faktor-faktor sosiologis yang bertemu dan menciptakan crossfire antara legitimasi yang turun dan ambisi yang naik. “Ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Senin (12/09/22). Pengamat politik tersebut menghubungkan berbagai faktor yang menyebabkan negara atau pemerintahan berantakan. Menurutnya, faktor tersebut tertutupi oleh ambisi kabinet dalam menentukan penerus Joko Widodo. Hal ini yang kemudian memunculkan tindakan mengasuh dalam politik, seperti yang dilakukan Jokowi dalam musyawarah rakyat (Musra). Rocky menyatakan sejak musyawarah rakyat menjadi isu nasional, masyarakat langsung paham tujuan Jokowi yang tidak ingin tinggal gelanggang dan menitipkan proyeknya pada penerus selanjutnya. \"Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang,\" ucap Rocky dalam video yang berjudul \"Pekan Ini Demo Besar Tolak BBM Naik. Jutaan Orang Turun ke Jalan\". Menurut Rocky, Jokowi menghimpun kekuatannya sendiri dengan mengatasnamakan rakyat, sehingga diselenggarakan musyawarah rakyat tersebut. Hal ini membuat masyarakat berpikir Jokowi terkesan ambisius dan arogan terhadap kekuasaan yang dipegangnya. Naiknya harga BBM dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan mendatangkan spekulasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Di tengah konomi global yang sedang terjadi dan berbagai persoalan dalam negeri, masyarakat menilai pemerintah tidak becus dalam memberi harapan pada publik. \"Ini soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini pemerintah memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik,\" ungkap Rocky Gerung. (Ida, oct)
Edy Mulyadi Keluar Dari Tahanan
Jakarta, FNN - Wartawan senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi benar-benar menghirup udara bebas sesuai dengan perintah majelis hakim yang menjatuhkan vonis 7 bulan 15 hari kepadanya. Senin, 12 September 2022 malam sekitar pukul 21.30, ia meninggalkan rumah tahanan (Rutan) Salemba dengan dijemput oleh tim pengacaranya, antara lain Ahmad Yani, Herman Kadir dan Sari. Sebagaimana diketahui, selain vonis yang dijatuhkan itu, majelis hakim yang dipimpin Adeng Abdul Kadir juga memerintahkan agar jaksa penuntut umum (JPU) segera membebaskan Edy yang menjadi terdakwa dalam kasus \'Jin buang anak.\' Koordinator pengacara Edy, Herman Kadir tidak berapa lama setelah majelis hakim menjatuhkan vonis mengatakan, Edy segera keluar. Dia bersama timnya berangkat ke Bareskrim atau Badan Reserse Kriminal Polri, menjemput Edy setelah menyelesaikan administrasi vonis itu. Sekitar pukul 17.00 tim pengacara tiba di Bareskrim. Setelah memakan waktu empat jam lebih, Edy keluar. Ia menjalani tahanan di rutan Salemba dan dititipkan di rutan Bareskrim, di Jln Tarunojoyo (kawasan Blok M), Jakarta Selatan. \"Alhamdullah Edy sudah keluar. Tidak ada hambatan dalam proses keluarnya Edy. Menjadi lama, itu biasa karena harus melewati prosedur administrasi,\" kata Juju Poerwantoro, salah seorang pengacara Edy saat dihubungi FNN semalam. Sebagaimana diketahui, Senin, 12 September 2022 siang, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonis Edy Mulyadi 7 bulan 15 hari dan memerintahkan supaya segera dibebaskan. Vonis tersebut jauh dari tuntutan JPU empat tahun penjara. Edy menjadi tersangka dan ditahan sejak 31 Januari 2022. (Anw).
