ALL CATEGORY
Temui Ketua DPD RI, Muzakir Manaf Sampaikan Empat Aspirasi
Jakarta, FNN – Mantan Wakil Gubernur Aceh, yang juga eks Panglima GAM, Muzakir Manaf, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (15/9/2022). Muzakir menyampaikan empat aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Sedangkan Muzakir Manaf didampingi oleh Teuku Irsyadi MD. Dalam pertemuan yang difasilitasi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Muzakir Manaf yang bisa disapa Mualem meminta dukungan kepada Ketua DPD RI dalam proses penciptaan perdamaian secara keseluruhan di tanah Serambi Makkah, tanpa ada persoalan yang berpotensi timbul kembali. \"Tentu sebagai wakil daerah, saya meminta dukungan kepada DPD RI untuk kelangsungan perdamaian di Aceh yang abadi,\" tutur Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI mengenai rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, ada beberapa persoalan penting terkait UU Pemerintahan Aceh yang perlu untuk direvisi. Sebab, kata dia, masih ada klausul perjanjian Helsinki yang belum terakomodasi di dalamnya. \"Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,\" kata Muzakir. Ketiga, Muzakir menilai salah satu problematika kemiskinan di Aceh segera dituntaskan. Sebab, Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. \"Maka, kami meminta kepada Ketua DPD RI untuk mendorong pemerintah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta investasi di Aceh,\" kata Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI agar persoalan bendera Aceh dapat diselesaikan secara cepat dan bijak, agar tak menjadi polemik berkepanjangan. Ia pun meminta dukungan kepada Provinsi Aceh yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Muzakir juga mengucapkan selamat kepada LaNyalla Razi yang terpilih sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia dan Fachrul Razi sebagai Ketua Harian PB Muaythai Indonesia. Menanggapi hal itu, Senator asal Aceh Fachrul Razi menegaskan jika DPD RI akan memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki. \"Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu complicated. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh on the track dengan MoU Helsinki,\" terang Fachrul Razi. Fachrul Razi juga sependapat jika perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Pun halnya dengan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh yang harus segera menjadi prioritas pemerintah. \"Kami juga sependapat bahwa persoalan bendera Aceh ini harus segera diselesaikan dengan bijak. Kami di DPD RI amat concern terhadap hal itu,\" kata Fachrul Razi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkomitmen mendukung penuh penciptaan perdamaian secara hakiki di Aceh. Dikatakan LaNyalla, tak boleh ada lagi yang mengusik perdamaian yang sudah menjadi komitmen nasional di Aceh. \"Tentu ini tugas kami untuk mengawal. Perdamaian abadi di Aceh harus terwujud. Itu adalah komitmen kebangsaan kita,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat bahwa revisi UU Pemerintahan Aceh harus mengakomodasi MoU Helsinki. Sebab, tanpa poin-poin tersebut, mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud. \"Pedoman perdamaian Aceh adalah MoU Helsinki. Oleh karenanya, revisi UU Pemerintahan Aceh harus memuat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian di Aceh,\" tutur LaNyalla. Pun halnya dengan percepatan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh, LaNyalla menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. \"Kami mendorong agar pembangunan perekonomian dapat segera direalisasikan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga mendukung penuh Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum PB Muaythai, LaNyalla menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk menyukseskan PON 2024 mendatang. \"Kami berikan dukungan penuh dan siap untuk berkolaborasi,\" tegas LaNyalla. (mth/*)
Rusia Hargai "Posisi Seimbang" China tentang Ukraina
