ALL CATEGORY
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Lin Che Wei dan Lima Terdakwa Lainnya Kasus Korupsi Minyak Goreng
Jakarta, FNN – Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei bersama keempat terdakwa lainnya menjalani sidang putusan eksepsi atau putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (13/09/22). Sidang kasus terduga korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO) mendapat penolakan dari Majelis Hakim atas eksepsi kelima terdakwa yang dibacakan pada sidang sebelumnya. \"Maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai hal ini lemah karena mensimplifikasi daya laku Undang-undang Tipikor dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima,\" ucap Saifudin Zuhri selaku hakim anggota yang meneruskan pembacaan putusan. Penasihat hukum terdakwa juga menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara a quo dalam eksepsinya. Majelis Hakim menegaskan hal tersebut tidak mendasar sehingga tidak dapat diterima. Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa didakwa dengan perbuatan yang dilakukan orang lain merupakan pendapat prematur yang belum didukung alat bukti yang cukup. \"Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat tersebut prematur yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup karena perkara a quo masih belum masuk ke pokok perkara,\" tambahnya dalam persidangan pada Selasa (13/09/22) siang tersebut. Kelima terdakwa telah ditahan sejak 22 Mei 2022 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Selatan. Terdakwa kasus minyak goreng dijerat Pasal 2 ayat (1) Juncto 18 UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui, majelis hakim menolak kelima eksepsi terdakwa dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mendatangkan saksi dari verifikator Kementerian Perdagangan berjumlah 4 orang, yaitu Farid Amir, Ringgo, Demak Marsaulina, dan Almira Fauzia. Sidang akan digelar kembali pada Selasa, 20 September 2022. Kasus yang menjerat mantan Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dkk. telah merugikan negara sebanyak Rp 18 triliun terkait penyalahgunaan izin ekspor minyak goreng. (oct)
Poster "Jokowi Mundur" Dominasi Demo Mahasiswa dan Buruh
Jakarta, FNN – Salah satu agenda demo besar-besaran dilaksanakan pada Selasa (13/09/22) adalah tuntutan agar Presiden Joko Widodo lengser. Massa yang berasal dari kalangan buruh, mahasiswa, serta pelajar memadati lokasi Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan atas kenaikan harga BBM. Tidak jarang pula terlihat demonstran yang membawa spanduk berisikan kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo hingga Ketua DPR Puan Maharani. Spanduk yang bertuliskan \"Jokowi Mundur\", \"BBM Naik Tinggi, Puan Maharani Happy Happy\", dan \"Jokowi-Ma\'ruf gagal sejahterakan rakyat\" terlihat pada spanduk yang dibawa demonstran mahasiswa dan buruh. Selain menuntut kenaikan harga BBM, sejumlah demonstran juga menyuarakan tuntutan terhadap revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyoroti kenaikan inflasi. Menurut keterangan, polisi setempat mengatakan telah melakukan persiapan sejak pukul 05.00 WIB serta dilaksanakan apel sebelum penutupan jalan dilakukan pada pukul 10.00 WIB. \"Kita pukul 5 saja sudah siap, apel apel apel, jam 7 sudah stand by,\" ujar salah satu polisi yang bertugas di tempat. Namun, polisi tersebut enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait kenaikan harga BBM ini dan mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas mengamankan situasi. \"Kalau saya sih tidak bisa menyampaikan hal-hal yang memang bersifat formal ya. Saya tugasnya hanya mengamankan situasi yang ada saja,\" katanya. Massa yang berkumpul menggaungkan revolusi dan seruan menurunkan Jokowi. Demonstran juga menyanyikan beberapa penggalan lagu dengan mengganti liriknya mengenai kenaikan BBM ini. Mahasiswa berkali-kali menyorakkan sumpah mahasiswa. Diketahui, demo ini merupakan salah satu agenda konsolidasi nasional dari berbagai organisasi persatuan buruh dan mahasiswa berkumpul dalam rangka menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada Sabtu (03/09) lalu. (oct)
Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Semakin Kencang
