ALL CATEGORY
Jokowi Benar-benar Bingung
Oleh Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan JOKOWI sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan dalam dua makna, yaitu pertama Jokowi sudah tidak akan mampu bertahan karena serangan terhadap kursi kepresidennya semakin menguat. Kedua, rakyat yang sudah tidak memiliki harapan perbaikan apapun di bawah kepemimpinan Jokowi bersama oligarkinya. Ada indikasi bahwa Jokowi ingin tetap bertahan. Walaupun nampak kebingungan. Apakah tidak bingung jika menyatakan bahwa tiga periode sebagai melanggar konstitusi tetapi menghargai aspirasi tiga periode sebagai demokrasi? Upaya bertahan itu dilakukan dengan berbagai cara mulai dari tarik ulur wacana tiga periode, mencari boneka kepanjangan tangan Ganjar Pranowo atau Erick Thohir, hingga siap untuk menjadi Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo. Tapi apapun itu sebenarnya publik membaca Jokowi sedang bingung. Fakta yang sulit dibantah adalah merosotnya kepercayaan rakyat pada Jokowi dan Pemerintahannya. Untuk bertahan sampai 2024 saja bukan hal yang mudah. Pukulan bertubi-tubi diarahkan padanya akibat kebijakan oligarkis atau tidak populis yang telah diambil. Mangkrak Kereta Cepat jadi masalah dengan anggaran yang ternyata membebani APBN. IKN yang terseok-seok dan Omnibus Law yang masif digempur buruh. RUU KUHP dilempari mahasiswa, kasus Sambo merobek-robek Polri, ada sinyalemen Effendi soal disharmoni TNI, BBM naik dengan aksi berkesinambungan mahasiswa, buruh, dan umat Islam. Aksi membuat fondasi untuk reaksi dampak kenaikan harga BBM ke depan. Arah pergerakan mendesak perubahan. Suara agar Jokowi turun terus menggema bersahutan. Pilihan Jokowi yang berasumsi bertahan hingga 2024 dan terpaksa siap menjadi Wakil Presiden nampaknya menjadi agenda pahit. Sudah ada komunitas yang mendeklarasikan. Jubir MK Fajar Laksono menyatakan tidak masalah Jokowi yang menjabat dua periode untuk mencalonkan sebagai Cawapres. Rupanya Jokowi memang sedang benar-benar bingung menghadapi hari-hari yang berjalan. Semua langkah selalu salah. Cermin dari lingkungan sekitar yang sudah tidak ajeg. Tidak satupun Menteri mampu mendongkrak kinerja. Malahan sebagian sedang sibuk pasang baliho pencapresan. Tak peduli bahwa sesungguhnya rakyat sudah muak dan mual. Atas kondisi \"hopeless\" ini Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur membuat pernyataan sikap tanggal 12 September 2022 yang diserahkan kepada MPR. Di antara butir pernyataannya adalah Mosi Tidak Percaya atas kepemimpinan Jokowi serta mendesak MPR untuk segera memproses pemakzulan Jokowi. Di samping itu para ulama dan tokoh Jatim tersebut mendesak pula agar MPR membuat Ketetapan tentang kembali kepada UUD 1945 yang asli. Fenomena aksi dan aspirasi rakyat berbagai elemen mendorong turunnya Jokowi. Dua jalan, pertama dengan kesadaran sendiri sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dimana di dalamnya ada klausul kesiapan mundur. kedua, berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dengan pemakzulan oleh MPR. Jokowi memang sudah tidak dapat memberi harapan dan tidak ada harapan. Rakyat sudah ingin memiliki pemimpin baru yang lebih amanah, jujur, dan kapabel. Segar, berani dan mampu memimpin gerakan untuk memulihkan wibawa dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Jangan biarkan Jokowi bingung. Tidak ada yang bisa diharapkan dari orang yang menderita delirium atau penyakit kebingungan (acute confusional state). Sindrom delirium dapat berdampak pada pemanjangan perawatan di RS atau berisiko kematian. (*)
Satu Bungkusnya, Bung Setengah Rupiah