Rocky Gerung: Kita Paham, Rakyat Merasa Jokowi Itu Ambisius dan Arogan
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. “Semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat,” lanjutnya kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 912/9/2022) “Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, “Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.” Berikut petikan dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo apa kabar Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan di hari Senin, 12 September 2022. Ini bagian dari gerakan September melawan ya Bung Rocky. Ini namanya bulannya Byorka, hahaha… Emang biasanya kalau zaman Orde Baru dulu, pada September ini ada yang spesial dan penting, yaitu peristiwa G30SPKI. Mulai hari ini akan ada gerakan aksi besar-besaran, ada yang mengatakan hari ini, ada yang besok. Tapi, bisa kita pastikan bahwa besar-besaran. Bahkan buruh sudah mengancam bahwa ada 5 juta buruh yang akan mogok selama satu bulan. Nggak main-main. Kemudian mahasiswa juga mulai turun bergerak. Kemudian PA 212 juga sudah mulai bergerak. Saya kira berbagai elemen turun. Jadi kita bisa simpulkan jutaan orang akan turun. Ini ngomong bukan hanya di Jakarta, karena ini kan masif di seluruh negeri ini. Tetapi tentu orang, Saya kira Anda juga pasti dapat kiriman berita, berita bulan lalu ketika Pak Jokowi berbicara di depan PPAT di Sentul. Jokowi kan terkesan kayak nantangin. Dulu naik 10% saja demonya sampai 3 bulan. Kalau naik sampai 100% berapa bulan ini. Sekarang nggak sampai 100% tapi 20 sekian persen. Kalau kita asumsikan ya 6 bulan. lya, jadi kan beberapa minggu lalu itu bahkan selama dua-tiga bulan yang lalu, kita bahas terus keadaan yang kita sebut ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. Kita hitung itu bahwa bulan September ini akan jadi bulan demo. Saya bahkan sebutkan itu di mana-mana. Ini bulan demo. Dan itu yang terjadi memang. Bukan karena kemampuan analisis FNN dan saya, tapi memang secara gampang kita lihat saja faktor-faktor itu ada di depan mata. Tetapi, semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri. Itu konyolnya justru di situ. Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh-mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang. Nah itu mengarah pada Ganjar Pranowo. Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Itu poin pertama yang dideteksi. Yang kedua adalah kepastian Global Politics yang meminta Indonesia tegas ke arah mana politik Anda. Ke arah Benua Amerika atau Benua Tiongkok. Hal yang simpel dalam politik global, kan Amerika ingin hitung potensi dia untuk punya proksi kalau eskalasi China dan Taiwan itu meledak. Jadi, itu semua adalah underline factor, faktor yang mendasari keadaan hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada satu problem, bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa karena sudah kelewat, yang disebut critical point-nya sudah dilampaui. Sudah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri. Dan kalau kita sekarang bicara tentang bjorka-bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, itu terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik. Jadi, itu rumusnya begitu. Dan buzer-buzer ini masih menganggap bahwa masih bisa diselamatkan. Semakin buzer bereaksi semakin bjorka itu mengatakan, ini mau bereaksi apa sama gue ni. Dan bantuan-bantuan variabel oposisi dari bjorka ini yang justru menambah semangat gerakan buruh. Karena nanti gerakan buruh atau gerakan mahasiswa anggap bahwa kita akan di-back up oleh data. Nanti pemerintah akan mengatakan itu dapat dari mana data kalian? Oke, kita bilang tanya sama bjorka. Bjorka nanti kita bahas tersendiri dia aksinya makin menarik dan beberapa hari belakangan semakin ditantang oleh pemerintah dia semakin menunjukkan kedigdayaannya. Balik lagi ke soal harga BBM ini, kelihatannta kalau lihat eskalasi semacam itu, mungkin pemerintah sekarang mulai berpikir. Tanda tanyanya kan sudah ada, seperti disampaikan oleh Menteri ESDM. Ketika ditanya wartawan apakah harga BBM sekarang mulai turun di pasar dunia itu juga akan menurun? Itu kan dia jawab insya’ allah. Kalau waktu itu Pertamina ditanya, jawabnya kalau pertamina mengikuti harga pasar, tetapi itu untuk jenis bahan bakar umum. Tapi, kalau