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. “Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh,” tegasnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. “Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institut,” lanjut Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official., Selasa (13/9/2022) Jadi, tambah Rocky Gerung, sebetulnya dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. “Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka,” tegasnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Masalah Demonstrasi Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita ketemu lagi di hari Selasa dan kita Ingatkan pada Anda bahwa hari Selasa ini juga rencananya akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Jadi kelihatannya memang setiap hari akan ada unjuk rasa yang direncanakan besar-besaran. Kalau enggak salah hari ini BEMSI yang rencana akan turun. Kalau buruh sudah lebih lama turun itu Bung Rocky. Hari ini juga ada peristiwa penting saya kira di Jakarta akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan pemberhentian Anies Baswedan. Sebenarnya pemberhentian ini memang prosedur resminya saja. Karena kalau jadwalnya ini harusnya dia akan lengser dari kursi Gubernur pada tanggal 16 Oktober karena dia dilantik sama Sandiaga Uno tanggal 16. Satu bulan lagi. Nah, saya kira ini salah satu tahapan yang juga sangat-sangat menarik. Soal demo itu sudah berkali-kali kita bahas begitu, tidak bisa dihindari. Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, dan tiba-tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan, setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan Istana itu tahu bahwa Istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa dipertahankan lagi itu. Ada data yang dicolong Bjorka, paradoks segala macam itu. Tapi, point kritis kita adalah upaya pemerintah menghalangi demonstrasi lagi. Mulai ada pembatasan, mulai ada ancaman kecil-kecilan, dan pemerintah mulai sinis jangan sampai ditunggangi itu. Ya nggak ada yang akan menunggangi sesuatu yang sudah jalan. Jadi semua orang akan ada di jalan. Itu artinya, semua orang memang punya prinsip yang sama. Kan pemerintah bilang ya kalau mahasiswa demo ya sudah mahasiswa saja, yang lain jangan ikut. Kenapa? Ada urusan apa? Atau kalau buruh ya buruh. Enggak. Buruh, mahasiswa, emak-emak, kalangan akademisi, sudah tiba pada kesepakatan sosiologis bahwa bola-bola salju ini akan bergulir terus ada atau tidak ada perintah Istana. Kan hal yang sama juga dulu terjadi di ’98. Demo pertama justru dilakukan oleh kalangan perempuan, itu suara Ibu Peduli yang bergerombol di Bundaran Hotel Indonesia pada hari pertama dinyatakan sebagai ring 1 mereka lawan saja. Lalu ditangkap dibawa ke Polda yang dimotori Jurnal Perempuan, ada Karlina, ada Gadis Alivia, ada Bila, ada Yulia Suryakusuma. Macam-macam orang ada di situ. Dan itu kemudian membesar menjadi ikutan kemudian ada gerakan mahasiswa, lalu mulai bagi-bagi susu, bagi-bagi minyak goreng. Jadi, sebetulnya satu problem yang ada dalam politik Indonesia itu pintunya sudah terbuka, pintu demonstrasi sudah terbuka. Harusnya pemerintah kasih respons. Responsnya kebijakan mustinya kan? Bukan melarang atau bikin insinuasi ini ditunggangi. Jadi, soal-soal semacam ini itu ilmunya standart saja. Kalau kekuasaan tidak mampu lagi untuk membagi kesejahteraan, dia mulai memperlihatkan taring penertibannya itu. Itu yang nggak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan mata internasional akan sudah terbelalak melihat bagaimana Indonesia mau masuk pada era demokrasi kalau soal demonstrasi masih dihalang-halangi itu. Dan, itu yang akan dibicarakan mungkin nanti di G20, di bulan depan. Jadi, terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. Kan itu dalilnya. Sebelum Anies kita lanjuti dulu, memang sudah terjadi beberapa catatan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian yang tadinya kita duga bahwa mungkin tidak akan bertindak seperti itu. Tapi di beberapa daerah ternyata mulai terjadi aksi kekerasan, kemarin yang banyak disorot itu di Bengkulu. Di beberapa tempat lain juga terjadi hal semacam itu. Ya, saya dapat banyak WA dari teman-teman mahasiswa yang mengeluhkan itu. Dan kampus juga mulai bikin ancaman kecil-kecilan. Tetapi, itu nggak mungkin lagi dicegah. Ini dalam seminggu ini saya ada permintaan mungkin 20-30 kampus untuk kasih semacam kuliah pembuka penerimaan mahasiswa baru. Kan besok sudah mulai kuliah. Dan itu menunjukkan bahwa BEM se-Indonesia, BEM apa saja itu, mereka tiba pada point yang sama. Minyak BBM itu kan dikonsumsi oleh mereka semua. Bukan sekedar jenis mahasiswa tertentu yang merasa beban kenaikan harga itu akan berakibat pada warung-warung tegal di sekitarnya juga naik harganya. Seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh buruh se-Indonesia, seluruh bahkan kelas menengah se-Indonesia, bahkan terganggu dengan kejar-kejaran dengan inflasi itu. Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh. Anies Baswedan Oke, kita sekarang masuk ke topik yang saya kira juga pasti akan menyedot perhatian publik berkaitan dengan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI. Ya, Anies diintai dan Anies juga potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya. Di mana? Ya di dalam jejak kebijakan yang dibuat. Kan kemarin Kota Tua diganti namanya jadi Batavia. Orang mungkin merasa bahwa Anies akan berhenti jadi Gubernur DKI dan jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gitu kira-kira. Tentu Hindia-Belanda modern, yaitu Indonesia. Sebetulnya, situasi kita kan dijepit oleh dua kasus. Pertama kasus Sambo; kedua kasus tiga periode ini yang diinsinuasikan melalui musra-musra ini. Lalu kemudian ada juga berita bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap dua periode itu presiden dua periode boleh mencalonkan diri jadi Wapres di pemilu yang akan datang. Itu juga ngaco. Tapi yang lebih ngaco lagi itu diucapkan oleh seorang humas. Kan jubir Mahkamah Konstitusi mengucapkan hal yang merupakan problem konstitusi. Itu gila kan? Ngapain juga wartawan wawancara jubir. Dia kan jubir doang. Itu ASN biasa, itu kepala humas. Itu kayak kita mau cari tahu keadaan hotel, masih sehat akuntasi apa enggak dengan mewawancarai satpam di hotel. Itu satpamnya juga bingung ngapain saya yang diwawancarai. Jadi, terjadilah semacam kekacauan. Sangat mungkin nanti si ASN merasa wah, saya bakal dipecat, sebab dianggap mewakili MK. Yang boleh mengucapkan itu hanya hakim konstitusi, nggak boleh pegawai Mahkamah Konstitusi diwawancara. Itu begoknya juga di situ atau bodohnya begitu kata Bjorka. Saya menduga ini ada dua kemungkinan, wartawannya sedang iseng atau bisa pesanan. Bisa lo terjadi semacam itu. Itu saya berpikir begitu. Ini pasti wartawan iseng karena MK nggak mau ngomong dia todong saja Kepala Humas ini atau juru bicaranya. Lalu seolah-olah itu suara Mahkamah Konstitusi punya suara. Tetapi, hakim MK mustinya kasih pers release bahwa ini nggak benar. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa memang Mahkamah Konstitusi lagi mendesain satu cara supaya nanti ada publik minta lakukan judicial review lalu MK bilang iya boleh jadi wakil presiden. Ini juga konyol, ngapain Jokowi mau jadi wakil presiden lagi. Itu kan ambisi orang bodoh sebagai tokoh politik ya, bukan sebagai presiden. Tapi sebagai tokoh politik tentu Pak Jokowi merasa ngapain saya sudah punya kedudukan tertinggi tapi masih mau duduk jadi wakil presiden. Tentu saja itu ada kalkulasi strategis, misalnya presiden yang boneka maka wapresnya kendalikan. Begitu-begitu itu. Jadi kekacauan-kekacauan ini tiba bersamaan dengan arah Indonesia yang memang berantakan, yang dibaca dengan bagus oleh Bjorka. Tapi itu jangan dianggap bercanda ya Bung Rocky soal kemungkinan Pak Jokowi jadi wakilnya. Karena waktu lebaran lalu saya dengar isu itu, bahkan akan dicalonkan dengan Prabowo. Dan itu juga sudah ada deklarasinya yang disebut Probo Jokowi, Prabowo Jokowi, itu. Sudah ada deklarasinya. Jadi jangan dianggap bercanda. Selama ini kan kita juga menganggap bahwa tadinya soal tiga periode juga kayaknya cuma isu numpang lewat, tapi ternyata itu soal yang serius. Gitu Iya, jadi soal yang serius karena orang pikir kenapa Pak Jokowi mau jadi wakil presiden. Gampang jawabnya. Karena beliau ingin menyelamatkan diri di periode berikutnya. Kan bagaimanapun wakil presiden juga diprotek dengan fasilitas yang sama dengan presiden. Jadi, bagi Bjorka, ini juga misteri. Demi apa Presiden Jokowi kasih sinyal bahwa dia mau jadi wakil presiden saja, kalau nggak mungkin lagi tiga periode. Yang pertama, ambisi itu nggak bisa ditahan bagi seorang yang pernah berkuasa; Yang kedua justru orang jadi curiga bahwa Pak Jokowi ingin cari pengaman melalui presidennya di 2024 dan seterusnya sampai 2029. Lalu orang tanya kenapa musti cari pengaman? Berarti ada kasus ya. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kan begitu pertanyaan Bjorka. Sekarang kita balik lagi ke Anies Baswedan. Tentu orang akan bertanya-tanya bagaimana langkah berikutnya karena dia akan selalu setiap kali ditanya dia akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini sekarang secara formal dia akan diberhentikan dan secara resmi nanti akan tanggal 16 dia akan meninggalkan posisi itu. Bagimana kita membaca ini? Anies punya kesempatan baru untuk membangun, sebut saja semacam LSM. Itu kan hanya sekadar lembaga saja kan? Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institute. Jadi, semua hal bisa dilakukan. Dan, saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, itu elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik. Kan itu enaknya. Kan Anies justru lepas dari beban birokrasi DKI sehingga dia bisa muter ke Indonesia. Itu kan blessingnya dan sangat mungkin bjorka akan menuntun Anies ke mana-mana. Dalam pikiran orang, bjorka ini pasti pro oposisi. Kalau dia menghajar oposisi itu artinya ini pura-pura. Kan di dalam etika bongkar membongkar, yang musti dibongkar ya pejabatnya. Kalau orang nggak punya kekuasaan ngapain dibongkar. Itu namanya mau doksin sesuatu yang privat. Caci-maki akan sampe situ. Jadi, sekali lagi kita gembira karena bjorka itu menyasar para pejabat. Anies adalah pejabat. Tapi kalau seseorang itu enggak punya profil dalm politik, buat apa disasar. Kecuali mereka yang betul-betul nggak punya kekuasaan, tapi menjilat pada kekuasaan. Kan buzer-bizer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan lebih dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana. Kan itu soalnya. Beberapa nama sudah dibongkar oleh bjorka kan? Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. Jadi, oposisi justru diuntungkan oleh aktivitas bjorka. Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka. (Ida/sws)
Raja Charles Pimpin Saudaranya Berjaga di Samping Peti Ratu Elizabeth
London, FNN - Keempat anak Ratu Elizabeth II, yang dipimpin oleh Raja Charles III, berjaga di samping peti matinya saat jenazahnya dibaringkan di Katedral St Giles di Edinburgh pada Senin (12/9).Raja Charles III, Putri Anne, Pangeran Edward, dan Pangeran Andrew berdiri di sekitar peti mati ibu mereka di dalam katedral ketika masyarakat berjalan melewati dalam diam untuk memberikan penghormatan terakhir mereka .Raja memiliki ekspresi serius di wajahnya dan berdiri diam di samping bangsawan lainnya. Sebelumnya pada Senin, Raja Charles dan istrinya, Permaisuri Camilla, tiba di Parlemen Skotlandia untuk menerima mosi belasungkawa.Raja bertemu dengan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon dan para pemimpin partai politik utama Skotlandia. “Kami merasa terhormat dengan kehadiran Yang Mulia, Raja Charles III, dan Permaisuri hari ini,” kata Sturgeon.“Yang Mulia, kami siap mendukung Anda saat Anda melanjutkan kehidupan pelayanan Anda sendiri–dan saat Anda membangun warisan luar biasa dari ibu tercinta Anda, Ratu kami,” kata dia.“Ratu Elizabeth, Ratu Skotlandia–kami berterima kasih atas hidupnya. Semoga dia sekarang beristirahat dengan tenang.”Raja Charles kemudian berbicara kepada parlemen Skotlandia, mengatakan bahwa sepanjang masa pemerintahannya, Ratu, seperti yang sebelumnya, “menemukan di perbukitan tanah ini dan di hati rakyatnya sebuah surga dan rumah.”“Jika saya boleh mengutip kata-kata Robert Burns yang hebat (penyair Skotlandia yang terkenal), ibu saya tersayang adalah teman manusia, teman kebenaran, teman usia dan pembimbing masa muda. Beberapa hati seperti miliknya, dengan kebajikan yang dihangatkan, beberapa kepala dengan pengetahuan yang begitu terinformasi,\" ujar Charles. (Sof/ANTARA)
AS Memperingati 21 Tahun Serangan 9/11
Washington, FNN - Warga Amerika berduka atas jatuhnya para korban serangan 9/11 dalam peringatan 21 tahun peristiwa yang mengubah dunia tersebut pada Minggu (11/9).Para anggota keluarga dari beberapa korban tewas pada hari itu, bersama dengan perwakilan pemerintah dan militer Amerika Serikat (AS), berkumpul di dekat Pentagon di Arlington, Virginia, di luar Washington DC, di pagi hari.Mereka berdiri atau duduk di tengah hujan sementara seorang perwira militer membacakan 184 nama pria dan wanita yang tewas 21 tahun lalu ketika para militan yang terkait dengan kelompok teroris al-Qaeda membajak sebuah pesawat penumpang dan menabrak sudut Pentagon. Lonceng berdenting sekali setelah setiap nama disebut. \"Teror menyerang kita pada pagi yang cerah itu,\" kata Presiden AS Joe Biden dalam kata sambutannya. \"Kisah Amerika sendiri berubah pada hari itu.