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Gado-gadonya Bung dari Jakarta Rasanya enak Bung tidak terkira Satu bungkusnya Bung setengah rupiah Bang Amat pulang Bung sudah sedia Tahun 1952 sebungkus gado-gado setengah rupiah. Tahun 2022, atau 70 tahun kemudian, di Jakarta Selatan sebungkus gado-gado tiga belas ribu rupiah, paling murah. Terjadi kenaikan 2600%> Untung ,saja gado-gado tidak dijadikan indikator kenaikan inflasi. Sehingga Bu Menkeu Mulyani masih bisa bilang, inflasi kita aman. Popularitas gado-gado selalu menjulang di masa gawat: 1. Era malaise/resesi 1929-1931 2. Jaman Jepang 1942-1945 3. Revolusi 1945-1949. 4. Orde Lama 1960-1966. Di masa-masa seperti itu mayoritas ibu-ibu ke dapur untuk masak nasi saja dan masak air buat menyeduh kopi karena apa-apa serba mahal. Aslinya unsur flora gado-gado kangkung, toge, dan ketimun. Ketika harga toge tak stabil maka masuk kol. Untuk pengimbang masuk pare. Ada 2 jenis gado-gado: 1. Gado-gado ulek 2. Gado-gado siram atau kuah. Siram lebih mahal. Kalau gado-gado mentah flora tak direbus. Jenis ini disebut keredok. Marketing gado-gado bermula di tempat tetap dengan perabotan meja saja. Yang ngulek ibu-ibu. Ini namanya mangkal. Lalu banyak gado-gado dijaja keliling. Yang ngulek abang-abang. Lebih 10 tahun gado-gado dijaja indoor di resto spesial. Syukurlah, gado-gado saja nasibnya bisa berubah. (RSaidi)
Masa Depan Kita
Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, kemana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19? Baiklah, pagi ini saya membaca buku Peter Zeihan, \"The End of the World is just the Beginning\" (2022). Dikatakan bahwa perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan AS untuk bisa melumpukan Uni Soviet selama perang dingin, dengan menjalin aliansi strategis lintas negara. Untuk itu, AS menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasok cakupan global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era Donald Trump: \"America First\". Dan, keterisolasian berbagai negara semasa pandemi mempercepat proses ke arah itu. Pada era de-globalisasi, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Ancaman terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya human capital. Bila kita gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tidak akan menjadi bonus demografi, melainkan bencana demografi. (*)
Neo-Sishankamrata
Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Oleh: Raden Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia SAYA yakin kita semua sudah sepakat dan paham bahwa negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Sejatinya, rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara di selenggarakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan oligarki. Dan, sudah tepat sebenarnya, inilah yang disebut era Neo-Kolonialisasi, dengan menggunakan kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi. Kita bisa melihat dan menganalisis dampak Neo-Kolonialisasi ini dalam kehidupan Asta Gatra bangsa kita. Dari segi ideologi, bagaimana rapuhnya Pancasila dan nilai KeTuhanan Yang Maha Esa saat ini. Pergeseran navigasi dan kebijakan negara sangat jauh panggang dari api. Agama dan Pancasila yang seharusnya jadi arah kiblat bangsa, saat ini justru dibentur-benturkan. Secara ideologis, bangsa kita saat ini sudah sangat super sekuler dan liberalis. Menjauhkan hegemoni pengaruh Agama dan nilai moralitas dari kehidupan bernegara. Dan, menjadikan legitimasi sosial opini sabagai legitimasi yuridis pemerintahan. Sehingga banyak terjadi post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute. Kebenaran objectif bisa dikalahkan oleh keyakinan subjectif yang ditopang kekuasaan melalui aparat hukum. Degradasi dan neo-kolonialisasi ini juga merambah dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Secara sumber daya alam yang melimpah, serta populasi dan luas bentang negara kita yang luar biasa strategis secara geografis, sebenarnya tidak ada alasan negara kita bisa punya hutang sampai sebesar 7200 triliun, apalagi kalau digabung hutang swasta 6000 triliun