ALL CATEGORY
Ketua DPD RI Dukung Percepatan Investigasi Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong investigasi Tragedi Kanjuruhan, segera dilakukan. “Saya mendukung agar dilakukan investigasi secepatnya atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita berharap prahara persepakbolaan tidak terus menerus terjadi,” tutur LaNyalla, Senin (3/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan penyelenggara untuk tidak hanya memikirkan keuntungan materi belaka. “Segi keamanan dan kenyamanan menonton harus diperhatikan, agar menghasilkan suporter yang berkualitas,” tegas LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu menilai, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kompetisi atau liga sudah seharusnya dilakukan. Sebab, terlalu mahal nyawa melayang hanya karena sepak bola. Di sisi lain, LaNyalla juga menyoroti penanganan yang dilakukan aparat keamanan terhadap suporter yang tidak manusiawi. Apapun alasannya, LaNyalla menilai kekerasan harus dihindarkan. Pelakunya juga harus ditindak. “Saya meminta agar dilakukan kajian yang menyeluruh dengan melibatkan elemen, unsur-unsur dan komponen-komponen terkait, agar menghasilkan perspektif yang holistik, agar ke depan, kualitas liga lebih baik,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan investigasi mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Presiden Jokowi ingin segera dilakukan pembenahan dan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa ratusan jiwa dan kerusakan fasilitas akibat tragedi tersebut. “Segera investigasi dan benahi apa yang terjadi, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Maka kita akan tegakkan aturan FIFA ataupun PSSI dan aturan hukum di negara ini,” jelasnya. (Ida/LC)
Kinerja Tim Investigasi Kanjuruhan Diawasi Kompolnas
Jakarta, FNN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengawasi kinerja tim investigasi bentukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut tuntas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.“Sesuai perintah Ketua Kompolnas Pak Mahfud MD, melakukan pengawasan terhadap kinerja tim investigasi bentukan Kapolri,” kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut Albertus, Kompolnas sudah mendapatkan laporan resmi dari tim investigasi terkait pengusutan tragedi Kanjuruhan. Namun, Kompolnas hadir di Malang untuk mengecek langsung fakta di lapangan. “Kompolnas ingin melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Laporan resmi sudah diterima tapi kami ingin dialog dengan korban dan penonton. Kami juga bertemu dengan wartawan yang saat itu meliput. Kami juga bertemu para suporter,” kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudhanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Albertus menyebutkan, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Kompolnas Mahfud MD, agar mengawasi kerja tim investigasi bentukan Kapolri. “Tim investigasi kini sedang bekerja keras untuk mengusut kasus ini. Tupoksi Kompolnas adalah melihat secara detail penyelenggaraan acara mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” katanya.Lebih lanjut ia menyebutkan, investigasi yang dilakukan tim investigasi Polri bukan sekedar mencari siapa yang salah dalam tragedi Kanjuruhan, melainkan menganalisa fakta yang ditemukan sebagai bahan pembelajaran untuk dunia sepak bola Indonesia ke depannya. “Masalah keamanan, penyelenggaraan, penggunaan peralatan mengurai massa dinilai sah atau tidak, biarkan penyidik yang memutuskan. Kompolnas kan memantau,” ujarnya.Albertus juga menegaskan, hasil pengawasan yang dilakukan akan disampaikan secara transparan dan Kompolnas tidak akan menutupi fakta yang ada. “Tidak usah khawatir ada yang ditutup-tutupi, kami Kompolnas terbuka saja. Kami akan tanya secara detail ke semua petugas. Kami lihat secara seksama dan nanti hasilnya harus menjadi pembelajaran penting untuk semua,” tutup Albertus.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan kedatangan Kompolnas dalam rangka mengawasi kinerja tim investigasi dalam mengusut tragedi Kanjuruhan secara transparan. “Kompolnas didatangkan supaya kinerja tim investigasi dilakukan secara transparan,” kata Dedi. (Ida/ANTARA)
