ALL CATEGORY
Laga Arema FC vs Persebaya Ricuh, 127 Orang Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Siapa sangka bahwa 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam dalam dunia sepak bola di Indonesia. Duka cita amat terasa karena terjadinya insiden di Stadiun Kanjuruhan yang mengakibatkan 127 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dirawat. “Jumlah korban meninggal sekitar 127 orang, dua di antaranya anggota Polri,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (1/10/22). Kerusuhan terjadi setelah pertandingan pekan ke -11 Liga 1 yang mempertemukan Arema FC vs Persebaya Surabaya. Peristiwa ini berawal ketika sejumlah oknum Aremania memasuki lapangan. Oknum pendukung setia Arema FC melakukan aksi tersebut setelah menyaksikan tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya. Pemain Persebaya langsung meninggalkan lapangan dan Stadion Kanjuruhan menggunakan empat mobil Polri, barracuda. Sementara beberapa pemain Arema FC yang masih di lapangan lantas diserbu pemain. Saat itu oknum Aremania melempaekan sejumlah flare dan benda-benda lainnya ke lapangan. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalangi para suporter tersebut. Dua unit mobil polisi menjadi sasaran amukan suporter, di mana mobil K9 dibakar. Sementara satu mobil lainnya rusak parah dengan kaca pecah dan dalam posisi miring di bagian selatan tribun VIP. Ketidakseimbangan dari jumlah petugas keamanan dengan jumlah ribuan suporter Arema FC tersebut, petugas kemudian menembakkan gas air mata di dalam lapangan. Akibat tembakan gas air mata itu membuat banyak suporter pingsan dan sulit bernafas. Banyaknya suporter yang pingsan, membuat kepanikan di area stadion. Para suporter itu, mengeluh sesak nafas dan terinjak-injak saat berusaha meninggalkan tribun stadion. (Lia)
Nadiem Orang Berbahaya, Simpatisan PKI Kah?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEKACAUAN teranyar dari Mendikbud Nadiem Makarim adalah sambutan Hari Kesaktian Pancasila yang disampaikan pada tanggal 30 September padahal tanggal itu adalah saat terjadinya pembunuhan para Jenderal atau peristiwa G 30 S PKI. Semua tahu Hari Kesaktian Pancasila adalah tanggal 1 Oktober. Aduh, benar-benar berbahaya ini orang. Setelah disebut menghianati guru dan dosen melalui RUU Sisdiknas, mengkhianati umat beragama dalam road map visi Pendidikan 2035, menghianati birokrasi dengan 400 personal shadow organization, serta menghianati mahasiswa dan kampus dengan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021, kini ia melakukan penghianatan sejarah dengan menyambut Hari Kesaktian Pancasila tanggal 30 September 2022. Nadiem ini memang penghianat. Pidato sambutannya pun dinilai berbahaya dan berisi konten selundupan yang berbau Komunis atau terkesan ada misi simpati PKI. Tiga catatan untuk ini. Pertama, dalam empat alinea secara berulang dinarasikan kalimat \"gotong royong\" yang pemahaman umum adalah kerjasama atau bahu membahu. Akan tetapi kita belum lupa bahwa \"gotong royong\" juga adalah satu-satunya sila dalam Ekasila. PKI di dalam Sidang Konstituante secara tegas mendukung dan memperjuangkan \"gotong royong\" sebagai ideologi negara. Kedua, tidak memaknai Pancasila sebagaimana rumusan 18 Agustus 1945. Sebaliknya justru mengaitkan dengan Pancasila 1 Juni 1945 \"Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi yang selalu sejalan dengan pesan Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila. Yakni di atas kelima dasar Pancasila kita mendirikan negara Indonesia; kekal dan abadi\". Pancasila yang mana ? Ketiga, tidak ada kendali agama atau moral untuk belajar dan berkarya \"Saktinya Pancasila terletak pada komitmen bersama untuk mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan berkarya\". Kesaktian Pancasila tidak berhubungan dengan \"kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka\". PKI dahulu yang menginginkan kebebasan tanpa batas. Pidato sambutan 30 September Nadiem dinilai manipulatif dan tendensius, tidak bijak dan tidak sedikitpun menyinggung sejarah kebiadaban PKI. Bias dalam memaknai Pancasila dan ragu untuk berpegang pada Pancasila 18 Agustus 1945. Bicara Pancasila tetapi anti Pancasila. Akhirnya, salam segala agama yang tertulis dalam pidato sambutan sepertinya dilembagakan dengan tanpa dasar hukum. Sudahlah, daripada salam campur-campur agama sehingga berbau sinkretisme sebaiknya ucapkan saja \"selamat pagi\", \"selamat siang\" atau \"selamat malam\" titik. Bagi muslim mengucapkan salam dengan mencampur-campur segala agama hukumnya adalah haram! Bandung, 2 Oktober 2022
Schouwburg Pasar Baru