wilayahnya yang penugasan, seperti pertalite dan solar, itu adalah wilayah pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kemudian sampai pada satu titik karena lebih mengalami eskalasi kemudian mereka menurunkan, itu bisa menurunkan eskalasi unjuk rasa? Gak. Unjuk rasa itu, dalam teori unjuk rasa ada hal yang disebut precipitating factor, faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan. Logikanya begitu selalu. Lain kalau Indonesia begitu pemerintah menurunkan lalu sekaligus ada semacam statement bahwa ini kita turunkan karena luar negeri harganya turun, sekaligus diimbangi dengan pernyataan-pernyataan bahwa oke, sebetulnya sekaligus saja diturunkan harga BBM. Kita masuk dalam kompetisi yang bebas lalu MK kasih statement oke silakan ajukan lagi judicial review untuk 0%. Demikian juga faktor-faktor kepolisian. Kalau itu dilakukan, pasti reda. Tapi, arogansi-arogansi ini berlanjut terus, kan? Nanti orang ingat lagi, harga BBM diturunkan tapi pemerintah masih ngacak-ngacak PPP. Lalu mereka menganggap ya itu tipu saja turunkan harga BBM untuk mengelabui pemerintah yang mengintervesi PPP karena dianggap bahwa Suharso Monoarfa itu nggak pro calon presidennya Jokowi. Kan isu ini sudah beredar di WA grup semua. Dan itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi, sekali lagi BBM itu cuma alasan simpel sajalah yang tidak akan menghentikan demonstrasi. Demontrasi akan jalan terus selama IKN masih dijalanin, selama kereta cepat masih ada di situ, selama Morowali itu masih dianggap sebagai tempat penampungan TKA dan informan-informan China. Jadi soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik. Ya, apalagi sekarang kan sebenarnya dampak ikutan atau multiplayer effect dari kenaikan BBM sudah terjadi di mana-mana. Nggak mungkin kita minta turunin lagi pada pedagang di pasar. Atau ojol kita minta balikin harganya karena harga BBM turun. Dan ternyata kita meskipun ojol diberi kenaikan, saya kemarin baca mereka nggak happy juga. Karena mereka menuntut bahwa ini dinaikkan tapi kan yang justru mereka inginkan itu bagi hasilnya dengan operator yang diturunkan. Karena mereka maunya jangan 20% jadi 10 persen untuk mereka 10% tetap nggak naik. Jadi penumpang mereka juga nggak nggak mengalami kenaikan yang tinggi gitu. Jadi memang ini kelihatannya sudah atau point of no return ya buat pemerintah. Iya, ini point of no return dan akhirnya teman-teman di ojol juga paham bahwa mereka diperas sebetulnya oleh sistem komputerisasi itu. Yang di belakangnya adalah kalau kita pakai istilah-istilah analisis struktural kritis, nilai lebihnya dicuri oleh investornya. Jadi, sudah masuk pada analisis sosial yang luar biasa. Itu dikenali sebagai paham analisis struktural. Dan ojol ini walaupun nggak baca teori mereka sudah paham apa yang terjadi karena dihadapi sehari-hari. Dan ojol juga akhirnya mengikuti apa yang diterangkan oleh Anthony Budiawan, Rizal Ramli, dan macam-macam. Jadi akhirnya mereka ambil kesimpulan bahwa mereka itu dieksploitasi. Itu intinya. Dan soal kenaikan harga juga nggak mungkin begitu BBM diturunkan lalu harga langsung turun pada saat yang sama. Mungkin itu tiga bulan lagi karena begitu sifat pasar dan orang merasa oke daya beli publik naik maka harganya nggak usah diturunkan lagi kan. Itu begitu. Jadi, bagian itu memang riil yang dihadapi masyarakat dan nggak mungkin keadaan sekarang masih orang berharap tunggu BLT, kalau BLT datang kita ngga akan naikin. Nggak ada istilah itu. Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi. Tapi jangan-jangan lihat cuman komponen nanas saja yang naik 5000, karena di rumah tangga itu banyak sekali komponennya. Dan sekarang itu semuanya mengalami kenaikan dan jumlahnya pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan harga BBM kan? Iya, tempat saya nih tempat semua orang minum kopi, nyari kopi enak karena saya racik sendiri. Saya akan bilang nggak naikin harga, karena gratis ya saya akan bilang oke minumnya dibikin lama, jangan setiap 20 menit nambah kopi. Kira-kira begitu teknik dagang saya nanti. (Ida/sws)
Untuk Membantu Mengendalikan Inflasi, Gubernur Jambi Mewajibkan ASN Beli Beras Lokal