F-PKB Galang Dukungan Bentuk Pansus Kerusuhan di Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi mengatakan fraksinya menggalang dukungan dengan fraksi-fraksi lain untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.“Hampir semua, tadi sudah delapan fraksi memberikan dukungan. Kebetulan hanya Fraksi PPP sedang ke luar negeri namun sudah menyetujui saat dihubungi melalui telepon,\" kata Khadafi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia berharap pembentukan pansus tersebut dapat membuat proses penuntasan kasus berjalan lebih cepat, termasuk biaya asuransi para korban kericuhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Menurut dia, melalui pembentukan pansus tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan titik terang dari peristiwa tersebut.Khadafi menilai pemerintah harus segera menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan pendukung. “Kami mendesak PT. Liga Indonesia Baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" ujarnya.Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo berharap pembentukan pansus tersebut bisa mengawal proses investigasi kasus yang telah menyebabkan banyak korban tersebut. Menurut dia, anggota DPR RI yang telah menandatangani dukungan pembentukan pansus, antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKS.\"Kami akan membawa tanda tangan dukungan ini kepada Pimpinan DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Kami berharap secepatnya Pansus Kanjuruhan dibentuk sehingga bisa bekerja cepat di lapangan,\" katanya.Dia berharap pansus kerusuhan di Kanjuruhan segera ditindaklanjuti Pimpinan DPR karena sangat penting agar masyarakat, terutama keluarga korban mendapatkan keadilan. (Ida/ANTARA)
NasDem Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat Sambut Baik
Jakarta, FNN - Partai Demokrat menyambut baik Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Senin.\"Demokrat menyambut baik langkah NasDem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem untuk Pilpres 2024. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol, sebagai wujud komitmen kita merawat demokrasi di negeri ini,\" kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, seperti dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.Herzaky mengatakan Partai Demokrat menghormati kemandirian dan independensi setiap partai politik (parpol) dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip itu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Partai Demokrat selama ini. \"Terkait dengan figur capres dan cawapres, Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapimnas Partai Demokrat 15 September lalu, memiliki kriteria tersendiri yang menitikberatkan pada integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry, dan yang paling penting memiliki semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,\" jelasnya.Sejauh ini, lanjutnya, rekam jejak Anies memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Partai Demokrat. \"Anies dan Ketum AHY pun memiliki hubungan yang cukup dekat,\" kata Herzaky.Lebih lanjut, Herzaky mengungkapkan bahwa komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai NasDem dan PKS, yang selama ini terjalin dengan sangat baik, akan terus berlanjut. Begitu pun soal deklarasi capres oleh Partai NasDem, menurutnya, sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Partai Demokrat. \"Dalam penentuan capres dan cawapres, tiga partai ini memiliki kesamaan sikap untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini,\" katanya.Dia mengungkapkan sejak Minggu (2/10) hingga Rabu (5/10), AHY berada di Jawa Tengah dan DIY guna melanjutkan \"Gerilya Nusantara\" dalam rangka menyerap aspirasi rakyat dan konsolidasi internal, dengan melantik 4.000-an pengurus 38 DPC se-Provinsi Jawa Tengah dan DIY.Sementara itu, Senin, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan secara langsung Anies Baswedan sebagai capres yang resmi diusung oleh partai itu. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best,\" kata Surya Paloh Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin.Anies Baswedan pun menerima pencalonan dari Partai NasDem tersebut. \"Dengan memohon ridho Allah, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan siap menjawab tantangan itu,\" kata Anies. (Ida/ANTARA)
Santunan Rp50 Juta bagi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan oleh Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada seluruh korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.\"Santunan dari Bapak Presiden Jokowi sebesar Rp50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 orang, mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Jangan dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara,\" kata Mahfud saat jumpa pers secara daring di Jakarta, Senin.Menurut dia, pemberian santunan kepada korban tragedi Kanjuruhan itu sebagai tanda belasungkawa Presiden Jokowi. \"Meskipun, tentu hilangnya nyawa setiap orang tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun harganya. Tetapi presiden berkenan untuk memberikan santunan kepada setiap korban jiwa sebesar Rp50 juta dan ini akan segera dilaksanakan,\" ujarnya.Saat ini, kata dia, pemerintah tengah mencocokkan terlebih dahulu data-data administrasi dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang mengurus.\"Pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu, ini nama dan alamatnya. Cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama,\" papar Mahfud.Pemerintah tidak akan terlalu birokratis untuk memberikan santunan kepada setiap korban tragedi Kanjuruhan. \"Mungkin besok atau lusa kalau dananya sudah ada itu sudah bisa kita eksekusi. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya. Itu kan tidak akan lama. Tidak akan bertele-tele,\" papar Mahfud.Terkait korban luka-luka, Mahfud sudah memerintahkan Menkes bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan ditanggung negara. \"Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan rumah sakit bahwa nanti negara yang akan menanggung. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemda akan menjamin itu semua,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)