\" \"Kami akan terus memantau dan mengganggu aktivitas teroris itu di mana pun kami menemukannya, di mana pun mereka berada. Kami tidak akan pernah ragu melakukan apa yang diperlukan untuk membela rakyat Amerika,\" ujarnyaKetika berbicara tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun lalu, Biden berkata, \"Dua puluh tahun setelah Afghanistan memang telah berakhir, namun komitmen kami untuk mencegah serangan lain di AS tiada habisnya.\"Pada Minggu yang sama, Wakil Presiden AS Kamala Harris menghadiri sebuah acara peringatan di National September 11th Memorial di New York City. Sementara istri Biden, Jill, juga menghadiri upacara peringatan Flight 93 National Memorial di Shanksville, Pennsylvania. Pada 11 September 2001, militan al-Qaeda membajak empat pesawat dan melakukan serangan bunuh diri terhadap sejumlah sasaran di AS.Dua dari pesawat itu menabrak menara kembar World Trade Center (WTC) di New York City, pesawat ketiga menabrak Pentagon, dan pesawat keempat jatuh di sebuah lapangan di Shanksville. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan teroris tersebut. (Sof/ANTARA)
Indonesia Punya Pengalaman Panjang Dalam Kebebasan Beragama
Jakarta, FNN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam hal mempraktikkan kebebasan beragama, bahkan sejak zaman penjajahan sebelum merdeka.\"Secara umum kehidupan beragama dan toleransi beragama tidak seburuk yang dimuat dalam beberapa laporan internasional,\" kata Yasonna Hamonangan Laoly di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan Yasonna pada Konferensi Internasional Bertajuk \"Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya\" yang disiarkan secara virtual.Ia mengatakan isu soal kebebasan dan toleransi beragama di Indonesia semakin berkembang pada masa reformasi seiring dengan meningkatnya penghormatan pada hak asasi manusia.Yasonna mengatakan Indonesia juga menghadapi tantangan ketika hak kebebasan dijadikan hak eksklusif yang hanya boleh dinikmati sekelompok orang tanpa menghormati orang lain untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.\"Situasi seperti ini membutuhkan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berbeda,\" kata dia.Pada titik tersebut, Yasonna menegaskan pentingnya peranan hukum untuk menjaga ketertiban umum, mengatur kehidupan, dan kebebasan beragama di Indonesia.Secara umum, paparnya, supremasi hukum merupakan upaya dalam menegakkan untuk melindungi segenap elemen masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun.Untuk menerapkan, ujar dia, tidak cukup hanya menerapkan aturan hukum tetapi harus disertai kemampuan menegakkan kaidah hukum serta adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhinya.Yasonna mengatakan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dalam Kovenan Internasional Pasal 18 Ayat (1) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama.Hak ini, tambah dia, mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran. \"Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas pilihannya sendiri,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Berakhir Damai Kasus Perusakan HP Jurnalis Saat Demo BBM
Banda Aceh, FNN - Kasus dugaan perusakan alat kerja berupa handphone (HP) wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya dengan satu personel polisi saat meliput demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry yang ricuh di depan DPRA, Rabu (7/9) lalu, berakhir damai.Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, di Banda Aceh, Selasa, mengatakan kasus tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan karena di tengah keributan massa yang melakukan aksi di depan DPRA. \"Tidak ada keinginan personel kami melakukan hal yang merusak barang milik wartawan, tidak ada maksud dan tujuan tertentu,\" kata Kombes Pol Joko Krisdiyanto.Hal itu disampaikan Kapolresta saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, perwakilan Serambi Indonesia, dan turut didampingi Kasat Reskrim Kompol M Ryan Citra Yudha dan Kasat Intel Kompol Suryo Sumantri Darmoyo, di Mapolresta Banda Aceh.Kasus ini sebelumnya, Kamis (8/9), sudah dimediasi oleh Kasat Reskrim Kompol M Ryan Citra Yudha bersama sejumlah jurnalis dan