Jakarta, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengatakan telah mengeluarkan imbauan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi yang dipimpinnya untuk membeli beras lokal demi membantu upaya pengendalian inflasi.Haris menjadi salah satu kepala daerah yang kebagian sorotan karena provinsi Jambi menempati daftar inflasi year on year (yoy) tertinggi, sebesar 7,7 persen, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan paparan dalam arahan pengendalian inflasi daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.Haris menjelaskan harga beras menjadi faktor kedua terbesar atas tingkat inflasi di Jambi dan ia beserta jajarannya sudah berusaha melakukan intervensi, tapi masih mengalami kendala di lapangan.\"Beras banyak tapi harganya belum bisa dianggap laku di pasaran karena bersaing dengan beras premium, karena banyak dari Sumsel (Sumatera Selatan),\" katanya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta selepas kegiatan.\"Beras lokal harganya murah, tapi cenderung merek luar yang lebih familiar. Kita imbau semua ASN wajib beli beras lokal, mengurangi pembelian beras premium,\" ujar Haris menambahkan.Sejumlah langkah juga telah ditempuh Haris beserta jajarannya untuk menanggulangi harga cabai sebagai komoditas penyumbang utama inflasi di Jambi. Menurut Haris, Jambi telah memasok cabai lokal maupun mendatangkan dari luar provinsi dan dilanjutkan operasi pasar yang diklaim telah sukses menurunkan harga dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.\"Jangka menengah kita memberikan bibit cabai ke semua warga Jambi. Ada gerakan bersama tanam cabai, semua kita kasih bibit agar supaya tiga minggu ke depan ada panen,\" ujarnya.Kendati saat ini Jambi berada di posisi tingkat inflasi provinsi tertinggi, Haris cukup yakin angka 7,7 persen tersebut bisa turun.\"InsyaAllah 7,7 bisa turun. Beliau (Presiden Jokowi) minta inflasi di bawah 5 persen. (Target kami) ikut Presiden, menekan itu paling tidak bisa 6. Kemarin 8,55 ini turun 7,7, bulan depan bisa 6,\" kata Haris.Dalam paparannya saat menyampaikan arahan pengendalian inflasi daerah, Presiden Jokowi menyebutkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi dengan 7,7 persen, Sumatera Barat (7,1), Kalimantan Tengah (6,9), Maluku (6,7), Papua (6,5), Bali (6,4), Bangka Belitung (6,4), Aceh (6,3), Sulawesi Tengah (6,2), dan Kepulauan Riau (6).Presiden mempertanyakan keberadaan lima provinsi di Pulau Sumatera dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi yoy terburuk tersebut. \"Dan lima provinsi dan 10 provinsi. Hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera lima provinsi itu,\" ungkap Presiden.Presiden meminta pemerintah daerah yang wilayahnya berada di jajaran inflasi tertinggi untuk segera melakukan intervensi. Haris menjadi salah menjadi salah satu kepala daerah yang hadir langsung di Istana Merdeka mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi daerah. (Sof/ANTARA)
Meski Ada Penurunan, Harga Minyak Global Masih Fluktuatif
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan harga minyak di tingkat global masih akan fluktuatif, meski saat ini sudah mulai ada penurunan.“Sekarang kita melihat harga minyak sedikit menurun, tetapi kita tidak yakin kapan ini akan naik atau apakah akan turun dan terus turun lagi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Bloomberg Recovery and Resilience di Jakarta, Senin.Menurut Sri Mulyani, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rata-rata sebesar 30 persen merupakan langkah yang cukup tepat mengingat harga minyak dunia mengalami kenaikan mencapai 100 dolar AS per barel.Ia mengatakan kenaikan harga BBM ini akan mampu mengamankan anggaran yang sudah terlalu tertekan jika harus ditambah untuk memberi subsidi.“Saya pikir langkah-langkah yang telah kita ambil untuk menyesuaikan harga minyak minggu lalu akan cukup untuk setidaknya mengamankan anggaran,” kata Sri Mulyani.Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akhirnya memberi tambahan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi peningkatan berbagai harga komoditas akibat kenaikan harga BBM.Langkah itu sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah yaitu menjaga momentum pemulihan melalui terjaganya daya beli masyarakat, namun anggaran tetap aman, kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang.Dalam hal ini, kata dia, pemerintah telah menjalankan tiga tujuan sekaligus yaitu melindungi rakyat karena masih memberi subsidi, mempertahankan pemulihan ekonomi yang diharapkan berlanjut pada kuartal III sekaligus menghemat dan menciptakan keberlanjutan serta kredibilitas anggaran. (Sof/ANTARA)