Partai NasDem Memberikan Anies Otoritas untuk Memilih Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi pada hari ini (3/10/2022) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Acara deklarasi ini digelar di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Acara ini dibuka oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem menyampaikan sambutannya yang kemudian juga disambut oleh Anies Baswedan yang menghadiri secara langsung acara deklarasi ini. Dalam akhir acara diberikan sesi tanya-jawab untuk para awak media yang turut menghadiri acara. Dalam sesi ini juga Surya Paloh mengungkapkan respon terhadap pertanyaan awak media tentang hubungan beliau dengan Joko Widodo (Jokowi) serta bagaimana tanggapannya. \"Saya rasa dalam satu ruangan ini, sayalah yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Ketika ditanya, apakah saya sudah membicarakan (pencalonan Anies), apa tanggapan beliau pencalonan Bung Anies. Ya beliau ucapkan baik, bagus, saya menghargai itu. Jadi saya pikir itu lebih dari cukup,\" katanya dalam acara Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia pada (3/10/2022) yang bertempat di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat. Awak media juga ada yang menanyakan terkait percepatan pengumuman dari Partai NasDem yang sebelumnya berkata akan dilakukan pada bulan November, akan tetapi malah dipercepat hingga bulan Oktober ini. \"Yang pertama kenapa ada percepatan yang didengar 10 November. Saya melihat ini adalah hari baik. Sederhana melihat cahaya bulan, bintang, sesungguhnya itulah yang saya pikirkan. Kemudian dengan segala kerendahan hati saya utarakan dengan teman-teman. Bagaimana kalau Senin hari baik, tanggal 3 Oktober, cocok? Jamnya, jam berapa katanya? Saya bilang jam sepuluh saja,\" kata Surya menjelaskan. Surya kemudian melanjutkan dengan menjelaskan apakah ada unsur percepatan deklarasi ini terkait dengan kasus Anies dengan KPK. \"Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK tidak nih? Mana kita tahu, nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tak melihat ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies kemudian KPK. Karena semua berjalan masing-masing, itu sudah jelas itu,\" katanya. Selain itu, Surya juga dipertanyakan tentang siapa dan bagaimana pemilihan calon wakil presiden (cawapres) untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. \"Soal cawapres, kalau NasDem yak sudah kasih otoritas pada Pak Anies. Bagaimana kita tiba-tiba memilih wakil presiden yang tidak cocok dengan dirinya. Itu belum apa-apa sudah cari penyakit mamanya. Politik apa yang mau kita kerjakan, mau mendapatkan zaken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang tidak dapat ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita, kita harus yakin juga beri kesempatan dia \'eh pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini\' itu pemikiran NasDem,\" ucapnya menjelaskan. (Fik)
Relawan Anies Desak Firli Bahuri Dipecat
Jakarta, FNN - Relawan Anies Rasyid Baswedan yang tergabung dalan Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) meminta Firli Bahuri untuk segera dicopot dari KPK. Mereka menganggap, tugas dan kewenangan KPK ini sudah merusak peraturan atau undang-undang negara. Bintang selaku penanggung jawab dalam aksi hari ini, Senin, 3 Oktober 2022, di Gedung KPK, mengatakan tugas KPK sudah seperti orang-orang zalim. “Anies Baswedan selaku orang baik seharusnya tidak dipermasalahkan dalam kasus Formula E, dan orang-orang yang tidak baik dimenangkan,\" kata Bintang. Selain itu Bintang juga merasa aneh dengan KPK karena sekarang lembaga antirasuah itu sudah tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada. “Saya merasa aneh saja, kenapa orang baik seperti Anies Baswedan dipermasalahkan dalam Formula E.\" Mereka meminta Firli sebagai Ketua KPK supaya tmengerti siapa dan bagaimana tugasnya. Banyak kasus yang seharusnya KPK tangani tidak ditangani, tapi kok Anies yang jadi sasaran. Oleh karena itu, Firli segera dicopot. “Kami sebagai rakyat Indonesia datang ke sini dan menuntut, Firli tidak pantas menjadi ketua KPK.” ujarnya. Mereka merasa telah terjadi kesalahan KPK dalam memeriksa Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Padahal, hasil audit menunjukkan tidak ada penyalahgunaan uang yang dilakukan Anies Baswedan. (Anw).