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Schouwburg berfungsi setelah Belanda yang berkuasa kembali tahun 1826 merubuhkan Opera Thalia di Mangga Besar dan berdirinya Pasar Baru tahun 1828. Belanda inginkan Weltevreden, Karts Pusat jadi pusat keramaian. Tak jauh dari Schouwburg dibangun kemudian dua bioskop,: Astoria dan Capitol. Di selatan Pasar Bari dibangun bioskop Globe. Temat dengan fokus Schouwburg menjadi nyanan. Kalau sore harip di sebrang Schouwburg itu jembatan Pasar Baru, ramai orang-orang dengan pakaian netjes, rapih, berdiri santai di jembatan. Istilah jaman dulunya ngeloneng. Schouwburg bukan tampilkan tontonan Belanda dan Eropa saja, teater dan musik Indonesia juga mentas di Schouwburg. Penari Indonesia saat itu yang bekend Miss Dja. Jaman merdeka Schouwburg ganti nama jadi Gedung Kesenian. Sandieara Ratu Asia main di sini. Juga dalam grup teater lain muncul nama-nama seperti Miss Netty, Miss Fifi Yong, Tan Tjeng Bok, dan Hamid Arif. Penyanyi yang bekend Nining Cilik. Tak lama Gedung Kesenian berfungsi di jaman Orla. Kemudian serambi depan Gedung Kesenian jadi hunian gembel. Di jaman Gub Ali Sadikin ditertibkan kembali dan difungsikan. Di jaman Orla melintas Pasar Baru sore2 terasa ada yang kurang.: Gedung Kesenian tak berfungsi. Untunglah ada seorang pengamen tanoa instrumen yang dipanggil si Jibrut. Ia pandai mainkan bunyi-bunyian dengan telapak tangan dan ketiaknya. Orang Betawi bilang ia jago ngejibrut. Ketika Jibrut beraksi, kaum wanita berlarian menghindar dari jibrut si Jibrut. (RSaidi)
Anis Matta Beri Dua Catatan Penting dan Minta Kader Tingkatkan Ketakwaan Jelang Verifikasi Faktual
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menyukseskan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Rakornas antara DPN, DPW dan DPD tersebut, digelar secara daring pada Jumat (30/9/2022) malam. Rakor ini selain dihadiri Ketua Umum Anis Matta, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, para Ketua Bangter, LO (liaison officer/penghubung), Ketua Pokja Verpol DPN, para Ketua dan Sekretaris DPW/DPD, serta bakal calon anggota legislatif Partai Gelora. Dalam Rakor ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan dua catatan penting untuk menghadapi tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual yang akan dimulai setelah ada pengumuman hasil verifikasi administrasi pada 14 Okober 2022 mendatang. \"Saya menyampaikan apresiasi sedalam-sedalamnya kepada seluruh pimpinan dan kader Partai Gelora, khususnya yang ada di pelosok-pelosok daerah atas kerja kerasnya hingga sukses menyelesaikan satu tahapan pemenangan, yaitu verifikasi adminitrasi. Kita bersiap menghadapi tantangan selanjutnya, verifikasi faktual,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa Partai Gelora masuk ke dalam daftar 13 partai politik (parpol) yang penyerahan berkas dan dokumen perbaikan administrasi verifikasinya, diterima dan dinyatakan lengkap. \"Ini membanggakan sekali, bagi kita semua. Mudah-mudahan, Insya Allah tanggal 14 Oktober yang akan datang, kita ditetapkan sebagai salah satu partai yang lolos verifikasi administrasi,\" ujar Anis Matta sambil berseloroh sampai mengaku tidak tidur selama 30 jam saat mengawal perbaikan verifikasi administrasi ini. Adapun catatan yang perlu disampaikan untuk mendukung suksesnya verikasi faktual ini, kata Anis Matta, adalah pertama berhubungan dengan sisi kepemimpinan. Dimana seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dan bertanggunggjawab. \"Jadi yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin itu, adalah semangat pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin harus berani mengambil tanggungjawab secara penuh, bukan sebaliknya, kabur dan meninggalkan pekerjaanya,\" tegas Anis Matta. \"Masing-masing orang punya persoalan sendiri, stress, lelah dan berada dalam tekanan luar biasa, tetapi kalau saya mengeluh, bagaimana yang dibawah. Jadi pemimpin itu, yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi kesulitan itu,\" imbuhnya. Catatan kedua adalah terkait operasional, menyangkut soal sistematika kerja agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan teknis operasional, serta masalah komunikasi antar internal tim maupun komunikasi secara struktural. \"Sistematika ini, perlu saya sampaikan karena pekerjaan kita melibatkan banyak pihak, dan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan teknis operasional, kita perlu komunikasi dengan KPU dengan baik. Semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dan akhirnya ada solusinya,\" papar Anis Matta. Anis Matta berharap agar seluruh kader Partai Gelora meningkatkan ketakwaan dan pengorbanan menjelang verifikasi faktual yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022. \"Yang bisa berkorban dengan tenaga dengan tenaga, yang dengan pikirannya dengan pikiran atau semua yang mungkin dipakai untuk berkorban, kita korbankan demi suksesnya pekerjaan ini, sehingga bisa mencapai target yang telah kita tetapkan,\" pungkas Anis Matta. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, bahwa saat ini diperlukan adanya dimensi spiritual, dimensi jiwa, dimensi psikologi hingga dimensi manajerial menjelang verifikasi faktual mendatang. \"Jadi ketua umum menekankan, bahwa betapa pentingnya suasana jiwa yang baik, karena akan menyebabkan komunikasi kita menjadi baik juga,\" kata Fahri Hamzah. Partai Gelora, kata Fahri Hamzah, adalah partai yang dinantikan semua pihak, tidak hanya oleh masyarakat pemilih, tapi juga oleh penyelenggara Pemilu. Mereka semua menantikan kiprah Partai Gelora yang inginkan menjadi kekuatan baru di republik ini. \"Tapi yang perlu ditekankan sekarang adalah kesabaran dan daya tahan. Kita akan semakin lama semakin nampak kuat. Mereka semua ingin sekali ada kekuatan baru yang lahir di republik ini, dan kekuatan baru itu adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Jika Anies Dipenjarakan
Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle ISU memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, seorang tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Presiden Joko Widodo terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh-tokoh yang memang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres 2023 nanti. Bisnis.com dalam \"Klarifikasi Andi Arief Usai Sebut Jokowi Bakal Penjarakan Anies dan Ketum KIB\", 26/9, memuat pernyataan Andi Arief itu, “Kenapa dua calon Pak Presiden [Jokowi]? Kan Ada Anies ada Ganjar. \'Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu\'.” Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi Arief sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya, bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja. Pernyataan Andi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini awalnya ditanggapi beragam, seperti menyepelekan kredibilitas isu itu. Sebab, mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk bisa menjadi Cawapres Anies Baswedan saja, ketimbang urusan bangsa. Namun, hari ini kita digegerkan oleh berita Koran Tempo (1/10/2022), yang memberitakan upaya Ketua KPK Firli Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\", yang memuat antara lain “Ketua KPK Firli Bahuri ditenggarai terus menerus mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan... “ Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita, menguraikan bahwa Firli berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai Capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firli ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti Professor Romli Atma Sasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka - dalam berita ini Romli menolak. Alhasil kita melihat rangkaian co-existensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini, memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini. Mengapa Anies Harus Dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti pilpres 2024. Cara yang lainnya adalah mempertahankan PT (Presidential Threshold) yang tinggi (20%), menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik (pengusung) Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses. Sebab, koalisi pendukung Anies, yang dimotori Surya Paloh, semakin kemari semakin solid. Ada tiga hal penting memotivasi penjegalan Anies. Pertama, survei-survei pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 2017. Soal survei-survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian Reasearsch (Validitas dan Reliabilitas), tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies) terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru, dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis. Terutama penihilan Islam politik. (Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS, Dr. Rizal Sukma, menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah, beberapa tahun lalu). Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional, di Blok M, (20/9/2022), yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI), Rizal Dharma Putra, pimpinan Lesperssi, lembaga \"Think-Tank Pertahanan\" (Lembaga ini diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, The United States Joint Chiefs of Staff, pada kunjungan ke Jakarta Juli 2022 lalu) memetakan CSIS saat ini pro Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS, terlepas dari misi sebenarnya, lembaga ini adalah lembaga Think-Tank tertua dan terbesar. Sehingga, kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi Head to Head antara Anies, Ganjar maupun Anies-Prabowo, Anies menang. Anies vs Ganjar 47,8 % vs 43.9 % (7, 6 % belum tahu), Anies vs Prabowo 48, 6 % vs 42,8% dan Ganjar vs Prabowo, 47,25 % vs 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode \"general to focus\" mulai 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu ke 3 capres dan diakhiri ke head to head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan, karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z (umur 18-39 tahun). Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan Bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab/non Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies. Alasan lain penjegalan Anies adalah pandangan Geostrategis Anies. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat ke Peking. Terakhir terlihat Anies Baswedan menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari, beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Rajaratman Institute, Nangyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh barat dan \"Chinese Overseas Network\". Kedekatan Anies dengan barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharma Putra, pengangkatan mantan Duta Besar China di Indonesia menjadi direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking, merupakan simbol keseriusan China untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat vs China semakin menegangkan di kawasan ini, dan laut China Selatan. Ketiga, adanya benturan (politik) identitas yang tersimbol pada Anies, sejak pertarungan Anies vs Ahok pada tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan \"identitas Anies\" meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Tiga alasan penjegalan Anies di atas sebenarnya adalah bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah tanggung jawab bangsa ini secara keseluruhan. Upaya-upaya (rezim) Jokowi untuk merusak demokrasi dengan isu perpanjangan jabatan dan isu 3 periode semakin kemari semakin mengecil. Terakhir upaya kelompok tersebut menjadikan Jokowi calon wakil presiden 2024, mungkin mendampingi Prabowo. Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan rakyat. Jikalau demokrasi dijalankan dan Anies memenangkan pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-kali diintervensi kekuasaan. Soal geopolitik, Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan Peking. Baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar, berkuasanya oligarki, hutang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hal-hak asasi manusia serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi (seperti pada saya, dkk) tanpa tuduhan yang jelas. Sehingga, wajar saja kehadiran Peking di Indonesia kurang populer dan sulit dipertahankan. RRC harus refleksi diri dalam membangun hubungan yang baik dengan Indonesia ke depan. Jika meniru era Sukarno Poros Jakarta-Beijing, tentu dapat dimaklumi, karena persekutuan yang dibangun adalah untuk kesejahteraan kaum proletar. Sedangkan soal ketiga, yang menyangkut pertarungan identitas, pihak \"non-Anies\" harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis. Apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies, seperti Sunny Tanujiwidjaja, tangan kanan Ahok, dan Surya Tjandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposit Anies, selama ini. Artinya, urusan identitas ini dapat diselesaikan, jika mau. Resiko Memenjarakan Anies Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki serta Peking tetap menguat. Persoalannya adalah resiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposit terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini, berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan, dengan Anies sebagai pemimpinnya. Anies membuat adanya migrasi dukungan politik, dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Riziek, menjadi teknokratis yang dilakukan Anies. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak ummat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yakni mendukung Habib Rizieq Shihab. Kedua, resiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar. Dalam pidatonya di Puncak Hari Maritim, Luhut mengatakan \"Kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini di mana dunia diramalkan akan memasuki global crisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik\" (Liputan 6, 27/9/2022). Bahkan, Luhut dan anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming, mendatangi Rocky Gerung, tokoh oposisi, untuk menyampaikan pesan perdamaian. Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab, Anies, selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus E-Formula sangat diragukan unsur korupsinya, berbeda dengan kasus E-KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap $500 ribu. Ketiga, jika Anies dipenjarakan, untuk menjegal Anies, atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi ini akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti Kasus Ferdy Sambo, dimana cita-cita Supremasi Hukum berubah menjadi Mafia Hukum, sudah menyita energi bangsa yang besar. Apalagi jika merusak demokrasi. Catatan Penutup Berita Tempo tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa pilpres dan penjegalan calon serta video Andi Arief soal pemenjaraan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat beresiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan (Perfect Storm). Situasi \"rumput kering\" bangsa ini, yang gampang terbakar, dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu, ditanggal hari ini, jutaan rakyat mati karena saling bunuh, karena kebencian politik dan dendam. Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan, merupakan jalan kekerasan, yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. (*)
Pemimpin Jangan Selalu Mau Disetir
Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Oleh: Prof. Fauzul Iman, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten “DAN ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kafasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (al-Hujurat : 7) Melalui firman ini Tuhan ingin membangun sistem masyarakat yang kuat dan berperadaban. Yaitu, sistem masyarakat yang terdiri dari pemimpin yang power, kharisma dan istiqamah di satu sisi dan masyarakat yang patuh secara inguin pada pimpinannya sebagai epicentrum di sisi lain. Pemimpin sebagai epicentrum harus tegak di tengah dengan berkarakter pengendali yang ajeg/istiqamah. Ia tidak boleh terbawa arus pemikiran dari pihak kelompok manapun baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Dalam ayat ini Tuhan menfigurasi Rasul Muhammad sebagai patron/ pemimpin yang harus tegak berdiri di tengah. Ia dilarang berpihak ke kelompok manapun apalagi terbawa arus kepentingan