rupiah. Jadi, wajar tingkat pengangguran terus meningkat, kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat melemah, nilai tukar rupiah hancur-hancuran, tapi di satu sisi sumber daya alam dan perkebunan kita dieksploitasi serta dinikmati hanya oleh segelintir orang. Ironisnya lagi, dalam laporan LHKPN 2021, telah terjadi kenaikan laporan hasil kekayaan para pejabat tinggi negara ini dengan drastis. Ini sangat miris sekali. Belum lagi kalau kita berbicara penegakan hukum, serbuan budaya asing, Narkoba, LGBT, yang merusak generasi muda kita. Jangankan itu, TNI-POLRI yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan dan tumpah darah bangsa Indonesia, saat ini justru berbalik menjadi alat kekuasaan. Skandal besar Sambo Cs, serta kriminalisasi dan pembunuhan yang mereka lakukan pada para ulama dan aktifis, sungguh hampir tidak ada bedanya dengan cara VOC dan Belanda ketika menjajah nusantara. Dan ini yang seharusnya segera menyadarkan kita semua. Kalau sudah terjadi Neo-Kolonialisasi, Neo Komunisme dan Neo Liberalisme, kenapa kita juga tidak segera menggelorakan Neo-Sishankamrata kita? Yaitu Menggelorakan kembali Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Karena Sishankamrata kita ini telah teruji dan terbukti mengusir penjajah yang saat itu begitu kuatnya dan juga berhasil memerdekan negeri ini dari Penjajahan gaya baru Oligarki. Dengan Sishankamrata ini bangsa kita bisa buat malu tentara Sekutu pada perang 10 November 1945 di Surabaya. Dengan Sishankamrata para pejuang kita dapat mengalahkan sekutu pada perang Palagan Ambarawa. Dengan Sishankamrata kita dapat membuat kejutan serangan umum 1 Maret dan operasi Trikora yang membuat malu Belanda hingga akhirnya kecut dan berunding dengan para pejuang kita. Sishankamrata ini telah teruji dapat memobilisasi semua sumber daya nasional yang dimiliki bangsa kita untuk melawan raksasa penjajah. Kultur budaya bangsa kita, yang militan dan berdarah pejuang mesti digelorakan kembali. Seluruh lapisan masyarakat harus disadarkan kembali, bahwa negara kita saat ini sudah berada di bibir jurang kehancuran. Semua jalan perbaikan melalui jalur linear konstitusional sudah dikunci dan di rekayasa melalui peraturan dan perundangan yang mereka buat sendiri. Hukum justru jadi alat kekuasan. Penegak hukum juga justru jadi centeng kekuasaan. Agama dan Pancasila yang seharusnya menjadi patokan nilai moralitas kebangsaan, sudah diframing buruk dengan stigma radikalisme dan intoleran. Lalu apa lagi ? Neo-Sishankamrata adalah cara ampuh untuk melawan Neo-Kolonialisasi, Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme akut yang sedang menyerang bangsa kita dari luar dan dalam. Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Neo-Sishankamrata ini harus melibatkan semua aspek dan unsur rakyat. Baik itu dari TNI, Polri, Ulama, Aktifis, Buruh, Mahasiswa, Petani, Pedagang, Guru, Nelayan, hingga pelajar. Semua harus bahu-membahu bersama bagaimana untuk menghentikan rezim ini berbuat zalim dan seenaknya. Dan musuhnya sudah jelas yaitu para oligarki, elit global, yang menggunakan tangan-tangan proxy bonekanya yang sengaja diberi fasilitas dukungan untuk dapat merebut tampuk kekuasaan. Mereka itulah para pengkhianat bangsa yang menjual harga dirinya kepada penjajah oligarki. Neo-Sishankamrata adalah solusi dari kondisi kita saat ini. Bangkit atau Punah… Merdeka! Australia, 16 September 2022. (*)
Mahasiswa : Kami Kecewa, Tapi Takkan Lelah