Samarkand, Uzbekistan, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Moskow mendukung kebijakan \"Satu China\" dan menghargai \"posisi seimbang\" China di Ukraina.Kedua pemimpin tersebut bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Uzbekistan, Kamis. Itu adalah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Rusia meluncurkan \"operasi militer khusus\" di Ukraina pada Februari.\"Kami sangat menghargai posisi seimbang dari rekan China kami dalam hal krisis Ukraina. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Anda tentang hal ini. Selama pertemuan hari ini, kami tentu saja akan menjelaskan posisi kami,\" kata Putin dalam pidato pembukaan yang disiarkan televisi pada pertemuan bilateral tersebut.Rusia telah mendekati China sejak mengirim angkatan bersenjata ke Ukraina--sebuah keputusan yang memicu rentetan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow.Putin juga menyatakan dukungannya terhadap posisi Beijing dalam apa yang dianggap analis sebagai aliansi anti AS dan anti Barat.Pernyataan Putin merujuk pada ketegasan Beijing agar negara-negara lain tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Beijing mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari China. \"Kami bermaksud untuk secara tegas mematuhi prinsip \'Satu China\',\" kata Putin.Dia menambahkan bahwa Rusia “mengutuk provokasi oleh Amerika Serikat dan satelit mereka di Selat Taiwan”, yang mungkin merujuk pada kapal perang Angkatan Laut AS yang berlayar melalui perairan internasional di Selat Taiwan pada 27 Agustus lalu.AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh hukum untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.Sementara China tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. (Sof/ANTARA/Reuters)
Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan
Jakarta, FNN – Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) meminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ikut memperjuangkan kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh. Aspirasi tersebut disalurkan Hikapindo saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator dari Riau Muhammad Gazali, Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Ketua Umum Hikapindo, Armiati mengatakan organisasinya sudah terbentuk di 34 Propinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. “Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya. Saat ini, lanjut Armiati, jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Terbentuknya Hikapindo adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan para kader. “Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari Pak Ketua DPD RI. Mohon perhatian dan kasih sayangnya agar diperjuangkan nasib para kader,” ujar Armiati lagi. Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga tetapi para kader kurang mendapat perhatian. Mereka seringkali tidak mendapatkan honor. Jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan. “Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas dia. Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar. “Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi parpol maupun caleg,” tukas dia. “Honor meskipun ada tetapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” tambahnya. Menanggapi keluhan tersebut, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Di forum itu, Bustami meminta para kader di desa untuk mengusulkan ke Kepala Desa terkait anggaran untuk kader penyuluh. “Berkaitan keluhan tadi sebenarnya anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau para kades, Bupati, Gubernur nyambung dengan soal dana desa tentu hal itu tidak ribet. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar tapi kok untuk penyuluh tidak dianggarkan,” ucapnya. Makanya jalan keluar pertama, menurut Bustami, yakni memanfaatkan dana desa dengan usulan insentif penyuluh saat musrenbangdes. “Para kader penyuluh harus bicara ke forum, ke kepala desa dan lainnya sehingga dianggarkan. Jangan hanya yang muncul adalah dana bangun fisik saja,” tutur dia. DPD bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh. Senator Aceh, Fachrul Razi menjelaskan memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi. “Ini akan jadi masukan untuk DPD RI. Karena memang para kader dan penyuluh ini seperti terlupakan. Pertemuan ini akan jadi entry point juga untuk mempertanyakan ke Mendagri atau Kementerian Desa dan PDT, apakah ada alokasi anggaran untuk penyuluh di dalamnya,” katanya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pihaknya akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh. “Tugas DPD RI hanya bisa menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR dan pemerintah. Eksekusinya di mereka. Tetapi kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” tegas dia. (Ida/LC)
Belum Ditemukan Data dan Informasi KPK Dibobol "Bjorka"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menemukan informasi dan data yang dimilikinya dibobol oleh pelaku peretasan yang mengaku sebagai \"Bjorka\".\"KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol oleh \'Bjorka\',\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.Kendati demikian, Ghufron mengharapkan nantinya KPK tidak menjadi sasaran peretasan. \"Mudah-mudahan ke depan KPK tidak menjadi sasaran dan mudah-mudahan seandainya pun disasar mudah-mudahan kami mampu untuk menangkal-nya,\" ucap Ghufron.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh \"Bjorka\".Adapun pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh \"Bjorka\" itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh \"Bjorka\", menurut Mahfud, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara.Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh \"Bjorka\" bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli.Meskipun begitu, Mahfud menekankan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah senantiasa serius dalam menangani kasus-kasus kebocoran data. (Ida/ANTARA)
Di Tengah Guyuran Hujan, Polresta Banjarmasin Kawal Demo Mahasiswa
Banjarmasin, FNN - Polresta Banjarmasin mengawal massa demo ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang hari ini.\"Meski hujan tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa,\" kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis.Ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir.Sabana menyebut penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara karena diatur Undang-Undang. Untuk itulah, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib. \"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai,\" jelasnya.Bagi dia, mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa ini untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.Meski begitu, Sabana mengingatkan agar jangan sampai mudah diprovokasi apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. \"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib. Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Anomali Trafik Terbanyak di Sektor Administrasi Pemerintahan
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan mengungkapkan sektor administrasi pemerintahan menempati jumlah penerima notifikasi anomali trafik keamanan siber terbanyak selama periode Januari hingga 13 September 2022.\"Yaitu 760 notifikasi insiden, diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi,\" kata Luki saat acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di Jakarta, Kamis.Secara keseluruhan, kata Luki, BSSN mencatat ada lebih dari 852 juta anomali trafik sepanjang Januari hingga 13 September 2022. Di mana, tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware sebanyak 55,62 persen, kemudian kebocoran informasi sebanyak 15,20 persen dan trojan sebanyak 10,21 persenSebagai tindak lanjut terhadap anomali tersebut, Luki menyebut BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.261 notifikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terdampak.\"Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar enam persen dari keseluruhan notifikasi yang sudah direspon,\" ujarnya.Notifikasi, sambungnya, juga dikirimkan kepemangku kepentingan di berbagai sektor strategis lain seperti energi dan sumberdaya mineral (ESDM), transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan dan pertahanan.Terkait hal tersebut, ia mengingatkan bahwa rendahnya respon terhadap notifikasi dapat menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sumber untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, terutama di sektor-sektor strategis.