yang bertendensi materi dan kekuasaan. Rasul Muhammad ditetapkan Tuhan sebagai sumber dan inspirator primer yang tidak boleh seenaknnya menuruti kemauan atau tekanan umatnya. Betapapun kelompok umat yang terhitung besar menekannya, Muhamad tidak akan bergeming sedikitpun untuk menuruti kemauan mereka Di sinilah pentingnya keunggulan pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pemimpin dari segi baik segi wibawa, ilmu, kecerdasan, manajemen dan keteladanan moral harus lebih unggul dari yang dipimpinnya. Keunggulan ini merupakan modal karakter yang cukup kuat untuk dapat mempengaruhi dan membawa umat yang dipimpinnya ke jalan yang lurus. Mengomentari ayat ini, Wahbah Zuhaeli, pakar tafsir kontemporer menegaskan bahwa masyarakat sebanyak apapun yang menekan pemimpinnya yang baik dan berkualitas agar menuruti kemauan masyarakat pasti akan terjadi bencana dan kehancuran besar di tengah masyarakat mereka sendiri Di abad kontemporer ini kita mengenal kepemimpinan demokrasi yang telah diakui sebagai satu satunya alterntif. Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Dengan tanpa menafikan kepemimpinan demokrsi, ayat ini sesungguhnnya telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi setiap pemimpin (rektor) untuk tetap teguh di atas prinsip dan tidak selalu mengikuti baling-baling/ tekanan kemauan orang banyak. Pemmpin sejatinya berhasil menjadi epicentrum keteladanan moral yang dapat menjinakkan umatnya menjalani misi kepemimpinan bersama Wallahua\'lam. (*)
Teladan Nabi Muhammad Dalam Membangun Peradaban
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Dosen S3 PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, dan S3 Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUHAMMAD SAW adalah manusia paling berpengaruh di dunia sepanjang masa dengan akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad SAW teladan dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Jutaan bibir setiap hari mengucapkan nama yang begitu mulia, sejak seribu empat ratus tahun yang lalu. Berjuta bibir akan terus mengucapkan sampai akhir zaman. Setiap hari kala fajar menyingsing, muadzin bangkit berseru kepada setiap insan, bahwa shalat lebih baik daripada tidur. Ia mengajak mereka bersujud kepada Allah swt, juga membaca shalawat buat Rasul-Nya. Seruan itu disambut jutaan umat manusia dari segenap penjuru dunia, menyemarakkannya dengah shalat menyambut pahala dan rahmat Allah swt. Selama dalam rangkaian shalat lima waktu, bergetarlah jantung mereka menyebut asma Allah dan menyebut nama Rasulullah. Begitulah mereka, dan akan terus begitu, setelah Allah swt memperlilhatkan agama yang ini dan melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh umat manusia. Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah. (QS Al-Ahzab/33:21) Sekarang sudah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri; terasa pedih hatinya bahwa kamu dalam penderitaan, sangat prihatin ia terhadap kamu, sangat kasih sayang terhadap orang beriman. (QS At-Taubah/9:128) Nun, demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia,- Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Dan sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Dan engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. (QS Al-Qalam/68:1-4). Sungguh, Allah telah memenuhi mimpi Rasul-Nya; pasti engkau akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah berkenan, dengan aman, bercukur dan bergunting rambut, tanpa merasa takut. Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia memberikan kemenangan dalam waktu dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, kasih sayang antara sesamanya. Kau lihat mereka rukuk dan sujud dalam shalat mencari karunia Allah dan ridha-Nya. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat, dan perumpamaan mereka dalam Injil; seperti benih tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian bertambah kuat, lalu bertambah besar, dan tegak di atas batangnya, menyebabkan para penanam takjub bercampiur gembira. Akibatnya, orang-orang kafir jadi marah kepada mereka. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan yang mengerjakan amal kebaikan, ampunan dan pahala yang besar. (QS Al-Fath/48:27-29) Nabiku Teladanku Nabiku Teladanku mengatakan, “Aku diutus Allah bukan untuk melaknat, tapi menebar rahmat.” Nabiku Teladanku ajarkan untuk memilih perkara yang mudah dan tidak menyulitkan diri. Nabiku Teladanku tuntunkan, muslim itu yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Nabiku Teladanku pesankan untuk menolong orang yang menganiaya maupun yang dianiaya. Nabiku Teladanku, ajarkan untuk menolong dan memberi tanpa berharap mendapat lebih banyak. Nabiku Teladanku, nasihatkan untuk menebar salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Nabiku Teladanku, bila berjabat tangan tak pernah melepas genggamannya lebih dahulu. Nabiku Teladanku memberi nasihat: “Jangan marah, jangan marah, jangan marah.” Nabiku Teladanku ajarkan kita berjalan dengan rendah hati, tidak hiraukan mereka yang benci, dan hindari pertengkaran. Nabiku Teladanku melarang kita merusak kehormatan sesama muslim dengan ghibah, fitnah, dan kebohongan (hoaks). *Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku memperlihatkan ketenangan, kecerdasan, dan pandangan yang jauh. Nabiku Teladanku memperlihatkan kemampuan berpikir cepat dan tepat, serta keteguhan hati terhadap setiap kata dan perbuatan. Nabiku Teladanku memiliki metode dakwah yang serupa dengan metode ilmiah modern. Nabiku Teladanku melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabiku Teladanku melarang kita memaki Tuhan dan sesembahan agama lain. Nabiku Teladanku ajarkan,- bahkan dalam kondisi perang pun, kita harus mematuhi etika dan tidak melampaui batas. Nabiku Teladanku, mempersaudarakan mereka yang berhijrah dari Mekah “Muhajirin,” dengan muslimin Madinah yang digelari “Anshar - penolong.” Nabiku Teladanku, memberikan kesempatan kepada para tawanan perang yang cakap untuk menebus dirinya dengan mengajari Muslim membaca dan menulis. Nabiku Teladanku, mengikat penduduk Madinah apa pun agamanya dalam sebuah ikatan “Mitsaq Madinah – Piagam Madinah.” Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku membangun Masjid Quba` menjelang memasuki kota Yatsib dalam hijrah. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku ajarkan untuk berbuat adil meski terhadap orang yang tidak kita sukai. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku menegakkan keadilan dalam segala hal. Ini Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku berseru saat membuka dan membebaskan kota Mekah dari dominasi kafir, “Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dijamin aman.” Inilah Rasul rahmatan lil ‘alamin. Islam rahmatan lil ‘alamin itu membuat semua nyaman dan aman, bukan membuat orang ketakutan, dan merasa dilecehkan. Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bershalawatlah untuk nabi dan ucapkan salam kepadanya. (QS Al-Ahzab/33:56) Allahumma shalli ‘ala Muhammad… Ya Rabbi shalli ‘alaihi wa sallim… Shalatullah salamullaah, ‘ala thaha rasulillah… Shalatullah salamullah, ‘ala yasin habibillah… Shallallah ‘ala Muhammad… Shallallah ‘alaihi wa sallam… Shallahu ‘ala Muhammad… Shallalahu ‘alaihi wa sallam… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa asyghilizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ahlikizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad, al-fatihu lima ughliqa, wal khatimu lima sabaqa, nashirul haqqi bilhaqqi, wal hadi ila shirathikal mustaqim, wa ‘ala alihi haqqa qadrihi, wa miqdarihil ‘azhim... Shalawat dan salam bagi baginda Rasulullah saw, keluarga, dan sahabat-sahabat, serta para pengikutnya. Aku berlindung kepada Nur Wajah-Mu dari kemurkaan-Mu, yang telah menyinari kegelapan, dan membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Keridaan-Mu juga yang kuminta. Tak ada suatu daya dan upaya kalau tidak dengan-Mu. (*)
Ketum PDKN: Kunjungan Kerja Jokowi Sambangi Sultan Se-Nusantara Akan Sia-sia Bila Tidak Melakukan Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945 Asli
Jakarta, FNN- Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Sultan Buton Sulawesi Tenggara dan Sultan Ternate Maluku Utara ke keratonnya masing-masing menjadi catatan politik Ketua Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama. Di dua kesultanan tertua di Nusantara Indonesia itu, Presiden Jokowi dianugerahi gelar kebangsawanan kehormatan. Dari kesultanan Buton dianugerahi gelar ‘Lakina Bahaawangi Yi Nusantara’ (Laki-laki memiliki sikap, perilaku mulia, rendah hati, sopan santun, arif, jujur dan adil, bertanggungjawab, teladan serta memiliki komitmen tinggi menyejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara-Indonesia). Gelar itu dipersembahkan Panglima Perang Kesultanan Buton La Ode Muhammad Irsal kepada Kepala Negara, Presiden Jokowi disertai nama adat: La Ode Muhammad Joko Widodo. Adapun dari Kesultanan Ternate Jokowi diberi gelar ‘Dada Madopo Malamo’ (Pemimpin Negara Besar yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin). Gelar dipersembahkan oleh Sultan Ternate Yang Mulia Hidayatullah Syah. Dr. Rahman Sabon Nama menyoroti kunjungan dengan sambutan pemberian gelar kebesaran itu seolah-olah Presiden Jokowi sedang menggalang dukungan politik dari para Sultan/Raja di Nusantara (Indonesia) di tengah-tengah paceklik kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kian memuncak. “Seperti itu catatan dan bacaan saya soal kunjungan kerja presiden (Jokowi) ke Keraton Kesultanan Buton dan Keraton Kesultanan Ternate kemarin tanggal 28 September” kata cicit buyut (wareng/generasi 5) Panglima Perang Jelajah Nusantara Kapitan Lingga Ratuloli ini, Sabtu (1/10/2022). Ihwal ketidak-percayaan masyarakat yang cenderung memuncak hari-hari ini, kata dia, sebagai dampak terjungkalnya rupiah terhadap dollar AS yang sudah tembus Rp 16.000/$AS. “Selain lompatan harga BBM yang berakibat naiknya harga jasa transportasi, sembako, dan bahan konsumsi lainnya,” katanya. Menurut dia, kalaupun kunjungan Presiden Jokowi itu merupakan agenda penggalangan dukungan politik pada pemerintahannya, bahkan ditingkatkan lagi dengan menyambangi sultan dan raja di seantero Nusantara, akan tidak efektif dan sia-sia belaka. Tetapi agenda kunjungan politik itu akan bisa efektif, substantif dan sukses gemilang, manakala Presiden Jokowi