Jakarta, FNN - Demonstrasi pada Kamis, 15 September 2022 lagi-lagi berujung kecewa. Perwakilan mahasiswa kembali gagal menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi, yang kabarnya, memilih menghindar keluar kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) lewat Koordinatornya Muhammad Yuza Augusti menyatakan kekecewaannya karena pemerintah terbukti tidak mau mendengar aspirasi mereka bahkan sebaliknya bersikap represif dengan meminta polisi menghalangi unjuk rasa. Yuza Augusti sebelumnya adalah Presiden BEM KM Institut Pertanian Bogor (IPB) dan menggantikan Koordinator BEM SI sebelumnya Nofrian Fadil Akbar. \"Lagi-lagi kami ditahan kembali oleh bapak-bapak yang mengaku memberikan keamanan kepada mahasiswa. Tapi nyatanya hanya memberi represifitas terhadap mahasiswa,\" akunya dalam rilis resmi BEM SI yang mereka keluarkan pada Kamis, 15 September 2022. Ia menambahkan bahwa, cara pemerintah dalam merespon demonstrasi ini justru menimbulkan korban dari pihak mahasiswa. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat terkena kawat yang dijadikan sebagai penghalang akses ke istana, maupun yang pingsan akibat berlama-lama di jalan karena tak kunjung diterima ke dalam istana. \"Kami pada hari ini menjadi korban tindakan represif aparat keamanan ada tujuh orang mahasiswa yang luka-luka akibat tertahan oleh bapak-bapak di depan yang katanya memberikan keamanan terhadap aksi kali ini,\" lanjutnya. Menurutnya juga sikap itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang sudah turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM sejak 6 September lalu. \"Mulai dari tanggal 6 hingga pada hari ini pemerintah yang ada didepan sana tidak mau mendengar aspirasi rakyat! Kami kecewa,\" cetusnya. Meski begitu Yuza menegaskan bahwa BEM SI tidak akan pernah lelah mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dari rakyat karena mahasiswa adalah hati nurani rakyat. Demo BEM SI dimulai sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Monas. Terjadi beberapa kali bentrokan antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya mahasiswa membubarkan diri pada pukul 16.44 WIB. (Habil)
Din Syamsuddin Minta Fajar Laksono Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Jubir MK
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Mahkamah Konsitusi (MK) berpolitik. Hal tersebut terkait dengan pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono yang mengatakan, Presiden Joko Widodo boleh mencalonkan diri kembali sebagai wakil calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024. Din mengatakan, pernyataan juru bucara MK itu mencerminkan sikap lembaga tersebut yang tendensius, free kick, dan potensial dianggap melanggar konstitusi. Oleh karena itu, supaya Fajar Laksono dicopot dari jabatannya sebaga jubir MK. Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengeluarkan keterangan yang menyebutkan presiden dua periode dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (Cawapres). Ucapannya itu menuai protes dari berbagai kalangan, meskipun kemudian meluruskan bahwa yang dikatakan Fajar Laksono itu merupakan pendapat pribadi. Pernyataan itu tidak bisa tidak, dianggap sebagai pernyataan lembaga MK. Sebab, ujar Din, seorang jubir biasanya mewakili lembaga, dan tidak akan berani mengeluarkan pernyataan kecuali atas restu, bahkan perintah pimpinan MK. “Kalau MK membantah, maka harus ada sanksi tegas berupa pencopotan sang jubir yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya off side tapi free kick,” ujar mantan Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu. Pernyataan jubir MK yang tidak atas pertanyaan atau permintaan seseorang, lembaga maupun organisasi, kata Din, adalah tendensius. Hal itu semakin membenarkan dugaan MK selama ini tidak netral, tidak imparsial, dan tidak menegakkan keadilan menyangkut isu Pemilu dan Pilpres, seperti yang ditunjukkannya pada keputusan tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Din menyatakan hal ini sama seperti banyaknya judicial review yang ditolak oleh MK ihwal Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold (PT). Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK. “Jika ini benar, maka merupakan malapetaka bagi negara Indonesia yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Akan tetapi, perisai terakhir penegakan hukum atau konstitusi justru berkecenderungan melanggar hukum atau konstitusi itu sendiri,” ucap Din dalam rilis yang diterima FNN, di Jakarta, Kamis (15/9/2022). Din menegaskan sudah waktunya rakyat mereview atau merevisi keberadaan MK dari perspektif UUD 1945 yang asli. “MK tidak hanya harus mengenakan sanksi tegas atas jubirnya, tapi harus mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut dan tidak boleh diotak-atik untuk diberi peluang mencalonkan diri lagi walau sebagai wakil presiden,” ucapnya. 0elain meminta agar Fajar Laksono dicopot dari jabatannya, Din juga mengharapkan supaya MK mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua periode masa jabatan berturut-turut. Tidak boleh diotak-atik, diberi peluang mencalonkan diri lagi walaupun sebagai Wapres. Din menyebut jika ini diabaikan oleh MK, maka dirinya sebagai warga negara bersedia bergabung bersama rakyat cinta konstitusi melakukan aksi protes besar-besaran. (Lia/FNN)
Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut “Turunkan Jokowi”
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. “Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022). “Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung. “Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. “Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung. “Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung. Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut. Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat. Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu. Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu. Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making. Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah. Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara: Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh. Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu. Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka. Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan. Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh. Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu. Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan. Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti. Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan. Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam. Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)
Dikira Boneka, Ternyata Mayat Hanyut, Warga Cengkareng Geger
Jakarta, FNN - Ditemukan mayat seorang pria tanpa identitas mengapung di aliran Kali Cengkareng Mookervart (di seberang Halte Transjakarta Jembatan Baru), Jalan Dharma Wanita IV, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Rabu (14/09). Berdasarkan pantauan wartawan FNN di lokasi kejadian sekitar pukul 17.00 WIB, sesosok mayat pria ditemukan oleh seorang siswa madrasah MAF (16) dalam keadaan sudah terbujur kaku dan tanpa identitas. Berdasarkan kesaksian MAF yang pertama kali menemukannya saat Ia berjalan pulang sekolah. MAF pada awalnya mengira bahwa yang Ia lihat adalah sebuah boneka. \"Baru pulang sekolah juga tadi, liat kondisi sekitar sepi, pas lagi liat ke kali ada liat mirip mayat, tapi seperti boneka,\" ujar MAF saat dimintai keterangan. Setelah melihat mayat tersebut, MAF bertanya juga ke temannya untuk memastikan apakah itu benar mayat atau bukan. Tak lama setelah dipastikan, MAF lanjut melaporkan kepada warga sekita juga Ketua RT setempat. \"Habis dipastikan sama temen, baru laporan ke Pak RT. Habis itu baru para warga dateng ke lokasi buat mastiin, terus dicek pakai bambu buat ditarik ke pinggir,\" ujar MAF. MAF juga menjelaskan bahwa pada awalnya Ia kira itu adalah sebuah boneka dikarenakan posisi mayat yang hanya terlihat bagian punggung saja, sedangkan kaki dan tangannya