Mentersangkakan Anies Akan Mempercepat Gejolak Besar Sosial-Politik
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN PARTAI NasDem hari ini secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pilpres 2024. Deklarasi ini dipercepat oleh Ketua NasDem Surya Paloh setelah KPK, khususnya Firli Bahuri, Alex Marwata, dan Karyoto, mendesak agar Anies dijadikan tersangka korupsi Formula E. Deklarasi ini mungkin bisa memukul mundur Firli Bahuri dan kawan-kawan. Tetapi, deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Kepada Firli harus ditunjukkan bahwa rakyat akan melawan kesewenangan ketua lembaga anti-korupsi itu. Bahwa rakyat, khususnya pendukung loyal Anies, akan melancarkan aksi protes terhadap tindakan politis Firli. Mengapa disebut tindakan politis Firli? Karena di jajaran pimpinan KPK hanya Firli, Alex dan Karyoto yang berkeras ingin mentersangkakan Anies. Sedangkan para pimpinan dan senior KPK lainnya, sebagian besar (mayoritas), berpendapat bahwa bukti-bukti korupsi Anies di Formula E tidak cukup alias sangat lemah. Kesimpulan mayoritas pimpinan KPK ini terlihat dari hasil gelar perkara Formula E yang dilaksanakan belum lama ini. Koran Tempo menjelaskan secara detail selisih pendapat yang besar dan tajam dalam gelar perkara tersebut. Para pakar hukum pidana mengatakan Anies hanya melakukan pelanggaran administrasi. Bukan pelanggaran yang mengandung unsur kejahatan korupsi. Tetapi, kata Koran Tempo, Firli mendesak agar kasus Formula E ditingkatkan menjadi penyidikan dengan tersangka Anies Baswedan. Pendapat Firli ini didukung oleh Wakil Ketua KPK Alex Marwata dan Deputi Penindakan Karyoto. Firli, seperti ditulis koran ini, mengakui bahwa menjadikan Aneis sebagai tersangka bisa menyulut pergolakan politik kalau itu dilakukan setelah dia (Anies) dideklarasikan sebagai capres oleh parpol pendukung. Logikanya, inilah yang mendorong NasDem menggelar deklaarsi hari ini, Senin (3/10/2022). Paloh semula merencanakan deklarasi November, bulan depan. Politisi senior ini mempercepat deklarasi. Nah, setelah deklarasi ini apakah Firli akan surut? Belum tentu. Dia dan kelompoknya di KPK bisa saja menyatakan Anies sebagai tersangka meskipun mayoritas peserta rapat gelar perkara tidak setuju. Sebab, ketua KPK bisa saja menggunakan kewenangannya atau kesewenangannya untuk mentersangkakan Anies yang biasanya akan diikuti penangkapan dan penahanan. Semua kelompok relawan tahu persis tujuan Firli dan kelompoknya di KPK. Dan, sebaliknya, Firli pun mengerti konsekuensi dari tindakan dia menetapkan Anies sebagai tersangka. Ketua KPK pasti memahami suasana akar rumput yang sekarang semakin muak dengan cara-cara kotor para penguasa. Tetapi Firli kelihatan akan mengetes dalamnya air. Dia ingin menguji kekuatan ombak yang bakal menerjang dia dan kelompoknya. Tes kedalam air dan uji kekuatan ombak itu kemungkinan akan dilakukan Firli walaupun Anies resmi menjadi capres NasDem. Taktik ini sangat riskan. Anies bukan hanya capres NasDem melainkan capres mayoritas besar rakyat yang mendambakan perbaikan Indonesia. Firli jangan pernah berpikir Anies hanya sebatas NasDem. Anies adalah calon semua orang yang masih punya nurani bersih dan pikiran yang waras. Firli sebaiknya tidak mempolitisasi Formula E. Sebab, sekarang ini semakin besar gumpalan kejengkelan dan kemuakan rakyat terhadap tindak-tanduk para penguasa yang terus menerus menyusahkan rakyat. Lain lagi tontotan menjijikkan yang diperlihatkan di semua lini kekuasaan. Semua ini bisa berubah menjadi bahan bakar yang akan mengobarkan perlawanan rakyat. Kita semua tetap berharap agar Firli tidak mengambil langkah fatal yang bisa membuat situasi semakin parah. Sebab, ratusan kelompok relawan tidak yakin Anies terlibat korupsi. Sebaliknya, mereka percaya Komjen Pol Firli Bahuri ingin menjadikan Anies sebagai tersangka untuk menjegal dia maju di pilpres 2024. Ini berbahaya sekali. Sangat mungkin akan mempercepat gejolak sosial-politik dalam skala yang tak terbayangkan.[]
Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan
Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)
POPULER