menyatakan komitmennya ke hadapan segenap sultan/raja se-Nusantara bahwa akan ia keluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 yang asli “Mengapa begitu? Karena bagi segenap sultan/raja se Nusantara apa yang termaktub dalam UUD 1945 yang asli, hakikatnya (esensi) maupun syariatnya (substansi) merupakan komitmen fundamental antara mereka dengan Presiden Soekarno pada kerangka menggabungkan wilayah kedaulatan serta rakyat mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman.Sabon Nama (RSN). Alumnus Lemhanas RI yang punya hubungan khusus dan menyatu dengan sultan/raja se-Nusantara ini, dengan merujuk komitmen para sultan/raja itu, mengatakan telah terjadi penyelewengan dari UUD 1945 dan Pancasila lewat Amandemen 1999-2002 atas dasar konstitusi negara itu: Satu: Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR telah diganti dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang- undang. Misal, UU Pemilu presiden dipilih oleh MPR asas musyawarah mufakat sebagai representasi kedaulatan rakyat, diganti dengan pemilihan langsung oleh rakyat secara one man one vote yang substantif individual liberal. Kedua : Penjungkirbalikan Pancasila, yakni dijadikan tameng menyusupkan paham dan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan memberi arti sempit pada Pancasila, hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Penyimpangan Pancasila dalam ketatanegaraan RI, ditandai lahirnya Keppres No. 17 Thn 2022 yang menyebutkan: Korban G.30-S/PKI 1965 adalah kekejaman Soeharto. Ini pemutarbalikan sejarah yang berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Ketiga: Hadirnya partai-partai politik baru hanya memperjuangkan ideologi domestiknya dan kepentingan partainya belaka, sehingga membuat lembaga legislatif, DPR, tidak berfungsi mewakili kepentingan rakyat. Fenomena ini merupakan pembajakan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Terhadap penyelewengan itu, Rahman mengatakan bahwa Parpol yang dipimpinnya, yang disebutnya sebagai rumah ideologis-kebangsaan bagi para sultan/raja di Nusantara beserta rakyat Indonesia yaitu, Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), menawarkan solusi: “Kembali ke UUD 1945 asli melalui Amandemen terbatas, khusus dalam pembagian kekuasaan: Bahwa Kepala Negara dijabat oleh owner pemegang Collateral Dunia 101 yaitu para raja/sultan,” kata Rahman. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan, imbuh Rahman, dijabat oleh Presiden/Wakil Presiden. Adapun sistem pemilihannya dilakukan lima tahunan melalui demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat dalam Sidang Umum MPR. Tentang Collateral 101 dan aset kerajaan, menurut calon Walikota Tangerang Selatan periode 2010-2015 ini, yang tersimpan di bank-bank internasional, antara lain Swiss Bank dan Federal Reserve Bank dapat digunakan untuk melunasi utang dan membiayai negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
DPR Makin Arogan: "Mencopot" Hakim MK Seperti Cara Me-recall Anggota DPR
Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo JAKARTA, CNN Indonesia tanggal 29 September 2022 mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Sebagai pengganti, DPR menunjuk Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Coba kita bayangkan pertanyaan yang mengemuka dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). “Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan sidang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” Lalu apa alasannya DPR \"mencopot\" Aswanto yang seharusnya masih bisa menjabat hingga tahun 2029? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan mengapa Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang. Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Bambang Pacul mengatakan: \"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh”. Aneh bukan? Bukankah salah tugas MK secara umum untuk menganulir atau membatalkan suatu UU jika memang terbukti melalui persidangan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Saya mendapat kesan bahwa \"pencopotan\" hakim MK Aswanto merupakan bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif secara terang-terangan dan sekaligus menunjukkan betapa DPR itu sangat arogan karena mencopot hakim MK yang konon \"mewakili\" DPR seperti \"mencopot\" anggota DPR dari suatu partai dengan cara \"recall\". Ini yang disebut Demokrasi? Ini yang disebut Negara Hukum? Saya yakin, bukan cermin negara hukum dan demokrasi tetapi negara kekuasaan, dan cenderung terjadi \"abuse of power\". Mestinya disadari oleh DPR dan juga Partai Politik bahwa jika seseorang telah terpilih dan menjadi anggota dalam suatu badan negara, ia tidak lagi menjadi wakil mutlak yang harus selalu satu kata, satu warna dalam menyikapi sebuah kebijakan negara. Artinya, yang terpenting anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun tidak sesuai dengan harapan pengusul awalnya. Jika model recall ini dilanjutkan, prinsip negara hukum dan demokrasi pasti akan berantakan dan setiap anggota (MK, DPR) yang dipilih atau diusulkan rentan untuk dicopot lantaran sikap anggota dianggap tidak sesuai dengan pengusul (DPR, Partai). Dulu saya pikir Mahkamah Konstitusi (MK) ini lembaga