Terkesan Dilindungi, Saat Ini Putri Sambo Diduga Ikut Tembak Brigadir Yoshua
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat terus memunculkan kejutan-kejutan baru. Salah satunya yang menjadi isu paling panas, Putri Candrawathi diduga ikut menembak Brigadir Yoshua hingga tewas. Dari hasil autopsi, Brigadir Yoshua ditembak lebih dari satu peluru yang kemungkinan dilakukan orang lain selain Ferdy Sambo dan Bharada E. Dugaan ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah perbincangan dengan Rosiana Silalahi pada Kamis, Kamis (8/9/22) malam. “FS mengatakan, dia bilang hanya memerintah dan tak menembak. Tapi kami menemukan bukti-bukti dari autopsi maupun autopsi ulang, dan maupun uji balistik, bahwa jenis peluru yang ditembakkan ke Brigadir Yoshua bukan satu jenis. Karena itu, tidak mungkin dari satu senjata api, tapi pasti lebih dari satu senjata,” kata Taufan. Dengan begitu kata Taufan ia berharap penyidik mendalami lebih jauh dan menemukan alat bukti yang bisa diyakini semua pihak. “Tetapi sekali lagi, saya ingin penyidik juga harus mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan penembakan itu. Kuat dugaan iya, tapi saya belum bisa memastikan siapa ya. Pasti salah satu diantara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri dan bisa juga Kuwat,\" katanya. Menanggapi hal ini, wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengatakan spekulasi ini semakin membuat mengejutkan. “Ini sangat menarik dan mengejutkan ya, jika hal itu dapat dibuktikan, maka skenario baru yang tengah dikembangkan oleh kubu FS bakal berantakan, dan kemudian posisi PC sebagai salah satu pelaku yang terkesan sangat dilindungi ini akan berubah total karena desakan publik semakin menguat,” kata Hersubeno dalam kanal YouTube Pribadinya Hersubeno Point, Minggu (11/9/22). Dalam keterangannya, Bharada E mengaku diperintah untuk menembak Brigadir Yoshua pertama kali, kemudian diakhiri dengan tembakan Ferdy Sambo. Namun di sisi lain, Bripka Ricky Rizal baru-baru ini mengaku bahwa ia menolak menerima perintah menembak Brigadir Yoshua dan menyebut tidak mengetahui apakah Ferdy Sambo ikut menembak atau tidak. Bripka RR mengaku sedang menjawab handie talky dari ajudan yang menanyakan ada apa di dalam. Bripka RR juga mengatakan ia tidak bisa memastikan apakah Ferdy Sambo ikut menembak karena ia berada di belakang Bharada E. “Tolong dicatat ya, mereka ini tidak melihat, bukan membantah FS menembak,” tegas Hersubeno. Lebih lanjut, dengan munculnya spekulasi keterlibatan Putri Candrawathi yang diduga ikut menembak Brigadir Yoshua, menurut Hersubeno hal ini justru menambah kebingungan publik. “Kita tunggu saja kejutan berikutnya, saat ini kuncinya berada di Bharada E, karena kalau kita review ke belakang, kasus ini menjadi terkuak dari pengakuan Bharada E,” pungkasnya. (Lia)
Kasus Edy Jin Buang Anak Bebas, Inilah Pasal-Pasal yang Menjeratnya
Jakarta, FNN – Sidang putusan Edy Mulyadi (EM) perkara istilah \"Tempat Jin Buang Anak\" digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (12/09/22). Ketua Majelis Hakim menjatuhkan pidana masa penahanan selama 7 bulan 15 hari, yang berarti terdakwa dapat segera dibebaskan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Edy Mulyadi dengan dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair atau dakwaan pertama lebih subsidair. Sebelumnya, terdakwa dituntut 4 tahun penjara dengan dakwaan utama menyebarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran. Dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim, dakwaan pertama primair tidak terbukti dengan tidak terpenuhinya unsur kedua berupa menyiarkan berita bohong yang diatur berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1946. \"Menimbang bahwa oleh salah satu unsur dalam dakwaan pertama primair, yaitu unsur kedua menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan unsur berikutnya, maka dakwaan pertama primair ini harus dinyatakan tidak terbukti,\" ujar Adeng Abdul Qohar, selaku pemimpin sidang. Selain itu, hakim juga menyatakan dakwaan