Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP

Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, dan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI)

DEKLARASI Partai NasDem untuk Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024 demikian mengejutkan. Seolah berkejaran dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan begitu ngotot ingin “memenjarakan” Anies.

NasDem-lah salah satu pemegang saham utama rezim Joko Widodo hingga dia terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 (dan berlanjut Pilpres 2019). Saat  2014 NasDem-lah yang turut pengaruhi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP untuk mencapreskan Jokowi.

Padahal ketika itu hasrat Mega masih besar dan ingin kembali tampil sebagai pimpinan nasional. Maka dalam perolehan Kabinet NasDem dapat proporsi kursi yang cuma kalah Kuantitas dari PDIP, tapi menang Kualitas.

NasDem menguasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc sebagai Menteri sejak 2014 hingga kini; Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menterinya dijabat Johnny Gerard Plate;

Dan, Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian, dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo.

Sedangkan PDIP mendapat posisi empat menteri kabinet. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Hamonangan Laoly), MenPAN-RB baru (Abdullah Azwar Anas, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), dan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung).

Publik pun menangkap hubungan yang spesial antara Surya Paloh dengan Jokowi. Dengan posisi di luar kabinet, Surya Paloh justru lebih lentur dan fleksibel.

Tadinya publik merasa skenario lama terulang ketika NasDem menominasikan Ganjar Pranowo untuk kembali yakinkan Mega. Namun, seperti kata Voltaire, sejarah sulit terulang pada momen yang sama.

Di saat ada dugaan Jokowi ingin kriminalisasikan Anies melalui KPK, ternyata NasDem bergerak cepat tidak menunggu rencana bersama Demokrat dan PKS deklarasikan 10 November 2022, tepat hari ulang tahun NasDem.

Ada 2 tesis dari Pencapresan Anies Baswedan ini:

Pertama, Surya Paloh dan NasDem sudah ambil putusan strategis dengan pencapresan Anies, paling tidak sudah keluar dari kemauan atau Setting Jokowi.

Kedua, Surya Paloh sudah tahu beban rezim gagal Jokowi ini terlalu berat jika dipikul NasDem dengan usung Anies yang selama ini di luar orbit kekuasaan, setidaknya NasDem tetap eksis sebagai parpol demi menjaga elektoral kursi di Parlemen.

Toh Anies lebih berbau NasDem ketimbang yang lain. Deklarasi NasDem itu sudah tepat agar publik tahu jauh hari sang capres.

Saya menduga, PDIP akan makin kuat hasrat untuk dukung kader utamanya Puan Maharani sebagai Capres. Deklarasi Capres PDIP sepertinya akan tidak lama lagi.

Sehingga akan tercipta 3 poros Pilpres yakni: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani.

Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP.

Parpol yang cuma pendukung tidak perlu cabut meski akan lebih baik juga keluar dari kabinet. (*)