tidak terlihat di permukaan. \"Yang keliatan punggung doang, tangan kaki nggak keliatan,\" tambahnya. Saat ditanyai apakah MAF dan warga sekitar mengenali identitas mayat tersebut, mereka berkata bahwa tidak mengenalinya dan sepertinya bukan warga sekitar dikarenakan tidak adanya laporan orang hilang yang diterima pihak berwajib. Diduga mayat ini sudah meninggal beberapa hari yang lalu, dilihat dari kondisi tubuhnya yang sudah sangat pucat dan terbujur kaku. Dari keterangan warga kemungkinan besar mayat tersebut hanyut terbawa aliran kali saat beberapa hari yang lalu diguyur hujan lebat. (Fik)
Menara Eiffel Akan Matikan Lampu Lebih Awal untuk Menghemat Energi
Paris, FNN - Kota Paris baru-baru ini mengumumkan sejumlah langkah untuk mengurangi konsumsi energi, termasuk mematikan lampu-lampu Menara Eiffel, ikon ibukota Prancis itu, lebih awal.Dengan diberlakukannya peraturan hemat energi yang baru, penerangan akan dimatikan pada pukul 23.45, dan pengunjung diminta meninggalkan tempat itu.Penerangan malam hari menyumbang 4 persen dari total konsumsi listrik tahunan menara tersebut.Sementara itu, wali kota Paris pada Selasa (13/9) mengumumkan bahwa seluruh instansi kota akan mematikan lampu pada pukul 22.00 mulai 23 September untuk menghemat energi.Semua bangunan milik Kota Paris akan menurunkan pemanasan dari 19 derajat Celsius menjadi 18 derajat Celsius pada siang hari dan 12 derajat Celsius pada malam hari dan akhir pekan, terkecuali untuk panti jompo dan taman kanak-kanak.Suhu air di 40 kolam renang di kota tersebut juga akan diturunkan satu derajat Celsius. (Sof/ANTARA)
Redam Aksi Demo Mahasiswa, Polisi Dengungkan Shalawat Nabi
Jakarta, FNN – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (15/09/22). Aksi saling dorong antarpolisi dan mahasiswa beberapa kali terjadi dikarenakan massa memaksa menerobos kawat berduri dan barisan blokade polisi ke arah Istana Negara. Para mahasiswa mengaku geram dengan tidak adanya tanggapan dari Presiden Joko Widodo memgenai kenaikan BBM setelah kesekian demo yang terus bergulir lebih dari seminggu yang lalu. Pihak istana sempat mengirimkan perwakilan, Abraham, untuk turun ke jalan dan memberikan penjelasan singkat mengenai anggaran BBM, namun hal tersebut belum menjawab keluhan mahasiswa. Aksi dorong mendorong pun terjadi dan menyebabkan beberapa mahasiswa terjatuh dan mengalami luka ringan akibat kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian untuk menghadang massa. Di tengah demontrasi, polisi berusaha meredamkan amarah massa demonstrasi dengan mendengungkan rekaman suara lantunan shalawat, istighfar, dan dzikir. Di belakang para demonstran, Yayasan Maharani Peduli Indonesia mensuplai kebutuhan makanan dan minuman serta bantuan medis lainnya yang dibutuhkan. Adhitya, selaku Humas Yayasan Maharani Peduli, mengatakan bahwa timnya datang atas dasar aksi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan logistik. \"Karena ini kan aksi kerakyatan, kemanusiaan, apalagi ini adik-adik mahasiswa di sini. Sesuatu yang ada kumpulan massa dan butuh-butuh makanan itu kita bisa turun. Ya, kepentingan sosial, apalagi yang pro rakyat,\" jelasnya. Saat demo dirasa tidak membuahkan hasil, para mahasiswa membubarkan diri sekitar pukul 16.45 WIB setelah pembacaan press release oleh Koordinator Pusat BEM-SI, Yuza Augusti, yang menyinggung keadaan masyarakat yang menderita, namun tidak didengar pemerintah. \"Masyarakat Indonesia masih dalam IGD dan tidak pernah pulih. Masyarakat Indonesia terus menangis dan memberikan pertolongan kepada yang lain, namun tidak pernah didengar oleh para pemerintah di depan,\" ujarnya. Demo kali ini merupakan salah satu dari rangkaian demo besar yang dipelopori BEM Seluruh Indonesia. Mahasiswa yang geram akan orasi-orasi yang tidak mendapatkan respons dari pemerintah menyulut emosi massa. (oct)
POPULER