\"Berharap ke depan jangan main-main, jangan meremehkan situasi kondisi saat ini, kita harus betul-betul sangat reaktif terhadap sistem-sistem elektronik yang ada di kementerian/lembaga masing-masing untuk menjaga keamanannya dan melakukan up grade untuk melihat bagaimana sistem yang dimiliki,\" tuturnya.Luki mengatakan resiko terhadap infrastruktur informasi vital menjadi semakin saling bergantung antar-sistem elektronik, seiring dengan semakin intensifnya proses globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial. Di mana apabila ada salah satu sektor terdampak maka akan berpengaruh kepada sektor lain.Oleh karenanya ia menyebut keamanan siber pada hakikatnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, serta mendapat dukungan dari unsur penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha maupun komunitas.\"BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi,\" kata Luki.(Ida/ANTARA)
Kala Polisi Meredam Mahasiswa Dengan Doa
Jakarta, FNN - Ada pemandangan tak biasa pada demo kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kamis, 15 September 2022, di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Cara polisi meredam aksi mahasiswa berbeda dari biasanya. Tidak main pukul dan menghalau massa dengan senjata dan kendaraan bermotor tapi justru menyeru dengan shalawat dan doa. Dari mobil dinas, dengan mikrofon polisi menyerukan dzikir, doa, shalawat dan pembacaan beberapa potongan ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan harapan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dapat diredam. \"Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga kedua orang kami,\" ujar polisi dari mobil dinas di balik pembatas jalan, bersebrangan dengan lokasi mahasiswa melakukan unjuk rasa. Aksi mahasiswa sendiri tidak surut dari pukul 15.30 hingga setengah lima sore. Mereka terus berorasi dan mencoba membobol pagar pembatas ke arah istana. Apakah pertanda doa polisi sia-sia? Tentu tidak. Karena Allah yang Maha Pengatur segalanya. (Habil)
Menyingkap Sikap AS dan Cina Ihwal G30S 1965 Lewat Bahasa
Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) KALAU saya baca-baca lagi beberapa dokumen, baik dari pemerintah Amerika maupun Cina terkait jelang September 1965, ada beberapa frase menarik yang mengisyaratkan sikap dasar mereka dalam memandang Indonesia pada 1965. Kalau merujuk pada beberapa dokumen dari pihak AS dan Inggris, keduanya selalu menekankan polarisasi antara komunis versus \"orang-orang kita\" yang mereka istilahkan dengan sebutan \"Our Local Army Friend\". Tanpa memilah terdiri apa-apa saja ragam ideologinya. Pokoknya anti komunis berarti sekutu AS dan Inggris. Titik. Adapun pemerintah Cina, maupun Partai Komunis Cina, rada unik memang. Selalu mengedepankan istilah Angkatan Darat (Sebagai Representasi Sayap Kanan dan Pengikut Sukarno) yang tentunya mereka maksud orang-orang berhaluan nasionalis atau sosialis namun berjiwa nasionalis, tetapi non komunis atau malah anti komunis. Klasfikasi pemerintah Cina/PKC ini nampak jelas ketika mereka membuat laporan intelijen misalnya dengan mengatakan: “Di dalam tubuh PKI, ada penyusupan dari unsur-unsur angkatan darat dan pengikut Sukarno. Atau sebaliknya: Di dalam tubuh angkatan darat ada penyusupan dari kader-kader PKI dan pengikut Sukarno”. Meski ini kesannya sepele dan nggak penting, ini menggambarkan penyikapan dan kebijakan strategis baik Blok Barat maupun Cina dalam situasi genting jelang September 1965 maupun pasca 1965. Dalam hal AS/Inggris, polarisasi antara komunis versus anti komunis sebagai dasar kebijakan luar negerinya, maka jelas menyingkirkan kekuatan komunis merupakan sasaran antara untuk menggalang kekuatan anti komunis untuk menggulingkan dan melumpuhkan fron nasiona yang bersimpulkan Sukarno dengan dalih membasmi komunis. Sedangkan frase dari pemerintah Cina/PKC, dengan membedakan antara frase \"Pengikut Sukarno\" dan Komunis, maka hal itu tersirat memandang kelompok-kelompok nasonalis non komunis baik di kalangan militer maupun sipil, hanya sekadar sekutu taktis. Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Dalam beberapa surat Menlu Cina kala itu, Marsekal Chen Yi, kepada pejabat tinggi PKC dan pemerintahan Cina, maupun dengan para pemimpin komunis negara lain, sempat menggambarkan Bung Karno sebagai mediator sayap kanan dan sayap kiri. Ini secara jelas menggambarkan bahwa Cina sejak dari awal memang lebih cenderung mencoba memperalat Sukarno daripada benar-benar memandang presiden pertama RI tersebut sebagai sekutu ideologis terpercaya. Sehingga dalam salah satu surat Chen Yi pasca September 1965 yang bermuara pada kegagalan Gerakan 30 September 1965, sempat berucap: “Mungkin lebih baik Sukarno digulingkan saja. Selama ini dia mediator sayap kanan dan sayap kiri. Tapi sekarang situasi sudah berubah”. Demikian yang berhasil saya olah berdasarkan studi yang dilakukan oleh Taomo Zhou, seorang mahasiswa program doktor dari Universitas Cornell, dalam sebuah monograf berjudul “Tiongkok dan G30S”, yang terangkum dalam buku suntingan Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio, bertajuk “G30S dan Asia, Dalam Bayang-Bayang Perang Dingin”. (*)
Keren Ning Imaz
Oleh Ady Amar | Kolumnis TIDAK banyak sebelunya yang kenal Ustadzah Imaz Fatimatuz Zahra, biasa dipanggil Ning Imaz. Ning itu sebutan yang biasa dikenal di kalangan pesantren khas Nahdliyin. Ning itu istri kiai muda, atau gus. Maka, ning punya kedudukan istimewa. Khususon Ning Imaz, yang tidak sekadar istri dari kiai muda, tapi juga seorang hafidzah. Ia juga ustadzah lebih pada ilmu tafsir. Tidak banyak yang tahu tentang Ning Imaz, kecuali kalangan Nahdliyin, terkhusus di kalangan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Karenanya, ia sampai perlu digebuk Eko Kuntadhi, buzzer yang kerap mencela sampai tingkat fitnah segala pada beberapa ulama ternama. Ustadz Abdul Shomad dan Ustadz Adi Hidayat pun pernah dicelanya. UAS dan UAH tentu lebih populer dibanding Ning Imaz. Jadi Eko persis tahu tentang keduanya. Dan siap saat \"mengganyangnya\". UAS difitnahnya saat akan tampil dakwah di Madura. Katanya, warga Madura akan menolak UAS datang ke Madura, seperti Singapura menolaknya. Ternyata tidak demikian, safari dakwah UAS disambut antusias warga Madura. Sedang UAH difitnah korupsi dana Palestina. Katanya, yang direrima Rp 30 miliar, tapi yang disalurkan ke Palestina Rp 14,3 miliar. Memang UAH menyalurkan lewat MUI senilai itu. Tapi lewat saluran lain, tentu Eko tidak tahu. Eko asal mangap menghina UAH. Umat ribut, dan Eko yang memang sementara ini kebal hukum tenang-tenang saja. Tapi Ning Imaz pastilah tidak dikenal Eko dan gerombolannya, yang ikut me-mention hinaan Eko itu. Tidak mungkin Eko berani kalau tahu Ning Imaz itu berlatar belakang nahdliyyin, yang memang punya hubungan \"silaturahim\" yang baik, kalau tidak mau disebut hubungan intim. Maka, murkalah para petinggi NU, baik struktural maupun yang berlatarbelakang pesantren. Semua menyayangkan ocehan Eko itu, yang menghina seorang ustadzah berlatar belakang nahdliyyin. Tidak terkecuali sang suami, Rifqil Muslim Suyuthi, akrab dipanggil Gus Rifqil, yang juga selaku pengajar di Ponpes Lirboyo, yang marah. Pengurus PW Ansor DKI Jakarta, dan pengurus PB NU pun juga menyayangkan sikap Eko itu. Mereka minta Eko meminta maaf. Ya, minta maaf saja, itu sudah cukup. \"Saya sudah meminta maaf via WA pada suaminya.