pertama subsidair berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tidak memenuhi unsur yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. \"Menimbang berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka unsur menyampaikan suatu pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ini tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa,\" kata hakim ketua. Pada dakwaan pertama lebih subsidair yang diatur dalam Pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946, Majelis Hakim menjelaskan bahwa kabar yang disampaikan terdakwa mengenai IKN merupakan berita yang tidak lengkap dikarenakan tidak ada klarifikasi informasi kajian Walhi dengan pihak terkait. \"Terdakwa seharusnya mengerti atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar yang demikian itu, yaitu kabar yang terdakwa sampaikan dalam rangka mengkritisi RUU IKN merupakan berita yang tidak lengkap karena terdakwa tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tentang informasi yang diperoleh dari kajian Walhi tentang IKN,\" ujar Adeng. \"Maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan, atau kabar yang tidak lengkap telah terpenuhi. Sehingga unsur kedua inipun telah terbukti,\" tambahnya. Edy divonis melanggar Pasal 15 UU RI No. 1 1946 dakwaan pertama lebih subsidair. Sebelumnya, JPU sempat menghadirkan 22 saksi dan 7 ahli di persidangan. Sedangkan pihak terdakwa menghadirkan 4 saksi dan 4 ahli yang meringankan. Wartawan senior FNN tersebut telah ditahan sejak penangkapannya pada 31 Januari 2022 dan ditempatkan di rumah tahanan sementara. Dengan vonis 7 bulan 15 hari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, Edy sudah dinyatakan bebas dan dapat segera meninggalkan tahanan. (oct)
Peretas Bjorka Hanya Memiliki Data Umum
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebut data yang dimiliki oleh peretas Bjorka adalah data umum.\"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update,\" kata Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.Johnny G Plate mengaku baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. \"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,\" ungkap Johnny.Johnny juga menyebut akan dibentuk tim khusus yaitu \"emergency response team\" untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia. \"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada \'emergency response team\', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,\" tambah Johnny.Johnny juga mengaku ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. \"Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan \'sovereignity\', kedaulatan kita, termasuk sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling \'mem-bully\'. Jangan sampai,\" ungkap Johnny.Ia berharap saat menghadapi serangan peretasan dapat dibangun kekuatan nasional dan bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk dalam ruang digital. \"Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuknya tindakan kriminal digital. Ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi. Namun, saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, mari kita jaga kekompakan,\" tuturnya.Menkominfo juga mengatakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah. \"Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR, mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data,\" kata Johnny.Terbaru, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi \"SIM Card Prabayar\" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Diminta Tetap Tenang Soal Dugaan Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.\"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,\" kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Kepala BSSN baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Menkopolhukam Mahfud MD pada Senin siang sudah menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.\"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,\" kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam.Hal serupa disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut bahwa data yang dimiliki peretas atas nama Bjorka adalah data umum. \"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-\'update\',\" katanya selepas rapat internal bersama Presiden Jokowi. (Ida/ANTARA)
POPULER