Pengurus AJI Banda Aceh di salah satu warung kopi di Banda Aceh.Hasil mediasinya, personel polisi tersebut mengakui bahwa sempat bersinggungan dengan wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya hingga menyebabkan HP-nya jatuh dan pecah LCD-nya.Mediasi yang berlangsung santai tersebut juga memperlihatkan dan mengumpulkan sejumlah bukti foto hingga rekaman CCTV saat kejadian itu berlangsung.Akhirnya, dalam mediasi tersebut didapatkan satu kesepahaman bahwa peristiwa itu terjadi tanpa kesengajaan, karena sedang dalam situasi rusuh. Kedua pihak sepakat berdamai, dan ditutup dengan pertemuan bersama Kapolresta Banda Aceh.Meski tanpa unsur kesengajaan, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto meminta maaf atas peristiwa yang mengakibatkan terjatuhnya HP jurnalis Serambi Indonesia tersebut.\"Saya mohon maaf atas kejadian yang tidak diinginkan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu yang menyebabkan terjatuhnya HP milik wartawan Serambi Indonesia,\" ujarnya.Kombes Joko menyampaikan, media massa merupakan mitranya kepolisian yang selalu bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh, diharapkan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini terus berjalan baik.Selain menyampaikan permohonan maaf, Kapolresta Banda Aceh juga menggantikan HP wartawan yang rusak tersebut, sehingga tetap semangat menjalankan aktivitasnya memberikan informasi kepada masyarakat. \"Hari ini kami gantikan HP milik wartawan Serambi, agar nantinya semangat lagi untuk meliput kembali,\" ujar Kapolresta.Kadiv Advokasi AJI Banda Aceh Rahmat Fajri menyampaikan bahwa selama ini hubungan kemitraan antara media massa di Aceh dengan kepolisian sangat baik, sehingga diharapkan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi ke depannya.Peristiwa ini, kata dia, juga menjadi pelajaran bagi teman-teman jurnalis saat meliput di lapangan, apalagi di tengah kondisi kericuhan harus dapat menjaga keselamatan sendiri serta harus menggunakan tanda pengenal (ID card pers).\"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polresta Banda Aceh yang telah menyelesaikan persoalan ini, sehingga selesai dengan cepat dan berjalan baik,\" katanya pula.Ketua Advokasi PWI Aceh yang diwakili Fauzul Husni juga mengucapkan terima kasih kepada pihak polresta yang bergerak cepat mencari titik temu terkait permasalahan ini.\"Terima kasih kepada Kapolresta atas gerakan cepat, semoga hubungan kemitraan ini terus berjalan baik, apalagi kita memang selalu bertemu di lapangan saat menjalankan tugas masing-masing,\" kata Fauzul.Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto secara langsung menyerahkan handphone baru kepada jurnalis Serambi Indonesia Indra Wijaya sebagai pengganti HP-nya yang rusak akibat peristiwa tersebut. (Ida/ANTARA)
Pimpinan DPD Diminta Atasi Polemik Pergantian Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako meminta empat pimpinan DPD, yakni AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin, Mahyudin, dan Nono Sampono agar segera mengatasi polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad.Menurut Angelo, saat memberikan keterangan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Selasa, polemik tersebut harus segera diatasi agar energi para pimpinan dan seluruh anggota DPD RI tidak habis pada isu yang tidak substantif. \"Jangan sampai energi kita dihabiskan ke isu yang tidak substantif, seperti pergantian Wakil Ketua MPR,\" ujar dia.Menurut Angelo, pimpinan dan seluruh anggota DPD RI sepatutnya berfokus menjalankan tugas besar mereka, yakni menguatkan kelembagaan perwakilan daerah yang selama ini kurang kuat dalam menjalankan kewenangannya.Oleh karena itu, putra daerah asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini meminta seluruh pimpinan DPD agar solid dan senantiasa memutuskan sesuatu dengan cara kolektif kolegial karena mereka merupakan penyambung suara lembaga perwakilan rakyat. \"Harus akur semua dan jangan membuat kisruh lembaga,\" kata Angelo, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.Lebih lanjut, Angelo menyampaikan awal terjadinya polemik atau kekisruhan di lembaga DPD adalah peristiwa pencopotan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya.Mantan Gubernur Gorontalo itu, kata Angelo, dicopot usai Sidang Paripurna DPD pada 18 Agustus 2022 melalui penyampaian mosi tidak percaya oleh puluhan anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.Padahal, menurut Angelo, agenda awal Sidang Paripurna DPD itu adalah untuk melaporkan kinerja Wakil Ketua MPR dari unsur DPD selama tiga tahun ini. Adapun calon pengganti Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD adalah Tamsil Linrung. \"Awalnya, saya juga ikut menandatangani mosi tidak percaya itu karena pimpinan DPD mengklaim telah melakukan rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus),\" ujarnya.Namun, Angelo mengatakan di tengah jalan, dua pimpinan DPD yaitu Nono Sampono dan Sultan Bachtiar menarik kembali mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jadi, ini membuktikan bahwa pergantian Wakil Ketua MPR ada yang tidak jelas dan ada pihak yang mengangkangi,\" ucap dia.Atas tindakan kedua pimpinan DPD itu, Angelo mengaku juga telah mencabut tanda tangan dan dukungan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jujur saya kecewa karena merasa dibohongi dan memutuskan untuk menarik kembali tanda tangan mosi tidak percaya,\" ujar dia. (Ida/ANTARA)
Kepala BSSN: Serangan Bjorka Intensitas Rendah
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas \"Bjorka\", masuk dalam kategori intensitas rendah.\"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,\" kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa.Secara keseluruhan, Hinsa menjelaskan intensitas ancaman serangan di ruang siber sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Serangan siber dengan intensitas tinggi, lanjutnya, ialah yang sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital. \"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita,\" tambahnya.Terkait hal tersebut, dia kemudian menegaskan bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik. \"Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik; yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masa data oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa,\" katanya.Oleh karena itu, dia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai \"Bjorka\". \"Secara umum ini adalah masalah data,\" imbuhnya.Dia menjelaskan BSSN telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar tersebut. Sehingga, meskipun ada informasi valid dari data-data yang bocor tersebut, lanjutnya, validitas tersebut memiliki masa berlaku untuk menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru. \"Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang. Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya,\" jelasnya.Namun, katanya, isu peretasan data nasional yang mencuat belakangan ini perlu menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, apalagi ancaman serangan siber bisa terus berkembang. \"Jadi enggak boleh sombong \'oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat\', tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang,\" ujarnya.\"Bjorka\" kembali menjadi perbincangan karena mengklaim telah meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo.Klaim \"Bjorka\" itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter \"DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (Ida/ANTARA)
Dua Pimpinan DPD RI Cabut Tandatangan, Rotasi Fadel dari Wakil Ketua MPR RI Tetap Jalan
Jakarta, FNN – Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022). Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya. Namun, hal itu tak mengganggu keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna sebelumnya yang menyatakan menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Keputusan yang telah diambil di Sidang Paripurna hanya bisa ditarik melalui Sidang Paripurna juga. Jadi, meski ada dua pimpinan yang menarik tandatangan, tidak ada masalah. Kita hormati saja. Hadapi dengan dewasa. Ini hal biasa dalam demokrasi,\" kata Mahyudin, pimpinan sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan. Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 membahas laporan pelaksanaan tugas Komite IV tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Di akhir sidang, Nono Sampono dan Sultan B Najamudin meminta waktu untuk mengklarifikasi tindakannya mencabut tandatangan dari persetujuan keputusan hasil Sidang Paripurna mengenai Mosi Tidak Percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Saya perlu mengklarifikasi, karena saya tidak mau berbalas pantun di Forum WA yang malah bisa menjadi bias. Dalam pandangan saya ada beberapa hal yang harus saya jawab,\" tutur Nono. Nono mengaku tahu bahwa ada pengumpulan tandatangan Mosi Tidak Percaya dari anggota DPD terhadap posisi Fadel Muhammad. Namun, Nono mengesampingkan hal itu, lantaran tak diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPD RI. \"Saya ingin melihat dulu apa dasar hukumnya. Pada Rapim lalu kami berembuk. Akhirnya kita sepakat untuk dibawa ke BK (Badan Kehormatan). Ternyata berlanjut terus. Kami kemudian berembuk lagi, kita ikuti saja dinamika ini. Tapi ujungnya, saya tetap tidak akan tandatangan,\" jelas Nono. Nono berdalih bahwa Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkan. Dan, tetap dibuka ruang untuk dikoreksi kembali. \"Apabila ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan. Saya merasa saya tidak tandatangan. Mungkin itu keteledoran saya,\" tutur Nono. Nono juga sempat menyinggung adanya ucapan yang menurutnya cukup menggelitik. \"Saya disebut jalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pimpinan lain. Saya disebut Jenderal yang takut dituntut Pak Fadel. Buat saya ini sudah menyinggung masalah pribadi dan terkait martabat saya,\" kata Nono. Usai Nono, giliran Sultan B Najamudin yang menyampaikan pendapat. Apapun yang terjadi, ia meminta agar disikapi dengan dingin. \"Sejak awal hingga diputuskan, saya tetap meminta agar dilakukan kajian, agar kita dapat menghasilkan keputusan yang baik,\" tutur Sultan. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan hal yang lumrah. Hal ini bagian dari dinamika demokrasi dan sesuatu yang konstruktif serta menjadi peluang DPD RI dalam meningkatkan kinerja. \"Hanya saja, dinamika tersebut jika tak dikelola dengan baik, arif dan bijaksana, justru akan merugikan kita semua secara kelembagaan. Maka, harus dikelola dengan baik agar kita dapat menata, agar ke depan lembaga kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\" tutur Sultan. Dikatakannya, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah lembaga, ia menarik tandatangan atas keputusan tersebut. \"Saya secara pribadi dapat memahami dan menghormati kolega saya yang berjumlah 97 orang yang menandatangani Mosi Tidak Percaya,\" kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merinci keputusan mengenai Fadel Muhammad. Menurutnya, segala keputusan dan perbincangan telah terdokumentasikan dengan baik. \"Jika dikatakan akan diputuskan di BK, saya kira tidak ada kesepakatan itu. Silakan dibuka seluruh rekamannya. Tidak ada satu kalimat pun bahwa persoalan ini akan dibawa ke BK. Ada risalah dan rekamannya,\" tutur LaNyalla. Keputusan LaNyalla mendapat dukungan dari mayoritas anggota. Bambang Santoso asal Bali misalnya. Ia menilai keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna tak bisa lagi diganggu gugat. \"Kalau mau mencabut tandatangan, silakan saja cabut. Tidak akan mengganggu keputusan yang telah diambil,\" tegas Bambang. Ia justru menyayangkan sikap Nono dan Sultan yang seakan-akan memainkan aspirasi mayoritas anggota DPD RI. \"Membuat keputusan lantas dicabut. Ini seperti main-main. Jangan main-main dengan Mosi Tidak Percaya dari anggota,\" tutur Bambang. Hal senada diungkapkan oleh Alirmansori Senator asal Sumbar. Menurutnya, penarikan tandatangan di Surat Keputusan Paripurna tidak membatalkan apapun. Dan perlu diingat, lanjutnya, penandatanganan itu adalah kewajiban Pimpinan sebagai konsekwensi dari jabatan, bukan pilihan boleh menanda tangani atau tidak. “Tidak menandatangani atau mencabut tanda tangan mengandung konsekwensi lain lagi,” tandas Alirman. Nada keras disampaikan oleh Fachrul Razi, Senator asal Aceh. Ia meminta Nono dan Sultan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD RI. \"Ini mengecewakan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh anggota. Sesuai Tatib Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 57, tugas pimpinan adalah Melaksanakan dan Memasyarakatkan Keputusan DPD. Ini malah mencabut tandatangan. Saya minta Pak Nono dan Pak Sultan mundur dari pimpinan karena tak bertanggungjawab terhadap keputusan yang sudah diambil,\" tegas Fachrul Razi. Senator asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyayangkan hal ini terjadi. Menurutnya, pimpinan harus kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. \"Apa yang dilakukan saat Paripurna yang lalu itu sudah benar. Paripurna itu tidak pura-pura,\" tutur Sanusi. (mth/*)
POPULER