\" Tambahnya, saya tidak cermat, hanya bercanda,\" kata Eko. Eko Kunthadi jadi manusia yang bisa berbuat apa saja. Seperti tidak ada yang bisa memenjarakan atas ujaran kebencian dan fitnah yang ditebarnya. Eko seperti manusia terlindungi, tidak tersentuh hukum. Maka tingkahnya jadi banyak polah. Kasus Ning Imaz ini bukan sekadar Ning Imaz, tapi lebih dari itu. Penghinaan atas Surat Ali Imran ayat 14. Bisa dinilai narasinya lebih kurang ajar dari kasus Ahok yang lalu. Ning Imaz dilecehkan, dan kawan-kawan nahdliyyin menunjukkan kemarahan, meski tampak kemarahan setengah hati. Kemarahan minimalis. Dicukupkan hanya permintaan maaf saja, itu sudah cukup. Sedang materi penghinaan Surat Ali Imran ayat 41 tidak disentuh dalam kemarahan. Seolah membela dicukupkan hanya untuk Ning Imaz, sedang ayat Tuhan tidak lalu jadi perlu dibela. Tapi tidak pada Ning Imaz yang memang keren. Saat nahdliyyin lainnya ribut agar Eko meminta maaf padanya. Ning Imaz malah punya pandangan sendiri tentang permintaan maaf itu. Karenanya, permintaan maaf jika itu ingin diberikan, katanya, itu lebih pantas ditujukan pada umat Islam yang disakit hati dengan agamanya dihina. \"Minta maafnya jangan ke saya. Ke Imam Ibnu Katsir. Ke umat se-Indonesia yang sakit hati agamanya dihina-hina,\" ucapnya melalui akun Twitternya. Eko Kuntadhi memang super kurang ajar. Dan jika suatu saat umat Islam menyerangnya, itu bukan sekadar emosi kemarahan. Tapi lebih pada pembelaan atas ayat Tuhan yang dihina-lecehkan. Saat Ning Imaz menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan Surat Ali Imran ayat 41, merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir. Katanya, kelak di surga kehidupan laki-laki dan perempuan muslim itu berbeda. Katanya, orientasi kenikmatan laki-laki di surga kelak adalah perempuan. Sedang perempuan orientasinya adalah perhiasan. \"Makanya nanti hadiahnya bagi laki-laki di surga adalah bidadari. Tapi tidak pada perempuan. Perempuan kenikmatan di surga nanti bukan laki-laki. Makanya di surga nanti tidak ada bidadara, tidak ada. Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan,\" ujar Ning Imaz, yang lalu dilabeli \"tolol\" oleh Eko. Dalam statusnya, Eko Kuntadhi mengunggah video berjudul, \'Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan\' merujuk video tausiah Ning Imaz. Ayat Tuhan dilecehkan dengan disebut cuma sekadar selangkangan. Astaghfirullah. Ning Imaz--seperti juga pendapat \"Ning Imaz\"--tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibela. Ning Imaz tampaknya tidak menghendaki untuk dibela. Tapi jika kata maaf yang dimintakan, itu sebaiknya tidak untuk dirinya. Tapi untuk Imam Ibnu Katsir dan umat (Islam) se-Indonesia yang merasa agamanya dihinakan. Ning Imaz memang keren, tanpa sadar ia mengoreksi atau bahkan mempermalukan pendukungnya sendiri yang seperti cari panggung \"menyerang\" Eko Kuntadhi ala kadarnya. Belum sampai maqam membela agama yang dinistakan. Setidaknya itu yang tampak. Konon, besok Eko Kuntadhi akan sowan menemui Gus Rifqil dan Ning Imaz di Ponpes Lirboyo untuk meminta maaf langsung padanya. Kalau tidak datang, maka PW NU Jawa Timur akan melaporkan Eko ke kepolisian. Hanya cukup minta maaf pada Ning Imaz dan keluarga, atau Ning Imaz akan tetap tampil keren. Meminta pada Eko agar permintaan maafnya itu setidaknya pada umat Islam se-Indonesia, tidak penting untuk dirinya. Maka, kisah pelecehan agama oleh Eko Kuntadhi ini entah akan berakhir seperti apa. Meski banyak yang menduga akan berakhir saling bermaafan sambil berpelukan layaknya kawan yang lama tak bertemu. Selesai. (*)
Demo Tolak Kenaikan BBM Tiga Kali Bentrok
Jakarta, FNN - Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh elemen mahasiswa berujung bentrok dengan polisi. Mahasiswa yang membentuk barisan rapi didorong oleh polisi sehingga terjadi bentrok dalam menyuarakan aspirasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 September 2022. Hal tersebut dipicu karena tidak adanya kepastian atau jawaban tentang membatalkan kenaikan harga BBM. Sebelumnya, seorang staf kepresidenan, Abraham menemui massa aksi dan menaiki mobil komando. Akan tetapi, massa aksi tidak puas karena tidak ada kekuatan atau kepastian yang Abraham berikan terkait pembatalan kenaikan harga BBM. Hingga terjadi dua kali bentrok dengan aparat polisi dan mengakibatkan beberapa korban luka karena terjatuh, terinjak, dan terkena kawat duri. Mahasiswa berjanji akan terus menyuarakan penurunan harga BBM atau Jokowi turun. (Rac)
POPULER