yudikatif yang berisi Dewa-Dewa hukum dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan ketatanegaraan. Atas kasus ini kita bisa memetik pelajaran, patut diduga bahwa MK pun menjadi alat permainan politik DPR dan Presiden. Jika kedua lembaga ini bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Apalagi telah terbukti melalui penelitian dosen-dosen Universitas Trisakti (2020) bahwa ada sekitar 22,01 % putusan MK tidak dipatuhi oleh Presiden dan DPR atau pihak lain terkait. Ketika kedua lembaga ini bersatu, anggota hakim MK bisa berbuat apa karena sebagian mereka pun dianggap Utusan dari DPR dan Presiden yang ternyata harus Tunduk, Patuh dan Menyerah kepada Tuannya jika tidak ingin dicopot dan atau tetap diperpanjang masa jabatannya. Atas kasus \"pencopotan\" hakim Aswanto lantaran berani menganulir produk DPR berupa UU Cipta Kerja, kita bisa pun bisa menduga bahwa kasus ini hanya Puncak Gunung Es. Artinya sangat mungkin putusan-putusan MK di masa lalu sangat mendapatkan intervensi dari DPR maupun Presiden. Perkara sengketa pemilu 2019, UU Cipta Kerja, UU Pemilu (soal Presidential Treshhold) yang sudah puluhan kali diuji namun MK tetap berpendapat hal itu merupakan Open Legal Policy dari DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi Intriks politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya Industri Hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK yang berpotensi menjadi Mafia Hukum. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan Restorasi Kepemimpinan Nasional agar kembali kepada The Truth and Justice. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Sanggupkan Pancasila menunjukkan Kesaktian-nya yang setiap tanggal 1 Oktober kita peringati? Anda yang mengaku \"Saya Pancasila\" saya tantang sekarang! Jika tidak mampu, maka benar statement saya bahwa Pancasila 404: Not Found. Tabik...!!! Bogor, Sabtu: 1 Oktober 2022. (*)
Ngobarsersan; Pengkhianatan G30S/PKI dan Ancaman Komunis Gaya Baru terhadap Indonesia
Bandung, FNN - Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jawa Barat (DHD 45) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) pada Hari Jum’at (30/9) di Bandung menyelenggarakan dialog yang mereka namakan Ngobarsersan (Ngobrol Bareng Serius dan Santai) dengan tema Pengkhianatan G30S/PKI dan Ancaman Komunis Gaya Baru terhadap Indonesia. Acara, menghadirkan banyak nara sumber di antaranya Hersubeno Arief (Wartawan Senior), Mayjen TNI Purn. Prihadi Agus Irianto (mantan Danpusenif TNI, Dr. (HC) Popong Otje Junjunan (politisi senior), Dindin Maolani, SH. Memet Ahmad Hakim, SH. Ustad Hilman Firdaus, Mayjen TNI Purn. Denny K Irawan, M. Rizal Fadillah, SH. Serta Prof Dr. Sanusi Uwes. Menurut Letjen Purn. TNI Yayat Sudrajat Ketua DHD 45 Jabar acara Ngobarsersan selain menghadirkan instansi Pemerintahan di Jabar, juga mengundang berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, perwakilan 30 organisasi purnawirawan (LVRI, PPAD, Pepabri),ormas pemuda dan perempuan termasuk BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Di antaranya dihadiri oleh sesepuh Jawa Barat Dr. (HC) H. Tjetje Hidayat Padmadinata dan budayawan Acil Bimbo. “Kapasitas di gedung DHD 45 yang terbatas penuh sesak menunjukkan antusiasnya masyarakat untuk membahas topik tentang pengkhianatan dan ancaman komunis terhadap Indonesia,” kata Yayat. Dari rangkaian diskusi dengan narsum cukup banyak, dibagi dalam beberapa sesi tersebut. Dimotori oleh moderator Syafril Sjofyan Sekjen FKP2B, secara bergantian dengan Rita Rusman yang juga aktivis Perempuan Sunda Bergerak. “Ada 4 point kesimpulan penting hasil dari ngobarsersan, dan acara dipenuhi peserta sampai selesai yang sangat antusias” jelas Syafril. Hasil ngobarsersan sebagai berikut yang dibacakan oleh moderator. Kesatu, dilihat aspek sejarahnya PKI adalah organisasi radikal, intoleran, dan teror. Pola menghalalkan segala cara menyebabkan aktivis PKI menjadi biadab dan melakukan pelanggaran HAM berat (crime against humanity). Kedua, PKI sudah dibubarkan berdasarkan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 akan tetapi Neo PKI atau pengembangan paham komunisme masih berjalan hingga kini baik dalam bentuk partai kamuflase seperti Partai POPOR dan partai PRD maupun melalui peraturan perundang-undangan seperti RUU HIP dan Keppres No 17 tahun 2022. Ketiga, perlu mengingatkan terus menerus akan bahaya Komunis Gaya Baru atau Neo PKI khususnya kepada generasi muda yang tidak mengalami pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948 dan tahun 1965. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai upaya dari mulai memperjuangkan masuk dalam kurikulum pendidikan hingga mengisi konten di media sosial. Keempat, pentingnya untuk mendesak Pemerintah agar lebih peduli dan mewaspadai kebangkitan PKI baru. Komunis tidak akan hilang. Pembiaran adalah kejahatan dan pemerintah yang membiarkan berkembangnya PKI baru atau Komunisme Gaya Baru (KGB) adalah Pemerintah Penjahat. Ngobarsersan ditutup oleh pernyataan sikap yang disampaikan oleh Letjen Purn Yayat Sudrajat mantan Kabais. “Waspada!, Komunis Gaya Baru bukan lagi sebagi ancaman tetapi sudah mencengkeram NKRI,\" tegas Yayat. (sws)
POPULER
